Potret Guru Agama Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan (Didin Syafruddin, Dadi Darmadi, Saiful Umam etc.) (z-lib.org)

POTRET GURU AGAMA
Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan

Edisi Pertama
Copyright ã 2018
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN 978-602-422-632-9

14 x 21 cm
x, 390 hlm
Cetakan ke-1, Juli 2018
Kencana. 2018.0957

Editor
Didin Syafruddin

Dadi Darmadi
Saiful Umam
Ismatu Ropi

Penerbit
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Kertamukti No. 5, Ciputat 15412
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Telp: (021) 742-3543, 749-9272 Faks: (021) 740-8633

e-mail: [email protected]
Website: ppim.uinjkt.ac.id

Bekerja sama
PRENADAMEDIA GROUP
Jl. Tambra Raya No.23 Rawamangun – Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134
e-mail: [email protected]
www.prenadamedia.com

INDONESIA
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

1

Daftar Isi

Pendahuluan, 1

Pandangan Keagamaan Guru Agama, 5

Persepsi Guru Agama di Mataram Tentang Toleransi dan
Islamisme, 16

• Din Wahid

Galau Ditinggal Tuan Guru: Pandangan Keagamaan Guru Agama
di Kota Seribu Masjid, 31

• Rangga E. Saputra

Menguak Alam Pikir Guru Agama tentang Toleransi dan Islamisme
di Makassar, 51

• Yunita Faela Nisa

Kembang Layu Di Pulau Kupu-Kupu: Guru PAI dan Isu-Isu Sosial
Keagamaan di Maros, 67

• Tati Rohayati

Bulukumba: Cerita Guru Bertoleransi dan Islamisme, 85

• Dirga Maulana

Persepsi Guru PAI di Garut: Pancasila Ibarat Ember,
Tergantung Siapa Yang Mengisinya, 100

• Didin Syafruddin

Mendidik Siswa Jadi Islami(s)? Studi tentang Pandangan
Keagamaan Guru Pendidikan Agama Islam di Ciamis, 119

• Endi Aulia Garadian

Disonansi Ideologi Guru Agama di Kota Tasikmalaya, 141

• Iir Irham Mudzakir

0

Aceh Besar: Isu-Isu Sosial Keagamaan Di Mata Guru Agamanya,
160

• Laifa Annisa Hendarmin

Syariatisasi Pendidikan: Pandangan Keagamaan Guru PAI di
Kabupaten Pidie, 175

• Abdallah

Islamis Di Kalangan Guru Pai, Nasionalis-Sekuler Di Panggung
Politik, 188

• Idris Thaha

Kesimpulan, 213
Indeks,
Profile Penulis,

0

Pendahuluan

Buku ini hadir untuk melihat seberapa jauh pendidikan agama Islam di sekolah memperkuat
nilai-nilai kebangsaan (kebebasan, persamaan, keadilan, toleransi, dan persatuan) dan negara
bangsa berdasar Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Agama Islam di Indonesia –apalagi di
sekolah negeri– seharusnya bukan hanya membentuk manusia Indonesia yang taat agama,
melainkan sekaligus juga membentuk warga negara yang beradab dan berperikemanusiaan.
Hasil akhir pendidikan agama bukan hanya Muslim yang rajin salat, penganut Kristen yang
taat ibadah di gereja (religious mission). Namun, hasil akhir pendidikan agama juga harus
mampu membentuk siswa menjadi warga negara yang menghormati perbedaan satu sama lain,
serta mampu bekerja sama mengatasi permasalahan-permasalahan bersama meski memiliki
keyakinan dan latar belakang berbeda (civic mission). Ir. Soekarno menegaskan pada sidang
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni tahun 1945
bahwa bertuhan yang tumbuh di Indonesia haruslah “bertuhan secara kebudayaan, yakni
dengan tiada egoisme agama… berkeadaban… hormat menghormati… berbudi pekerti….”1

Penekanan pada dimensi kemanusiaan dalam kehidupan beragama dapat dipahami karena
sikap masyarakat Indonesia yang majemuk terhadap negara secara ideologis senantiasa
kontroversial. Ada golongan yang menghendaki dan mendorong Indonesia ke arah negara
sekuler dan ada golongan yang memiliki aspirasi dan mendorong Indonesia menjadi negara
Islam.2 Perkembangan kedua golongan ini sesungguhnya telah saling mengakomodasi dengan
menyepakati bahwa Indonesia adalah negara bangsa berdasar Pancasila dan UUD 1945, suatu
negara bangsa yang menempatkan ketuhanan (bukan Islam) pada posisi penting, sekaligus pada
saat yang sama menjunjung tinggi kebebasan, persamaan, keadilan, dan persatuan. Namun baik
pada Periode Revolusi (1945-1949), Periode Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi
Terpimpin (1960-1965), Orde Baru (1966-1998), dan Era Reformasi (1999-sekarang), kedua
golongan terus bertarung mewujudkan cita-cita kenegaraan menurut versi masing-masing
melalui pelbagai arena, seperti kebijakan pemerintah, politik, media massa, termasuk
pendidikan.

Dalam kontestasi ideologis Islam dan sekuler, pendidikan agama Islam sebagai bagian dari
suatu sistem pendidikan nasional seharusnya selain menumbuhkan keislaman juga menguatkan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan agama Islam seharusnya ikut menjaga
keseimbangan antara misi pengembangan keislaman dan kebangsaan/kemanusiaan, antara
pembentukan Muslim dan pembentukan warga negara Indonesia yang demokratis. Karena itu,
selain soal iman, ibadah dan sopan santun, pendidikan agama Islam harus menekankan nilai-
nilai universal Islam, seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, toleransi, persatuan dalam
perbedaan atau nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan agama Islam di Indonesia juga harus
menanamkan nilai-nilai toleransi, dialog, musyawarah-mufakat, dan non-kekerasan dalam
mengatasi permasalahan.

1 Herbert Feith dan Lance Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 24.
2 Deliar Noer, Administration of Islam in Indonesia (No. 58), (Cornell Univ Modern Indonesia, 1978); dan
A.S. Maarif dan M. Abdurrahman, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam
Konstituante (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006).

1

Pemerintah dalam pelbagai periode dari awal kemerdekaan sampai sekarang sesungguhnya
selalu berupaya menerapkan keseimbangan antara keagamaan (keislaman) dan kebangsaan
kemanusiaan dalam dunia pendidikan. Upaya itu terutama tercermin dalam pengembangan
kurikulum dan buku teks.3 Begitu seriusnya pemerintah mengurusi acuan pendidikan tersebut
sehingga Lyn Parker dan R. Raihani (2011) sampai menilai kebijakan pemerintah sebagai
kebijakan yang berpusat kepada buku teks.4 Apakah benar pemerintah telah serius mengurusi
buku teks pendidikan agama Islam? Studi PPIM, sayangnya, menunjukkan bahwa isi buku teks
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pun bermasalah. Buku teks
pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) masih berorientasi kepada pembentukan siswa
menjadi Muslim yang baik (taat ibadah, baca al-Qur’an, sopan kepada orang tua, guru). Ia
cenderung abai, ambigu, tidak tegas, tidak jelas dalam hal penekanannya kepada nilai-nilai
kemanusiaan (kebebasan, kesetaraan, keadilan, toleransi, dan persatuan). Memang ada bahasan
tentang toleransi, tetapi anehnya teks justru mengabaikan perbedaan paham dalam Islam.5

Bagaimana dengan guru? Guru tentunya menempati posisi sangat penting dalam suatu
lembaga pendidikan. Guru bukan hanya corong (conduit) yang menyampaikan kebijakan
pemerintah atau ide pihak luar, melainkan guru itu sendiri pembentuk kurikulum (curriculum
maker). Di sekolah ada kurikulum, buku, sarana prasarana, dan lingkungan, tapi gurulah yang
menentukan.6 Di tengah lingkungan sekolah, terutama melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohani
Islam (Rohis), menjadi ajang sosialisasi pandangan intoleran dan radikal.7 Guru PAI
seharusnya melawan paham Islam yang berlawanan dengan nilai-nilai kebangsaan di sekolah.
Studi-studi yang ada menunjukkan bahwa ternyata guru pun bermasalah. Beberapa survei
menemukan bahwa sebagian guru agama justru berorientasi Islamis dan mendukung tindakan
kekerasan dalam menyikapi perbedaan.8 Guru-guru agama di sekolah umumnya dipandang
tidak memiliki kapasitas untuk melawan paham eksklusif dan radikal.9 Meskipun demikian,
studi-studi yang ada kurang mengungkap pemahaman lebih dalam mengenai persepsi dan
wawasan keislaman guru pendidikan agama Islam.

3 Lihat studi: M. Atho Mudzhar, “Religious Education and Politics in Indonesia: A Preliminary Study of
Islamic Education and Politics, 1966-1979,” (Master’s Thesis, The University of Queensland, 1981); dan A. Jasin,
Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar: Sejak Proklamasi Kemerdekaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1987).

4 Lihat: Lyn Parker dan R. Raihani, “Democratizing Indonesia through Education? Community Participation
in Islamic Schooling,” Educational Management Administration & Leadership, 39(6) (2011): h. 712-732.

5 Lihat hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
“Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah,”
(Laporan Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016.”

6 Lihat studi F. M. Conelly dan D. J. Clandinin, “Teacher Education – A Question of Teacher Knowledge,”
dalam A. Scott & J. Freeman-Moir, ED., Tomorrow’s Teachers: International and Critical Perspectives on
Teacher Education (Christ Church, New Zealand: Canterbury Press, 2000).

7 Lihat studi: Farhah Ciciek, “Kaum Muda dan Regenerasi Gerakan Fundamentalis di Indonesia: Studi tentang
Unit Kerohanian Islam di SMU Negeri,” (Laporan Penelitian, Jakarta: Rahima Institute, 2008); dan Maarif
Institute, “Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 daerah (Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta, dan
Solo),” (Laporan Penelitian, Jakarta: Maarif Institute, 2011).

8 Lihat studi: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Sikap Sosial-
Keagamaan Guru Agama Pada Sekolah Umum di Jawa,” (Laporan Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2008);
dan LaKIP dalam http://www.detiknews.com/read/2011/04/28/205903/1628139/159/ini- dia-hasil-survei-lakip-
yang-menghebohkan-itu?nd991107159, 2011, diakses pada tanggal 3 Juli 2013.

9 Elihami, “The Challenge of Religious Education in Indonesia Multiculturalism,” Journal of Education and
Human Development Vol. 5 No.4 (2016): h.211-221.

2

Oleh karena itu, buku ini menyajikan lebih jauh persepsi guru agama tentang toleransi
agama dan Islamisme. Kajian toleransi mendalami sikap guru agama terhadap perbedaan
internal umat Islam (khilafiah) dan pandangan mereka mengenai toleransi antar umat
beragama. Adapun studi wawasan guru mengenai Islamisme mengeksplorasi, antara lain,
pandangan mereka tentang negara Pancasila & UUD 1945 dan Islam, jihad, demokrasi,
kepemimpinan non-Muslim.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di 11 kabupaten/ kota di 5 provinsi, yaitu: Kabupaten Aceh Besar dan
Pidie (Banda Aceh), Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Bulukumba (Sulawesi Selatan),
Kota Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Ciamis (Jawa Barat), Kota Mataram dan Kabupaten
Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Kabupaten Solo (Jawa Tengah).

Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk penelitian
kuantitatif, kami mewawancarai 330 guru agama (baik di sekolah umum maupun madrasah)
untuk mendapatkan gambaran umum tentang persepsi guru di wilayah tersebut. Sementara itu,
secara kualitatif, kami mewawancarai 17 narasumber di setiap kabupaten/kota madya, yang
terdiri dari 12 guru agama, 2 pejabat dinas pendidikan dan PAKIS Kemenag tingkat
Kabupaten/Kota madya, 2 pejabat Dinas Pendidikan dan Seksi Pendidikan Agama Islam
Kemenag tingkat provinsi, dan 1 orang pengawas guru PAI. Wawancara dilakukan untuk
pendalaman materi melalui wawancara terstruktur (structured interview),

Dalam penelitian ini, kami memilih guru PAI pada sekolah negeri (bukan madrasah dan
bukan pesantren) sebagai fokus studi. Alasannya ialah karena sekolah negeri –termasuk guru
PAI– seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga, mewariskan, menumbuhkan, dan
mengembangkan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.
Sekolah negeri (public schools) seharusnya memperkuat negara bangsa berdasar Pancasila dan
UUD 1945.

Bacaan Lanjut

Buku, Jurnal, dan Dokumen
Ciciek, Farhah. “Kaum Muda dan Regenerasi Gerakan Fundamentalis di Indonesia: Studi tentang

Unit Kerohanian Islam di SMU Negeri.” Laporan Penelitian, Jakarta: Rahima Institute, 2008.
Conelly, F. M., & Clandinin, D.J. “Teacher Education – A Question of Teacher Knowledge.”

Dalam A. Scott & J. Freeman-Moir, ed. Tomorrow’s Teachers: International and Critical
Perspectives on Teacher Education. Christ Church, New Zealand: Canterbury Press, 2000.
Elihami. “The Challenge of Religious Education in Indonesia Multiculturalism.” Journal of
Education and Human Development Vol. 5 No.4 (2016), h. 211-221.
Feith, Herbert & Castles, Lance. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965.” Jakarta: LP3ES, 1988.
Jasin, A. Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar: Sejak Proklamasi Kemerdekaan. Jakarta: Balai
Pustaka, 1987.
LaKIP http://www.detiknews.com/read/2011/04/28/205903/1628139/159/ini- dia-hasil-survei-

3

lakip-yang-menghebohkan-itu?nd991107159, 2011. Diakses pada tanggal 3 Juli 2013.
Maarif, A.S. & Abdurrahman, M. 2006. Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi

Tentang Perdebatan dalam Konstituante. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
Maarif Institute. Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 daerah (Pandeglang,

Cianjur, Yogyakarta, dan Solo). Laporan Penelitian, Jakarta: Maarif Insititute, 2001.
Mudzhar, M. Atho. “Religious Education and Politics in Indonesia: A Preliminary Study of Islamic

Education and Politics, 1966-1979.” Master’s Thesis The University of Queensland, 1981.
Noer, Deliar. “Administration of Islam in Indonesia.” (No. 58), Cornell Univ Modern Indonesia,

1978.
Parker, Lyn dan R. Raihani. “Democratizing Indonesia through Education? Community

Participation in Islamic Schooling” Educational Management Administration & Leadership,
39(6) (2011): h. 712-732.
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. “Sikap Sosial-Keagamaan Guru
Agama Pada Sekolah Umum di Jawa.” Laporan Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2008.
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. “Diseminasi Paham Eksklusif dalam
Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah.” Laporan Penelitian,
Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016.

4

Pandangan Keagamaan Guru Agama

Perkembangan Islam di Daerah

Perkembangan Islam di Indonesia termasuk di daerah-daerah semakin berwarna sejalan
dengan berkembangnya paham Islam dan ormas Islam baru. Masing-masing daerah/kota di
Indonesia umumnya telah memiliki paham dan tradisi Islam serta ormas Islam yang sudah lama
yang lahir pada pra-kemerdekaan Indonesia. Ini terlihat, antara lain, dari keberadaan ormas
Islam, seperti Sarikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), NU (1926), Persis (1936), di
pelbagai daerah dan ormas Islam tertentu di wilayah tertentu, seperti PUI (1934) di Jawa Barat,
Nahdlatul Watan (1940) di Nusa Tenggara Barat.

Di masa Reformasi (1998), ormas Islam atau perkumpulan Islam baru bermunculan, baik
berskala nasional seperti Front Pembebasan Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),
maupun lokal, seperti Majelis Tafsir al-Qur’an (MTA) Solo, Wahdah Islamiyah (WI) di
Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Maros. Yang terutama menambah dinamika umat Islam
di daerah-daerah di Indonesia dalam dua dekade terakhir ialah kehadiran dan perkembangan
paham Salafi, Ahmadiyah, dan Syiah yang aktif menyebarkan pahamnya ke masyarakat Islam.

Sebagai ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persis, atau NW tentu terus berebut pengaruh
dalam masyarakat. Namun antar ormas Islam lama kini relatif memiliki toleransi terhadap
perbedaan antar mereka. Sebagian umat Islam yang berafiliasi ormas ini umumnya
menekankan bahwa perbedaan antar mereka hanyalah furu`iyah bukan ushul. Sikap ini berbeda
dengan sikap mereka terhadap kelompok Salafi. Walaupun sama-sama hanya perbedaan
furu`iyah, banyak dari kelompok ASWAJA (NU, NW, HUDA [Himpunan Ulama Dayah
Aceh]) terganggu dengan sikap dan perilaku Salafi. Alasannya ialah karena Salafi sering
membid`ahkan dan menyalahkan keyakinan, praktik dan tradisi Islam yang sudah lama ada
dalam masyarakat. Di beberapa daerah, sikap Salafi ini menyulut permusuhan dan
menyebabkan tindakan kekerasan.

Yang paling mengkhawatirkan kelompok-kelompok Muslim adalah keberadaan dan
perkembangan Ahmadiyah dan Syiah. Umat Islam umumnya menolak Ahmadiyah dan Syiah
sebagai bagian dari Islam, karena mereka memandang perbedaan mereka dengan Ahmadiyah
dan Syiah adalah perbedaan akidah (keyakinan pokok), bukan furu`iyah atau praktik ibadah.

Terlepas dari dinamika dan gesekan internal umat Islam di atas, yang paling menonjol
tentang perkembangan Islam di daerah ialah menguatnya aspirasi mengamalkan syariat Islam.
Selain di Aceh, ada gerakan yang memperjuangkan penerapan syariah Islam seperti Komite
Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPS1) di Sulawesi Selatan, dan Lembaga Pengkajian
Penegakkan dan Penerapan Syariat Islam (LP3SI) di Garut, Jawa Barat.

Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Pendidikan Islam

Di tengah kecenderungan aspirasi sebagian umat Islam yang mendambakan pengamalan
Islam, 10 daerah pemerintah daerah/kota mengeluarkan kebijakan yang mendukung

5

pendidikan Islam. Beberapa contoh adalah Kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang
Pengembangan Sekolah Berbasis Pesantren, Kebijakan Pemda Garut yang menetapkan
kemampuan baca al-Qur’an sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah, dan Surat Edaran
Bersama Kepala Kemenag & Kepala Dinas Kab. Maros tentang pelaksanaan ujian BTQ (baca
tulis al-Qur'an) di sekolah bagi siswa kelas akhir SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA, tahun
2016; Surat Edaran Bersama Kepala Kemenag & Kepala Dinas Kab. Maros tentang
pelaksanaan salat zuhur berjamaah bagi siswa/siswi dan guru pada sekolah umum tahun 2014,
dan lain-lain.

Sementara untuk penguatan kebangsaan, pemerintah daerah masih mengandalkan kegiatan
konvensional (Pramuka dan PKN). Kemenag merupakan unsur pemerintah yang
mengembangkan mulkulturalisme kepada para guru PAI melalui bimbingan teknis tetapi daya
jangkau kegiatannya masih terbatas kepada sejumlah guru.

Profil Pendidikan dan Wawasan Keislaman Guru

Mayoritas guru yang menjadi responden penelitian ini berlatar belakang pendidikan formal
S1 Jurusan PAI. Ada di antara mereka yang berlatar belakang Jurusan Dakwah, Syariah,
Ushuluddin, dan Bahasa Arab, ada juga guru PAI yang menamatkan gelar sarjana S1 di luar
negeri, khususnya di Timur Tengah.

Yang membedakan para guru adalah pengalaman pendidikan pada jenjang SLTP dan SLTA.
Pada tingkat SLTP dan SLTA, pendidikan guru dapat dikelompokkan kepada empat kelompok.
Pertama adalah kelompok guru yang berlatar belakang pendidikan madrasah atau sekolah
Islam sekaligus pondok pesantren. Kedua adalah kelompok guru yang berpendidikan
madrasah/sekolah Islam tanpa belajar di pondok pesantren. Ketiga adalah kelompok guru yang
berlatar belakang pendidikan sekolah umum dan belajar agama kepada ustaz atau mentor
secara informal di masjid baik di masyarakat maupun di kampus. Keempat adalah kelompok
guru yang berlatar belakang pendidikan umum: tidak belajar agama di madrasah; tidak belajar
agama di pesantren; dan tidak belajar agama Islam secara informal dengan ustaz atau mentor.

Ditinjau dari wawasan keislamannya, guru ternyata dapat dikelompokkan kepada tiga
kelompok. Pertama ialah mereka yang memiliki wawasan keislaman yang dalam mengenai
isu-isu khilafiah, toleransi antar umat beragama, dan Islamisme. Kedua ialah mereka yang
dapat menanggapi isu-isu tapi tanpa kedalaman. Ketiga adalah guru yang memiliki wawasan
terbatas sekaligus minat belajar rendah. Dari pengalaman wawancara kepada para guru di 11
lokasi penelitian, guru-guru PAI yang memiliki penguasaan konsep keislaman yang kuat dan
wawasan yang luas dalam menanggapi tema-tema penelitian adalah guru yang pernah menjadi
bagian dari pesantren (NU, Persis, Muhammadiyah) atau pendidikan informal. Sedangkan guru
PAI yang berlatar belakang umum (SMP, SMA) plus hanya S1 PAI cenderung berwawasan
terbatas.

6

Persepsi Guru Tentang Khilafiah

Secara umum, para guru dari sekolah-sekolah yang diteliti menyadari adanya perbedaan
latar belakang dan paham keislaman siswa dan guru. Guru-guru tersebut memandang
perbedaan paham adalah sesuatu yang wajar dan menurut mereka perbedaan juga hanya terkait
furu`iyah. Mereka tetap bergaul tanpa terhalang perbedaan tersebut. Guru-guru berinisiatif
menjelaskan khilafiah saat mereka mengajar. Menurut sebagian guru, persoalannya buku teks
hanya memuat paham NU. Sebagian guru memandang sebaiknya buku teks mengakomodasi
perbedaan, terutama paham NU dan Muhammadiyah.

Sebagaimana yang tergambar dalam hasil survei bahwa guru mengajarkan masalah
perbedaan-perbedaan khilafiah kepada para siswa di kelas. Sebanyak 84% mereka menyatakan
pernah mengajarkan khilafiah di sekolah. Walaupun tidak terlalu besar persentasenya (51%),
mereka juga cenderung menggunakan referensi asli dari paham tertentu di luar materi buku
PAI sebagai tambahan dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan khilafiah di dalam ajaran
Islam (Tabel 1). Data ini menunjukkan bahwa guru agama sebagian besar sudah tidak
mempermasalahkan perbedaan khilafiah di dalam internal umat Islam Indonesia.

Tabel 1. Persepsi Guru Terhadap Masalah Khilafiah

Pernah Tidak Pernah
(%) (%)

Mengajarkan Khilafiah di Sekolah 84 16

Menggunakan Referensi Asli dari Paham Tertentu 51 49

Berkenaan dengan itu, salah seorang guru SMA di Garut berkata:

Saya melihat perbedaan itu sunatullah dan saya mencoba melihat kebaikan mereka tanpa
mempermasalahkan, tanpa memperselisihkan perbedaan. Saya lahir di keluarga NU, mengaji di
Persis, dan saya sekarang mempunyai kartu Muhammadiyah. Kemudian gaul saya dengan orang-
orang SI (Syarikat Islam). Itu semua memperkaya saya. Malah ketika saya Kepala SMP
Muhammadiyah, ada yang menyangka saya akan mem-Persis-kan Muhammadiyah. Di SMAN 1
Garut ini ada Persis, Muhammadiyah, NU. Mungkin mereka melihat saya tidak jelas. Menurut
mereka mungkin melihat saya pokoknya antara Persis dan Muhammadiyah…. Saya berusaha
memberi warna terkait perbedaan paham ini. Saya, misalnya, berkenaan dengan jenazah menjelaskan
versi NU, Persis, dan Muhammadiyah sebisa mungkin dengan dalil-dalilnya. Tugas akhirnya adalah
siswa membuat video bagaimana mengurus jenazah sesuai bimbingan ustaznya masing-masing.

Sikap guru yang terbuka terhadap perbedaan khilafiah dapat dilihat dari pandangan mereka
terhadap materi dalam buku PAI yang dinilai cenderung memuat satu paham keagamaan saja,
khususnya Nahdlatul Ulama. Penilaian tentang isi buku yang NU-oriented disampaikan oleh
guru PAI SMP di Maros:

Kalau saya lihat di buku itu, umumnya itu cenderung ke NU, karena saya lihat bacaan-bacaan
salatnya, kemudian salat Idul Fitri lebih ke NU, kan kalau dari kalangan Muhammadiyah itu hanya
2 takbir saja, sebagian kan ada yang 7 juga, saya lihat itu rata-rata NU, dan di buku itu tetap ada
kunut dan bacaan-bacaannya doa iftitahnya umum, bukan Allahuma ba’id, tidak dijelaskan ada yang
lainnya, dan itu aliran buku terbitan dari pusat, ada juga anak-anak yang bertanya, ada yang kunut
dan ada yang tidak kunut, maka saya jelaskan, selama mereka tidak bertanya, maka saya tidak kasih
penjelasan ke mereka.

7

Yang dirasakan mengganggu oleh guru-guru yang menganut ASWAJA, seperti dari NU dan
NW, adalah adanya guru yang suka menyalahkan, menyerang, dan membid`ahkan praktik dan
tradisi Islam yang berbeda. Menurut mereka, guru agama seharusnya menghargai khilafiah dan
tidak mengungkit soal-soal khilafiah karena penganut paham yang berbeda juga mempunyai
dasar dari al-Qur'an dan as-Sunah.

Terkait dengan Ahmadiyah dan Syiah, guru PAI dari sekolah yang diwawancarai tidak
memasukkan perbedaan kedua kelompok ini kepada kategori khilafiah karena perbedaan
Ahmadiyah dan Syiah dengan kelompok Muslim lain adalah perbedaan akidah. Meskipun
demikian, sikap dan tindakan guru kepada keduanya berbeda-beda. Ada guru yang menolak
keberadaan mereka di lingkungannya, dan ada yang membiarkan Ahmadiyah dan Syiah berada
dalam lingkungannya. Adapun sikap terhadap para siswa yang berpaham Ahmadiyah dan
Syiah, guru dan sekolah cenderung membiarkannya. Tentang Syiah, misalnya, guru PAI SMP
Ciamis mengatakan: “Syiah memang bukan dari Islam bahkan kitab dan syahadat mereka
berbeda. Saya bilang Iran ini bukan negara Islam, dia negara Syiah. Bahkan mereka berhaji di
Karbala. Memang kelihatannya media membuat Syiah itu seperti Islam, tapi sesungguhnya
Syiah itu harus dijauhkan karena membuat khawatir.”

Tabel 2. Toleransi terhadap Syiah dan Ahmadiyah

Setuju Tidak Setuju

(%) (%)

Bersedia Menampung Warga Syiah dan Ahmadiyah 20 80

Menutup atau Merusak Rumah Ibadah Kelompok 23 77
Minoritas Muslim

Pernyataan guru terkait Syiah dan Ahmadiyah juga sejalan dengan hasil survei. Mereka
cenderung tidak bersedia hidup berdampingan dengan penganut Syiah dan Ahmadiyah.
Sebanyak 80% guru tidak bersedia menampung warga Syiah dan Ahmadiyah di tempat tinggal
mereka. Namun, mereka juga tidak setuju jika ada pihak-pihak yang melakukan diskriminasi
terhadap Syiah dan Ahmadiyah, seperti penutupan dan perusakan tempat ibadah kelompok
minoritas tersebut (77%) (Tabel 2).

Pandangan tentang Toleransi Antar Umat Beragama

Idealnya setiap warga negara menghargai pilihan seseorang dalam berkeyakinan dan
seharusnya tetap berinteraksi satu sama lain dengan baik. Para guru yang diwawancarai
umumnya menghargai kebebasan beragama dan mengatakan bahwa hubungan antar umat
beragama sekarang berlangsung baik. Mengenai penerapan toleransi umat beragama di
sekolah, salah seorang guru SMA di Garut mencontohkan pengalamannya ketika mengajar di
kelas:

Saya kebetulan mengajar di kelas XII. Siswa non-muslim ikut kelas saya, tapi penilaian diperoleh
dari gereja. Saya kadang melibatkan dia dalam pembelajaran. Misalnya, dalam mengurus jenazah,
saya minta dia untuk menjelaskan mengenai mengurus jenazah dari agama Kristen. Ya dia
mengerjakan semampu dia. Ketika saya menanyakan apakah ada di Injil tentang tata cara mengurus

8

jenazah? Dia jawab: ‘tidak ada.’ Terus bagaimana mengurus jenazah? ‘Ya tergantung orang tua saja.’
Tapi dalam hal-hal tertentu saya melibatkan mereka berdiskusi, misalnya, pertanyaan kenapa
seseorang Muslim dan kenapa dia Kristen. Ini membuat kita ada interaksi. Ga ada gesekan. Nyaman
saja.

Berkenaan dengan hubungan antar umat beragama, ternyata ada tiga kategori guru. Pertama
ialah guru yang cenderung membentengi diri dari interaksi antar penganut agama lain karena
khawatir “mengotori” kebersihan akidah dan dirinya. Jika tidak dalam keadaan terpaksa, guru-
guru model ini tidak akan berinteraksi dengan mereka yang berbeda keyakinan. Guru kategori
ini memiliki kecenderungan bersikap intoleran terhadap umat agama lain. Berdasarkan hasil
survei, terdapat 81% guru yang menyatakan tidak akan memberikan izin pendirian rumah
ibadah non-Muslim. Selain itu, mereka juga tidak setuju jika ada guru non-Muslim mengajar
di sekolah Islam (Tabel 3).

Tabel 3. Toleransi Antar Umat Beragama

Setuju (%) Tidak Setuju (%)
81
Mendirikan Izin Pendirian Rumah Ibadah Agama 19
78
Lain di Wilayah Mereka Tinggal

Guru Non-Muslim Boleh Mengajar di Sekolah 22
Islam

Seorang guru di Mataram bisa mewakili kelompok ini:

Berteman boleh, tapi tidak boleh terkontaminasi. Bila perlu kita yang menarik mereka ke arah yang
lebih baik, tapi jangan ikut pengaruh mereka. Tapi di sini kebanyakan mereka [Muslim] yang ikut
…. Kebetulan kita tetangga dengan orang Hindu, jadi sering main ke situ …. Boleh berteman dengan
non-muslim, tapi jangan sampai terpengaruh. Khususnya kalau yang perempuan, saya tekankan
seperti itu. Bila perlu tidak boleh sama sekali untuk perempuan.

Kategori kedua adalah guru yang berkomunikasi dan berinteraksi dengan umat yang
berbeda di tempat-tempat bersama atau tempat-tempat umum, seperti pasar, sekolah, dan
perkantoran pemerintah, saat mengurus persoalan-persoalan bersama. Namun demikian, guru
tipe kedua ini menghindari untuk berinteraksi dalam urusan personal atau keluarga. Ketiga
adalah guru bebas bergaul dengan siapa saja dan umat mana saja, kapan saja, dan memandang
interaksi dan komunikasi terlebih untuk urusan bersama adalah niscaya. Guru kategori ketiga
ini tidak berinteraksi dengan umat lain hanya saat masing-masing melakukan ibadat sesuai
dengan keyakinannya atau kepercayaannya.

Untuk guru kategori ketiga, hal itu tercermin dalam hasil survei bahwa sebanyak 74% guru
pernah memberikan ucapan selamat terhadap umat agama lain atas hari raya mereka. Selain
itu, sebanyak 98,3% mereka pernah hadir dalam acara keagamaan umat agama non-Muslim
(98,3%). Data ini menunjukkan bahwa guru agama memiliki kecenderungan kuat toleran
terhadap umat agama lain (Tabel 4). Guru di Mataram berkata: “Sekedar mengucapkan
‘Selamat Natal’ itu sah-sah saja. Tapi jangan melebihi kepada hal lain…. Mereka juga
mengucapkan kepada kita ‘Selamat Idul Fitri’.… Tapi jangan sampai kita mengikuti ritual-
ritual agama mereka.”

9

Tabel 4. Toleransi Antar Umat Beragama

Pernah Tidak Pernah
(%)
(%) 74

Memberikan Ucapan Selamat hari raya kepada Penganut 26 98,3

Agama Lain

Menghadiri Acara Keagamaan Penganut Agama Lain 1.7

Persepsi tentang Islamisme

Mayoritas guru PAI mendukung Indonesia sebagai negara bangsa berdasar Pancasila dan
UUD’45 namun pada saat yang bersamaan mereka memiliki aspirasi yang kuat dalam
penerapan Syariat Islam. Hal tersebut tercermin dalam hasil survei bahwa mereka setuju
dengan pernyataan bahwa Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan syariat Islam (82%). Di sisi
lain mereka juga setuju jika negara Indonesia berdasarkan syariat Islam (78%), serta dukungan
mereka terhadap kelompok-kelompok yang memperjuangkan penerapan syariat Islam juga
tinggi (77%).

Tabel 5. Penerapan Syariat Islam

Setuju Tidak Setuju
(%)
(%) 22
18
Pemerintah Berdasarkan Syariat Islam 78 23

Pancasila dan UUD 1945 Sesuai dengan Syariat Islam 82

Dukungan terhadap Organisasi yang Memperjuangkan 77

Syariat Islam

Di bawah ini adalah pandangan guru terhadap persoalan terkait dengan Islamisme. Beberapa
isu yang digali adalah: kesesuaian Pancasila dan UUD 1945 dengan Islam, demokrasi,
pemimpin non-Muslim, Jihad dan terorisme, dan gender.

Apakah Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan Islam?
Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam seharusnya memandang bahwa negara

berdasar Pancasila & UUD 1945 pada hakikatnya sudah sejalan dengan nilai-nilai Islam
sehingga secara normatif tidak ada lagi hal yang perlu dipermasalahkan. Penelitian kami

menemukan bahwa pandangan guru dalam hal ini bisa dikelompokkan ke dalam 2 kategori.
Pertama adalah guru yang mengatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 bertentangan dengan
Islam. Kedua adalah guru yang mengatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak
bertentangan dengan Islam. Pandangan yang dikemukakan guru SMA Tasikmalaya bisa
mewakili kelompok pertama:

Indonesia secara sistem, bukan Negara Islam. Pancasila sebagai sebuah asas yang asalnya dari
manusia bukan dari Allah. Corak pemerintahan di Indonesia juga sangat ditentukan oleh pemimpin.
Jika pemimpinya kuat keislamannya, mungkin coraknya seperti sistem kebijakan Islam. Sedangkan
Undang-undang, merupakan warisan penjajahan. Warisan Belanda dan tidak sesuai dengan hukum
Islam.... Setelah dipikir-pikir, ketika ada orang di Indonesia percaya Pancasila, berarti percaya pada
Agama lain.

10

Sementara itu kelompok kedua tercermin dalam pendapat guru PAI SMP di Surakarta:
“Teks “Dengan rahmat Allah yang Mahakuasa ...” dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan
rumusan yang sangat luar biasa bila dikaitkan dengan Islam. Begitu pula sila pertama,
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Itu kan Qul huwa Allahu Ahad. Jadi, Tuhan yang tidak beranak
dan tidak diperanakkan.”

Oleh karena itu, menurut guru dalam kategori pertama, umat Islam wajib mengubah
Indonesia menjadi negara Islam, karena tanpa negara Islam, cita-cita penerapan syariat
mustahil diwujudkan. Negara Islam, menurut kelompok ini, dalam bentuk Khilafiah, seperti
pada masa al-Khulafa al-Rasyidun. Begitu Nabi Muhammad wafat, menurut mereka, umat
Islam memiliki khalifah serta khilafah. Termasuk saat ekspansi Muslim ke berbagai daerah
meliputi Irak dan Syiria.

Pendukung perjuangan negara Islam dapat dibagi kepada dua sub kelompok. Sub kelompok
pertama meyakini bahwa Indonesia hanya dapat diubah melalui pemberontakan, perlawanan,
peperangan, dan terorisme. Amrozi dan pengikut ISIS pada dasarnya mewakili kelompok ini.
DI/TII juga adalah kelompok Muslim yang percaya bahwa cara kekerasan (pemberontakan dan
peperangan) adalah cara satu-satunya dalam memperjuangkan terbentuknya negara Islam.
Penelitian tidak menemukan guru yang percaya cara-cara kekerasan fisik dalam
memperjuangkan negara Islam.

Penentang Pancasila dan UUD 1945 sekaligus pengusung negara Islam yang kedua adalah
mereka yang berkeyakinan bahwa Indonesia dapat diubah menjadi negara Islam dengan cara
meyakinkan umat Islam tentang keniscayaan negara Islam. Menurut kelompok ini,
memenangkan peperangan ide (al-ghazw al-fikr) dengan mereka yang tidak percaya terhadap
ide negara Islam merupakan upaya sangat penting. Karena itu, kelompok ini, seperti Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) sangat aktif mengkritik kapitalisme, sosialisme, dan ideologi sekuler
lain –termasuk Pancasila—sambil menegaskan bahwa Muslim Indonesia sekarang berada di
jalan yang sesat karena mempercayai sistem kenegaraan ciptaan tagut. Mereka secara ideologis
berjuang mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan Islam, karena mereka percaya bahwa
negara-negara Muslim seperti Indonesia terpuruk sekarang tidak lain karena negara-negara
tersebut tidak berdasar syariat. Penelitian tidak menemukan banyak guru dengan kategori ini.
Tetapi ada guru yang terang-terangan bergabung ke HTI, yakni guru PAI salah satu sekolah di
Makassar. Dia menyampaikan pandangan berikut:

Banyak masalah di semua bidang yang terjadi di Indonesia. Itu hanya dapat diselesaikan bila kita
menganut sistem khilafah. Sistem yang ada masih banyak kekurangannya. Hanya sistem khilafah
dan Negara Islam yang paling benar dan sesuai untuk kita. Coba lihat kemaksiatan generasi muda
kita, mereka banyak yang pacaran, parahnya sampai seks bebas. Coba kalau menerapkan syariah
dengan merajamnya, pasti orang akan jera. Tak mungkin mereka mendekati zina kalau hukumnya
jelas seperti itu. Korupsi juga sama. Hukuman yang sesuai aturan khilafah pasti membuat jera.

Responden yang menerima Pancasila dan UUD 1945 dan menegaskan tidak bertentangan
dengan Islam dapat dikelompokkan kepada dua kategori. Pertama adalah mereka yang
berpandangan bahwa negara bangsa berdasar Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya Islami
dan sudah final dan tidak perlu ditambah atau diubah lagi. Menurut kelompok ini, semua sila
dalam Pancasila dan batang tubuh UUD 1945 sesuai dengan nilai-nilai Islam dan merupakan
hasil konsensus terbaik pemimpin Muslim dan non-muslim di Indonesia. Yang menarik
ternyata tidak banyak dari guru yang diwawancarai masuk dalam kategori ini. Meskipun

11

demikian, beberapa guru memiliki pandangan ini, seperti yang diutarakan oleh guru dari
Maros: “Isinya Pancasila itu Islami, karena ada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa",
sama dengan “Qul Huallah huahad,” misalnya musyawarah mufakat juga ada dalam Islam,
jadi di dalam Islam juga keadilan ada, misalnya masalah hukum.”

Kedua adalah kelompok guru yang menerima negara bangsa berdasar Pancasila dan UUD
1945 namun memiliki aspirasi mengislamkan hukum-hukum Indonesia. Kelompok ini
mendambakan penerapan hukum Islam, seperti rajam, potong tangan, tapi Indonesia tetap
sebagai negara bangsa berdasar Pancasila dan UUD 1945. Kelompok ini meyakini bahwa
hukum Islam tetap harus ditegakkan untuk memastikan keamanan, kedamaian, dan
kesejahteraan. Pendukung pendapat ini yakin bahwa cita-cita penerapan syariat Islam dapat
diwujudkan apabila pemimpin Muslim mau pelaksanaannya serta mau duduk bersama. Mereka
percaya pemimpin dan politik sangat instrumental bagi Islamisasi peraturan dan perundangan.
Kelompok dengan kategori ini menolak ide khilafiah sebagai tidak realistis. Salah seorang yang
mendukung ide ini menyamakan aspirasinya dengan aspirasi “kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari Piagam Jakarta. Dan bagi pendukung paham ini,
pengembangan pelaksanaan syariat di Indonesia mungkin dilaksanakan karena “Pancasila
ibarat ember tergantung siapa yang mengisi.” Pandangan ini, misalnya, dinyatakan dengan
jelas oleh guru di Garut:

Seorang Muslim tentunya harus memiliki cita-cita menegakkan syariat Islam…. Bagi saya yang -
penting bukan bentuk negara, tapi- menegakkan syariat Islam. Negaranya mau Amerika mau apa
gak’ masalah…. Makanya saya lebih setuju penerapan syariat Islam dari pada negara Islam. ‘Hayu
nu tos Islam tingkatkeun keislamannya. Urang sebarkeun dina sadidinten. Hayu urang sebarkeun
dina politik. Hayu urang sebarkeun Islam dina nagara.

Dalam praktik, seperti dialami masyarakat Pidie dan Aceh Besar, Provinsi Aceh, penerapan
syariat Islam ternyata memiliki sejumlah permasalahan, seperti adanya diskriminasi dalam
penegakkan hukumnya, serta penyelewengan oleh sebagian oknum yang justru menemukan
celah untuk mengambil keuntungan. Hal ini dikemukakan oleh guru dari Sigli, Pidie:

Kalau kita lihat penerapan syariat Islam sekarang, yang kena itu justru orang-orang ras rendah.
Pejabat-pejabat seperti anggota dewan, selingkuh di Lhokhsumawe, gak dihukum -qanun-, juga ada
jaksa di Sabang dulu, gak dihukum. Tatkala orang-orang yang tinggi, tidak dijalankan hukuman itu.
Kita gak bisa ngomong, karena kita kan warga.

Bagaimana tentang Jihad, Terorisme, ISIS?
Persepsi Muslim tentang jihad berbeda-beda. Ada yang mengartikan jihad sebagai

peperangan fisik (bersenjata) melawan musuh-musuh Islam. Ada yang memahami jihad
sebagai kerja sungguh-sungguh dalam mewujudkan kebaikan untuk keluarga, masyarakat, dan
bangsa. Ternyata para guru yang diwawancarai memahami jihad dalam pengertian kedua.
Mereka menolak ISIS dan menentang terorisme, seperti yang diungkapkan oleh guru SLTA di
Tasikmalaya:

Biasanya orang yang ikut dengan ISIS adalah orang yang tidak paham terhadap agama. Mereka tidak
menjalankan agama sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. ISIS itu tidak membahas terkait dengan
masalah-masalah sosial di dalam al-Qur’an. Mereka hanya fokus pada pembahasan jihad. Misalnya
ketika di dalam hadis terdapat orang yang tidak berjamaah harus dibakar rumahnya. Mereka biasanya
melakukan itu. Mereka tidak melihat latar belakang historis hadis tersebut. Kelompok ini hanya

12

mengaji sebagian saja di dalam al-Qur’an. Kalo kita lihat dari 114 surat dari al-Qur’an, di dalamnya
dijelaskan terkait dengan masalah peperangan, sosial dan masih banyak yang lain.

Apakah Demokrasi sesuai Islam?
Demokrasi di Indonesia akan terkonsolidasi kalau Muslim, termasuk para guru mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam, memberikan dukungan teologis secara kuat kepada
demokrasi. Ternyata guru-guru menyampaikan pandangan yang berbeda tentang demokrasi.
Pertama ialah guru yang menentang demokrasi. Menurut mereka, demokrasi tidak sesuai
dengan Islam, karena Islam tidak mengenal kedaulatan rakyat. Yang ada dalam Islam adalah
kedaulatan Tuhan. Muslim dalam Islam harus tunduk kepada syariat, bukan syariat yang
tunduk kepada Muslim atau rakyat. Demokrasi juga bertentangan dengan Islam karena “syura”
atau musyawarah dalam Islam bukan milik setiap orang termasuk yang buta huruf, melainkan
milik “ahl al-hall wa al-`aqd”, yakni tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian. Pendapat guru
SLTP di Pidie, mencerminkan pandangan ini:

Demokrasi gak bisa diislamkan. Karena ada orang bilang: Rasulullah itu sangat demokratis. Itu
salah. Karena demokrasi kan demos dan cratos: suara rakyat suara Tuhan. Contohnya kalau
demokrasi kita tegakkan, kalau orang itu suka dengan judi, maka orang akan akan memilih pemimpin
yang pro dengan judi. Jadi menyerahkan pemimpin pada rakyat salah sebenarnya. Menyerahakan
pemimpin pada ahli ilmu, orang yang paham tentang bagaimana memimpin. Makanya Rasulullah
setelah wafat, khalifah dipilih bukan oleh rakyat. oleh ahli ilmu.

Kelompok guru kedua adalah mereka yang menegaskan bahwa demokrasi sesuai dengan
Islam karena Islam menekankan kebebasan, keadilan, persamaan, ijtihad, dan menghargai siapa
pun. Nabi Muhammad sendiri, walaupun Nabi dan Rasul, berkonsultasi, berdialog, dan
berkompromi dengan para sahabat termasuk bersama Yahudi dan Kristen. Itu menunjukkan
bahwa Nabi Muhammad adalah seorang humanis dan seorang demokrat. Pandangan ini
dinyatakan guru SMP di Mataram: “Demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam kalau
menurut saya. Wa syawirhum fi al-amri… Jadi dengan musyawarah. Demokrasi itu intinya
musyawarah. Dengan kita bermusyawarah tentu tentang masalah-masalah keagamaan, dengan
masalah-masalah negara, itu sudah bagus.”

Apakah Non-Muslim boleh Menjadi Presiden?
Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Muslim maupun non-Muslim seharusnya boleh

menjadi pemimpin di Indonesia, termasuk menjadi presiden. Ternyata ada tiga kelompok
respons guru terhadap persoalan ini. Pertama ialah guru yang menolak non-muslim menjadi
pemimpin secara mutlak. Basis penolakan kelompok ini ialah Surat Al-Maidah ayat 51. Guru
di Pidie menyatakan:

Kalau pemimpin non-muslim saya tidak setuju. Kalau kita jadi pemimpin pasti melindungi mereka,
tapi kalau mereka jadi pemimpin gak akan melindingi kita. Ada buktinya di DKI. Saya gak setuju
Ahok jadi gubernur. Gak akan adil. Karena yang namanya agama manapun punya misi yang berbeda
dengan Islam. Karena tidak ada kewajiban umat Islam itu mengislamkan orang, tapi di Nasrani itu
agama misionaris. Tiap Nasrani, punya tujuan me-Nasranikan orang lain. Kalau mereka jadi
presiden, mereka akan mengkristenkan aturannya, perdanya, sistem pendidikannya, pasti itu. Karena
ada ayat yang mengatakan mereka tidak akan rela kan, tak kan senang, “wa lan tardha anka al-
Yahudi wa al-Nashara hatta Tattabi'a Milatahum.”

13

Kelompok kedua ialah mereka yang membolehkan non-Muslim menjadi presiden.
Argumennya adalah prinsip kesetaraan antara sesama manusia. Kelompok ini menolak
penerapan Surat Al-Maidah sebagai dasar penolakan non-Muslim karena pengertian “Auliya”
bukan pemimpin melainkan “teman dekat yang berpotensi berkhianat”. Apalagi menurut
kelompok ini, konteks Surat Al-Maidah ayat 51 adalah konteks perang. Mereka, karenanya,
menolak Surat Al-Maidah diterapkan kepada situasi normal. Menurut kelompok ini, situasi
Indonesia sekarang adalah situasi normal, bukan situasi perang. Termasuk dalam kelompok ini
adalah guru PAI SMP di Ciamis: “Kalo pemimpin non-muslim, misalnya kayak Ahok yang
Cina ya, atuh boleh aja jadi pemimpin. Asal bisa jadi pemimpin yang mengayomi.”

Kelompok ketiga ialah kelompok guru yang menolak non-Muslim menjadi presiden tapi
membolehkan non-Muslim menjadi pemimpin pada posisi-posisi lebih rendah. Argumen
mereka tidak bersandar kepada agama. Mungkin karena sudah menjadi fakta di masyarakat
bahwa sebagian non-Muslim menduduki posisi penting di masyarakat dan ternyata kehidupan
masyarakat berlangsung baik-baik saja. Pendapat guru SLTA di Bulukumba, termasuk dalam
kelompok ini: “Saya dukung kalau itu calon bupati, tapi bukan calon presiden. Alasannya
karena kita hidup bukan di negara Islam. Pemerintah kita juga berdasarkan pada al-Qur'an dan
Hadis dan bukan berlandaskan syariat Islam. Tidak masalah memilih pemimpin yang non-
muslim.”

Apakah Perempuan boleh Menjadi Pemimpin?
Menurut Pancasila dan UUD 1945, laki-laki dan perempuan adalah sederajat, sama-sama

boleh memimpin pada semua tingkatan. Namun ihwal perempuan menjadi pemimpin, guru
PAI juga mempunyai pandangan yang berbeda. Pertama adalah mereka yang menolak secara
mutlak perempuan menjadi pemimpin. Penolakannya berdasar kepada Surat An-Nisaa ayat 34
dan hadis. Selama ada laki-laki maka selama itu laki-laki yang harus menjadi pemimpin. Hal
ini diungkapkan oleh guru di SLTA Garut:

Iya kan ada ayat ‘ar-rijal qawwamun `alan nisa’ laki-laki adalah pemimpin, pelindung, pengayom
perempuan. Juga mengapa Tuhan tidak mengutus Nabi dan Rasul perempuan. Juga tidak menjadi
imam salat. Itu karena perempuan mempunyai kekurangan. Misalnya, perempuan harus hamil dan
haid. Dan ketika melahirkan, perempuan harus istirahat. Perempuan dilihat dari sunatullah harus
berperan sebagai madrasah lil awlad (sekolah bagi anak-anak).

Kedua adalah guru PAI yang berpendapat bahwa perempuan, sebagaimana laki-laki,
mempunyai hak yang sama menjadi pemimpin. Menurut pendukung pandangan ini, larangan
Islam kepada perempuan menjadi pemimpin hanya dalam konteks salat. Selain itu, perempuan
memiliki hak yang sama menjadi pemimpin. Hal ini diutarakan oleh guru SLTA di Lombok
Timur:

Perempuan boleh menjadi presiden. Di dalam Islam tidak ada aturan yang secara tegas melarang
perempuan menjadi pemimpin. Bahkan perempuan menjadi pemimpin dicontohkan dalam al-Qur’an
melalui kisah Ratu Qisra. Sebagaimana juga ungkapan Fatimah, bahwa tidak ada aturan dalam Islam
bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Dahulu pernah dicontohkan juga oleh Aisyah yang
menjadi pemimpin perang.

Ketiga adalah kelompok guru PAI yang menolak perempuan menjadi presiden, tapi mereka
membolehkan perempuan menjadi bupati, kepala sekolah, dan lain-lain. Guru SLTA di Ciamis
berkata:

14

Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk jadi
pemimpin negara tidak direkomendasikan. Kalau untuk DPR-MPR mungkin masih bisa. Kalau
kepala desa, bupati, gubernur, atau presiden itu kan pelaksana kegiatan dan pelaksana kebijakan,
bukan perumus. Kerja dan tanggung jawabannya lebih berat.

15

Persepsi Guru Agama Di Mataram tentang Toleransi
dan Islamisme

• Din Wahid

Pendahuluan

Meskipun sebagian kalangan menganggap bahwa pelajaran agama kurang penting,10
sesungguhnya pemahaman dan keyakinan seseorang tentang agama berpengaruh pada
pandangan, sikap dan perilaku seseorang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemahaman keagamaan seseorang membentuk sikap politik seseorang. Sebagai contoh adalah
pandangan seseorang tentang demokrasi. Bagi seseorang yang berkeyakinan bahwa demokrasi
tidak sejalan dengan Islam, karena demokrasi adalah hasil kreasi Barat, maka ia akan
menentang sistem demokrasi. Selanjutnya ia akan mengampanyekan pandangannya tersebut
kepada orang lain, dan mengajaknya untuk tidak mengikuti pemilihan umum sebagai wujud
dari demokrasi.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pandangan guru tentang toleransi dan Islamisme
perlu diteliti? Dalam penelitian PPIM tentang Buku Ajar PAI yang diterbitkan oleh Pusat
Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditemukan
adanya materi-materi yang kurang toleran terhadap paham yang berbeda, materi yang kurang
sensitif terhadap penganut agama lain, dan bahkan ada materi yang bertentangan dengan sistem
demokrasi yang dianut oleh negara kita. Disadari bahwa buku ajar hanya salah satu sumber
belajar. Di samping buku ajar, guru agama memegang peran yang lebih penting, karena gurulah
yang akan menerangkan makna yang dikandung dalam buku teks tersebut. Pandangan,
pemahaman dan keyakinan guru terhadap suatu masalah akan diteruskan kepada murid-
murinya. Di sinilah letak peran strategis dari seorang guru. Oleh karena itu, penelitian tentang
pandangan guru agama menjadi penting, karena guru agama menjadi tempat bertanya bagi
murid-murid dan masyarakat dalam masalah-masalah agama.

Penelitian ini dilakukan di kota Mataram. Selama penelitian, penulis melakukan wawancara
dengan guru-guru agama, yakni guru PAI di sekolah umum (SMP dan SMA), baik negeri
maupun swasta, dan guru Fikih di madrasah (MTs dan MA), baik negeri maupun swasta. Di
samping guru agama, peneliti juga mewawancarai pejabat di Kementerian Agama dan Dinas
Pendidikan yang terkait dengan pendidikan agama di sekolah, baik di tingkat kota madya
maupun provinsi. Wawancara kepada para pejabat ini dimaksudkan untuk menggali informasi
tentang dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan agama.

10 Salah satu indikator bahwa pelajaran agama dianggap kurang penting adalah kenyataan bahwa mata
pelajaran ini tidak diujikan dalam Ujian Nasional. Akibatnya, siswa kurang memperhatikan pelajaran tersebut.

16

Persepsi tentang Toleransi

Secara umum, kehidupan umat beragama di Mataram, terutama hubungan antara Muslim
dan Hindu, sangat baik. Mereka saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-
masing. Oleh karena itu, hampir tidak ada bentrok fisik antar umat beragama di Mataram.
Sebagai contoh, dalam acara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional yang
diselenggarakan di Mataram pada bulan Agustus 2016, terdapat beduk dari China dan lampu-
lampu lampion. Hal ini menandakan budaya China dihargai oleh masyarakat Muslim Mataram.
Di kota Mataram, kita menyaksikan komunitas Hindu hidup berdampingan dengan umat
Muslim. Demikian juga kita melihat rumah ibadah umat Hindu (pura) ada di mana-mana.
Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar umat beragama di kota
Mataram cukup harmonis.

Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, misalnya, komunikasi antara guru dan siswa yang
berbeda agama (antara Muslim dan Hindu) juga sangat cair. Di SMAN 4, misalnya, siswa-
siswa di sekolah negeri ini berimbang antara Muslim dan Hindu. Guru dan siswa-siswi Muslim
disediakan musala untuk menjalankan ibadah mereka, sementara guru-guru dan murid-murid
yang beragama Hindu juga disediakan ruang sebagai rumah ibadah mereka. Memang, menurut
Lulu Hariyanti, guru PAI di sekolah tersebut, rumah ibadah untuk pemeluk Hindu berbeda
karena lebih kecil. Tapi paling, mereka mempunyai tempat untuk menjalankan ibadah mereka.
Sebenarnya guru-guru yang beragama Hindu di sekolah ini menuntut pendirian pura di dalam
area sekolah, tetapi guru-guru yang beragama Islam tidak setuju. Paling tidak ada dua alasan
dibalik ketidaksetujuan tersebut. Pertama, tidak ada lahan untuk pembangunan pura, kecuali di
bagian depan. Jika itu terjadi, maka bangunan pura akan terlihat sangat mencolok, sementara
musala berada di bagian belakang. Jika ini terjadi, maka sekolah ini akan identik dengan Hindu.
Kedua, guru-guru Muslim berusaha menjaga keseimbangan jumlah siswa Muslim dan Hindu.
Jika pura didirikan di dalam komplek sekolah, guru-guru Muslim khawatir jumlah murid
Muslim menjadi menurun.11

Menurut Hariyanti, hubungan antara guru-guru Muslim dan non-Muslim sangat harmonis.
Jika ada acara peringatan hari-hari besar Islam, seperti perayaan Maulid Nabi, guru-guru non-
Muslim juga ikut menghadiri acara tersebut, dan bahkan mereka ikut menyumbangkan
makanan. Guru-guru juga mengadakan arisan bulanan sebagai ajang silaturahmi bagi guru-
guru. Arisan dilakukan di rumah-rumah guru, dan tuan rumah arisan adalah guru yang
mendapatkan arisan, dan biasanya tuan rumah menyediakan makanan. Jika yang menjadi tuan
rumah adalah guru non-Muslim, biasanya tuan rumah menyediakan makanan dari katering
yang halal. Guru-guru non-Muslim mengetahui bahwa orang Muslim diharamkan memakan
daging tertentu, dan karenanya mereka selalu menyediakan makanan dari katering yang halal.12

Demikian juga pola komunikasi dan persahabatan antara siswa-siswi yang berbeda agama.
Guru membolehkan mereka berteman sampai batas-batas tertentu, seperti yang disampaikan
oleh Nurul Hisan:

Berteman boleh, tapi tidak boleh terkontaminasi. Bila perlu kita yang menarik mereka ke arah yang
lebih baik, tapi jangan ikut pengaruh mereka. Tapi di sini kebanyakan mereka [Muslim] yang ikut….
Kebetulan kita tetangga dengan orang Hindu, jadi sering main ke situ…. Boleh berteman dengan

11 Wawancara dengan Lulu Hariyanti, Guru PAI SMAN 4, Mataram, 7 Oktober 2016.
12 Wawancara dengan Lulu Hariyanti, Guru PAI SMAN 4, Mataram, 7 Oktober 2016.

17

non-Muslim, tapi jangan sampai terpengaruh. Khususnya kalau yang perempuan, saya tekankan
seperti itu. Bila perlu tidak boleh sama sekali untuk perempuan. Kalo sudah lengket sama orang
Hindu, kan susah. Bahaya kalau main sama orang Hindu. Nanti dikawini. Berteman boleh, tapi
jangan berlebihan, sampai menginap di rumahnya. Kalau dia [teman Hindu] yang ke sini boleh, tapi
kalau kita yang ke sana [rumah teman Hindu] tidak boleh.13

Makanan bisa dijadikan tolok ukur menilai persepsi seorang Muslim terhadap non-Muslim.
Apakah seorang Muslim mau menerima makanan dan minuman yang diberikan oleh orang
Hindu lalu mengonsumsinya? Apakah ia akan menerimanya di hadapan si pemberi untuk
menghargainya tetapi kemudian memberikannya kepada orang lain atau bahkan membuangnya
ketika si pemberi sudah pergi? Apakah seorang Muslim berpura-pura sedang puasa ketika
sebagai alasan untuk menghindari mengonsumsi hidangan yang diberikan oleh tuan rumah
Hindu?

Respons dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di kalangan guru-guru PAI beragam, dari
yang ekstrem hingga moderat. H.M. Asil, misalnya, guru MAN 2 Mataram, berpendapat bahwa
jika kita meragukan kehalalan dan kebersihan makanan yang diberikan oleh umat Hindu maka
kita tidak boleh memakannya.14 Pendapat senada diberikan oleh Muzakkur, guru Fikih di
MTsN 2 Mataram.15 Namun demikian, Asil menekankan perlu menghargai umat Hindu yang
memberi makanan. Hal ini yang ditekankan kepada anak didiknya di sekolah. Ia mengajarkan
bahwa jika anak didiknya diberi makanan oleh orang Hindu, maka makanan tersebut harus
diterima dan tidak boleh ditolak. Sebab, jika makanan tersebut ditolak maka umat Hindu akan
tersinggung. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa jika kehalalan makanan yang diberikan oleh
tersebut diragukan, maka sebaiknya makanan tersebut diberikan kepada orang lain dan tidak
dibuang.16

Respons yang cukup unik diberikan oleh Lulu Hariyanti. Ketika ditanya apakah ia akan
mengonsumsi hidangan yang diberikan oleh tuan rumah jika ia bertamu ke rumah guru yang
beragama Hindu, ia menjawab tergantung kondisi. Jika makanan dan minuman tersebut dibeli
dari warung, ia akan mengonsumsinya, tapi jika ia dihidangkan minuman di dalam gelas, maka
ia akan menjawab sedang puasa. Jawaban “sedang berpuasa”, menurutnya, tidak akan
menyinggung tuan rumah.17

Strategi pura-pura berpuasa rupanya telah menjadi strategi umum di kalangan Muslim
Mataram untuk menghindari mengonsumsi hidangan yang diberikan oleh tuan rumah Hindu
ketika bertamu ke rumah orang Hindu. Penelitian yang dilakukan oleh Suprapto
mengkonfirmasi hal tersebut. Selama melakukan penelitian di Mataram, ia menemukan
beberapa orang Islam berpura-pura puasa agar bisa menolak minuman yang disuguhkan oleh
tuan rumah Hindu, meskipun makanan atau minuman yang dihidangkan dibeli dari warung.
Salah satu alasan mengapa sebagian umat Islam menolak hidangan tersebut adalah perasaan
kurang sreg dan tidak nyaman ketika mengonsumsi makanan atau minuman dari orang
Hindu.18

13 Wawancara dengan Nurul Hisan, Guru Fikih MA Nurul Iman, Mataram, 13 Oktober 2016.
14 Wawancara dengan H.M. Asil, Guru Fikih di MAN 2 Mataram, 5 Oktober 2016.
15 Wawancara dengan Muzakkur, Guru Fikih di MTsN 2 Mataram, 13 Oktober 2016.
16 Wawancara dengan H.M. Asil, Guru Fikih di MAN 2 Mataram, 5 Oktober 2016.
17 Wawancara dengan Lulu Hariyanti, Guru PAI SMAN 4, Mataram, 7 Oktober 2016.
18 Suprapto, Semerbak Dupa di Pulai Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim
(Jakarta: Impressa, 2013), h. 166-168.

18

Alasan utama di balik pura-pura puasa ini adalah keraguan akan kehalalan makanan atau
minum yang ditawarkan oleh umat Hindu. Umat Islam khawatir bahwa makanan atau minuman
yang disuguhkan tidak halal. Di dalam fikih, halal atau haramnya makanan disebabkan oleh
dua hal. Pertama, makanan mengandung bahan yang diharamkan, seperti daging bagi atau
lemak babi. Kedua, tempat memasak terkontaminasi oleh bahan yang haram. Bahkan, ketika
dua hal tersebut sudah clear, sebagian umat Islam masih mempertanyakan niat seseorang
ketika menyembelih binatang yang disuguhkan. Sikap yang berorientasi pada fikih ini memang
akan membuat seorang Muslim menolak hidangan yang disuguhkan oleh umat Hindu.

Sesungguhnya umat Hindu sudah mengerti betul makanan dan minuman yang boleh
disajikan kepada tamu mereka. Oleh karena itu, sebagai tuan rumah yang baik, mereka
berusaha untuk menyajikan makanan dan minuman yang halal. Sebagai contoh mereka
membelinya dari warung. Jika umat Hindu mengadakan pesta, mereka memesan makanan dari
katering yang halal dan menulis bahwa makanan yang mereka sajikan berasal dari katering
halal. Cara lain adalah di dalam pesta, tuan rumah menyediakan bahan makanan mentah
sehingga tamu Muslim bisa memasaknya sendiri. Semua itu dimaksudkan untuk menghormati
keyakinan umat Islam.19

Respons yang lebih keras diberikan oleh Nurul Hisan, guru Fikih di MA Nurul Iman,
Mataram. Ia menolak sama sekali pemberian makanan dan minuman dari umat Hindu. Jika ia
berkunjung ke temannya yang beragama Hindu dan dikasih buah, ia bawah buah tersebut lalu
ia buang. Ia menolak buah, karena menurutnya, umat Hindu sembahyang dengan buah. Berikut
petikan wawancara dengan Nurul Hisan:

Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya punya teman orang Hindu dulu waktu di SMP. Saya
sering main ke rumahnya. Saya menghargai kalau dikasih makan, tapi tidak saya makan. Saya
ajarkan seperti itu anak-anak: menghargai!

Tetangga kami ada orang Hindu. Kalau lebaran, suka mengasih buah. Kita ambil sih, cuman tidak
kita makan. Karena buah suka dipakai untuk sembahyang. Orang Hindu sembahyang suka pakai
buah-buah seperti apel, anggur merah, terus dikasihkan ke kita.

…di kasih buah, tidak dimakan. Kadang dibawa pulang, terus saya buang. Mereka tidak tahu kalau
saya buang. Dikasih teh tidak diminum, karena gelasnya sudah dipakai oleh orang lain. 20

Bahkan, menurutnya, kita harus mandi setelah melewati perkampungan Hindu, bertamu ke
rumah orang Hindu, dan mengikuti pesta atau pemakanan orang Hindu (jika ada keluarga
beragama Hindu meninggal dunia). Membersihkan diri karena ia beranggapan bahwa
perkampungan atau rumah orang Hindu adalah najis, orang Hindu pada umumnya memelihara
anjing, dan kita tidak mengetahui secara pasti tempat-tempat yang pernah diduduki atau
ditiduri oleh anjing.21

…Orang kalau kita jalan ke sana [kampung orang Hindu] saja, kita disuruh mandi pulang-pulang.
Kalau kita lewat jalan sana, ke orang Hindu. Pulangnya disuruh mandi, bersih-bersih. Siapa tahu ada
najis. Kalau kita main ke sana, pulang-pulangnya disuruh mandi. Kalau ada orang begawe [pesta],
tetangga kita, kita ke sana, pulang-pulang disuruh mandi. Misalnya ada pernikahan, tapi lokasinya di
kampung mereka [umat Hindu], di keluarga kita, kita disuruh mandi…. Apalagi kalau menonton
ogoh-ogoh, menonton orang ngaben. Di sini kan rame, siang-siang gitu. Gak boleh ditonton yang

19 Ibid., h. 168-169.
20 Wawancara dengan Nurul Hisan, Guru Fikih MA Nurul Iman, Mataram, 13 Oktober 2016.
21 Wawancara dengan Nurul Hisan, Guru Fikih MA Nurul Iman, Mataram, 13 Oktober 2016.

19

begitu-begitu. Apalagi menonton ogoh-ogoh, Tidak boleh. Tidak boleh, itu kan setan. Kalo menonton
begitu, harus di-sretu [dicuci seperti terkena najis mughalladhah].

Jika keharusan mandi disebabkan oleh kekhawatiran adanya najis di lingkungan komunitas
umat Hindu, maka hal ini bisa dipahami. Kebiasaan umat Hindu di Mataram, misalnya,
memelihara anjing, dan kondisi ini menimbulkan keraguan akan kebersihan dan kesucian di
lingkungan mereka. Namun, yang dikhawatirkan adalah bahwa adanya keyakinan bahwa orang
non-Muslim itu najis, sehingga umat Islam harus membersihkan diri setelah kontak fisik
dengan mereka.

Keharmonisan hubungan antar umat beragama juga bisa dilihat dari partisipasi kedua umat
Muslim dan Hindu dalam perayaan hari-hari besar umat beragama. Dalam perayaan hari-hari
besar umat Islam, misalnya, perayaan Maulid Nabi Muhammad, guru-guru non-Muslim ikut
berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Sebagian mereka menyumbang makanan, dan bahkan
sebagian guru dan siswa-siswi non-Muslim mengikuti kegiatan perayaan tersebut. Sebaliknya,
menjelang perayaan Nyepi, banyak umat Islam yang berpartisipasi dalam pawai ogoh-ogoh.
Pawai ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum perayaan Nyepi, melalui jalan-jalan protokol.
Setelah pawai, patung ogoh-ogoh dibakar sebagai simbol penghancuran hawa nafsu dan
angkara murka. Keikutsertaan umat Islam dalam pawai ogoh-ogoh ini beragam, seperti ikut
serta dalam pembuatan patung, memainkan musik tradisional Sasak pengiring pawai dan
menonton pawai. 22

Terkait dengan pawai ogoh-ogoh tersebut, ada beberapa sekolah yang pernah mengerahkan
siswa-siswi Muslim untuk berpartisipasi dalam pawai tersebut, seperti SMPN 13. Kepala
sekolah ini pernah mengirim siswa-siswi Muslim untuk ikut serta memainkan musik tradisional
mengiringi pawai ogoh-ogoh dengan maksud menunjukkan toleransi antar umat beragama.
Namun tindakan ini kemudian tidak disetujui oleh guru PAI di sekolah tersebut, Lalu Junaidi.
Ia menyampaikan keberatannya kepada kepala sekolah, karena menurutnya pawai ogoh-ogoh
tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan ritual keagamaan.23 Hal senada
disampaikan oleh Walimatul Hidayati, guru PAI di SMP Muhammadiyah Mataram. Ia
melarang murid-muridnya menyaksikan pawai ogoh-ogoh, karena menurutnya, menyaksikan
pawai tersebut berarti ikut memeriahkan perayaan agama orang lain.24 Alasan lain yang
melarang mengikuti pawai ogoh-ogoh adalah penyusupan minuman-minuman keras, seperti
yang dikemukakan oleh Maksum, guru PAI di SMA Hang Tuah 3, Mataram. Menurut
pengamatannya, salah satu kebiasaan orang-orang Hindu adalah minum minuman keras,
apalagi saat pawai ogoh-ogoh. Saat pawai, terutama orang-orang yang mengusung patung,
mereka mengonsumsi minuman keras untuk menambah kekuatan mereka. Artinya, dalam
pawai ogoh-ogoh beredar minuman-minuman keras, dan dikhawatirkan anak-anak ikut
meminumnya.25

Masalah lain terkait dengan kerukunan umat beragama di Mataram adalah mengucapkan
Selamat kepada umat lain dalam perayaan hari-hari besar. Kedekatan mereka baik secara fisik
maupun emosi, membuat mereka tergiring mengucapkan selamat kepada umat lain. Umat
Hindu, misalnya, biasa mengucapkan “selamat lebaran” kepada umat Islam ketika umat Islam

22 Suprapto, Semerbak Dupa di Pulai Seribu Masjid (Jakarta: Impressa, 2013), h. 101.
23 Wawancara dengan Lalu Junaidi, Guru PAI SMPN 13, Mataram, 6 Oktober 2016.
24 Wawancara dengan Walimatul Hidayati, Guru PAI SMP Muhammadiyah, 11 Oktober 2016.
25 Wawancara Mukidin Kepala Sekolah SMA Hang Tuah 3, Mataram, 6 Oktober 2016.

20

merayakan lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha. Mereka juga sering mengucapkan “al-Salam
‘alaikum” dengan fasih kepada umat Islam ketika bertemu. Sebaliknya, bagaimana respons
guru-guru agama di Mataram ketika dihadapkan pada masalah di atas.

Tentang ucapan perayaan hari-hari besar umat beragama, seperti mengucapkan “Selamat
Natal” atau “Selamat Hari Galungan” kepada umat Kristiani dan Hindu, guru-guru agama
berbeda pendapat. Bagi Muzakkur, Guru Fikih MTsN 2 Mataram, mengucapkan “Selamat
Natal” kepada umat Kristiani tidak masalah. Baginya, itu merupakan bagian dari bersosialisasi,
asalkan umat Islam tidak mengikuti ritual-ritualnya. Ia menyatakan: “Sekedar mengucapkan
‘Selamat Natal’ itu sah-sah saja. Tapi jangan melebihi kepada hal lain…. Mereka juga
mengucapkan kepada kita ‘Selamat Idul Fitri’.… Tapi jangan sampai kita mengikuti ritual-
ritual agama mereka.”26 Bagi Muzakkur, dalam konteks hubungan sosial dan kemanusiaan,
kita tetap boleh mengikuti kegiatan-kegiatan umat Hindu. Ia memberikan contoh seorang
Muslim yang kebetulan orang tuanya beragama Hindu meninggal dunia maka ia dibolehkan
untuk menghadiri upacara Ngaben, pembakaran jenazah orang tuanya, sejauh ia tidak
mengikuti ritual-ritual keagamaannya. Demikian pula, jika tetangga kita yang Hindu
meninggal dunia, kita dibolehkan untuk menghadiri upacara Ngaben, tetapi kita tidak boleh
mengikuti ritual keagamaan dalam upacara Ngaben tersebut.27 Tetapi tidak semua guru
sependapat dengan Maksum. Sebaliknya, beberapa guru berpendapat bahwa mengucapkan
“Selamat Natal” atau “Selamat Galungan” adalah haram, seperti yang diyakini oleh
Zulkarnaen, guru Fikih SMPIT al-Fajar, Mataram. Baginya, sikap toleransi hanya boleh
dilakukan dalam muamalah saja, seperti jual beli, sementara ucapan “selamat” pada hari-hari
raya kepada umat non-Muslim tidak dibenarkan. Ia menyatakan: “Menghargai non-Muslim
sebatas yang diajarkan oleh Islam saja, seperti bermuamalah, jual beli. Yang tidak boleh seperti
mengucapkan ‘Selamat Galungan’. Tidak boleh.”28

Tapi tidak semua guru menyatakan secara tegas. Maksum, misalnya, meskipun ia tidak
pernah mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat Kristiani, ia tidak keberatan dengan orang-
orang yang mengucapkannya, seperti yang dilakukan oleh para pejabat. Adapun tentang
ucapan salam, menurut Maksum, umat Islam harus menjawab sesuai dengan ajaran Nabi, yakni
cukup menjawab “alaik”. Berikut penjelasannya:

“Tiyang [baca: saya] jelaskan. Jadi kan dari segi keyakinan sudah beda. Jadi kalau orang non-
Muslim, berapa pun dia beramal, dia memberikan apa pun tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Itu
agama kita Islam. Kalau dia mengucapkan “Assalamualaikum”, Baginda Rasulullah mengajarkan
kita, kita cukup menjawab “wa’alaik.”29

Berbeda dengan toleransi antar umat beragama yang cukup harmonis, toleransi internal
justru kurang baik. Hal ini terutama terkait dengan sikap guru-guru terhadap Ahmadiyah dan
Syiah. Secara umum, Ahmadiyah dipandang sudah keluar dari Islam karena mereka mengakui
adanya nabi, yakni Mirza Ghulam Ahmad, setelah Nabi Muhammad. Atas keyakinan ini,
penganut Ahmadiyah dianggap sesat dan telah keluar dari Islam. Meskipun demikian, bukan
berarti penganut Ahmadiyah boleh diusir dari rumah mereka, dan umat Islam melakukan
kekerasan kepada mereka. Menurut HM. Asil, negara harus melindungi kelompok Ahmadiyah

26 Wawancara dengan Muzakkur, Guru Fikih di MTsN 2 Mataram, 13 Oktober 2016.
27 Wawancara dengan Muzakkur, Guru Fikih di MTsN 2 Mataram, 13 Oktober 2016.
28 Wawancara dengan Zulkarnain, Guru Fikih SMPIT al-Fajar, Mataram, 12 Oktober 2016.
29 Wawancara dengan Maksum, Guru PAI SMA Hang Tuah 3, Mataram, 6 Oktober 2016.

21

dari kemungkinan tindak kekerasan, dan umat Islam tidak boleh melakukan kekerasan kepada
mereka. Menurutnya, Islam adalah damai, dan tidak mengajarkan kekerasan.30

Persepsi tentang Islamisme

Secara umum, guru-guru PAI di sekolah SMP dan SMA dan guru-guru Fikih di MTs dan
MA di Mataram menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945 sebagai negara yang cukup Islami. Walaupun Indonesia bukan negara
Islam, Indonesia sudah mengadopsi nilai-nilai dan sebagian hukum Islam, seperti dalam kasus
Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kondisi
sosial, ekonomi, budaya dan politik Indonesia sangat kondusif bagi umat Islam. Umat Islam
dengan bebas menjalankan kewajiban agama sehari-hari: kumandang azan terdengar di setiap
menjelang dan masjid ada di mana-mana. Umat Islam bisa melaksanakan salat dengan bebas
di berbagai tempat keramaian, seperti terminal bus, stasiun kereta api, bandara udara, pusat
perbelanjaan. Bahkan sekarang, sebagian kelompok Muslim sedang menggulirkan ide tentang
wisata syar’i, yakni pengembangan program-program wisata yang memudahkan umat Islam
menjalankan kewajiban agamanya. Lebih jauh, negara juga terlibat dalam manajemen urusan
agama Islam, seperti puasa, zakat dan haji. Melalui Kementerian Agama, pemerintah juga
menyelenggarakan dan meregulasi pendidikan Islam dari tingkat Taman Kanak-kakak hingga
perguruan tinggi. Dengan fakta-fakta tersebut di atas, sebagian besar guru agama di Mataram
menilai bahwa negara Indonesia dengan sistem yang ada sudah cukup bagi umat Islam
Indonesia. Tentu masih banyak harus dibenahi dengan sistem pemerintahan di Indonesia.
Berikut ini adalah beberapa pendapat dan argumen para guru terkait dengan nilai-nilai
Islamisme, hubungan antara agama dan negara, demokrasi, hukum Islam, pemimpin non-
Muslim, kesetaraan jender, dan lain-lain.

Negara Islam
Yang dimaksudkan dengan negara Islam adalah negara yang dalam konstitusinya

menyebutkan bahwa dasar negara adalah Islam dan hukum-hukum positifnya bersumber pada
al-Qur’an dan hadis. Beberapa contoh negara Islam adalah Saudi Arabia, Iran dan Pakistan.
Saudi Arabia, misalnya, menerapkan hukum Islam, seperti hukum potong tangan dan pancung
bagi yang melakukan tindak pidana. Bagaimana respons guru-guru agama di Mataram tentang
masalah ini?

Ismail, guru SMA al-Ma’arif berpendapat bahwa legalitas aturan yang secara eksplisit
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam tidak diperlukan. Yang terpenting adalah
penerapan nilai-nilai Islam di Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai Islam sudah diadopsi di dalam
sistem perundang-undangan Indonesia. Ajaran utama dalam Islam, yakni tauhid telah
dikandung dalam sila pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama
tersebut menurutnya adalah sama dengan kandungan ayat pertama surat al-Ikhlash: “Qul huwa
Allahu ahad.” Oleh karenanya, meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi Indonesia juga

30 Wawancara dengan HM. Asil, Guru Fikih MAN 2 Mataram, 5 Oktober 2016.

22

bukan negara sekuler yang memisahkan secara tegas urusan agama dan negara. Menurutnya,
Indonesia adalah negara hukum dengan mayoritas Muslim dan mengadopsi nilai-nilai Islam.31

Pendapat senada disampaikan oleh Maksum, pengajar PAI di SMA Hang Tuah 3, Mataram.
Menurutnya, NKRI bukan negara agama tetapi mengakui banyak agama. Oleh karenanya,
Indonesia bukanlah negara kafir. Indonesia memang tidak menjalankan hukum Islam
sepenuhnya karena negara menaungi semua agama yang diakuinya. Menurutnya, nilai-nilai
dan hukum Islam sudah dilaksanakan di Indonesia, seperti dalam masalah nikah dan cerai.32
Argumen serupa disampaikan oleh Lalu Abdul Hayyi, guru Sejarah dan Kebudayaan Islam di
MTsN 1 Mataram. Ia menambahkan bahwa di Indonesia umat Islam bebas menjalankan
kewajiban agamanya tanpa hambatan.33

Sementara itu, Lalu Junaedi, Guru PAI SMPN 13 Mataram, merujuk kepada pembukaan
UUD 1945 sebagai argumen bahwa Indonesia adalah negara yang Islami. Klausul “Atas Berkat
Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” di dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945 tersebut
menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara kafir. Klausul tersebut secara eksplisit
mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah dari Allah Swt. Berikut adalah
petikan pendapatnya:

Di dalam Undang-Undang yang kita sama-sama ketahui kan “atas berkat rahmat Allah” di sana.
Artinya ada peranan ulama di dalam negara ini. Sehingga tetap kita itu, negara Indonesia adalah
negara yang mayoritas Islam…karena dasar negara yang kita ketahui itu ada disebutkan “atas berkat
rahmat Allah”, artinya dengan kekuasaan Allah…kita itu negara yang Islam.34

Demokrasi
Sejalan dengan pandangan di atas bahwa Indonesia tidak perlu menjadi sebuah negara

Islam, semua guru-guru agama di Mataram menerima sistem demokrasi yang dianut oleh
pemerintah Indonesia. Demokrasi adalah sesuai dengan Islam dan merupakan bagian dari nilai-
nilai Islam. Demokrasi merupakan implementasi dari syura yang diajarkan oleh Islam. Bagi
mereka, demokrasi merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan, yakni berdasarkan
suara terbanyak. Melalui demokrasi, masyarakat bisa menyampaikan pendapat kepada
pemerintah, dan sebaliknya pemerintah dapat menyerap dan memahami aspirasi masyarakat.
Melalui proses demokrasi, seperti dalam pemilihan umum, para calon turun ke masyarakat dan
menyampaikan program-programnya, sehingga masyarakat memahami visi calon pemimpin
mereka.

Para guru juga tidak khawatir bahwa demokrasi di Indonesia akan melahirkan undang-
undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia
adalah Muslim. Karena mayoritas Muslim, wakil-wakil rakyat juga beragama Islam, dan
karenanya tidak akan melahirkan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam
meskipun pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting).35 Berikut
adalah kutipan wawancara dengan Ismail, guru PAI pada SMA al-Maarif, Mataram:

31 Wawancara dengan Ismail, Guru PAI SMA al-Ma’arif, Mataram, 5 Oktober 2016.
32 Wawancara dengan Maksum, Guru PAI SMA Hang Tuah 3, Mataram, 6 Oktober 2016.
33 Wawancara dengan Lalu Abdul Hayyi, Guru SKI MTsN 1, Mataram, 7 Oktober 2016.
34 Wawancara dengan Lalu Junaidi, Guru PAI SMPN 13, Mataram, 6 Oktober 2016.
35 Wawancara dengan Ismail, Guru PAI SMA al-Ma’arif, Mataram, 5 Oktober 2016.

23

Demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam kalau menurut saya. Wa syawirhum fi al-amri… Jadi
dengan musyawarah. Demokrasi itu intinya musyawarah. Dengan kita bermusyawarah tentu tentang
masalah-masalah keagamaan, dengan masalah-masalah negara, itu sudah bagus…. Tapi kalau judi,
perzinaan itu diperbolehkan, aduh, DPR itu tidak anu berarti, tidak berpikir realistis. Bagaimana
negara itu akan aman kalau itu yang kita kembangkan…. Tidak mungkin, tidak akan mengarah ke
sana…. Karena itu sudah masalah-masalah, sudah apa namanya, sudah hal yang terlarangnya juga
jelas. Dan itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, kalau masalah itu. Bagaimana negara
bisa berkembang, maju, kalau itu diterapkan. Ya okelah bagi negara-negara yang, apa namanya,
negara luar. Ya Bagi dia, ya iya, tapi bagi kita tidak bisa diterapkan seperti itu.36

Hal senada disampaikan oleh Muliati, guru Fikih MTs Nahdlatul Wathan (NW), Mataram.
Ia menjelaskan bahwa demokrasi adalah sesuai dengan Islam, dan menurutnya demokrasi di
Indonesia tidak akan menghasilkan hukum yang bertentangan dengan Islam, seperti legalitas
prostitusi dan perjudian. Hal itu menurutnya, karena umat Islam adalah mayoritas, dan semua
agama juga melarang prostitusi dan perjudian.37

Memang ada kelompok yang mempertentangkan antara Syura dan demokrasi, seperti
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Bagi mereka
demokrasi berbeda dari musyawarah, karena dalam demokrasi semua rakyat terlibat sementara
musyawarah tidak melibatkan semua masyarakat. Di dalam musyawarah, hanya orang-orang
yang mengerti masalahlah yang dilibatkan.

Khilafah
Sejalan dengan penerimaan NKRI sebagai negara yang demokratis dan telah mengadopsi

sebagian hukum Islam dan nilai-nilai Islam, maka secara umum guru-guru agama di Mataram
menolak gagasan tentang khilafah, yakni pemerintahan Islam yang menjalankan syariat Islam
secara menyeluruh. Di dalam negara dengan sistem kekhalifahan, pemimpin negara tidak
dipilih oleh semua warga negara, melainkan oleh sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang
yang ahli agama yang dikenal sebagai ahl al-hall wa al-‘aqd (kelompok orang yang
mengangkat dan memberhentikan khalifah). Di dalam tradisi khilafah, jabatan khalifah adalah
seumur hidup.

Di Indonesia, gerakan restorasi khilafah diusung oleh MMI dan HTI. Mereka menyerukan
perlunya Indonesia menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Menurut HTI, penerapan
hukum Islam secara menyeluruh ini hanya bisa dilakukan oleh sistem kekhalifahan, dan
karenanya HTI mengajak umat Islam Indonesia untuk merestorasi khilafah.

Seperti disinggung di atas, guru-guru agama di Mataram mayoritas menolak khilafiah, dan
menerima NKRI yang berdasarkan Pancasila seperti sekarang. Menurut M. Asil, guru Fikih
MTsN 2 Mataram, perintah khilafiah tidak didapatkan di dalam al-Qur’an dan hadis.38 Oleh
karenanya dasar gagasan mendirikan khilafiah tidak jelas. Lebih lanjut, Lalu Abdul Hayyi,
guru SKI MTsN 1 Mataram, berpendapat bahwa gagasan tentang khilafiah susah untuk
diwujudkan sekarang. Pada saat dunia Islam sudah terkotak-kotak dalam sistem negara bangsa
dengan teritorial tertentu, maka khilafah tidak akan terwujud. Sebagai gantinya, ia
mengusulkan agar ukhuwah Islamiyah antar bangsa diperkuat.39

36 Wawancara dengan Ismail, Guru PAI SMA al-Ma’arif, Mataram, 5 Oktober 2016.
37 Wawancara dengan Muliati, Guru Fikih MTs Nahdlatul Wathan, Mataram, 12 Oktober 2016.
38 Wawancara dengan HM. Asil, Guru Fikih MAN 2 Mataram, 5 Oktober 2016.
39 Wawancara dengan Lalu Abdul Hayyi, Guru SKI MTsN 1, Mataram, 7 Oktober 2016.

24

Jihad
Jihad merupakan salah satu ajaran terpenting dalam Islam. Secara literal, “jihad” berarti

“mengeluarkan segala daya upaya.” Kata “jihad” sering dihubungkan dengan kata “fi
sabilillah”, dan dengan demikian berarti berjuang di jalan Allah. Ungkapan itu mengandung
arti segala aktivitas yang diniatkan untuk menyebarkan kalimat Allah adalah jihad fi sabilillah.
Termasuk dalam kategori ini adalah belajar, mengajar, berdakwah, dan mencari nafkah untuk
keluarga. Namun demikian, pemahaman jihad yang luas ini sering dipersempit menjadi
berperang di jalan Allah. Jihad fi sabilillah diartikan sebagai perang suci, berperang melawan
musuh-musuh Allah, berperang melawan tagut, dan sejenisnya.

Sebagian kecil umat Islam menerapkan jihad dengan berbagai aksi kekerasan. Termasuk di
dalam aksi ini adalah aksi teror yang dalam dua warsa terakhir ini terjadi di Indonesia, dari
Bom Bali 2002, Bom hotel JW. Marriot 2003, Bom Kuningan 2004, hingga yang terakhir,
serangan di sekitar Starbucks Café di jalan M.H. Thamrin pada tanggal 14 Januari 2016.
Mereka menggunakan metode bom bunuh diri sebagai bagian dari jihad, dan pelaku bom bunuh
diri dianggap sebagai mati syahid. Sebagian lain bergabung dengan gerakan ISIS (Islamic State
of Iraq and Syiria) di Iraq yang memproklamirkan berdirinya khilafah Islamiyah.

Terkait dengan pengertian jihad ini, guru-guru agama secara umum mengartikan jihad
dalam pengertian yang luas, yakni segala usaha dan aktivitas dalam mendakwahkan Islam,
seperti mengajar dan belajar.40 Mereka menolak pengertian sempit atas jihad, yakni berperang
melawan musuh-musuh Islam, dengan melakukan aksi teror. Muliati, misalnya dengan tegas
mengatakan bahwa teror bukan jihad. Ia tidak setuju dengan aksi teror karena yang menjadi
korban bukan orang-orang yang bersalah. Menurutnya, jihad yang sebenarnya adalah jihad
melawan hawa nafsu.41 Bagi Walimatul Hidayati, jihad berarti amar makruf nahi munkar
(menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Tetapi menurutnya, dalam
penerapan pencegahan kemungkaran diserahkan kepada aparat yang berwenang. Ia tidak
menutup kemungkinan jihad secara fisik. Jihad fisik bisa dilakukan ketika agama Islam
diperangi oleh agama lain.42 Karena menolak kekerasan, guru-guru agama di Mataram
menolak ISIS. Menurut mereka ISIS tidak mencerminkan akhlak Islam. Makbul, misalnya,
memberikan alasan bahwa ISIS membunuh orang-orang Islam.43

Penerapan Hukum Islam
Penerapan syariah, atau lebih spesifik lagi, penerapan hukum Islam selalu menjadi isu

hangat bagi aktivis gerakan Islam. Secara konstitusional, sebagian masyarakat sering
menyuarakan kembali kepada Piagam Jakarta yang memuat tujuh kata yang dibuang, yakni
“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Klausul ini sering
dimunculkan dalam berbagai peristiwa politik, seperti sidang umum Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Sebagai contoh, usulan kembali ke Piagam Jakarta muncul Sidang Amandemen UUD

40 Wawancara dengan Makbul, Guru PAI SMPN 9 Mataram, 10 Oktober 2016.
41 Wawancara dengan Muliati, Guru Fikih MTs Nahdlatul Wathan, Mataram, 12 Oktober 2016.
42 Wawancara dengan Walimatul Hidayati, Guru PAI SMP Muhammadiyah, 11 Oktober 2016.
43 Wawancara dengan Makbul, Guru PAI SMPN 9 Mataram, 10 Oktober 2016.

25

1945 ke-4 dalam Sidang Tahunan MPR 2002. Dalam sidang tersebut, ketika amandemen Pasal
29, beberapa fraksi mengusulkan untuk kembali ke Piagam Jakarta.44

Selain usulan kembali ke Piagam Jakarta, usaha lain yang dilakukan oleh sebagian
masyarakat Muslim adalah mendesak pemerintah dan DPRD setempat untuk menerbitkan
Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syariah. Perda-perda semacam itu berusaha
mengimplementasikan ajaran Islam secara formal. Mereka berharap bahwa dengan Perda
tersebut, pemerintah daerah terikat untuk melaksanakan ajaran Islam dan bisa dituntut jika
mengabaikannya. Persoalannya adalah banyak Perda-Perda semisal itu dijadikan alat politik
bagi partai dan pejabat tertentu untuk mendulang suara menjelang pemilihan.

Di samping upaya konstitusional tersebut, sebagian umat Islam juga melakukan berbagai
aksi untuk menyampaikan aspirasinya, baik secara damai maupun dengan kekerasan. Sebagai
contoh, misalnya, aktivis HTI sering berdemonstrasi mendesak pemerintah
mengimplementasikan syariah Islam sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan
negara kini. Sementara, aktivis Front Pembela Islam (FPI), sering melakukan aksi-aksi
kekerasan dengan melakukan sweeping tempat-tempat maksiat yang diduga menjadi tempat
transaksi prostitusi dan perjudian.

Dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam, guru-guru agama di Mataram berbeda
pendapat. Kelompok pertama setuju dengan penerapan hukum Islam. Bagi kelompok ini,
hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang tidak menimbulkan efek jera, dan hal ini
terbukti banyaknya pelaku pidana yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Bahkan, yang
lebih parah adalah kenyataan bahwa seseorang yang dipenjara masih bisa menjalankan dan
mengendalikan bisnis haramnya dari dalam penjara. Pendapat Walimatul Hidayati, guru PAI
SMP Muhammadiyah, bisa mewakili pandangan kelompok pertama ini. Ia menyatakan:

Indonesia adalah negara yang berdiri di atas berbagai macam agama. Jadi dasarnya itu adalah
bertuhan, ketuhanan yang maha esa, secara umum. Apakah itu Islam, apakah itu non-Muslim. Jadi
ambil jalan tengahnya. Sebenarnya kalau mau menerapkan hukum Islam, Indonesia ini ya tidak salah
juga sebenarnya. Ya karena mayoritas kita kan Muslim. Nah terserah mereka yang non-Muslim itu
kita sesuaikan dengan hukuman mereka. Ya itu kalau mau negara ini aman dari berbagai macam
tindakan-tindakan…. Untuk meminimalisir [tindakan kriminal].45

Lebih lanjut ia menyatakan: “Hukum Islam diterapkan akan membuat orang jera. Karena
sekarang hukum yang ada sekarang tidak membuat mereka jera: setelah dipenjara, pelaku
kriminal mengulangi perbuatannya. Banyak pelaku kriminal keluar masuk penjara.”46

Sementara itu kelompok lain berpendapat bahwa hukum Islam terutama dalam aspek hudud
(pidana) tidak perlu diterapkan dalam masyarakat. Menurut kelompok ini, hukum yang berlaku
sekarang sudah cukup mengadopsi hukum Islam. Menurut kelompok ini, syariah Islam itu
sangat luas, tidak hanya masalah pidana, tetapi juga meliputi muamalah dan kewajiban sehari-
hari umat Islam. Lalu Junaedi, guru PAI SMPN 13 Mataram, mewakili kelompok ini:

Kalau kita kaji dari awalnya, negara Islam di jaman Umar saja, kan sejak Umar, dia tidak potong
tangan ketika istilahnya ada pencuri yang ditemukan, Umar tidak memotong tangannya, tetapi
ditanya dulu apa alasannya. Sehingga sejak Umar, Umar kan kita tahu Umar, bagaimana
keislamannya, termasuk sahabat rasul, seorang presiden dia tidak memotong tangan ketika ada

44 Lihat Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia
Pasca Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

45 Wawancara dengan Walimatul Hidayati, Guru PAI SMP Muhammadiyah, 11 Oktober 2016.
46 Wawancara dengan Walimatul Hidayati, Guru PAI SMP Muhammadiyah, 11 Oktober 2016.

26

pencurian. Tapi memang itu ditanya apa alasannya mencuri. Kalau alasannya mencuri untuk makan,
tidak dipotong tangannya sama Umar. Itu negara Islam, presidennya Islam, sahabat Rasul, hidup
bersama rasul, termasuk al-sabiqun al-awwalun.47

Guru lain, Nurul Hisan, guru Fikih di MA Nurul Iman, mengungkapkan:

Ada yang pindah agama dari Islam ke Hindu, bagaimana hukumnya. Mereka tanyakan itu. Di dalam
Islam, yang keluar dari agama Islam, murtad namanya, dan harus dibunuh, halal darahnya, boleh
dibunuh. Tapi karena di dalam negara yang tidak menerapkan hukum Islam, tidak harus dibunuh. Itu
hak mereka. Hak asasi mereka untuk memilih agama. Di dalam Islam pelaku zina harus dirajam, tapi
karena kita hidup di dalam negara yang tidak menerapkan hukum Islam, tidak seperti itu hukumnya.
Itu urusan Allah nanti di akhirat.48

Pemimpin non-Muslim
Persoalan boleh tidaknya non-Muslim menjadi pemimpin menjadi isu yang sedang hangat,

karena penelitian ini dilakukan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun
2017. Salah satu kandidat dalam tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, calon
petahana yang maju kembali dalam Pemilihan Gubernur di DKI Jakarta. Basuki diduga
melakukan penistaan agama di saat kunjungan kerjanya di Pulau Seribu pada tanggal 27
September 2016. Di hadapan para nelayan, Basuki menyinggung bahwa bisa saja para nelayan
tidak memilihnya kembali karena mereka “dibohongi pakai Surat al-Ma’idah ayat 51”.
Pernyataan itu sontak memunculkan kritik dari umat Islam, terutama dari sebagian tokoh-tokoh
umat Islam, ulama dan habaib. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan
pendapat dan sikap keagamaan pada tanggal 11 Oktober 2016. Dalam pendapat MUI,
pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan sebagai: “(1) telah menghina Al-Qur’an dan
atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.”49

Pernyataan Basuki di atas menimbulkan reaksi yang keras dari umat Islam. Di bawah
koordinasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, jutaan umat Islam melakukan
demonstrasi, yang memuncak pada Aksi Bela Islam III pada tanggal 2 Desember 2016.

Sebenarnya, apa pendapat tentang pemimpin non-Muslim bagi umat Islam? Secara umum,
sebagian besar guru agama di Mataram menolak kepemimpinan non-Muslim, di daerah yang
mayoritas Muslim, seperti di DKI Jakarta. Menurut mereka, di antara jutaan umat Islam, pasti
ada tokoh-tokoh Islam yang bisa dijadikan pemimpin. Lalu Junaedi, mewakili kelompok yang
menolak kepemimpinan non-Muslim, mengatakan:

Dari segi ajaran Islam juga sudah tidak bisa ditawar lagi. Kita tidak boleh memilih pemimpin yang
bukan dari Islam. Dari segi pribadi … Mari kita memilih yang seiman. Dari segi pribadi, alangkah
baiknya yang berkuasa itu [yang seiman]. Karena kalau kita lihat dari media-media, mohon maaf,
mungkin ada, istilah syiar Islam Kurban. Itu kan sekarang katanya, yang kita dengar, Pak Ahok, tidak
boleh [memotong hewan] kurban sembarangan. Karena menurut Islam itu salah satu syiar. Kalau
syiar itu ada yang mau dihilangkan.50

M. Asil, guru Fikih pada MTsN 2 Mataram, menganalogikan kepemimpinan dengan salat
jamaah. Ia mengatakan: “Kalau kita umat Islam ini harus dipimpin oleh [orang] Islam. Sama

47 Wawancara dengan Lalu Junaidi, Guru PAI SMPN 13, Mataram, 6 Oktober 2016.
48 Wawancara dengan Nurul Hisan, Guru Fikih MA Nurul Iman, Mataram, 13 Oktober 2016.
49 Lihat lebih jauh :http://mui.or.id/index.php/2016/11/13/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-terkait-
pernyataan-basuki-tjahaja-purnama/, diakses pada 20 Desember 2016.
50 Wawancara dengan Lalu Junaidi, Guru PAI SMPN 13, Mataram, 6 Oktober 2016.

27

dengan kita salat. Misalnya, ada orang yang salat terus kita dipimpin oleh orang lain.
Kekhusyukan kita pasti beda.”51

Di samping pendapat yang menolak di atas, ada sebagian kecil guru-guru yang menerima
kepemimpinan non-Muslim. Bagi mereka, non-Muslim boleh menjadi pemimpin asal ia bisa
dipercaya, tidak korupsi, bekerja untuk rakyat dan mendapat dukungan. Muliati, guru Fikih
MA NW Mataram, menyatakan: “Jadikan kan Mataram ini bukan milik orang Islam
seluruhnya. Jadi kalau misalkan dia niatnya baik untuk memajukan kota Mataram, terus dia
jujur, kemudian dia, apa namanya, betul-betul bekerja, lihat yang dibawa, ya kenapa tidak?
Tidak ada masalah [bagi non-Muslim menjadi pemimpin].”52 Ketika ditanya apakah ia akan
memilih calon Walikota Mataram yang non-Muslim jika memenuhi kriteria yang ia syaratkan,
dengan tegas ia menjawab: “insya Allah mau memilih.”53

Kepemimpinan Perempuan
Sebagian umat Islam masih mempermasalahkan boleh tidaknya perempuan menjadi

pemimpin, terutama menjadi presiden. Sesungguhnya masalah ini terkait dengan masalah
politik, tetapi sering kali persoalan ini dibumbui dengan argumen keagamaan. Sebagai contoh
adalah ketiga Megawati Soekarnoputri dicalonkan oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), untuk menjadi presiden pada tahun 1999, banyak tokoh-tokoh Muslim
yang menolak hanya karena dia perempuan. Termasuk yang menolak adalah politisi dari Partai
Persatuan Pembangunan (P3). Akibatnya, Megawati kalah dalam pemilihan presiden yang saat
itu masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akhirnya, Abdurrahman
Wahid terpilih menjadi Presiden, sementara Megawati kemudian terpilih menjadi Wakil
Presiden. Anehnya, keberatan itu tidak muncul ketika Megawati menggantikan Abdurrahman
Wahid yang dilengserkan oleh MPR, dan Hamzah Haz, ketua umum PPP, menjadi Wakil
Presiden. Hal ini membuktikan bahwa ajaran agama sangat mudah digunakan untuk
melegitimasi kepentingan politik kelompok atau individu.

Salah satu argumen yang sering dimunculkan adalah ayat al-Qur’an yang menyatakan “al-
rijal qawwamun ‘ala al-nisa’” (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan). Di samping itu,
ada juga hadis yang menyatakan “lan yuflih al-qawm wallawhum imra’ah” (sebuah kaum tidak
akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan). Kedua dalil tersebut sangat popular di
kalangan kelompok Muslim yang menolak perempuan menjadi pemimpin. Padahal dalam
kenyataannya, saat ini banyak pemimpin perempuan yang dianggap berhasil. Tri Rismaharini,
yang sekarang menjabat sebagai walikota Surabaya, misalnya, dinilai oleh banyak kalangan
sebagai salah satu walikota yang sukses membangun Surabaya. Ia dikenal sebagai pekerja yang
ulet dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Buktinya, ia berhasil dipilih kembali oleh sebagian
besar warga Surabaya. Di tingkat internasional, ada Angela Merkel, Kanselir Jerman yang
dianggap berhasil memimpin Jerman. Dalam sejarah Islam, umat Islam juga mengenal Siti
Aisyah, istri Nabi, yang ikut memimpin perang memberontak melawan Ali bin Abi Thalib.

Lalu bagaimana persepsi guru-guru agama di Mataram? Secara umum, guru-guru agama
menerima kepemimpinan perempuan. Perempuan boleh menjadi pemimpin dengan syarat
bahwa mereka memenuhi kriteria. H. Asil, guru MTsN 2 Mataram, misalnya, menyatakan

51 Wawancara dengan H.M. Asil, Guru Fikih di MAN 2 Mataram, 5 Oktober 2016.
52 Wawancara dengan Muliati, Guru Fikih MTs Nahdlatul Wathan, Mataram, 12 Oktober 2016.
53 Wawancara dengan Muliati, Guru Fikih MTs Nahdlatul Watnan, Mataram, 12 Oktober 2016.

28

bahwa selama sesuai dengan prosedur dan mekanisme demokrasi, perempuan boleh menjadi
pemimpin. Ia menolak penggunaan dalil “al-rijal qawwamun ‘ala al-Nisa’” untuk menolak
kepemimpinan perempuan. Menurutnya, ayat di atas digunakan dalam konteks keluarga. Di
dalam keluarga pun, peran dan fungsi suami istri bisa didiskusikan dan disepakati antara
mereka.54 Pendapat senada disampaikan oleh Lalu Junaedi, guru PAI SMPN 13. Ia
menyatakan:

Kalau menurut saya, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Kalau dari segi Islam itu,
yang membedakan itu, di hadapan Allah itu kan keimanannya. Tidak pernah Allah di dalam al-
Qur’an [mengatakan]: “ini laki-laki”. Bahkan, mohon maaf, karena tiyang [saya] dari kecil itu orang
NW [Nahdlatul Wathan], pemimpin NW itu perempuan. Yang memegang itu perempuan. Dan itu
memang banyak yang melarangnya. Termasuk, mungkin ya tuan guru kita di sini.55

Namun demikian, masih ada sebagian kecil guru yang menolak kepemimpinan perempuan.
Zulkarnaen, guru agama di SMPIT al-Fajar, misalnya menolak pemimpin perempuan, dengan
alasan ayat al-Qur’an di atas. Baginya, peran perempuan yang paling cocok adalah rumah. Ia
harus mendidik anak-anak di rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ia tidak
menutup kemungkinan perempuan bekerja di luar rumah, dan yang paling pas untuk
perempuan adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Artinya, di luar rumah, perempuan boleh
menjadi guru dan dokter. Itu pun, perempuan tidak boleh mempertontonkan auratnya.56 Hal
senada disampaikan oleh Maksum, guru PAI di SMA Hang Tua 3. Menurutnya, yang paling
pas untuk memegang tampuk kepemimpinan adalah laki-laki.57

Di samping kedua pendapat di atas, ada sebagian guru-guru agama di Mataram yang
membolehkan perempuan untuk menduduki posisi/pimpinan. Walimatul Hidayati, guru SMP
Muhammadiyah, misalnya, membolehkan perempuan menjadi menteri, tetapi perempuan tidak
boleh menjadi Walikota, Bupati, Gubernur dan Presiden. Baginya, posisi pimpinan puncak
pada satu wilayah/daerah yang harus memberikan keputusan akhir tidak bisa diduduki oleh
perempuan. Hal itu, karena perempuan mempunyai banyak kelemahan. Oleh karenanya,
baginya, selama masih ada laki-laki, maka laki-laki harus didahulukan.58 Hal senada
disampaikan oleh Ahmad Khalid, guru PAI pada SMAN 8. Baginya, perempuan boleh menjadi
lurah, camat dan walikota atau bupati, tetapi tidak boleh menjadi gubernur dan presiden.59

Jika mencermati pendapat-pendapat di atas, maka yang keberatan terhadap kepemimpinan
perempuan bukan saja guru laki-laki, tetapi juga guru perempuan.

Kesimpulan

Kini saatnya penulis memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, guru-guru agama di
Mataram cukup toleran terhadap penganut agama lain, terutama Hindu. Guru-guru Muslim
biasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru-guru dan murid-murid non-Muslim. Mereka
saling menghargai dan menghormati keyakinan mereka seperti yang tercermin dalam hidangan

54 Wawancara dengan H.M. Asil, Guru Fikih di MAN 2 Mataram, 5 Oktober 2016.
55 Wawancara dengan Lalu Junaidi, Guru PAI SMPN 13, Mataram, 6 Oktober 2016.
56 Wawancara dengan Zulkarnain, Guru Fikh SMPIT al-Fajar, Mataram, 12 Oktober 2016.
57 Wawancara dengan Maksum, Guru PAI SMA Hang Tuah 3, Mataram, 6 Oktober 2016.
58 Wawancara dengan Walimatul Hidayati, Guru PAI SMP Muhammadiyah, Mataram, 11 Oktober 2016.
59 Wawancara dengan Ahmad Khalid, Guru PAI SMAN 8 Mataram, 10 Oktober 2016.

29

makanan halal bagi guru-guru agama. Kedua, meskipun guru-guru agama bersikap toleran
terhadap kolega mereka yang non-Muslim, mereka menolak jamaah Ahmadiyah dan Syiah
karena perbedaan keyakinan (akidah). Penolakan ini tidak mendorong mereka untuk
melakukan kekerasan terhadap jamaah kedua aliran tersebut. Ketiga, secara umum, guru-guru
agama menerima NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai negara yang Islami, karena
NKRI sudah mengadopsi sebagian hukum Islam. Namun demikian, sebagian guru-guru agama
juga mendukung pandangan Islamisme. Pandangan Islamisme mereka terlihat dalam dukungan
mereka terhadap penerapan syariah Islam, penolakan kepemimpinan perempuan dan
penolakan terhadap kepemimpinan non-Muslim.

Bacaan Lanjut

Buku, Jurnal, dan Dokumen
Mujani, Saiful. Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di

Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Suprapto. Semerbak Dupa di Pulai Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi dan Resolusi Konflik

Hindu-Muslim. Jakarta: Impressa, 2013.

Wawancara
Ahmad Khalid, Guru PAI SMAN 8 Mataram, 10 Oktober 2016.
H.M. Asil, Guru Fikih di MAN 2 Mataram, 5 Oktober 2016.
Ismail, Guru PAI SMA al-Ma’arif, Mataram, 5 Oktober 2016.
Lalu Abdul Hayyi, Guru SKI MTsN 1, Mataram, 7 Oktober 2016.
Lalu Junaidi, Guru PAI SMPN 13, Mataram, 6 Oktober 2016.
Lulu Hariyanti, Guru PAI SMAN 4, Mataram, 7 Oktober 2016.
Makbul, Guru PAI SMPN 9 Mataram, 10 Oktober 2016.
Maksum, Guru PAI SMA Hang Tuah 3, Mataram, 6 Oktober 2016.
Mukidin, Kepala Sekolah SMA Hang Tuah 3, Mataram, 6 Oktober 2016.
Muliati, Guru Fikih MTs Nahdlatul Wathan, Mataram, 12 Oktober 2016.
Muzakkur, Guru Fikih di MTsN 2 Mataram, 13 Oktober 2016.
Nurul Hisan, Guru Fikih MA Nurul Iman, Mataram, 13 Oktober 2016.
Walimatul Hidayati, Guru PAI SMP Muhammadiyah, 11 Oktober 2016.
Zulkarnain, Guru Fikih SMPIT al-Fajar, Mataram, 12 Oktober 2016.

Situs Internet
http://mui.or.id/index.php/2016/11/13/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-terkait-
pernyataan-basuki-tjahaja-purnama/

30

Galau Ditinggal Tuan Guru:
Pandangan Keagamaan Guru Agama di Kota Seribu
Masjid

• Rangga E. Saputra

Pendahuluan

Guru mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) merupakan salah satu instrumen penting
bagi bangsa Indonesia. Guru PAI sejatinya punya peran strategis dalam membentuk wajah
Islam di Indonesia. Hal tersebut karena mereka yang bersentuhan langsung dengan siswa di
kelas dalam mengajarkan agama Islam. Sebagai negara majemuk, pemahaman keagamaan
yang inklusif, moderat dan toleran haruslah dimiliki oleh para guru PAI. Untuk itu, mengetahui
secara mendalam pandangan keagamaan mereka merupakan sesuatu yang penting. Terlebih,
saat ini di Indonesia ada kecenderungan semakin menguatnya konservatisme agama
masyarakat Muslim. Bahkan, aktivitas kelompok Islam radikal juga semakin berani
menampakkan wajahnya dalam bentuk tindakan yang intoleran dan menggunakan kekerasan.

Tulisan ini membahas pandangan keagamaan guru-guru PAI dan Fikih di Kabupaten
Lombok Timur atas isu-isu sosial keagamaan yang sedang berkembang. Isu-isu yang digali
meliputi masalah toleransi di internal umat Islam, toleransi antar umat beragama dan
Islamisme. Secara khusus, tulisan ini juga memotret sikap mereka terhadap aktivisme gerakan
Salafi yang saat ini berkembang pesat di Lombok Timur. Dalam konteks sosial keagamaan
yang bersifat lokal di Lombok Timur, model keislaman seperti Salafi penting untuk dikaji
karena dalam beberapa kasus kerap berbenturan dengan identitas Islam lokal yang mayoritas
adalah Nahdlatul Wathan (NW), khususnya perbedaan praktik-praktik ibadah.

Guru yang diwawancara berjumlah 12 orang yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten
Lombok Timur.60 Pemilihan guru dilakukan secara purposif berdasarkan sebaran wilayah dan
induk kementerian (SMA/MAN dan SMP/MTs). Sebagian besar guru yang dipilih berafiliasi
dengan NW. Sisanya masing-masing berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU),
Muhammadiyah, dan tidak berafiliasi dengan ormas Islam.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, dapat dikatakan mereka memiliki latar keislaman
yang kuat. Sebanyak sebelas orang merupakan lulusan jurusan PAI, dan satu orang dari jurusan
syariah. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi lokal IAI Hamzanwadi (Institute Agama
Islam Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid). Perguruan tinggi tersebut terletak di
kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Tiga guru lulusan IAIN Mataram.
Mereka yang pernah menempuh pendidikan pesantren berjumlah enam orang, namun mereka
semua merupakan lulusan dari Madrasah, Tsanawiyah dan Madrasah Aliah. Dilihat dari latar
belakang pendidikan, semua guru terpilih memiliki latar pendidikan agama Islam yang panjang
dan dalam.

60 Kelima kecamatan tersebut adalah Selong, Masbagik, Aikmel, Wanasaba, dan Sembalun.

31

Mengapa Lombok Timur? Tinjauan Pendidikan dan Sosial Keagamaan

Ada tiga alasan mengapa persepsi guru PAI di Lombok Timur penting untuk dikaji.
Pertama, kuatnya identitas Islam di daerah ini. Daerah ini merupakan basis dari organisasi
Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu Nahdlatul Wathan.61 Bahkan bagi sebagian
besar masyarakatnya, NW tidak bisa dilepaskan dari Lombok Timur, karena organisasi Islam
ini didirikan di kabupaten ini. Kuatnya identitas Islam di Lombok Timur juga dapat dilihat
jumlah penduduk muslim yang mencapai 99,9%.62

Pengaruh NW juga tidak bisa dilepaskan dari kecenderungan pilihan politik masyarakatnya.
Di mana politik lokal di Lombok Timur tidak dapat dipisahkan dari sosok Zainul Majdi,63
pimpinan tertinggi NW saat ini. Dia terpilih menjadi Gubernur NTB dua kali periode berturut-
turut (2008-2013 dan 2013-2018). Pilihan politik masyarakat Lombok Timur terhadap partai
politik juga cenderung mengikuti pilihan politik Sang Tuan Guru Bajang, gelar yang diberikan
terhadap keulamaan Zainul Majdi. Pada pemilu 2004, ketika dia menjadi pengurus Partai Bulan
Bintang (PBB), partai ini menjadi pemenang di Lombok Timur dengan kenaikan suara 700 kali
lipat dari hasil perolehan suara PBB pada pemilu tahun 1999. Begitupun ketika dia pindah ke
Partai Demokrat pada pemilu 2009. Dalam dua kali pemilu, 2009 dan 2014, Partai Demokrat
memperoleh suara mayoritas di Lombok Timur bahkan di NTB.

Kedua, jumlah lembaga satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA) di Lombok
Timur merupakan yang terbanyak di NTB di semua jenjang pendidikan. Artinya, Lombok
Timur merepresentasikan kondisi pendidikan di NTB. Dari total 6.824 jumlah sekolah di NTB,
Lombok Timur memiliki sekolah terbanyak, yakni 1.672.64 Selain itu, identitas Islam di
Lombok Timur tidak lepas dari jumlah pesantren sebagai institusi pendidikan yang sudah ada
sebelum Republik Indonesia merdeka dan telah mengakar bagi sebagian besar masyarakatnya.
Jumlah pesantren di Lombok Timur juga yang terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota
lain. Lebih dari seperempat jumlah pesantren (132 dari 489) di NTB berada di kabupaten ini.65

Ketiga, di Kabupaten ini ada kecenderungan meningkatnya konflik dan intoleransi
keagamaan pasca Orde Baru. Kasus-kasus konflik dan intoleransi berbasis agama di Lombok
Timur beberapa terjadi di dalam internal umat Islam. Di Kecamatan Masbagik, pernah terjadi
konflik antara warga setempat dengan pengikut Salafi yang berujung pada pembakaran masjid

61 Nahdlatul Wathan secara resmi didirikan pada 1 Maret 1953 oleh seorang ulama karismatik bernama
Zainuddin Abdul Madjid. Organisasi keislaman ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
Secara praktik-praktik keagamaan, NW sangat dekat dengan model Nahdlatul Ulama. Namun yang khas dari NW
adalah mereka hanya menggunakan mazhab Syafi’i sebagai panduan fikih mereka. Lihat: Masnun. (2007). “Tuan
Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid: Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara
Barat”. Jakarta: Pustaka Al-Miqdad.

62 Jumlah penduduk Lombok Timur pada tahun 2014 sebanyak 1.153.773 jiwa. Muslim sebanyak 1.170.829
jiwa (99,906%), Hindu sebanyak 875 jiwa (0,074%), Protestan sebesar 175 jiwa (0,014%), Katolik 47 jiwa
(0,004%), terakhir Budha berjumlah 2 jiwa (0,0001%). Lihat: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok
Timur, “Lombok Timur dalam Angka 2015” (Lombok Timur: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2016).

63 Zainul Majdi adalah cucu dari pendiri NW, Zainuddin Abdul Majid. Dia merupakan anak dari putri pertama
Zainuddin, yaitu Rauhun Zainuddin Abdul Majid. Saat ini dia menjabat sebagai pimpinan Nahdlatul Wathan
Pancor dan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

64 Kedua terbanyak adalah Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.604 sekolah. Paling sedikit adalah Kota
Bima sebanyak 160 sekolah. Data diolah dari BPS Kabupaten Lombok Timur. Lihat
https://lomboktimurkab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/11.

65 Direktorat Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren Pontren Kemenag RI. Lihat:
http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontren-51-52-53.pdf. Diakses pada 12 November 2016.

32

milik kalangan Salafi pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2001 terjadi penyerangan
terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak. Tahun 2002,
tepatnya pada tanggal 10-11 September, terjadi perusakan terhadap Masjid Jemaat Ahmadiyah
di Jalan Prof. Yamin, Pancor, Kecamatan Selong. Akibatnya dari kasus itu, Bupati Lombok
Timur pada 13 September 2002 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.2/134/KUM/2002,
yang berisi larangan bagi Jemaat Ahmadiyah menyebarkan paham mereka di Lombok Timur.66
Bahkan sampai saat ini, terjadi konflik internal dalam organisasi Nahdlatul Wathan. Yaitu
terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu NW Pancor yang berlokasi di Kecamatan Selong, dan
NW Anjani yang bermarkas di Kecamatan Suralaga.

Kebijakan Keagamaan Dan Pendidikan Agama

Dilihat dari sisi kebijakan terkait pendidikan keagamaan, Pemerintah Kabupaten Lombok
Timur mengeluarkan Perda Zakat No.9/2002. Perda tersebut dipelopori oleh Bupati
Mochamad Ali bin Dahlan. Salah satu yang menjadi sasaran dari perda tersebut adalah para
guru PNS. Di mana gaji mereka dipotong 2,5% setiap bulan. Alasan para guru menjadi objek
perda itu karena alasan moral dan etika yang harus dimiliki oleh para guru. Dengan menerima
Perda Zakat, maka para guru dianggap akan menjadi pengawal moral dalam masyarakat.67

Sempat ada penolakan dari para guru dan PNS terhadap Perda tersebut. Pada tahun 2002,
mereka melakukan demonstrasi di Gedung Bupati Kabupaten Lombok Timur mendesak
dibatalkannya Perda tersebut karena dinilai memberatkan. Menurut pengakuan Lalu Suandi68,
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur, bahkan setiap pemasukan berupa honor di
luar gaji setiap bulan dikenakan zakat 2,5%.

Sampai sekarang Perda tersebut masih berjalan. Menurut Lalu Suandi, Bupati Lombok
Timur, Mochamad Ali bin Dahlan melakukan sosialisasi perda tersebut kepada para PNS
secara intensif, khususnya kepada para guru. Saat ini, menurut Lalu Suandi, pemasukan zakat
Kabupaten Lombok Timur sangat signifikan setiap bulannya dan menjadi kabupaten terbaik
nomor dua setelah Aceh dalam hal pengelolaan zakat.

Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan terkait baca tulis al-Qur’an. Sebagian besar sekolah
secara mandiri menerapkan kebijakan baca tulis al-Qur’an di sekolah. Bentuknya bermacam-
macam. Ada yang berbentuk muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler tahfiz, maupun sebagai
syarat penerimaan sekolah. Ada beberapa kebijakan kegiatan ekstra keagamaan di sekolah.

Misalnya aktivitas kegiatan diniah di SMP Negeri 3 Selong. Kegiatan diniah yang
diselenggarakan oleh pihak sekolah berupa kegiatan baca tulis dan tahfiz al-Qur’an. Bahkan
kegiatan diniah ini menjadi mata pelajaran mulok (muatan lokal) di sekolah. Kegiatan diniah
ini dilakukan setiap hari setelah pulang sekolah. Bahkan di sekolah ini, berbeda dengan sekolah

66 Penjelasan lebih jauh mengenai konflik Ahmadiyah di Lombok Timur, lihat: Moh. Asyiq Amrulla, dkk.,
“Dampak Sosial Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik” Jurnal
Penelitian Keislaman, Vol. 6, No.2, (Juni 2010): h. 361-386.

67 Penjelasan moral dan etika yang tidak maksud tidak dijelaskan. Untuk lebih jauh lihat: TGH. Abdul Latief,
Sang Pelopor Zakat: Rekam Jejak Dr. Moch. Ali bin Dachlan Membangun Zakat di Bumi Selaparang (Lombok
Timur: T.pn., 2016).

68 Wawancara dengan Lalu Suandi, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur, 6 Oktober
2016.

33

negeri pada umumnya, memisahkan antara kelas bagi siswa laki-laki dan perempuan. Menurut
Fatimah, alasan pemisahan itu karena di sekolah ini puluhan tahun lalu terjadi peristiwa di
mana salah satu siswa laki-laki dengan sengaja memegang payudara seorang siswa perempuan.
Alasan lain mengapa kebijakan sekolah ini masih diterapkan adalah untuk mencegah pergaulan
bebas sebagai dampak negatif perkembangan teknologi.69

Menurut Ketua Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur, Lalu Suandi, latar belakang
diterapkannya kegiatan ekstra keagamaan di sekolah, khususnya berkaitan dengan membaca
dan menghafal al-Qur’an disebabkan oleh masih kuatnya identitas Islam dalam masyarakat
Lombok Timur. Kondisi itu sekaligus yang membuat kegiatan-kegiatan ekstra keagamaan itu
efektif berjalan di sekolah-sekolah. Selain itu, para orang tua juga lebih cenderung
menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang mengadakan kegiatan ekstra keagamaan,
khususnya sekolah yang menyelenggarakan program tahfiz.70

Berbeda dengan kegiatan IMTAQ yang diwajibkan oleh pemerintah, kegiatan ekstra
keagamaan ini, khususnya tahfiz dan baca tulis al-Qur’an, hanya berupa himbauan dari
pemerintah daerah melalui Dinas Dikpora. Dan bentuk kegiatannya diterjemahkan dan
dikembangkan oleh sekolah masing-masing, dan saat ini hampir di semua sekolah mempunyai
pola kegiatan berupa program tahfiz dan pelajaran membaca al-Qur’an yang sama.71

Terdapat insentif bagi guru ketika melaksanakan kegiatan ekstra keagamaan ini. Menurut
Syakirin, Pengawas PAI Kemenag Lombok Timur, program-program tersebut merupakan
inisiatif dari pengawas. Mereka mendorong guru-guru agama untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan keagamaan tersebut di luar jam mengajar. Program ini dapat dimasukkan menjadi jam
tambahan tatap muka pelajaran PAI di sekolah. Artinya jumlah jam program itu ekuivalen
dengan jam belajar tatap muka. Sehingga menurutnya para guru PAI jadi bersemangat
mengadakan program ini di sekolah. Dia melanjutkan: “Program baca tulis al-Qur’an dan
keagamaan lainnya bisa dimasukkan menjadi jam tambahan tatap muka. Jika guru PAI
kekurangan jam pelajaran, maka dapat diambil dari jam program keagamaan tersebut untuk
memenuhi kewajiban mengajar 24 jam dalam seminggu.”72

Selain itu, di Lombok Timur ada kewajiban bagi calon siswa baru yang ingin masuk sekolah
negeri, baik SD, SMP, maupun SMA, diuji baca al-Qur’an sebagai syarat masuk sekolah. Lalu
Suandi, menyatakan proses penerimaan ini diwajibkan untuk masuk ke Sekolah SMP dan
SMA. Sedangkan untuk SD tidak diwajibkan, namun setelah masuk SD diadakan program
kegiatan ekstra keagamaan membaca dan menghafal al-Qur’an.

Menurut Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun, tujuan mengadakan tes baca Qur’an pada
seleksi penerimaan siswa baru adalah untuk menjamin kualitas anak dari segi perilaku. Anak
yang bisa baca al-Qur’an dinilai cenderung berperilaku baik, ini menjadi alasan bagi sekolah
mengadakan tes baca al-Qur’an bagi siswa baru. Menurut pengalamannya, sekolah-sekolah
favorit di Lombok Timur seperti SMAN 1 Selong dan SMAN 1 Aikmel tidak akan menerima
siswa yang tidak bisa baca al-Qur’an.73

69 Wawancara dengan Fatimah, Guru PAI SMPN 3 Selong, Lombok Timur, 4 Oktober 2016.
70 Wawancara dengan Syakirin, Pengawas PAI Kemenag Lombok Timur, 3 Oktober 2016.
71 Wawancara dengan Lalu Suandi, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur, 6 Oktober 2016; dan
Wawancara dengan Sahudin, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kemenag Lombok Timur, 3 Oktober
2016.
72 Wawancara dengan Syakirin, Pengawas PAI Kemenag Lombok Timur, 3 Oktober 2016.
73 Wawancara dengan Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, 10 Oktober 2016.

34

Persepsi Guru PAI terhadap Toleransi

Toleransi Sesama Muslim
Secara umum dapat dikatakan bahwa guru-guru PAI dan Fikih di Lombok Timur moderat

dan toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang bersifat khilafiah di internal umat Islam,
khususnya dalam praktik ibadah, seperti pemakaian kunut, zikir berjamaah setelah salat, dan
beberapa tata cara salat. Mereka sudah tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan
khilafiah tersebut. Semua guru menyatakan bahwa perbedaan khilafiah merupakan suatu yang
tidak boleh menyebabkan perpecahan dalam umat Islam.

Argumen pokok mereka adalah bahwa masalah khilafiah di dalam umat Islam tidak akan
pernah berakhir sampai akhir zaman, dan tidak akan bisa dihindari. Sehingga sikap yang tepat
terhadap masalah itu adalah dengan saling menghormati dan toleransi dalam hal itu. Seperti
diungkapkan Muhammad Jazoli, Guru PAI SMA PGRI Aikmel: “Masalah khilafiah ini kan
kebanyakan masalah sunah saja. Contohnya kunut, jumlah salat Tarawih, dan sentuhan antara
laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudu atau tidak. Begini, perbedaan itu tidak
masalah kalau kita bertasamuh (toleransi).”74 Lebih jauh, juga dijelaskan oleh Zainul Arifin:

Jadi perbedaan-perbedaan kecil [dalam Islam] itu jangan dipertajam. Misalnya orang yang membaca
kunut salah. Pernah suatu saat saya sampaikan ke siswa, suatu saat Imam Syafi'i mengimami murid-
muridnya Imam Abu Hanifah yang memfatwakan tidak pak kunut. Murid-murid Imam Abu Hanifah
mengira Imam Syafi'i memakai kunut. Ternyata pas rakaat kedua [salat Subuh], Imam Syafi'i
langsung sujud, tidak pakai kunut. Nah makmum salah tingkah, dikira Imam Syafi'i tidak pakai
kunut. Selesai salat ditanya “mengapa Anda yang memfatwakan kunut, tapi Anda tadi tidak pakai
kunut,” dia jawab “saya menghormati pengikut Imam Abu Hanifah yang tidak memakai kunut, ada
ribuan murid-muridnya.” Nah dari situ kan para imam-imam itu toleransinya tinggi sekali.75

Ketika mengajar di kelas, guru juga kerap menjelaskan bahwa masalah-masalah yang
sifatnya khilafiah jangan dijadikan bahan permusuhan di kalangan siswa. Di beberapa sekolah
masalah ini kerap menjadi bahan diskusi. Misalnya pengalaman Jum’atul Kurro di MTsN
Wanasaba, dia menceritakan jika mengajarkan siswa untuk saling menghormati terhadap orang
yang berbeda dalam praktik ibadah, dia mengatakan “jadi saya paparkan dulu materinya,
setelah itu disampaikan perbedaan-perbedaan pendapatnya. Kemudian dikembalikan apa yang
mereka gunakan. Yang penting anak-anak jangan saling mencela. Yang pakai kunut silakan,
yang tidak pakai jangan mencela orang.”76

Namun, beberapa guru menyatakan bahwa buku PAI dipakai di sekolah kurang memuat
perbedaan-perbedaan khilafiah. Buku PAI yang diproduksi pemerintah cenderung memuat satu
paham dari kelompok Islam saja. Seperti diungkapkan oleh Johri, dia mengatakan kalau di
dalam materi buku PAI cenderung hanya memuat paham dari mazhab Syafi’i yang banyak
dianut oleh NU dan NW, dan kurang memuat pendapat mazhab-mazhab yang lain. Misalnya
materi tentang kunut disajikan di dalam buku ajar PAI, namun tidak disajikan pembahasan
praktik yang tidak menggunakan kunut. Keterbatasan materi di dalam buku teks membuatnya
dilema dalam mengajarkan materi khilafiah seperti kunut. Dia menjelaskan: “Jadi ada sedikit

74 Wawancara dengan Muhammad Jazoli, Guru PAI SMA PGRI Aikmel, Lombok Timur, 6 Oktober 2016.
75 Wawancara dengan Zainul Arifin, Guru Fikih MA Muallimin NW Pancor, Lombok Timur, 7 Oktober 2016.
76 Wawancara dengan Jum’atul Kurro, Guru Fikih MTsN Wanasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.

35

ganjalan bagi kita guru. Saya mau tegaskan harus kunut, tapi siswanya ada yang tidak pakai.
Kalau mengajar ada perasaan dilema, kalau terlalu disinggung tentang kunut.”77

Di sekolah Muhammadiyah Masbagik, guru PAI merasa materi yang disajikan dalam buku
PAI yang diterbitkan pemerintah maupun swasta juga lebih banyak memuat pandangan NU
dan NW, atau mazhab Syafi’i. Dia mencontohkan di buku PAI pada bab salat ada materi juga
tentang kunut. Menurutnya itu aneh karena buku tersebut bukan hanya dipakai di sekolah-
sekolah NU atau NW, melainkan buku-buku PAI tersebut dipakai di sekolah Muhammadiyah.
Menurutnya buku PAI harus menyajikan pandangan dari imam atau mazhab yang lain.78

Untuk mengatasi keterbatasan materi PAI yang menurutnya cenderung memihak pendapat
kalangan Islam tertentu, SMA Muhammadiyah Masbagik menggunakan buku rujukan lain
yaitu Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah –kalau di NU namanya putusan Batsul Masail.
Dari buku itu dia menjelaskan pendapat-pendapat Muhammadiyah tentang ibadah yang selama
ini berbeda dengan NU dan NW. Misalnya penjelasan mengenai mengapa Muuhammadiyah
tidak berzikir secara terang-terangan dan mengapa tidak kunut. Guru ini menyatakan walaupun
dia mengajarkan praktik-praktik ibadah versi Muhammadiyah kepada siswa, namun tetap
mengajarkan kepada siswa perbedaan-perbedaan pendapat dari imam dan mazhab yang lain.
Dan mengajarkan ke siswa untuk saling menghargai perbedaan khilafiah dalam praktik-praktik
ibadah.

Dia menyadari kalau di Masbagik mayoritas penduduknya adalah NW dan NU, maka
menjelaskan sikap toleransi terhadap perbedaan menurutnya penting diajarkan kepada siswa.
Dia mengisahkan pernah ketika Ramadhan beberapa siswa bertanya “mengapa Muhammadiyah
tidak kunut ketika salat Subuh?” Pertanyaan ini dianggap wajar karena para siswa sekolah ini
bukan hanya dari kalangan Muhammadiyah. Merespons pertanyaan ini dia menjelaskan “Kita
harus yakin inilah keluasan dari ajaran Islam, tanpa harus mengatakan diri yang paling benar,
Anda masuk neraka, kami yang masuk surga.”79 Dari sisi sikap dan tindakan para guru tersebut,
jelas bahwa perbedaan khilafiah sudah tidak menjadi persoalan bagi mereka.

Say No to Ahmadiyah
Hal yang penting tentang toleransi adalah ketika membahas masalah Ahmadiyah. Bukan

tanpa alasan, karena di Indonesia dewasa ini kerap terjadi aksi-aksi diskriminasi dan intoleransi
terhadap minoritas keagamaan ini, baik secara kekerasan fisik maupun melalui regulasi
negara.80 Semua guru dalam penelitian ini menyatakan Ahmadiyah sesat dan sudah keluar dari
Islam. Seperti diungkapkan Fatimah yang menyatakan bahwa dengan Ahadiyah menganggap
Mirza Gulam Ahmad sebagai rasul setelah Nabi Muhammad, mereka dinilai telah menyimpang
dari akidah Islam.81 Senada dengan itu, Masri menyatakan dengan marah: “Ahmadiyah itu
kafir, sesat. Ahmadiyah lebih najis dari pada babi dan anjing.”82 Lebih lanjut dia menjelaskan:

77 Wawancara dengan Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, 10 Oktober 2016.
78 Wawancara dengan Juga Edy Jaya, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
79 Wawancara dengan Juga Edy Jaya, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
80 Ismatu Ropi, “Islamism, Government Regulation, and the Ahmadiyah Controversies in Indonesia” Al-
Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 48(2) (2010): h. 281-320); dan Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi,
edt., “Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia” Jakarta: (Centre for the Study of Islam and Democracy,
2014).
81 Wawancara dengan Fatimah, Guru PAI SMPN 3 Selong, Lombok Timur, 4 Oktober 2016.
82 Wawancara dengan Masri, Guru Fikih MTs Muallimat NW Pancor, Lombok Timur, 7 Oktober 2016.

36

Ahmadiyah itu beda. Dibakar habis [rumah] orang Ahmadiyah di sini, tidak diberi tinggal di sini.
Karena dia punya kitab tersendiri, namanya kitab Tazkirah. Kemudian ayat-ayatnya banyak yang
dipelintir, banyak yang diganti dhomirnya, kembali kepada Mirza Gulam Ahmad. Mereka mengakui
Nabi Muhammad, tapi mengakui nabi sesudah Nabi Muhammad. Itu kan sudah menyalahi al-Qur’an.
Kalau kita katakan Islam, susah juga kita kasih mereka stempel apa. Sehingga dulu kan di sini pernah
terjadi perdebatan, diadu dia antara orang Ahmadiyah dan ahlus sunnah. Salah satu yang kalah dalam
debatnya itu taruhannya potong leher, pada tahun 70an. Setelah terjadi perdebatan, dia kalah, tidak
bisa membuktikan ajarannya seperti apa. Jadi mau dipotong lehernya, mereka lari ke polsek,
kemudian meninggalkan Lombok.

Para guru dalam beberapa kesempatan juga kerap memberikan penjelasan kepada siswa
terkait masalah Ahmadiyah. Misalnya Asmuni yang sering memberikan penjelasan mengenai
batasan-batasan seorang muslim dan non-muslim kepada siswa. Menurut dia, Ahmadiyah
adalah sesat dan keluar dari Islam karena menurutnya sudah ada fatwa sesat dari MUI kepada
Ahmadiyah. Dia melanjutkan: “Kita sampaikan [Ahmadiyah] kepada siswa. Jika syahadatnya
berbeda, maka sudah keluar dari Islam. Kita sampaikan mana kelompok-kelompok yang tidak
boleh ditoleransi oleh agama, termasuk paham-paham sesat lainnya, seperti yang mengakui
dirinya nabi.”83

Guru ini juga mengajarkan kepada siswa bagaimana seharusnya bersikap terhadap
Ahmadiyah atau paham-paham yang dianggap sesat lainnya. Dia mengajarkan kepada siswa
untuk meluruskan dan mencegah secara langsung orang-orang yang berpaham sesat. Mencegah
secara langsung yang dia maksud adalah meminta bantuan kepada aparat terkait dan ulama
untuk menyadarkan mereka –kelompok yang dianggap sesat. Sama halnya dengan Asmuni,
Edy Jaya menambahkan:

Ahmadiyah ini wajib kita antisipasi. Kita sampaikan kepada anak-anak tentang ketidakbenaran
ajaran Ahmadiyah. Di pelajaran Kemuhammadiyahan diajarkan itu asal mula Ahmadiyah, siapa
Mirza Gulam Ahmad, apa ajaran yang dikembangkan, dan apakah sesuai dengan ajaran al-Qur’an.
Kita ambil dari sumber Gerakan Pembaharuan Islam. Ini menjadi yang perbincangan menarik di
kelas, ada siswa yang bilang “kan Ahmadiyah Islam Pak, kok dianggap kafir?” Kita jelaskan dasar-
dasarnya, siapa Mirza Gulam Ahmad yang mengaku sebagai Nabi. “Cara ibadahnya bagaimana
Pak?”, “cara ibadahnya sama, tapi ada di bukunya, Tazkirah, di sana dijelaskan ajaran-ajaran mereka
yang bertolak belakang dengan Islam.84

Terakhir, Zainul Arifin mengatakan sering memberikan materi dan peringatan kepada siswa
bahwa Ahmadiyah sesat dan bukan bagian dari umat Islam. Materi yang disampaikan
menurutnya tidak terlalu mendetail, hanya secara sepintas. Menurut Zainul, Ahmadiyah
mengakui Mirza Gulam Ahmad sebagai Nabi, dan menyatakan jika Muhammad adalah hilal,
dia adalah bulan sabit. Sedangkan Mirza Gulam Ahmad badar-nya, purnamanya. Karena
dianggap namanya mirip dengan yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu informasi Nabi Isa
kepada kaumnya Bani Israil, “akan datang setelah aku, nabi bernama Ahmad”. Ini menurutnya
alasan mengapa Mirza Gulam Ahmad mengartikan kata “Ahmad” dalam ayat itu merujuk
untuk dirinya. Menurut Zainul, pemahaman itu sudah tidak mendasar dan sesat, dan mengakui
Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi, maka Ahmadiyah telah kafir.85

83 Wawancara dengan Asmuni, Guru PAI SMAN 2 Selong, Lombok Timur, 4 Oktober 2016.
84 Wawancara dengan Juga Edy Jaya, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
85 Wawancara dengan Zainul Arifin, Guru Fikih MA Muallimin NW Pancor, Lombok Timur, 7 Oktober 2016.

37

Toleransi Eksternal
Sejauh pengamatan penulis, di Lombok Timur toleransi antar umat beragama cukup

berjalan dengan baik. Setidaknya tidak ada pemberitaan konflik antar umat beragama, yang
biasanya menyangkut pendirian rumah ibadah. Sebagaimana pengamatan peneliti, terdapat
masjid, Pura Jagat Dhita dan Gereja Bait Allah yang dibangun di area polres tersebut. Di depan
gedung Polres terdapat patung tiga orang yang bergandengan tangan, yaitu patung polisi yang
berada di tengah, diapit oleh patung orang berpakaian muslim di sebelah kanannya, dan patung
orang yang berpakaian Hindu di sebelah kiri. Di bawah patung tersebut bertuliskan kata
“KEBERSAMAAN”. Patung tersebut sebagai simbol kerukunan antar umat beragama di
Lombok Timur.

Menyangkut toleransi antar umat beragama, argumen umum yang diberikan guru mengenai
konsep toleransi berdasar pada surat Al-Kaafirun. Dengan dasar ayat dalam surat tersebut yang
artinya “untukmu agamamu, untukku agamaku”, sebagian besar guru menyatakan umat Islam
harus toleran terhadap umat non-Islam dalam menjalankan ibadah dan keyakinan mereka.
Sebagaimana diungkapkan oleh Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun, yang mengajarkan
kepada siswanya untuk menghormati siswa lain yang beragama non-muslim. Dia menjelaskan:
“Jadi kita mengajarkan bagaimana saling menghormati antar umat agama lain. Karena di sini
ada anak kita yang beragama non-Muslim. Agama Islam tidak memaksakan umat agama lain
mengikuti agama kita. Saya ajarkan sebagaimana yang di dalam al-Qur'an, surat Al-
Kafiirun.”86

Lebih jauh menurut Edy Jaya, konsep toleransi antar umat beragama dalam surat Al-Kafirun
hanya dalam hal sosial, namun tidak pada masalah akidah. Dalam hal kebebasan beragama,
menurutnya tidak dibolehkan dalam Islam nikah beda agama. Namun, dalam kehidupan sosial,
umat Islam wajib saling-tolong menolong dengan umat non-muslim. Dia menceritakan
pengalamannya terkait toleransi antar umat beragama di sekolah:

Di sekolah kami ada siswa yang beragama Hindu. Ketika ada siswa beragama Hindu sedang
mengadakan acara “potong gigi,”87 saya hadir untuk menghargai yang punya acara, tapi kita tidak
menganggap itu benar. Juga, ketika ada siswa kita yang beragama Hindu kecelakaan dan meninggal,
kemudian diadakan acara ngaben. Semua teman kelasnya datang, tetap kita dalam rangka
menghargai.... Sesama teman mereka sangat bersaudara.88

Namun beberapa pandangan guru juga cenderung konservatif terutama jika dilihat dari
persepsi mereka terhadap konsep-konsep yang sensitif dalam ajaran Islam, seperti: kafir, Ahlul
kitab, Nasrani dan Yahudi. Guru berpandangan literal terkait makna dari konsep-konsep itu.
Guru yang berpikir literal seperti yang diungkapkan oleh Johri, yang menjelaskan konsep kafir
kepada para siswanya: “Kita ajarkan sebagaimana di dalam syariat agama. Artinya kita tidak
bisa jelaskan yang remang-remang, kalau kafir ya masuk neraka. Karena hanya Islam agama
yang diridhoi Allah. Jadi orang kafir dan musyrik tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kalau
dia bertobat.”89

86 Wawancara dengan Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, 10 Oktober 2016.
87 Upacara “Potong Gigi” merupakan tradisi umat Hindu, umat Hindu di Bali menyebutnya Mapandes. Tradisi
ini dilaksanakan sebagai penanda bahwa seorang sudah beranjak remaja atau dewasa.
88 Wawancara dengan Juga Edy Jaya, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
89 Wawancara dengan Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, 10 Oktober 2016.

38

Terkait bagaimana seharusnya sikap muslim sebagai mayoritas terhadap hak-hak non-
muslim yang minoritas, dapat dilihat dari pandangan para guru terkait pendirian rumah ibadah
umat non-muslim. Semua guru agama yang diwawancarai tidak mempermasalahkan jika umat
non-muslim mendirikan rumah ibadah agama mereka, tapi dengan batas-batas tertentu.
Beberapa guru menyatakan umat non-muslim boleh mendirikan rumah ibadah harus
memperhatikan jumlah mereka, artinya rumah ibadah yang dibangun tidak boleh terlalu besar
yang tidak mencerminkan jumlah mereka sebagai minoritas.

Sebagaimana diungkapkan Johri dalam kasus pendirian Pura di Kelurahan Sajang,
Sembalun. Karena di kecamatan ini sempat ada penolakan pembangun pura oleh warga
setempat karena dianggap pura tersebut dibangun dengan ukuran yang besar, dan tidak
sebanding dengan jumlah umat Hindu yang sedikit. Namun pura itu akhirnya dibangun dengan
ukuran yang dikehendaki warga. Johri mengatakan akan menghormati jika umat non-muslim
membangun rumah ibadah mereka, namun harus sesuai dengan jumlah mereka, artinya tidak
boleh terlalu besar atau megah. Dan dia mengaku akan menolak jika pembangunan rumah
ibadah non-muslim jika dianggap menyaingi rumah ibadah muslim sebagai mayoritas.
Sebagaimana dia katakana: “Jelas sikap kita menghormati, tetapi tidak memberikan mereka
membuat sarana ibadah yang tidak sesuai dengan jumlah mereka. Jika non-muslim membuat
sarana ibadah yang besar, seperti ingin menyaingi kita sebagai mayoritas. Kita tidak
memberikan izin.”90

Namun ada juga guru yang tidak setuju jika di lingkungannya didirikan rumah ibadah umat
agama lain. Sikap ini ditunjukkan Mazaharudin yang beralasan karena umat muslim di
Kecamatan Wanasaba 99% adalah muslim. Tapi menurutnya, dia akan menghormati pendirian
rumah ibadah jika pemerintah daerah, dalam hal ini Kemenag, mengizinkan pendirian rumah
ibadah di daerahnya.91 Sedangkan guru yang lainnya, Jum’atul Kurro, merasa khawatir jika
non-muslim mendirikan rumah ibadah di lingkungan tempat dia tinggal. Alasannya karena dia
merasa takut jika nantinya umat non-muslim menyebarkan agama mereka dan mengajak
masyarakat masuk agama mereka. Apalagi dia menilai masyarakat di tempat tinggalnya, di
Dasan Re Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, masyarakatnya sebagian besar orang miskin,
sehingga mudah terpengaruh dan dimurtadkan oleh umat agama lain dengan cara diberikan
bantuan secara ekonomi kemudian diminta keluar dari Islam untuk mengikuti agama mereka.92

Pandangan tentang Islamisme

Pandangan guru agama tentang isu-isu Islamisme penting untuk di dalami. Islamisme
merupakan sebuah konsep yang merujuk pada beragam bentuk aktivisme sosial yang mendesak
agar kehidupan publik dan politik harus dipandu dengan prinsip atau hukum Islam.93 Misalnya
dalam konteks global, muncul ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham) yang menggunakan
teror dan kekerasan untuk mencapai cita-cita mereka mendirikan negara Islam. Beberapa warga

90 Wawancara dengan Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, 10 Oktober 2016.
91 Wawancara dengan Mazaharudin, Guru Fikih MAN Wanasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.
92 Wawancara dengan Jum’atul Kurro, Guru Fikih MTsN Wanasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.
93 Lebih jauh mengenai konsep dan variasi gerakan Islamisme lihat John L. Esposito, dkk., ed., The Politics
of Islamism: Diverging Visions and Trajectories (Springer, 2017); dan Oliver Roy, The Failure of Political Islam
(Massachusetts: Harvard University Press, 1994.

39

negara Indonesia menjadi anggota ISIS dan melakukan serangan terorisme. Terakhir mereka
melakukan aksi terorisme di Jalan Thamrin, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 13 November 2015
yang menewaskan 6 orang, terdiri dari 3 orang polisi dan 3 orang warga sipil. Sebelumnya
mereka melakukan aksi serangan membabi buta di Gedung Konser Bataclan, Paris, Perancis
yang menewaskan 153 orang dan 128 luka-luka. Gerakan seperti ini sangat berbahaya bagi
generasi muda Indonesia. Bukan tanpa alasan karena ISIS gencar menyasar anak-anak muda
untuk dijadikan anggota mereka.

Selain gerakan terorisme, di Indonesia juga ada kecenderungan berkembangnya gerakan-
gerakan Islam garis keras atau intoleran.94 Walaupun mereka menerima NKRI dan Pancasila
sebagai dasar negara, namun gerakan ini juga kerap melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama
syariat Islam, seperti menutup atau menolak pendirian rumah ibadah agama lain, melakukan
diskriminasi terhadap minoritas yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah dan Syiah, dan
terakhir mereka menolak pemimpin karena alasan agama dan etnis. Gerakan semacam ini
berbahaya karena paham yang disebarkan dapat membentuk sikap generasi muda menjadi
intoleran dan eksklusif. Padahal sikap dan perilaku yang toleran dan eksklusif sangat
dibutuhkan sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang plural.

Negara Islam
Hampir semua guru yang diwawancarai menyatakan Indonesia bukan negara Islam. Alasan

umum mengapa Indonesia bukan dikatakan sebagai negara Islam adalah karena hukum yang
diterapkan di Indonesia bukanlah hukum Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Seperti
diungkapkan oleh Muhammad Nizar, guru PAI SMP Yadinu, bahwa alasan dia mengatakan
Indonesia bukan negara Islam karena hukum pidana yang digunakan di Indonesia tidak
memakai hukum Islam. Kemudian dia mencontohkan hukum Islam yang tidak diterapkan di
Indonesia “Kalau orang yang mencuri hukumannya potong tangan. Terus yang berzina, harus
dirajam. Kalau di Indonesia kan tidak ada. Itu berarti bukan negara Islam dari pelaksanaannya
dan sumber hukumnya.”95

Pernyataan senada diungkapkan juga oleh Ahmad Jazoli yang menyatakan Indonesia bukan
negara Islam. Dia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar Pancasila dan
UUD 1945. Jadi walaupun negara Indonesia sebagian besar penduduknya muslim, tetap
bukanlah negara Islam. Dia menyatakan kalau negara Islam haruslah berlandaskan al-Qur’an
dan hadis. Kemudian negara Islam haruslah mempunyai qadi, yaitu orang-orang yang ahli
dalam hukum Islam. Qadi inilah yang akan mendampingi hakim, dia yang mengawasi hakim,
mengawasi presiden dalam sebuah negara. Untuk itu, karena Indonesia tidak mempunyai qadi
dan tidak menerapkan al-Qur’an dan hadis, maka menurutnya Indonesia bukan negara Islam.96

Lalu seperti apa negara Islam dalam persepsi para guru PAI? Umumnya mereka mengatakan
kalau negara Islam itu adalah negara yang secara konstitusi menyatakan Islam sebagai dasar
negara dan pelaksanaan hukum-hukum di dalamnya harus berdasarkan al-Qur’an dan hadis.
Seperti dijelaskan oleh Juma’atul Kurro tentang pendapatnya mengenai negara Islam: “Yang
dimaksud negara Islam itu hukum perdata dan hukum pidana dijalankan sepenuhnya. Seperti

94 Zachary Abuza, Political Islam Violence in Indonesia (Oxon: Routledge, 2007).
95 Wawancara dengan Muhammad Nizar, guru PAI SMP Yadinu Masbagik, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
96 Wawancara dengan Muhammad Jazoli, Guru PAI SMA PGRI Aikmel, Lombok Timur, 6 Oktober 2016.

40

di Arab Saudi, semuanya dikembalikan saja ke al-Qur’an dan Sunah. Dasar negara mereka itu
al-Qur’an dan hadis.”97

Lebih jauh Jazoli mengatakan bahwa di dunia tidak ada negara Islam, karena negara Islam
itu hanya ada pada Rasulullah. Bahkan dia mengatakan bahwa Arab Saudi dan Malaysia
bukanlah negara Islam karena belum sempurna menerapkan hukum Islam. Yang dimaksud
negara Islam misalnya, jika seorang berzina maka harus dihukum rajam. Pandangan yang sama
juga disampaikan Zainul Arifin yang mengatakan negara Islam yang ideal adalah seperti yang
pernah diterapkan pada zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin. Setelah itu seperti pada zaman
Bani Umayyah dan Abbasiah sudah jauh menyimpang dari ajaran al-Qur’an dan hadis
sebagaimana diterapkan pada zaman nabi.

Menurut Zainul, umat Islam tidak perlu mendirikan negara Islam. Alasan dia adalah karena
Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Yang terpenting menurutnya adalah hukum Islam
diterapkan di negara tersebut. Apalagi dalam konteks Indonesia, menjadikan negara Indonesia
menjadi negara Islam tidak perlu karena di sini masih banyak umat dari agama yang non-
muslim yang harus diperhatikan. Menurutnya umat Islam di Indonesia jangan terjebak pada
simbol-simbol agama, karena yang terpenting menurutnya adalah penerapan ajaran Islam
dalam kehidupan sehari-hari. Karena dia menilai beberapa organisasi Islam yang
mengatasnamakan Islam, namun perilakunya bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis.
Sebagaimana dia jelaskan:

Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Mereka itu tidak memerlukan bentuk [negara Islam],
tapi isinya…. Tidak usah kita pakai merek Islam, tapi isi Islam itu kita terapkan secara individu.
Kalau masing-masing individu sudah menerapkan [nilai Islam] otomatis masuk ke wilayah
masyarakat secara menyeluruh. Sekarang ini kita banyak memakai simbol-simbol, tapi nyatanya kita
membelakangi al-Qur'an dan hadis. Contohnya dengan adanya kekerasan-kekerasan itu. Yang pakai
kekerasan itu kan umat Islam, di Jakarta itu, FPI itu apa itu! masa begitu caranya, kan betul-betul
jauh dari ajaran Islam. Islam ini kan perlu disampaikan secara perlu santun, penuh tata krama.98

Namun ada juga yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Menurut Masri,
Indonesia merupakan negara Islam karena dasar negara Pancasila menunjukkan ajaran Islam.
Menurutnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu hanya merujuk pada agama Islam karena
menunjukkan nilai tauhid kepada Allah. Juga menurutnya keempat sila yang lain, semuanya
diambil dari ajaran Islam. Jadi menurutnya Indonesia adalah negara Islam karena Pancasila
sebagai dasar negara itu sudah Islami.

Pancasila
Sebagian besar guru PAI memandang kalau Pancasila selaras dengan nilai-nilai Islam.

Mereka umumnya mengatakan jika semua butir-butir di dalam Pancasila merupakan
manifestasi dari ajaran Islam. Seperti disampaikan oleh Zainul Arifin yang mengatakan bahwa
Pancasila merupakan bentuk paling ideal sebagai dasar negara Indonesia. Karena menurutnya
Pancasila dibuat oleh para ulama yang digali dari ajaran Islam. Walaupun tujuh kata dalam
Piagam Jakarta yang berbunyi “Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam Bagi Pemeluk-
Pemeluknya” dihilangkan, namun tetap butir dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan
nilai-nilai Islam. Menurutnya, secara bahasa, sila itu menurutnya hanya merujuk kepada agama

97 Wawancara dengan Jum’atul Kurro, Guru Fikih MTsN Wanasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.
98 Wawancara dengan Zainul Arifin, Guru Fikih MA Muallimin NW Pancor, Lombok Timur, 7 Oktober 2016.

41

Islam. Dia mengatakan konsep ketuhanan yang Maha Esa itu hanya ada di Islam, dengan dasar
surat Al-Ikhlas, sedangkan agama yang lain konsep ketuhanannya adalah politeisme, seperti
Trinitas di Kristen dan Trimurti di Hindu.99

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Mazaharudin mengenai Pancasila. Menurutnya
Pancasila sangat sejalan dengan Islam karena yang menggali butir-butir dalam Pancasila adalah
banyak dari kalangan ulama. Seperti yang dia jelaskan: “Pancasila sangat sejalan dengan Islam
karena yang mencetuskan Pancasila itu para ulama. Semua butir-butirnya ada di dalam Islam.
Contoh pada Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Islam sendiri mengajarkan
kulhuwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa.”100

Juga dijelaskan oleh Muhammad Jazoli.101 Menurutnya, sila pertama Pancasila mengajarkan
tauhid dan mengesakan Allah. Sila kedua mengajarkan manusia untuk beradab, artinya
mengajarkan untuk berperilaku baik. Sila ini menurut pandangannya sesuai dengan ajaran
Islam yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna, sesuai dengan ayat
“innal insana fi ahsani takwim, manusia ini diciptakan paling sempurna di antara makhluk-
makhluk yang lain”. Begitu juga sila ketiga, Persatuan Indonesia, menurutnya Islam
mengajarkan umatnya untuk bagaimana bersatu dan bertasamuh (bertoleransi).

Untuk sila keempat, menurutnya Islam mengajarkan musyawarah. Dia memberi contoh
praktik musyawarah dalam Islam ketika pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia juga
mengatakan jika Islam adalah agama yang demokratis. Terakhir sila kelima, menurutnya Islam
juga mengajarkan keadilan sosial, yaitu berperilaku adil kepada semua orang. Dia juga
mencontohkan bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan “kalau anakku yang mencuri, saya
yang akan pertama potong tangan”. Begitupun Rasulullah juga menurutnya mengajarkan apa
yang ada di dalam semua butir-butir Pancasila.

Namun ada satu guru agama yang menyatakan jika Pancasila bertentangan Islam, yaitu Johri
dari SMAN 1 Sembalun. Dia menjelaskan jika Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak
ada kaitannya dengan nilai Islam, dan dianggap bertentangan dengan ayat al-Qur’an yang
artinya “agama yang paling benar hanya Islam”. Dan dia menyatakan lebih baik jika Pancasila
diganti dengan al-Qur’an dan hadis sebagai dasar negara Indonesia. Seperti yang dia
gambarkan: “Saya lebih setuju kalau dasar negara Indonesia adalah al-Qur'an dan hadis. Kan
Pancasila, kalau dengan Islam tidak selaras karena innah dina indallahil Islam. Karena
Pancasila kan mengakui lebih dari satu agama, jadi Pancasila bertentangan dengan Islam.”102

Syariat Islam
Pasca Reformasi, ada kecenderungan di beberapa daerah bermunculan regulasi bernuansa

agama, atau bisa disebut sebagai Perda Syariah.103 Hampir semua guru menyatakan setuju jika
syariat Islam diterapkan di Lombok Timur, terutama perda syariah. Seperti Muhammad Nizar
yang mengatakan sangat setuju jika perda-perda syariah diterapkan di Lombok Timur.

99 Wawancara dengan Zainul Arifin, Guru Fikih MA Muallimin NW Pancor, Lombok Timur, 7 Oktober 2016.
100 Wawancara dengan Mazaharudin, Guru Fikih MAN Wanasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.
101 Wawancara dengan Muhammad Jazoli, Guru PAI SMA PGRI Aikmel, Lombok Timur, 6 Oktober 2016.
102 Wawancara dengan Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, 10 Oktober 2016.
103 Lihat Michael Buehler, The Politics of Shari’a Law: Islamist Activist and The State in Democratizing
Indonesia (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016); Saiful Mujani, “Syariat Islam dan
Keterbatasan Demokrasi” Kolom Edisi, 3, (2011); dan Arskal Salim Challenging the Secular State: The
Islamization of Law in Modern Indonesia (Honolulu: University of Hawa’i Press, 2008).

42

Alasannya adalah karena seluruh hukum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia, baik hukum
pidana maupun perdata, merupakan warisan Belanda. Oleh karena itu, menurutnya hukum
yang dipakai oleh negara Indonesia adalah hukum kafir. Dasar ayat al-Qur’an yang dia gunakan
adalah “barang siapa yang tidak berhukum selain dengan hukum Allah, maka dia kafir.” Selain
itu, menurutnya di Lombok Timur seharusnya diberlakukan syariat Islam dalam bentuk perda
karena mayoritas penduduknya Lombok Timur. Mengenai ini dia menjelaskan:

Saya tidak sepakat dengan hukum Belanda [KUHP] yang masih dipakai negara kita, hukum pidana
dan perdatanya. Mestinya, untuk orang Islam ya dikhususkanlah. Karena itu kan ibaratnya kita
mengikuti orang kafir kan! Saya lebih setuju menggunakan hukum syariat Islam karena dalam Al-
Quran jelas “wamallam hahkum bima andzalallah faulaika humul kafirun.” Itu sudah jelas sekali.
Misalnya khusus untuk hukum pidana dipakailah [hukum Islam]. Saya memang dari dulu tidak
begitu setuju [KUHP], karena ini warisan orang kafir dan tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam,
apalagi kita di Lombok mayoritas muslim kenapa tidak bisa minimal seperti Aceh.104

Asmuni juga menjelaskan kalau syariat Islam harus diterapkan di Indonesia. Menurutnya
syariat Islam harus diakomodasi oleh negara karena mayoritas penduduk Lombok Timur
adalah muslim. Dia mencontohkan bahwa penerapan syariat di Aceh adalah bentuk yang ideal
dari penerapan syariat Islam di Indonesia. Menurut dia, syariat Islam harus diterapkan di daerah
dengan mayoritas berpenduduk muslim. Dia menjelaskan: “Perda-perda syariah seperti di
Aceh harusnya diberi kemudahan penerapannya bagi daerah lain. Misalnya dalam kasus
penertiban warung ketika bulan Ramadhan. Negara harus menghormati dan jangan
menyalahkan Satpol PP ketika menerapkan perda itu.”105

Sedangkan menurut Zainul Arifin, Indonesia sudah menerapkan sebagian hukum Islam,
seperti hukum perkawinan dan hukum waris di bawah Pengadilan Agama. Namun, sama
seperti sikap Asmuni, menurutnya untuk urusan pidana belum dilaksanakan oleh pemerintah
Indonesia. Menurutnya, dia kerap menyampaikan kepada siswa kalau hukum KUHP masih
dijalankan di Indonesia, maka Indonesia tidak akan aman karena bukan bersumber dari hukum
Islam. Lebih jauh dia menggambarkan tentang hal ini: “Islam masih diatur dalam hal warisan
dan perkawinan di Pengadilan Agama. Tapi pidana belum diatur secara hukum Islam. Saya
sampaikan kepada siswa, selama hukum Islam belum diterapkan dan masih menggunakan
hukum Belanda (KUHP), Indonesia tidak akan aman.”106 Lebih jauh dia juga mengidamkan
diterapkan hukum Islam seperti hudud, rajam, dan qisas di Lombok Timur. Menurutnya
hukuman tersebut jika diterapkan akan mendatangkan banyak manfaat. Lebih jauh dia
menjelaskan:

Itulah yang kita idam-idamkan selama ini. Seandainya orang-orang non-muslim tahu hikmah dari
pada hudud, qisas, diyat, dan rajam, mungkin mereka juga akan menerapkannya. Kan selama ini
menurut penilaian orang-orang non-muslin, hukum Islam ini kejam. Terutama rajam, melempar
orang sampai mati. Itu hukuman yang paling sadis menurut mereka. Tapi sekarang kita lihat, sadisan
mana dampak pergaulan bebas dari pada rajam itu. Rajam itu kan hanya satu, dua orang yang kena,
begitu mati, itu menjadi pelajaran bagi masyarakat, orang tidak akan berani melakukan perbuatan
zina. Tapi kalau pergaulan bebas ini, berapa triliun uang negara dikuras untuk rehabilitasi, berapa
generasi yang mengalami cacat mental, bahkan meninggal dunia. Dan ini menular penyakitnya, dan
konon sampai sekarang obatnya belum ditemukan, AIDS itu. Nah ini, jadi kita belum melihat syariat
Islam secara keseluruhan, sedetail-detailnya. Ternyata Islam itu tidak merugikan, tapi mendatangkan

104 Wawancara dengan Muhammad Nizar, Guru PAI SMP Yadinu, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
105 Wawancara dengan Asmuni, Guru PAI SMAN 2 Selong, Lombok Timur, 4 Oktober 2016.
106 Wawancara dengan Zainul Arifin, Guru Fikih MA Muallimin NW Pancor, Lombok Timur, 7 Oktober 2016.

43

manfaat bagi individu maupun masyarakat. Ayo diterapkan hudud. Mari kita lihat secara terbuka,
secara lapang dada, apa untungnya.

Namun beberapa guru menyatakan tidak setuju jika pelaksanaan hukum Islam seperti
hudud, rajam, dan qisas diterapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Junaidin yang mengatakan
hukum Islam tidak perlu diterapkan karena Indonesia sudah menjadi negara hukum dan punya
undang-undang sendiri. Dia juga menambahkan bahwa penerapan hukum itu juga harus
mempertimbangkan keberadaan umat dari agama yang lain.107 Edy Jaya juga mengatakan jika
hukum-hukum tersebut jangan diterapkan sebagai sebuah regulasi oleh negara. Menurutnya
hukum Islam itu harus dikembalikan kepada masyarakat, pemerintah jangan ikut campur dalam
penerapan hukum-hukum Islam. Dia beralasan karena hukum agama bukanlah milik negara,
namun milik masyarakat yang memeluknya.108

Pandangan serupa juga diungkapkan Masri. Dia menyatakan tidak setuju dengan penerapan
hukum syariat Islam seperti hudud, qisas, dan rajam. Yang menjadi pertimbangannya adalah
bahwa hukum-hukum tersebut akan mengintimidasi minoritas, terutama non-Muslim.
Menurutnya, Indonesia bukanlah negara Islam, maka tidak wajib menerapkan hukum-hukum
tersebut.109 Dan pelaksanaan hukum pidana maupun perdata di Indonesia tidak bertentangan
dengan Islam. Sebagaimana juga dikatakan Muhammad Jazoli, “Hukum di Indonesia ini kan
hukum Belanda. Tapi kita tetap aman. Itu ada dasar-dasar keislamannya. Kalau saya, yang
penting kita aman.”110

Tantangan Baru: Salafi Masuk Sekolah

Ada fenomena keberagamaan yang berkembang di Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir,
yaitu meningkatnya gerakan Salafi.111 Tanpa terkecuali di Kabupaten Lombok Timur, gerakan
kalangan Salafi juga berkembang cukup pesat, termasuk dalam bidang pendidikan. Di sini
terdapat Pesantren As-Sunnah milik kalangan Salafi yang bangunannya cukup besar. Pesantren
itu letaknya berada di pinggir jalan utama Kelurahan Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel. Di
bagian tengah kawasan pesantren, terdapat masjid berarsitektur Timur Tengah. Di sisi kanan
masjid terdapat asrama santri laki-laki, sedangkan asrama santri perempuan di sebelah kiri
masjid. Terlihat jelas hilir-mudik santri dan jamaah perempuan bercadar dengan warna
pakaiannya yang serba gelap, umumnya berwarna hitam, namun beberapa orang berpakaian
berwarna biru dan merah tua. Tampak juga jamaah dan santri laki-laki yang menggunakan
celana cingkrang (isbal).112

107 Wawancara dengan Junaidin, Guru PAI SMP Islam Al-Fathir, Lombok Timur, 6 Oktober 2016.
108 Wawancara dengan Juga Edy Jaya, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
109 Wawancara dengan Masri, Guru Fikih MTs Muallimat NW Pancor, Lombok Timur, 7 Oktober 2016.
110 Wawancara dengan Muhammad Jazoli, Guru PAI SMA PGRI Aikmel, Lombok Timur, 6 Oktober 2016.
111 Din Wahid, “Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary
Indonesia,” (Doctoral dissertation, Utrecht University, 2014); dan Noorhaidi Hasan, “The Salafi Movement in
Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the
Middle East, 27(1) (2007): h. 83-94.
112 Studi terbaru yang melihat perkembangan dakwah Salafi di Lombok Timur, lihat: Laifa Hendarmin dan
Din Wahid, “Geliat Dakwah On Air di Lombok Timur,” dalam Din Wahid dan Jamhari Makruf, ed., Suara
Salafisme: Radio Dakwah di Indonesia (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

44

Di depan Pesantren As-Sunnah, terdapat SMPIT (Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu) milik kelompok Salafi. Sekolah ini gedungnya terpisah dari pesantren, tepatnya
berada di seberang jalan utama Kelurahan Bagik Nyaka. Sekolah itu dibangun untuk
mengakomodir masyarakat setempat yang ingin menyekolahkan anaknya di Salafi. Di sekolah
itu, ketika proses belajar mengajar di kelas, guru laki-laki yang mengajar siswa perempuan
harus dibatasi oleh hijab (pembatas berupa kain atau papan). Begitu juga sebaliknya, bagi guru
perempuan yang mengajar di kelas siswa laki-laki. Tujuan menggunakan hijab itu menghindari
tatap muka antara siswa dan guru yang berlawanan jenis karena dianggap zina mata (ghoudhul
bashar).113

Selain membangun lembaga-lembaga pendidikan, pengikut Salafi juga banyak menjadi
guru di sekolah umum. Selama penelitian lapangan, penulis kerap menemui guru-guru dari
kalangan Salafi. Misalnya di SMA PGRI Aikmel yang dipimpin oleh Kepala Sekolah seorang
pengikut Salafi. Selain mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Salafi, secara penampilan juga
menunjukkan bahwa dia adalah anggota kelompok Salafi, yaitu memakai celana cingkrang dan
berjanggut panjang.

Selanjutnya, di di MTsN Wanasaba. Penulis bertemu dengan guru bercadar dan berpakaian
serba hitam. Dia merupakan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Terpadu di
sekolah ini. Kejadian serupa juga terlihat di SMPN 1 Sembalun, penulis mendapati seorang
guru anggota kelompok Salafi. Uniknya, walaupun dia bercadar, namun mengenakan pakaian
PNS.

Dari fenomena di atas, mengetahui kontestasi keagamaan di sekolah antara guru yang
berafiliasi dengan gerakan Salafi dengan kelompok tradisional lama (Nahdlatul Wathan)
menjadi penting. Bukan hanya pergerakan Salafi yang relatif baru di Lombok Timur, namun
pergerakannya yang progresif. Selain itu, mereka juga membawa pemahaman yang cenderung
eksklusif. Bagaimana pandangan para guru terhadap Salafi, sejauh mana dipermasalahkan dan
diterima, dan bagaimana dinamika tentang Salafi di sekolah akan menjadi fokus bagian ini.

Persepsi Guru dan Dinamika di Kelas
Untuk melihat persepsi guru PAI tentang Salafi, penting untuk melihat sumber pengetahuan

agama yang diperoleh mereka. Sebagian guru PAI yang diwawancara menyatakan mendapat
tambahan wawasan keagamaan dari TV Rodja dan Radio As-Sunnah –saluran milik kalangan
Salafi. Walaupun, beberapa dari mereka tidak simpati dengan Salafi, tetapi memilih
menggunakan sumber Salafi. Seperti Muhammad Nizar, guru PAI SMP Yadinu yang
berafiliasi dengan NU. Dia mengatakan belajar Bahasa Arab melalui TV Rodja, karena
menurutnya materi yang disampaikan cukup lengkap dan mudah dipahami.114 Juga Edy Jaya,
dari SMA Muhammadiyah, yang mengakses sumber-sumber Salafi, terutama materi tentang
tauhid. Edy beralasan bahwa materi yang disajikan para ustaz di TV Rodja didukung oleh dalil-
dalil yang lebih kuat dan dekat dengan aL-Qur’an dan hadis. 115

Para guru berbeda pendapat mengenai pandangan mereka terhadap Salafi. Sebagian dari
guru merasa bahwa guru-guru yang berafiliasi dengan Salafi sebagai ancaman bagi keragaman
baik di sekolah maupun masyarakat. Edy Jaya mengatakan bahwa kalangan Salafi bermasalah

113 Wawancara dengan Muhammad Thahir, Ketua Pengawas PAI Kemenag, Lombok Timur, 11 Oktober 2016.
114 Wawancara dengan Muhammad Nizar, Guru PAI SMP Yadinu, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
115 Wawancara dengan Juga Edy Jaya, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.

45

karena dianggap mengabaikan akhlak. Dia mencontohkan, ketika selesai salam di akhir salat,
kalangan Salafi langsung mengangkat kaki melewati pundak jamaah yang sedang berdoa dan
berzikir, kemudian langsung keluar masjid. Menurutnya, seharusnya mereka menghormati
jamaah yang sedang berzikir dan berdoa, setelah selesai keluar bersama-sama. Perilaku seperti
ini menurutnya yang akan mengancam kerukunan di dalam internal umat Islam.116

Pernyataan senada disampaikan Zainul Arifin, guru Fikih MA Muallimin NW Pancor. Dia
mengatakan bahwa kelompok Salafi mengancam kerukunan umat Islam di Lombok Timur.
Menurutnya, metode dakwah Salafi kerap menimbulkan keresahan. Menurutnya, kalangan
Salafi menganggap beberapa praktik ibadah NW sebagai bid’ah dan haram, seperti: ziarah
kubur, zikir bersama, tahlil, yasinan, dan hiziban. Senada dengan itu, Muhammad Nizar, guru
PAI SMP Yadinu Masbagik, menambahkan bahwa keberadaan Salafi rentan menimbulkan
konflik bagi umat Islam ketimbang dengan umat agama lain. Lebih jauh dia mengatakan kalau
masyarakat membatasi kalangan Salafi di Masjid Besar Masbagik, supaya tidak dikuasai oleh
mereka.117 Bahkan Zainul menyatakan bahwa pembid’ahan itu dilakukan melalui speaker
ketika mereka melaksanakan pengajian di masjid. Zainul menggambarkan:

Kalau memang menyampaikannya secara santun, terus tidak menimbulkan keresahan kepada
masyarakat, ya tidak masalah. Cuma selama ini yang kita dengar, kita tidak ada benarnya. Ziarah
kubur itu haram, zikir dan tahlil itu haram, baca Hizib itu haram dan bid’ah. Ini yang kita dengar
selama ini. Itu disampaikan di masjid-masjid dan pengajian mereka. Pakai speaker. Saya juga
mendengarkan jama'ah-jama'ahnya datang ke sini setelah pulang dari pengajian di As Sunnah,
tentang ini. Mereka sampaikan ke masyarakat sini.118

Beberapa guru berusaha menjelaskan kepada siswanya agar tidak cepat terpengaruh oleh
paham Salafi. Misalnya Johri yang kerap mengingatkan siswanya agar tidak langsung
membid’ahkan atau menyalahkan orang yang melakukan praktik ibadah di luar
kelompoknya.119 Begitupun Masri, yang menurutnya para siswa harus dibentengi dari paham
Salafi. Menurutnya siswa harus diberi pemahaman kalau yang dilakukan Salafi dengan
membid’ahkan dan menyalahkan orang Islam yang lain adalah salah. Sebagaimana yang dia
sering jelaskan kepada siswanya di kelas: “Jadi kita di Syafi’i itu tidak mengintimidasi orang,
selama mau salat berjamaah, bagus. Tapi jangan klaim orang tidak berjamaah itu syirik,
dikatakan dia kafir. Jadi kita biasa-biasa sajalah ibadah, yang penting kita nyaman…. Apa pun
kata orang itu baik, hargai dan hormati.”120

Di SMP Yadinu, sekolah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, Salafi dianggap menjadi
bahan “candaan” siswa. Menurut Muhammad Nizar, ketika siswa sedang berdialog, dan ada
yang mengeluarkan argumen yang berbeda dengan pemahaman mereka, maka siswa itu akan
diolok-olok dengan mengatakan “wah Wahhabi ya nt [baca: kamu]”. Menurutnya, hal itu
karena masih terbatasnya pengetahuan siswa terhadap masalah khilafiah. Karena sekolah ini
hanya mengajarkan dan mengamalkan praktik ibadah versi NU. Para siswa menganggap yang
tidak kunut sama dengan Wahhabi. Nizar mencontohkan: “Ketika saya bertanya di kelas
‘menurut kalian kalau tidak kunut bagaimana?’ Kemudian ada siswa menjawab “boleh loh

116 Wawancara dengan Juga Edy Jaya, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
117 Wawancara dengan Muhammad Nizar, Guru PAI SMP Yadinu Masbagik, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
118 Wawancara dengan Zainul Arifin, Guru Fikih MA Muallimin NW Pancor,
119 Wawancara dengan Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun,
120 Wawancara dengan Masri, Guru Fikih MTs Muallimat NW Pancor, Lombok Timur, 7 Oktober 2016.

46