Potret Guru Agama Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan (Didin Syafruddin, Dadi Darmadi, Saiful Umam etc.) (z-lib.org)

tidak kunut”, kemudian yang lain menimpali ‘Wahhabi kamu’. Akhirnya yang terjadi adalah
siswa tidak berdiskusi malahan saling meledek.”121

Pandangan positif
Tidak semua guru berpandangan negatif terhadap Salafi. Misalnya Mazaharudin yang tidak

mempersoalkan dakwah Salafi. Menurutnya, kelompok Salafi memiliki dasar-dasar hukum
yang jelas dan kuat dalam menjelaskan pandangan keagamaannya, sehingga tidak boleh
dihalangi. Metode dakwah Salafi dinilai merupakan hal yang wajar dalam berdakwah.
Alasannya dia karena metode dakwah setiap kelompok Islam berbeda-beda.122

Ketika mengajar, Mazaharuddin mengaku berusaha tidak mempermasalahkan perbedaan-
perbedaan pendapat dan paham keagamaan siswa. Karena menurutnya perbedaan-perbedaan
itu mempunyai dasar masing-masing. Berikut adalah gambaran dinamika di dalam kelas ketika
membahas masalah kunut dan salat jenazah. Diskusi ini ketika membahas mengapa Salafi tidak
pakai kunut, dan hanya sekali mengangkat tangan ketika takbir saat salat jenazah. Dia
menggambarkan apa yang disampaikannya di kelas:

Apakah kunut bisa dilaksanakan di selain pada salat Subuh?’ Kita tanyakan anak-anak ini. Kunut itu
bukan untuk salat Subuh saja, karena ini sunah. Doa kunut itu bisa dilaksanakan di salat-salat yang
lain. Pernah sahabat Rasulullah tidak melaksanakan kunut. Jadi mau kunut atau tidak, itu tidak
menjadi pembatal salat. Yang melaksanakan ini ada dasarnya, yang tidak melaksanakan ini juga
punya dasarnya.

Ketika salat jenazah, yang diimami oleh siswa Salafi. Setelah selesai ada siswa bertanya ‘Pak kita
salat jenazah 4 takbir, tapi kenapa hanya sekali takbir sekali–dengan mengangkat tangan.’ Mungkin
ini baru bagi anak-anak NU, ya timbullah diskusi-diskusi. Ada yang bilang ‘Pak salah ini, tidak ada
takbir’, kemudian saya bilang ‘rukun salat jenazah angkat tangan, atau lafaz takbirnya nak?’ Bingung
dia ‘takbirnya harus diangkat tangan Pak’, saya bilang ‘masa!, coba dicek dulu bukunya. Rukun
takbir dalam salat jenazah mengangkat tangan 4 kali, ada atau tidak pendapat yang seperti itu? Coba
teliti lagi.’ Akhirnya senyum sendiri anak itu, ‘lafaz takbirnya yang jadi rukunnya ya Pak.’ Saya
bilang ‘jadi tadi temanmu bukannya salah, sunahnya mengangkat tangan ketika takbir.’123

Untuk diskusi yang kedua itu, Mazaharudin mengaku menggunakan buku fikih yang
berjudul Tuntunan Shalat Wajib dan Sunah. Menurutnya buku itu merupakan karya orang
Salafi, dan dia menggunakannya sebagai salah satu bahan untuk memperkaya referensi dalam
mengajar di kelas. Buku itu pun dia bagikan kepada para siswa satu per satu di sekolah.
Menurutnya, selain buku tersebut, dia juga menunjukkan referensi-referensi dari mazhab
Syafi’i. Tujuannya untuk mengajarkan siswa fakta adanya perbedaan-perbedaan khilafiah
dalam praktik ibadah, supaya siswa tidak saling menyalahkan.

Kejadian yang sama juga pernah dialami Jum’atul Kurro. Dia bercerita pernah siswa terlibat
saling mencaci karena urusan khilafiah. Awalnya ada siswa mencela temannya yang ketika
salat tangannya bersedekap di dada, bukan di perut. Ada yang berkata “Wahhabi, Wahhabi”,
kemudian mereka saling cela. Selaku guru Fikih dia kemudian memberikan penjelasan tentang
masalah itu dan tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan furu’iyah semacam itu.124

121 Wawancara dengan Muhammad Nizar, Guru PAI SMP Yadinu Masbagik, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
122 Wawancara dengan Mazaharudin, Guru Fikih MAN Wanasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.
123 Wawancara dengan Mazaharudin, Guru Fikih MAN Wanasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.
124 Wawancara dengan Jum’atul Kurro, Guru Fikih MTsN Wahasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.

47

Penulis menduga kalau masalah tersebut terkait dengan keberadaan salah seorang guru yang
mengaku sebagai pengikut Salafi. Dia mengajar mata pelajaran IPA Terpadu. Dia kerap
mengajarkan kepada para siswa untuk berperilaku eksklusif kepada para siswa. Berdasarkan
penjelasannya, dia mengajak beberapa siswa Salafi untuk tidak mengikuti atau setidaknya diam
ketika kegiatan mushafahah125 pada kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Menurutnya, di
dalam ajaran Salafi tidak boleh mushafahah. Kemudian ketika kegiatan yasinan dan tahlilan
yang rutin diadakan sekolah pada hari Jumat, dia mengajak beberapa siswa untuk diam saja,
tidak ikut membaca surah Yasin dan tahlil. Kemudian juga ketika salat Duha, dia memberi tahu
kepada siswa untuk salat Duha sendiri-sendiri, tidak boleh berjamaah. Mengenai ini dia
menceritakan:

Kita menyisihkan diri, tidak ikut. Kita tidak ikut juga mushafahah, salaman sama siswa dan guru.
Kalau Salafi tidak boleh dia salaman. Siswa Salafi tidak kelihatan, karena kecil jumlahnya. Soalnya
tidak mayoritas di sini. Ketika tahlilan, duduk bersama-sama tapi tidak ikut. Duhanya sendiri-sendiri.
Mereka mendengarkan, tapi tidak ikut “yasinan”. Itu yang saya lihat dan kasih tahu ke mereka.
Termasuk saya juga seperti itu. Anak-anak saya bilang boleh duduk bersama, kita menyimak, tapi
tidak ikut membacakan.126

Lebih jauh, seorang guru SMPN 1 Sembalun, Asparudin, menyatakan jika ada
kecenderungan beberapa siswa saat ini menganut paham Salafi. Karena menurutnya di
lingkungan sekolah ini, organisasi Islam cenderung beragam, ada NW, NU, Muhammadiyah,
PERSIS, dan Salafi yang saat ini berkembang pesat. Masalah kunut dan doa bersama juga
sempat menjadi bahan diskusi anak-anak. Namun dia mengatakan sebagai guru selalu
menengahi siswa yang berbeda paham. Misalnya dia menjelaskan kepada siswa yang menolak
kunut bahwa kunut itu adalah salah satu doa. Dan dia mengatakan kepada siswa untuk
menjalankan ibadah sesuai dengan yang diajarkan para guru mengaji di lingkungan mereka.127

Terakhir, berkembangnya Salafi di sekolah tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosial di
masyarakat. Ada kecenderungan, peran para Tuan Guru dalam memberikan fatwa-fatwa atau
terjun langsung mengajarkan materi-materi keagamaan ke masyarakat secara langsung
cenderung mengendur. Beberapa Tuan Guru masuk ke dalam politik praktis. Kondisi ini
menyebabkan ustaz-ustaz Salafi mengambil alih otoritas keagamaan di masyarakat dengan
terjun langsung ke masyarakat.128 Guru S mengatakan kalau para ustaz Salafi setiap hari
keliling dari masjid ke masjid untuk memberikan materi agama.129 Mengenai kondisi ini Johri
mengungkapkan: “Di Sembalun, Salafi berkembang dengan pesat. Banyak orang tidak paham
agama. Di sini, tidak ada yang bisa memberikan pemahaman sekelas Tuan Guru dan Kiayi
untuk mengimbangi mereka.”130

125 Mushafahah adalah saling berjabat tangan setelah selesai melaksanakan ibadah. Misalnya setelah salat dan
setelah tahlil atau zikir bersama.

126 Wawancara dengan S, Guru IPA Terpadu MTsN Wahasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.
127 Wawancara dengan Asparudin, Guru PAI SMPN 1 Sembalun, Lombok Timur, 10 Oktober 2016.
128 Fahrurrozi, “Tuan guru and social change in Lombok, Indonesia,” Indonesia and the Malay World (2018):
h. 1-18.
129 Wawancara dengan S, Guru IPA Terpadu MTsN Wahasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.
130 Wawancara dengan Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, 10 Oktober 2016.

48

KESIMPULAN

Pendidikan agama Islam di Kabupaten Lombok Timur tidak dapat dipisahkan dari kondisi
masyarakatnya yang secara sosiologis mempunyai identitas Islam yang kuat. Negara, dalam
hal ini Dinas Dikpora dan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, memberikan
perhatian yang kuat terhadap pendidikan keagamaan di sekolah. Salah satunya yang adalah
adanya proses Qur’anisasi yang masif hampir di setiap sekolah, seperti tambahan pelajaran
menghafal al-Qur’an atau tahfiz, dan ujian baca al-Qur’an sebagai tes syarat masuk sekolah.

Ketika melihat persepsi guru terhadap isu-isu toleransi dan kehidupan keagamaan, terjadi
variasi yang cukup menarik. Pada satu sisi guru PAI di Lombok Timur cenderung menerima
secara utuh Pancasila dan negara Indonesia sebagai bentuk final hubungan agama dan negara,
namun pada sisi lain aspirasi mereka terhadap penerapan syariat Islam juga kuat. Dalam
konteks toleransi internal, para guru agama Islam tidak menjadikan perbedaan khilafiah
sebagai masalah di dalam internal umat Islam, namun hal ini tidak untuk Ahmadiyah yang
mereka anggap kafir.

Fenomena terbaru terkait kehidupan pendidikan keagamaan di Lombok Timur adalah mulai
masuknya kalangan Salafi di dalam dunia pendidikan. Mereka merambah dunia pendidikan di
daerah ini bukan hanya mendirikan sekolah untuk kalangan mereka sendiri, namun para
anggota mereka menjadi guru-guru di sekolah umum. Di sekolah-sekolah umum, walaupun
para guru Salafi bukan guru mata ajar Pendidikan Agama Islam, namun merekap kerap
memberikan pemahaman keagamaan yang eksklusif kepada para siswa.

Bacaan Lanjut

Buku, Jurnal, dan Dokumen
Abuza, Zachary. Political Islam Violence in Indonesia. Oxon: Routledge, 2007.

Amrulla, Moh. Asyiq, dkk. “Dampak Sosial Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di
Lombok dan Upaya Resolusi Konflik. Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 6, No.2, (Juni
2010): h. 361-386.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur dalam Angka. BPS
Kabupaten Lombok Timur, 2015.

Buehler, Michael. The Politics of Shari’a Law: Islamist Activist and The State in
Democratizing Indonesia. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016.

Esposito, John L., dkk. ed. The Politics of Islamism: Diverging Visions and Trajectories.
Springer, 2017.

Fahrurrozi. “Tuan guru and social change in Lombok, Indonesia.” Indonesia and the Malay
World (2018): h. 1-18.

Hasan, Noorhaidi. “The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local
Development.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 27(1)
(2007): h. 83-94.

Hendarmin, Laifa dan Wahid, Din. “Geliat Dakwah On Air di Lombok Timur.” Dalam Din
Wahid dan Jamhari Makruf, ed. Suara Salafisme: Radio Dakwah di Indonesia. Jakarta:
PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

49

Latief, TGH. Abdul. Sang Pelopor Zakat: Rekam Jejak Dr. Moch. Ali bin Dachlan Membangun
Zakat di Bumi Selaparang. Lombok Timur, 2016.

Masnun. Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid: Gagasan dan Gerakan
Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Pustaka Al-Miqdad, 2007.

Mujani, Saiful. “Syariat Islam dan Keterbatasan Demokrasi” Kolom Edisi, 3, (2011).
Ropi, Ismatu. “Islamism, Government Regulation, and the Ahmadiyah Controversies in

Indonesia” Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 48(2) (2010): h. 281-320.
Panggabean, Samsu Rizal & Ali-Fauzi, Ihsan, edt. Pemolisian Konflik Keagamaan di

Indonesia. Jakarta: Centre for the Study of Islam and Democracy, 2014.
Roy, Oliver. The Failure of Political Islam. Massachusetts: Harvard University Press , 1994.
Salim, Arskal. Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia.

Honolulu: University of Hawa’i Press, 2008.
Wahid, Din. “Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary

Indonesia.” Doctoral dissertation Utrecht University, 2014.

Wawancara
Asparudin, Guru PAI SMPN 1 Sembalun, Lombok Timur, 10 Oktober 2016.
Asmuni, Guru PAI SMAN 2 Selong, Lombok Timur, 4 Oktober 2016.
Edy Jaya, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Lombok Timur, 5 Oktober 2016.
Fatimah, Guru PAI SMPN 3 Selong, Lombok Timur, 4 Oktober 2016.
Johri, Guru PAI SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, 10 Oktober 2016.
Jum’atul Kurro, Guru Fikih MTsN Wanasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.
Junaidin, Guru PAI SMP Islam Al-Fathir, Lombok Timur, 6 Oktober 2016.
Lalu Suandi, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur, 6 Oktober 2016
Masri, guru Fikih MTs Muallimat NW Pancor, Lombok Timur, 7 Oktober 2016.
Mazaharudin, Guru Fikih MAN Wanasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.
Muhammad Jazoli, Guru PAI SMA PGRI Aikmel, Lombok Timur, 6 Oktober 2016.
Muhammad Thahir, Ketua Pengawas PAI Kemenag, Lombok Timur, 11 Oktober 2016.
Sahudin, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenag Lombok Timur, 3 Oktober 2016.
Syakirin, Pengawas PAI Kemenag Lombok Timur, 3 Oktober 2016.
Zainul Arifin, Guru Fikih MA Muallimin NW Pancor, Lombok Timur, 7 Oktober 2016.
S, Guru IPA Terpadu MTsN Wahasaba, Lombok Timur, 8 Oktober 2016.

Situs Internet
https://lomboktimurkab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/11
http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontren-51-52-53.pdf

50

Menguak Alam Pikir Guru Agama tentang Toleransi
dan Islamisme Di Makassar

• Yunita Faela Nisa

Pendahuluan

Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dihuni tak kurang dari 1,469,601 juta penduduk dengan
latar belakang agama dan keyakinan yang berbeda –beda, seperti Jawa, Cina, Arab, Ambon,
India/Pakistan, dan Bugis-Makassar.131 Di tengah masyarakat yang beragam, kerukunan hidup
antar umat beragama menempati posisi yang sangat sentral, tanpa itu masyarakat akan rentan
terlibat dalam konflik terkait SARA. Lalu bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam
(PAI) di sekolah? Penelitian ini bertujuan menggali persepsi guru PAI di Makassar tentang
toleransi dan Islamisme.

Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum tahun 2013, memiliki dua tujuan. Pertama,
membentuk pribadi yang saleh dan bertakwa kepada Tuhan. Kedua, bagaimana (pendidikan
agama) bisa menjadi instrumen perekat sosial dan memperkuat nasionalisme. Namun, tujuan
ini belum sepenuhnya tercapai. Menurut Muhaimin (2016), kegiatan pendidikan agama Islam
yang berlangsung di sekolah, antara lain lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoretis;
Pembelajaran pendidikan agama Islam kurang memperhatikan persoalan bagaimana
mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang
perlu diinternalisasikan dalam diri siswa, yang selanjutnya menjadi sumber minat bagi siswa
untuk bergerak, berbuat dan berperilaku secara konkret -agamis dalam kehidupan sehari-
hari.132

Secara umum, kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia lebih menekankan kepada
implementasi nilai-nilai keagamaan, seperti, menghormati keberagaman di sekolah, rumah,
maupun masyarakat. Selain itu, Pendidikan Agama Islam juga memberikan porsi yang cukup
besar kepada pemahaman syariat Islam dalam al-Qur’an dan hadis. Bahkan, dalam hal
berpakaian, menurut Suhadi, et. al (2015), kurikulum 2013 telah membelenggu siswa dengan
aturan-aturan yang mengikat. 133

Di satu sisi pendidikan agama Islam diperlukan untuk mencapai 2 tujuannya, namun
sebagian kalangan menganggap bahwa pelajaran agama kurang penting. Padahal, pemahaman
dan keyakinan seseorang tentang agama berpengaruh pada pandangan, sikap dan perilakunya
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan Holt dalam bukunya Underachieving Schools patut mendapatkan perhatian
khusus terkait fungsi dan proses pembelajaran di pendidikan formal.

131 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, “Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Kecamatan,”
diakses pada 5 Oktober 2016 dari https://makassarkota.bps.go.id/statictable/2017/04/26/6/jumlah-penduduk-kota-
makassar-menurut-kecamatan-tahun-2016.html.

132 TIM Dosen PAI, Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: Deepulish, 2016)
133 Suhadi, dkk., The Politics of Religious Education, The 2013 Curriculum, and The Public Space of The
School” (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), 2015).

51

Almost every child, on the first day he sets foot in a school building, is smarter, more curious, less
afraid of what he doesn’t know, better at finding and figuring things out, more confident, resourceful,
persistent and independent, than he will ever again be in his schooling or, unless he is unusually
lucky, for the rest of his life.134

Karakter siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah seharusnya bisa dibentuk sesuai
tujuan pendidikan agama Islam. Dengan pemahaman keagamaan yang dimiliki, akan
membentuk sikap politik seseorang. Sebagai contoh adalah pandangan seseorang tentang
demokrasi. Bagi seseorang yang berkeyakinan bahwa demokrasi tidak sejalan dengan Islam,
karena demokrasi adalah hasil kreasi Barat, maka ia akan menentang sistem demokrasi.
Selanjutnya ia akan mengampanyekan pandangannya tersebut kepada orang lain, dan
mengajaknya untuk tidak mengikuti pemilihan umum sebagai wujud dari demokrasi.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa persepsi guru tentang toleransi dan Islamisme perlu
diteliti? Dalam penelitian PPIM tentang Buku Ajar PAI yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum
dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditemukan adanya
materi-materi yang kurang toleran terhadap paham yang berbeda, materi yang kurang sensitif
terhadap penganut agama lain, dan bahkan ada materi yang bertentangan dengan sistem
demokrasi yang dianut oleh negara kita. Disadari bahwa buku ajar hanyalah salah satu sumber
belajar. Di samping buku ajar, guru agama memegang peran yang lebih penting, karena gurulah
yang akan menerangkan makna yang dikandung dalam buku teks tersebut. 135 Pandangan,
pemahaman dan keyakinan guru terhadap suatu masalah akan diteruskan kepada murid-
murinya. Di sinilah letak peran strategis dari seorang guru PAI. Oleh karena itu, penelitian
tentang persepsi guru PAI menjadi penting, karena guru agama menjadi tempat bertanya bagi
murid-murid dan masyarakat dalam masalah-masalah agama.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Selama penelitian, penulis melakukan wawancara
dengan guru-guru PAI di sekolah umum (SMP dan SMA), baik negeri maupun swasta, dan
guru Fikih/Akidah di madrasah (MTs dan MA), baik negeri maupun swasta. Di samping guru
agama, peneliti juga mewawancarai pejabat di Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan yang
terkait dengan pendidikan agama di sekolah, baik di tingkat kotamadya maupun provinsi.
Wawancara kepada para pejabat ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang dukungan
pemerintah daerah terhadap pendidikan agama.

Persepsi Guru tentang Toleransi

Secara umum, kehidupan umat beragama di Makassar cukup bagus. Mereka saling
menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, hampir tidak ada
bentrok fisik antar umat beragama di Makassar. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari,
masyarakat Makassar yang terdiri dari beragama suku bangsa dan agama dapat hidup rukun
dan damai. Di kota Makassar, kita menyaksikan komunitas Toraja yang banyak penganut

134 J. Holt, The Underachieving School, 1st (Santient Publications, 2005).
135 Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Diseminasi Paham
Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Telaah Kebijakan dan Politik Produksi Bahan Ajar PAI,” (Laporan Hasil
Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016; Lihat juga studi A. Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012).

52

Kristen hidup berdampingan dengan umat Muslim136. Demikian juga kita melihat rumah
ibadah umat Kristen, Hindu ada di mana-mana. Pemakaman Muslim bersebelahan dengan
pemakaman Cina/Kristen. Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar
umat beragama di kota Makassar cukup harmonis.

Para guru yang diwawancarai umumnya menghargai kebebasan beragama dan mengatakan
bahwa hubungan antar umat beragama sekarang berlangsung baik. Wawancara dengan Jabal
Rahman, guru PAI SMAN 16 disebutkan bahwa “Hablumminallah dilakukan dengan ibadah
mahdhoh dan banyak zikir, sedangkan hablumminannas dilakukan dengan kerukunan antar
manusia termasuk pada orang yang agamanya berbeda” 137

Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, misalnya, komunikasi antara guru dan siswa yang
berbeda agama (antara Muslim dan Kristen, antara Muslim dan Hindu) juga sangat cair. Di
SMPN 2 Makassar, misalnya, siswa-siswa di sekolah negeri ini memang mayoritas Muslim,
namun ada juga yang beragama Hindu dan Kristen. Jumlah yang tidak seimbang ini
menjadikan setiap ada mata pelajaran PAI, maka siswa penganut agama lain dibebaskan untuk
ke perpustakaan atau mengerjakan tugas-tugas mereka. Hal ini karena pelajaran agama selain
Islam dilakukan pada hari Jumat saja. Jadi pada hari selain jam pelajaran agama lain dilakukan,
kebanyakan siswa penganut agama lain meminta guru PAI untuk mengizinkan mereka tetap
berada di kelas PAI. Memang, menurut Juweriah, guru PAI di sekolah tersebut, aturannya
sebenarnya siswa penganut agama lain harus diberikan mata pelajaran agamanya di jam
tersebut. Namun karena belum bisa memenuhi aturan tersebut, permintaan siswa agama lain
untuk tetap tinggal di kelas PAI dikabulkan oleh guru tersebut. Buatnya, hal itu seperti dakwah
juga, selain ia harus hati-hati memilih kalimat dan kata-kata yang tepat ketika menjelaskan hal-
hal terkait akidah, istilah kafir –non-kafir, saat di kelasnya ada siswa non-muslim. Pengalaman
guru PAI ini mengajarkan konsep kafir di kelas, menjadikan siswa non-muslim bertanya
tentang klasifikasi kafir-non kafir. Guru PAI ini menjelaskan dengan dasar ayat di dalam al-
Qur’an.138

Pengalaman yang hampir sama dengan Juweriah dialami oleh Munirah, guru PAI SMAN 1
Makassar. Dia mengatakan: “Ketika pelajaran PAI, Siswa yang beragama Hindu dan Kristen
hampir selalu ijin tinggal di kelas. Saya izinkan. Kalau Saya menjelaskan hal penting dalam
Agama Islam misalnya konsep ‘Kafir’, saya perlu hati-hati bicara agar tidak menyinggung
pemeluk agama lain di kelas saya. Itu bentuk toleransi saya.”139

Menurut Jabal Rahman, hubungan antara guru-guru Muslim dan non-Muslim sangat
harmonis. Jika ada acara peringatan hari-hari besar Islam, seperti perayaan Maulid Nabi, guru-
guru non-Muslim juga ikut partisipasi dalam acara tersebut, dan bahkan mereka ikut sebagai
seksi konsumsi. Guru-guru juga mengadakan arisan bulanan sebagai ajang silaturahmi bagi
guru-guru. Arisan dilakukan di rumah-rumah guru, dan tuan rumah arisan adalah guru yang
mendapatkan arisan, dan biasanya tuan rumah menyediakan makanan. Jika yang menjadi tuan
rumah adalah guru non-Muslim, biasanya tuan rumah menyediakan makanan dari katering
yang halal. Guru-guru non-Muslim mengetahui bahwa orang Muslim diharamkan memakan

136 Wawancara dengan Amir Kaco, Kasie Pendidikan Menengah Sekolah Dikmenjur Prov. Sul Sel, 3 Oktober
2016.

137 Wawancara dengan Jabal Rahman, Guru Guru PAI SMAN 16 Makassar, 8 Oktober 2016
138 Wawancara dengan Juweriah, Guru PAI SMPN 2, Makassar, 4 Oktober 2016.
139 Wawancara dengan Munirah, Guru PAI SMAN 1 Makassar, 4 Oktober 2016

53

daging tertentu, dan karenanya mereka selalu menyediakan makanan dari katering yang
halal.140

Demikian juga pola komunikasi dan persahabatan antara siswa-siswi yang berbeda agama.
Guru membolehkan mereka berteman tanpa dibatasi agama atau suku apapun, seperti yang
disampaikan oleh Munirah:

Bertemanlah dengan siapa saja, jangan dibatasi agama tertentu ataupun suku tertentu. Makin banyak
teman dan silaturahmi terjaga, akan meningkatkan peluang keberhasilan dan kesuksesan kalian.
Kalau bicara harus hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain… jangan sampai menyinggung
perasaannya. Tunjukkan bahwa Islam itu baik, Islam itu rahmatan lil alaamiin… jadi bisa berteman
baik bagi siapapun dan bisa membawa kemanfaatan buat siapapun.141

Makanan bisa dijadikan tolok ukur menilai persepsi seorang Muslim terhadap non-Muslim.
Apakah seorang Muslim mau menerima makanan dan minuman yang diberikan oleh non-
muslim lalu mengonsumsinya? Apakah ia akan menerimanya di hadapan si pemberi untuk
menghargainya tetapi kemudian memberikannya kepada orang lain atau bahkan membuangnya
ketika si pemberi sudah pergi? Apakah seorang Muslim berpura-pura sedang puasa ketika perlu
alasan untuk menghindari mengonsumsi hidangan yang diberikan oleh tuan rumah yang non-
muslim?

Respons dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di kalangan guru-guru PAI beragam, dari
yang ekstrem hingga moderat. Darmi Yusuf, misalnya, guru PAI SMPIT Wahdah Islamiyah
Makassar, berpendapat bahwa jika kita meragukan kehalalan dan kebersihan makanan yang
diberikan oleh orang non-muslim maka kita tidak boleh memakannya.142 Pendapat senada
diberikan oleh Haryani, guru PAI di SMP/SMK Nasional Makassar.143 Namun demikian, baik
Darmi maupun Haryani menekankan perlu menghargai umat non-muslim yang memberi
makanan. Hal ini yang ditekankan kepada anak didiknya di sekolah. Ia mengajarkan bahwa
jika anak didiknya diberi makanan oleh orang non-muslim, maka makanan tersebut harus
diterima dan tidak boleh ditolak. Sebab, jika makanan tersebut ditolak maka pemberi tersebut.
akan tersinggung. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa jika kehalalan makanan yang diberikan
oleh tersebut diragukan, maka sebaiknya makanan tersebut diberikan kepada orang lain dan
tidak dibuang.144

Ada juga respons guru yang cukup unik. Ketika ditanya apakah ia akan mengonsumsi
hidangan yang diberikan oleh tuan rumah jika ia bertamu ke rumah guru non-muslim, ia
menjawab tergantung kondisi. Jika makanan dan minuman tersebut berupa makanan pabrikan
(dalam kemasan), ia akan mengonsumsinya, tapi jika ia ragu kehalalan makanan, maka ia akan
menjawab sedang puasa. Jawaban tersebut, menurutnya, tidak akan menyinggung tuan
rumah.145

Alasan utama di balik pura-pura puasa ini adalah keraguan akan kehalalan makanan atau
minum yang ditawarkan oleh non-muslim. Umat Islam khawatir bahwa makanan atau

140 Wawancara dengan Jabal Rahman, Guru PAI SMAN 16, Makassar, 8 Oktober 2016.
141 Wawancara dengan Munirah, Guru PAI SMAN 1, Makassar 4 Oktober 2016.
142 Wawancara dengan Darmi Yusuf, Guru PAI dan Kepsek SMPIT Wahdah Islamiyah, Makassar, 7 Oktober
2016.
143 Wawancara dengan Haryani, Guru PAI SMP/SMK Nasional Makassar, 8 Oktober 2016.
144 Wawancara dengan Darmi Yusuf, Guru PAI dan Kepsek SMPIT Wahdah Islamiyah, Makassar, 7 Oktober
2016.
145 Wawancara dengan Ernita Sari, Guru Fikih MTs Muhammadiyah, Makassar, 4 Oktober 2016.

54

minuman yang disuguhkan tidak halal. Di dalam fikih, halal atau haramnya makanan
disebabkan oleh dua hal. Pertama, makanan mengandung bahan yang diharamkan, seperti
daging bagi atau lemak babi. Kedua, tempat memasak terkontaminasi oleh bahan yang haram.
Bahkan, ketika dua hal tersebut sudah jelas, sebagian umat Islam masih mempertanyakan niat
seseorang ketika menyembelih binatang yang disuguhkan. Sikap yang berorientasi pada fikih
ini memang akan membuat seorang Muslim menolak hidangan yang disuguhkan oleh umat
non-muslim.

Respons berbeda diberikan oleh Hasanuddin146. Ia memiliki pandangan yang lebih moderat.
Menurutnya makanan dan minuman yang diberikan non-muslim, sepanjang ia membaca
bismillah saat memakan/meminumnya, ia yakin halal, kecuali pada makanan yang sudah pasti
hukumnya haram, seperti babi, anjing, dan minuman keras. Pandangannya ini bisa jadi karena
ia pernah melakukan kunjungan ke luar negeri. Ia pernah di Inggris selama 3 bulan sehingga
pandangannya tentang makanan halal lebih moderat. Berikut ini petikan wawancara dengan
Hasanuddin:

Wah, kalau makanan dan minuman, sepanjang itu bukan babi, anjing, khamr, hukum asalnya kan
halal. Jadi kita ikut hukum asalnya saja… halal/ yakinlah bahwa itu hala, maka jadilah makanan dan
minuman tersebut. Halal. Kalau kita terlalu kaku menghukumi makanan dan minuman, bagaimana
yang hidup di luar negeri yang mayoritas non-muslim… akan susah sendiri. Jadi ikutlah hukum asal
makanan/minuman… baca Bismillah... insya Allah halal.

Respons yang lebih keras diberikan oleh Nurhayati, guru fikih di MTsN Model, Makassar.
Ia menolak sama sekali pemberian makanan dan minuman dari warga non-muslim. Jika ia
berkunjung ke temannya yang beragama Kristen dan dikasih kue buatan sendiri, ia bawa kue
tersebut lalu ia berikan pada tukang ojek yang mangkal di gang dekat rumahnya. Ia menolak
kue, karena menurutnya, bias jadi waktu proses pembuatan kue tersebut menggunakan
peralatan panci bekas digunakan untuk memasak babi. Sedangkan cara menyucikannya hanya
dengan air dan sabun dan bukan menyucikan najis mugholadzoh. Berikut petikan wawancara
dengan Nurhayati:

Bisa saja perlengkapan memasak warga non-muslim tidak suci. Kita tahu bahwa cara menyucikan
najis mugholadzoh harus menggunakan tanah dan dicuci 7 kali. Bagaimana dengan alat-alat
memasak mereka? Jelas-jelas mereka makan babi. Mencucinya pasti dengan air dan sabun saja,
bukan dengan cara menyucikan najis mugholadzoh. Itu jelas belum suci peralatan memasak mereka.
Apa status makanannya kalau begitu? Pasti haram. Saya akan terima … tapi pasti saya berikan pada
tukang ojek yang saya tahu dia Kristen dan mangkal di depan gang saya. Dia senang... saya pun
tenang... ya toh!147

Keharmonisan hubungan antar umat beragama juga bisa dilihat dari partisipasi umat Muslim
dan non-Muslim dalam perayaan hari-hari besar umat beragama. Dalam perayaan hari-hari
besar umat Islam, misalnya, perayaan Maulid Nabi Muhammad, guru-guru non-Muslim ikut
berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Sebagian mereka menyumbang makanan, dan bahkan
guru dan siswa-siswi non-Muslim mengikuti kegiatan perayaan tersebut. Sebaliknya,
menjelang perayaan Natal, banyak umat Islam yang berpartisipasi dalam kepanitiaan acara.

146 Wawancara dengan Hasanuddin, Guru PAI SMPN 3/Instrukstur K13 Makassar, 5 Oktober 2016
147 Wawancara dengan Nurhayati, Guru Fikih MTsN Model, Mataram, 9 Oktober 2016.

55

Keikutsertaan umat Islam dalam kepanitiaan perayaan hari besar di sekolah didorong oleh
kepala sekolah agar terbiasa dalam keharmonisan termasuk aktivitas sehari-hari148

Masalah lain terkait dengan kerukunan umat beragama di Makassar adalah mengucapkan
Selamat hari raya kepada umat lain dalam perayaan hari-hari besar. Kedekatan mereka baik
secara fisik maupun emosi, membuat mereka tergiring mengucapkan selamat hari raya kepada
umat lain. Umat Kristen, misalnya, biasa mengucapkan “Selamat Idul Fitri” kepada umat Islam
ketika umat Islam merayakan lebaran Idul Fitri. Mereka juga sering mengucapkan “al-Salam
‘alaikum” dengan fasih kepada umat Islam ketika bertemu. Sebaliknya, bagaimana respons
guru-guru PAI di Makassar ketika dihadapkan pada masalah di atas?

Tentang ucapan perayaan hari-hari besar umat beragama, seperti mengucapkan “Selamat
Natal” atau “Selamat Hari Galungan” kepada umat Kristiani dan Hindu, guru-guru PAI
berbeda pendapat. Bagi Darmi Yusuf, Guru PAI dan sekaligus Kepala Sekolah SMPIT Wahdah
Islamiyah, mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat Kristiani tidak boleh dilakukan.
Baginya, sikap toleransi hanya boleh dilakukan dalam muamalah saja, seperti jual beli,
sementara ucapan “selamat” pada hari-hari raya kepada umat non-Muslim tidak dibenarkan. Ia
menyatakan: “Menghargai non-Muslim sebatas yang diajarkan oleh Islam saja, seperti dalam
muamalah, jual beli. Yang tidak boleh seperti mengucapkan ‘Selamat Natal. Tidak boleh.”
Baginya, itu merupakan bagian dari menjaga akidah Islam.149

Lain lagi pendapat Rosilawaty, guru PAI SMK LPPI Ummi Makassar. Ia berpendapat
bahwa memberikan ucapan selamat Natal atau selamat hari raya lainnya boleh-boleh saja,
asalkan umat Islam tidak mengikuti ritual-ritualnya. Ia menyatakan: “Sekedar mengucapkan
‘Selamat Natal’ itu sah-sah saja. Tapi jangan melebihi kepada hal lain…. Mereka juga
mengucapkan kepada kita ‘Selamat Idul Fitri’.… Tapi jangan sampai kita mengikuti ritual-
ritual agama mereka. Menjaga hati dan akidah kita itu tidak melarang kita mengucapkan hari
raya agama lain.”150 Bagi Rosilawaty, dalam konteks hubungan sosial dan kemanusiaan, kita
tetap boleh mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan hari raya agama lain. Ia memberikan contoh
seorang Muslim yang kebetulan orang tuanya beragama Kristen meninggal dunia maka ia
dibolehkan untuk menghadiri pemakaman jenazah orang tuanya, sejauh ia tidak mengikuti
ritual-ritual keagamaannya. Tapi tidak semua guru menyatakan secara tegas. Munirah,
misalnya, meskipun ia tidak pernah mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat Kristiani, ia
tidak keberatan dengan orang-orang yang mengucapkannya, seperti yang dilakukan oleh para
pejabat151.

Terkait dengan toleransi internal, sepanjang berhubungan dengan umat Islam aliran apapun
selain Ahmadiyah, guru memberikan respons toleransi yang bagus pada aliran Islam lainnya.
Ketika mengajarkan tentang kunut dan niat salat fardu, sebagian besar guru PAI mengajarkan
kebiasaan yang berbeda antar NU dan Muhammadiyah. Semua ada dasarnya dan silakan
menggunakan sesuai kebiasaan di rumah. Yang penting tidak menyalahkan pihak lain152

148 Wawancara dengan Juweriah, Guru PAI SMPN 2 Makassar, 4 Oktober 2016.
149 Wawancara dengan Darmi Yusuf, Guru PAI dan Kasek SMPIT Wahdah Islamiyah, Makassar, 7 Oktober
2016.
150 Wawancara dengan Rosilawaty, Guru PAI SMK LPPI UMI Makassar, 8 Oktobober 2016.
151 Wawancara dengan Munirah, Guru PAI SMAN 1 Makassar, 3 Oktober 2016.
152 Wawancara dengan Zuhriani, Guru Fikih MAN Model 2 Makassar, 9 Oktober 2016.

56

Sikap guru-guru terhadap Ahmadiyah relatif seragam. Secara umum, Ahmadiyah dipandang
sudah keluar dari Islam karena mereka mengakui adanya nabi, yakni Mirza Ghulam Ahmad,
setelah Nabi Muhammad. Atas keyakinan ini, penganut Ahmadiyah dianggap sesat dan telah
keluar dari Islam. Meskipun demikian, bukan berarti penganut Ahmadiyah boleh diusir dari
rumah mereka, dan umat Islam melakukan kekerasan kepada mereka. Menurut Zuhriani,
negara harus melindungi kelompok Ahmadiyah dari kemungkinan tindak kekerasan, dan umat
Islam tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun yang berbeda aliran. Menurutnya,
Islam adalah damai, dan tidak mengajarkan kekerasan.153

Persepsi tentang Islamisme

Secara umum, guru-guru PAI di sekolah SMP dan SMA dan guru-guru Fikih/Akidah di
MTs dan MA di Makassar menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai negara yang sudah menerapkan prinsip
keislaman. Guru-guru ini berafiliasi dengan ormas keislaman seperti NU, DDI,
Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah. Meski demikian, ada guru PAI yang memiliki
pandangan perlunya diterapkan khilafah Islamiyah di Indonesia. Guru ini memiliki aliansi
keagamaan pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dengan mengikuti pengajian rutin seminggu
sekali dan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas HTI.

Bagi guru-guru yang sudah final dalam penerapan NKRI, Pancasila dan UUD 1945 untuk
Indonesia, mereka memiliki pandangan bahwa walaupun Indonesia bukan negara Islam,
Indonesia sudah mengadopsi nilai-nilai Islam, seperti dalam Pancasila dan UUD 1945. Umat
Islam dengan bebas menjalankan kewajiban agama sehari-hari: kumandang azan terdengar di
setiap menjelang dan masjid ada di mana-mana. Umat Islam bisa melaksanakan salat dengan
bebas di berbagai tempat keramaian, seperti terminal bus, stasiun kereta api, bandara udara,
pusat perbelanjaan. Bahkan sekarang, sebagian kelompok Muslim sedang menggulirkan ide
tentang wisata syar’i, yakni pengembangan program-program wisata yang memudahkan umat
Islam menjalankan kewajiban agamanya.

Lebih jauh, negara juga terlibat dalam manajemen urusan agama Islam, seperti puasa, zakat
dan haji. Melalui Kementerian Agama, pemerintah juga menyelenggarakan dan meregulasi
pendidikan Islam dari tingkat Taman Kanak-kakak hingga perguruan tinggi. Dengan fakta-
fakta tersebut di atas, sebagian besar guru agama di Makassar menilai bahwa negara Indonesia
dengan sistem yang ada sudah cukup baik bagi umat Islam Indonesia. Tentu masih banyak
harus dibenahi dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa pendapat
dan argumen para guru terkait dengan nilai-nilai Islamisme, hubungan antara agama dan
negara, demokrasi, hukum Islam, pemimpin non-Muslim, kesetaraan gender, dan lain-lain.

Negara Islam
Yang dimaksudkan dengan negara Islam adalah negara yang dalam konstitusinya

menyebutkan bahwa dasar negara adalah Islam dan hukum-hukum positifnya bersumber pada
al-Qur’an dan hadis. Beberapa contoh negara Islam adalah Saudi Arabia dan Iran. Saudi

153 Wawancara dengan Zuhriani, Guru Fikih MAN Model 2 Makassar, 9 Oktober 2016.

57

Arabia, misalnya, menerapkan hukum Islam, seperti hukum potong tangan dan pancung bagi
yang melakukan tindak pidana. Bagaimana respons guru-guru agama di Makassar tentang
masalah ini?

Syamsuddin, guru PAI SMK Muhammadiyah Bontoala154 berpendapat bahwa NKRI adalah
bentuk yang paling sesuai untuk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Legalitas
bahwa Indonesia adalah negara Islam tidak diperlukan. Yang terpenting adalah penerapan
nilai-nilai Islam di Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai Islam sudah diadopsi di dalam sistem
perundang-undangan Indonesia. Ajaran utama dalam Islam, yakni tauhid telah dikandung
dalam sila pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama tersebut
menurutnya adalah sama dengan kandungan ayat pertama surat al-Ikhlash: “Qul huwa Allahu
ahad.” Oleh karenanya, meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi Indonesia juga bukan
negara sekuler yang memisahkan secara tegas urusan agama dan negara. Menurutnya,
Indonesia adalah negara hukum dengan mayoritas Muslim dan mengadopsi nilai-nilai Islam.
Pendapat senada diberikan oleh Zuhriani, Guru Fikih MAN 2 Model Makassar. 155

Sementara itu, Hasanuddin, Guru PAI/Instruktur K13 Makassar merujuk kepada
pembukaan UUD 1945 sebagai argumen bahwa Indonesia adalah negara yang menerapkan
prinsip Islam. Kalimat “Atas Berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” di dalam alinea ketiga
pembukaan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara
sekuler. Klausul tersebut secara eksplisit mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan
anugerah dari Allah Swt. Berikut adalah petikan pendapatnya:

Masih ingat isi pembukaan UUD 1945 kan?… di alinea 3 jelas kalimatnya…“atas berkat rahmat
Allah yang maha kuasa” di sana. Artinya ada peranan ulama di dalam negara ini. Negara Indonesia
adalah negara yang mayoritas Islam… karena dasar negara yang kita ketahui itu ada disebutkan
“atas berkat rahmat Allah”, artinya dengan kekuasaan Allah… kita itu negara yang Islami.156

Pendapat senada disampaikan oleh Gunawang, pengawas guru PAI di Makassar.
Menurutnya, NKRI bukan negara agama tetapi mengakui ada banyak agama. Indonesia
memang tidak menjalankan hukum Islam sepenuhnya karena negara menaungi semua agama
yang diakuinya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia karena memang penduduknya multi
religion. Menurutnya, nilai-nilai dan hukum Islam sudah dilaksanakan di Indonesia, seperti
dalam masalah nikah dan cerai.157 Argumen serupa disampaikan oleh Ernita Sari, Guru Fikih
di MTs Muhammadiyah Makassar. Ia menambahkan bahwa di Indonesia umat Islam bebas
menjalankan kewajiban agamanya dimanapun berada.158

Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bentuk NKRI sudah final, ada guru PAI yang
menyatakan perlunya khilafah Islamiyah untuk Indonesia. Mereka kecewa dengan kondisi
sosial dan moralitas di Indonesia. Banyaknya kriminalitas, korupsi, dan seks bebas menjadikan
guru-guru ini sangat prihatin dengan penerapan hukum di Indonesia. Berikut petikan pendapat
mereka.

Memang kita bisa lihat toh…. Banyak masalah di semua bidang yang terjadi di Indonesia,
kemiskinan… ketimpangan ekonomi… banyak korupsi tetap merajalela… hukum tajam ke bawah

154 Wawancara dengan Syamsuddin, Guru PAI SMK Muhammadiyah Bontoala, Makassar, 6 Oktober 2016.
155 Wawancara dengan Zuhriyani, Fikih MAN 2 Model Makassar, 9 Oktober 2016.
156 Wawancara dengan Hasanuddin, Guru PAI SMPN 3, Makassar, 5 Oktober 2016.
157 Wawancara dengan Gunawang, Pengawas guru PAI Makassar, 3 Oktober 2016.
158 Wawancara dengan Ernita Sari, Guru Fikih MTs Muhammadiyah Makassar, 4 Oktober 2016.

58

tumpul ke atas… prihatin itu… payah sekali Negara ini... coba diberlakukan hukum potong tangan
buat koruptor, pasti jera mereka… tak berani lah korupsi... makmur Negara kita... seks bebas
dimana-mana... harus dirajam itu… biar jera. Tak mungkin mereka berani mendekati zina lagi... itu
semua hukum Allah. Harus diterapkan. Bagaimana kalau mau diterapkan? Ya harus khilafah
Islamiyah... itu janji Allah. 159

Demokrasi
Sejalan dengan pandangan di atas bahwa Indonesia tidak perlu menjadi sebuah negara

Islam, semua guru-guru agama di Makassar menerima sistem demokrasi yang dianut oleh
pemerintah Indonesia. Demokrasi adalah sesuai dengan Islam dan merupakan bagian dari nilai-
nilai Islam. Demokrasi merupakan implementasi dari syura yang diajarkan oleh Islam. Bagi
mereka, demokrasi merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan, yakni berdasarkan
musyawarah mufakat dan bias juga dengan suara terbanyak. Melalui demokrasi, masyarakat
bisa menyampaikan pendapat kepada pemerintah, dan sebaliknya pemerintah dapat menyerap
dan memahami aspirasi masyarakat. Melalui proses demokrasi, seperti dalam pemilihan
umum, para calon turun ke masyarakat dan menyampaikan program-programnya, sehingga
masyarakat memahami visi calon pemimpin mereka.

Para guru juga tidak khawatir bahwa demokrasi di Indonesia akan melahirkan undang-
undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia
adalah Muslim. Karena mayoritas Muslim, wakil-wakil rakyat juga beragama Islam, dan
karenanya tidak akan melahirkan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam
meskipun pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting). Berikut
adalah kutipan wawancara dengan Zainul, guru PAI pada SMP DDI Mariso, Makassar:
“System demokrasi adalah pilihan terbaik. Ini tidak bertentangan dengan Islam. Islam
menganjurkan musyawarah bil hikmah. Demokrasi itu kan intinya musyawarah.”160

Hal senada disampaikan oleh Zuhriyani, Guru Fikih MAN 2 Model, Makassar. Ia
menjelaskan bahwa demokrasi adalah sesuai dengan Islam, dan menurutnya demokrasi di
Indonesia tidak akan menghasilkan hukum yang bertentangan dengan Islam, seperti legalitas
prostitusi dan perjudian yang tidak dibenarkan dalam hukum Indonesia. Hal itu menurutnya,
karena umat Islam adalah mayoritas, dan semua agama juga melarang prostitusi dan
perjudian.161

Memang ada kelompok yang mempertentangkan antara Syura dan demokrasi, seperti
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Bagi mereka
demokrasi berbeda dari musyawarah, karena dalam demokrasi semua rakyat terlibat sementara
musyawarah tidak melibatkan semua masyarakat. Di dalam musyawarah, hanya orang-orang
yang mengerti masalahlah yang dilibatkan. Sementara itu, demokrasi yang produk barat jelas
tidak memberikan porsi pada orang yang menguasai masalah lebih besar dibandingkan warga
lain yang tidak menguasai masalah.162

159 Wawancara dengan Haryani, Guru PAI SMP/SMK Nasional Makassar, 8 Oktober 2016
160 Wawancara dengan Zainul, Guru PAI SMP DDI Mariso Makassar, 7 Oktober 2016.
161 Wawancara dengan Zuhriyani, Guru Fikih MTs MAN 2 Model, Makassar, 9 Oktober 2016.
162 Wawancara dengan Haryani, Guru PAI SMP/SMK Nasional Makassar, 8 Oktober 2016

59

Khilafah
Sejalan dengan penerimaan NKRI sebagai negara yang demokratis dan telah mengadopsi

sebagian hukum Islam dan nilai-nilai Islam, maka secara umum guru-guru agama di Makassar
menolak gagasan tentang khilafah, yakni pemerintahan Islam yang menjalankan syariat Islam
secara menyeluruh. Di dalam negara dengan sistem kekhalifahan, pemimpin negara tidak
dipilih oleh semua warga negara, melainkan oleh sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang
yang ahli agama yang dikenal sebagai ahl al-hall wa al-‘aqd (kelompok orang yang
mengangkat dan memberhentikan khalifah). Di dalam tradisi khilafah, jabatan khalifah adalah
seumur hidup.

Di Indonesia, gerakan restorasi khilafah diusung oleh MMI dan HTI. Mereka menyerukan
perlunya Indonesia menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Menurut HTI, penerapan
hukum Islam secara menyeluruh ini hanya bisa dilakukan oleh sistem kekhalifahan, dan
karenanya HTI mengajak umat Islam Indonesia untuk merestorasi khilafah.

Dari 17 yang diwawancara, hanya satu guru yang dengan eksplisit mendukung khilafah.
Sementara itu, 16 responden lainnya tidak mendukung khilafah sebagai bentuk Negara
Indonesia. Berikut ini kutipan dukungan tentang khilafah pada salah satu guru di Makassar:

Banyak masalah di semua bidang terjadi di Negara kita toh.... Itu hanya dapat diselesaikan bila kita
menganut sistem khilafah.... Sistem yang ada masih banyak kekurangannya. Hanya sistem khilafah
dan Negara Islam yang paling benar dan sesuai untuk kita. Coba lihat kemaksiatan generasi muda
kita, mereka banyak yang pacaran, parahnya sampai seks bebas. Coba kalau menerapkan syariah
dengan merajamnya, pasti orang akan jera. Tak mungkin mereka mendekati zina kalau hukumnya
jelas seperti itu. Korupsi juga sama. Hukuman yang sesuai aturan khilafah pasti membuat jera.163

Seperti disinggung di atas, guru-guru agama di Makassar mayoritas menolak khilafah, dan
menerima NKRI yang berdasarkan Pancasila seperti sekarang. Menurut Zuhriyani, Guru Fikih
MAN 2 Model Makassar, perintah khilafah tidak didapatkan di dalam al-Qur’an dan hadis.164
Oleh karenanya dasar gagasan mendirikan khilafah tidak jelas. Lebih lanjut, Fathul Hadi, Guru
Fikih MTs AnNahdhoh Makassar berpendapat bahwa gagasan tentang khilafah tidak cocok
untuk jaman sekarang. Menurutnya pada saat negara-negara yang ada sudah terkotak-kotak
dalam sistem negara bangsa, maka khilafah tidak akan terwujud. Ia juga menyebutkan tidak
ada negara khilafah di dunia ini yang sukses menerapkan syariat Islam. Dia menuturkan: “Arab
Saudi sebagai contoh. Justru banyak kemaksiatan… selain di wilayah masjidil haram ya… di
sana juga lebih jorok.. padahal kan kebersihan itu cermin dari keislaman seseorang.”165 Ia
menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah antar bangsa diperkuat.

Jihad
Jihad merupakan salah satu ajaran terpenting dalam Islam. Secara literal, “jihad” berarti

“mengeluarkan segala daya upaya.” Kata “jihad” sering dihubungkan dengan kata “fi
sabilillah”, dan dengan demikian berarti berjuang di jalan Allah. Ungkapan itu mengandung
arti segala aktivitas yang diniatkan untuk menyebarkan kalimat Allah adalah jihad fi sabilillah.
Termasuk dalam kategori ini adalah belajar, mengajar, berdakwah, dan mencari nafkah untuk
keluarga. Namun demikian, pemahaman jihad yang luas ini sering dipersempit menjadi

163 Wawancara dengan Haryani, guru PAI SMP/SMK Nasional Makassar, 8 Oktober 2016
164 Wawancara dengan Zuhriyani, Guru Fikih MTs MAN 2 Model, Makassar, 9 Oktober 2016.
165 Wawancara dengan Fathul Hadi, Guru Fikih MTs Annahdhoh Makassar, 10 Oktober 2016.

60

berperang di jalan Allah. Jihad fi sabilillah diartikan sebagai perang suci, berperang melawan
musuh-musuh Allah, berperang melawan tagut, dan sejenisnya.

Sebagian kecil umat Islam menerapkan jihad dengan berbagai aksi kekerasan. Termasuk di
dalam aksi ini adalah aksi teror. Mereka menggunakan metode bom bunuh diri sebagai bagian
dari jihad, dan pelaku bom bunuh diri dianggap sebagai mati syahid. Sebagian lain bergabung
dengan gerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) di Iraq yang memproklamirkan
berdirinya Khilafah Islamiyah.

Terkait dengan pengertian jihad ini, guru-guru agama secara umum mengartikan jihad
dalam pengertian yang luas, yakni segala usaha dan aktivitas dalam mendakwahkan Islam,
seperti mengajar dan belajar.166 Mereka menolak pengertian sempit atas jihad, yakni berperang
melawan musuh-musuh Islam, dengan melakukan aksi teror. Zuhriyani, misalnya dengan tegas
mengatakan bahwa teror bukan jihad. Ia tidak setuju dengan aksi teror karena yang menjadi
korban bukan orang-orang yang bersalah. Menurutnya, jihad yang sebenarnya adalah jihad
melawan hawa nafsu.167 Bagi Darmi Yusuf, jihad berarti amar makruf nahi munkar (menyeru
kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Bila saat ini ia dan guru lain diberikan
kesempatan untuk berjihad ke Suriah, ia akan menolaknya. Menurutnya, jauh lebih penting
untuk berjihad di Indonesia. Lakukan dakwah di berbagai penjuru Indonesia merupakan
prioritas, bukan ke Negara lain168. Karena menolak kekerasan, guru-guru agama di Makassar
menolak ISIS. Menurut mereka ISIS tidak mencerminkan akhlak Islam, misalnya, alasannya
bahwa ISIS juga membunuh orang-orang Islam.169

Penerapan hukum Islam
Penerapan syariah, atau lebih spesifik lagi, penerapan hukum Islam selalu menjadi isu

hangat bagi aktivis gerakan Islam. Secara konstitusional, sebagian masyarakat sering
menyuarakan kembali kepada Piagam Jakarta yang memuat tujuh kata yang dibuang, yakni
“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”

Selain usulan kembali ke Piagam Jakarta, usaha lain adalah yang dilakukan oleh sebagian
masyarakat Muslim adalah mendesak pemerintah dan DPRD setempat untuk menerbitkan
Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syariah. Perda-perda semacam itu berusaha
mengimplementasikan ajaran Islam secara formal. Mereka berharap bahwa dengan Perda
tersebut, pemerintah daerah terikat untuk melaksanakan ajaran Islam dan bisa dituntut jika
mengabaikannya. Persoalannya adalah banyak Perda-Perda semisal itu dijadikan alat politik
bagi partai dan pejabat tertentu untuk mendulang suara menjelang pemilihan.

Di samping upaya konstitusional tersebut, sebagian umat Islam juga melakukan berbagai
aksi untuk menyampaikan aspirasinya, baik secara damai maupun dengan kekerasan. Sebagai
contoh, misalnya, aktivis HTI sering berdemonstrasi mendesak pemerintah
mengimplementasikan syariah Islam sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan
negara. Sementara, aktivis Front Pembela Islam (FPI), sering melakukan aksi-aksi kekerasan

166 Wawancara dengan Jabal Rahman, Guru PAI SMAN 16 Makassar, 8 Oktober 2016.
167 Wawancara dengan Zuhriyani, Guru Fikih MAN 2 Model, Makassar, 9 Oktober 2016.
168 Wawancara dengan Darmi Yusuf, Guru PAI dan Kepsek SMPIT Wahdah Islamiyah, Makassar, 7 Oktober
2016.
169 Wawancara dengan Munirah, Guru PAI SMAN 1 Makassar, 3 Oktober 2016.

61

dengan melakukan sweeping tempat-tempat maksiat yang diduga menjadi tempat transaksi
prostitusi dan perjudian.

Dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam, guru-guru agama di Makassar berbeda
pendapat. Kelompok pertama setuju dengan penerapan hukum Islam. Bagi kelompok ini,
hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang tidak menimbulkan efek jera, dan hal ini
terbukti banyaknya pelaku pidana yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Bahkan, yang
lebih parah adalah kenyataan bahwa seseorang yang dipenjara masih bisa menjalankan dan
mengendalikan bisnis haramnya dari dalam penjara. Pendapat Haryani, guru PAI SMP/SMK
Nasional, bisa mewakili pandangan kelompok pertama ini. Ia menyatakan:

Coba lihat kemaksiatan generasi muda kita, mereka banyak yang pacaran, parahnya sampai
seks bebas. Coba kalau menerapkan syariah dengan merajamnya, pasti orang akan jera. Tak
mungkin mereka mendekati zina kalau hukumnya jelas seperti itu. Korupsi juga sama170.

Sementara itu kelompok lain berpendapat bahwa hukum Islam tidak perlu diterapkan dalam
masyarakat. Menurut kelompok ini, hukum yang berlaku sekarang sudah cukup mengadopsi
hukum Islam. Menurut kelompok ini, syariah Islam itu sangat luas, tidak hanya masalah
pidana, tetapi juga meliputi muamalah dan kewajiban sehari-hari umat Islam. Nurhayati, Guru
Fikih MTsN Model 13 Makassar, mewakili kelompok ini:

Tak ada masalah…. Aturan yang ada sudah baik… tidak harus pakai hukum Islam… yang penting
bagaimana nilai-nilai Islam dipakai… soal kebersihan, soal nilai dan etika… itu saja yang penting....
Indonesia adalah negara yang berdiri di atas berbagai macam agama. Jadi dasarnya itu adalah
ketuhanan yang maha esa, secara umum.171

Guru lain, Munirah, guru PAI SMAN 1 Makassar, mengungkapkan:

Hukum di Indonesia sesuai dengan Islam dan ayat-ayat al-Qur’an. Kita saling menghargai perbedaan
pendapat, ikhlas menerima pendapat yang berbeda bila sudah dijadikan keputusan bersama, tidak
boleh emosi.

Terkait dengan perda Syariah, kan banyak yang menolak toh… karena Negara kita dasarnya
Pancasila… berbagai agama ada di Negara kita.. yang penting kan…. ‘Bagaimana kita menjalankan
ajaran agama Islam yang baik dan benar’172

Pemimpin Non-Muslim
Persoalan boleh tidaknya non-Muslim menjadi pemimpin menjadi isu yang sedang hangat,

karena penelitian ini dilakukan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun
2017. Sebenarnya, apa pendapat tentang pemimpin non-Muslim bagi umat Islam? Secara
umum, sebagian besar guru agama di Makassar menolak kepemimpinan non-Muslim, di daerah
yang mayoritas Muslim. Menurut mereka, di antara jutaan umat Islam, pasti ada tokoh-tokoh
Islam yang bisa dijadikan pemimpin. Berikut ini kutipan-kutipan, mewakili kelompok yang
menolak kepemimpinan non-Muslim, mengatakan: “Kita tidak boleh mengangkat pemimpin
non-Muslim. Islam mengatur begitu173.… Pemimpin harus muslim supaya dalam

170 Wawancara dengan Haryani, Guru PAI SMP/SMK Nasional Makassar, 8 Oktober 2016.
171 Wawancara dengan Nurhayati, Guru Fikih MTsN Model Makassar, 10 Oktober 2016.
172 Wawancara dengan Munirah, Guru PAI SMAN 1 Makassar, 3 Oktober 2016.
173 Wawancara dengan Munirah, Guru PAI SMAN 1 Makassar, 3 Oktober 2016.

62

pemerintahan… dia terapkan itu .. aturan yang sesuai agama kita....174 Dari ajaran Islam sudah
jelas. Kita tidak boleh memilih pemimpin yang bukan dari Islam.”175

Di samping pendapat yang menolak di atas, ada sebagian kecil guru-guru yang menerima
kepemimpinan non-Muslim. Bagi mereka, non-Muslim boleh menjadi pemimpin asal ia bisa
dipercaya, tidak korupsi, bekerja untuk rakyat dan mendapat dukungan. Zuhriyani, Guru Fikih
MAN Model Makassar, menyatakan: “Makassar kan banyak suku dan agama… jadi bukan
hanya muslim yang bias jadi pemimpin. Kalau misalkan dia niatnya baik untuk memajukan
kota Makassar, mengurangi jurang yang miskin dan yang kaya…. Jujur, ya kenapa tidak? Tidak
ada masalah.”176 Ketika ditanya apakah ia akan memilih calon Walikota Makassar yang non-
Muslim jika memenuhi kriteria yang ia syaratkan, ia menjawab: “insya Allah.”177

Kepemimpinan Perempuan
Sebagian umat Islam masih mempermasalahkan boleh tidaknya perempuan menjadi

pemimpin, terutama menjadi presiden. Sesungguhnya masalah ini terkait dengan masalah
politik, tetapi sering kali persoalan ini dibumbui dengan argumen keagamaan. Sebagai contoh
adalah ketiga Megawati Soekarnoputri dicalonkan oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), untuk menjadi presiden pada tahun 1999, banyak tokoh-tokoh Muslim
yang menolak hanya karena dia perempuan. Termasuk yang menolak adalah politisi dari Partai
Persatuan Pembangunan (P3). Akibatnya, Megawati kalah dalam pemilihan presiden yang saat
itu masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akhirnya, Abdurrahman
Wahid terpilih menjadi Presiden, sementara Megawati kemudian terpilih menjadi Wakil
Presiden. Anehnya, keberatan itu tidak muncul ketika Megawati menggantikan Abdurrahman
Wahid yang dilengserkan oleh MPR, dan Hamzah Haz, ketua umum PPP, menjadi Wakil
Presiden. Hal ini membuktikan bahwa ajaran agama sangat mudah digunakan untuk
melegitimasi kepentingan politik kelompok atau individu.

Terkait dengan kepemimpinan perempuan, persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap
pemimpin perempuan sering kali didasarkan pada ayat al-Qur’an yang menyatakan “al-rijal
qawwamun ‘ala al-nisa’” (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan). Di samping itu, ada
juga hadis yang menyatakan “lan yuflih al-qawm wallawhum imra’ah” (sebuah kaum tidak
akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan). Kedua dalil tersebut sangat popular di
kalangan kelompok Muslim yang menolak perempuan menjadi pemimpin.

Kenyataannya, saat ini banyak pemimpin perempuan yang dianggap berhasil. Tri
Rismaharini, yang sekarang menjabat sebagai Walikota Surabaya, misalnya, dinilai oleh
banyak kalangan sebagai salah satu walikota yang sukses membangun Surabaya. Ia dikenal
sebagai pekerja yang ulet dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Buktinya, ia berhasil dipilih
kembali oleh sebagian besar warga Surabaya. Di tingkat internasional, ada Angela Merkel,
Kanselir Jerman yang dianggap berhasil memimpin Jerman. Dalam sejarah Islam, umat Islam
juga mengenal Siti A’isyah, istri Nabi, yang ikut memimpin perang memberontak melawan Ali
bin Abi Thalib.

174 Wawancara dengan Juweriah, Guru PAI SMPN2 Makassar, 4 Oktober 2016
175 Wawancara Jabal Rahman, Guru PAI SMAN 16, MAkassar, 8 Oktober 2016.
176 Wawancara dengan Zuhriyani, Guru Fikih MAN Model Makassar, 9 Oktober 2016.
177 Wawancara dengan Zuhriyani, Guru Fikih MAN Model Makassar, 9 Oktober 2016.

63

Lalu bagaimana persepsi guru-guru agama di Makassar? Secara umum, guru-guru agama
menerima kepemimpinan perempuan. Perempuan boleh menjadi pemimpin dengan syarat
bahwa mereka memenuhi kriteria. Zuhriyani, guru MAN 2 Model Makassar, misalnya,
menyatakan bahwa selama sesuai dengan prosedur dan memiliki kompetensi yang layak,
perempuan boleh menjadi pemimpin. Ia menolak penggunaan dalil “al-rijal qawwamun ‘ala
al-nisa’” untuk menolak kepemimpinan perempuan. Menurutnya, ayat di atas digunakan dalam
konteks keluarga. Di dalam keluarga pun, peran dan fungsi suami istri bisa didiskusikan dan
disepakati antara mereka.178 Pendapat senada disampaikan oleh Hasanuddin, guru PAI SMPN
3 menyatakan: “Boleh perempuan…. Rasulullah bersabda bahwa yang penting bias amanah,
baik itu pada laki-laki maupun perempuan.”179

Namun demikian, masih ada sebagian kecil guru yang menolak kepemimpinan perempuan.
Munirah, guru agama di SMAN 1, misalnya menolak pemimpin perempuan, dengan alasan
hadis nabi yang menyatakan bahwa tidak akan beruntung kalau pemimpinmu perempuan.180

Baginya, peran perempuan yang paling cocok adalah rumah. Ia harus mendidik anak-anak
di rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ia tidak menutup kemungkinan
perempuan bekerja di luar rumah, dan yang paling pas untuk perempuan adalah bidang
pendidikan dan kesehatan. Artinya, di luar rumah, perempuan boleh menjadi guru dan dokter.
Itu pun, perempuan tidak boleh mempertontonkan auratnya. Hal senada disampaikan oleh
Darmi Yusuf, guru PAI di SMPIT Wahdah. Menurutnya, yang paling pas untuk memegang
tampuk kepemimpinan adalah laki-laki.181

Di samping kedua pendapat di atas, ada sebagian guru-guru agama di Makassar yang
membolehkan perempuan untuk menduduki posisi/pimpinan. Ernita Sari, Guru Fikih MTs
Muhammadiyah, misalnya, membolehkan perempuan menjadi menteri, tetapi perempuan tidak
boleh menjadi Presiden. Baginya, posisi pimpinan puncak pada satu wilayah/daerah yang harus
memberikan keputusan akhir tidak bisa diduduki oleh perempuan. Hal itu, karena perempuan
mempunyai banyak kelemahan, emosional, apalagi saat menstruasi. Jadi pengambilan
keputusannya kurang bagus tentunya. Oleh karenanya, baginya, selama masih ada laki-laki,
maka laki-laki harus didahulukan.182 Hal senada disampaikan oleh Gunawang, pengawas guru
PAI Makassar. Baginya, perempuan boleh menjadi lurah, camat dan walikota atau bupati,
tetapi tidak boleh menjadi gubernur dan presiden. Terlalu riskan. 183

Kesimpulan

Dari jawaban guru PAI yang diwawancara, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai
berikut: Pertama, guru-guru PAI di Makassar cukup toleran terhadap penganut agama lain,
baik Kristen, Budha, Hindu dan Katolik. Guru-guru PAI biasa berkomunikasi dan berinteraksi
dengan guru-guru dan murid-murid non-Muslim. Mereka saling menghargai dan menghormati

178 Wawancara dengan Zuhriyani, Guru Fikih MAN 2 Model Makassar, 9 Oktober 2016.
179 Wawancara dengan Hasanuddin, Guru PAI SMPN 3, Makassar, 5 Oktober 2016.
180 Wawancara dengan Munirah, Guru PAI SMAN 1, Makassar, 3 Oktober 2016.
181 Wawancara dengan Darmi Yusuf, Guru PAI SMPIT Wahdah, Makassar, 7 Oktober 2016.
182 Wawancara dengan Ernita Sari, Guru Fikih MTs Muhammadiyah Makassar, 4 Oktober 2016.
183 Wawancara dengan Gunawang, Pengawas Guru PAI Makassar, 3 Oktober 2016.

64

keyakinan mereka seperti yang tercermin dalam program sekolah seperti penerimaan siswa
baru, peringatan hari besar keagamaan yang melibatkan baik guru-guru maupun siswa dari
berbagai agama. Kedua, meskipun guru-guru PAI bersikap toleran terhadap kolega mereka
yang non-Muslim, mereka menolak jamaah Ahmadiyah karena perbedaan keyakinan (akidah).
Penolakan ini tidak mendorong mereka untuk melakukan kekerasan terhadap jamaah kedua
aliran tersebut. Hal ini karena mereka berpendapat bahwa Islam adalah rahmatan lil aalamiin.

Ketiga, secara umum, guru-guru PAI menerima NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945
sebagai negara yang Islami. Harapan lebih jauh adalah pada penerapan nilai-nilai Islami yang
lebih baik lagi, seperti kebersihan di semua tempat, maupun peningkatan nilai moral yang
mencegah seseorang korupsi dan berperilaku melanggar nilai-nilai Islam. Namun demikian,
sebagian kecil guru PAI juga mendukung pandangan Islamisme, terutama yang memiliki
afiliasi dengan HTI. Pandangan Islamisme mereka terlihat dalam dukungan mereka terhadap
penerapan syariah Islam, penolakan kepemimpinan perempuan dan penolakan terhadap
kepemimpinan non-Muslim. Kondisi ekonomi, sosial dan hukum di Indonesia menurut mereka
tidak ideal, seperti seks bebas pada generasi muda, banyaknya korupsi menjadikan guru PAI
yang mendukung Islamisme mendapatkan harapan baru pemberlakuan Syariat Islam akan
memperbaiki keadaan.

Bacaan Lanjut

Buku, Jurnal, dan Dokumen

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. “Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut
Kecamatan Tahun 2016.” Artikel diakses pada 5 Oktober 2016 dari
https://makassarkota.bps.go.id/statictable/2017/04/26/6/jumlah-penduduk-kota-makassar-
menurut-kecamatan-tahun-2016.html.

Holt, J. The Underachieving School. 1st Santient Publications, 2005.
Mudlofir, A. Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar

dalam Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
TIM DOSEN, P. A. I. Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama

Islam. Yogyakarta: Deepulish, 2016.
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Diseminasi

Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Telaah Kebijakan dan Politik Produksi Bahan
Ajar PAI.” Laporan Hasil Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016.
Suhadi, dkk. The Politics of Religious Education, The 2013 Curriculum, and The Public Space
of The Schools.” Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS),
2015.

Wawancara
Amir Kaco, Kasie Pendidikan Menengah Sekolah Dikmenjur Prov. Sul Sel, 3 Oktober 2016
Darmi Yusuf, Guru PAI dan Kepsek SMPIT Wahdah Islamiyah, Makassar, 7 Oktober 2016.
Ernita Sari, Guru Fikih MTs Muhammadiyah, Makassar, 4 Oktober 2016.

65

Fathul Hadi, Guru Fikih MTs Annahdhoh Makassar, 10 Oktober 2016.
Gunawang, Pengawas guru PAI Makassar, 3 Oktober 2016.
Haryani, Guru PAI SMP/SMK Nasional Makassar, 8 Oktober 2016.
Hasanuddin, Guru PAI SMPN 3/Instrukstur K13 Makassar, 5 Oktober 2016.
Jabal Rahman, Guru Guru PAI SMAN 16 Makassar, 8 Oktober 2016
Juweriah, Guru PAI SMPN 2, Makassar, 4 Oktober 2016.
Munirah, Guru PAI SMAN 1 Makassar, 4 Oktober 2016
Nurhayati, Guru Fikih MTsN Model, Mataram, 9 Oktober 2016.
Rosilawaty, Guru PAI SMK LPPI UMI Makassar, 8 Oktobober 2016.
Syamsuddin, Guru PAI SMK Muhammadiyah Bontoala, Makassar, 6 Oktober 2016
Zainul, Guru PAI SMP DDI Mariso Makassar, 7 Oktober 2016.
Zuhriyani, Guru Fikih MAN Model 2 Makassar, 9 Oktober 2016

66

Kembang Layu di Pulau Kupu-Kupu:

Guru PAI, Toleransi, dan Isu-Isu Sosial Keagamaan di
Kabupaten Maros

• Tati Rohayati

Pendahuluan

Di Indonesia, khususnya Jombang-Jawa Timur, tahun 2015 dihebohkan dengan
pemberitaan kontroversi buku Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas XI SMA yang di dalamnya
terdapat ajaran radikal dan intoleran terhadap aliran keagamaan lain. Beberapa materi
keagamaan dinilai tidak relevan dengan ritual keagamaan di Indonesia, misal kalimat, “yang
harus disembah adalah Allah SWT, jika ada yang menyembah selain Allah, orang tersebut
menjadi musyrik dan boleh dibunuh.”184 Contoh kalimat ini tentu menjadi materi yang sensitif
jika diperbincangkan di dunia pendidikan, apalagi diajarkan pada peserta didik yang baru saja
menerima materi PAI.

Selain itu, guru PAI di Jombang juga merasa keberatan karena beberapa materi fikih lebih
menekankan pada praktik fikih Nahdlatul Ulama (NU). Kondisi ini tentu membuat dunia
pendidikan semakin resah, dampaknya tidak menutup kemungkinan mampu memengaruhi
sikap dan perilaku peserta didik yang mendorong radikalisme. Padahal jika ditelusuri, buku
PAI tersebut disusun oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP -PAI) Jombang. Oleh
karenanya, perlu langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan buku PAI
tersebut, mengingat buku PAI ini menjadi posisi strategis dalam pembentukan keilmuan,
pandangan hidup dan perilaku peserta didik.

Kontroversi buku PAI ini ternyata tidak hanya ditemukan di Jombang, beberapa daerah di
Indonesia mengajukan keberatan atas buku PAI tersebut, termasuk daerah Depok, Jakarta dan
Bandung. Berdasarkan temuan riset Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam yang
dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada 2016,
menemukan bahwa intoleransi pada buku PAI tercermin dalam bentuk menyalahkan pendapat
atau praktik ibadah paham yang berbeda, mempromosikan pendapat yang satu tanpa
menghadirkan pendapat lainnya, serta memuat pandangan negatif atau stereotip tentang umat
lain.185

Dalam riset PPIM yang lain juga menemukan kecenderungan intoleransi di kalangan guru
dan dosen PAI. Sebanyak 81% mereka tidak setuju untuk memberikan izin pendirian rumah
ibadah Agama lain di wilayahnya, dan 80% tidak bersedia jika diminta menampung penganut

184 Lihat: http://sp.beritasatu.com/nasional/buku-pelajaran-agama-islam-kelas-xi-sma-ditarik/82172 diakses
pada 11 Mei 2018.

185 Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Diseminasi Paham
Eksklusif dalam Pendidikan Islam,” (Laporan Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016). Riset ini dilakukan
di empat daerah di Indonesia, Jombang, Depok, Jakarta dan Bandung.

67

Syiah dan Ahmadiyah yang diusir dari kampung halamannya. Kondisi ini tentu sangat
berpotensi mengancam keragaman bangsa Indonesia yang plural.186

Selain buku ajar dan guru PAI, studi-studi terkait menguatnya radikalisme dan intoleransi
pada peserta didik juga mengkhawatirkan. Pertama, survei oleh LaKIP memperlihatkan bahwa
49% Pelajar menyetujui aksi kekerasan dengan alasan membela agama.187 Kedua, terjadi
peningkatan paham radikalisme dengan berkembangnya paham khilafah di lima kampus besar di
Indonesia, yakni UGM, UI, IPB, Undip, dan UNAIR.188 Ketiga, survei oleh FISIP UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta menemukan bahwa radikalisme semakin kuat di tingkat universitas.189
Keempat, riset yang menemukan bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya para pelaku
terorisme, terbesar dari sekolah umum yaitu 63.6%.190 Kelima, survei Setara Institute
menemukan bahwa 75,3% siswa menyatakan tahu tentang ISIS, dan mereka yang setuju
dengan gerakan ini sebanyak 9,5%.191 Terakhir, riset survei yang dilakukan oleh Alvara
menemukan bahwa radikalisme dan paham intoleran di kalangan pelajar dan mahasiswa, di
mana 23.4% mahasiswa dan 23.3% pelajar SMA setuju jihad untuk tegaknya negara Islam atau
khilafah.192

Berdasarkan beberapa temuan mengkhawatirkan di atas, permasalahan yang muncul
kemudian, bagaimana sebenarnya guru mengajarkan materi PAI di sekolah? Bagaimana juga
guru agama mengajarkan praktik keagamaan kepada peserta didiknya di sekolah? Misal
mengenai toleransi, penegakkan syariat Islam, kesetaraan gender, hak minoritas, pandangan
mengenai jihad dan isu lainnya.

Melalui tulisan ini, penulis ingin memotret dinamika lokal pengajaran PAI di Kabupaten
Maros-Sulawesi Selatan, serta melihat bagaimana guru mengajarkan PAI di sekolah terutama
persepsi guru PAI terhadap ajaran Islam. Misal, bagaimana seorang guru memberikan materi
pemahaman tentang toleransi internal dan eksternal antar agama, bagaimana juga guru
menjelaskan tentang materi khilafiah, jihad, ISIS dan seterusnya. Dalam konteks ini, guru
secara tidak langsung turut andil memengaruhi pandangan, sikap dan perilaku peserta didik.

Temuan penulis terhadap guru PAI di Kabupaten Maros memperlihatkan bahwa sikap dan
pandangan guru PAI dalam menyikapi isu terkait keagamaan sangat bervariatif, hal ini tidak
bisa lepas dari pengaruh latar belakang pendidikan, buku yang dipelajari, dan organisasi Islam
yang diikutinya.

186 Rangga Eka Saputra, “Sikap dan Perilaku Keberagaman Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam,”
Convey Report, Vol.1 No. 9, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta & UNDP Indonesia, 2018).

187 Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), “Survei Radikalisme di Sekolah Umum di Jabodetabek,”
(Laporan Penelitian, Jakarta: LaKIP, 2010).

188 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “Paham Radikalisme di Lima Kampus Besar d Indonesia,”
(Laporan Penelitian, Jakarta: LIPI, 2010).

189 FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Survei Radikalisme Sosial-Keagamaan Mahasiswa UIN/IAIN di
7 Provinsi di Indonesia,” (Laporan Survei, Jakarta: FISIP UIN Jakarta, 2011).

190 The Indonesian Research Team, Kementerian Luar Negeri, INSEP dan Densus 88, “Research on
Motivation and Root Causes of Terrorism,” (Laporan Penelitian, Jakarta, 2012).

191 Setara Institute, “Persepsi Siswa SMU Negeri di Jakarta dan Bandung Terhadap Toleransi,” (Laporan
Survei, Jakarta: Setara Institute, 2015).

192 Alvara, “Persepsi Jihad di Kalangan Mahasiswa dan Pelajar,” (Laporan Survei, Jakarta: Alvara, 2017).

68

Konteks Lokal dan Kebijakan Pendidikan

Dalam penelitian ini, Maros dinilai cukup penting untuk diteliti. Pertama, Maros merupakan
tempat pertama penyebaran tarekat Mu’tabarah193 di Sulawesi. Dari 14 kecamatan yang
dipecah menjadi 103 desa, rata-rata setiap kecamatan memiliki aliran tarekat masing-masing.
Sehingga praktik keagamaannya pun menjadi beragam, tidak hanya praktik keagamaan dari
organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, tapi juga tarekat.

Kedua, dilihat dari jumlah pemeluk agama, Islam menjadi agama dengan mayoritas terbesar
di Kabupaten Maros. Dari jumlah penduduk 339.300 jiwa, 93.87% adalah Islam, dan sisanya
6.13% pemeluk agama lain yaitu Kristen, Katolik, Hindu dan Budha secara berurutan 0.96%,
0.11%, 0.06% dan 0.01%. Tentunya agama Islam menjadi identitas masyarakat Maros. Hal ini
menjadi faktor penting untuk membuktikan bahwa ada hubungan antara identitas keagamaan
yang kuat dengan persepsi guru-guru agama di Maros.

Ketiga, Maros menjadi salah satu kabupaten yang menerapkan syariat Islam dari perjuangan
KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam) di Sulawesi Selatan, ini dimulai sejak
diberlakukannya otonomi daerah, formalisasi agama rupanya menjadi agenda penting di
Kabupaten Maros, sehingga perda-perda syariah di Maros cukup banyak jika dibanding dengan
wilayah lain seperti, Ciamis, Tasik, dan Garut. Perda tersebut diantaranya: Perda Kab. Maros
No.15/2005 tentang Gerakan Buta Aksara dan Pandai Baca al-Qur'an dalam Wilayah
Kabupaten Maros; Perda No.16 / 2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah; Surat Edaran
Bupati Maros No.8121/410/SET tentang penegakan serta pemantapan perda no.15 tahun 2015;
Surat Edaran Bersama Kepala Kemenag & Kepala Dinas Kab. Maros tentang pelaksanaan
ujian BTQ (baca tulis al-Qur’an) di sekolah bagi siswa kelas akhir SD/MI, SMP/MTS, dan
SMA/MA, Oktober, 2016; Surat Edaran Bersama Kepala Kemenag & Kepala Dinas Kab.
Maros tentang pelaksanaan salat zuhur berjamaah bagi siswa/siswi dan guru pada sekolah
umum tahun 2014. Hal ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana peran pemerintah pada
proses formalisasi penerapan perda-perda tersebut di sekolah.

Keempat, dilihat dari sisi sejarah, Maros dengan julukan Butta Salewangang194 dahulunya
dipengaruhi oleh kerajaan Gowa dan Bone, sehingga dalam beberapa tahun ini, sempat marak
diberitakan adanya aliran yang dianggap sesat. Pertama, berita dari VIVAnews.com diduga
adanya aliran melenceng bernama Ahad Soht di Kecamatan Cenrana, tepatnya di desa Laiya,
aliran ini dipimpin oleh Daeng Kulle yang baru berumur tiga bulan dan memiliki penganut 50
orang, aliran ini dinilai melenceng oleh MUI Kab. Maros KH Sahabuddin Hamid, karena dalam
praktik ibadahnya tidak sesuai dengan syariat Islam seperti membaca Al-Fatihah secara tidak
lengkap dan bercampur dengan bahasa Makassar. Selain itu, cara beribadah mereka sangat
janggal yaitu diam bersemadi, bergoyang-goyang dan meraung-raung. Aliran ini juga hanya
mewajibkan dua kali salat yaitu zuhur dan asar. Lebih janggal lagi aliran ini mengajarkan
bahwa masih ada Tuhan di atas Allah dan melarang jamaahnya membaca al-Qur’an. Salah
seorang guru bercerita “Iya aliran itu berlokasi di gunung-gunung, aliran dari Gowa,

193 Tarekat Mu’tabarah terdiri atas tiga tarekat yaitu Naqsabandiyah, Khalwatiyah dan Muhammadiyah.
194 Butta artinya tanah dan Salewangang yaitu makmur, aman dan sejahtera, jadi Butta Salewangang memiliki
arti tanah yang makmur, aman dan sejahtera.

69

Bontojolong, pernah meninggal 1 polisi, biasanya pengikutnya pakai baju hitam, pemimpinnya
bernama Daeng Kulle, mereka seperti perkumpulan silat.”195

Kebijakan Pendidikan Agama Islam

Secara umum kebijakan pemerintah Kabupaten Maros dalam upaya peningkatan kegiatan
keagamaan sudah cukup baik. Setidaknya ada dua kebijakan dalam peningkatan keagamaan
yang masih berjalan, yaitu gerakan buta aksara dan surat edaran salat zuhur berjamaah, berikut
secara rinci penjelasannya.

Gerakan Buta Aksara dan Pandai Baca Al-Quran bagi Siswa dan PNS
Gerakan Buta Aksara atau disingkat GBA merupakan Perda yang lahir pada 2005 atas

inisiatif dari pemerintah Kabupaten Maros untuk memperkuat identitas Kabupaten Maros yang
Islami, GBA ini merupakan perda yang dirasa penting untuk diterapkan mengingat masih
banyak warga di Kabupaten Maros yang belum bisa membaca al-Qur’an dengan baik.

Jika membaca isi perda GBA, pelaksanaannya bertujuan untuk mendorong peningkatan
baca tulis al-Qur’an, pemahaman, penghayatan dan pengalaman siswa terhadap ajaran agama
Islam sehingga menjadi seorang muslim yang beriman, bertakwa pada Allah SWT, serta
berakhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk meningkatkan penghayatan
dan pengalaman ajaran al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka membentuk
kepribadian seorang muslim yang kuat baik dalam aspek intelektual, moral, sosial maupun
mental spiritual.196

GBA ini diberlakukan tidak hanya bagi peserta didik, tapi juga bagi pegawai yang akan naik
PNS, uniknya bagi warga yang akan menikah pun diberlakukan untuk tes BTQ terlebih dahulu.
Bagi yang lulus ujian BTQ maka diperbolehkan untuk menikah, dan kalaupun tidak lulus maka
belum bisa dilaksanakan pernikahan.

Iya itu perda no.15 tahun 2005, tentang pembelajaran al-Qur’an, tujuannya itu secara umum
bagaimana masyarakat Maros mengetahui baca al-Qur'an, dan menjadikan al-Qur’an sebagai

pedoman melaksanakan kegiatan sehari-hari, jangan sampai pemerintah daerah abai dengan al-

Qur’an. Selain itu, bagi pegawai yang akan naik pangkat diwajibkan mengikuti tes baca al-Qur'an,
kalau tidak bisa baca al-Qur'an mohon maaf tidak bisa naik pangkat, kita menyadari bahwa al-

Qur’an termasuk PAI ini penting, sehingga kita membuat regulasi ini, dimulai dari SD, SMP, sampai

SMA dan sekolah madrasah. Dalam satu tahun wajib menghafal 4 surat pendek, ini kan tidak
memberatkan hanya butuh pembiasaan saja, kan berarti 4 surat 2 surat 6 bulan, di akhir semester
kita lakukan tes BTQ.197

Bagi setiap tamatan SD dan waktu SMP dan sederajat yang akan melanjutkan pendidikan

pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca al-Qur’an atau tidak

memiliki sertifikat pandai BTQ maka yang bersangkutan tidak dapat diterima pada jenjang

pendidikan berikutnya. Ini pun berlaku bagi CPNS dan calon pengantin. Abdul Kadir

195 Wawancara dengan Mernawati, Guru PAI Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darussalam Barandasi, Maros
5 Oktober, 2016.

196 Perda Kabupaten Maros No. 15 tahun 2005, tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca al-
Qur’an dalam wilayah Kabupaten Maros.

197 Wawancara dengan Ahmad Aminuddin Tangre, Pengawas Mata Pelajaran SMP dan SMA dari Kemenag
dan Dinas Pendidikan Maros, Maros 5 Oktober, 2016.

70

menjelaskan “Begitu juga ketika anak SD kelas 6 yang mau pindah ke SMP itu di tes BTQ,
masuk di SMP itu kan ada sertifikatnya dan diperlihatkan bahwa dia di SD pernah ikut BTQ
dan lulus, dan SMP juga begitu ketika mau ke SMA.”198

Perda GBA berjalan cukup efektif, sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan perda
tersebut, Bupati Maros, Kepala Kemenag dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
mengeluarkan dua surat edaran yaitu: Pertama, pada 13 Januari Oktober, 2016 dikeluarkan
surat edaran bersama tentang pelaksanaan ujian BTQ (baca tulis al-Qur’an) di sekolah bagi
siswa kelas akhir SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA; kedua, pada 14 September, 2016, Bupati
Maros mengeluarkan surat edaran perihal penegakan serta pemantapan perda no.15 tahun
2015, isinya bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mengikuti ujian BTQ, ujian ini
sebagai bentuk persyaratan untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), promosi
jabatan serta pencalonan kepala desa, bagi yang tidak memenuhi syarat, dianggap tidak lulus
dalam pengujian maka yang bersangkutan akan ditunda dalam kepengurusan Administrasi
Kepegawaiannya.199

Lahirnya perda GBA ini dinilai bagus bagi guru PAI karena anak-anak termotivasi untuk
mengikuti pendidikan agama, dan lahirnya GB dinilai penting dalam rangka memperkuat
identitas Kabupaten Maros sebagai kota Islami.

Itu merupakan rasa syukur kita dengan lahirnya perda No.15, sebab kami mengganjal sekali kalau
kita berpedoman pada kitab suci tapi tidak bisa membaca al-Qur'an, makanya salah satu trik
pemerintah bagaimana orang Islam itu paling tidak bisa membaca al-Qur'an, kalau PNS tidak bisa
mengaji maka dia tidak bisa naik pangkat.200

Bisa disimpulkan bahwa Penerapan GBA di Kabupaten Maros cukup baik, dan berjalan
efektif jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Tasik, Banten, dan Ciamis. Penerapan
perda syariah rupanya menjadi agenda besar di Kabupaten Maros. Sejauh peneliti di lapangan,
kegiatan GBA berlangsung dengan baik, antusias guru dan peserta didik pun cukup bagus.

Surat Edaran Wajib Shalat Zuhur Berjamaah
Pada 2 September 2014 Kepala Kemenag dan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros

mengeluarkan surat edaran bersama tentang pelaksanaan salat zuhur berjamaah bagi
siswa/siswi dan guru pada sekolah umum. Tujuan dikeluarkannya surat edaran ini dalam
rangka optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler dan implementasi pelaksanaan pendidikan agama
Islam di sekolah. Namun sayangnya surat edaran tersebut tidak berjalan efektif, ada sekolah
yang melaksanakan dan ada sekolah yang tidak melaksanakan. Pendapat dari guru PAI SMAN
4 Bantimurung misalnya yang merasa susah untuk memberlakukan surat edaran tersebut,
berikut pernyataannya.

Di sekolah ini sebenarnya kita wajibkan untuk salat berjamaah, dan kita pisahkan antara laki-laki
dan perempuan, karena lokasinya kecil dan tidak muat jadi kita pisahkan, saya itu capek dek sama
anak-anak ketika waktu salat tiba, anak-anak selalu jawab entar Bu, saya ikut yang gelombang ke
dua saja, saya capek sekali, sudah lama padahal aturan ini dilakukan.201

198 Wawancara dengan Abdul Kadir, Kepala Kemenag dan Kepala Seksi PAIS Kabupaten Maros, 5 Oktober,
2016.

199 Surat Edaran Bupati Maros No.812.1/410/SET, perihal penegakan serta pemantapan perda No.15 tahun
2005.

200 Wawancara dengan Muslimin, Guru PAI SMAN 1 Maros, 4 Oktober, 2016.
201 Wawancara dengan Nisbah, Guru PAI SMAN 4 Bantimurung, 4 Oktober 2016.

71

Ada juga cara lain yang dilakukan oleh Guru PAI SMPN 5 Mandai yaitu dengan
memberikan sanksi pada siswa tidak melaksanakan salat berjamaah, berupa nilai di bawah
standar, namun tetap surat edaran salat berjamaah susah untuk diterapkan. Sebagaimana
dijelaskan lebih jauh “Terus terang anak sekarang yang dibina itu susah, kita ini ada salat
berjamaah sebelum pulang, kalau mereka tidak ikut salat berjamaah maka mereka tidak boleh
ikut pelajaran agama selama 5 kali pertemuan, saya kasih alpa, dan nilai agama itu di bawah
standar, tapi tetap juga anak-anak susah diatur.”202

Sikap Keberagamaan Guru PAI

Temuan penting ini menyangkut bagaimana pandangan dan sikap guru PAI dalam
memberikan pemahaman keagamaan pada peserta didik, baik pemahaman toleransi internal
sesama agama maupun toleransi eksternal antar agama. Temuan ini tentu menjadi penting
sebagai gambaran awal pemetaan pandangan guru PAI di Maros.

Toleransi Internal
Toleransi internal yang dimaksud yaitu toleransi antar sesama kelompok agama, guru PAI

harus mampu memberikan pemahaman atas perbedaan-perbedaan yang ada, misal masalah
khilafiah, isu minoritas dan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007, yang
dimaksud pendidikan agama yaitu pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk
sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang
dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis
pendidikan. Pendidikan agama bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian
dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama. Tujuan tersebut tentu akan
terlaksana dengan dukungan dari sekolah dan guru yang baik, namun yang menjadi persoalan,
apakah guru mampu menyampaikan tujuan tersebut pada proses pengajarannya? Apakah
tujuan guru sudah sejalan dengan tujuan dari PP RI No. 55? Apa yang dipahami guru tentang
PAI?

Di Maros, ternyata tidak semuanya sejalan dengan harapan PP RI No. 55. Bahkan alih-alih
tujuan PAI untuk mengubah karakter siswa menjadi manusia yang saleh dan taat pada Tuhan
semata, tidak pernah mengaitkan untuk menjadi warga negara yang baik. Pendapat pertama,
bahwa tujuan PAI yaitu membentuk akhlak yang baik tanpa memberikan pemahaman kepada
peserta didik menjadi warga negara yang baik.

Iya, tujuan PAI bagi saya yaitu menjadikan anak-anak memahami agama Islam dengan baik
terutama anak-anak itu bisa membaca al-Qur’an, menghafal al-Qur’an serta bisa mengamalkan
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhlaknya menjadi baik, karena di sini itu mbak anak-anak
banyak sekali yang tidak bisa baca al-Quran, kan miris mbak, apalagi kita ini sekolah yang notabene
madrasah, kan jadi beban mbak kalau anak-anak belajar agama tapi tidak bisa baca al-Quran,
makanya saya fokuskan anak-anak itu untuk bisa baca al-Qur’an saja.203

202 Wawancara dengan Muh. Said Syamsuddin, Guru PAI SMPN 5 Mandai, 6 Oktober, 2016
203 Wawancara dengan Ulfah Nurdin, Guru PAI SMA Swasta PGRI Maros, 5 Oktober, 2016.

72

Pendapat kedua, selain tujuan PAI untuk membentuk akhlak, ada juga guru yang berusaha
membawa paham organisasi keagamaan yang diikuti untuk diterapkan di kelas, seperti guru
dari SMAN 4 Bantimurung, bahwa tujuan PAI harus sejalan dengan paham organisasi yang
kita ikuti. Seorang guru menjelaskan “Tujuan PAI yaitu membimbing siswa untuk mengetahui
Pendidikan Agama Islam yang sebenar-benarnya, beserta dengan pengamalannya, itu kan
memang sesuai dengan tujuan Muhammadiyah juga.”204

Pendapat ketiga, menurut guru PAI MTsS Nahdatul Ulum bahwa tujuan PAI hanya pada
aspek penerapan fikih. Lebih jauh Muh. Ja’far menyatakan “Anak bisa membedakan mana
yang baik dan mana yang tidak baik, supaya anak-anak hidup secara bersih (mana yang bersih
dan mana yang kotor), anak-anak bisa melaksanakan dan paham praktik ibadah terutama aspek
fikih dengan baik.”205

Dari 11 guru, ada satu guru yang berpandangan lain mengenai tujuan PAI, setidaknya ini
hampir mendekati dengan tujuan PP RI No.55, yang bisa menghargai perbedaan agama. Dia
menjelaskan “Bagaimana si anak itu bisa tahu dan mengenal agamanya, bisa mengaji, tingkah
lakunya bagus, pertama saya ingin anak-anak itu memiliki karakter dan sikap sopan santun
yang baik; kedua, menghormati antara teman, orang tua, guru dan menghargai saudaranya yang
beda agama.”206

Dapat disimpulkan bahwa tujuan PAI jauh dari yang diharapkan, PAI dalam persepsi guru
hanya sebatas pada unsur kesalehan semata seperti pembentukan akhlak, bisa mengaji dan
membaca al-Qur’an, mirisnya bahkan tujuan PAI dikaitkan dengan paham keagamaan guru,
yang seharusnya hal-hal demikian tidak disampaikan pada kegiatan mengajar, seharusnya guru
mampu menghadirkan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik akan keberagaman
paham dan agama.

Khilafiah
Masalah khilafiah seakan tidak ada habisnya menjadi bahan diskusi di sekolah, pembahasan

khilafiah yang ada di buku ajar, menjadi perdebatan yang cukup panas di ruang kelas, tidak
jarang anak-anak pun ada yang merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan
oleh pengajar. Tentunya, dalam pembahasan khilafiah ini seorang guru harus berwawasan luas
sehingga mampu menghadirkan berbagai pandangan praktik keagamaan yang baik.

Iya, sepertinya jika membahas khilafiah gak ada selesai-selesainya mbak, karena kan terkait dengan
kondisi anak-anak yang membawa kebiasaan mereka dari keluarga, karena di sini kan berbeda-beda
aliran tarekat, ada yang setuju dan ada yang tidak, tapi sejauh ini anak-anak belum punya alasan
tersendiri kenapa harus ziarah kubur misalnya, jadi anak-anak betul-betul masih seperti gelas yang
perlu diisi pengetahuannya. Makanya saya wajibkan pinjam buku di perpustakaan untuk menambah
ilmu pengetahuan mereka, sesekali mereka membuka Google, tapi di sekolah kita ini kalau bawa
HP itu tidak boleh mbak, jadi bikin tugasnya di rumah masing-masing.207

Umumnya guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk melaksanakan khilafiah atau
pun tidak, guru beranggapan bahwa khilafiah hukumnya sunah dan tidak menjadi
permasalahan jika siswa melaksanakan ataupun tidak. Hanya saja, apakah khilafiah patut ada
dalam buku teks? Apakah juga ada kecenderungan lebih memihak pada satu aliran keagamaan

204 Wawancara dengan Nisbah, Guru PAI SMAN 4 Bantimurung, 4 Oktober, 2016.
205 Wawancara dengan Muh. Jafar, Guru PAI MTsS Nahdatul Ulum, 5 Oktober 2016.
206 Wawancara dengan Aris, Guru PAI MTsN 1 Maros, 11 Oktober 2016.
207 Wawancara dengan Mernawati, Guru PAI MAS Darussalam Barandasi, 5 Oktober, 2016.

73

saja? Ternyata hal tersebut ditemukan dalam buku teks ajar. Pendapat Guru PAI SMPN 11
Maros Baru misalnya, bahwa di buku teks ajar, praktik khilafiah cenderung ke NU dari pada
Muhammadiyah.

Kalau saya lihat dibuku PAI, umumnya itu cenderung ke NU, karena saya lihat bacaan-bacaan
salatnya, kemudian salat Idul Fitri lebih ke NU, kan kalau dari kalangan Muhammadiyah itu hanya
2 takbir saja, sebagian kan ada yang 7 juga, saya lihat itu rata-rata NU, dan di buku PAI itu tetap ada
kunut dan bacaan-bacaannya doa iftitahnya umum, bukan Allahuma baid, tidak dijelaskan ada yang
lainnya, dan itu aliran buku terbitan dari pusat, ada juga anak-anak yang bertanya, ada yang kunut
dan ada yang tidak kunut, maka saya jelaskan, selama mereka tidak bertanya, maka saya tidak kasih
penjelasan ke mereka.208

Sebagian guru yang lain, tidak mempermasalahkan khilafiah, guru menyerahkan kepada
siswa apakah mau melaksanakan khilafiah atau pun tidak, itu tidak menjadi permasalahan,
karena pada hakikatnya khilafiah hukumnya sunah, berikut pernyataan beberapa guru yang
menyatakan bahwa khilafiah hukumnya sunah.

Artinya begini, kadang anak-anak mempertanyakan kenapa begini kenapa begitu, jadi kita jelaskan
bahwa intinya masalah khilafiah adalah sunah, yang salah itu kalau misalkan salat zuhur itu 3 rakaat
dan salat magrib itu 2 rakaat, nah itu yang perlu diperbaiki, tapi sepanjang saya mengajar, masalah
khilafiah itu mau dilaksanakan atau tidak itu tidak masalah karena semuanya benar, hanya saja
memberikan pemahaman kepada siswa bahwa namanya sunah itu kalau dikerjakan dengan baik,
maka mendapatkan nilai tambah.209

Kesimpulan yang bisa diambil bahwa masalah khilafiah bukanlah masalah yang cukup
berarti, umumnya guru PAI dan peserta didik memahami bahwa khilafiah bukanlah menjadi
alasan pembeda antar kelompok keagamaan lain, mereka cenderung menerima perbedaan yang
ada. Khilafiah juga dinilai sebagai bentuk keragaman praktik ibadah antar agama di Indonesia.

Isu Minoritas: Ahmadiyah dan Syiah
Kasus Ahmadiyah dan Syiah umumnya guru agama di Maros menilai negatif, bahkan ada

yang menganggap Ahmadiyah sebagai kelompok yang berkedok Islam demi mendapatkan
kesenangan semata. Ada juga yang menganggap Ahmadiyah sebagai aliran yang melenceng
dari agama. Berbeda dengan Syiah, guru PAI masih mentolerir mengingat aliran ini sudah ada
sejak lama. Di Maros sendiri, menurut guru PAI SMPN 5 Mandai, Maros merupakan
Kabupaten yang paling beragam dari sisi keagamaan, terutama tarekat, karena Maros sebagai
arus pertemuan antara Kabupaten Gowa dan Bone.

Saya sampaikan ke anak-anak sikap kita itu pertama, laporkan kepada pihak yang berwenang jangan
bertindak sendiri; kedua, jangan mudah terpengaruh karena isu Ahmadiyah itu jelek. Di Maros juga
banyak aliran tarekat dengan masing-masing ritualnya, seperti tarekat Ahmadiyah, Khalwatiyah,
Naqsabandiyah, banyak sekali tarekat di sini karena Maros ini adalah arus pertemuan antara Gowa
dan transisi, karena banyak itu sehingga, bahasanya juga kan ada dua bahasa Bugis dan Makassar,
kemudian Bugis ini perkembangannya termasuk yang paling majemuk, karena dekat bandara,
sekolahan dan kampus sehingga orang dari daerah itu banyak mencari rumah-rumah di Maros, dan
masing-masing membawa tradisi dari kampungnya itu, sehingga ini kemudian yang memengaruhi
karakter anak.210

208 Wawancara dengan Samsuddin, Guru PAI SMPN 11 Maros Baru, 10 Oktober 2016.
209 Wawancara dengan Muslimin, Guru PAI SMAN 1 Maros, 4 Oktober, 2016.
210 Wawancara dengan Muh. Said Syamsuddin, Guru PAI SMPN 5 Mandai, 6 Oktober, 2016.

74

Selain tarekat, menurut guru PAI SMPN 11 Maros Baru, bahwa di Maros juga berkembang
Syiah bahkan sudah pernah mengadakan agenda pengajian bulanan. Dia melanjutkan “Di
Maros ini sudah ada Syiah, lokasinya di Al-Markaz, sudah pernah ada kajiannya juga dan ada
anggotanya, tapi saya belum tahu Syiah seperti apa. Ada juga di DDI Mangkoso, sekali sebulan
di Al-Markas.”211

Selain itu, ada juga guru PAI yang memandang bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang
menyimpang, Takdir melihat bahwa Ahmadiyah sebagai kelompok yang memiliki figur
pemimpin sendiri, dan keluar dari ajaran Nabi Muhammad, beda dengan Syiah, menurutnya
Syiah mempunyai sekte tersendiri.

Iya memang harus diakui pandangan-pandangan itu kan Indonesia mengakui, kalau secara pribadi
saya melihat mereka punya figur sendiri, mereka memiliki seorang pemimpin begitu pun dengan
Syiah, kan selama ini kita figur pemimpinnya Rasulullah, kalau pun seperti keyakinan itu kan
mereka yang nanggung sendiri, saya tidak setuju dengan Ahmadiyah, beda figur, kalau masuk
Ahmadiyah itu sudah keluar dari Rasulullah kan sebenarnya, kalau Syiah kan beda juga, Syiah ada
sektenya.212

Kesimpulan yang bisa diambil bahwa guru-guru PAI di Kabupaten Maros memandang
negatif terhadap Ahmadiyah, mereka beranggapan bahwa Ahmadiyah adalah aliran
menyimpang dan keluar dari jalur Islam, meskipun begitu guru-guru PAI menyerahkan
sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengatur Ahmadiyah, sedangkan Syiah masih dianggap
baik oleh guru-guru PAI, bahwa Syiah memiliki sekte dan sudah ada sejak lama.

Toleransi Eksternal Antar Agama
Toleransi diartikan oleh sebagian guru PAI di Maros yaitu sikap untuk saling menghormati,

menghargai, dan tidak saling mengganggu, sesuai dengan surat Al-Kaafiruun “untukmu
agamamu, dan untukkulah agamaku”. Toleransi juga tidak hanya berlaku pada wilayah
keyakinan beragama, tapi juga bisa terlihat saat perayaan keagamaan misalnya, dengan saling
menghormati satu-sama lain dan tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agamanya.

Simpel saja kalau saya, di dalam beragama seperti kita ini kan ada mayoritas dan minoritas,
toleransinya itu kalau ada perayaan kita saling memahami. Anak-anak saya kasih pemahaman dan
ajarkan masalah itu, kita tahu kalau kita punya agama tapi jangan menganggap agama kita yang
benar, intinya saling memahami dan saling kerja sama.213

Praktik toleransi juga sudah dilakukan di sekolah SMAN 1 Maros, sekolah mengadakan
kotak amal untuk bantuan kemanusiaan terlepas agama peserta didik Islam maupun non-Islam.

Di SMAN 1 Maros ini peserta didiknya ada yang non-Islam, mereka tertarik dengan ajaran Islam,
non-Islam di sekolah ini ada 35, kelas X itu 12 orang, kelas XI itu 13 orang dan kelas XII itu 10
orang dari 1.024 siswa. Untuk non-Islam saya berikan juga kegiatan kepada mereka pada Jumat, ada
kotak amal, jadi anak-anak itu hasil kotak amal Islam untuk bantuan kemanusiaan, kadang juga
dibelikan untuk kue ceramah atau lainnya. Sedangkan kotak amal hasil siswa non-Islam dibawa ke
panti jompo bersama dengan pendeta, pak pendeta itu sangat berterima kasih, itulah salah satu
bentuk yang diajarkan Nabi yaitu toleransi.214

211 Wawancara dengan Samsuddin, Guru PAI SMPN 11 Maros Baru, 10 Oktober 2016.
212 Wawancara dengan Muh. Takdir Nur, Guru PAI SMP Unggulan Darussalam, 5 Oktober 2016.
213 Wawancara dengan Aris, Guru PAI MTsN 1 Maros, 11 Oktober 2016.
214 Wawancara dengan Muslimin, Guru PAI SMAN 1 Maros, 4 Oktober, 2016.

75

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, tentu toleransi sangat
diperlukan supaya tidak terjadi kerusuhan, selama tidak menyangkut masalah keyakinan,
toleransi perlu di bangun. Seorang guru berkata “Pertama, kita jelaskan bahwa agama yang
diakui oleh Indonesia ada 5 agama, kemudian bagaimana kehidupan kita bermasyarakat, "Al-
Kaafiruun" keyakinan itu tidak ada toleransi, kalau kita masuk masjid mau salat maka kita
jangan suruh mereka masuk, begitupun dengan mereka jangan paksa kami untuk masuk
gereja.”215

Pendapat yang sama dari Nisbah, bahwa toleransi dimaksud hanya berlaku pada aspek
budaya, ekonomi, dan sosial, bukan pada akidah atau keyakinan.

Iya sebenarnya ada materi khusus tentang toleransi, saya jelaskan dalam agama pun ada toleransi,
saling tolong menolong, saling membantu, tapi dalam hal toleransi hanya pada hal-hal tertentu saja,
misal masalah budaya, ekonomi, sosial, itu boleh kan tidak bertentangan dengan akidah, tapi kalau
masalah yang bertentangan dengan akidah itu jangan sama sekali, tidak boleh, misal si anak pergi
ke gereja dan ikut menyanyi itu tidak boleh, jangan sampai kita ikut dengan mereka, jadi itu yang
saya tanamkan dan berikan pemahaman kepada peserta didik, dan maslah toleransi, kita itu sudah
baik dengan minoritas, Kristen bergaul dengan kita ya tidak ada bedanya dalam pergaulan, cuma
saya biasa tekankan ke anak-anak walaupun kalian bergaul dengan non-Islam kalian harus hati-hati
dan berpegang teguh pada ajaran Islam, saya sampaikan juga kisah Nabi Muhammad yang hidup
dengan Yahudi.216

Kesimpulan mengenai toleransi, bahwa guru-guru PAI di Kabupaten Maros menilai positif
bahkan sangat dianjurkan untuk toleransi pada aspek sosial, budaya dan ekonomi antar agama
sejauh tidak menyangkut masalah akidah atau keyakinan.

Kebebasan Beragama
Mengenai kebebasan beragama, secara umum guru PAI di Kabupaten Maros mengartikan

bahwa setiap individu di Indonesia berhak memeluk agamanya masing-masing, sesuai dengan
isi UUD pasal 29 ayat 2, tidak ada paksaan untuk memilih dan menjalankan aktivitas
ibadahnya.

Kalau di Indonesia, kebebasan beragam itu sudah diberikan oleh negara, kita kan bagaimana kita
memilih agama yang benar, seperti apa agama yang kita anut, memang kita harus memberikan
kebebasan, setelah itu kan kita mencari agama yang dianut, cara saya mengajarkannya lebih
dominan kita karena sudah beragam Islam, palingan gimana cara patuh menjalankan agama Islam,
saya selalu mengatakan "kita bersyukur, karena kita terlahir dari keluarga muslim, jadi bagaimana
cara kita mempertahankan dan menambah amalan kita, sebagai pertanggungjawaban kita kepada
Allah”.217

Penerapan UUD pasal 29 ayat 2, sudah membuktikan bahwa Indonesia memberikan
kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama yang mereka percayai, namun
disayangkan kadang kala kata ‘kebebasan’ disalahgunakan, sehingga banyak paham dan aliran
keagamaan yang berkembang, contohnya di Maros.

Kalau saya pribadi, luar biasa itu penerapan UUD, pasal 29 ayat 1 dan 2, adanya jaminan dari
pemerintah, hanya saja ada hal-hal tertentu, kadang kebebasan agama itu disalahgunakan, dengan
mudahnya orang menerjemahkan kebebasan, menjalankan keyakinan masing-masing, sehingga
masuk paham-paham, masyarakat kita ini tidak semuanya memiliki pemahaman yang mantap, yang

215 Wawancara dengan Muh. Takdir Nur, Guru PAI SMP Unggulan Darussalam, 5 Oktober 2016.
216 Wawancara dengan Nisbah, Guru PAI SMAN 4 Bantimurung, 4 Oktober, 2016.
217 Wawancara dengan Mernawati, Guru PAI MAS Darussalam Barandasi, 5 Oktober, 2016.

76

cukup agamanya, sehingga kita mudah dipengaruhi. Di Maros ini sedang marak perguruan
Salafiyah, perguruan Wahhabi, orang itu kalau sudah selesai salat kan bersalam-salaman, begitu
datang paham Wahhabi justru saling bersalaman itu dianggap bid’ah, dianggap tidak baik, karena
dulu kan kita ada bacaan wirid, dan rata-rata anak muda yang ikut Wahhabi.218

Perbedaan agama bukan menjadi persoalan yang serius bagi guru PAI SMAN 1 Maros,
alasannya karena setiap orang berhak memilih agamanya, disamping itu, kenyataan bahwa kita
sebagai makhluk sosial, maka harus saling menghargai antar pemeluk agama lain.

Iya jadi, pertama, kami di sini tidak akan pernah menyinggung masalah keyakinan, yang sering kami
tekankan pada anak-anak bahwa kita ini adalah makhluk sosial; kedua, bahwa kepercayaan yang
berbeda dengan kita, jangan sampai dipertentangkan karena sudut pandang kita berbeda, saya biasa
ceramahkan pada anak-anak tentang kisah Imam Al-Ghazali, ada 3 muridnya yang buta semua, kisah
tentang orang buta yang disuruh berpendapat bagaimana itu bentuk sapi, dan hasilnya itu bervariasi
jawabannya. ini menandakan bahwa kita itu bervariasi.219

Islamisme: Pengertian Negara Islam dan Kriterianya

Apa definisi negara Islam? Bagaimana kriterianya? dan contoh negara Islam seperti apa?
tiga pertanyaan yang sulit untuk dijelaskan secara mendasar, diperlukan ide yang bagus tentang
definisi negara Islam, apakah negara Islam itu negara yang semua aturannya berlandaskan
Islam ataukah negara yang hanya Islam pada aspek praktik keagamaan saja? Berikut jawaban
yang dilontarkan oleh guru-guru agama di Kabupaten Maros tentang definisi negara Islam dan
kriterianya.

Umumnya guru agama mendefinisikan negara Islam yaitu negara yang berlandaskan syariat
Islam, mulai dari pemimpin, bentuk negara, perundang-undangan dan praktik keagamaannya
harus sesuai dengan al-Qur’an dan hadis, yaitu syariat Islam. Sedangkan contoh negara Islam
umumnya guru agama menjawab negara-negara yang berada di Timur Tengah seperti Saudi,
Iran, Madinah, Makkah.

Berikut pendapat dari guru PAI SMPN 11 Maros Baru, Samsuddin yang menyatakan bahwa
negara Islam adalah negara yang UU-nya harus Islam dan negara Islam dalam bayangan
Samsuddin adalah negara Saudi. Dia melanjutkan “Segala perundang-undangannya itu harus
Islam, berdasarkan aturan al-Qur'an dan hadis, sementara Indonesia kan tidak, UUD kita selalu
UUD yang beragama saja, dan menurut saya contoh negara Islam itu Saudi, tapi kan di sana
kerajaan, kalau konsep Islam kan khalifah, hanya itu saja tidak ada contoh lain negara
Islam.”220

Pendapat yang sama diutarakan oleh Guru PAI SMAN 4 Bantimurung, Nisbah bahwa
negara Islam yaitu negara yang aturannya dari al-Qur’an dan hadis, menurutnya bentuk
khilafah cocok diterapkan untuk Indonesia, berikut wawancaranya.

Iya kalau negara Islam itu harus melaksanakan semua aturannya dari al-Qur'an dan hadis, kalau kita
kan Indonesia itu negara hukum, tapi kalau Pancasila itu sih saya pikir Islam, kalau kriterianya ya
saya kira harus menegakkan Islam yang sebenar-benarnya, kalau dalam al-Qur’an itu kan qishah
(yang membunuh harus dibunuh), kan begitu, orang yang berzina kan di rajam, kalau Indonesia kan

218 Wawancara dengan Muh. Said Syamsuddin, guru PAI SMPN 5 Mandai, 6 Oktober, 2016.
219 Wawancara dengan Muslimin, Guru PAI SMAN 1 Maros, 4 Oktober, 2016.
220 Wawancara dengan Samsuddin, Guru PAI SMPN 11 Maros Baru, 10 Oktober 2016.

77

negara hukum, saya kira Indonesia itu cocok dengan khilafah Islamiyah, sampai akhir zaman Islam
harus ditegakkan.221

Pendapat kontras diutarakan oleh Guru PAI MTsN 1 Maros, Aris, bahwa khilafah sekarang
yang di suarakan oleh kelompok Islam, bentuknya berbeda dengan khilafah pada zaman Nabi.

Iya, Indonesia ada yang memprediksi bisa menjadi negara Islam, saya tidak tahu dimana lagi negara
Islam itu muncul, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, sekarang ini susah mengatakan mana negara Islam,
karena negara Islam menurut saya itu negara yang menjalankan ajaran Islam, kalau khilafah kan
dulu memang begitu, setelah Rasul wafat pemerintahannya diserahkan ke Abu Bakar, jadi sekarang
kan beda khilafahnya. Indonesia itu bukan bentuk kerajaan, yang jelas sekarang itu tujuannya
mengayomi, Presiden itu menjadikan kabupaten sebagai perpanjangan tangan negara, jadi Indonesia
saya ingin menjalan kan itu, tapi masalahnya kan pelaksanaannya itu yang susah. 222

Indonesia, Pancasila, dan Negara Islam
Pertanyaan selanjutnya yang muncul yaitu apakah Indonesia negara Islam? Ada tiga kubu

jawaban yang dihasilkan selama wawancara dengan 11 guru agama. Dari 11 guru agama, 2
orang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam, 5 orang menyatakan tidak, dan 4
orang masih ragu dan belum bisa menentukan apakah Islam atau bukan Islam.

Berikut pandangan guru yang menyatakan negara Indonesia adalah Islam, Guru PAI SMAN
1 Maros, Muslimin berpendapat bahwa Indonesia negara Islam dilihat dari presidennya yang
selama ini orang Islam yang memimpin, setidaknya itu bisa dijadikan acuan untuk menentukan
bahwa Indonesia negara Islam.

Negara kita ini adalah negara Islam, melihat presiden dari pertama dan sekarang itu Islam, semua
itu dasarnya dari Islam, jadi hukum di Indonesia sumbernya dari al-Qur'an, termasuk Pancasila
"Ketuhanan Yang Maha Esa" kata tuhan yang menunjukkan satu, itu adalah milik orang Islam,
sebenarnya ada semacam terlalu egois kita di situ sebagai orang Islam dengan kata "Esa".223

Jika negara Indonesia saja masih dipertanyakan bentuk negaranya, maka bagaimana dengan
Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, apakah Pancasila Islam ataukah bukan?
Rupanya pendapat tentang Pancasila pun, terbagi menjadi tiga kelompok pandangan. Dari 11
guru, 6 orang menyatakan bahwa Pancasila Islam, 4 orang menyatakan bukan dan sisanya 1
orang ragu. Berikut pandangan-pandangan guru agama mengenai Pancasila. Pancasila itu
Islam, dan bisa dipakai tidak hanya untuk orang Islam, tapi non-Islam pun dirasa cocok,
menurut Samsuddin “Kalau saya lihat Pancasila itu sangat-sangat Islam, dan itu juga bisa
dipakai di agama lain, misalnya Kristen itu cocok dengan Hindu, Budha, saya kira semua
agama itu bertuhan, berperikemanusiaan, mau adil, mau makmur.”224

Pancasila dikatakan Islam, karena ada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Seorang guru berkata “Isinya Pancasila itu Islami, karena ada sila pertama "Ketuhanan Yang
Maha Esa", sama dengan "Qul Huallah huahad", misalnya musyawarah mufakat juga ada
dalam Islam, jadi di dalam Islam juga keadilan ada, misalnya masalah hukum.”225 Sementara
kelompok kedua yang berpendapat bahwa Pancasila bukan Islam.

221 Wawancara dengan Nisbah, Guru PAI SMAN 4 Bantimurung, 4 Oktober, 2016.
222 Wawancara dengan Aris, Guru PAI MTsN 1 Maros, 11 Oktober 2016.
223 Wawancara dengan Muslimin, Guru PAI SMAN 1 Maros, 4 Oktober, 2016.
224 Wawancara dengan Samsuddin, Guru PAI SMPN 11 Maros Baru, 10 Oktober 2016.
225 Wawancara dengan Wawancara dengan Ulfah Nurdin, Guru PAI SMA Swasta PGRI Maros, 5 Oktober,
2016; Nisbah, Guru PAI SMAN 4 Bantimurung, 4 Oktober, 2016; dan Muh. Jafar, Guru PAI MTsS Nahdatul
Ulum, 5 Oktober 2016.

78

Sebenarnya itu dulu kan, pola pikir dulu tidak bagus, maka memberikan peluang kepada orang lain,
secara keseluruhan itu bukan Islam, yang seharusnya Pancasila itu semuanya Islam yang mewarnai,
jadi kita itu yah sekarang negara sekuler, dan pasal 29 itu sehingga banyak agama yang muncul di
Indonesia, misalnya kan rukun Islam kita harus potong tangan, kalau membunuh kan harus
dibunuh.226

Jihad dan Terorisme
Baru-baru ini dunia Islam dikagetkan dengan sejumlah aksi teror yang mengatasnamakan

Islam, lebih-lebih aksi teror tersebut meresahkan warga. Berikut pendapat guru agama
mengenai aksi teror. Semua guru sepakat tidak setuju dengan aksi teror meskipun tujuannya
untuk menegakkan syariat Islam, karena aksi teror selama ini bukan dalam rangka penegakan
Islam akan tetapi membuat dunia Islam kacau balau, dan korban yang meninggal pun tidak
hanya non-Islam tapi juga orang Islam. Berikut pendapat guru agama tersebut. Seorang guru
berkata “Aksi teror itu bukan untuk menegakkan Islam, tapi mengacaukan itu, tidak
menegakkan tapi kita malah dirugikan, karena kita orang-orang yang Islam juga berpikir itu
ada aspek manfaatnya, tapi lebih banyak yang mudaratnya.”227

Jihad tidak melulu diartikan dengan kekerasan, membom dan angkat senjata. Sebagian guru
memaknai jihad dengan hal-hal yang sifatnya membangun spiritual, pendidikan dan memulai
dari hal-hal kecil. Sebagai contoh jihad non-fisik berupa melawan hawa nafsu.

Sekarang itu kan jihad diartikan bagi yang ekstrem itu harus mengangkat senjata, membunuh, tapi
jumhur ulama tidak harus seperti itu, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu,
mestinya yang mencuri itu orang miskin, tapi kan di Indonesia ini orang yang kaya yang mencuri,
kalau demokrasi itu tidak ada yang kurang, yang kurang adalah jihad melawan hawa nafsu, 50 juta
per bulan gaji pejabat, apa sih yang mau di beli, tapi banyak yang tertangkap tangan, kalau jihad
yang membom itu hanya doktrin yang tidak benar, tapi saya juga salahkan sepenuhnya yang
mendoktrin, ada itu buku-buku yang dipakai, sebenarnya banyak hadis yang bagus dan sahih itu tapi
diartikan secara sepihak.228

Guru-guru PAI juga sebagian besar menolak untuk pergi jihad ke Syiria dengan berbagai
alasan, misalnya tidak siap karena masih ada tanggungan keluarga, tidak siap karena masih
dipertanyakan apakah ke Suriah itu benar-benar untuk berjihad.

Tidak mesti berangkat ke sana kalau mau jihad, pertimbangannya itu keluarga, masa meninggalkan
keluarga hanya untuk sesuatu hal yang tidak pasti, dan itu kan belum tentu meninggalnya syahid.
"jangan melakukan kebaikan dengan melanggar", itu kan banyak orang yang abai, saya juga tidak
sependapat dengan Jamaah Tablig, dengan meninggalkan kewajiban keluarganya dengan dalih
"Allah yang tanggung keluarganya".229

Selanjutnya, jika banyak guru yang menyatakan tidak siap untuk pergi jihad, maka
bagaimana pandangan mereka tentang ISIS? Dari hasil wawancara, 7 orang menyatakan tidak
setuju dengan ISIS dan 4 orang masih mempertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan dari ISIS.
Umumnya guru menyatakan bahwa ISIS identik dengan kekerasan, bukan masuk kelompok
Islam.

Kalau menurut saja ISIS itu bukan Islam hanya topeng saja, biasa saya bilang ke anak-anak: "hati-
hati jangan sampai ikut dengan ISIS", di Islam tidak mengajarkan untuk membunuh, ISIS itu hanya

226 Wawancara dengan Colleng, Guru PAI SMP IT Tigo Putera, 10 Oktober 2016.
227 Wawancara dengan Samsuddin, Guru PAI SMPN 11 Maros Baru, 10 Oktober 2016.
228 Wawancara dengan Samsuddin, Guru PAI SMPN 11 Maros Baru, 10 Oktober 2016.
229 Wawancara dengan Samsuddin, Guru PAI SMPN 11 Maros Baru, 10 Oktober 2016.

79

ingin menghancurkan Islam saja. ISIS itu berjihad bodoh, Islam bodoh yang ISIS itu, masih tipis
ilmu dan imannya, masih salah memahami agama, sudah merusak agama, jika perang dunia ke-3
nanti, maka ini yang dinamakan jihad, karena mempertahankan agama Islam, sama-sama perang,
kalau ditembak mati, maka tertulis nama kita syahid, jika kita korban perjuangan agama maka
syahid.230

Penegakan Syariat Islam
Terkait dengan ayat al-Qur’an yang berisi “barang siapa yang tidak menjalankan syariat

Islam maka dianggap kafir atau tagut”. Pertanyaannya, apa pengertian kafir dalam ayat
tersebut? Berikut pandangan guru agama memaknai arti kafir dalam ayat tersebut. Sebagian
besar guru PAI memberikan keterangan bahwa arti kafir dalam ayat tersebut adalah kafir
nikmat bukan kafir akidah.

Saya memaknainya itu, kafir itu diartikan bukan kafir akidah tapi kafir nikmat "jangan tanggapi
dengan kepala panas", kita kan lahir dari Allah, siapa yang tidak melakukan salat baru namanya
kafir, ya, intinya itu adalah pengendalian diri dulu, ukur diri sendiri saja dulu sesuai dengan al-
Qur’an dan hadis, seperti salat, zakat, haji, itu yang menjadi tolak ukur dulu, jangankan yang lain-
lain "kejujuran" saja itu seperti hilang, penerapan Islam itu hanya tinggal 35%, kelihatan Islam jika
hari Jumat dan hari lebaran, misal, detik-detik pemilu, saya sampaikan ke masyarakat "kita di pesan
Rasulullah bahwa disogok dan menyogok itu sama-sama masuk neraka" kenyataannya itu siapa coba
yang menolak? kita melakukan kebaikan bukan untuk Islam, tapi bukan karena Lillah.231

Hukum yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah hukum konstitusi, yang mengusung
asas praduga tak bersalah, dimana seorang tidak bisa langsung dinyatakan bersalah sebelum
ada bukti yang kuat. Bersalah dan tidaknya seseorang harus melalui proses hukum terlebih
dahulu, setelah dinyatakan bersalah maka hukuman tersebut diberikan kepada pelaku. Di
Indonesia, bagi yang bersalah hukumannya berupa penjara dan denda.

Berbeda dengan hukum Islam yang mengharuskan seseorang potong tangan (hudud) jika
melakukan pencurian atau kejahatan lainnya. Lalu, bagaimana jika Indonesia menerapkan
hudud? Bagaimana tanggapan para guru dengan hudud? Berikut jawaban yang dilontarkan
guru agama terkait dengan hudud. Mayoritas guru agama setuju pelaksanaan hudud di
Indonesia dengan alasan bahwa hudud memberikan efek jera bagi pelakunya.

Karena kita ini guru PAI maka setuju, karena penegakan hukum itu sebenarnya yang kita tunggu-
tunggu, sepanjang hukum itu tidak ditegakkan secara kafah, maka sila ke 5 Pancasila itu tidak bisa
kita capai, Indonesia sudah merdeka sudah lebih setengah abad, sepertinya masyarakat kita belum
merasakan yang namanya adil dan makmur, bagaimana kita mencapai keadilan secara merata, kalau
pelaksanaan hukum masih main-main, sepanjang masih main-main maka kesejahteraan itu tidak
pernah bisa kita capai.232

Aris juga sependapat dengan Colleng dan Muslimin, ia setuju penerapan hudud di
Indonesia, karena memberikan efek jera dan hukum yang selama ini dirasakan warga yaitu
seperti mata pisau, ke bawah tajam tapi ke atas tumpul, yang seharusnya hukum tidak mengenal
siapa yang melakukan kejahatan.

Wah kalau hudud saya suka, di Bulukumba itu pernah dilaksanakan potong tangan waktu Bupatinya
Bapak Tabaik Bokori, saat itu diberlakukan tulisan-tulisan Lailahaillah Muhammadar Rasulullah
di setiap mobil PNS wajib memasang lafaz itu, mengqishash, di arak supaya ada efek jera yaitu

230 Wawancara dengan Nisbah, Guru PAI SMAN 4 Bantimurung, 4 Oktober, 2016.
231 Wawancara dengan Muh. Said Syamsuddin, Guru PAI SMPN 5 Mandai, 6 Oktober, 2016
232 Wawancara dengan Muslimin, Guru PAI SMAN 1 Maros, 4 Oktober, 2016.

80

malu, kalau saya sih mau dan suka sekali, jadi sebenarnya hukum kita itu seperti mata pisau "kalau
dia ke bawah tajam, tapi ke atas tumpul”.233
Sementara pendapat yang lain, menyatakan tidak setuju karena membutuhkan proses yang
lama untuk menerapkan hudud, mengingat penerapan hudud akan menimbulkan kekacauan.
Keinginan untuk pelaksanaan hudud sebenarnya ada, hanya saja perlu pertimbangan yang
matang jika Indonesia memberlakukan hudud.

Saya setuju dengan hudud yang penting benar-benar bersih, seperti pada zaman Nabi dulu, kalau itu
dilaksanakan hukum potong tangan itu tidak ada yang protes, karena kenapa? karena betul-betul
tidak ada yang dipotong itu hanya berupa dituduh mencuri, kalau di Indonesia itu lain, karena sesuai
dengan hukum, kalau masih sistem di Indonesia jangan dulu nanti kacau, saya yakin kacau, kalau
pengadilannya bagus baru saya setuju, tapi menurut saya jangan dulu, itu akan kacau.234

Kesetaraan Gender

Di Indonesia, salah satu persoalan yang mengkhawatirkan atas kondisi perempuan adalah
produk perundang-undangan, kebijakan, dan program pembangunan nasional dan daerah yang
masih bias gender. Oleh karenanya, hingga kini isu kesetaraan gender (pengarusutamaan
gender) masih terus digaungkan oleh para aktivis perempuan. Mereka merasa perempuan tidak
diberikan ruang untuk berekspresi di ranah pemerintahan. Buktinya, hanya 11.4% perempuan
yang menjadi anggota DPR sisanya laki-laki. Kondisi ini tentu menjadi PR bersama di mana,
pemerintah harus mensosialisasikan pengarusutamaan gender di kalangan aparatur negara, dan
masyarakat perlu terus mendorong dan memonitoring lahirnya kebijakan-kebijakan
pemerintah yang sensitif gender, demi terwujudnya kesetaraan yang adil bagi laki-laki dan
perempuan.235 Lalu bagaimana sikap dan pandangan guru PAI di Maros mengenai kesetaraan
gender? Temuannya bahwa, Mayoritas guru agama setuju dan tidak mempermasalahkan
mengenai kesetaraan gender, selama perempuan tidak melupakan kewajibannya sebagai
seorang istri, dan mendapatkan izin dari suami menjadi persyaratan utama jika ingin bekerja di
luar rumah. Berikut pandangan guru agama yang setuju dengan kesetaraan gender.

Saya kira sepanjang kodratnya sebagai kaum hawa, kenapa tidak diberikan kepada kaum hawa untuk
berkarier? tapi kodratnya sebagai kaum hawa jangan ditinggalkan juga, itu merupakan suatu
kekhilafan besar, misalnya dia sebagai ibu rumah tangga tapi dia mengabaikan anaknya, demi karier,
itu sangat keliru, tapi ketika dia mampu membagi waktu dia jalankan sebagai ibu rumah tangga dan
setelahnya karier maka itu boleh.236
Sementara, kelompok yang tidak setuju dengan kesetaraan gender, mengungkapkan bahwa
kasus hari ini, posisi perempuan seakan menguasai laki-laki, kondisi sekarang rupanya terbalik,
perempuan seakan menguasai di berbagai lini pekerjaan, wawancara dengan Said.

Tidak setuju, karena hari ini seakan-akan posisi laki-laki itu diambil oleh perempuan, dalam Islam
yang wajib nafkahi itu laki-laki, perempuan itu hanya sifatnya membantu saja, tapi hari ini kan

233 Wawancara dengan Aris, Guru PAI MTsN 1 Maros, 11 Oktober 2016.
234 Wawancara dengan Samsuddin, Guru PAI SMPN 11 Maros Baru, 10 Oktober 2016.
235 Irfan Abu Bakar, dkk., Agama dan Hak Asasi Manusia (Modul Pelatihan) (Jakarta: Center for the Study of
Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
236 Wawancara dengan Muslimin, Guru PAI SMAN 1 Maros, 4 Oktober, 2016.

81

hampir semua lini diambil alih oleh perempuan, di bawah ini 60 orang staf dan guru perempuan,
laki-laki hanya tidak lebih dari 10 orang, sehingga laki-laki itu kehilangan pekerjaan.237
Umumnya guru agama menjawab jabatan yang tidak sesuai yaitu hal-hal yang sifatnya fisik.
Seperti pekerjaan yang memberatkan, pekerjaan kasar-kasar, menjadi kenek angkot, olahraga
misalnya tinju, mencangkul dan gali-gali.238 Selain itu, wanita tidak boleh menempati posisi
pekerjaan di pabrik, di bengkel, dan jadi buruh.239
Adapun untuk pertanyaan ini, 8 guru agama setuju perempuan menjadi presiden, 3 orang
menolak, dan 1 orang butuh pertimbangan. Pertama, setuju bahwa konteks ayat yang
menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, hanya berlaku pada saat
menjadi imam salat menurut Muslimin, lain halnya dengan presiden. Megawati sebagai contoh,
perempuan yang menjadi presiden di Indonesia.

Saya kira boleh-boleh saja, jangan kita menyebutkan bahwa "" itu adalah perempuan tidak boleh
menjadi imam, tapi kalau memimpin negara itu sah-sah saja. Kita tidak bisa menampikan bahwa
kemampuan perempuan sekarang itu di atas laki-laki, Bu Megawati contohnya menjadi presiden,
hanya saja boleh dikatakan ada sedikit kekurangan karena dia perempuan kalau kita baca penjelasan
lagi dari "Arrijalu qowwamuna alannisa" itu salah satu kelemahan kaum hawa itu tidak kuat
menyimpan rahasia, nah di dalam jabatan itu pasti banyak rahasia, kalau perempuan begitu ada
rahasia cenderung mengumbar, cepat dia sebar.240
Kedua, kelompok yang menolak berargumen berdasarkan pada ayat al-Qur’an “Arrijalu
Qawammuna’alan Nisa”. Seorang guru berkata “Tidak setuju. saya lebih cenderung laki-laki
yang jadi presiden. kan "Arrijalu qowamuna alannisa" tiap laki-laki adalah pemimpin.241

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Kabupaten Maros, ditemukan bahwa persepsi guru agama dalam
menyikapi isu terkait dengan keagamaan sangat bervariatif. Hal ini tidak bisa lepas dari
pengaruh latar belakang pendidikan, buku yang dipelajari, dan organisasi Islam yang
diikutinya. Dari 11 guru yang diwawancarai, ada guru yang memang betul-betul memahami
dan mengerti persoalan keagamaan, ada juga yang tidak mengerti, ada yang memang mengerti
tapi butuh pertimbangan yang baik ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ada
juga yang menjawab pertanyaan berdasarkan dari buku yang ia baca, bukan dari keinginan hati
seorang guru.

Misal, di satu sisi guru sangat setuju dengan Pancasila, karena Pancasila sudah memuat
unsur agama Islam, tapi ketika ada pertanyaan tentang hudud, guru tersebut tiba-tiba berpindah
pandangan, bahwa Pancasila harus diubah dengan syariat Islam karena Pancasila yang menjadi
dalang dari pertentangan hukum yang selama ini terjadi. Jadi, perlu kiranya memberikan
pemahaman yang lebih baik kepada guru agama di Kabupaten Maros, supaya apa yang mereka
sampaikan kepada peserta didik pun tidak ambigu. Melihat kasus seperti ini, maka bisa

237 Wawancara dengan Muh. Said Syamsuddin, Guru PAI SMPN 5 Mandai, 6 Oktober, 2016
238 Wawancara dengan Muh. Takdir Nur, Guru PAI SMP Unggulan Darussalam, 5 Oktober 2016.
239 Wawancara dengan Ulfah Nurdin, Guru PAI SMA Swasta PGRI Maros, 5 Oktober, 2016.
240 Wawancara dengan Muslimin, Guru PAI SMAN 1 Maros, 4 Oktober, 2016.
241 Wawancara dengan Aris, Guru PAI MTsN 1 Maros, 11 Oktober 2016.

82

disimpulkan bahwa guru agama tidak mempunyai pengetahuan Islam yang baik dalam
merespons isu keagamaan.

Bacaan Lanjut

Buku, Jurnal dan Dokumen
Abu Bakar, Irfan, dkk. Agama dan Hak Asasi Manusia (Modul Pelatihan). Jakarta: Center for

the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2009.

Alvara. “Persepsi Jihad di Kalangan Mahasiswa dan Pelajar.” Laporan Penelitian, Jakarta:
Alvara, 2017.

Saputra, Rangga Eka. “Sikap dan Perilaku Keberagaman Guru dan Dosen Pendidikan Agama
Islam.” Convey Report, Vol.1 No. 9, Jakarta: PPIM UIN Jakarta & UNDP Indonesia, 2018.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Survei
Radikalisme Sosial-Keagamaan Mahasiswa UIN/IAIN di 7 Provinsi di Indonesia.” Laporan
Survei, Jakarta: FISIP UIN Jakarta, 2011.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). “Paham Radikalisme di Lima Kampus Besar d
Indonesia.” Laporan Penelitian, Jakarta: LIPI, 2010.

Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). “Survei Radikalisme di Sekolah Umum di
Jabodetabek.” Laporan Penelitian, Jakarta: LaKIP, 2010.

Perda Kabupaten Maros No. 15 tahun 2005, tentang “Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai
Baca Al-Qur’an dalam wilayah Kabupaten Maros.”

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Diseminasi
Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam.” Laporan Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta,
2016.

Setara Institute. “Persepsi Siswa SMU Negeri di Jakarta dan Bandung Terhadap Toleransi”
Laporan Survei, Jakarta: Setara Institute, 2015.

Surat Edaran Bupati Maros No.812.1/410/SET Perihal Penegakan Serta Pemantapan Perda
No.15 tahun 2005.

The Indonesian Research Team, Kementerian Luar Negeri, INSEP dan Densus 88. “Research
on Motivation and Root Causes of Terrorism.” Laporan Penelitian, Jakarta, 2012.

Wawancara
Abdul Kadir, Kepala Kemenag dan Kepala Seksi PAIS Kabupaten Maros, 5 Oktober, 2016.
Ahmad Aminuddin Tangre, Pengawas Mata Pelajaran SMP dan SMA dari Kemenag dan Dinas

Pendidikan Maros, 5 Oktober, 2016.
Aris, Guru PAI MTsN 1 Maros, 11 Oktober 2016.
Colleng, Guru PAI SMP IT Tigo Putera, 10 Oktober 2016.
Mernawati, Guru PAI Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darussalam Barandasi, 5 Oktober,

2016)
Mernawati, Guru PAI MAS Darussalam Barandasi, 5 Oktober, 2016.
Muh. Jafar, Guru PAI MTsS Nahdatul Ulum, 5 Oktober 2016.
Muh. Said Syamsuddin, Guru PAI SMPN 5 Mandai, 6 Oktober, 2016.

83

Muh. Takdir Nur, Guru PAI SMP Unggulan Darussalam, 5 Oktober 2016.
Muslimin, Guru PAI SMAN 1 Maros, 4 Oktober, 2016.
Nisbah, Guru PAI SMAN 4 Bantimurung, 4 Oktober 2016.
Samsuddin, Guru PAI SMPN 11 Maros Baru, 10 Oktober 2016.
Ulfah Nurdin, Guru PAI SMA Swasta PGRI Maros, 5 Oktober, 2016.
Situs Internet
http://sp.beritasatu.com/nasional/buku-pelajaran-agama-islam-kelas-xi-sma-ditarik/82172

84

Bulukumba: Cerita Guru Bertoleransi dan Islamisme

• Dirga Maulana

Pendahuluan

Kalau kita membicarakan soal pendidikan hari ini mana yang lebih penting? Apakah sistem
atau aktor yang mesti dibenahi? Keduanya memiliki signifikansi dan konsekuensi masing-
masing. Misalnya, sistem kurikulumnya sudah didesain dengan sangat baik oleh ahli maupun
pakar pendidikan, tapi aktornya (guru) sebagai pusat implementasi sistem tidak bekerja dengan
baik, maka sistem yang baik dipastikan tidak berjalan dengan baik. Atau sebaliknya, aktornya
sudah baik –rata-rata berpendidikan sarjana, tetapi tidak ditopang dengan sistem yang baik.
Baik secara kurikulumnya, insentif keuangannya dan tunjangan guru yang honorer, maka
harapan kita terhadap pendidikan yang baik seakan sirna kalau menihilkan di antara keduanya.

Dalam demokrasi, pendidikan menjadi elan vital peradaban sebuah bangsa. Bangsa yang
kuat tercermin pada pendidik dan yang dididik. Jika pendidiknya lesu dan enggan menambah
ilmu, bisa dipastikan peserta didiknya juga loyo pengetahuan. Apalagi dalam pendidikan
agama yang menjadi pusat perdebatan di negara modern yang menganut sistem demokrasi
liberal. Pendidikan agama menjadi poin utama dimana perbedaan pendapat (khilafiah) dan
sikap toleransi pada sesama maupun yang liyan (the others) diakomodasi dalam kurikulum
pendidikan untuk diejawantahkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal demikian bisa tercermin dalam sikap maupun pandangan guru agama terhadap berbagai
persoalan, baik internal maupun eksternal. Di lingkup internal bagaimana guru agama Islam
menyikapi perbedaan khilafiah seperti, ada yang kunut ada juga yang tidak, melakukan ziarah
kubur ada juga yang tidak melakukannya, mengutamakan tahlilan jika ada keluarga yang
meninggal ada juga yang tidak mempraktikkannya. Pandangan guru tentang Syiah dan
Ahmadiyah ada yang berpendapat kedua kelompok tersebut termasuk persoalan internal ada
juga yang berpendapat sebaliknya itu persoalan eksternal, disamakan seperti non-muslim. Di
lingkup eksternal bagaimana guru agama Islam bersikap toleran dan menghargai kepercayaan
yang dipeluk oleh agama di luar Islam, yang telah diakui oleh UUD 1945.

Ada hal lain yang didalami selain soal pendidikan agama dan sikap toleransi para guru
agama. Kami juga ingin melihat pandangan guru agama terkait masalah islamisme dan politik
di Indonesia. Persoalan apakah NKRI ini negara Islam atau sekuler? Apakah demokrasi
bertentangan dengan Islam? Setujukah jika Indonesia menerapkan Syariat Islam? Dan
pendapat guru soal sistem Khalifah Islamiyah? Pandangan mereka tentang jihad dan pola jihad
dengan kekerasan, serta pendapat mereka tentang ISIS? Semuanya dilakukan dengan
wawancara mendalam kepada 12 guru Pendidikan Agama Islam. Misalnya, dari 12 guru yang
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ada beberapa guru yang sangat setuju dengan
pendirian syariat Islam dalam konteks Peraturan Daerah. Sebab perda tersebut bisa mewakili
umat Islam Bulukumba. Namun di antara guru yang lain, syariat Islam tidak begitu perlu karena
kita sudah punya UUD 1945 dan Pancasila. Bahkan ada guru yang berpendapat bahwa
demokrasi di Indonesia tidak bertentangan dengan Islam.

85

Bulukumba menjadi salah satu kota penting yang mesti dilihat bagaimana pandangan guru
agama tentang pendidikan serta perspektif mereka tentang demokrasi dan negara. Alasannya,
karena Bulukumba merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang pertama kali
mengeluarkan perda agama dan mendapat respons positif dari masyarakat. Bulukumba juga
merupakan lokasi yang digunakan untuk Kongres Umat Islam ketiga pada Komite Persiapan
Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan.

Dalam tulisan ini akan mengulas temuan-temuan penting terkait persepsi guru tentang
demokrasi dan Islam, kemudian pandangan mereka tentang toleransi beragama dan sikap
intoleransi di Indonesia. Sejauh mana mereka memahami persoalan tersebut dan bagaimana
mereka mengantisipasinya.

Kebijakan Tentang Kehidupan Agama dan Pendidikan Agama

Mayoritas masyarakat Bulukumba, 90% lebih, adalah muslim. Kehidupan keagamaan di
sana terbilang aman dan tidak mengalami kendala apapun. Tidak ada konflik antar-agama
maupun intra-agama. Sikap toleransi masyarakat Bulukumba cukup menghargai perbedaan.
Pasalnya, mereka belum terkondisikan dalam kehidupan yang heterogen serta dinamis.242

Memang bisa dikatakan bahwa mayoritas muslim di sini sangat moderat serta menerima
ruang lingkup perbedaan-perbedaan agama. Muslim Bulukumba berbaur dengan masyarakat
beda agama begitu cepat. Misalnya pada tahun 1960-an etnis Tionghoa yang datang ke
Bulukumba dengan membawa kepercayaan dan sistem nilai mereka yang sama sekali berbeda
dengan sistem nilai masyarakat Bulukumba yang Muslim, tapi diterima dengan baik oleh suku
adat serta pemangku raja pada saat itu.243

Peraturan Daerah bernuansa agama yang dimunculkan oleh Pemda Bulukumba juga tidak
mengganggu harmonisasi kehidupan keagamaan di sana. Hubungan antar-agama terjalin
dengan baik serta harmonis. Menurut Tommy, empat Peraturan Daerah tersebut tidak
mengganggu stabilitas daerah dan juga tidak akan menyebabkan konflik antar agama. Sebab
perda ini hanya diperuntukkan pada orang-orang Muslim.244

Guru agama dan mayoritas masyarakat Bulukumba sangat mengagumi Bupati HA Patabai
Paboroki yang sejak awal mencetuskan Perda Keagamaan di Bulukumba. Bupati ini sangat
dicintai oleh masyarakat, sebab kepiawaiannya dalam memimpin pemerintahan. Sehingga
ketika mencetuskan peraturan daerah bernuansa agama tidak mendapatkan resistensi dari
masyarakat luas bahkan menyetujui dan merespons positif. Oleh karena itu Perda bernuansa
agama ini merupakan implementasi atau kebijakan politik daerah untuk mengakomodasi
kalangan muslim yang menjadi mayoritas. Dengan adanya Perda tersebut masyarakat merasa
menjadi muslim yang kafah walaupun belum semuanya syariat Islam dijalankan, paling tidak
dengan membantu perempuan muslim yang wajib menggunakan jilbab ketika di luar rumah.245

Memang kedekatan Bupati Bulukumba pada saat itu dengan Azis Kahar Muzakkar yang
ayahnya bernama Kahar Muzakkar, yang merupakan tokoh DII/TII melekatkan keduanya

242 Wawancara dengan Nasriani, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
243 Wawancara dengan Tommy Satria, Wakil Bupati Bulukumba, 8 Oktober 2016.
244 Wawancara dengan Tommy Satria, Wakil Bupati Bulukumba, 8 Oktober 2016.
245 Wawancara dengan Juraedah, Guru PAI SMAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.

86

untuk mendeklarasikan Persiapan Penegakan Syariat Islam di Bulukumba. Ini merupakan
kongres ketiga yang dilakukan oleh Komite Penerapan dan Penegakan Syariat Islam (KPPSI).
Implementasinya kemudian berdampak pada dibentuknya sebuah desa percontohan untuk
menegakkan syariat Islam yang mereka sebut “Desa Muslim”. Di desa ini kemudian
digalakkan majelis taklim untuk memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat.246

Keempat Perda Keagamaan di Bulukumba cukup efektif pada jaman itu dengan aktivitas
keagamaan yang cukup marak, misalnya ditandai dengan munculnya TPA di banyak desa.
Kewajiban memakai kerudung bagi perempuan. Namun saat berganti pemilihan kepala daerah,
Perda tersebut mengalami penurunan dalam implementasinya. Taman Pendidikan Al-Qur’an
(TPA) menurun drastis, majelis taklim tidak semarak seperti dulu. Kurva Perda Keagamaan
menurun disebabkan karena pola keuangan yang semakin akuntabel dan transparan tidak bisa
lagi memberikan kepada pos-pos di luar dari belanja daerah. Pemerintah Daerah tidak lagi bisa
membiayai kegiatan keagamaan bersumber dari dana APBD.247 Menurunnya jumlah TPA dan
majelis taklim juga disebabkan faktor pemerintah daerah tidak bisa secara sembarangan
memberikan dana hibah yang bersumber dari dana APBD.

Perda No. 06 Th 2003 tentang Pandai Membaca al-Qur’an bagi siswa di sekolah itu juga
mendapat respons dan dukungan dari masyarakat luas. Pasalnya dengan regulasi tersebut anak-
anak di Bulukumba bisa mengaji sejak dini. Regulasi ini juga menjadi alasan menjamurnya
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di Bulukumba pada saat regulasi ini muncul. Hadirnya
TPA di tengah masyarakat membantu para guru agama untuk mengajari mereka mengaji dan
memahami ayat-ayat al-Qur’an dan maknanya. Paling tidak ketika anak-anak sudah bisa
mengaji al-Qur’an kita tidak terlalu repot mengajari mereka tentang akhlak mulia.248

Pendidikan berbasis al-Qur’an menjadi titik poin bagi Bupati Sukri Sappewali. Di bawah
kepemimpinannya selama periode 2016-2021 telah melakukan deklarasi sebagai Kabupaten
Literasi pada 28 Oktober 2016. Tujuan deklarasi ini merupakan mengimplementasikan kembali
Perda Keagamaan No. 06 Th 2003 tentang Pandai Membaca Al-Qur’an. Membaca al-Qur’an
di setiap sekolah diwajibkan walau hanya 15 menit setiap hari. Selain itu juga ingin
membebaskan anak-anak dari buta huruf baca tulis al-Qur’an.249

Dengan begitu pemerintah juga sudah membuat surat edaran tentang peserta didik yang
ingin masuk ke sekolah SMP harus memiliki Ijazah TPA atau semacam sertifikat TPA.
Sertifikat TPA ini menjadi syarat bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke jenjang SMP.
Asumsinya setiap anak yang mendaftar ke sekolah itu sudah bisa membaca al-Qur’an.

Pandangan kehidupan keagamaan masyarakat Bulukumba memang toleran dan moderat.
Sikap toleransi dan moderat mereka tercermin dalam memahami bahwa Islam adalah agama
yang rahmat bagi seluruh alam. Selain itu juga belum banyak bersentuhan dengan ormas-ormas
seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang memperjuangkan sistem khilafah Islamiyah. Di
Bulukumba tidak ada HTI dan sikap radikalisme agama tidak terlalu kuat. Pun demikian
dengan kalangan minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah yang tidak ada di Bulukumba. Namun
ada aliran agama bernama Tajwatul Khalwatiah yang menekankan pada aliran tarekat dan

246 Wawancara dengan Tommy Satria, Wakil Bupati Bulukumba, 8 Oktober 2016.
247 Wawancara dengan Tommy Satria, Wakil Bupati Bulukumba, 8 Oktober 2016.
248 Wawancara dengan Halimah, Guru PAI SMPN 2 Bulukumba, 5 Oktober 2016.
249 Wawancara dengan Tommy Satria, Wakil Bupati Bulukumba, 8 Oktober 2016.

87

memiliki ciri ibadah sendiri, sehingga ada laporan dari masyarakat terkait aliran tersebut. Yang
menurut Tommy Satria sedikit meresahkan warga sekitar.250

Masyarakat Bulukumba tidak melakukan main hakim sendiri ketika ada aliran yang
dianggap menyimpang di tengah masyarakat. Mereka biasanya melaporkan kepada pemerintah
untuk ditindaklanjuti. Pemerintah menjadi mediator beserta kepolisian yang juga meminta
pandangan dari MUI setempat. Biasanya keputusan dari MUI inilah yang dijadikan sebagai
sebuah landasan untuk diterima atau tidaknya aliran tertentu di Masyarakat.

Ada Ormas Islam yang berkembang selain NU dan Muhammadiyah, yakni Wahdah
Islamiyah yang berpusat di Makassar. Wahdah Islamiyah ini merupakan kelompok Salafi yang
memang tidak mendapat respons negatif dari masyarakat Bulukumba. Memang NU dan
Muhammadiyah sebagai ormas besar di Indonesia kurang sekali memainkan atau
memperlihatkan eksistensinya di kalangan grass root. Mereka terbilang asyik pada fokus yang
dilakoninya selama ini, misalnya Muhammadiyah lebih fokus pada kependidikannya. Celah ini
yang dimainkan oleh kelompok ormas lain seperti Wahdah Islamiyah di Bulukumba. Banyak
juga masjid-masjid di Bulukumba yang telah menjadi masjid Wahdah Islamiyah.251

Secara konteks nasional pendidikan agama memang menjadi mata pelajaran wajib yang
mesti diajarkan di setiap sekolah. Pendidikan agama diajarkan oleh guru yang seiman.
Misalnya, siswa-siswi muslim mendapatkan mata ajar pendidikan agama Islam, maka ia
diajarkan oleh guru yang seagama. Sedangkan siswa-siswi non-muslim juga mendapatkan
pendidikan agama dengan guru yang seiman. Persoalannya siswa-siswi non-muslim tidak
mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran agamanya di sekolah. Karena mereka
minoritas di sekolah tersebut, dengan sukarela ikut bergabung dengan siswa-siswi Muslim
untuk mendengarkan guru agama Islam.

Bergabungnya siswa-siswi non-muslim di kelas mata ajar pendidikan agama menjadi suatu
prestasi tersendiri bagi guru agama bahwa ia disukai oleh murid yang juga non-muslim.
Memang tidak ada paksaan di dalam kelas bagi siswa non-muslim untuk mengikuti mata ajar
pendidikan agama Islam.252

Empat Pilar Utama Pendidikan Agama Islam

Mementingkan Akhlak Mulia
Ketika mewawancarai guru agama Islam di sekolah tentang tujuan serta capaian Pendidikan

Agama Islam (PAI), semuanya sepakat bahwa akhlak Mulia adalah tujuan dari PAI. Ada
banyak alasan kenapa akhlak mulia menjadi alur berpikir guru dalam mengajarkan pendidikan
agama tersebut. Pertama, mereka meyakini bahwa akhlak mulia adalah akhlak Rasul. Karena
ada sebuah hadis nabi yang mengatakan bahwa nabi diutus ke bumi untuk menyempurnakan
akhlak. Kedua, bersumber dari akhlak yang lainnya akan mengikuti, misalnya sikap kita
kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, kemudian akhlak kita kepada tetangga
dan kepada saudara sesama manusia dan ketiga, bahwa akhlak merupakan sumber kedamaian
sosial.

250 Wawancara dengan Tommy Satria, Wakil Bupati Bulukumba, 8 Oktober 2016.
251 Wawancara dengan Tommy Satria, Wakil Bupati Bulukumba, 8 Oktober 2016.
252 Wawancara dengan Halimah, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 5 Oktober 2016.

88

Dari titik akhlak ini peserta didik diyakini bisa menjadi pribadi yang saleh dan memiliki
budi pekerti yang baik. Dengan begitu pentingnya akhlak dalam proses pembelajaran
pendidikan agama Islam. Misalnya Faisal dari Pondok Pesantren Darul Istiqomah menilai
pentingnya Pendidikan Agama Islam berorientasi pada akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW.253

Siti Nismawati merupakan guru SMP Muhammadiyah yang berpendapat betapa Pendidikan
Agama Islam (PAI) itu sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki akhlak, selain itu
memberikan pemahaman agama kepada siswa-siswi di sekolah. Pendidikan Agama Islam
sangat penting diajarkan untuk menekankan pada pendidikan Akhlak.254

Seorang guru dari MTs Gantarang Kindang, yakni Syahruni menempuh pendidikan Pasca
Sarjana di Universitas Islam Makassar (UIM) yang saat ini mengajar fikih pada anak didiknya
mengemukakan bahwa tujuan PAI adalah menciptakan karakter Islami dengan bertumpu pada
akhlakul karimah.255

Bersikap Bertanggungjawab, Disiplin dan Jujur
Selain akhlak mulia, bersikap bertanggungjawab, disiplin dan jujur menjadi inti sari peserta

didik memelajari PAI. Sikap tanggung jawab, disiplin dan jujur ini akan sangat berdampak
bagi keberlangsungan hidup seseorang, bukan hanya di dalam kelas melainkan juga di dalam
kehidupan bermasyarakat. Pendidikan berkarakter juga menjadi poin penting dalam
mengajarkan peserta didik.

Hal ini dikemukakan oleh Guru SMPN 1 Bulukumba, Sukardi mengatakan bahwa
Pendidikan Agama Islam itu pada hakikatnya adalah mengubah karakter seseorang dengan
mencontoh karakter Nabi Muhammad. Islam menurutnya juga adalah berbasis pada karakter
tersebut.256

Mihrah seorang guru dari SMA Muhammadiyah Bulukumba, melihat tujuan dari
pembelajaran PAI yang kemudian secara kontekstual dengan keadaan sekolah serta murid-
muridnya menekankan pendidikan karakter maupun akhlak. Sebab sekolah Muhammadiyah di
Bulukumba adalah sekolah yang menerima anak-anak yang memiliki masalah di sekolah
sebelumnya. Sekolah umum di Bulukumba memang menjadi sekolah favorit dibandingkan
dengan swasta. Sekolah swasta seperti Muhammadiyah biasanya murid yang masuk
merupakan murid dari sekolah lain yang mengalami masalah di sekolah sebelumnya. Sehingga
tugas kami di sini cukup berat untuk mendidik mereka agar bertanggungjawab, disiplin serta
jujur.257

Membentuk Siswa Berjiwa Qur’ani
Pendidikan Agama Islam (PAI) juga bertujuan membentuk siswa berjiwa Qur’ani. Umat

Islam meyakini bahwa al-Qur’an adalah pedoman hidupnya, dan semuanya telah diatur di
dalam kitab suci tersebut. Berjiwa Qur’ani menjadi ciri khas siswa-siswi yang memelajari
Pendidikan Agama Islam agar lebih memahami agamanya. Namun di sisi yang lain banyak

253 Wawancara dengan Faisal, Guru Aqidah Akhlak Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bulukumba, 4 Oktober
2016.

254 Wawancara dengan Siti Nismawati, Guru PAI SMP Muhammadiyah Bulukumba, 4 Oktober 2016.
255 Wawancara dengan Syahruni, Guru Fikih MTs Gantarang Kindang Bulukumba, 6 Oktober 2016.
256 Wawancara dengan Sukardi, Guru PAI SMPN 1 Bulukumba, 4 Oktober 2016.
257 Wawancara dengan Mihrah, Guru Fikih SMA Muhammadiyah Bulukumba, 6 Oktober 2016.

89

dari siswa-siswi yang juga berselancar lama-lama di Internet. Fenomena ini telah menjadi
keseharian bagi generasi milenial menyandarkan informasi agama melalui internet. Oleh
karena itu, Juraedah mengarahkan mereka untuk membuka link-link yang membahas tafsir
maupun kaidah al-Qur’an. Harapannya anak didiknya bisa memahami al-Qur’an dan menjalani
seperti yang diajarkan oleh al-Qur’an.258

Konteks Kebangsaan sebagai Warga Negara yang Baik
Dalam konteks keindonesiaan dan konteks kebangsaan kontribusi pendidikan agama Islam

mestinya menjadi tolak ukur dalam basis pengajarannya. Indonesia yang majemuk memiliki
suku serta budaya yang beragam harus menjadi pintu maupun jendela bagi siswa memelajari
pendidikan agama Islam di sekolah. Pengajaran PAI di sekolah bukan hanya mengajari soal
akhlak tapi lebih penting lagi soal bagaimana kita memahamkan agama kepada peserta didik,
selain itu juga melihat konteks kebangsaan sebagai warga negara yang baik.259

Persepsi Guru Tentang Khilafiah dan Toleransi

Indonesia sebagai negara yang memiliki kemajemukan dalam hal agama, etnik, suku
bangsa, budaya dan kelompok sosial memiliki tantangan tersendiri. Islam pun tidak seragam,
ada Sunni dan Syiah. Dalam tradisi fikih Islam ada empat mazhab fikih yang terkenal seperti
Syafii, Maliki, Hambali, dan Hanafi, belum lagi di luar empat mazhab itu. Ini merupakan
tantangan bagi Indonesia maupun bagi umat Islam di Indonesia. Pasalnya, bagaimana meramu
perbedaan tersebut yang incommensurable (tidak dapat dibandingkan) itu menjadi tatanan
masyarakat yang demokratis. Tentu saja tantangan ini bukan hanya tugas dari politik semata
tetapi juga dunia pendidikan kita mengenalkan dan mengajarkan perbedaan tersebut kepada
peserta didik. Kita juga menyadari bahwa panggilan politik serta pendidikan menyeluruh
adalah bagaimana kita menata kehidupan sosial bersama dan berjuang untuk meramu segala
perbedaan menjadi suatu well-ordered society. Tampaknya, itu memang tidak mudah seperti
membalikkan telapak tangan, kita selalu menghadapi dilema politik bahwa mengakui dan
menghormati segala perbedaan dan identitas kelompok pada gilirannya memberi atau
menciptakan ruang bagi perpecahan dan disintegrasi.

Kita juga mengetahui tuntutan untuk menghormati diversitas kultural sebagai bagian dari
politik identitas lahir dari reaksi terhadap pengabaian terhadap hak-hak kelompok minoritas
dalam sejarah. Pengabaian seperti ini telah menimbulkan ancaman separasi atau pemisahan
diri. Apalagi dalam jargon politik kita kerap mengategorikan “minoritas” selalu
dipertentangkan dengan yang “mayoritas”, dan yang minoritas dikategorikan sebagai
kelompok yang tak berdaya, yang tidak berpengaruh, yang kalah, yang terpinggir, dan yang
terpencil sebagai golongan yang the second class. Dari cara pandang ini maka akan
mengemuka pada tindakan politik pengabaian. Terutama pengabaian pada kelompok etnis,
agama, budaya dan nilai-nilai tertentu. Kecenderungan dari tindakan ini juga berakibat pada

258 Wawancara dengan Juraedah, Guru PAI SMAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
259 Wawancara dengan Faisal, Guru Aqidah Akhlak Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bulukumba, 4 Oktober
2016.

90

tindakan untuk menyingkirkan, meminggirkan, mengucilkan, mengasingkan dan menendang
keluar semua kelompok minoritas atau kelompok yang berbeda.

Indonesia sudah lama memilih Bhineka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar. Yang mana
perbedaan, diversitas tidak lagi dilihat sebagai kekayaan atau sebagai mata rantai yang
memperkukuh rasa kesatuan. Tetapi jika tidak bisa mengelolanya akan dianggap sebagai
ancaman yang dapat mencederai demokrasi dan toleransi.

Guru diyakini sebagai aktor yang bisa meredamkan konflik maupun memberikan
pemahaman kepada peserta didiknya dengan bahasa serta pemahaman yang tidak keliru
tentang masalah perbedaan. Guru juga menjadi garda terdepan dalam hal toleransi beragama.

Masalah Khilafiah (perbedaan) di dalam Islam kerap muncul dari pertanyaan-pertanyaan
peserta didik ketika di kelas. Misalnya, Juraedah pernah ditanya oleh muridnya terkait dengan
tahlilan. Kebetulan muridnya adalah orang Muhammadiyah sedangkan Juraedah merupakan
warga Nahdlatul Ulama (NU). Pertanyaan ini kerap muncul dan membuatnya terkadang harus
bisa menjawab pertanyaan tersebut secara diplomatis. Sehingga jawaban tersebut tidak melukai
perasaan muridnya yang Muhammadiyah maupun yang dari kalangan NU seperti dirinya.260
Kemudian terkait ziarah kubur, Juraedah menjelaskan pada peserta didik bahwa ziarah kubur
boleh saja dengan niat yang tulus.

Persoalan khilafiah ini memang kerap terjadi di tengah pembelajaran. Di sini guru menjadi
sungguh berperan penting untuk menjelaskan secara gamblang perbedaan yang terjadi di dalam
Islam. Ada juga ketika dihadapkan pada khilafiah (perbedaan) dan dia seorang
Muhammadiyah, tapi memberikan penjelasan kepada peserta didik dengan tidak fokus pada
satu organisasi keagamaan tertentu, semisal NU ataupun Muhammadiyah, tapi ikutilah
pemerintah.

Dua contoh di atas adalah persoalan pelik di dalam kelas jika guru tidak bisa mengatasi
perbincangan serta membiasakan pada ruang dialog pada murid. Kalau gurunya NU maka
jawabannya ke-NU-an atau sebaliknya kalau gurunya Muhammadiyah maka jawabannya
sangat Muhammadiyah. Variasi serta pemahaman pluralisme guru pada persoalan seperti ini
diperlukan untuk menambah wawasan murid. Sehingga murid terbiasa dengan kemajemukan
serta meminimalisir paham-paham eksklusif.

Guru yang lain ketika membahas persoalan khilafiah (perbedaan) di dalam Islam hanya
mengacu pada buku ajar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi guru tidak keluar dari
buku ajar tersebut. Misalnya Harbin Nur mengatakan bahwa soal perbedaan pendapat dalam
Islam memang dipelajari di dalam buku Pendidikan Agama Islam. Sehingga kita tidak perlu
keluar dari penjelasan tersebut.261

Kami Mengajarkan Toleransi
Dalam demokrasi, hak untuk berbeda tidak bisa diganggu. Semua orang, siapapun dia, dari

manapun asalnya, memiliki hak untuk berbeda sebagai hak dasar. Karena ini bagian dari hak
asasi. Bhiku Parekh dalam terobosannya tentang mulkulturalisme, hak untuk berbeda itu
disebut sebagai diversitas kultural, yang kemudian dikategorikan dalam tigas aspek. Pertama,
hak untuk berbeda dalam konteks diversitas sub kultural, ditandai pada kelompok masyarakat

260 Wawancara dengan Juraedah, Guru PAI SMAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
261 Wawancara dengan Harbin Nur, Guru PAI MAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.

91

dari budaya yang sama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari menghidupi corak dan cara hidup
yang berbeda. Kedua, diversitas perspektif, merujuk pada kelompok yang bersikap kritis
terhadap segala prinsip yang mapan dan memiliki keinginan transformatif. Ketiga, diversitas
komunal, biasanya ditemukan di dalam kelompok-kelompok yang sudah mapan, terorganisir
dan hidup sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka yang sudah mapan. Mereka
memiliki doktrin yang sudah komprehensif yang tidak boleh dibongkar.262

Kelompok ketiga merupakan kelompok yang merujuk pada agama dan etnis. Diversitas
komunal inilah yang kerap kali mengalami ketegangan di Indonesia. sikap toleransi merupakan
salah satu jalan untuk melenturkan ketegangan tersebut. Dan toleransi di Indonesia mestinya
juga telah masuk ke dalam kurikulum, tapi bukan hanya di atas kertas dan toleransi secara
definitif, melainkan juga sikap yang tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Guru-guru agama Islam di Bulukumba menilai toleransi di Indonesia sudah baik. Kesadaran
mereka terhadap toleransi juga cukup baik. Sukardi menyebut bahwa toleransi merupakan
ajaran dasar umat Islam. Konflik antar-agama biasanya tidak terjalinnya komunikasi yang baik
di antara agama tersebut.

Saya percaya bahwa toleransi adalah ajaran dasar agama kita menyebutnya (tasamuh). Saya memiliki
banyak teman yang non-muslim dan saya menjaga hubungan baik dan berkomunikasi dengan mereka
sangat baik. Teman-teman saya yang non-muslim juga sering bertanya soal konflik agama yang
dilakukan oleh umat Islam di daerah lain. Saya berkata bahwa mereka itu belum paham esensi agama
Islam. Konflik antar-agama ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan komunikasi antar-agama
tersebut sehingga terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan konflik. Memang konflik itu bisa
terjadi antar-agama atau yang seagama sekalipun kalau tidak terjadi pemahaman yang baik.263

Juraedah memaparkan pengalamannya bertoleransi kepada peserta didik yang non-muslim
dan sesama teman-temannya yang non-muslim ketika mengikuti acara pelatihan di Makassar.
Ia merasa cukup senang hidup bertoleransi.

Saya senang bertoleransi. Soalnya saya pernah bersama-sama dengan Kristen. dan ada siswa saya
yang Kristen yang selalu mengikuti pembelajaran agama Islam, dia tidak mau keluar dari kelas.
senang sekali. saya katakan kalau kamu mau keluar silakan. saya tanya kenapa nak, tidak bu saya
cuma senang dengan materi yang ibu sampaikan. pernah pak pada saat saya pelatihan IP (instruktur
profesi) di Makassar saya membawahi 5 agama. mereka selalu mengatakan, ibu jangan segan dengan
mengobrol dengan saya. dan saya sering katakan kepada teman-teman yang Islam kalau kita harus
sering minta maaf pada mereka. saya mempersilakan baca doa sesuai dengan pemahaman keagamaan
masing-masing. dan mereka mengatakan suka terhadap Islam karena sikapnya yang penuh perhatian
dan kasih sayang. dan mereka mengatakan bahwa kami dihargai. nah dari peristiwa tersebut di situlah
saya memaknai toleransi dalam sikap dan perilaku saya. sampai sekarang hubungan saya dengan
non-muslim.264

Harbin Nur melihat dua cara pandang terhadap toleransi, apakah toleransi dalam beragama
atau toleransi kehidupan sosial. Baginya, Bulukumba merupakan mayoritas muslim dan tidak
terlalu banyak resistensi yang dialami. Kemudian Islam sendiri baginya sudah menjalankan
sikap toleransi dengan tidak memaksakan kehendak bagi yang lain.

Toleransi dalam beragama atau toleransi dalam kehidupan sosial? kalau di Bulukumba beda agama
itu tipis. mayoritas semuanya Islam dan tidak terlalu banyak resistensi. jika ditanya soal pemahaman

262 Bikhu Parekh, “Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory,” Ethnicities, 1(1)
(2001): h. 109-115.

263 Wawancara dengan Sukardi, Guru PAI SMPN 1 Bulukumba, 4 Oktober 2016.
264 Wawancara dengan Juraedah, Guru PAI SMAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.

92

saya tentang toleransi. ya menurut saya Islam ini toleransi dan saya penganut toleransi dalam bentuk
saya menghargai pendapat orang. tapi tolong juga hargai pendapat saya paling benci ada orang yang
mati-matian mempertahankan pendapatnya dan dia tidak mau menerima pendapat orang lain. karena
nabi saja mengajarkan kita toleransi.265

Toleransi bukan hanya kepada antar-agama melainkan juga pada intra-agama. Karena di
dalam pemeluk agama yang sama juga bisa saling berbeda memahami ayat dan
menafsirkannya. Misalnya di dalam Islam Indonesia itu pasti ada NU dan Muhammadiyah,
yang merupakan dua organisasi besar Islam. Pendapat Asfi terkait toleransi beragama:

Perbedaan khilafiah itu tidak bisa kita ungkiri dan dari sini saya mengajarkan kepada mereka tentang
toleransi. saya mengajarkan kepada anak-anak itu bagaimana menghargai orang yang ada di
sekitarnya. saya tidak membatasi ini adalah NU atau Muhammadiyah. tapi saya menanamkan kepada
anak-anak sikap toleransi saling memahami di antara kita masalah perbedaan itu urusannya Tuhan.
karena suda ada al-Qur'an dan hadis yang mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa merujuk
ke sana saja. dan mana yang lebih benar nah itu yang diikuti.266

Toleransi juga ada yang mengartikan seperti kita bersilaturahmi dan berumur pendek.
Maksudnya dengan adanya sikap toleran manusia bisa hidup saling menghargai dan hidup
dengan damai. Seperti kutipan wawancara dengan Halimah: “Toleransi sesama manusia itu
bagus kalau kita hidup tidak ada toleransi bisa di katakan umur kita bisa pendek. kalau kita
tidak bertoleransi kepada sesama manusia maka kita tidak bisa hidup dengan nyaman.”267

Sikap toleransi bukan hanya pada orang yang berbeda agama maupun seagama tapi juga di
dalam lingkungan sekolah dan di dalam ruang lingkup keluarga. Hal ini dijelaskan oleh Mihrah
dalam kutipan wawancara:

Saya mengajarkan toleransi kepada siswa-siswi bagaimana biar mereka bisa diterima oleh setiap
orang. dan bagaimana lingkup sekolahnya. karena apa di sekolah saya ini banyak dari lingkungan
yang kurang mampu. saya memberikan praktik pada kehidupan toleransi dalam kehidupan sehari-
harinya dulu. bagaimana siswa membenahi diri dengan keluarga, teman dalam lingkungan sekolah.268

Nasriani memahami sikap toleransi kepada siswa-siswinya dengan cara menghargai teman,
pendapat teman dan juga pada non-muslim. Dia melanjutkan: “Saya ajarkan kepada siswa
bagaimana menghargai teman, bagaimana menghargai pendapat teman, tidak boleh egois.
begitu juga dalam hal beribadah dan juga berinteraksi dengan non-muslim tetap harus
menanamkan toleransi.”269 Syahrir juga menjelaskan toleransi sebagai sikap menghormati
perbedaan. Menurutnya: “Kalau tentang toleransi saya lebih banyak menjelaskan soal
menghormati perbedaan. kalau ada perbedaan kita bisa mengembalikannya pada keyakinan
kita masing-masing karena tidak bisa dipaksakan yang penting tidak menyesatkan begitu.”270

265 Wawancara dengan Harbin Nur, Guru PAI MAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
266 Wawancara dengan Asfi, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 6 Oktober 2016.
267 Wawancara dengan Halimah, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 5 Oktober 2016.
268 Wawancara dengan Mihrah, Guru Fikih SMA Muhammadiyah Bulukumba, 6 Oktober 2016.
269 Wawancara dengan Nasriani, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
270 Wawancara dengan Syahrir, Guru PAI SMP Al-Ghozali, Bulukumba, 5 Oktober 2016.

93

Dimensi Islamisme

Ilmuan sosial mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem keyakinan akan yang suci.
Agama diyakini sebagai fenomena mental dan sebagai fenomena sosial. Dalam dimensi
islamisme (orientasi politik islamis) merupakan sesuatu yang krusial sejauh mana seorang
Muslim dianggap Islamis atau tidak. Misalnya, soal dukungannya terhadap pendirian negara
Islam dan penegakan Syariat Islam.

Dalam konteks Bulukumba, pandangan guru agama Islam terkait pendirian negara Islam
dan Syariat Islam cukup beragam. Pasalnya, ada yang menerima dengan kesadaran bahwa ia
seorang muslim dan ada yang menolak bahwa NKRI sudah final. Tapi ada juga yang
berpandangan bahwa Indonesia sudah bagus menerapkan demokrasi tapi ketika diperjelas lebih
jauh tentang Negara Islam mereka setuju dengan alasan untuk melindungi umat Islam yang
mayoritas.

Kita melihat ketidakkonsistenan guru Pendidikan Agama Islam ini ketika ditanya soal
konsep negara Islam dan syariat Islam. Bahkan terkait Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 apakah bertentangan dengan Islam atau sudah sejalan? menariknya jawaban mereka
seragam bahwa Pancasila dan UUD 1945 sudah sesuai dengan spirit keislaman, yang ditandai
pada Sila Pertama Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu bukan hanya sila
pertama Pancasila yang memiliki nilai-nilai Islam, tapi semua sila yang ada di dalam Pancasila
mengandung spirit Islam.

Syahrir berpandangan bahwa Indonesia ini bukan negara Islam melainkan negara hukum,
dia mengakui bahwa ketika ada orang yang ingin menegakkan negara Islam bisa saja tetapi
agak susah karena harus mengubah sistem.

Kalau dikatakan negara Islam tidak, sekalipun penduduknya mayoritas umat muslim tapi Indonesia
ini adalah negara hukum. kalau ada orang yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia itu
sepertinya agak ribet. karena yang jelas adalah bahwa ideologi kita adalah Pancasila di situ diakui
bahwa tidak hanya satu agama tapi ada beberapa agama. kalau mau dibentuk menjadi negara Islam
akan sulit. mungkin bisa menjadi negara Islam tapi agak sulit, karena harus mengubah.271

Bagi Syahruni kita tidak usah lagi memperjuangkan penegakan negara Islam maupun syariat
Islam, alasannya Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi tidak bertentangan dengan Islam.
Demokrasi juga sudah ada dalam Islam yakni musyawarah. Kemudian hukum positif Indonesia
juga sudah baik kalau dijalankan dengan baik.

Negara kita adalah negara hukum bukan negara Islam dan Pancasila serta UUD itu tidak bertentangan
dengan Islam, coba lihat saja sila pertama di Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa. demokrasi
tidak bertentangan dengan Islam bahkan di dalam Islam itu ada musyawarah dan kita juga pakai
musyawarah itu di DPRD. kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia ini negara Islam walaupun
masyarakatnya mayoritas umat Islam. Saya kira kita tidak usah lagi memperjuangkan negara Islam
di Indonesia. karena kita sudah berhukum positif dengan spirit Islam. bagaimana pendapatnya orang
di luar Islam jika kita menegakkan negara Islam. saya kira tidak usah.272

Tapi ada juga guru yang kecewa terhadap demokrasi karena sistem ini tidak banyak
berubahnya, malah membuat banyak kesengsaraan bagi rakyat. Keinginannya ada sistem lain

271 Wawancara dengan Syahrir, Guru PAI SMP Al-Ghozali, Bulukumba, 5 Oktober 2016.
272 Wawancara dengan Syahruni, Guru Fikih MTs Gantarang Kindang Bulukumba, 6 Oktober 2016.

94

yang bisa dicoba di Indonesia, misalnya sistem Khilafiah Islamiyah atau yang lainnya. Harbin
Nur mengatakan dalam kutipan wawancara:

Sebenarnya demokrasi cocok juga sih diterapkan di Indonesia. hanya saja ada faktor lain yang
membuat kita tidak keluar-keluar dari krisis yang kita hadapi bersama di dalam demokrasi ini kan.
sudah 11 tahun kita membangun demokrasi dan reformasi yang telah dilakukan tidak jelas
juntrungannya. makanya sekarang saya pikir bagaimana kalau kita sekarang pada sistem khalifah
saja atau membentuk negara Islam saja. Saya kira mungkin lebih bagus. coba kita tengok Malaysia,
dia bisa keluar dari krisis. kenapa bisa seperti itu di Indonesia. karena kita sudah kehilangan budaya
kita.273

Ketika ditanya soal negara mana yang menerapkan sistem khilafah Islamiyah yang ideal,
jawabannya adalah bahwa untuk sekarang ini tidak ada negara khilafah Islamiyah yang benar-
benar ideal dalam konteks kekinian, jadi seharusnya merujuk negara khilafah pada masa
Khulafaturrasidin. Menurutnya: “Kalau sekarang menurut saya tidak ada contoh ideal negara
khilafah Islamiyah. Tapi kalau dulu pada waktu khulafaturasidin itu baru ada kan. kalau
sekarang kita tengok di Timur Tengah juga hancur-hancur juga.”274

Juraedah mengakui bahwa Indonesia bukan negara Islam tapi Negara Kesatuan, meskipun
penduduknya mayoritas umat Islam. Kita ini Indonesia yang mengakui lima agama sesuai
UUD 1945. Tapi ia beranggapan positif terkait pemberlakuan hukum Islam seperti potong
tangan dan hukum rajam bagi pelaku zina.

Saya kira negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. meskipun orangnya mayoritas beragama Islam
yang seolah-olah menginginkan perdanya itu bercirikan Islam. kita ini kan Indonesia yang menjamin
kebebasan 5 agama. tapi juga menurut saya jika diterapkan hukum Islam seperti potong tangan pasti
sudah tidak ada lagi yang mencuri atau dirajam ketika berzina mungkin juga tidak ada lagi yang
berzina.275

Ketika ditanya soal pendirian khilafah Islamiyah, Juraedah berpandangan lihat dahulu siapa
yang menggagas itu. Dia mencontohkan bahwa DII/TII sendiri tidak mampu mendirikan negara
Islam di Indonesia. Kemudian pendirian negara Islam dengan cara kekerasan ia tidak terlalu
setuju, seperti yang dilakukan oleh kelompok teroris.

Kita harus melihat dulu siapa orangnya yang akan menggagas hal tersebut. kalau kita baca sejarah
seperti DII/TII juga tidak berhasil ingin mendirikan negara Islam, Kahar Muzzakar. hal ini masih
menjadi diskusi hangat tetapi tidak mampu mendirikan negara Islam. seperti teroris yang
menginginkan berdirinya negara Islam tapi cara mereka salah dengan membunuh yang lain, mereka
memerangi orang-orang kafir. kita tidak tahu apa yang disebut kafir itu ada tidak orang-orangnya.
sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan agama Islam yang radikal.276

Asfi juga berpendapat bahwa Indonesia bisa dikatakan sebagai negara Islam bisa juga tidak.
Indonesia bukan negara Islam karena tidak semua aturan Islam diterapkan. Padahal mayoritas
penduduknya adalah Muslim tapi tidak menjalankan atau berlandaskan hukum pada al-Qur’an
dan Hadis.

Sebenarnya kalau kita mengatakan Indonesia ini negara Islam bisa iya dan juga bisa tidak. Kalau kita
mengatakan ini negara Islam tidak semuanya aturan Islam diterapkan di Indonesia. kalau kita
mengatakan Indonesia adalah negara sekuler saya bingung menjawabnya. kita umat Islam terbesar

273 Wawancara dengan Harbin Nur, Guru PAI MAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
274 Wawancara dengan Harbin Nur, Guru PAI MAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
275 Wawancara dengan Juraedah, Guru PAI SMAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.
276 Wawancara dengan Juraedah, Guru PAI SMAN 1 Bulukumba, 3 Oktober 2016.

95

di dunia tapi aplikasinya itu yang tidak relevan. karena tidak semua aturan di Indonesia yang
berpatokan pada al-Qur’an dan hadis.277

Asfi juga berpendapat lain soal bertentangan atau tidaknya Pancasila dan UUD 1945 dengan
hukum Islam. Menurutnya tidak bertentangan di antara ketiganya. Tapi dia meyakini yang
menjadi masalah adalah ketika tahap pembuatan aturan yang tidak dilandasi oleh hukum Islam.

Kalau menurut saya tidak, Pancasila dan UUD itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. karena
begini sila pertama itu ketuhanan yang maha esa artinya tuhan yang diutamakan di situ bagaimana
kita mengesakan Tuhan. Pancasila tidak ada masalahnya di al-Qur'an. cuma yang menjadi masalah
adalah ketika pemerintah membuat aturan itu.278

Bagi Sukardi, Indonesia adalah negara demokrasi bukanlah negara Islam. Walaupun ada
sebagian kalangan yang berpendapat bahwa Indonesia adalah negara Islam. Ia merasa durhaka
kepada negara yang sudah merdeka jikalau ingin mendirikan lagi negara Islam.

Negara ini bukan negara Islam, tapi negara demokrasi. Memang ada yang mengatakan bahwa negara
ini adalah negara Islam. Tapi saya bilang kepada mereka bahwa saya durhaka kepada negara dan
saya merasa mengkhianati kepada negara kalau saya berniat membentuk negara Islam di Indonesia.
saya merasa durhaka jika saya ingin mengubah sistem-sistem menjadi sistem Islam, padahal saya
lahir di Indonesia dan Indonesia merupakan tanah air saya. Tidak elok jika kita berkeinginan untuk
menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Memang tak dipungkiri bahwa ada kelompok atau aliran
yang menginginkan Indonesia menjadi negara khilafah Islamiyah. Katanya kalau khilafah tegak
maka negara ini akan makmur, saya bilang kepada teman saya yang berpendapat demikian bahwa
itu hanya persepsi atau asumsi kamu. Kamu harus membaca sejarah khilafah masa lalu seperti
Umayah dan Abbasiyah tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Karena kita sudah sangat modern
memahami negara-bangsa. Dan kita tidak bisa memaksakannya dengan cara kekerasan untuk
mendirikan sebuah khilafah Islamiyah. Adanya piagam Madinah itu adalah tindakan sangat
demokratis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk mengakomodasi semua kalangan.279

Halimah berujar bahwa demokrasi sebagai sistem di Indonesia sudah cocok dan kita sebagai
warga negara yang baik harus mengikuti pemerintah. Dia menambahkan: “Demokrasi yang
saya pahami adalah dari rakyat untuk rakyat. demokrasi di Indonesia sebagai sebuah sistem itu
sudah sangat cocok. dan kita sebagai warga negara kita ikuti pemerintah.”280

Di sisi yang lain dia setuju jika ditegakkannya syariat Islam, tapi dengan catatan tidak
dengan cara kekerasan, harus berjuang dengan cara yang baik. Dia juga menyadari bahwa ada
ulama yang pro dan kontra tentang pendirian Negara Islam dan pemberlakuan hukum Islam,
sehingga menimbulkan kontroversi.

Kalau menegakkan syariat Islam saya setuju, tapi kalau tidak dengan cara yang baik kita tidak setuju.
maka perjuangannya harus melalui jalan yang baik-baik. kalau ada yang ingin mendirikan negara
Islam di Indonesia saya setuju secara pribadi. tapi banyak ulama di sini yang tidak setuju sehingga
menimbulkan kontroversi.281

Memaknai Jihad
Ada dua pemahaman jihad di kalangan Muslim. Pertama berjihad berperang di jalan Allah

(fisabilillah). Kedua berjihad secara sungguh-sungguh dengan makna yang lebih universal.
Jihad kategori pertama itu dilakukan dalam konteks peperangan di era Rasulullah. Namun,

277 Wawancara dengan Asfi, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 6 Oktober 2016.
278 Wawancara dengan Asfi, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 6 Oktober 2016.
279 Wawancara dengan Sukardi, Guru PAI SMPN 1 Bulukumba, 4 Oktober 2016.
280 Wawancara dengan Halimah, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 5 Oktober 2016.
281 Wawancara dengan Halimah, Guru PAI SMAN 8 Bulukumba, 5 Oktober 2016.

96