Potret Guru Agama Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan (Didin Syafruddin, Dadi Darmadi, Saiful Umam etc.) (z-lib.org)

sebagian umat Islam yang menerjemahkan teks-teks ayat al-Qur’an secara tekstual
berpandangan bahwa jihad seperti ini masih relevan dalam memenangi kontestasi politik. kisah
teroris yang menebarkan teror di Indonesia kerap menggunakan dalil ini untuk melakukan
serangan kepada pemerintah yang sah. Gerakan-gerakan teroris kemudian menjamur di
beberapa kota di Indonesia pasca-serangan 9/11 di Amerika.

Indonesia masih menjadi target gerakan teroris. Walaupun sudah banyak teroris yang
ditangkap oleh Densus 88 dan sudah mendekam di dalam penjara yang tersebar di Indonesia,
tapi spirit jihad dengan konteks berperang tidak padam begitu saja. Kelompok baru teroris dari
cikal yang sama, seperti ISIS yang tumbuh akibat konflik di Suriah juga mencari para jihadis
di luar wilayah kekuasaannya. Indonesia juga menjadi ladang empuk perekrutan anggota ISIS.
Hebohnya ISIS di dunia menyebabkan banyak masyarakat yang juga menolak keberadaan ISIS
di Indonesia, mereka dengan sukarela memasang spanduk di RW maupun di RW dengan
tulisan, “Kami menolak ISIS masuk ke Indonesia”.

Dalam pandangan guru agama Islam di Bulukumba cukup beragam tentang memaknai jihad
ini. Tetapi pada prinsipnya cukup keras menolak ketika jihad dilakukan dengan cara kekerasan.
Ada juga yang berkeyakinan bahwa jihad fisabilillah itu berperang di jalan Allah karena sesuai
dengan al-Qur’an dan hadis.

Faisal misalnya mengutarakan pendapatnya bahwa jihad memiliki dua dimensi, jihad untuk
mempertahankan diri dan jihad menegakkan Islam. Tapi ia juga menolak jihad yang dilakukan
oleh kelompok teroris, baginya kelompok tersebut keliru dalam menafsirkan al-Qur’an. Kita
membela negara juga termasuk pada jihad. Jihad yang dilakukan secara kekerasan tersebut bisa
merugikan umat Islam. Kita jadi dicurigai dan diawasi.

Jihad di dalam Islam itu ada dua. Pertama jihad mempertahankan diri atau jiwa dan yang kedua jihad
menegakkan Islam. Secara umum jihad berperang untuk Islam tetapi itu harus ada pemimpin yang
resmi memerintahkan kita bukan kelompok-kelompok kecil, harus ada imam yang kita angkat dan
kita sepakati bersama. Kemudian jihad juga berarti bahwa kita sungguh-sungguh belajar atau jihad
membela negara ini itu juga merupakan jihad. Saya tidak setuju dengan mereka, jihad yang mereka
lakukan adalah keliru, karena Indonesia adalah negara aman dan bukan negara perang dan Indonesia
memiliki pemerintah yang harus ditaati. Dan Indonesia menurut mereka kalau saya bilang bahwa
mereka teroris salah paham memahami ayat. Jadi banyak dampak buruknya ketika teroris melakukan
bom bunuh diri, sehingga kita sebagai umat Islam selalu diawasi dan dicurigai.282

Ketika Juraedah saya tawarkan uang 200 juta untuk ikut berjihad di Suriah dan bergabung
dengan aliansi ISIS, ia dengan cepat merespons dengan berkata “nauzubillah min dzalik”.
Menurutnya apa yang sedang dilakukannya adalah berjihad karena memberikan pemahaman
keagamaan pada peserta didik. Dia melanjutkan: “Saya tidak mau. yang di depan saya saja
sudah berjihad karena mengajarkan pendidikan agama kepada anak didik saya. Ini jihad
fisabilillah. Kalau berjihad dengan jalan peperangan itu bisa menyakitkan orang lain dan
merugikan banyak orang.”283

Selanjutnya bagi Mihrah jihad kontemporer adalah jihad memerangi narkoba dan paham-
paham radikal. Menurutnya: “Jihad menurut saya ketika jamannya Rasulullah itu kan
berperang untuk memerdekakan Islam. Kalau untuk sekarang ini, bagaimana kita memerangi

282 Wawancara dengan Faisal, Guru Aqidah Akhlak Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bulukumba, 4 Oktober
2016.

283 Wawancara dengan Juraedah, Guru PAI SMAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.

97

seperti memerangi narkoba, paham-paham radikal dan bukan berjihad peperangan seperti
jaman rasul.”284

Senada dengan Mihrah, Syahrir berpendapat bahwa jihad itu lebih kepada hal-hal positif.
Walaupun ada sebagian kalangan yang melakukannya dengan cara kekerasan dan memahami
bahwa jihad adalah berperang.

Kalau menurut saya kalau jihad yang benar adalah lebih kepada hal-hal yang positif. tidak melakukan
dengan kekerasan ada sebagian yang memahami bahwa jihad berperang adalah yang bagus. menurut
saya jihad seperti itu tidak sejalan dengan prinsip saya dan Islam. jika jihadnya berperang banyak
korban bukan saja kalangan yang lain tapi umat muslim sendiri dan orang-orang yang tak berdosa.285

Nihilnya Ahmadiyah dan Syiah

Ahmadiyah dan Syiah menjadi perdebatan di ibu kota Jakarta. Banyak aktivis perdamaian,
aktivis sosial-agama yang membela kedua kelompok tersebut untuk mendapatkan tempat yang
layak di Republik ini. Ahmadiyah dan Syiah mendapat banyak resistensi dari kalangan
mayoritas Muslim. Mereka dianggap “sesat” bahkan dianggap “najis” oleh kelompok
keagamaan yang fundamental. Mereka diusir dari tempat tinggalnya, rumah ibadah mereka
disegel bahkan ada yang dibakar. Kini nasib mereka terkantung-kantung sebagai warga negara
Indonesia.

Di Bulukumba, menurut Wakil Bupati dan para guru agama Islam, Ahmadiyah dan Syiah
tidak ada. Guru agama Islam banyak yang tidak mengetahui dengan jelas apa itu aliran
Ahmadiyah maupun Syiah. Mereka hanya mengetahui selintas dari berita televisi yang
ditayangkan. Kata mereka Ahmadiyah dan Syiah adalah aliran sesat yang diberitakan dan kata
banyak orang.

Ketika ditanya soal hak hidup orang Ahmadiyah dan Syiah. Mereka banyak yang sepakat
kalau kedua kelompok tersebut berhak hidup dan dijamin oleh negara. Bahkan mereka tak
berani mengatakan kedua aliran tersebut sesat, karena belum jelas informasi yang
didapatkannya. Mereka juga menolak pengusiran dan perusakan rumah ibadah kedua
kelompok tersebut. Bagi mereka “lakum dinukum waliyadin”, yang terpenting mereka tidak
mengganggu saya dalam beribadah. Juraedah tidak tahu dengan pasti Ahmadiyah dan Syiah,
ia hanya mendapat informasi dari televisi.

Saya kurang tahu pak, persoalannya sampai sekarang saya tidak diperlihatkan seperti itu. saya hanya
melihat informasi ini dari televisi. kalau saja ada yang tidak sesuai dengan rukun Islam makanya itu
selalu dibicarakan. kemungkinan ada permasalahan penafsiran sehingga mereka dikatakan sesat. tapi
saya berpikir pakai logika sebenarnya bagaimana Islam ingin maju walaupun dengan cara dan jalan
yang berbeda.286

Mihrah mengetahui Syiah dan Ahmadiyah itu di Makassar. Ia sendiri tidak tahu pasti kedua
aliran tersebut.

Saya mengetahui Syiah itu seperti yang saya cerita-cerita di Makassar bahwa Syiah itu mengucapkan
kalimat syahadatnya itu tidak benar. kemudian salatnya itu hanya beberapa kali, itu kan artinya
melenceng dari apa yang kita sudah pahami seperti dari al-Qur'an maupun hadis. kalau Ahmadiyah

284 Wawancara dengan Mihrah, Guru Fikih SMA Muhammadiyah Bulukumba, 6 Oktober 2016.
285 Wawancara dengan Syahrir, SMP Al-Ghozali, Bulukumba, 5 Oktober 2016.
286 Wawancara dengan Juraedah, Guru PAI SMAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.

98

itu melewati dari apa yang kita pahami dalam Islam. kalau mereka sesat itu saya belum bisa
mengatakannya seperti itu. kita kan tidak tahu dia punya maksud seperti apa dan tujuannya juga
seperti apa. suatu aliran kita katakan sesat kalau kita sudah mengetahuinya.287

Sukardi juga tidak mau termakan dengan informasi setengah-setengah, ia akan mendalami
dan mempelajari dulu informasi tentang Syiah dan Ahmadiyah. Dia menjelaskan: “Intinya
kalau ada agama minoritas di Indonesia seperti Ahmadiyah dan Syiah saya harus mempelajari
dulu secara mendalam. Saya tidak mau termakan informasi yang setengah-setengah kemudian
mudah mengkafirkan orang.”288

Kesimpulan

Setelah menguraikan pandangan guru agama Islam di Bulukumba terkait islamisme, jihad,
toleransi dan khilafiah di dalam Islam, sebagai kesimpulan dari temuan ini saya ingin
menegaskan beberapa temuan penting. Pertama, guru agama Islam sebagai aktor di ruang kelas
untuk mengajarkan banyak hal termasuk sikap toleransi baik internal maupun eksternal dinilai
cukup baik menghargai perbedaan. Walaupun tidak semuanya guru sepakat tentang definisi
sensitif (kafir, musyrik), bagi sebagian guru kafir adalah orang yang berada di luar Islam. Ada
juga yang berpendapat bahwa kafir adalah orang yang tidak mengingkari agama. Kedua, masih
banyak guru yang terpaksa bernegara karena di dalam lubuk hatinya yang paling dalam masih
mengidealkan sistem Negara Islam dengan menjalankan hukum-hukum Islam. Tapi mereka
sadar bahwa Indonesia bukanlah negara Islam dan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam.

Bacaan Lanjut

Buku
Parekh, Bikhu. “Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political

Theory.” Ethnicities, 1(1) 2001: h. 109-115.

Wawancara
Asfi, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 6 Oktober 2016.
Faisal, Guru Aqidah Akhlak Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bulukumba, 4 Oktober 2016.
Halimah, Guru PAI SMPN 2 Bulukumba, 5 Oktober 2016.
Harbin Nur, Guru PAI MAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
Juraedah, Guru PAI SMAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
Mihrah, Guru Fikih SMA Muhammadiyah Bulukumba, 6 Oktober 2016.
Nasriani, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
Siti Nismawati, Guru PAI SMP Muhammadiyah Bulukumba, 4 Oktober 2016.
Sukardi, Guru PAI SMPN 1 Bulukumba, 4 Oktober 2016.
Syahrir, Guru PAI SMP Al-Ghozali, Bulukumba, 5 Oktober 2016.
Syahruni, Guru Fikih MTs Gantarang Kindang Bulukumba, 6 Oktober 2016.
Tommy Satria, Wakil Bupati Bulukumba, 8 Oktober 2016.

287 Wawancara dengan Mihrah, Guru Fikih SMA Muhammadiyah Bulukumba, 6 Oktober 2016.
288 Wawancara dengan Sukardi, Guru PAI SMPN 1 Bulukumba, 4 Oktober 2016.

99

Persepsi Guru PAI di Garut:
Pancasila Ibarat Ember, Tergantung Siapa Yang
Mengisinya

• Didin Syafruddin

Pendahuluan

Studi ini bermula dari tiga keheranan terkait keberagamaan umat Islam Indonesia. Pertama
ialah masih adanya sebagian Muslim membid`ahkan dan mengkafirkan pandangan dan praktik
ibadah yang berbeda. Kelompok ini, antara lain, secara terbuka melalui radio, TV, media sosial
atau tulisan menyalahkan tahlil, ziarah kubur, haul, dan lain-lain padahal praktik ibadah itu
adalah praktik yang juga merujuk kepada al-Qur’an dan As-Sunah dan sudah merupakan tradisi
Islam yang sudah lama. Sikap intoleran seperti ini, kalau dibiarkan, akan menyebabkan
polarisasi, gesekan antar kelompok Muslim yang berbeda, dan konflik fisik dalam
masyarakat.289

Keheranan kedua terkait dengan toleransi antar umat beragama. Di Indonesia ternyata
sebagian Muslim masih cenderung eksklusif. Mereka, misalnya, menolak berinteraksi sosial
dengan penganut agama lain. Mereka menolak pendirian gereja. Bahkan di antara mereka ikut
serta menghancurkan rumah ibadat non-Muslim.

Keheranan ketiga berkenaan dengan adanya sebagian Muslim menolak non-Muslim
menjadi pemimpin dan menolak perempuan menjadi pemimpin. Sebagian bahkan mendukung
penerapan syariat Islam di Indonesia padahal Indonesia adalah negara dengan Multi-keyakinan
dan agama. Keheranan-keheranan ini memunculkan pertanyaan apakah Muslim Indonesia
sebenarnya mendukung Pancasila sebagai pedoman bernegara dan berbangsa.

Namun studi ini tidak mengkaji sikap Muslim Indonesia tentang Pancasila dan UUD 1945.
Tidak pula studi tentang sikap dan pandangan ustaz, khotib, kiai, ulama atau pembimbing
agama Islam yang bergerak di tengah komunitas umat Islam. Studi ini meneliti tentang sikap
dan pandangan guru mata pelajaran Islam di sekolah dan madrasah tentang Pancasila. Mengapa
penting studi tentang sikap para guru mata pelajaran Islam di sekolah dan madrasah dalam
kaitan dengan komitmen kebangsaan? Alasannya ialah karena beberapa studi menemukan
bahwa guru PAI maupun siswa di sekolah di Jawa adalah intoleran: membid`ahkan bahkan
mengkafirkan praktik ibadat yang berbeda, setuju penghancuran rumah ibadah non-Muslim,
menolak non Muslim menjadi pemimpin, menolak perempuan menjadi pemimpin, setuju
perjuangan penerapan syariat Islam oleh negara.290 Apakah guru mata pelajaran Islam memang

289 Lihat Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Diseminasi Paham
Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Telaah Kebijakan dan Politik Produksi Bahan Ajar PAI,” (Laporan Hasil
Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016).

290 Lihat penelitian dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, “Sikap Sosial-
Keagamaan Guru Agama Pada Sekolah Umum di Jawa,” (Laporan Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2008);
LaKIP http://www.detiknews.com/read/2011/04/28/205903/1628139/159/ini- dia-hasil-survei-lakip-yang-

100

mempunyai persepsi demikian?
Guru adalah bagian dari lembaga pendidikan, sedang lembaga pendidikan, baik sekolah

maupun madrasah, seharusnya merupakan public good atau suatu lembaga yang harus
mendatangkan kemaslahatan untuk semua masyarakat apa pun agama, ideologi, suku, jenis
kelamin. Sekolah dan madrasah bukan private good atau bukan milik perorangan dan bukan
milik kelompok yang kehadirannya memberikan manfaat yang terbatas kepada perorangan atau
kelompok tertentu. Sekolah dan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional harus
memberikan kebaikan kepada bangsa bahkan umat manusia. Lembaga pendidikan seharusnya
menghasilkan kohesi sosial, bukan polarisasi dalam masyarakat.

Para guru di Indonesia sebagai aktor utama lembaga pendidikan sesungguhnya memiliki
tanggung jawab mencerdaskan bangsa. Termasuk para guru mata pelajaran agama Islam.
Berbeda dengan ulama, ustaz, mubalig atau khotib, menurut Undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2007,
guru mata pelajaran Islam di sekolah dan madrasah selain membentuk Muslim yang baik (good
Muslim) juga bertanggung jawab membentuk warga negara yang baik (good citizen) dalam
negara berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Hasil kerja keras guru mata pelajaran Islam adalah lahirnya Muslim yang beriman,
bertakwa, dan berakhlak mulia yang sekaligus merupakan warga negara yang adil
(memperlakukan sesama tanpa diskriminasi) dan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai
kebebasan dan persamaan. Kalau Muslim yang baik sering digambarkan memiliki ciri-ciri taat
beribadah, fasih baca al-Qur’an, dan sopan kepada orang tua serta sesama, maka warga negara
yang baik memiliki sifat toleran terhadap perbedaan (keyakinan, ideologi), menghargai
perbedaan paham dan keyakinan, memperlakukan semua warga negara sama serta adil tanpa
melihat perbedaan keyakinan, jenis kelamin, atau suku (anti-rasis, anti diskriminasi). Dengan
kata lain, guru mata pelajaran Islam sebagai aktor utama di sekolah atau madrasah sebagai
bagian dari sistem pendidikan nasional seharusnya mengembangkan pemahaman keislaman
yang menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan mengokohkan negara bangsa berdasar Pancasila
dan UUD 1945.

Kalau penolakan non-Muslim dan perempuan menjadi pemimpin datang dari ustaz, kiai,
atau pemimpin ormas Islam maka hal itu mungkin dapat dianggap wajar karena komunitas
agama atau umat memiliki hak-hak untuk memiliki pandangan komunal. Tetapi sikap intoleran
dan diskriminatif terjadi pada guru yang bekerja di lembaga pendidikan formal atau lembaga
publik tentu ini menjadi persoalan, karena guru mata pelajaran agama Islam sesungguhnya
memiliki dua misi sekaligus, yakni misi keislaman dan kebangsaan. Guru mata pelajaran Islam
di lembaga pendidikan formal bukan hanya memiliki misi keislaman sebagaimana ulama, ustaz
di tengah-tengah umatnya, melainkan juga memiliki tanggung jawab memperkuat negara
bangsa berdasar Pancasila. Para guru mata pelajaran Islam memiliki tanggung jawab
mensosialisasikan pandangan dan sikap bahwa Pancasila dan UUD 1945 sejalan dengan Islam

menghebohkan-itu?nd991107159, 2011, diakses pada tanggal 3 Juli 2013; Maarif Institute, “Pemetaan Problem
Radikalisme di SMU Negeri di 4 daerah (Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta, dan Solo),” (Laporan Penelitian,
Jakarta: Maarif Insititute, 2001); Ciciek Farhah, “Kaum Muda dan Regenerasi Gerakan Fundamentalis di
Indonesia: Studi tentang Unit Kerohanian Islam di SMU Negeri,” (Laporan Penelitian, Jakarta: Rahima Institute,
2008); dan Wahid Foundation, “Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis Rohani Islam Sekolah-Sekolah
Negeri” (Laporan Penelitian, Jakarta: Wahid Foundation, 2016).

101

dan bahwa Islam yang dianut sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Secara sosiologis,
kehadiran dan peran guru mata pelajaran Islam di sekolah dan madrasah menciptakan kohesi
sosial umat Islam karena peran mereka dalam mengembangkan toleransi dan penghargaan atas
perbedaan dalam Islam. Para guru juga berkontribusi menciptakan kohesi sosial masyarakat
Indonesia karena peran mereka menguatkan nilai-nilai kebangsaan (kebebasan, persamaan,
keadilan, dan persatuan).

Mengapa Garut?

Riset ini mendalami persepsi dan sikap guru mata pelajaran agama Islam di Garut. Daerah
yang menempati rangking Indeks Pembangunan Manusia ke-25 dari 27 daerah di Jawa
Barat.291 Dari sisi agama, 99 persen penduduknya beragama Islam.292 Dan Garut adalah salah
satu ikon Islam Jawa Barat, sebagaimana Cianjur dan Tasikmalaya. Di Kabupaten Garut ada
10.254 mesjid dan musala dan bertebaran di setiap sudut; 179 pesantren dan hampir ada di
setiap desa; 293 dan ada 714 madrasah (MI, MTs, dan MA).

Di Garut juga banyak Ormas Islam, baik yang lama seperti Syarikat Islam (SI), NU,
Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) maupun
baru seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan Ahmadiyah
dan Syiah berkembang baik di kabupaten ini. Sampai saat penelitian, LDII Garut, misalnya,
aktif menarget anak masjid dalam pembinaan Islam dan pengembangan keterampilan mereka
melalui Pramuka yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan 294 FPI Garut aktif
menolak keberadaan Syiah dan Ahmadiyah dan pada bulan Ramadan aktif mencegah maksiat
dan menuntut pemerintah daerah, misalnya, menutup rumah-rumah makan dan tempat-tempat
hiburan. HTI aktif mengajak mahasiswa dan anak-anak muda mengikuti pembahasan dan
pengajian mereka.295 HTI Garut juga menyelenggarakan ceramah dan diskusi dalam rangka
mengajak masyarakat memperjuangkan khilafah dan syariah.296 Adapun Ahmadiyah
menyelenggarakan pengajian internal seperti Peringatan Masiih Mauud sedangkan penganut
Syiah aktif mengadakan kegiatan melalui IJABI (Ikatan Ahlul Bait Indonesia) Garut.

Dari semua ormas Islam, NU memiliki pengaruh terbesar karena memiliki ratusan lembaga
pendidikan, menguasai MUI dan berpengaruh di Kementerian Agama Garut. Kemudian
Muhammadiyah juga berpengaruh, karena memiliki banyak lembaga pendidikan, lembaga
sosial, dan ditengarai berpengaruh besar di Dinas Pendidikan Garut. Selanjutnya Persis selain
karena memiliki banyak lembaga pendidikan, ormas ini banyak berdakwah ke masyarakat.
Syarikat Islam masih hadir di Garut. Selain memiliki beberapa lembaga pendidikan, ormas ini

291 https://jabar.bps.go.id/new/website/brs_ind/brsInd-20160701112733.pdf , diakses Kamis, 22 Desember,
2016, jam 15:23.

292 Badan Pusat Statistik (BPS) Garut, 2014, hal. 155.
293 http://mawa2014.blogspot.co.id/2015/09/ponpes-di-garut-jabar.html (Diakses Senin, 19 Desember 2016.
294 http://www.ldii.or.id/id/news/organisasi/1859-sako-spn-resmikan-sakocab-spn-kabupaten-garut.html.
295 Wawancara dengan Enjang Hasan, Guru Akidah, MAN 1 Garut, Senin 10 Oktober 2016; Asep Ridwan,
Guru PAI SMAN I Garut, Senin 10 Oktober 2016; Ade Suryadi, Guru Ushul Fikih MA Darul Arqom Garut,
Kamis, 13 Oktober 2016.
296 https://hizbut-tahrir.or.id/2015. Diakses Selasa, 20 Desember 2016.

102

memiliki banyak politisi di Garut. Adapun PUI cenderung meredup sejalan dengan perjalanan
para tokohnya.297

Keberadaan dan perkembangan Islam yang kuat di Garut telah mendorong politisi
mendirikan partai politik berbasis umat Islam. Maka pada Era Reformasi di Garut juga berdiri
partai-partai berbasis Muslim: PBB, PPP, PKB, PKS, dan PAN. Namun karena hampir 99 %
penduduk Garut adalah Muslim, semua partai termasuk PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat
di Garut berisi politisi Muslim dan mereka harus peduli kepada aspirasi Muslim.

Yang menarik hasil pemilihan umum 2013 menunjukkan bahwa partai-partai terbuka atau
non agama, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Golkar, justru partai yang dipilih
oleh masyarakat Garut sebagaimana terlihat dalam tabel perolehan kursi di DPRD Garut di
atas. Ini kemungkinan terjadi karena politisi dari partai mana pun adalah Muslim yang sudah
tidak diragukan dari sisi keislaman sehingga masyarakat Garut memilih figur calon, bukan
partai politik. Sejauh masyarakat menilai figur tersebut dapat dipercaya maka mereka akan
memilihnya apa pun partai politiknya

Garut menjadi tempat awal dan utama gerakan Darul Islam Indonesia (DII) pimpinan
Marijan Kartosuwirjo yang menentang negara berdasar Pancasila dan memperjuangkan
tegaknya negara Islam Indonesia. Kini DII tidak ada lagi. Tapi –walaupun tidak jelas apakah
ada hubungan dengan DII-- tokoh-tokoh Islam di wilayah ini –berbeda dengan wilayah selatan
Jawa Barat lainnya-- pada tahun 2002 mendeklarasikan komitmen penegakkan syariat Islam.
Tokoh-tokohnya tidak menentang negara berdasar Pancasila dan UUD 1945. Tapi para tokoh
ini membentuk Lembaga Pengkajian Persiapan Penerapan Syariat Islam (LP3SyI) dengan
agenda utama pemerintah daerah melalui peraturan daerah mengesahkan hukum Islam dan
menegakkannya.298 Para tokoh umat Islam Garut yang berasal dari pelbagai latar belakang ini
(NU, Persis, Muhammadiyah, SI dan PUI) juga membentuk Annas (Aliansi Anti Syiah) dalam
rangka memobilisasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menolak Syiah sebagai bagian
dari Islam dan menentang penyebaran ajarannya.

Tokoh-tokoh di LP3SyI terdiri tokoh NU, Persis, Muhammadiyah, SI, dan PUI. Yang
menarik pada saat deklarasi LP3SyI –selain Habib Rizieq, Imam Besar FPI -- Bupati, Wakil
Bupati, Ketua DPRD dan pimpinan partai dari Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP hadir
dan mendukung persiapan syariat Islam di Garut. Ini menandakan bahwa partai politik--
termasuk partai-partai non-agama—memberikan dukungan terhadap agenda penerapan syariat
Islam. Partai politik mungkin sudah menghitung betapa akan merugi apabila mereka menolak
agenda penerapan syariat Islam di Garut dan betapa positif kalau partai mendukung aspirasi
Muslim.

Para tokoh yang bergabung dalam Annas adalah juga dari Persis, NU, Muhammadiyah, FPI
dan SI. Mereka menilai Syiah agresif menyebarkan pahamnya dan cara yang dipakai dapat
menimbulkan perpecahan dalam umat Islam Garut. Ini mengkhawatirkan mereka. Karena itu,

297 Wawancara melalui chatting WA dengan Idham Kholid, Sekretaris GP Ansor Garut, 6 Januari 2016.
298 Lihat Moeflich Hasbullah, “Gerakan Syari’at Islam di Garut: Demokrasi Meluas, Syari’at Menyempit,”
KHAZANAH, Jurnal Ilmu Agama Islam Pascasarjana Sunan Gunung Jati, Vol. 3 No.10 (Juli-Desember2006).
Dia mengkaji semangat para aktivis LP3SyI dan menunjukkan pro-kontra serta dinamika gerakan penerapan
syariat Islam di Garut. Studi ini berbeda dari studi Moeflich. Studi yang anda baca ini bukan studi tentang
pemikiran para aktor LP3SyI dan dinamikanya melainkan bertujuan mendalami mengenai dukungan guru mata
pelajaran Islam di Garut kepada negara bangsa berdasar Pancasila dan UUD 1945.

103

mereka menolak keberadaan dan kehadiran Syiah di Garut.299 Yang menarik Pada saat
deklarasi Annas, pejabat dari Pemerintah Daerah Garut ternyata hadir memberikan dukungan
anti Syiah dan dengan bangga menegaskan bahwa Bupati Garut adalah satu-satunya bupati di
Jawa Barat yang menolak Syiah.300 Ini artinya politisi dan pemerintah daerah senantiasa
memberikan dukungan kepada aspirasi Muslim mayoritas sekalipun bernuansa permusuhan
kepada minoritas dan jauh dari nilai-nilai kebangsaan, yakni kemanusiaan, keadilan, dan
persatuan.

Kebijakan Pemerintah Garut

Pemerintah Daerah Garut memang banyak mendukung pengembangan pengamalan agama
Islam dan pendidikan Islam. Pada tahun 2011, misalnya, Pemerintah Garut mengeluarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan
pendidikan. Pasal 64 antara lain mensyaratkan bahwa siswa menyertakan lampiran ijazah atau
sertifikat pendidikan diniyah dalam pendaftaran kepada SMP, SMA, atau SMK. Sebagai tindak
lanjut, Bupati Garut kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Garut nomor 308
tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan diniyah. Perbup tersebut, antara lain,
menetapkan persyaratan pendirian pendidikan diniyah dan mekanisme pelaporan
penyelenggaraan pendidikannya.

Kepala Bidang Pendidikan SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Cecep
Firmansyah (50 tahun), mengatakan:

Garut ini kan terkenal dengan kota religius. Indikatornya banyak masjid, banyak pesantren, banyak
madrasah. Ada Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pendidikan. Di Perda ada ketentuan
setiap lulusan SD harus sudah bisa membaca al-Qur’an yang ditunjukkan melalui surat keterangan
dari kepala sekolah. Keterangan dari kepala sekolah tentang kemampuan membaca al-Qur’an
merupakan salah satu syarat untuk dapat diterima di SMP. Jadi siswa-siswa yang lulus SD dan akan
masuk SMP harus sudah bisa membaca al-Qur’an. Di Perda juga siswa dipersyaratkan mempunyai
ijazah madrasah diniyah. Di sekolah-sekolah umum banyak tambahan pelajaran agama. Siswa,
misalnya, pagi-pagi di kelas diwajibkan membaca al-Qur’an sebelum memulai pelajaran. Siswa
wajib menghafal satu hari satu ayat al-Qur’an. Ini sudah dilaksanakan 3 tahun. Dan banyak sekolah
menerapkan salat Dhuha bersama. Kemudian salat Zuhur bersama. Malah kalau siswa hafal Juz
Amma dan beberapa surat, sekolah membebaskan SPP (biaya sekolah)…. Pemda juga punya
program santri masuk sekolah yaitu program penambahan pelajaran agama Islam di luar jam belajar
yakni pelajaran Akidah dan Akhlak. Yang mengajar adalah para santri. Gubernur sekarang juga
mempunyai program pengembangan pesantren berbasis sekolah. Jadi di sekolah-sekolah nanti akan
didirikan pesantren.301

Dukungan Pemerintah Kabupaten Garut dirasakan juga oleh Asep Ridwan, Guru SMAN I
Garut yang juga Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) dan Ikatan Dakwah
Islam (IKADI) Garut. Saat ditanya bagaimana pandangannya tentang Pemerintah Garut
mengenai Pembinaan Islam, Asep Ridwan mengatakan:

299 https://www.kiblat.net/2014; http://pwansorjabar.org/berani-hina-ulama-dan-rongrong-nkri-bersiaplah-
dengan-pasukan-berani-mati-pesantren-fauzan-garut-ini-. Diakses Rabu, 11 Januari 2017.

300 http://www.salam-online.com/2014/12/deklarasi-annas-bupati-garut-tolak-syiah-2.html. Diakses Senin, 23
Januari 2017.

301 Wawancara dengan Cecep Firmansyah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Garut,
Selasa, 11 Oktober 2016.

104

Pemerintah Garut sangat mendukung pembinaan Islam. Misalnya, Pemerintah Garut
mendanai kegiatan Pentas PAI Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh AGPAI
Kabupaten Garut…Pemerintah Garut juga menetapkan bahwa pembelajaran di sekolah
dimulai 10 menit dengan membaca al-Qur’an dan pemerintah memutuskan bahwa
kemampuan baca al-Qur’an adalah salah satu syarat untuk dapat mengikuti seleksi masuk
sekolah. Pemerintah Garut juga menggerakkan Garut Magrib Mengaji yang mengajak
anak-anak (SD, SLTP, dan SLTA) membaca al-Qur’an setiap Magrib dan mengecek
kepada anak-anak apakah mereka mengaji atau tidak saat Magrib.302

Itu artinya Pemerintah Kabupaten Garut dan elite politik memberikan dukungan kuat kepada
pembuatan regulasi dan program pengembangan kehidupan keislaman dan pendidikan Islam.

Persepsi Guru

Apakah para guru mata pelajaran agama Islam di Garut memiliki pandangan dan sikap yang
sama dengan kecenderungan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan secara
lebih rinci mengkaji bagaimana persepsi guru tentang khilafiah, Syiah, Ahmadiyah, dan non
Muslim. Bagaimana tentang khilafah? Bagaimana kepemimpinan non Muslim dan perempuan
dalam kehidupan bernegara dan berbangsa?

Riset menggali persepsi 14 guru PAI pada SMP, SMA (atau SMK) dan guru Fikih atau
Akidah Akhlak pada MTs dan MA, baik dari negeri maupun swasta.303 Melihat profil latar
belakang pendidikan mereka, mayoritas guru berpendidikan SD (bukan madrasah ibtidaiyah)
dan S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam [PAI] (bukan lulusan Fakultas Ushuluddin
atau Fakultas Syariah).

Pendidikan menengah mereka bervariasi. Sebagian guru alumni madrasah dan pesantren.
Guru dalam kategori ini tentu memiliki pengalaman studi Islam yang lama. Di madrasah, ia
sudah belajar Bahasa Arab, Fikih, Akidah, al-Qur’an dan Tafsir, Hadis, dan Sejarah. Kemudian
yang bersangkutan mempelajari Islam lagi di pesantren sekitar 6 jam setiap hari dan bahkan
hidup dalam lingkungan Islam. Sebagian lainnya tamatan madrasah tanpa pendidikan
pesantren. Pelajar madrasah sebagian waktunya untuk belajar agama Islam (al-Qur’an-Tafsir,
Hadis, Fikih, Akidah-Akhlak, dan Sejarah Peradaban Islam) dan sebagiannya lagi untuk belajar
bidang studi umum (Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PKN).
Sebagiannya lagi alumni SMP dan SMA. Ada yang tambah belajar Islam secara informal,
seperti belajar kepada ustaz di mesjid. Ada yang belajar agama Islam hanya di SMP dan SMA
tanpa tambahan.

Ternyata separuh jumlah guru mata pelajaran Islam berlatar belakang madrasah/ pesantren
dan separuh lainnya berlatar belakang SMP dan SMA. Mereka yang berlatar belakang
pendidikan madrasah dan pesantren umumnya mengajar materi pelajaran Islam di madrasah.

302 Wawancara dengan Asep Ridwan, Guru PAI SMAN I Garut, Senin 10 Oktober 2016.
303 Tidak termasuk guru agama di madrasah. Guru PAI di sekolah Garut seluruhnya berjumlah 1.558 orang
dengan rincian guru PAI SD 1.102 orang, guru PAI SMP 253 orang, dan guru PAI SMA 203 orang. Lihat
https://jabar.kemenag.go.id/artikel/35942/data-guru-pendidikan-agama-islam-pns-dan-non-pns-sd-sederajat-di-
jawa-barat-tahun-pelajaran-2014-2015, diakses Rabu, 5 Oktober 2016.

105

Sedangkan kebanyakan guru yang berlatar belakang pendidikan non madrasah/ pesantren
mengajar agama di SMP/ SMA.

Fakta di atas menunjukkan bahwa sebagian guru memiliki jam terbang belajar Islam
memadai dan sebagian lagi memiliki latar belakang studi Islam yang terbatas. Itulah keadaan
profil pendidikan guru mata pelajaran Islam di Garut yang diteliti.

Wawancara umumnya berlangsung minimal satu jam. Ada empat wawancara yang
berlangsung sampai 3 jam. Kalau responden antusias dan memiliki wawasan dan argumen
keislaman yang dalam dan luas mengenai topik perbincangan waktu menjadi tak terasa.

Khilafiah
Yang pertama digali dari persepsi guru mata pelajaran Islam adalah bagaimana pendapat

mereka mengenai pandangan yang berbeda bahkan berlawanan dalam umat Islam terkait
praktik ibadat, seperti tentang tahlil, ziarah kubur, tawasul, dan lain-lain. Idealnya di sekolah
dan madrasah –berbeda dengan pengajian di masjid atau majelis taklim-- guru tentu
menyajikan perbedaan paham dan praktik ibadah dalam Islam (tidak menghindarinya atau
tidak lari darinya) karena perbedaan paham dan praktik ibadat adalah realitas dalam umat
Islam. Caranya adalah dengan mengkaji dan mendiskusikan perbedaan paham dalam Islam dari
sudut pandang penganut masing-masing. Ujungnya bukan memaksakan satu pendapat atau
menyalahkan, membid`ahkan, mengkafirkan pandangan dan praktik Islam yang berbeda.
Ujungnya harus memahami, mentoleransi, mengerti, memberi kebebasan, menghormati, dan
menghargai perbedaan. Pemaksaan atau pembid`ahan paham lain akan mengganggu hubungan
atau menciptakan pertentangan. Penyeragaman juga mustahil karena bertentangan dengan
sunatullah.

Dalam wawancara terlihat semua guru yang diteliti menyadari adanya khilafiah. Ternyata
ada tiga kategori sikap menghadapi khilafiah atau perbedaan dalam masyarakat Islam. Pertama
ialah sikap guru yang mau mendiskusikan perbedaan pendapat dan praktik ibadah dalam Islam
namun memiliki kecenderungan memandang pandangan dirinya yang benar dan menyalahkan
paham Islam yang lain. Guru tipe ini cenderung mendakwahkan pahamnya dan intoleran
terhadap perbedaan.

Kedua ialah sikap guru yang menghindari perbedaan dan menegaskan bahwa khilafiah tidak
perlu ditonjolkan. Tujuan sikap yang kedua ini adalah menjaga persatuan atau menghindari
pertentangan. Tapi sikap ini mengabaikan kenyataan adanya perbedaan dalam umat Islam.
Ketiga ialah guru yang menyadari tentang fakta adanya khilafiah dan ia berusaha menyajikan
dan mendiskusikan khilafiah secara berimbang. Bukan hanya itu, ia mengajarkan toleransi dan
hormat terhadap perbedaan. Sikap ketiga inilah yang paling pas di tengah perbedaan dalam
Islam dan ini sikap terbanyak di Garut. Sayangnya, menurut banyak guru, buku teks cenderung
hanya menyajikan paham NU, kurang akomodatif terhadap perbedaan paham Islam lainnya.

Sikap pertama (mendiskusikan perbedaan dan cenderung mendakwahkan pahamnya)
terlihat dari Fenti Inayati. Ketika ditanya apakah buku teks menampung perbedaan paham
dalam Islam, guru PAI tersebut menjawab:

Buku teks PAI sangat NU. Misalnya, melarang memegang al-Qur’an sebelum berwudu atau saat
haid. Padahal Persis membolehkan menyentuh al-Qur’an walaupun tidak berwudu…NU
mengajarkan tahiyat dengan telunjuk tangan tanpa menggerak-gerakkan, sementara Persis
menggerak-gerakkan telunjuk (tahrikus sababah). Bukan hanya buku teks, lingkungan sekolah juga

106

sangat NU. Bahkan orang yang mewakafkan tanahnya mengatakan: ‘Di dieu mah NU…’ (di sini
NU). Ungkapan tersebut memberikan pesan bahwa sekolah menutup kehadiran paham-paham
lain.304

Terus bagaimana mengajarkan paham Islam yang nyatanya berbeda-beda, guru yang
tengah menyelesaikan S3 dalam bidang PAI ini mengatakan:

Ya guru mengajarkannya sesuai dengan buku teks. Tetapi saat praktik tayamum, misalnya, saya juga
mengajarkan cara Persis dengan cara memperagakan cara Persis. Dan saat ada siswi yang tidak mau
membaca al-Qur’an dengan alasan haid, saya meminta untuk membacanya dengan mengatakan
‘kalau ingin mendapat nilai ya membaca’ he he… Saya merasa bersalah kalau tidak melakukan,
karena ada Hadis: ‘Man kadzdzaba `alayya muta`ammidan fal yatabawwa` maq`adahu minan nar’
(barang siapa yang berbohong atas nama saya (Nabi Muhammad) maka siap-siaplah mendapat
tempat dari api neraka).305

Guru tipe ini merasa terpanggil untuk menyampaikan mana praktik ibadah yang benar atau
yang datang dari Nabi, karena, menurutnya, kalau tidak melakukannya berarti ia telah
berperilaku tidak jujur atau berbohong kepada Nabi Muhammad.

Hal yang sama juga dilakukan Jaja Muhtar Gojali. Guru Akidah Akhlak Madrasah Aliyah
Pesantren Persis Tarogong Garut mengatakan: “Lembaga pendidikan Persis ini tentunya
memperkenalkan Fikih NU, Muhammadiyah sebagai komparasi. Apalagi materi fikih dalam
Ujian Nasional adalah fikih NU. Tapi garis akhirnya ke paham Persis, karena memilih sandaran
dalil yang paling kuat…tapi Persis sekarang tidak membid`ahkan, lebih menghargai
perbedaan”.306

Iwan Jalaluddin melakukan hal yang sama. Guru Ketarjihan dan ISMUBA (Islam,
Muhammadiyah, dan Bahasa Arab) SMP Muhammadiyah mengatakan:

Mayoritas siswa di SMP Muhammadiyah adalah NU kemudian Muhammadiyah dan Persis.
Berkenaan dengan persoalan khilafiah, seperti penentuan Idulfitri dan tahlil, sekolah menjelaskan 3
cara, cara NU, cara Persis, dan cara Muhammadiyah beserta penjelasan dalil-dalilnya. Namun
demikian, Muhammadiyah mempromosikan cara Muhammadiyah.307

Fakta di atas menunjukkan bahwa guru dengan pemahaman dan keyakinan kuat masih akan
mencari cara mempromosikan keyakinannya kepada siswa meski mengajar di sekolah umum.
Di lembaga pendidikan Islam yang berafiliasi NU, Muhammadiyah, atau NU, guru akan
dengan leluasa mempromosikan pahamnya meski guru seharusnya tetap bersikap dan
berperilaku memberi kebebasan dan menghormati perbedaan.

Sikap yang kedua ( menghindari khilafiah) diwakili oleh Guru Fikih di tingkat SLTP. Guru
ini berlatar belakang umum dan sama sekali tidak berpendidikan madrasah atau pesantren.
Saat ditanya bagaimana mengelola perbedaan paham antara NU, Persis, dan Muhammadiyah,
dia berkata:

Bagi saya tabu mendiskusikan masalah dogma. Yang penting tidak keluar dari al-Qur’an. Saya tidak
pernah menekankan salah satu. Saya mempraktikkan yang NU…yang lain boleh. Tidak pernah ribut

304 Wawancara dengan Fenti Inayati, Guru PAI SMPN 2 Tarogong Garut, Sabtu 8 Oktober 2016.
305 Wawancara dengan Fenti Inayati, Guru PAI SMPN 2 Tarogong Garut, Sabtu 8 Oktober 2016.
306 Wawancara dengan Jaja Muhtar Gojali, Guru Akidah Akhlaq MA Pesantren Persis Tarogong Garut, Selasa,
11 Oktober 2016.
307 Wawancara dengan Iwan Jalaluddin, Guru Ketarjihan (ISMUBA) SMP Muhammadiyah, Senin, 10 Oktober
2016.

107

soal ini…Saya tidak mengikuti perkembangan. Dan saya tidak mau. Yang paling penting kita fokus
bukan kepada pengetahuan tetapi kepada iman melalui salat. Kuncinya salat khusyuk.308

Ini menarik karena guru ini melupakan misi madrasah dalam peningkatan atau pendalaman
pengetahuan keislaman dan hanya menekankan ibadah praktis. Mengapa tidak boleh
mendiskusikan khilafiah? Bukankah khilafiah adalah kenyataan umat Islam? Guru tersebut
mungkin khawatir menimbulkan pertentangan dan kebingungan di kalangan siswa padahal
sikap yang mentabukan diskusi perbedaan juga akan membuat siswa kaget atau tak terbiasa
atau intoleran terhadap perbedaan saat hidup di masyarakat. Untungnya dari banyak
wawancara, guru yang menghindar dari perbedaan hanya guru di atas.

Sikap ketiga ialah menyajikan perbedaan paham dan menghargai perbedaan. Sikap ini
adalah mayoritas sikap guru. Ditanya tentang perbedaan paham NU, Muhammadaiyah, Persis,
dan lain-lain, Asep Ridwan, guru PAI pada SMAN 1 Garut menyatakan:

Saya husnuzan saja. Saya melihat perbedaan itu sunatullah dan saya mencoba melihat kebaikan
mereka tanpa mempermasalahkan, tanpa memperselisihkan perbedaan. Saya lahir di keluarga NU,
mengaji di Persis, dan saya sekarang mempunyai kartu Muhammadiyah. Kemudian gaul saya
dengan orang-orang SI. Itu semua memperkaya saya. Malah ketika saya Kepala SMP
Muhammadiyah, ada yang menyangka saya akan mem-Persis-kan Muhammadiyah. Di SMAN 1
Garut ini ada Persis, ada NU. Mungkin mereka melihat saya tidak jelas. Menurut mereka mungkin
melihat saya pokoknya antara Persis dan Muhammadiyah. Saya berusaha memberi warna terkait
perbedaan paham ini. Saya, misalnya, berkenaan dengan jenazah menjelaskan versi NU, Persis, dan
Muhammadiyah sebisa mungkin dengan dalil-dalilnya. Tugas akhirnya adalah siswa membuat video
bagaimana mengurus jenazah sesuai bimbingan ustaznya masing-masing.309

Itu adalah contoh guru menghargai perbedaan. Soal paham mana yang dipilih, siswa yang
menentukan. Mayoritas guru mata pelajaran Islam di Garut sudah terbiasa dengan khilafiah.
Saat ditanya apakah pernah mengajarkan khilafiah, mayoritas guru juga mengatakan pernah.
Dan guru sudah biasa menggunakan bahan bacaan dari penulis lintas paham meskipun tidak
sepaham dengan paham pribadi. Mayoritas guru, misalnya, pernah membaca sumber dari
penulis Persis atau Muhammadiyah walaupun yang bersangkutan adalah NU. Dan guru pernah
membaca buku yang ditulis NU walaupun ia sendiri Persis atau Muhammadiyah. Itu artinya
guru telah terbiasa dengan khilafiah.

Hanya kebanyakan guru yang diwawancarai merasa buku teks terlalu kental berpaham NU.
Ridwan Wahyudi, guru PAI SMAN 1 Garut, misalnya, menyebutkan contohnya tentang
perlunya mengucapkan niat dalam salat atau tentang penentuan awal bulan Syawal
(tanawwu`iyyah). Pandangan yang berbeda (yang tidak menganjurkan) tidak dihadirkan dalam
buku teks. Menurutnya, buku teks seharusnya menghadirkan perbedaan-perbedaan, terutama
perbedaan karena perbedaan metode pengambilan hukumnya. Mengenai perbedaan, Ridwan
Wahyudi menegaskan bahwa ia mengikuti Ibnul Qayyim al-Jawziyyah, sebagaimana dikutip
Al-Qaradawi, yang mengatakan. ‘Jangan-jangan pada mereka yang berbeda itu banyak
kebenaran dan jangan-jangan pada yang kita anggap benar itu banyak kesalahan’.310

308 Wawancara dengan Lailawati, Guru Fikih MTs 13 Garut, Selasa, 10 Oktober 2016.
309 Wawancara dengan Asep Ridwan, Guru PAI SMAN I Garut, Senin 10 Oktober 2016.
310 Wawancara dengan Ridwan Wahyudi, Guru PAI SMAN 1 Garut, 8 Oktober 2016.

108

Syiah, Ahmadiyah, dan Non-Muslim
Mayoritas guru sekarang memang telah dewasa dalam menghadapi perbedaan paham dalam

Islam (khilafiah). Mereka menghargai perbedaan paham dan berupaya menyajikan perbedaan
tersebut secara adil. Bagaimana terhadap Ahmadiyah dan Syiah? Ada guru yang dapat
menerima keberadaan Ahmadiyah dan Syiah. Ada yang menolak keras.

Sikap penerimaan terhadap Ahmadiyah tercermin, misalnya, dari ungkapan Rahmat
Rohendi, guru SMK Pasundan, yang mengatakan:

Di sekolah ini ada sekitar 10 siswa berkeyakinan Ahmadiyah. Malah sebagian mereka pintar. Anak-
anak tetap ikut pelajaran PAI. Kan sama. Tapi kita tetap menjelaskan keyakinan kita, tanpa
menyudutkan paham yang berbeda. Saya toleransi Ahmadiyah. Mereka bukan saudara seagama.
Silakan itu masalah mereka sendiri. Cuma kita harus menjaga keyakinan kita. Urusan keyakinan
adalah urusan sendiri. Kenapa kita harus menghancurkan?311

Guru lain, Asep Saiful Bahri, mengatakan: “Sekarang Syiah di Garut sedang berkembang.
Bahkan di sekolah ini juga ada Syiah. Saya membebaskan siswa mempraktikkan Islam sesuai
dengan paham dan ibadat masing-masing.”312

Itu adalah contoh sikap guru yang mentoleransi Ahmadiyah dan Syiah. Namun, tanggapan
mayoritas guru mata pelajaran Islam yang diwawancara terhadap Syiah dan Ahmadiyah
umumnya menolak keras. Atep Sopian, Guru Akidah, Akhlak & Fikih MTs Syarikat Islam
Garut mengatakan: “Selama ini HTI baik-baik saja. LDII juga baik-baik saja. Lain hal dengan
Syiah. Tantangan SI dan ormas-ormas Islam di Garut adalah Syiah, karena syahadat dan
hajinya. Dari ngobrol-ngobrol, haji Syiah itu ke India. MTs Syarikat Islam pernah
mengeluarkan guru Syiah, karena Syiah sudah menyimpang dari akidah kita.”313

Pernyataan di atas menarik. Dikatakan pengikut Syiah berhaji ke India, padahal pengikut
Syiah sama juga, berhaji ke Mekkah. Sikap anti terhadap kelompok lain memang kerap tanpa
pengetahuan memadai.

Jaja Muhtar Gojali, guru MA Pesantren Persis Tarogong menegaskan bahwa perbedaan NU,
Muhammadiyah, dan Persis hanyalah ikhtilaf (perbedaan paham karena istimbat atau
perbedaan metode dalam menyimpulkan hukum), tetapi kalau dengan Syiah dan Ahmadiyah
berbeda akidah.

Guru ternyata berbeda sikapnya terhadap agama-agama. Saat peneliti menanyakan
bagaimana kehidupan antar Muslim, Kristen, Hindu, dan Buddha di Garut, para guru umumnya
menjawab bahwa di Garut kehidupan antar umat beragama berlangsung rukun. Tidak pernah
ada permasalahan. Atep Sopian, guru madrasah Syarikat Islam, misalnya, mengatakan:
“Kerukunan antar umat beragama di Garut baik-baik saja. Yang bermasalah adalah Syiah”.314
Hal yang sama dikemukakan oleh Rustandi, Guru PAI SMP Gilang Kencana. Dia menyatakan:
“Hubungan antar umat beragama di Garut berlangsung harmonis. Tidak pernah ada
permasalahan. Toleransi terlaksana dengan baik. Demikian pula hubungan NU,
Muhammadiyah, Persis, dan Syarikat Islam berlangsung baik.”315 Rahmat Rohendi, guru PAI

311 Wawancara dengan Rahmat Rohendi, Guru SMK Pasundan 2 Garut, Senin 10 Oktober 2016.
312 Wawancara dengan Asep Saiful Bahri, Guru PAI SMPN 2 Garut, Sabtu, 8 Oktober, 2016.
313 Wawancara dengan Syafruddin, Guru Akidah, Akhlaq & Fikih MTs Al-Maghfurah, Senin 10 Oktober
2016.
314 Wawancara dengan Ate Sopian, Guru Akidah, Akhlaq & Fikih MTs Syarikat Islam Garut, Senin 10 Oktober
2016.
315 Wawancara dengan Rustandi, Guru PAI SMP Gilang Kencana Garut, Selasa 11 Oktober 2019.

109

di SMK Pasundan mengatakan: “Ada kafir yang memerangi dan ada yang tidak memerangi.
Sikap Muslim harus baik kepada Yahudi, Kristen, yang tidak memerangi. Soal perbedaan
agama, lakum dinukum wa li liya din (bagiku agamaku dan bagimu agamamu.”316

Namun toleransi tidak berlaku terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Jaja Muhtar Gojali, guru
MA Pesantren Persis Tarogong menjelaskan bahwa Syiah di Indonesia adalah Syiah
Itsnaasyriyah, bukan Syiah Zaydiyah yang lebih moderat. Demikian juga Ahmadiyah karena
dengan Kitab Tazkirah mereka meyakini kenabian setelah Nabi Muhammad. Makanya, kata
Jaja, di Garut ada ANNAS (Aliansi Anti Syiah). Ketuanya adalah tokoh NU Garut. ANNAS
menuntut kepada Syiah dan Ahmadiyah jangan mengaku Islam. Walau demikian, kata Jaja:
“kita hanya menentang akidahnya, bukan manusia. Kalau sebagai sesama manusia harus tetap
baik.”317

Yang mengherankan saat ditanya apakah setuju menutup dan merusak rumah ibadah
minoritas (seperti Syiah dan Ahmadiyah) ternyata sebagian guru menyatakan setuju.
Persetujuan tindakan kekerasan terhadap Syiah dan Ahmadiyah menandakan bahwa sebagian
guru masih bermasalah dalam hal penghayatan mengenai kebebasan berkeyakinan dan dalam
hal toleransi terhadap perbedaan keyakinan.

Apakah Non-Muslim boleh menjadi pemimpin?
Riset ini juga menanyakan tentang kepemimpinan non Muslim. Penelitian dilaksanakan

pada bulan Oktober 2016. Bulan itu suasana politik menjelas pemilihan kepala daerah Jakarta
sudah mulai panas. Pada bulan Oktober 2016, pidato kontroversial Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) di Pulau Seribu mengenai Surat Al-Maidah 51 sudah menyebar ke masyarakat. Tapi
pada bulan tersebut, protes FPI terhadap penistaan Ahok terhadap agama Islam belum
memuncak demo besar. Demo besar baru terjadi pada 14 November 2016 dan 2 Desember
2016. Dalam situasi politik ini, peneliti semakin tertarik untuk mengetahui apakah, menurut
para guru, non Muslim boleh menjadi pemimpin. Merespons pertanyaan tersebut, beberapa
guru membolehkan non Muslim menjadi pemimpin. Tapi, mayoritas guru menentang non
Muslim menjadi pemimpin. Salah seorang guru yang membolehkan non Muslim menjadi
pemimpin adalah Enjang Hasan. Enjang Hasan adalah alumni madrasah serta pesantren dan
kini sebagai Guru Mata Pelajaran Akidah pada MAN Garut. Enjang Hasan mengatakan:

Saya menyukai analog Quraish Shihab. Pak Quraish Shihab menganalogikan pemimpin negara
kepada pilot pesawat. Kita naik pesawat tidak mempermasalahkan apakah pilot itu Muslim atau non
Muslim, karena yang terpenting apakah pilot itu kompeten atau tidak. Lagi pula kata “awliya”
memiliki pengertian pemimpin keagamaan, bukan pemimpin kenegaraan. Sedang kepemimpinan
kenegaraan sekarang telah berbagi dengan DPR. Lembaga kenabian sekarang berada di DPR.318

Banyak guru bersikap sebaliknya dari Enjang Hasan. Mereka umumnya menolak non
Muslim menjadi pemimpin. Salah seorang di antaranya adalah Lina Nurlina. Lina
berpendidikan umum (SD, SMP, dan SMA) dan sekarang guru MTsN 1 Garut. Saat ditanyakan
kepadanya mengenai boleh tidaknya non Muslim menjadi pemimpin, dia mengatakan: “Ih itu
mah tidak setuju (wah kalau itu tidak setuju)…kalau orang lain ya silakan…kan mengubah

316 Wawancara dengan Rahmat Rohendi, Guru SMK Pasundan 2 Garut, Senin 10 Oktober 2016.
317 Wawancara dengan Jaja Muhtar Gojali, Guru Akidah Akhlaq MA Pesantren Persis Tarogong Garut, Selasa,
11 Oktober 2016.
318 Wawancara dengan Enjang Hasan, Guru Akidah, MAN 1 Garut, Senin 10 Oktober 2016.

110

orang lain tidak mudah.”319 Penolakan serupa dinyatakan oleh Ridwan Wahyudi. Ridwan
Wahyudi berpendidikan madrasah dan pesantren di Persis Bentar Garut dan S1 Akidah Filsafat
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sekarang guru PAI di SMAN 1 Garut. Ridwan Wahyudi
merespons pertanyaan dengan berkata: “Saya sebenarnya sudah bosan menjawab pertanyaan.
Soalnya di pelbagai kesempatan muncul pertanyaan ini. Muslim jelas tidak boleh memilih non
Muslim menjadi pemimpin.”

Saat dikemukakan bahwa Muslim sekarang tidak perlu khawatir kepada pemimpin non
Muslim, karena kita hidup di alam demokrasi, bukan di zaman otoriter. Di alam demokrasi,
siapa pun pemimpinnya pasti berusaha menyenangkan pemilih terbanyak. Buktinya walaupun
Ahok Kristen, dia membangun masjid padahal gubernur sebelumnya tidak melakukan. Ridwan
Wahyudi langsung menanggapi: “Tapi pemimpin yang non Muslim tidak dapat masuk ke
substansi Islam. Ia tidak dapat melakukan takmir (mengembangkan syiar Islam) dan juga sulit
berlaku fair dalam hal-hal praktis padahal Jakarta adalah miniatur Indonesia.”320

Jaja Muhtar Gojali, Guru Madrasah Aliyah di Pesantren Persis Tarogong Garut,
mengatakan:

Memilih pemimpin sudah jelas harus Muslim. Kita kan tidak dalam kondisi darurat. Stok dari
kalangan Muslim masih banyak. Mengapa memilih pemimpin non Muslim? Kalau darurat mah
boleh, seperti kita Muslim boleh memakan daging babi kalau dalam keadaan darurat. Tentu sebagai
warga negara, Ahok berhak mencalonkan. Hanya di US sekalipun mereka yang terpilih Presiden,
secara sosiologis, tidak akan keluar dari pakem White, Anglo-Saxon, Protestan, karena
kecenderungan masyarakat memilih yang seideologi.321

Penolakan guru kepada kepemimpinan non Muslim bukan hanya menjadi gubernur,
melainkan juga posisi lebih rendah, seperti kepala sekolah, kepala dinas, dan kepala daerah.
Apakah sikap guru itu Pancasilais? Sikap tersebut jelas bertentangan dengan prinsip persamaan
sesama warga negara yang ditegaskan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Apakah Perempuan Boleh Menjadi Pemimpin?
Para guru menolak kepemimpinan non Muslim. Bagaimana kepemimpinan perempuan.

Penelitian ini tertarik untuk mengetahui mengenai pandangan para guru tentang boleh tidaknya
perempuan menjadi pemimpin.

Sikap para guru mengenai kepemimpinan perempuan ternyata dapat dibagi kepada empat
kategori. Pertama ialah guru yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin. Kedua ialah
guru yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam posisi-posisi rendah seperti
kepala sekolah. Ketiga ialah guru yang berpendapat bahwa persoalan perempuan menjadi
pemimpin adalah persoalan ikhtilaf. Dan keempat ialah guru yang dengan tegas membolehkan
perempuan menjadi presiden.

Enjang Hasan, Guru Akidah MAN 1 Garut yang juga anggota NU dengan tegas
membolehkan perempuan menjadi presiden: “Bagi saya tidak masalah perempuan menjadi

319 Wawancara dengan Lina Herlina, Guru Fikih MTsN Garut, Selasa, 10 Oktober 2016.
320 Wawancara dengan Jaja Muhtar Gojali, Guru Akidah Akhlaq MA Pesantren Persis Tarogong Garut, Selasa,
11 Oktober 2016.
321 Wawancara dengan Jaja Muhtar Gojali, Guru Akidah Akhlaq MA Pesantren Persis Tarogong Garut, Selasa,
11 Oktober 2016.

111

presiden karena presiden sekarang hanya administratif. DPR yang sekarang justru kuat. Yang
melindungi kita sekarang adalah konstitusi, bukan presiden.”322

Jaja Muhtar Gojali juga membolehkan. Guru Madrasah Aliyah di Pesantren Persis Tarogong
menegaskan bahwa soal kepemimpinan perempuan adalah soal ikhtilaf. Dia mengatakan:

Kalau memilih pemimpin perempuan bukan dosa dan ini berada di wilayah ikhtilaf. Tidak semua
menentang dan tidak semua mendukung. Kalau menurut saya, kalau perempuan mampu, why not.
Siti Aisyah, Ratu Bilqis adalah contoh-contoh perempuan pemimpin. Dan menurut Masdar Farid
Mas`udi, pengertian “qawwamun” bukan pemimpin melainkan penopang, pelindung. Ihwal adanya
Hadis ‘Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan’,
menurut saya, hadis itu tidak dapat dijadikan dasar penolakan penolakan menjadi pemimpin karena
kepemimpinan tujuannya untuk kemakmuran dan kemaslahatan.323

Sebagian guru membolehkan perempuan menjadi pemimpin pada posisi tertentu, bukan
pemimpin tertinggi. Lina Herlina, guru MTsN, misalnya, berkata: “Allah sudah menciptakan
lelaki menjadi pemimpin kecuali kalau sudah tidak ada. Kalau kepala sekolah tidak apa-apa
perempuan…tapi untuk level tertinggi harus laki-laki. Akibatnya kalau perempuan menjadi
pemimpin ya seperti Atut di Banten. Itu bukti perempuan tidak bisa.”324

Namun kebanyakan guru menolak perempuan menjadi pemimpin. Ridwan Wahyudi, guru
SMAN 1 yang juga pengagum Mohammad Natsir (Perdana Menteri dari partai Masyumi)
menjawab: “Itu jelas tidak boleh. Alasannya ialah karena akan menyebabkan perannya di
keluarga terbengkalai. Perempuan cenderung banyak lupa (nuqsanul `aql) dan karena
perempuan juga haid, ia kurang dari segi agama. al-Qur’an menegaskan ‘al-rijal qawwamuna
`alan nisa’ atau lelaki adalah pemimpin bagi perempuan.”325

Saat dikemukakan bukankah kepemimpinan laki-laki itu berlaku kalau laki-laki memiliki
kelebihan atas perempuan sebagaimana ditegaskan al-Qur’an (“bima faddala ba`dukum `ala
ba`d”)? Bagaimana kalau laki-laki tidak memiliki kelebihan atas perempuan? Buya Ridwan,
demikian para siswanya memanggil, kemudian merujuk Hadis yang menegaskan: ‘lan
yaflahanna qawm wallaw imraatan’ (tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan
kepemimpinan kepada perempuan).326 Hadis ini, menurutnya, jelas melarang perempuan
menjadi pemimpin.

Khilafah
Para guru, sebagaimana terlihat di bagian atas, menolak keberadaan Syiah dan Ahmadiyah,

menolak kepemimpinan non Muslim dan kepemimpinan perempuan. Penelitian ini ingin
mengetahui lebih dalam apakah sikap para guru tersebut berarti mendukung khilafah dan
menolak negara berdasar Pancasila. Khilafah ialah negara Islam global yang berlandaskan
syariah. Dalam khilafah semua umat Islam se-dunia bersatu (mengabaikan batas negara
bangsa) dan dipimpin oleh khalifah (pemimpin). Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
memperjuangkan ide khilafah ini. HTI meyakini khilafah adalah satu-satunya jalan menuju ke
kejayaan umat Islam.

322 Wawancara dengan Enjang Hasan, Guru Akidah, MAN 1 Garut, Senin 10 Oktober 2016.
323 Wawancara dengan Jaja Muhtar Gojali, Guru Akidah Akhlaq MA Pesantren Persis Tarogong Garut, Selasa,
11 Oktober 2016.
324 Wawancara dengan Lina Herlina, Guru Fikih MTsN Garut, Selasa, 10 Oktober 2016.
325 Wawancara dengan Ridwan Wahyudi, guru PAI SMAN 1 Garut, 8 Oktober 2016.
326 Wawancara dengan Ridwan Wahyudi, Guru PAI SMAN 1 Garut, 8 Oktober 2016.

112

Saat khilafah ditanyakan kepada para guru ternyata ada guru yang tidak mengetahui khilafah
sama sekali. Tapi kebanyakan guru mengetahuinya. Dan mereka menyangsikan kemungkinan
pelaksanaannya.

Saat ditanya bagaimana pendapatnya tentang khilafah, guru yang ternyata berlatar belakang
SD, SMP, SMA, dan S1 Manajemen dan kini mengajar di MTs 13, berujar:

Khilafah itu apa… apakah itu ada kaitan dengan Lia Eden. Sepintas sepertinya pernah mendengar,
tapi saya tidak mendalami. Dan saya juga tidak ingin mendalami. Kan tidak ada kaitan dengan saya.
Saya tidak mengikuti perkembangan. Saya tidak mau. Yang paling penting materi pelajaran agama
Islam fokus bukan kepada pengetahuan tetapi kepada iman melalui salat. Kuncinya dalam
pendidikan membimbing siswa salat khusyuk.327

Jadi guru tersebut sama sekali tidak tahu konsep khilafah. Bahkan dia memandang tidak
penting mengetahui khilafah karena menurutnya fokus mata pelajaran agama Islam adalah
membimbing siswa beribadah secara khusyuk.

Meskipun demikian, umumnya guru mengetahui konsep khilafah. Ridwan Wahyudi, guru
PAI SMAN 1 yang juga mubalig bahkan mendiskusikan ide khilafah secara kritis. Dia
mengatakan: “Ide khilafah berasal dari Hadis: “Laa Islama illa bil jama`ah. Laa jama`ata illa
bil imamah. La imama illa bil bay`ah” (Tidak ada Islam kecuali dengan kesatuan Muslim.
Tidak ada kesatuan kecuali dengan adanya imam (pemimpin) dan tidak ada imam kecuali
dengan baiat (sumpah setia).”

Ketika peneliti menanggapi bahwa di Hadis tersebut tidak ada kata-kata khilafah dan berarti
HTI hanya penafsiran, Ridwan Wahyudi menanggapi: “Ya itu memang penafsiran dan sulit
untuk melaksanakan ijma' (kesepakatan) universal kepada imam tertentu. Karena itu, menurut
saya, persoalan khilafah harus tawaqquf, harus berhenti dibicarakan, karena ya ini penafsiran
dan sulit untuk dilaksanakan.”328 Jaja Muhtar Gojali , Guru Akidah Akhlak Madrasah Aliyah
Pesantren Persis Tarogong merespons dengan mengatakan kalau HTI ingin berkuasa sebaiknya
melalui partai. Dia menilai ide khilafah adalah ide yang tidak realistis. Jaja Muhtar Gojali
mengatakan:

Mereka (pengusung khilafah) terperangkap Islam masa lalu. Padahal tidak ada khilafah setelah Ali.
Yang ada adalah kerajaan, monarki. Khilafah adalah ilusi mereka (HTI). Saya bukan menolak ide
khilafah, tapi kongkritna kumaha carana (kongkretnya bagaimana caranya). Ongkoh (heran) HTI
berpolitik, ingin berkuasa, tapi mengharamkan partai. Khilafah kongkretnya bagaimana cara
mewujudkannya…siapa imamnya. Siapa yang punya otoritas menentukan khalifah dan bagaimana
caranya? Kemudian akidah dan mazhab yang mana yang akan diterapkan? Pada masa lalu ok satu
komando. Sekarang kan sudah ada sekat-sekat negara.329

Jaja lebih setuju konsep kekhalifahan Mohammad Iqbal, filsuf Pakistan. “Kekhalifahan,
menurut Mohammad Iqbal, adalah melengkapi kreasi Tuhan di muka bumi. ‘Kau ciptakan
malam yang gelap, maka aku membuat lilin.”330 Jadi, tugas kekhalifahan adalah tugas bagi
setiap Muslim melengkapi alam ciptaan Allah ini dengan kreativitas, menciptakan listrik,
pesawat, dan lain-lain.

327 Wawancara dengan Lailawati, Guru Fikih MTs 13, Selasa, 10 Oktober 2016.
328 Wawancara dengan Ridwan Wahyudi, guru PAI SMAN 1 Garut, 8 Oktober 2016.
329 Wawancara dengan Jaja Muhtar Gojali, Guru Akidah Akhlaq MA Pesantren Persis Tarogong Garut, Selasa,
11 Oktober 2016.
330 Wawancara dengan Jaja Muhtar Gojali, Guru Akidah Akhlaq MA Pesantren Persis Tarogong Garut, Selasa,
11 Oktober 2016.

113

Yang diinginkan oleh guru juga bukan mengubah negara Pancasila dan UU 1945 menjadi
khilafah, melainkan penerapan syariat Islam. Apa pun negaranya. Ungkapan Asep Ridwan
mungkin mewakili pandangan para guru:

Seorang Muslim tentunya memiliki cita-cita menegakkan syariat Islam. Negaranya mau Amerika
mau apa gak masalah. Makanya saya lebih setuju penerapan syariat Islam dari pada negara Islam.
‘Hayu nu tos Islam tingkatkeun kaislamannya. Urang sebarkeun dina sadidinten. Hayu urang
sebarkeun dina politik. Hayu urang sebarkeun Islam dina nagara (“Mari yang sudah Islam
meningkatkan keislamannya. Kita sebarkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sebarkan
dalam politik. Mari kita sebarkan Islam dalam negara. 331

Pancasila dan Islam
Melihat intoleransi sebagian guru terhadap Syiah, Ahmadiyah serta diskriminatif terhadap

non Muslim dan perempuan, riset ini kemudian mengkaji sejauh mana sesungguhnya tingkat
dukungan guru mata pelajaran Islam terhadap Pancasila. Peneliti mengajukan pertanyaan
apakah Pancasila sesuai dengan Islam. Ternyata seluruh guru yang diwawancarai menyatakan
bahwa Pancasila sesuai dengan Islam dan mereka mendukung Pancasila sebagai dasar dalam
bernegara dan berbangsa.

Ada empat macam argumen penerimaan guru terhadap Pancasila. Pertama ialah argumen
keagamaan. Guru dalam kategori ini menerima Pancasila karena Islam mengajarkan hubbul
waton minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman) dan Islam mengajarkan bahwa
Muslim wajib taat kepada Alllah, Rasul, dan negara (ati`u Allah wa ar-Rasul wa ulil amr).
Kedua adalah alasan substansi. Guru menerima Pancasila karena substansinya bagus, walau
tidak bernama negara Islam atau bersimbol Islam. Menurut guru dalam kelompok ini, Islam
mementingkan isi daripada bentuk. Ketiga adalah argumen Pancasila versi Piagam Jakarta.
Guru dalam kelompok ini menerima Pancasila karena Pancasila yang asli adalah Pancasila
versi Piagam Jakarta.332 Dan Pancasila versi Piagam Jakarta mewajibkan pengamalan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Keempat adalah argumen bahwa Pancasila hanyalah nilai-
nilai dasar. Guru dalam kategori keempat menerima Pancasila karena Pancasila hanya memuat
nilai-nilai umum dan Muslim dapat mengamalkan sesuai keyakinannya.

Lina Herlina, Guru MTsN 1 Garut adalah satu contoh yang menerima Pancasila karena
alasan keagamaan. Lina, misalnya, mengatakan: “Pancasila itu Islam. Ketuhanan Yang Maha
Esa diambil dari Surat Al-Ikhlas. Kemanusiaan dari hablum minan nas dan …nasionalisme
juga Islam banget.”333 Enjang Hasan, guru Madrasah Aliyah, mengatakan: “Saya di NU
mengikuti Kiayi Hasyim Asy`ari yang mengajarkan hubbul wathan minal iman (Cinta tanah
air bagian dari iman) dan “Athi`u Allah war Rasul wa ulil amri minkum” (Taatilah Allah dan
Rasul dan pemerintah dari kamu sekalian).”334 Lina Herlina dan Enjang Hasan tersebut
menerima Pancasila karena Pancasila sejalan dengan Islam atau karena Islam sejalan dengan
Pancasila.

331 Wawancara dengan Asep Ridwan (48 tahun), Guru PAI SMAN I Garut, Senin 10 Oktober 2016.
332 Salah seorang tokoh yang berpendapat bahwa Pancasila yang asli adalah Pancasila versi Piagam Jakarta
(bukan versi Soekarno, bukan Suharto, dan bukan versi Reformasi), antara lain, adalah Habib Muhammad Rizieq
Shihab. Karena itu, tegasnya, Pancasilais yang benar seharusnya menegakkan syariat Islam. Lihat tesis
Muhammad Rizieq Shihab, “Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia,” (Tesis Master,
Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2012).
333 Wawancara dengan Lina Herlina, Guru Fikih MTsN Garut, Selasa, 10 Oktober 2016.
334 Wawancara dengan Enjang Hasan, Guru Akidah, MAN 1 Garut, Senin 10 Oktober 2016.

114

Ade Suryadi, Guru Ushul Fikih MA Pesantren Muhammadiyah Darul Arqom Garut adalah
guru menerima Pancasila karena Islam mementingkan isi, bukan nama. Dia mengatakan bahwa
penamaan sebagai negara Islam tidak penting. Guru tamatan S1 Universitas Al-Azhar Mesir
ini berkata:

Al-Qur’an menceritakan Nabi Yusuf AS bekerja sebagai bendahara Firaun. Nabi Yusuf AS tidak
mempermasalahkan. Nabi Muhammad juga bersedia menghapus `Bismillahirrahmanir Rahim, La
ilaha illa Allah’ saat membuat konsep untuk Perjanjian Hudaibiyah. Tidak penting sebuah nama.
Yang penting isi. Kalau umat Islam unggul, mereka akan berpengaruh mengisinya.335

Tapi ada guru yang menegaskan bahwa Pancasila yang ia terima adalah Pancasila versi
Piagam Jakarta, karena Pancasila yang asli dan murni adalah Pancasila Piagam Jakarta.
Pancasila versi Piagam Jakarta adalah Pancasila yang sila pertamanya berbunyi: “Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Syafruddin, guru
MTs Al-Maghfuroh, misalnya, mengatakan: “Saya menerima Pancasila tapi versi asli (Piagam
Jakarta). Masalahnya sekarang hukum Islam tidak diterapkan, seperti rajam untuk penzina,
potong tangan untuk pencuri padahal qisas wajib diterapkan supaya jera…”336 Jadi bagi
Syafruddin, Pancasila yang benar adalah Pancasila versi Piagam Jakarta yang mewajibkan
pelaksanaan syariat Islam yang menerapkan potong tangan, rajam, dan lain-lain.

Namun pada umumnya responden guru mata pelajaran Islam di Garut memandang Pancasila
sebagai ideologi yang memuat prinsip-prinsip yang sangat umum sehingga warganya dapat
mengembangkan ke arah mana saja. Contohnya ialah Ridwan Wahyudi. Guru SMA ini
mengatakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena Pancasila,
menurutnya, ibarat ember. Ember adalah tempat kosong yang dapat diisi apa saja tergantung
siapa yang mengisi. Sebagai ember, yang penting Muslim harus berlomba mengisi Pancasila.

Ridwan Wahyudi mengatakan:

Pancasila sudah baik. Yang menjadi masalah adalah turunan-turunannya, seperti KUHP. KUHP
sekarang malah yang menentukan, bukan konstitusi. Menurut saya, Pancasila itu ibarat ember,
seperti kalau tidak salah diibaratkan Buya Mohammad Natsir. Sebagai ember, kita bisa mengisinya
dengan apa saja. Yang penting kita mengisinya dengan Islam.337

Jadi ada empat alasan guru menerima Pancasila dan UUD 1945: karena Islam mengajarkan
cinta tanah air dan taat kepada pemerintah; karena substansi Pancasila bagus, karena Pancasila
yang asli adalah Pancasila versi Piagam Jakarta, dan karena Pancasila hanya memuat nilai-nilai
dasar. Alasan yang paling popular dari para guru yang diwawancara adalah karena Pancasila
hanya memuat prinsip-prinsip umum dan Muslim dapat berjuang mengisinya sesuai dengan
Islam.

Melihat penolakan terhadap keberadaan Syiah dan Ahmadiyah, tadinya peneliti menilai
bahwa guru mengesampingkan Pancasila. Bukankah sebagai warga bangsa yang berpedoman
kepada Pancasila seharusnya menerima dan menghormati perbedaan keyakinan dan agama?
Bukankah sebagai warga negara yang Pancasilais seharusnya mengamalkan persamaan dan
kesetaraan warga negara apa pun agama dan keyakinannya? Bukankah Pancasilais seharusnya
menerima kepemimpinan non Muslim dan perempuan? Bukankah sebagai warga negara yang

335 Wawancara dengan Ade Suryadi, Guru Ushul Fikih MA Darul Arqom Garut, Kamis, 13 Oktober 2016.
336 Wawancara dengan Atep Sopian, Guru Akidah, Akhlaq & Fikih MTs Syarikat Islam Garut, Senin 10
Oktober 2016.
337 Wawancara dengan Ridwan Wahyudi, Guru PAI SMAN 1 Garut, 8 Oktober 2016.

115

Pancasilais seharusnya menerima dan menghargai keyakinan Syiah dan Ahmadiyah tanpa
diskriminasi?

Tetapi ternyata para guru memandang bahwa sikapnya sesuai dengan Pancasila. Guru
ternyata memiliki persepsi tertentu tentang Pancasila. Sebagian guru mengibaratkan Pancasila
seperti ember kosong yang dapat diisi apa saja dan sebagian lagi memandang Pancasila yang
asli adalah Pancasila versi Piagam Jakarta yang mewajibkan penerapan syariat Islam bagi
Muslim.

Kesimpulan: Mengapa Intoleran dan Diskriminatif?

Sikap Muslim yang berpedoman kepada Pancasila tapi intoleran dan diskriminatif
barangkali tak terlepas dari perkembangan kelompok Islam baru yang lahir sejak era Reformasi
1998, seperti kelompok Tarbiyah, Front Pembebasan Islam (FPI), Front Umat Islam (FUI), dan
kelompok Salafi. Kelompok-kelompok ini memiliki keyakinan pokok bahwa hanya dengan
syariat Islam, Indonesia bisa menjadi negara yang baik. Semakin jauh dari syariat Islam,
Indonesia akan berada dalam krisis yang terus menerus. Karena itu aktivis gerakan ini dengan
mengajak ormas-ormas yang ada untuk implementasi syariat Islam di masyarakat dan negara
tanpa mengubah negara Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara Islam. Di Garut mereka
mendirikan LP3SyI (Lembaga Pengkajian Persiapan Pengamalan Syariat Islam). Inilah asal
usul lahirnya Pancasilais tapi intoleran dan diskriminatif terhadap kelompok keyakinan yang
berbeda. Aktivis gerakan ini memandang Pancasila hanyalah norma umum, penjabaran dan
pelaksanaannya tergantung masyarakat. Bahkan Pancasila itu ibarat ember kosong. Karena itu,
Muslim tidak perlu menolak Pancasila. Mengapa? Karena masyarakat menentukan isi
embernya. Apalagi Pancasila yang asli dan sejati itu untuk sebagian guru adalah Pancasila versi
Piagam Jakarta (bukan Pancasila versi Rezim Orde Lama, bukan versi Orde Baru, dan bukan
versi era Reformasi). Kepada Pancasila versi Piagam Jakarta inilah para pemimpin nasional
tahun 1945 telah bersepakat. Dan Pancasila versi Piagam Jakarta mewajibkan pelaksanaan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka mengamalkan Pancasila yang benar bagi
Muslim adalah mengamalkan syariat Islam. Muslim Pancasilais sejati adalah pengamal syariat
Islam. Akibat dari logika seperti ini, sebagian umat Islam sekarang memandang bahwa
menegakkan dan mengamalkan syariat Islam pada hakikatnya sejalan dengan Pancasila meski
non Muslim dan sebagian Muslim merasakannya sebagai intoleran dan diskriminatif terhadap
kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan dan agama. Penganut pandangan Pancasila
ibarat ember kosong dan Pancasila versi Piagam abai kalau Pancasila telah dijabarkan melalui
UUD 1945 dan telah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang, peraturan
pemerintah, dan regulasi di bawahnya.

Dalam situasi ini, idealnya pemerintah melakukan gerakan penerangan dan sosialisasi
Pancasila dan UUD 1945 (satu paket) secara terang, masif, dan sistematis untuk menegaskan
bahwa Indonesia menjamin kebebasan berkeyakinan dan persamaan sesama warga negara apa
pun keyakinannya. Setelah pembubaran BP7 (Badan Pusat Pembinaan Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila), sosialisasi nilai-nilai kebangsaan praktis hanya mengandalkan kepada
Pendidikan Kewarganegaraan Negara (PKN) dan kegiatan Pramuka di lembaga pendidikan
formal, padahal pemerintah masih harus meredesain PKN dan Pramuka kalau bertujuan untuk

116

meng-counter intoleransi, diskriminasi, dan ekstremisme kekerasan. Alih-alih serius
meredesain pendidikan kebangsaan –meski sekarang sudah ada Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP), pemerintah terutama pemerintah daerah justru bersikap akomodatif terhadap
tuntutan kelompok berpaham Islam yang intoleran dan diskriminatif, misalnya, dengan
mendukung regulasi-regulasi tentang pakaian muslim, keharusan madrasah diniyah, tahfidz,
dan lain-lain.

Sejak Reformasi 1998, tidak ada sosialisasi kesesuaian Pancasila & UUD 1945 dengan
Islam dan kesesuaian Islam dengan Pancasila dan UUD 1945. Padahal untuk lingkungan
seperti Garut yang Islamis, penegasan bahwa Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan Islam
seperti yang dikemukakan Kiayi Achmad Shiddieq, Ketua Syuriah NU pada tahun 1985, dan
deklarasi Manifesto Muhammadiyah tentang Pancasila perlu disebarluaskan kepada
masyarakat supaya penerimaan masyarakat terhadap Pancasila menguat dan ikut membentuk
masyarakat toleran dan non-diskriminatif.

Bacaan Lanjut

Buku, Jurnal, dan Dokumen
Badan Pusat Statistik (BPS) Garut, 2014, hal. 155.

Ciciek, Farhah. “Kaum Muda dan Regenerasi Gerakan Fundamentalis di Indonesia: Studi
tentang Unit Kerohanian Islam di SMU Negeri.” Laporan Penelitian, Jakarta: Rahima
Institute, 2008.

Hasbullah, Moeflich. “Gerakan Syari’at Islam di Garut: Demokrasi Meluas, Syari’at
Menyempit.” KHAZANAH, Jurnal Ilmu Agama Islam Pascasarjana Sunan Gunung Jati,
Vol. 3 No.10 (Juli-Desember2006).

LaKIP http://www.detiknews.com/read/2011/04/28/205903/1628139/159/ini- dia-hasil-
survei-lakip-yang-menghebohkan-itu?nd991107159, 2011. Diakses pada tanggal 3 Juli
2013.

Maarif Institute. Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 daerah (Pandeglang,
Cianjur, Yogyakarta, dan Solo). Laporan Penelitian, Jakarta: Maarif Insititute, 2001.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Diseminasi
Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Telaah Kebijakan dan Politik Produksi Bahan
Ajar PAI.” Laporan Hasil Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. “Sikap Sosial-Keagamaan Guru
Agama Pada Sekolah Umum di Jawa.” Laporan Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta,
2008.

Shihab, Muhammad Rizieq. “Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di
Indonesia,” (Tesis Master, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur:
2012).

Wahid Foundation. Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis Rohani Islam Sekolah-
Sekolah Negeri. Laporan Hasil Penelitian, Jakarta: Wahid Foundation, 2016.

Wawancara
Ade Suryadi, Guru Ushul Fikih MA Darul Arqom Garut, Kamis, 13 Oktober 2016.

117

Asep Ridwan, Guru PAI SMAN I Garut, Senin 10 Oktober 2016
Asep Saiful Bahri, Guru PAI SMPN 2 Garut, Sabtu, 8 Oktober, 2016.
Ate Sopian, Guru Akidah, Akhlaq & Fikih MTs Syarikat Islam Garut, Senin 10 Oktober 2016.
Cecep Firmansyah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Garut, Selasa, 11

Oktober 2016.
Enjang Hasan, Guru Akidah, MAN 1 Garut, Senin 10 Oktober 2016
Fenti Inayati, Guru PAI SMPN 2 Tarogong Garut, Sabtu 8 Oktober 2016.
Idham Kholid, Sekretaris GP Ansor Garut, 6 Januari 2016.
Iwan Jalaluddin, Guru Ketarjihan (ISMUBA) SMP Muhammadiyah, Senin, 10 Oktober 2016.
Jaja Muhtar Gojali, Guru Akidah Akhlaq MA Pesantren Persis Tarogong Garut, Selasa, 11

Oktober 2016.
Lailawati, Guru Fikih MTs 13 Garut, Selasa, 10 Oktober 2016.
Lina Herlina, Guru Fikih MTsN Garut, Selasa, 10 Oktober 2016.
Rahmat Rohendi, Guru SMK Pasundan 2 Garut, Senin 10 Oktober 2016.
Ridwan Wahyudi, Guru PAI SMAN 1 Garut, 8 Oktober 2016.
Rustandi, Guru PAI SMP Gilang Kencana Garut, Selasa 11 Oktober 2019.
Syafruddin, Guru Akidah, Akhlaq & Fikih MTs Al-Maghfurah, Senin 10 Oktober 2016.
Situs Internet
https://hizbut-tahrir.or.id/2015/04/28/puluhan-ulama-asatidz-garut-menghadiri-multaqo-

ulama-hti-kabupaten-garut/
https://www.kiblat.net/2014/11/30/tokoh-nu-garut-syiah-memecah-belah-ormas-islam/
http://pwansorjabar.org/berani-hina-ulama-dan-rongrong-nkri-bersiaplah-dengan-pasukan-

berani-mati-pesantren-fauzan-garut-ini-

118

Mendidik Siswa Jadi Islami(s)?
Studi Tentang Persepsi Keagamaan Guru Pendidikan
Agama Islam di Ciamis

• Endi Aulia Garadian

Pendahuluan

Sabtu 12 Mei 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, dua orang pemudi ditangkap di dekat Mako
Brimob Kelapa Dua Depok. Kejadian ini berlangsung tidak jauh dari kasus terorisme yang
terjadi di dalam rumah tahanan Mako Brimob. Mereka ditangkap karena diduga akan
melakukan aksi penusukan terhadap polisi yang tengah berjaga dekat situ dengan sebilah
gunting. Setelah dilakukan pemeriksaan, Siti Nur Azizah, salah satu pemudi yang ditangkap,
terindikasi telah bergabung dengan salah satu sel jaringan teroris ISIS. Ia merupakan seorang
mahasiswi asal Ciamis dan bahkan sempat bergabung sebagai anggota NII pada tahun 2016.
Menurut penuturan orang tua, warga desa dan kepala desa di Ciamis, Siti merupakan anak yang
cerdas, namun pendiam. Namun, banyak yang terheran-heran mengapa ia bisa bergabung
dengan kelompok terorisme, padahal ia mengenyam pendidikan dasar dan menengah di
sekolah umum di Ciamis, SMP dan SMK secara berturut-turut.338 Artinya, di masa-masa awal
pertumbuhannya, ia sedikit banyak mengenal Islam dari guru Pendidikan Agama Islam
(selanjutnya disebut PAI) di sekolahnya.339

Tulisan ini membahas bagaimana sebetulnya mata pelajaran PAI diajarkan oleh para guru
di sekolah, lebih spesifik di ruang kelas. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk memotret dan
menggali lebih jauh alam pikir guru PAI dalam memaknai beberapa konsep seperti; tujuan
pengajaran PAI di kelas, toleransi internal dan eksternal, islamisme, jihad, dan kesetaraan
gender. Lebih jauh, penelitian ini juga mengeksplorasi lebih jauh beberapa pertanyaan seperti:
sudahkah pengajaran PAI di sekolah memberikan pemahaman kepada para siswa tentang
kehidupan beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara; apakah pengajaran PAI sudah
berhasil meleburkan cita-cita negara dengan ajaran agama Islam itu sendiri; dan bagaimana
sebetulnya guru agama menerangkan tujuan-tujuan mulia PAI kepada para siswa.

338 Kisah lebih detail mengenai Siti Nur Azizah dapat dibaca di tautan-tautan berikut:

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/13/p8nuof318-mengenal-terduga-teroris-siska-versi-

warga; https://news.detik.com/jawabarat/4018827/ayah-tak-akan-akui-sna-anak-bila-terbukti-ikut-teroris;

https://www.harapanrakyat.com/2018/05/pemdes-indragiri-ciamis-kaget-warganya-dituding-teroris-dan-

ditangkap-di-dekat-mako-brimob/, diakses pada 14 Mei 2018, 09:30 WIB.
339 A. F. A. Hamid, “ISIS in Southeast Asia: Internalized Wahhabism is Major Factor,” Perspective:

Researchers at ISEAS – Yusof Ishak Institute Share Their Understanding of Current Events, 2016(24) (2011): h.

1–11.

119

Mengapa Ciamis?

Ada sejumlah alasan mengapa pandangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Ciamis
penting dikaji dalam penelitian ini? Alasan pertama, dilihat dari komposisi penduduknya,
hampir seluruh masyarakat Ciamis merupakan pemeluk agama Islam. Dari jumlah total
masyarakat Ciamis, yang lebih dari 1,5 juta penduduk, nyaris 98% penduduknya Muslim.
Sementara 2% sisanya menganut agama lain yang diakui oleh negara: Katolik, Buddha,
Kristen, Hindu, Konghucu, secara berurutan. Porsi mayoritas yang sangat timpang dengan
minoritas berdampak pada kuatnya identitas keagamaan (religious identity) di Ciamis. Hal ini
menjadi faktor penting untuk membuktikan bahwa ada korelasi signifikan antara identitas
keagamaan yang kuat dengan cara pandang guru-guru agama di Ciamis.

Kedua, aktivitas pengajaran PAI di Ciamis bisa ditemukan secara mudah di lembaga
pendidikan formal apalagi non-formal. Ditambah, di level pendidikan agama yang non-formal
Ciamis pun juga mewajibkan siswanya untuk mendapatkan pelajaran agama di Madrasah
Diniyah Takmiliyah (DMT)––sebuah sekolah non-formal dimana para siswa mendapatkan
pelajaran agama seusai pulang sekolah formal––lewat Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diniyah. Selain itu, bila dibandingkan dengan
wilayah-wilayah lain di Jawa Barat, Ciamis merupakan kabupaten yang memiliki jumlah
sekolah keagamaan Islam terbanyak. Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten
Ciamis, ada 800 lebih madrasah yang bisa ditemukan di Ciamis, itu pun belum termasuk jumlah
pesantren yang ada.

Ketiga, adanya penguatan aktivitas islamisme di Ciamis selama satu dekade ke belakang,
terutama pasca gerakan Aksi Bela Islam 411 dan 212 tahun 2016. Gerakan tersebut dianggap
telah mengilhami sebagian masyarakat Ciamis untuk turut berpartisipasi aktif dalam aktivitas-
aktivitas politik. Bahkan, pada Aksi Bela Islam 212, 2 Desember 2016, KH. Nonop Hanafi
turut menyerukan semangat 212 dengan mendorong masyarakat secara umum, terutama para
santri binaan pondok pesantrennya, untuk melakukan “Long March Ciamis”, berjalan kaki dari
Ciamis sampai Jakarta karena adanya pelarangan bus masuk Jakarta kala itu. Bahkan, saat
Indonesia dihebohkan oleh persoalan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang
dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menpolhukam), HTI
Kabupaten Ciamis menjadi salah satu yang paling vokal dalam menolak tindakan sang
Menteri.340

Keempat, meskipun bukan menjadi alasan yang signifikan, wilayah Ciamis sempat menjadi
daerah yang masuk dalam lini masa sejarah Negara Islam Indonesia (NII) atau yang juga
dikenal sebagai Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pada 7 Agustus 1949, sejarah
mencatat bahwa Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan NII di Gunung Sawal,
Ciamis. Gerakan mereka bergerilya dari gunung ke gunung, sehingga banyak gunung-gunung
di Jawa Barat menjadi tempat persembunyian kelompok NII. Bahkan, ketika Kartosuwiryo
ditangkap dan para pengikutnya buyar tak tahu arah, sisa-sisa NII masih bisa ditemukan di
gunung-gunung di Jawa Barat, termasuk salah satunya di Gunung Sawal Ciamis. Hal ini
penting supaya pemilihan lokasi dalam penelitian ini tidak ahistoris.

340 Lihat: https://katadata.co.id/berita/2017/07/19/dibubarkan-tanpa-peringatan-hti-akan-gugat-ke-ptun,
diakses pada 13 Mei 2018.

120

Pendidikan Agama Islam, Quo Vadis?

Dua dari tujuan bangsa Indonesia sangat berkaitan erat dengan persatuan bangsa. Pertama
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan kedua ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Tujuan tersebut dapat terlaksana dengan dukungan dari terselenggaranya pendidikan
yang baik di sekolah, tidak terkecuali dukungan dari pengajaran PAI yang baik pula. Tidak
terkecuali dukungan dari guru pendidikan agama Islam. Dengan begitu, komponen-komponen
ilmu PAI yang dapat memberikan imajinasi pada realitas kehidupan di masyarakat akhirnya
dapat muncul dari aktivitas pembelajaran PAI. Persoalannya, apakah para guru tersebut dapat
mengejawantahkan tujuan negara Indonesia di dalam pembelajaran PAI di kelas? Mau dibawa
ke mana sebetulnya Pendidikan Agama Islam ini? Bagaimana guru memahami tujuan PAI di
sekolah?

Di Ciamis, tampak tidak seluruh guru agama mempunyai visi-misi mengajar yang sejalan
dengan tujuan-tujuan negara. Bahkan ada guru yang mengatakan bahwa PAI itu justru
bertujuan untuk mengubah cara pandang pikir anak-anak yang masih berorientasi pada
kesenangan belaka menjadi berorientasi ke arah pemupukan kesalehan individu pelajar.341 Para
siswa kurang diperkenalkan dengan konsep-konsep kebangsaan, kebebasan, persamaan,
keadilan, persatuan dan toleransi dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Bahkan, tidak
sedikit guru agama yang mencoba mempertentangkan agama Islam dengan landasan-landasan
bernegara Republik Indonesia seperti Pancasila dan UUD 1945.342

Selain itu, para guru masih percaya bahwa pengajaran PAI di kelas dalam membentuk para
siswa yang mandiri dalam membuat keputusan sudah dilakukan secara maksimal. PAI seolah-
olah menjadi sarana bagi guru untuk menanamkan kompas moral keagamaan semata,
cenderung mengabaikan bahwa pengajaran PAI seharusnya dapat memberikan siswa cara
pandang untuk meletakkan agama sebagai pedoman hidup bernegara dan berkehidupan secara
inklusif. Memang tidak ada yang keliru dengan hal tersebut, namun apa yang dilakukan oleh
guru seolah mengecilkan peran PAI yang besar. PAI hanya diletakkan sebagai juru selamat di
tengah-tengah gelombang modernisme yang begitu deras.

Pada zaman modernisme dan globalisasi ini hal yang baik dan buruk sudah sulit untuk dibedakan.
Dengan PAI, harapannya, anak dapat membedakan baik-buruk yang ada di hadapannya. Nah di situ
kan intinya PAI, bagaimana menanamkan nilai-nilai agama pada anak. Karena, di situasi yang
seperti ini justru anak jadi bisa memilah dan memilih perbuatan yang semestinya dan tidak
semestinya justru dari modal pengetahuan PAI itu.343

Kepiawaian membaca dan menghafal al-Quran lebih diutamakan oleh para guru PAI karena
dianggap dapat menumbuhkan akhlak yang sempurna bagi para siswa.344 Penguasaan makna-
makna dalam ayat al-Quran, yang dirasa lebih bermanfaat dalam pembentukan karakter anak
yang taat sebagai warga negara, justru kurang begitu ditekankan oleh guru. Namun, di tengah
sebagian besar pandangan guru agama yang meletakkan tujuan PAI sebagai pembentukan yang

341 Wawancara dengan Abdussalam, Guru Fikih, SMA Terpadu Ibnu Siena, Kabupaten Ciamis, 3 Oktober
2016.

342 Wawancara dengan Tatang, Guru PAI, SMPN 4 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 13 Oktober 2016.
343 Wawancara dengan Yayang Ridwan, Guru Fikih, MTSN Cijeungjing Ciamis, Kabupaten Ciamis, 15
Oktober 2016.
344 Wawancara dengan Lies Nuraeni, Guru PAI, SMAN 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 9 Oktober 2016.

121

sifatnya akhlak dan kesalehan pribadi seperti itu, masih ada beberapa guru PAI yang punya
anggapan bahwa tujuan PAI pun sudah seharusnya dapat membentuk anak-anak menjadi
masyarakat warga negara yang baik. Nur Asiah misalnya, ia menuturkan bahwa anak-anak itu
harus menjadi warga masyarakat yang baik, di samping rajin beribadah.345 Lebih jauh, bagi
Kholil, anak-anak waktu pelajaran PAI itu memang diajarkan tentang kewajibannya sebagai
warga negara yang baik.346

Waktu pengajaran PAI yang sebentar juga menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa guru
agama di Ciamis yang progresif, terutama guru PAI di sekolah umum. Hal ini mengakibatkan
guru agama, terutama di sekolah umum, terbentur dengan pilihan-pilihan apakah harus
mengajarkan PAI secara ideal, atau membawa PAI ke pengajaran yang sifatnya lebih normatif.
Akhirnya, guru agama harus berkompromi dan lebih menekankan pengajaran PAI kepada hal-
hal yang sifatnya mengarah pada kesalehan individu. Adapun pengajaran agama yang sifatnya
lebih komprehensif umumnya dilakukan oleh guru di luar jam belajar sekolah, bisa dari
ekstrakurikuler maupun kelompok keagamaan di luar sekolah.347

Tulisan ini menemukan bahwa guru agama di Ciamis belum dapat memahami sepenuhnya
bahwa PAI sudah seharusnya dipahami sebagai katalisator dalam menanamkan tujuan negara
pada anak-anak Indonesia. Para guru masih melihat PAI sebagai mata pelajaran yang semata-
mata membentuk akhlak dan kesalehan pribadi. Padahal, tugas pembentukan sikap
kenegarawanan pada anak perlu juga ditanamkan lewat PAI, tidak hanya mata pelajaran
kewarganegaraan. Hal ini pun terlihat di dalam matriks (dapat ditemukan di bagian lampiran),
dimana hanya ada dua dari tiga belas (2/13) orang responden yang positif bahwa PAI harus
diletakkan ke dalam konteks yang lebih besar sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan
kehidupan keagamaan yang ada.

Soal Khilafiah-Furu’iyah

Perbedaan furu’iyah merupakan suatu hal yang tak dapat terhindarkan dalam tubuh umat
Islam. Jumlah rakaat pada Shalat Tarawih, misalnya, juga menjadi salah satu praktik ibadah
yang menimbulkan perbedaan di antara umat Muslim. Meskipun demikian, guru-guru agama
di Ciamis tampaknya menyikapi perbedaan yang ada secara sewajarnya. Di ruang kelas,
mereka merespons secara dewasa persoalan-persoalan khilafiah-furu’iyah dengan tujuan
memberikan teladan kepada para siswa tentang bagaimana menerima perbedaan yang ada
dalam agama Islam. Penelitian ini menemukan bahwa hampir semua guru (11/13) selalu
menampakkan dirinya sebagai penengah bila bahasan-bahasan yang sedang dibahas
bersinggungan dengan persoalan-persoalan furu’iyah. Seorang guru harus bijak dalam
mengajarkan praktik-praktik agama yang ada di masyarakat tanpa harus memberikan
pandangan yang berat sebelah.348

Saling menghormati di tengah-tengah perbedaan khilafiah-furui’yah menjadi sesuatu yang
harus dikedepankan dalam diskusi di ruang-ruang kelas. Hal ini diyakini menjadi kunci dalam

345 Wawancara dengan Nur Asiah, Guru Fikih, SMP Terpadu Al-Hasan, Kabupaten Ciamis. 5 Oktober 2016.
346 Wawancara dengan Kholil, Guru Fikih MAN 2 Ciamis, 11 Oktober 2016.
347 Wawancara dengan Dading Faridi, Guru PAI, SMAN 2 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 5 Oktober 2016.
348 Wawancara dengan Dede Kusyadi, Guru PAI, SMPN 5 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 7 Oktober 2016.

122

memberikan keterbukaan dalam memandang perbedaan yang ada. Setiap praktik-praktik ritual
keagamaan, selagi itu masih bisa ditemukan dalil-dalilnya, patut dihormati dan sikap seperti
ini harus diajarkan kepada anak didik: “Kalo saya sebagai guru PAI menjelaskan itu ke anak,
itu diberi pemahaman bahwa jangan sampai, ya intinya harus dihormati lah. Karena mau
bagaimanapun masing-masing punya sumber. Atau alasan ilmu yang bisa
dipertanggungjawabkan. Jangan cepat-cepat menyalahkan praktik ibadah seseorang.”349

Selain harus saling menghormati, perbedaan tidak seharusnya dilihat sebagai unsur yang
memecah belah. Perbedaan sudah sebaiknya diletakkan di dalam konteks keanekaragaman
yang memperkaya warna Islam di Indonesia. Meskipun hidup dan besar dalam lingkungan
keagamaan yang homogen, tidak berarti secara kontan menegasikan praktik-praktik
keagamaan yang berbeda. Khilafiah-Furui’yah merupakan persoalan yang sifat hukumnya
adalah sunah dan akan lebih baik bila menyesuaikan dengan praktik-praktik yang umum
dilakukan masyarakat sekitar.350

Memang, sebagaimana diutarakan oleh Hefner (2000), Indonesia dikenal sebagai negara
yang memiliki kehidupan Islam berkeadaban (civil Islam).351 Hal ini salah satunya ditandai
dengan kehidupan masyarakat yang saling toleran dan tenggang rasa satu sama lain, sekalipun
organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dimiliki oleh komunitas Muslim seperti
Muhammadiyah, NU, Persis dan lain sebagainya tumbuh subur. Perbedaan tidak seharusnya
melulu dilihat sebagai kekurangan. Justru sebaliknya, perbedaan sebaiknya bisa menjadi
entitas yang dapat menghadirkan rasa saling menghargai.352

Banyak guru agama yang sepakat bahwa perbedaan yang terjadi dalam ritual keagamaan di
agama Islam sudah seharusnya dibaca sebagai sebuah upaya ijtihad para alim ulama. Sehingga,
perbedaan tersebut dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya win-win solution. Tidak ada yang
kalah ataupun dalam perbedaan tersebut. Sebab, yang mendekati kebenaran mendapat satu
pahala, sementara yang benar mendapatkan dua pahala.353 Masih terkait ijtihad ulama, seorang
guru di SMP negeri memberikan contoh hadis yang ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para
ulama. Hadisnya mengatakan bahwa bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan bukan
muhrim akan membatalkan wudu. Di sini ada ruang dialog soal sentuhan kulit bagian mana
yang dapat membatalkan wudu. Sang guru berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kulit
adalah bukan kulit luar.354

Guru agama dituntut menghadirkan kearifannya di ruang kelas dalam menyikapi perbedaan
khilafiah yang ada. Untuk menanamkan sikap yang adil dalam menghargai perbedaan yang
ada, maka sudah sepatutnya guru agama wajib menghadirkannya di ruang kelas agar para siswa
mulai mengenal perbedaan. Sebab, bagaimanapun, kekayaan pandangan mazhab (Hanafi,
Malik, Syafi’i, Hambali) merupakan salah satu kekayaan yang patut dirayakan. Setelah semua

349 Wawancara dengan Yayang Ridwan, Guru Fikih, MTSN Cijeungjing Ciamis, Kabupaten Ciamis, 15
Oktober 2016.

350 Wawancara dengan Lilis Sholihah Nuraini, Guru Fikih, SMA Terpadu Ar-Risalah Ciamis, Kabupaten
Ciamis, 11 Oktober 2016.

351 R. W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia (Princeton, NJ; Oxford: Princeton
University Press, 2000).

352 Wawancara dengan Nur Asiah, Guru Fikih, SMP Terpadu Al-Hasan, Kabupaten Ciamis. 5 Oktober 2016.
353 Wawancara dengan Iis Khoeriyah, Guru Fikih, MAS Persatuan Islam (Persis) 109 Kujang, Kabupaten
Ciamis, 6 Oktober 2016.
354 Wawancara dengan Dede Kusyadi, Guru PAI, SMPN 5 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 7 Oktober 2016.

123

dihadirkan, tugas guru adalah membimbing para siswa agar bisa menentukan pilihannya
sendiri.355 Dalam kasus Lies Nuraeni, misalnya, agar para murid dapat maksimal memahami
perbedaan mazhab yang ada, mereka diperbolehkan melakukan penelusuran lewat Google saat
ada di ruang kelas. Hal ini dilakukan untuk merangsang siswa untuk mencari ilmu selain dari
luar buku teks dan mengarahkan para siswa tentang mana bacaan yang baik dan buruk tentang
Islam di Internet.356

Meskipun secara umum persoalan khilafiah-furui’yyah sudah bisa dikatakan tuntas di
kalangan guru agama, tetapi bukan berarti tidak ada guru agama yang kurang responsif dalam
menghadirkan perbedaan. Masih ada guru agama yang cenderung mengarahkan anak-anak
didiknya untuk melakukan praktik ibadah yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Dedeh
Rosidah, misalnya, mendorong siswanya untuk mempraktikkan kunut meskipun beberapa
kelompok tidak mewajibkannya. Dia menuturkan lebih jauh: “Iya anak di kelas banyak yang
tanya. Bu, kunut itu wajib atau tidak ya Bu? Atuh saya bilang saja sunah. Tapi kalo kunutnya
dilaksanakan itu salatnya nilainya masih 90%, kalo pakai kunut baru sampai 100%. Tapi kalo
mau gak pakai ya silakan, tapi ya baiknya mah kunut.”357

Tentu, anomali di atas seperti kasus Dedeh Rosidah masih bisa ditemukan di tengah-tengah
masyarakat. Apalagi, di tengah derasnya arus Wahhabisasi dan ekspansi ideologi Arab Saudi
di Indonesia yang tengah terjadi beberapa dekade belakangan ini,358 ada kecenderungan
pengajaran agama di sekolah-sekolah––umumnya sekolah agama seperti madrasah dan
pesantren, dan dapat ditemukan juga di sekolah umum––menjadi lebih eksklusif dan cenderung
alergi terhadap perbedaan dan praktik-praktik lokal.359 Juga tidak dapat dipungkiri bahwa ada
kecenderungan dimana pandangan-pandangan ISIS nyatanya berkesesuaian dengan ajaran
Salafi-Wahhabi,360 sehingga berdampak pada penerimaan ISIS yang menjadi lebih mudah di
beberapa kalangan Salafi di Indonesia. Namun, sekalipun ada praktik kecil pengajaran yang
cenderung eksklusif, sebagian besar guru agama di Ciamis sudah dewasa dalam menyikapi
perbedaan khilafiah-furu’iyah yang ada dalam tubuh umat Islam.

Dilihat Sebagai yang Liyan: Syiah dan Ahmadiyah

Meskipun sikap dan persepsi guru Pendidikan Agama Islam di Ciamis bernada positif
terhadap perbedaan khilafiah-furu’iyah, namun tampaknya dalam beberapa hal yang terkait
dengan toleransi internal seperti mentoleransi keberadaan Syiah, dan Ahmadiyah para guru
masih memiliki persepsi yang negatif. Pandangan para guru agama di Ciamis tentang

355 Wawancara dengan Iwan Setiawan, I., Guru PAI, SMAS Plus Informatika Ciamis, Kabupaten Ciamis, 12
Oktober 2016.

356 Wawancara dengan Lies Nuraeni, Guru PAI, SMAN 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 9 Oktober 2016.
357 Wawancara dengan Dedeh Rosidah, Guru PAI, SMPN 6 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 11 Oktober 2016.
358 N. Hasan, “The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development,”
Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 27(1) (2007): h. 83–94.
359 N. Hasan, “The Salafi Madrasas of Indonesia” dalam F. A. Noor, Y. Sikand, dan M. van Bruinessen, ed.,
The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages (Amsterdam: Amsterdam University Press,
2008), h. 247-274; dan D, Wahid, “Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary
Indonesia,” (Ph.D. Dissertation Utrecht Universiteit, Utrecht, 2014).
360 A. F. A. Hamid, “ISIS in Southeast Asia: Internalized Wahhabism is Major Factor” Perspective:
Researchers at ISEAS – Yusof Ishak Institute Share Their Understanding of Current Events, 2016(24) (2016): h.
1–11.

124

kelompok tersebut umumnya masih berada di titik yang paling ekstrem: sesat, kafir, ataupun
di luar Islam. Bahkan, mereka tampaknya memiliki kecenderungan lebih keras terhadap Syiah
dan Ahmadiyah ketimbang komunitas non-Muslim. Ketiga kelompok tersebut masih dianggap
sebagai kelompok yang “liyan” dan dijustifikasi sebagai kelompok yang bukan Islam.

Syiah
Pertama soal Syiah. Guru agama dalam penelitian ini terbelah pandangannya ketika ditanya

tentang Syiah. Beberapa guru agama, di satu sisi, berpandangan bahwa Syiah bukanlah Islam
sama sekali. Sementara di sisi yang lain, beberapa guru agama yang beranggapan bahwa Syiah
sebetulnya Islam, hanya saja ada beberapa ajarannya yang radikal.

Mengenai kutub pertama, yang mengatakan bahwa Syiah bukanlah kelompok yang ada
dalam barisan kelompok Islam lainnya, argumentasi guru berpusat pada kitab dan syahadat
yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Bagi mereka yang berada pada posisi ini,
Syiah sudah sebaiknya dijauhkan. Salah seorang guru agama beranggapan bahwa Syiah
memang kelihatan seperti Islam namun pada realitasnya bukan. Oleh Sebab itu, lanjutnya,
sudah seharusnya Syiah itu ditolak keberadaannya. Rosidah mengatakan: “Saya kalo soal Syiah
sikap saya jelas menolak sebab mereka betul-betul di luar Islam. Sudah menyimpang dan
tersesat. Bukan Islam. Mereka seperti Islam tapi padahal bukan.”361

Pandangan lainnya yang mengemuka dari guru agama yakni Syiah merupakan sebuah
kelompok Islam yang dibentuk oleh oknum-oknum untuk menghancurkan Islam dari dalam.
Pandangan seperti ini misalnya diwakilkan oleh Iis Khoeriyah yang mengatakan bahwa Syiah
sebetulnya merupakan orang-orang Islam yang direkrut oleh beberapa oknum asing.362

Masih di kutub yang pertama, ketika para guru dalam penelitian ini penulis pancing dengan
pertanyaan “apakah negara Islam Iran bisa menjadi pemimpin-pemimpin negara Islam
lainnya?”, seketika respons mereka menjadi sangat jelas soal Syiah. Mereka tidak setuju jika
Iran disebut-sebut sebagai negara Islam. Sebab, selain dianggap memiliki syahadat dan kitab
yang berbeda, orang-orang Syiah pun dinilai memiliki tradisi ibadah haji yang berbeda dengan
umat Islam pada umumnya.363

Kemudian, di kutub yang kedua, Syiah masih masuk ke dalam barisan kelompok Islam,
bahwa pada umumnya mengatakan ada dua konsep yang membuat Syiah tergolong sebagai
kelompok yang ekstrem. Konsep pertama yang tidak dapat diterima oleh para guru agama dari
Syiah adalah permasalahan nikah mut’ah yang masih dilakukan oleh sebagian kelompok dalam
Sekte Syiah. Sementara itu, konsep kedua yang tidak dapat diterima adalah soal pengkafiran
tiga khulafaurrasyidin, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan hanya menganggap Ali sebagai
khalifah yang sah.364 Sosoknya yang juga merupakan ahlul-bait sudah sepantasnya menjadi
penerus dari tampuk kepemimpinan sang Nabi. Pandangan seperti ini misalkan mengemuka
dari wawancara peneliti dengan Dedeh Rosidah: “Kalo Syiah mah masih Islam, cuma salahnya

361 Wawancara dengan Dedeh Rosidah, Guru PAI, SMPN 6 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 11 Oktober 2016.
362 Wawancara dengan Iis Khoeriyah, Guru Fikih, MAS Persatuan Islam (Persis) 109 Kujang, Kabupaten
Ciamis, 6 Oktober 2016.
363 Wawancara dengan Abdussalam, Guru Fikih, SMA Terpadu Ibnu Siena, Kabupaten Ciamis, 3 Oktober
2016.
364 Wawancara dengan Kholil, Guru Fikih MAN 2 Ciamis, 11 Oktober 2016.

125

mengkafirkan sahabat Umar, Utsman, Abu Bakar. Menganggap Ali saja sebagai khalifah. Itu
saja salahnya mah menurut saya.”365

Secara umum, dari 13 responden yang diwawancara dalam penelitian ini mengenai Syiah,
bandul dalam pendulum mengenai ini masih cenderung ke kutub yang tidak melihat Syiah
sebagai kelompok yang berbeda dari Islam kebanyakan yang ada di Indonesia. Mereka dilihat
sebagai yang “liyan” karena dianggap memiliki perbedaan dalam ranah akidah yang dirasa
cukup signifikan oleh sebagian besar guru agama di Ciamis.

Ahmadiyah
Kedua soal Ahmadiyah. Mirip dengan Syiah, argumentasi yang hampir serupa pun

dilontarkan oleh guru agama terkait Ahmadiyah. Bagi mereka penyimpangan yang dilakukan
oleh kelompok Ahmadiyah menjadi alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Ahmadiyah
bukan Islam. Adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad menjadi klaim sebagian umat Islam,
tak terkecuali guru-guru agama di Ciamis, untuk mencap Ahmadiyah sebagai yang “liyan”.
Misalnya seperti yang dikatakan oleh Lies Nuraeni: “Ahmadiyah Qadian itu bukan Islam. Dan
anak-anak juga sudah tahu waktu di kelas. Keyakinannya beda, nabinya saja beda. Jadi
Ahmadiyah itu mah bukan Islam. Ajaran salah itu mah.”366

Meskipun Ahmadiyah tetap melakukan praktik salat dan ibadah-ibadah lainnya
sebagaimana yang dijalankan oleh umat Islam kebanyakan, tetap saja Ahmadiyah dianggap
sebagai aliran yang tidak “lurus”. Alih-alih dihargai keberadaannya, Ahmadiyah justru dilabeli
sebagai kelompok yang menyimpang. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh salah
seorang guru, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini: “Kalo Ahmadiyah itu mah beda aliran.
Dari agama Islam mah alirannya tok lurus. Kalo ini mah ada penyimpangan. Gitu. Kata Islam,
Ahmadiyah ya gak benar,”.367

Pun ada yang secara frontal mengategorisasikan Ahmadiyah sebagai yang “liyan”, namun
tetap ada guru agama yang tidak serta-merta mencap Ahmadiyah itu sesat. Ahmadiyah hanya
dikatakan sebagai yang “berbeda”, terlepas dari konotasi ganda yang bisa diperdebatkan lebih
jauh, dengan mengacu pada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Islam akan terbagi-bagi ke
banyak golongan.368

Semua guru, baik eksplisit maupun implisit, mengatakan Ahmadiyah merupakan kelompok
yang bukan Islam. Alasan yang sering mencuat yang dijadikan legitimasi untuk mengatakan
Ahmadiyah bukanlah Islam adalah soal kemunculan nabi lain selain Nabi Muhammad. Nabi
yang diyakini sebagai nabi penutup akhir zaman.

Muslim dan Non-Muslim: Dari Bermasyarakat Hingga Memilih Pemimpin

Tingkat toleransi guru agama terhadap non-muslim sangat tergantung pada pengalaman
hidup mereka. Semakin kaya pengalamannya maka semakin terbukalah pandangannya tentang

365 Wawancara dengan Dedeh Rosidah, Guru PAI, SMPN 6 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 11 Oktober 2016.
366 Wawancara dengan Lies Nuraeni, Guru PAI, SMAN 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 9 Oktober 2016.
367 Wawancara dengan Dedeh Rosidah, Guru PAI, SMPN 6 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 11 Oktober 2016.
368 Wawancara dengan Iwan Setiawan, I., Guru PAI, SMAS Plus Informatika Ciamis, Kabupaten Ciamis, 12
Oktober 2016.

126

non-muslim. Bagi guru yang dari lahir sampai sekarang domisilinya tidak pernah jauh dari
komunitas Muslim, umumnya akan mempunyai pandangan yang cenderung mendiskreditkan
non-muslim. Mereka yang dari lahir sampai tuanya di Ciamis selalu berupaya melakukan
upaya Islamisasi di kelas. Hal ini misalnya dapat dijumpai dari pengalaman Lies Nuraeni
dimana ia pernah mengajak muridnya yang non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam.
Alasannya, siswa tersebut pandai baca Quran dan memiliki beberapa hafalan ayat Quran
meskipun ia bukan seorang Muslim.369 Pengalaman serupa juga dapat ditemukan pada
pengalaman Dedeg Rosidah ketika sedang melakukan kegiatan belajar-mengajar di kelas,
dimana ia berupaya mengonversi siswa-siswa non-muslim yang ada di sekolah menjadi muslim
ketika seorang pelajar non-Muslim turut ikut di ruang kelas untuk mendengarkan pembelajaran
PAI. Dia melanjutkan: “Kamu ini kritis dan pintar, kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang
Islam nanti membingungkan teman-teman lain. Kalo kamu sudah keluar agama kamu, baru ibu
kasih tahu ke kamu jawabannya.”370

Pun demikian, secara umum, semua responden sepakat bahwa hubungan muslim dan non-
muslim tidak dilarang selama itu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan
yang bersifat muamalah. Dalam konteks sosial, para guru berdalih bahwa umat Muslim dalam
Quran diperbolehkan berhubungan dengan non-muslim. Pengalaman nabi yang pernah
melakukan aktivitas jual-beli dengan Yahudi pun turut dijadikan alasan ketika Abdussalam
berargumen soal ini.371

Akan tetapi, para guru berpendapat bahwa tidak dalam semua hal kita dapat bertoleransi
terhadap umat non-Muslim. Terutama bila kaitannya sudah dengan hal-hal yang berbau akidah.
Satu contoh yang mengemuka adalah mengucapkan hari Natal. Bagi para responden dalam
penelitian ini, ada keyakinan bahwa mengucapkan selamat Natal sama saja dengan mengakui
eksistensi Yesus sebagai Tuhan. Iwan Setiawan pun punya persepsi serupa soal ini dengan
mengatakan bahwa “bila kita mengucapkan selamat natal maka kita sama saja sudah
mengimani aktivitas kerohanian suatu kaum, dan itu dilarang.”372

Namun demikian, ada satu guru yang sempat mempersilahkan anak didiknya untuk
mengucapkan selamat Natal. Tapi, meskipun begitu, ia tetap menganjurkan agar murid-
muridnya tetap tidak melakukan hal tersebut. Bagi Nur Asiah, dalam kasus ini, anak muridnya
dipersilahkan berteman dengan siapa saja, dan dianjurkan untuk mengucapkan selamat atas
perayaan hari-hari besar agama lain, karena hal tersebut tidak akan mengganggu akidah selama
para muridnya telah yakin dengan akidah masing-masing.373

Kemudian, dalam konteks yang lain, seperti perusakan rumah ibadah agama lain, beberapa
guru tidak serta merta setuju pada aksi-aksi anarkis seperti itu. Sebelum melakukan justifikasi,
ada baiknya melakukan investigasi terlebih dahulu. Sebab suatu hal selalu mempunyai
hubungan kausalitas. “Bila sudah tahu akar masalahnya, barulah kita bisa bijak dalam
bersikap,” begitulah penuturannya kepada anak-anak didik di sekolah tempat dia mengajar

369 Wawancara dengan Lies Nuraeni, Guru PAI, SMAN 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 9 Oktober 2016.
370 Wawancara dengan Dedeh Rosidah, Guru PAI, SMPN 6 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 11 Oktober 2016.
371 Wawancara dengan Abdussalam, Guru Fikih, SMA Terpadu Ibnu Siena, Kabupaten Ciamis, 3 Oktober
2016.
372 Wawancara dengan Iwan Setiawan, I., Guru PAI, SMAS Plus Informatika Ciamis, Kabupaten Ciamis, 12
Oktober 2016.
373 Wawancara dengan Nur Asiah, Guru Fikih, SMP Terpadu Al-Hasan, Kabupaten Ciamis. 5 Oktober 2016.

127

guna memperkuat argumentasinya.374 Bahkan, bagi Kholil, aksi melakukan penyerangan
gereja sama halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ISIS. Tidak berbeda dengan
yang dilakukan pula oleh teroris.375

Pemimpin Non-Muslim
Lalu, bagaimana sikap guru dengan orang non-Muslim yang menjadi pemimpin? Hampir

sebagian besar guru merujuk Quran Surat Al-Maidah:51. Tatang, misalnya, mengutip ayat
tersebut, yang mengatakan bahwa tidak boleh kalian memilih orang-orang kafir sebagai
pemimpin (Tatang, 2016). Selain itu, guru lainnya pun mengatakan hal yang serupa bahwa
tidak boleh bagi seorang Muslim memilih pemimpin yang non-Muslim (Nuraeni, 2016).

Kemudian, sebagai negara dengan pemeluk agama bermayoritas Islam, beberapa responden
keberatan bila dipimpin oleh orang non-Muslim. Salah satu alasannya, masih ada umat Muslim
yang amanah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Lilis Sholihah Nuraini
(2016), misalnya, tidak sudi apabila umat Muslim di Indonesia ini dipimpin oleh orang non-
Muslim, yang menurutnya adalah orang musyrik. Kendati demikian, ada beberapa guru yang
tidak keberatan bila pemimpin non-Muslim tersebut tidak menjadi pemimpin di wilayah di
mana mereka berdomisili, dalam hal ini Ciamis.376 Hal ini disebabkan karena mayoritas
masyarakat Ciamis adalah umat Muslim. Sementara itu, di sisi yang berseberangan, guru yang
tidak setuju bahwa Ciamis harus dipimpin orang Non-Muslim justru setuju bila Jakarta
dipimpin oleh Ahok. Dalam kasus Ahok, sebelum Aksi Bela Islam berlangsung, Didin Abidin
sepakat bahwa Ahok harus menjadi pemimpin DKI Jakarta.377 Selain itu, beberapa guru lain
juga tidak mempermasalahkan apabila Ahok menjadi pemimpin. Sebab, cakupan
kepemimpinannya tidak berskala nasional. Guru lainnya pun beranggapan bahwa Ahok boleh
saja menjadi pemimpin, karena kepemimpinannya hanya berlaku di DKI Jakarta saja, bukan
seluruh Indonesia.378

Meskipun kebanyakan guru agama menolak dengan wacana kepemimpinan non-Muslim,
tetap saja ada satu guru agama yang tidak mempermasalahkan latar belakang agama seorang
pemimpin. Seorang guru bahkan berpendapat asalkan pemimpin tersebut bisa mengayomi,
mau Muslim atau non-Muslim, maka semuanya tidak jadi masalah. Terang saja, pandangan
Dedeh Rosidah dapat memberikan warna tersendiri dalam corak-corak persepsi guru agama di
Ciamis tentang pemimpin non-Muslim.379

Di tengah-tengah polemik antara bolehkah pemimpin politis di Indonesia adalah Non-
Muslim, ada satu pandangan penuh keraguan yang hadir dari Nur Asiah. Ia melihat bahwa
Ahok memiliki kinerja yang bagus meskipun ia pemimpin non-Muslim. Ia pun tidak
mempermasalahkan Ahok yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, tetap saja ia masih
berpendapat bahwa untuk level kepemimpinan negara, yakni presiden, sudah sebaiknya yang

374 Wawancara dengan Iis Khoeriyah, Guru Fikih, MAS Persatuan Islam (Persis) 109 Kujang, Kabupaten
Ciamis, 6 Oktober 2016.

375 Wawancara dengan Kholil, Guru Fikih MAN 2 Ciamis, 11 Oktober 2016.
376 Wawancara dengan Lilis Sholihah Nuraini, Guru Fikih, SMA Terpadu Ar-Risalah Ciamis, Kabupaten
Ciamis, 11 Oktober 2016.
377 Wawancara dengan Didin Abidin, Guru Fikih, MTsS Muhammadiyah Rancah, Kabupaten Ciamis, 3
Oktober 2016.
378 Wawancara dengan Iwan Setiawan, I., Guru PAI, SMAS Plus Informatika Ciamis, Kabupaten Ciamis, 12
Oktober 2016.
379 Wawancara dengan Dedeh Rosidah, Guru PAI, SMPN 6 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 11 Oktober 2016.

128

menjadi pemimpin adalah orang Muslim. Sebab ia masih meyakini bahwa masih ada orang
Islam yang berkualitas.380

Secara umum, para responden berpendapat bahwa hubungan muamalah antar pemeluk
agama perlu dilakukan. Bahkan beberapa di antara mereka sempat mewajibkannya. Catatannya
hanya satu, jangan sekali-kali menyerempet kepada hal-hal yang sifatnya akidah. Namun
begitu, beberapa guru justru melakukan hal yang sebaliknya. Melakukan “Islamisasi” di dalam
kelas kepada anak-anak didiknya yang non-Muslim sebetulnya pun termasuk hal-hal yang
bersinggungan dengan akidah. Sebab tindakan tersebut memaksakan keyakinan kepada orang
lain.

Sementara itu, untuk konteks pemimpin non-Muslim. Hampir semua guru tidak setuju
dengan orang non-Muslim untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Pun begitu, level persetujuan
guru terhadap pemimpin non-Muslim punya tingkatan yang berbeda-beda, sebagaimana tertera
pada penuturan-penuturan guru di atas.

Memaknai Jihad, Menjelaskan ISIS

Konsep “jihad” dalam Islam merupakan konsep yang sepanjang perjalanannya penuh
dengan polemik di dalam sejarah Islam.381 Pro-kontra yang dituai akibat konsep tersebut
membelah penafsiran masyarakat Muslim secara umum menjadi dua: tafsir radikal dan tafsir
moderat.382 Bagi kelompok yang menafsirkan kata jihad secara radikal, ia ditafsirkan sebagai
upaya perjuangan secara fisik melawan orang-orang yang dilabeli sebagai “musuh” Islam.
Sementara bagi kelompok yang moderat, kata jihad ditafsirkan sebagai perjuangan umat
Muslim dalam segala hal, tidak melulu identik dengan pertumpahan darah. Kelompok yang
moderat secara umum meletakkan kata jihad dalam konteks perjuangan yang lebih besar,
misalnya seperti belajar dan melawan hawa nafsu.

Jihad
Lalu, di manakah posisi guru-guru agama di Ciamis dalam memahami kata “jihad”? Seluruh

responden yang diwawancara dalam penelitian ini masuk ke dalam kelompok yang
menafsirkan kata “jihad” secara moderat. Secara umum, ruang jihad bagi para guru bukanlah
medan pertempuran, melainkan dunia ilmu pengetahuan. Jihad yang selama ini disampaikan
oleh Yayang Ridwan ketika mengajarkan anak didiknya adalah jihad yang bernada positif dan
mengedepankan pesan-pesan Islam rahmatan lil ‘alamin. Artinya, jihad yang Yayang Ridwan
sampaikan bukanlah jihad yang menganjurkan anak-anak didiknya untuk melakukan tindakan
anarkis, melainkan jihad dalam berlomba-lomba mendapatkan prestasi di sekolah.383

Nur Asiah pun menjelaskan kepada anak-anak didiknya bahwa jihad tidak semata-mata
menumpahkan darah di medan pertempuran belaka. Belajar juga sama halnya dengan jihad fi
sabilillah. Ia berargumen bahwa dalam sebuah hadis dikatakan bahwa keluar dari rumah untuk

380 Wawancara dengan Nur Asiah, Guru Fikih, SMP Terpadu Al-Hasan, Kabupaten Ciamis. 5 Oktober 2016.
381 M. Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice (Princeton University Press, 2008); dan M.
G. Knapp, “The Concept and Practice of Jihad in Islam,” Parameters, 33(1) (2003): h. 82–94.
382 D. Bukay, Islam and the Infidels: The Politics of Jihad, Da’wah, and Hijrah (London: Routledge, 2017).
383 Wawancara dengan Yayang Ridwan, Guru Fikih, MTSN Cijeungjing Ciamis, Kabupaten Ciamis, 15
Oktober 2016.

129

mencari ilmu itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Dengan landasan dalil
tersebut, Nur Asiah mendorong para siswanya untuk belajar yang rajin sehingga berprestasi
dan dapat mengharumkan nama agama.384

Jihad pun tidak diartikan oleh para guru agama di Ciamis sebagai ‘perang suci’ di medan
pertempuran dan bagi mereka yang meninggal maka secara otomatis langsung menjadi martir
yang syahid. Alasan untuk memerangi kelompok lain pun diletakkan sebagai alasan yang
paling belakang sebelum memulai peperangan dengan kelompok lain, karena menurut
penuturan Didin Abidin itu pula yang dicontohkan oleh Nabi.385

Pergi berjuang ke Palestina dan Suriah pun semaksimal mungkin jangan sampai
menumpahkan darah. Salah satu guru mengatakan bahwa ladang jihad tidak harus melulu
dipahami sebagai medan pertempuran saja. Menjadi guru pembimbing baca Quran bagi kawan
sendiri, mengingatkan teman untuk tidak menonton film porno, dan menjauhi maksiat juga
menjadi salah satu bentuk implementasi dari jihad yang paling besar pahalanya.386

ISIS
Pandangan guru soal ISIS umumnya cenderung kepada penolakan. Alasannya karena

tindakan-tindakan berlebihan yang dilakukan oleh ISIS sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran
Islam. Beberapa di antara mereka hanya menyayangkan cara dakwah ISIS, beberapa yang
lainnya bahkan berani mengatakan bahwa ISIS itu bukan Islam, dan sisanya beranggapan
bahwa ISIS itu merupakan buatan Amerika dan Israel untuk mengacaukan situasi di Timur
Tengah.

Bagi mereka yang hanya menyayangkan cara dakwah ISIS, aksi-aksi pembunuhan dan
pemenggalan leher yang dilakukan oleh ISIS menjadi suatu hal yang sudah keluar dari
ketentuan-ketentuan agama. Anggapan seperti ini pun misalnya disampaikan oleh Dedeh
Rosidah, dimana aktivitas jihad yang dilakukan oleh ISIS merupakan kekeliruan besar, sebab
membunuh manusia adalah urusan Tuhan.387 Seirama dengan Dedeh Rosidah, Tatang pun juga
mengungkapkan bahwa tujuan ISIS menegakkan Islam dengan menggunakan cara-cara
kekerasan dan menyerang secara brutal adalah hal yang salah.388 Selain itu, beberapa guru
agama sepakat bahwa dalam melihat ISIS diperlukan kebijaksanaan dan menyampaikannya
secara hati-hati di dalam kelas agar tidak disalahpahami oleh para murid.

Di spektrum yang lain, para guru agama dalam penelitian ini secara jelas menyatakan
sikapnya terhadap ISIS yang menyatakan bahwa ISIS bukanlah Islam. Mereka menganggap
apa yang dilakukan ISIS itu tidak manusiawi dan beradab. Dede Kusyadi, misalnya, tidak habis
pikir mengapa ISIS yang katanya sedang memperjuangkan negara Islam justru malahan
memenggal kepala orang-orang Muslim yang ada di Suriah dan Irak.389 ISIS adalah kelompok
yang frontal, begitu penuturan Dading Faridi (2016). Tindakan yang dilakukan oleh ISIS
seringkali menabrak ajaran-ajaran Islam yang semestinya, Islam yang damai. Sikap penolakan

384 Wawancara dengan Nur Asiah, Guru Fikih, SMP Terpadu Al-Hasan, Kabupaten Ciamis. 5 Oktober 2016.
385 Wawancara dengan Didin Abidin, Guru Fikih, MTsS Muhammadiyah Rancah, Kabupaten Ciamis, 3
Oktober 2016.
386 Wawancara dengan Lilis Sholihah Nuraini, Guru Fikih, SMA Terpadu Ar-Risalah Ciamis, Kabupaten
Ciamis, 11 Oktober 2016.
387 Wawancara dengan Dedeh Rosidah, Guru PAI, SMPN 6 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 11 Oktober 2016.
388 Wawancara dengan Tatang, Guru PAI, SMPN 4 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 13 Oktober 2016.
389 Wawancara dengan Dede Kusyadi, Guru PAI, SMPN 5 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 7 Oktober 2016.

130

Dading Faridi terhadap ISIS pun sangat jelas sekali terlihat: “ISIS itu tindakannya banyak yang
melanggar ajaran-ajaran Islam. Masa yang tidak sepaham dianggap halal darahnya untuk
ditumpahkan. Itu kan tidak benar!”390

Oleh karenanya, para guru agama dalam spektrum ini secara tegas memerintahkan para anak
didiknya untuk tidak mendukung ISIS dan melaporkan gerakan-gerakan mencurigakan kepada
gurunya apabila menemukannya di kemudian hari. “Tapi kalo membunuh orang atau
menghancurkan daerah-daerah itu yang gak boleh. Atuh saya bilang juga ke anak-anak jangan
ikutan ISIS atau jihad ke Suriah. Titik kata saya mah!”.391

Sementara itu, pada spektrum yang ketiga, para guru sepakat bahwa ISIS itu adalah sebuah
kelompok yang secara sengaja dibentuk oleh Amerika Serikat. Seorang guru, misalnya,
menganggap bahwa ISIS hanya provokasi yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Pernah
suatu ketika Lies Nuraeni, dalam penuturannya, mendengar anak muridnya yang secara
berseloroh mengucapkan ingin berjihad ke Suriah. Sontak, Lies Nuraeni menegur anak tersebut
dan mengatakan: “Gak boleh! Kamu mah jihadnya belajar saja, gak usahlah ikut-ikutan perang
ke sana (Suriah).” Selain itu, Abdussalam pun juga menilai bahwa ISIS itu adalah bentukan
Amerika. Sebab, ISIS sering kali membunuh yang tak berdosa dan tidak menjalankan kaidah-
kaidah perang yang sesuai dengan ajaran Nabi.392

Bila diperhatikan, para responden dalam penelitian ini memaknai kata jihad tidak secara
negatif. Artinya, jihad tidak serta merta dipahami sebagai perang di medan pertempuran. Bagi
mereka, jihad sebaiknya dimaknai dalam kerangka yang positif. Misalnya seperti jihad dalam
bentuk belajar. Sementara itu, dalam menjelaskan ISIS, para guru agama terbagi menjadi tiga
spektrum: yang menyayangkan cara jihadnya, yang menyatakan ISIS bukan Islam, dan yang
menyatakan bahwa ISIS dibentuk oleh Amerika untuk mengacaukan situasi. Akan tetapi,
secara garis besar, tidak ada satu pun para guru yang menerima keberadaan ISIS karena
dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang mereka pahami.

Dilema Syariah Islam

Apakah istilah “umat” sama dengan istilah “warga negara”? Pada kasus Indonesia, dan
mungkin negara-negara mayoritas Muslim lainnya, sepertinya tidak melulu. Dua istilah
tersebut bagaikan sesuatu yang saling bertentangan dan berdiri sendiri-sendiri. Masih banyak
orang yang memisahkan dua istilah tersebut. Umat selalu diasosiasikan secara kuat dengan
agama, di sisi lain warga negara pun diasosiasikan kuat dengan negara. Sehingga ada kesan
bahwa agama dan negara saling menegasikan satu dengan yang lainnya.393 Terutama dalam

390 Wawancara dengan Dading Faridi, Guru PAI, SMAN 2 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 5 Oktober 2016.
391 Wawancara dengan Didin Abidin, Guru Fikih, MTsS Muhammadiyah Rancah, Kabupaten Ciamis, 3
Oktober 2016.
392 Wawancara dengan Abdussalam, Guru Fikih, SMA Terpadu Ibnu Siena, Kabupaten Ciamis, 3 Oktober
2016.
393 S. P. Huntington, The Clash of Civilisations and the Remaking of the Modern World (New York: Simon
& Schuster, 1996); dan O. Roy, Globalized Islam: The Search for A New Ummah (London: Hurst & Co, 2002).

131

konteks penerapan hukum masing-masing, meskipun dalam beberapa kasus hal ini tidak
menjadi pola umum di Indonesia.394

Lalu, bagaimana dengan guru agama? Tampaknya tidak menjadi pengecualian. Di Ciamis,
secara umum, para guru agama sulit menempatkan diri mereka dalam konteks negara dan
agama sebagai satu entitas. Di satu sisi, mereka yakin bahwa hidup sebagai masyarakat di
sebuah negara wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada negara tersebut, namun di sisi
yang lain mereka menginginkan syariah Islam395 diterapkan sebagai landasan negara.

Para guru terbelah pendapatnya. Ada hasrat dan keinginan agar syariah Islam diterapkan di
negara ini. Seberapa pun porsinya, minimal diterapkan. Sementara di sisi yang lain, ada dalil
yang mengharuskan mereka untuk taat kepada pemimpin. Akibatnya, para guru agama
dihadapkan pada dilema berkepanjangan. Antara menjadi umat yang taat atau warga negara
yang baik.

Berdasarkan pandangan-pandangan responden dalam penelitian ini, persepsi guru agama
tentang syariah Islam paling tidak dapat dikategorisasikan ke dalam tiga kelompok. Kelompok
pertama adalah kelompok yang setuju penerapan syariah Islam di Indonesia tanpa embel-
embel. Kelompok kedua adalah kelompok yang dilema atas penerapan syariah Islam di
Indonesia. Mereka menginginkan syariah Islam di satu sisi ada di Indonesia, namun di sisi yang
lain mereka masih percaya bahwa landasan-landasan negara Indonesia beberapa diantaranya
masih sesuai dengan Islam. Terakhir, kelompok ketiga, adalah kelompok yang menolak
keberadaan syariah Islam di Indonesia. Bagi mereka yang ada di kelompok ketiga ini, landasan-
landasan hukum di Indonesia sejatinya sudah sesuai dengan syariah Islam dan tidak perlu
diotak-atik lagi.

Setuju
Pengalaman guru-guru yang setuju dengan penerapan syariah Islam pada saat mengajar di

kelas menjadi cara terbaik untuk memahami persepsinya tentang konsep ini. Pengalaman salah
seorang guru seperti Lies Nuraeni, misalnya, menjadi ilustrasi yang baik dimana dirinya
menyatakan kepada siswa-siswanya bahwa Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara
“berdosa” karena tidak menerapkan syariah Islam.

Saya pernah tanya ke anak begini, siapa yang berdosa kalau tidak menerapkan hukum Islam? Anak-
anak bilang pemerintah berdosa. Iya saya bilang pemerintah berdosa, kita juga berdosa. Jangan
mentang-mentang di Indonesia tidak ada hukum itu, tetap saja kita harus mematuhi ajaran-ajaran
Islam. Di Arab, saya kasih tahu ke anak, kalo waktu hukuman berlangsung, itu dipertontonkan di
masjid. Jadi semuanya bisa lihat. Terus jangan juga merasa takut untuk menerapkan hukum Islam.396

Hal serupa pun dapat ditemukan pada pengalaman Abdussalam dimana ia menjelaskan
kepada siswa-siswanya bahwa hukuman yang berlaku di Indonesia tidak dapat menghapuskan
dosa-dosa para pendosa. Bagi Abdussalam, hanya hukum Islam yang dapat menghapuskan
dosa mereka. Di dalam perumpamaannya, manusia yang melakukan pencurian, perzinaan, dan

394 Azyumardi Azra, Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in A Global Context (Jakarta: Solstice Pub,
2006); N. Madjid, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1987); dan K. Steenbrink, “Hamka
(1908-1981) and The Integration of The Islamic Ummah of Indonesia” Studia Islamika, 1(3) (1994).

395 Ketika berbicara syariah Islam atau hukum Islam, maka yang ada di benak para guru agama di Ciamis
adalah penerapan hukum cambuk, hudud, qishas, dan rajam.

396 Wawancara dengan Lilis Sholihah Nuraini, Guru Fikih, SMA Terpadu Ar-Risalah Ciamis, Kabupaten
Ciamis, 11 Oktober 2016.

132

dosa besar lainnya tidak akan hilang dosanya sekalipun sudah dipenjara puluhan tahun, atau
bahkan dihukum mati. Hukuman-hukuman seperti rajam dan potong tangan lah yang bisa
menghapuskan dosa mereka di dunia.397 Untuk mewujudkan hal tersebut di Indonesia, para
guru bahkan mengarahkan siswa-siswanya untuk menduduki posisi strategis di DPR dan
pemerintahan di kemudian hari. Hal ini diyakini para guru agar aspirasi penerapan syariah
Islam dapat terjadi di Indonesia sebagaimana yang sudah terjadi di Aceh dan Arab Saudi. “Saat
siswa-siswa belum mampu untuk duduk di kursi DPR dan MPR, siswa bisa memilih orang-
orang yang paham tentang syariah Islam.”398

Gagalnya negara dalam menghadirkan keadilan dan keamanan di masyarakat menjadi
alasan apologetis para guru agama dalam memberikan pengajaran penerapan syariah Islam di
Indonesia kepada para murid. Selain itu, Dedeh Rosidah pun juga mendorong anak-anak
pelajar untuk mencintai Front Pembela Islam (FPI), alih-alih Muhammadiyah, NU atau Persis.
Sebab, ia merasa walaupun FPI kerap menggunakan cara-cara yang arogan, mereka justru
berhasil menegakkan nilai-nilai Islam di masyarakat.399 Guru agama lainnya seperti Tatang
pun sepakat dengan beberapa aksi yang dilakukan oleh FPI. Sebab, baginya, bila FPI tidak ada
mungkin pemberantasan kemaksiatan tidak akan pernah ada di Indonesia. “Yang mabuk ketika
waktu bulan puasa, atau yang menjual diri, wanita-wanita malam gitu, kalo misalkan tidak ada
FPI mungkin akan semakin banyak karena pemerintah akan membiarkan saja.”400 FPI dianggap
sebagai pahlawan yang mampu memberantas kemaksiatan di masyarakat karena hal tersebut
gagal dihadirkan oleh negara, berdampak pada krisis kepercayaan kepada negara dan
menampilkan FPI sebagai “kompas moral” yang baru di masyarakat.

Dilema
Sementara itu, bagi guru agama yang berada dalam kelompok dilema, hatinya berada di

kubu agama sementara akalnya ada di kubu negara. Ada harapan akan terwujudnya penerapan
syariah Islam di Indonesia, tetapi di sisi yang lain hukum-hukum yang di Indonesia masih
sesuai dengan syariah Islam dan tidak perlu diganti dengan model bernegara apa pun. Dedi
Kusyadi sebagai contoh, meskipun ia berserah diri akan landasan hukum negara Indonesia, ia,
sebagai orang Islam, masih berharap akan adanya penerapan syariah Islam di Indonesia di
kemudian hari.

Kalo soal penegakkan syariah Islam di Indonesia, mungkin kita belum bisa menegakkan syariah
Islam sebagai landasan negara gitu ya. Kenapa? Kita kan menganut undang-undang, landasan
negaranya Pancasila. Atuh mah sudah saja, kita ikut saja hukum negara kita yang sudah ada. Kalo
nanti itu bisa tegak ya syukur, kalo belum mah kita terapkan saja yang ada saja. Sambil doa kitu ya,
karena sebagai umat Muslim kan harusnya senang punya hukum berlandaskan agama sendiri.401

Lebih jauh, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian guru agama tidak menilai landasan-
landasan negara Indonesia memiliki kekurangan yang signifikan. Bahkan, beberapa guru salut
akan konsep-konsep yang diterapkan oleh negara ini. Hanya saja, ada beberapa konsep yang

397 Wawancara dengan Abdussalam, Guru Fikih, SMA Terpadu Ibnu Siena, Kabupaten Ciamis, 3 Oktober
2016.

398 Wawancara dengan Iis Khoeriyah, Guru Fikih, MAS Persatuan Islam (Persis) 109 Kujang, Kabupaten
Ciamis, 6 Oktober 2016.

399 Wawancara dengan Dedeh Rosidah, Guru PAI, SMPN 6 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 11 Oktober 2016.
400 Wawancara dengan Tatang, Guru PAI, SMPN 4 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 13 Oktober 2016.
401 Wawancara dengan Dede Kusyadi, Guru PAI, SMPN 5 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 7 Oktober 2016.

133

dinilai guru agama belum diterapkan di dalam negara ini, semisal belum maksimalnya peran
peradilan agama dalam menangani kasus-kasus sosial yang ada di masyarakat. Peran peradilan
agama yang terbatas pada persoalan NCTR (nikah, cerai, talak, rujuk) seakan mengerdilkan
salah satu sila pertama dalam Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasalnya, menurut Kholil,
orang yang berzina dan mencuri pada derajat tertentu juga melanggar ketentuan-ketentuan
agama Islam. Di situasi tersebut, hukuman-hukuman yang pernah dipraktikkan pada masa Nabi
seperti rajam dan jilid sudah saatnya dipraktikkan oleh Peradilan Agama di Indonesia untuk
menimbulkan efek jera. Kholil pun akan mewujudkan hal tersebut di Ciamis apabila
berkesempatan menjadi penguasa daerah.

Memang saya juga sempat berpikir untuk menerapkan syariah Islam, tapi ya mau bagaimana? Saya
juga tidak berkuasa saya mah.… Nah ini yang masalah gede-gede. Pembunuhan, pemerkosaan,
kemudian pencurian, perampokan, korupsi. Hebat kalo negara bisa mah... Entar saya mah sok
berpikir ya, da urang teh, sebagai Muslim apalagi, Syariah gitunya, tau ceunah mah sedikit-sedikit
mah itu.”402

Terkait dengan sistem pengadilan yang ada di Indonesia, pengalaman mengajar Tatang
tampaknya menarik untuk ditampilkan di sini. Dalam satu kesempatan di kelas, murid-
muridnya pernah bertanya padanya mengenai status pengadilan agama di Indonesia. Ia
menjelaskan bahwa pengadilan agama di Indonesia masih sebatas pada hal-hal yang sifatnya
NCTR. Namun, ia, sebagaimana Kholil, masih berharap bahwa kelak syariah Islam bisa
direalisasikan di Indonesia, meskipun tidak tahu bagaimana caranya mewujudkan hal
tersebut.403

Terakhir, pandangan paling ekstrem di antara responden yang dilema dihadirkan oleh
Abdussalam. Baginya, karena UUD itu buatan manusia dan ada yang sebagian yang tidak
merujuk pada hukum Islam, maka elite-elite perlu dipengaruhi agar UUD bisa diubah menjadi
sistem syariah Islam. Bahkan, termasuk mengubah sistem demokrasi itu sendiri. Berpartisipasi
dalam sistem demokrasi seperti mengikuti pemilu merupakan jalan yang patut ditempuh dalam
memperjuangkan Islam, sehingga islamisasi aturan-aturan negara seperti UUD dapat terwujud
dengan cara-cara yang demokratis dan sesuai dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia.404
Hal ini tentu saja menarik dimana upaya-upaya elektoral, alih-alih dijauhkan karena tidak
berdasar dari ajaran-ajaran Islam, justru menjadi cara yang dipilih Yayang Ridwan dalam
mewujudkan syariah Islam di Indonesia karena direstui oleh undang-undang. Upaya seperti ini
bisa juga disebut sebagai electoral Islamism.405

Menolak
Terakhir adalah kelompok yang menolak. Bagi kelompok ini, landasan-landasan

kenegaraan yang ada di Indonesia sudah bagus dan tak perlu lagi diubah. Mereka berpendapat
bahwa sejatinya, konsep-konsep yang ada pada Pancasila dan UUD sudah sesuai dengan
syariah Islam. Ada seorang guru yang merasa bahwa sebagai masyarakat Indonesia maka sudah
seharusnya mengikuti aturan-aturan negara Indonesia dan selalu berperilaku sesuai karakter

402 Wawancara dengan Kholil, Guru Akidah MAN 2 Ciamis, 11 Oktober 2016
403 Wawancara dengan Tatang, Guru PAI, SMPN 4 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 13 Oktober 2016.
404 Wawancara dengan Yayang Ridwan, Guru Fikih, MTSN Cijeungjing Ciamis, Kabupaten Ciamis, 15
Oktober 2016.
405 Saputra, Rangga Eka, “Electoral Islamism: A Comparative Analysis of Islamist Parties in Indonesia and
Turkey,” (Islamic Studies Research, Jakarta: Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) of Jakarta, 2017).

134

Pancasila. “Menyesuaikan hukum yang ada di Indonesia sudah merupakan kewajiban setiap
warga negara.” Baginya, lebih jauh, Aceh hanya eksepsi dan keistimewaan yang diberikan oleh
pemerintah pusat karena jasa-jasa masyarakat Aceh pada zaman dahulu. Oleh karenanya, ia
berpendapat bahwa “pemberlakuan Qanun di Aceh harus dihormati, dan tidak berarti bahwa
seluruh daerah di Indonesia harus ikut-ikutan menerapkan hukum syariah.”406

Apalagi, dalam derajat tertentu, fenomena hukum Syariah di Aceh sudah menjadi dagangan
politik segelintir elite. Beberapa guru lainnya juga sepakat bahwa politisasi isu syariah di
pelbagai daerah di Indonesia memang sengaja dimunculkan elite politik untuk meraup
keuntungan elektoral. Nur Asiah, misalnya, sepakat saja apabila syariah Islam diterapkan di
Indonesia, namun ia menanyakan pertanyaan retorika apakah rakyat Indonesia sudah siap
dengan hal tersebut? Baginya, jangan sampai menjadi orang-orang yang hanya ingin syariah
Islam diaplikasikan di Indonesia tapi tidak tahu esensi sebenarnya dari syariah Islam.

Kalo memang mau hukum Islam di Indonesia ya lakukan hukum Islam dengan jelas, dengan betul
gitu. Jangan hanya ingin diekspos, gubernurnya mau ini itu, baru diterapkan. Ini mah yang zina yang
kena razia baru dihukum, yang tidak kena mah dicuekin saja, gitu. Jadi kalo mau Islam ya Islam,
jangan cuma teriak-teriak saja tapi pas diterapkan pada kelimpungan. Kalo memang ada penerapan
syariah Islam, saya setuju saja tapi harus dilakukan dengan betul. Jangan sepotong-potong.407

Ada seorang guru yang berpendapat bahwa bentuk NKRI sebagai bentuk negara Indonesia
sudah tidak perlu dimodifikasi lagi. Sebab sangat tidak mungkin bila Indonesia itu dipaksakan
menerapkan syariah Islam. Sebab Indonesia adalah masyarakat yang multikultur. Mustahil
menerapkan satu hukum yang hanya memberikan keuntungan kepada satu kelompok. Ia
melanjutkan, ini bukan soal penerapan Islam sebagai konstitusi negara, melainkan persoalan
di dalam tubuh umat Islam di Indonesia itu sendiri.408

Dari ketiga tipologi di atas, agaknya konsep “umat” dan “warga negara” tidak semuanya
mengejawantah pada insan-insan guru yang jadi responden penelitian ini. Ada kegaduhan
dalam pikiran bila menggabungkan kedua konsep tersebut ke dalam satu entitas. Bagi mereka
yang setuju ataupun dilema dengan syariah Islam, tampaknya konsep “umat” dan “warga
negara” bagaikan air dan minyak yang tak dapat disatukan. Hal tersebut menjadi semacam
pedang bermata dua apabila guru-guru agama yang memiliki pandangan demikian
mengajarkan pemahamannya akan syariah Islam ke murid-muridnya. Dampaknya, misalnya,
anak didik juga akan gagal dalam memahami konsep bernegara dan beragama secara holistik
dan paripurna, tidak terpenggal pada narasi-narasi tidak utuh tentang apa yang dimaksud
dengan menjadi Islam dan menjadi Indonesia secara bersamaan.

Perempuan Boleh Berkarier, Tapi…

Guru-guru agama Islam di Ciamis masih banyak yang belum memahami konsep “gender”.
Hal ini terlihat ketika para guru menanyakan kembali istilah “gender” ketika istilah itu
dilontarkan kepada mereka. Namun, ketika dijelaskan bahwa “gender” adalah sebuah konsep

406 Wawancara dengan Iwan Setiawan, I., Guru PAI, SMAS Plus Informatika Ciamis, Kabupaten Ciamis, 12
Oktober 2016.

407 Wawanacara Nur Asiah, Guru Fikih, SMP Terpadu Al-Hasan, Kabupaten Ciamis. 5 Oktober 2016.
408 Wawancara dengan Lies Nuraeni, Guru PAI, SMAN 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 9 Oktober 2016.

135

tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, para guru baru mengutarakan pandangan-
pandangannya tentang konsep tersebut.

Jawaban para guru agama, baik perempuan maupun laki-laki, umumnya mengatakan bahwa
hubungan antara perempuan dan laki-laki sudah sangat tegas diatur dalam al-Quran: Al-rijal
qawwamun 'ala al-nisa’. Bagi mereka, laki-laki adalah sandaran bagi perempuan. Ayat tersebut
cenderung diartikan literal oleh guru-guru agama dengan mengatakan bahwa laki-laki adalah
pemimpin bagi perempuan di segala bidang. Artinya, segala jenis aktivitas perempuan harus
tetap berdasarkan izin laki-laki. Bagi yang sudah menikah maka sang istri harus mendapatkan
izin suami, sementara yang belum menikah maka harus mendapatkan restu ayah atau kakak
laki-lakinya.

Para perempuan memang boleh berkiprah dan berkarier di luar tanggung jawab rumah
tangganya, hanya saja terbatas pada aktivitas-aktivitas tertentu. Pendidikan dinilai sebagai
sektor yang paling pas bagi perempuan. Alasannya karena di sektor pendidikan lah seorang
perempuan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Selain itu, sektor
pendidikan pun dinilai sejalan dengan marwah perempuan yang sejatinya adalah menjadi
madrasah pertama anak-anaknya di rumah.

Dede Kusyadi (2016), misalnya, yang mengatakan bahwa tugas perempuan sebagai sekolah
pertama anak-anak juga merupakan tugas yang berat. Landasannya pun serupa dengan
pandangan guru-guru pada umumnya, yakni surat An-Nisa: 34. Selain itu, peran pendidikan
anak yang dilakukan oleh perempuan di dalam keluarga juga dipahami sebagai ibadah.
Meskipun, perempuan tetap boleh melakukan beberapa kegiatan di luar rumah setelah
mendapatkan restu sang suami.409

Namun demikian, sekalipun sudah mendapatkan izin dari suami, tetap saja bagi sebagian
guru, peran perempuan tidak bisa seleluasa laki-laki. Tidak semua sektor pekerjaan yang ada
boleh ditempati oleh perempuan. Kesetaraan gender tidak dapat diterapkan di segala hal dan
ada hal-hal tidak bisa digantikan oleh perempuan. Perempuan, dalam pandangan salah seorang
responden, tidak bisa disejajarkan dengan laki-laki karena perannya sudah ditentukan dalam
al-Quran.410

Di sisi yang lain, surat An-Nisa: 34 tersebut tidak serta-merta dipahami bahwa perempuan
itu harus selalu di belakang laki-laki. Menurut salah satu responden, ayat tersebut bisa saja
ditafsirkan bahwa perempuan boleh berkarier apapun di luar rumah, asalkan perempuan tidak
melupakan kodrat dan tanggung jawabnya pada tugas rumah tangga menjadi yang nomor
wahid. Nur Asiah juga beranggapan bahwa posisi perempuan di belakang laki-laki itu ketika
di dalam keluarga. “Sebab, berpatokan pada surat An-Nisa: 34, pemimpin keluarga baginya
adalah laki-laki.” Dalam konteks itu, posisi perempuan di belakang laki-laki tidak boleh
diganggu gugat. Selain itu, menurutnya, kalau di dalam rumah tangga perempuan harus taat
pada laki-laki, namun bila dalam konteks persaingan di dunia kerja tidak ada perbedaan antara
laki-laki dengan perempuan, dimana perempuan bebas bersaing asalkan menggunakan cara-
cara yang telah ditentukan oleh agama.411

409 Wawancara dengan Dede Kusyadi, Guru PAI, SMPN 5 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 7 Oktober 2016.
410 Wawancara dengan Yayang Ridwan, Guru Fikih, MTSN Cijeungjing Ciamis, Kabupaten Ciamis, 15
Oktober 2016.
411 Wawancara dengan Nur Asiah, Guru Fikih, SMP Terpadu Al-Hasan, Kabupaten Ciamis. 5 Oktober 2016.

136

Pemimpin Perempuan
Lantas, bagaimana bila perempuan menjadi pemimpin? Pendapat guru agama di Ciamis

yang menjadi responden dalam penelitian ini pun secara umum memiliki pandangan yang
sama: tidak sepakat dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Salah satu guru beranggapan bahwa
psikologi perempuan yang unik dan cenderung berbeda dengan laki-laki tampaknya menjadi
salah satu alasan mengapa perempuan tidak dianjurkan menjadi pemimpin di sektor apapun.412
Tak hanya Dading Faridi, hampir semua guru agama laki-laki di Ciamis yang diwawancarai
beranggapan bahwa psikologi laki-laki lebih teruji di dalam segala jenis posisi kepemimpinan
bila dibandingkan dengan perempuan. Kholil, misalnya, secara terang-terangan menyatakan
bahwa sebuah negara akan bubar dan gagal bila pemimpinnya adalah seorang perempuan,
sebab “bila mereka sudah tersinggung perasaannya dan menjadi lebih sensitif, mereka jadi
tidak objektif dalam mengambil sebuah keputusan.”413 Pandangan Iis Khoeriyah juga
mendukung pandangan guru-guru agama di Ciamis yang menolak kepemimpinan perempuan
di posisi-posisi politis penting yang berkaitan erat dengan hajat hidup khalayak, seperti kepala
desa, bupati, gubernur, atau presiden tidak direkomendasikan untuk dijabat oleh perempuan.414

Penelitian ini pun mencoba mengkonfirmasi apakah pandangan di atas bias gender atau
tidak, dengan menanyakan tanggapan para guru agama perempuan tentang kepemimpinan
perempuan dan apakah mau menjadi pemimpin yang bersifat politis. Namun, jawaban mereka
semua mengafirmasi bahwa memang masih ada anggapan dimana perempuan, sesuai tuntunan
agama, tidak direkomendasikan menjadi pemimpin. Hal ini misalnya dipertegas oleh seorang
guru agama dimana perempuan punya tugas-tugas domestik di rumah tangganya masing-
masing: “Kalo misalkan perempuan, saya, dipilih menjadi presiden, saya sih belum siap, tidak
siap malah. Karena saya pikir saya belum bisa membagi waktu, membagi perhatiannya gitu ya
sama urusan rumah tangga dan keluarga.”415

Memang, situasi dimana perempuan menjadi pemimpin rakyat adalah kondisi yang sangat
dilematis di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Budaya patriarki dalam masyarakat kita
tampaknya mengakar kuat sehingga struktur kesempatan yang ada memang sulit untuk
memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin.416 Dalil-dalil dalam kitab suci pun
menjadi penguat budaya patriarki tersebut dan menjadikan guru agama tidak memiliki
kesadaran gender yang mumpuni untuk ditularkan kepada anak didiknya.417 Sehingga, semakin
sulit bagi seorang perempuan menjadi pemimpin komunitas yang besar. Jangankan jadi
pemimpin, imajinasi akan pemimpin perempuan pun, mungkin, belum terkonstruksi
sepenuhnya dalam sebagian alam pikir masyarakat Indonesia, baik di level negara maupun
individu.418

412 Wawancara dengan Dading Faridi, Guru PAI, SMAN 2 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 5 Oktober 2016.
413 Wawancara dengan Kholil, Guru Akidah MAN 2 Ciamis, 11 Oktober 2016
414 Wawancara dengan Iis Khoeriyah, Guru Fikih, MAS Persatuan Islam (Persis) 109 Kujang, Kabupaten
Ciamis, 6 Oktober 2016.
415 Wawancara dengan Lilis Sholihah Nuraini, Guru Fikih, SMA Terpadu Ar-Risalah Ciamis, Kabupaten
Ciamis, 11 Oktober 2016.
416 Clark M.A., Maskulinitas: Culture, Gender and Politics in Indonesia (Caulfield, Vic: Monash University
Press, 2010).
417 Kull A., “At the Forefront of a Post-Patriarchal Islamic Education Female Teachers in Indonesia,” Journal
of International Women’s Studies, 11(1) (2009): h. 25–39.
418 Blackburn S., "Indonesian Women and Political Islam," Journal of Southeast Asian Studies, 39(1) (2008):
H. 83–105.

137

Kesimpulan

Bagaimana nilai-nilai adiluhung PAI diajarkan di ruang kelas sedikit banyak bisa tercermin
dari pandangan-pandangan yang dimiliki sang pengajar. Secara garis besar, studi ini
menemukan bahwa pandangan guru agama PAI tentang pelajaran PAI belum sepenuhnya ideal
sesuai dengan harapan yang dicita-citakan oleh negara. Selan itu, persepsi guru PAI di Ciamis
tentang nilai-nilai keadaban (civic values) seperti toleransi, keterbukaan, dan kesetaraan gender
tidak selalu berada di spektrum yang sama, meskipun ada pola yang hampir serupa dimana
para guru agama cenderung untuk menanamkan dan mentransmisikan (baca: mendidik) nilai-
nilai Islamis kepada anak didiknya: Islam menjadi pedoman bagi para murid di segala sendi
kehidupan, mulai dari aktivitas sosial, ekonomi, politik, serta kehidupan pribadi namun pada
tataran yang bukan esensial, melainkan formal.

Pandangan semi tertutup, atau bahkan tertutup, juga dapat ditemukan dari bagaimana para
guru agama menilai pemimpin yang berlatar belakang non-Muslim tidak diperbolehkan
menjadi pemimpin Muslim. Lagi-lagi, tafsir ayat suci yang kurang fleksibel menjadi penyebab
mengapa guru punya pandangan yang eksklusif tentang ini. Kasus “Ahok”, sebagai contoh,
menjadi sebuah ilustrasi penting bagaimana seorang Ahok dilarang untuk memimpin daerah
yang memiliki penduduk beragama mayoritas Islam. Anehnya, mereka kebanyakan sudah
tidak memasalahkan lagi hal-hal yang sifatnya muamalah (kehidupan sehari-hari) dengan
komunitas non-Muslim.

Selain itu, kebanyakan guru masih berpikiran eksklusif, terutama bila berbicara tentang
hubungan antara negara dan syariah Islam. Menjadi warga negara dan menjadi umat belum
diletakkan pada konteks yang sejajar, sehingga para guru kerap menjumpai inkonsistensi
tentang kedua hal ini: di satu sisi menerima dasar-dasar negara dan menganggapnya sebagai
bentuk final dalam bernegara, namun pada saat yang bersamaan juga mendukung penerapan
syariah Islam. Visi-misi negara, yang idealnya disalurkan lewat PAI di ruang-ruang kelas,
tampaknya gagal ditransmisikan kepada murid karena masih banyak guru agama yang belum
bisa meletakkan dirinya sebagai fasilitator peradaban.

Pemahaman guru agama terhadap konsep gender, baik perempuan maupun laki-laki,
misalnya, masih terpagari oleh tafsir-tafsir keagamaan yang kurang luwes sehingga
menganggap bahwa peran perempuan tidak lebih besar daripada laki-laki. Surat Annisa ayat
34 cenderung ditafsirkan secara letterlijk dan tidak terbuka pada ijtihad-ijtihad baru.
Akibatnya, para guru terancam gagal dalam memberikan wacana segar kepada para siswa
tentang konsep “gender” yang lebih inklusif.

Studi ini juga menemukan bahwa, positifnya, semua responden yang diwawancara sepakat
bahwa jihad harus diletakkan pada konteks-konteks nir-kekerasan. Sudah bukan zamannya
meletakkan jihad dalam kerangka penuh kekerasan seperti peperangan, bom bunuh diri, dan
penyerangan terhadap institusi-institusi negara. Para guru agama konsisten memberikan
pengarahan kepada para murid supaya meletakkan konsep jihad pada hal-hal yang lebih
bermanfaat seperti belajar giat dan berprestasi di sekolah. Artinya, sekalipun ada
kecenderungan penguatan nilai-nilai Islamisme, namun bukan berarti mereka akan melakukan
jihad dengan cara ekstremisme berbasis kekerasan.

138

Bacaan Lanjut

Buku dan Jurnal
Azra, A. Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context. Jakarta: Solstice

Pub, 2006.

Blackburn, S. "Indonesian Women and Political Islam." Journal of Southeast Asian Studies,
39(1) (2008): h. 83–105.

Bonner, M. Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice. Princeton University Press,
2008.

Bukay, D. Islam and the Infidels: The Politics of Jihad, Da’wah, and Hijrah. London:
Routledge, 2017.

Clark, M. A. 2010. Maskulinitas: Culture, Gender and Politics in Indonesia. Caulfield, Vic:
Monash University Press, 2010.

Hamid, A. F. A. "ISIS in Southeast Asia: Internalized Wahhabism is Major Factor."
Perspective: Researchers at ISEAS – Yusof Ishak Institute Share Their Understanding of
Current Events, 24 (2016): h. 1–11.

Hasan, N. "The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local
Development" Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 27(1)
(2007): h. 83–94.

Hasan, N. "The Salafi Madrasas of Indonesia." Dalam F. A. Noor, Y. Sikand, & M. van
Bruinessen, ed. The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008, h. 247–274.

Hefner, R. W. Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton, NJ; Oxford:
Princeton University Press, 2000.

Huntington, S. P. The Clash of Civilisations and the Remaking of the Modern World. (Vol.
151). New York: Simon & Schuster, 1996.

Knapp, M. G. "The Concept and Practice of Jihad in Islam" Parameters, 33(1) (2003), 82–94.

Kull, A. "At The Forefront of A Post-Patriarchal Islamic Education Female Teachers in
Indonesia" Journal of International Women’s Studies, 11(1) (2009): h. 25–39.

Madjid, N. Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. (Cet. 1). Bandung: Mizan, 1987.

Roy, O. "Globalized Islam: The Search for a New Ummah." London: Hurst & Co, 2002.

Saputra, Rangga Eka. "Electoral Islamism: A Comparative Analysis of Islamist Parties in
Indonesia and Turkey." Islamic Studies Research Jakarta: Syarif Hidayatullah State Islamic
University (UIN) of Jakarta, 2017.

Steenbrink, K. "Hamka (1908-1981) and The Integration of The Islamic Ummah of Indonesia."
Studia Islamika, 1(3) (1994).

Wahid, D. "Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary
Indonesia." Ph.D. Dissertation Utrecht Universiteit, Utrecht, 2014.

Wawancara

Abdussalam, Guru Fikih, SMA Terpadu Ibnu Siena, Kabupaten Ciamis, 3 Oktober 2016.
Dading Faridi, Guru PAI, SMAN 2 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 5 Oktober 2016.

139

Dede Kusyadi, Guru PAI, SMPN 5 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 7 Oktober 2016.
Dedeh Rosidah, Guru PAI, SMPN 6 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 11 Oktober 2016.
Didin Abidin, Guru Fikih, MTsS Muhammadiyah Rancah, Kabupaten Ciamis, 3 Oktober 2016.
Iis Khoeriyah, Guru Fikih, MAS Persatuan Islam (Persis) 109 Kujang, Kabupaten Ciamis, 6

Oktober 2016.
Iwan Setiawan, I., Guru PAI, SMAS Plus Informatika Ciamis, Kabupaten Ciamis, 12 Oktober

2016.
Kholil, Guru Akidah MAN 2 Ciamis, 11 Oktober 2016
Lies Nuraeni, Guru PAI, SMAN 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 9 Oktober 2016.
Lilis Sholihah Nuraini, Guru Fikih, SMA Terpadu Ar-Risalah Ciamis, Kabupaten Ciamis, 11

Oktober 2016.
Nur Asiah, Guru Fikih, SMP Terpadu Al-Hasan, Kabupaten Ciamis. 5 Oktober 2016.
Tatang, Guru PAI, SMPN 4 Ciamis, Kabupaten Ciamis, 13 Oktober 2016.
Yayang Ridwan, Guru Fikih, MTSN Cijeungjing Ciamis, Kabupaten Ciamis, 15 Oktober

2016.
Situs Internet
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/13/p8nuof318-mengenal-terduga-
teroris-siska-versi-warga
https://news.detik.com/jawabarat/4018827/ayah-tak-akan-akui-sna-anak-bila-terbukti-ikut-
teroris
https://www.harapanrakyat.com/2018/05/pemdes-indragiri-ciamis-kaget-warganya-dituding-
teroris-dan-ditangkap-di-dekat-mako-brimob/.
https://katadata.co.id/berita/2017/07/19/dibubarkan-tanpa-peringatan-hti-akan-gugat-ke-ptun.

140

Disonansi Ideologi Guru Agama di Kota Tasikmalaya

• Iir Irham Mudzakir

Pendahuluan

Beberapa waktu lalu, dunia pendidikan Indonesia dikejutkan oleh buku ajar Pendidikan
Agama Islam (PAI) yang dilansir mengandung konten ajaran radikalisme. Buku tersebut
sempat memicu kontroversi dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap cara pandang
keislaman generasi muda ke depan.

Seorang siswa Taman Kanak-Kanak (TK) di daerah kawasan Jabodetabek misalnya
dikabarkan memiliki pandangan radikal: para siswa memiliki penilaian bahwa selain orang
Islam adalah kafir. Pengetahuan tersebut sang anak dapatkan dari pembelajaran di kelas. Proses
pembelajaran di kelas memang cukup mengkhawatirkan.419 Data menunjukkan bahwa
penyebaran radikalisme sangat rentan terjadi di dalam institusi pendidikan. Kementerian
Agama mengabarkan bahwa di Indonesia tidak sedikit pesantren yang memang secara sengaja
mengajarkan paham radikalisme. Ada sekitar 20 pesantren yang teridentifikasi Kemenag pada
tahun 2014.420

Sebuah survei yang pernah di lakukan di sekolah-sekolah di Jakarta juga memberikan
laporan mengejutkan. Survei tersebut memperlihatkan bahwa hampir 50% para pelajar
menyetujui tindakan radikalisme. Tidak hanya itu, para siswa juga menyatakan bersedia dalam
aksi kekerasan seperti penyegelan rumah ibadah hingga aksi sweeping. Survei ini dilakukan
pada tahun 2010 oleh Lakip.421

Dalam salah satu contoh lain, bagaimana figur seorang nabi diketahui hanya sebagai seorang
panglima perang. Pengetahuan ini memberikan implikasi terhadap cara siswa memaknai
sebuah perjuangan dan jihad yang memiliki kecenderungan ke arah kekerasan.422

Diseminasi paham radikalisme di sekolah, bisa muncul dari banyak sebab: persoalan teknis
dan juga bisa persoalan ideologis. Masalah teknis produksi buku ajar-penyusunan yang
terburu-buru-menjadi salah satu faktor yang menyebabkan buku ajar tersisipkan unsur
radikal.423 Tetapi, bukan tidak mungkin, paham radikalisme ini lahir dari sebuah cara pandang
tertentu yang sudah melekat dalam proses pembelajaran, misalnya masalah dengan persepsi

419 Ketika Paham Radikalisme Memasuki Sekolah. Lihat:
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sek
olah. Diakses pada 13 Oktober 2016.

420 Sekitar 20% Pesantren Ajarkan Radikalisme. Lihat
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140828_kemenag. Diakses pada 13 Oktober 2016.

421 Survei: Hampir 50% Pelajar Setuju Radikalisme. Lihat:
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110426_surveiradikalisme. Diakses pada 15 Oktober
2016.

422 Siswa 'mengenal Nabi Muhammad' sebagai panglima perang. Lihat
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160111_indonesia_wwc_menag. Diakses pada 13
Oktober 2016.

423 Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Diseminasi Paham
Eksklusif dalam Buku Ajar di Sekolah,” (Laporan Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016).

141

keislaman para guru itu sendiri. Guru harus diperiksa secara serius terkait masalah ini, karena
bagaimanapun, otoritas guru sangat signifikan dalam proses internalisasi pemahaman
keagamaan para siswa.

Kota Tasikmalaya selalu dipertimbangkan sebagai daerah yang rentan. Memori sejarah
gerakan DI/TII masih diantisipasi agar tidak muncul ke permukaan lagi. Meskipun gerakan
tersebut sudah menjadi puing, tetapi sisa-sisa peninggalannya diyakini masih bersemayam di
pojok-pojok wilayah gunung Kota Tasik yang tak semua orang mengetahuinya.424

Meskipun pesantren memiliki dominasi besar atas penyebaran nilai-nilai pendidikan
keislaman di Kota Tasikmalaya, tetapi peran guru agama di sekolah juga tak kalah pentingnya.
Guru agama di sekolah selalu memiliki peran vital. Laiknya Kiai yang selalu dihormati dan
dimanuti, mereka juga memiliki peran sosialisasi nilai yang sangat signifikan. Di daerah yang
sudah menjadi urban ini, para guru agama memiliki otoritas tersendiri, apalagi bagi generasi
muda kota yang tak sempat dan tidak tertarik mengikuti pendidikan ala tradisi pesantren.
Ketika tradisi mengaji di pesantren sudah mulai terkikis, sekolah regulerlah tempat di mana
para siswa berkesempatan berkenalan dengan nilai-nilai agama yang paling mungkin.

Oleh karena itu peran guru sangat besar dalam menjaga makna Islam agar terpelihara dari
pemahaman yang merugikan. Tulisan ini akan menggambar pandangan para guru agama di
Kota Tasikmalaya terkait dengan kehidupan keagamaan. Jumlah guru PAI yang menjadi
informan berjumlah 12 orang. Dari jumlah itu, sebagian merupakan lulusan dari Universitas
Negeri Islam. Ada yang lulusan UIN Bandung, UIN Yogyakarta dan UIN Semarang. Beberapa
merupakan lulusan Universitas lokal di Kota Tasikmalaya seperti STAI (Sekolah Tinggi
Agama Islam) dan IAIC (Institut Agama Islam Cipasung). Ada juga lulusan UNMA Banten,
Universitas Atthahiriyah Jakarta dan beberapa yang hanya lulusan Madrasah Aliyah dan
PGA.425 Bahkan ada yang lulusan dari Yaman, dengan mengambil jurusan bahasa arab.

Selain itu, para guru Agama ini, pernah menjadi santri di sebuah pesantren tradisional.
Mereka semua merupakan pribumi asli Kota Tasik, kecuali seorang guru Agama di SMAN 9
yang berasal dari Tangerang. Para guru, memiliki latar belakang keagamaan yang kental
dengan tradisi NU. Mereka pernah menjadi santri di pesantren ketika kecil. Belajar agama dan
mengaji kitab kuning

Temuan di lapangan menunjukkan beberapa sikap yang paradoks. Secara umum, para guru
memiliki derajat toleransi cukup baik dalam menyikapi perbedaan dan keragaman dalam
masyarakat. Tetapi di sisi lain, sikap politik mereka seolah mencederai keyakinan mengenai
toleransi yang mereka bangun sendiri. Mereka toleran di satu sisi, tetapi menyimpan pendapat
yang menyebabkan intoleransi di sisi yang lain. Persetujuan terhadap dibuatnya regulasi-
regulasi bernuansa Islami misalnya, merupakan salah satu kontradiksi persepsi para guru PAI.
Persepsi mengenai pentingnya kehadiran sebuah Negara Islam masih mengemuka di dalam
pemikiran para guru PAI. Tidak hanya itu, beberapa guru juga menilai bahwa Pancasila dan
undang-undang sudah berlawanan dengan Islam.

424 Endi Aulia Garadian, “Regulasi dan Kehidupan Keagamaan Tasikmalaya,” (Laporan Penelitian, Jakarta:
PPIM UIN Jakarta, 2015).

425 UIN Bandung 2 orang: Yang pertama mengambil jurusan Bahasa Arab dan yang kedua mengambil jurusan
tafsir hadis. S2UIN Semarang 1 Orang mengambil Jurusan PAI, UIN Yogyakarta 1 orang Ahwal Assasiyah, PGA
2 Orang, UNMA Pandeglang 1 orang Jurusan PAI, IAIC 1 orang Jurusan PAI, STAI Tasikmalaya 1 Orang,
Jurusan PAI, S2 Atthahiriyah 1 Orang Jurusan PAI, Madrasah Aliyah 1 Orang, 1Guru Lulusan jurusan Bahasa
Arab dari Yaman.

142

Sekilas Demografi dan Sosial-Keagamaan Kota Tasikmalaya

Nama Tasikmalaya, secara resmi baru digunakan pertama kali dalam administrasi
pemerintahan di tahun 1820 ketika masa Pemerintahan Hindia Belanda. Pada administrasi
pemerintahan Hindia Belanda nama Tasikmalaya dipergunakan dengan nama distrik
Tasikmalaija op Tjitjariang dengan wilayahnya sepanjang 37 pal. Jadi, bisa diperkirakan nama
Tasikmalaya pertama kali mulai digunakan sekitar tahun 1816-1820.

Tasikmalaya juga mempunyai beberapa nama lain seperti Kota Resik, Mutiara dari Priangan
Timur dan Delhi van Java. Nama yang islamis pun juga dilekatkan pada wilayah ini, seperti
Kota Santri. Selain itu bila dilihat dari banyaknya pesantren yang ada di wilayah ini,
menjadikan Tasikmalaya punya nama lain, yaitu Kota Seribu Pesantren. Tercatat, paling tidak
terdapat kurang lebih 630 pondok pesantren, dengan komposisi 539 pondok di Kabupaten
Tasikmalaya dan 91 pondok di Kota Tasikmalaya.426

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya memiliki wilayah seluas 17.156,20 Ha atau 171,56 km2 yang
meliputi wilayah 8 Kecamatan, yaitu Kec. Cipedes, Cihideung, Tawang, Tamansari,
Mangkubumi, Kawalu, Indihiang dan Cibeureum.

Kota Tasikmalaya merupakan pusat pendidikan ketiga terbesar di Jawa Barat setelah
Bandung dan Bogor, hal ini dibuktikan oleh banyaknya institusi pendidikan yang berada di
kota ini seperti Politeknik Kesehatan Tasikmalaya, Cabang UPI Bandung, BSI, dan belasan
bahkan puluhan universitas swasta, dan Universitas Siliwangi yang merupakan Universitas
terbesar di wilayah Priangan timur dan selatan. Universitas. Jumlah sekolah di Kota ini cukup
banyak, jika dikukur dengan luar kota yang tidak begitu besar. Jumlah SMP Negeri kurang
lebih berjumlah 21 dan swasta 38 sekolah, 4 MTS Negeri dan 42 Swasta, 9 SMA Negeri dan
17 Swasta, 4 Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta berjumlah 38,4 SMK Negeri dan swasta
yang berjumlah 38.427

Semangat membangun masyarakat yang terdidik secara islami sudah berlangsung sejak
lama di Kota ini. Pesantren sudah sejak lama hadir di Kota Tasikmalaya. Pesantren Riyadhul
Ulum Wadda’wah yang berlokasi di daerah Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Bisa ditempuh
dengan jarak sekitar 6 kilometer dari pusat Kota Tasikmalaya. Pesantren ini termasuk salah
satu pesantren tertua di Indonesia karena berdiri pada tahun 1864. Pendirinya adalah KH.
Nawawi dari Rajapolah.428

Selain banyaknya institusi pendidikan, pesantren hingga organisasi keislaman lokal,
Tasikmalaya juga tidak sepi dari gerakan-gerakan sosial bersejarah. Pemberontakan melawan
Penjajahan Jepang yang dipimpin oleh KH Zaenal Mustofa misalnya, merupakan sebuah
gerakan perlawanan yang penting, di mana spirit tersebut dipadukan dengan pengamalan nilai
keislaman dalam melawan penindasan dari apa yang mereka sebut sebagian kafir penjajah.429

426 Lihat lebih lanjut dalam situs: http://forum.tasikmalayakab.go.id/index.php/forum/ngacaprak/8-daftar-
pondok-pesantren-di-tasikmlaya, diakses pada 12 Oktober 2016.

427 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2015 (Kota
Tasikmalaya: BPS, 2016).

428 Empat Pesantren Tua di Tasikmalaya: http://jurnalpriangan.com/2016/03/18/ini-empat-pesantren-tua-di-
tasikmalaya-didirikan-abad-18-dan-19/. Diakses pada 10 Oktober 2016.

429 Lihat: http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/pengusaha_tasikmalaya.html#_ftnref18).

143

Selain itu, lima pesantren terbesar di Jawa Barat semuanya terdapat di Tasikmalaya.
Diantaranya, Pesantren Condong yang berdiri dari tahun 1800-an, Pesantren Cipasung,
Pesantren Singaparna, Pesantren Cintawarna dan yang terakhir pesantren Al-Inabah
Galunggung. Selain itu, jumlah penduduk beragama Islam – notabene seorang Sunda – jauh
lebih dominan ketimbang yang non-Islam. Beberapa hal di atas menandakan bahwa masyarakat
di Tasikmalaya begitu identik dengan Islam. Seolah Islam sudah menjadi identitas
Tasikmalaya.

Afiliasi keagamaan umat Islam di Tasikmalaya sebagian besar ‘tradisionalis’, tetapi secara
sosial-budaya beragam, selain ada NU juga ada kelompok ‘Manonjaya’ yang ideologi
keislamannya berbeda dengan kelompok NU. Di tingkat bawah pengaruh kelompok
Manonjaya ini lebih besar. Selain itu ada kelompok yang diasosiasikan dengan kelompok
modern-puritan seperti Muhammadiyah dan persis. Sementara Ahmadiyah cukup banyak
terutama di Singaparna. Di luar kelompok tersebut sekarang bermunculan kelompok ‘Islam
konsisten’ yang memiliki ideologi ‘keras’ seperti Majelis Mujahidin.

Secara umum, masyarakat Tasikmalaya adalah masyarakat yang hidup rukun antar sesama.
Konflik besar yang terjadi di tahun 1996 dan belakangan aksi-aksi kekerasan yang sporadis
(pasca kejadian Cikeusik 2011) terhadap kelompok Ahmadi merupakan tindakan yang
dilakukan oleh masyarakat di luar Tasikmalaya.430 Bila dicermati, keharmonisan kehidupan
beragama di Tasikmalaya terjadi karena dua hal. Masyarakat betul-betul menghayati ajaran
Islam yang anti kekerasan dan damai atau karena budaya masyarakat Tasikmalaya adalah
masyarakat yang ramah dan santun. Hal itu tercermin dari bahasa Sunda yang mereka pakai
adalah bahasa yang halus (lemes, istilah Sundanya atau kromo inggil dalam Bahasa Jawa).

Selain itu, sebagai daerah urban, Kota Tasikmalaya mengalami perubahan yang begitu
signifikan. Di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat, berbagai
implikasi negatif tidak bisa dihindarkan. Munculnya kelompok-kelompok jalanan anak-anak
muda (hampir semuanya adalah pelajar) seperti geng motor, turut meresahkan warga dan jadi
pekerjaan rumah serius bagian pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Selain itu, menjalarnya
tempat hiburan dan praktik prostitusi juga memberikan pengaruh besar terhadap budaya anak
muda masa kini di Kota Tasik. Identitas anak muda perkotaan telah mulai menggeser identitas
anak muda santri yang dulu lekat dengan Tasikmalaya. Untuk mengantisipasi berbagai masalah
sosial tersebut, pemerintah berusaha menampung aspirasi mengenai pentingnya membangun
masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius, terutama harapan akan generasi muda yang
terdidik secara islami.

Masyarakat Kota Tasikmalaya, menginginkan agar daerah mereka berkarakter islami.
Langkah untuk menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai daerah Islami secara legal-formal,
dianggap sebagai sebuah gerakan yang punya urgensi dan keharusan tersendiri. Sejak menjadi
daerah otonomi sendiri, di Kota Tasikmalaya telah muncul beberapa gerakan yang berupaya
membangun sebuah aspirasi politik Islam. Kelompok-kelompok keagamaan seperti Front
Pembela Islam (FPI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Brigade Thaliban, menjadi pasukan

430 Menurut penuturan Kang Opay, ketua Pagarnusa Kabupaten Tasikmalaya, orang-orang itu (para penyerang
dan pembuat onar) biasanya datang dari daerah Banjar dan Garut. Orang asli Tasik, justru sudah hidup rukun
sejak lama (Wawancara dengan Kang Opay Pagarnusa, 19 Februari, 2015): Endi Aulia Garadian, “Laporan
Regulasi dan Kehidupan Keagamaan Tasikmalaya” 2014.

144

baris depan dalam menyuarakan aspirasi syariat Islam.431 Meskipun gerakan tersebut tidak
selalu merupakan aspirasi mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya, tetapi suara mereka cukup
didengar.432

Penguatan pendidikan keagamaan Islam banyak dilakukan melalui dibuatnya regulasi-
regulasi di daerah, mulai dari Perwalkot hingga Peraturan Daerah. Beberapa aktivitas yang
didorong dalam rangka pembangunan relijiusitas melalui pendidikan misalnya dengan
digalakkannya salat Dhuha bersama hari Jumat di sekolah, pembacaan asmaul husna (sepuluh
menit sebelum belajar) dan magrib mengaji. Ini merupakan salah satu dorongan Walikota atas
keinginan untuk meminimalisir perilaku negatif melalui penghayatan ajaran Islam dan juga
dorongan untuk membangun masyarakat yang religius.433

Bisa dikatakan, di Kota Tasik, budaya dan tradisi keislaman memang sangat kuat. Tetapi
adanya sebuah aturan yang mengikat dirasakan sangat perlu untuk membangun karakter
daerah.434 Mayoritas para guru menyambut baik lahirnya regulasi-regulasi bernuansa Islam
tersebut. Mereka merasa cukup terbantu dengan dibuatnya aturan yang secara formal memiliki
tujuan yang kira-kira sejalan dengan para guru Pendidikan Agama Islam.

Sikap Toleransi Guru PAI

Hasrat untuk menjadikan Kota Tasikmalaya menjadi daerah yang religius melalui
pembuatan regulasi-regulasi mendapat kritik karena dinilai diskriminatif.435 Hal ini dinilai
bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara Indonesia yang mengatakan bahwa sumber
segala hukum adalah Pancasila. Para pengkritik mengatakan bahwa jika ada UU dan Perda
yang mengacu pada agama tertentu (meski [agama itu] mayoritas), jelas bertentangan dengan
konstitusi.436

Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Moderate Muslim Society (MMS)
menunjukkan data bahwa Jawa Barat menempati urutan tertinggi sebagai wilayah kekerasan
dan intoleransi yang tersebar di Bekasi, Bogor, Garut, Tasikmalaya dan Kuningan. Kemudian
pada tahun 2011, Lazuardi Biru melakukan survei nasional yang menemukan Jawa Barat
sebagai kantong radikalisme terbanyak setelah Nanggroe Aceh Darussalam. Indeks
jihadismenya mencapai angka 47,6 lebih tinggi dari indeks jihadisme nasional yaitu 46,2
dengan batas aman 33,3. Data ini menunjukkan potensi kekerasan di Jabar masih sangat
terbuka lebar.437

431 Moeflich Hasbullah, “Kontestasi Ideologi Hampa Udara: Radio dan Gerakan Islam Tasikmalaya” Jakarta:
PPIM, 2014.

432 Wawancara dengan Ma’mun, Pejabat PAIS Kemenag Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
433 Wawancara dengan Tatang Rusdani, Kepala Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Oktober
2016.
434 Wawancara dengan Ma’mun, Divisi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kemenag Kota Tasikmalaya,
Oktober 2016.
435 Walikota Tasikmalaya Dituduh Makar Karena Wajibkan Warganya Laksanakan Syariat Islam. Lihat :
salamonline.com melaui http://www.salam-online.com/2012/06/wali-kota-dituduh-makar-karena-mewajibkan-
warganya-melaksanakan-syariat-islam.html Diakses pada tanggal 02/11/2016, diakses pada 18 Oktober 2016.
436 Setara Prihatin Perda Syariah Tasikmalaya. Lebih jauh lihat: www.bbc.com,
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/06/120606_tasiksyariah.shtml, diakses pada tanggal
3/11/2016. Diakses pada 18 Oktober 2016.
437 “Kontestasi Ideologi Hampa Udara: Radio dan Gerakan Islam Tasikmalaya,” Pikiran Rakyat, 5 Mei 2011.

145

Menurut Dhyah Madya Ruth, Ketua Lazuardi Birru dan pengamat radikalisme, radikalisme
di Jawa Barat “kemungkinan terkait aspek historis di mana dahulu Jawa Barat merupakan basis
gerakan Negara Islam Indonesia (NII) Kartosuwiryo.” Selain itu, dalam surveinya Dhyah
mengemukakan tujuh temuan yang menjadi faktor penyebabnya: kerentanan radikalisme sosial
keagamaan di Jabar yaitu paham jihad, alienasi dan deprivasi, intoleransi, perasaan terancam,
rasa tidak aman, agenda Islam dan keanggotaan radikal. Masyarakat Jawa Barat juga merasa
teralienasi karena tidak diperlakukan dengan adil (30,7 persen), merasa kelompok minoritas
yang lebih berpengaruh (30,9 persen) dan jumlah muslim yang besar tapi tidak beruntung (52,8
persen). Mereka juga menolak terhadap umat non muslim, 74,6 persen menolak adanya tempat
ibadah non muslim berdiri di dekat tempat tinggal mereka, merasa terancam dengan kampanye
anti terorisme karena dinilai menyudutkan Islam. Masyarakat Jawa Barat juga mempunyai
perasaan tidak aman paling tinggi sehingga mereka menerapkan agenda Islam yang ketat.
Dalam ranah pidana, 34 persen setuju hukum potong tangan, 56 persen setuju hukum rajam
bagi pezina. Dalam bidang perdata, 61 persen mendukung larangan bunga bank dan 77 persen
menolak berduaan bagi non muhrim. 438

Terakhir hasil survei yang dilakukan pada dokumen yang menghambat terbangunnya
kondisi toleransi yang dilakukan pada tahun 2014, melaporkan bahwa Kota Tasikmalaya
masuk 6 besar daerah terburuk perihal intoleransi.439Hasil penelusuran menemukan ada dua
peraturan yang membatasi kehidupan minoritas, yaitu:

1. Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Norma- Norma dalam Kehidupan
Masyarakat, terutama Bab V sampai Bab VIII yang mewajibkan masyarakat
menjalankan ajaran agamanya, dan;

2. Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Kajari Tasikmalaya,
Kapolresta Tasikmalaya dan Kapolres Tasikmalaya No. 450/Kep.387-Kesra/2005
450/1324/Kesra 2708/0.2.17/Dsp. 5/08/2005 Nopol. B/844/ VIII/2005/Polresta Nopol.
B/417/VIII/2005/Polres Tentang: Pelarangan Kegiatan Dakwah Jemaat Ahmadiyah di
Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Surat ini kemudian disusul Keputusan
Bersama Walikota Tasikmalaya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Tasikmalaya, Komandan
KODIM (DANDIM) 0612 Tasikmalaya dan Kepala Kepolisian Resort Kota
(Kapolresta) Tasikmalaya Nomor 450/Kep.72-Kesbang/2007, No.
127/337/DPRD/VII/2007, No. B-3315/0.2.17/Dsp.5/08/2007, No. B/610/VII/2007,
No. B/1039/VII/2007/Pol Tentang: Pernyataan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di
Kota Tasikmalaya.440

438 Penelitian nasional yang dilakukan pada Juni dan Juli 2011 itu mengambil sampel basis 1.240 responden
berusia 17 tahun atau telah menikah. Jumlah sampel sebanyak 4.840 di 9 provinsi dengan masing-masing 400
orang. Responden beragama Islam 86,3% dan Kristen 11,1%. Survei dengan teknik multi-stage random sampling
itu margin errornya +/- 2,8 pada tingkat kepercayaan 95 persen (Jawa Barat Kantong Radikalisme Tertinggi:
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2011/10/05/160872/jawa-barat-kantong-radikalisme-tertinggi, diakses
pada tanggal:11/11/2016). Diakses pada 11 Oktober 2016.

439 Paramadina Sebut Jabar Paling Intoleran (Dalam diskusi bertema “Kebebasan Beragama di Jawa Barat :
Mempelajari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)” di Aula Wahid Institute, Jakarta, Rabu 30 Maret 2016.):
www.satuislam.com, https://satuislam.org/nasional/paramadina-sebut-jabar-juara-paling-intoleran/. Diakses pada
3/11/2016, diakses pada 11 Oktober 2016.

440 PUSAD Paramadina, “Mengukur Kebebasan Beragama di Jawa Barat tahun 2014: Catatan Dari Indeks
Demokrasi Indonesia” (Laporan Penelitian. Jakarta, 2016), h. 27.

146