Bagian ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi toleransi para guru PAI di
sekolah-sekolah di Kota Tasikmalaya. Mengingat pentingnya peran guru agama di sekolah
terkait dengan sebaran nilai-nilai keagamaan maka persepsi atas kehidupan keberagamaan dan
toleransi diperiksa secara lebih mendalam. Berikut persepsi para guru PAI mulai dari masalah
khilafiah hingga masalah hubungan antar umat beragama.
Masalah Khilafiah
Bagi para guru, masalah khilafiah tidak terlalu mengandung banyak persoalan. Meskipun
perbedaan ada dimana-mana, tetapi masalah furu’ ini bukanlah hal yang harus diperdebatkan.
Perbedaan-perbedaan masalah ibadah dalam Islam, dinilai sebagai persoalan yang lumrah dan
tidak perlu menjadi perselisihan. Mereka menghargai perbedaan dan pemahaman setiap
keyakinan yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Semua sah dan bisa dijalankan sesuai
dengan preferensi masing-masing. Di kelas, mereka juga selalu menyajikan keragaman dalam
praktik peribadahan dan memberikan pilihan kepada siswa untuk melakukan ibadah
berdasarkan preferensi masing-masing.
Para guru berargumen bahwa setiap siswa selalu datang dari latar belakang yang berbeda,
maka, perbedaan paham harus selalu disajikan dalam setiap pembelajaran. Semua mazhab yang
empat, diberikan dan disajikan kepada murid. Ibu Sri, guru Fikih di MTSN 2 misalnya selalu
menekankan akan pentingnya kesadaran kepada siswa agar perbedaan jangan sampai menjadi
perselisihan. Dikelas, ia selalu mendorong untuk berdiskusi agar pikiran siswa terbuka dan
lebih matang.441
Mengenai masalah Khilafiah, para guru selalu menyajikan keragaman pendapat dan
perbedaan praktiknya. Menurut Pak Nana, guru di salah satu SMP Negeri mengatakan bahwa
selain masalah Aqidah, pembelajaran atas paham-paham yang berbeda, yang sifatnya ritual
disajikan keragamannya dalam proses pengajaran: “Ketika membaca bacaan salat misalnya,
kaya Allahuakbar kabiro, yang ini yang itu, disajikan.”442
Para guru membolehkan para siswa untuk menggunakan cara beribadah yang berbeda-beda.
Sejauh ini, para murid tidak ditekankan kepada salah satu paham, tetapi memberikan kebebasan
memilih kepada siswa: “Yang penting beragama, mau Muhammadiyah, NU, dan lainnya,
enggak apa-apa.”443 Mereka mengatakan bahwa guru harus selalu memberikan kebebasan
kepada siswa untuk berpendapat dan berpemahaman dalam setiap proses pengajaran. Pak Anan
misalnya, sebagai guru agama di salah satu sekolah swasta mengatakan bahwa dalam masalah
ritual keagamaan, apa yang oleh siswa dirasakan nyaman, makan terserah untuk dijalankan.
Pak An’an selalu mendorong untuk diskusi dan dialog, kemudian memberikan kebebasan
kepada siswa untuk memilih: “Saya dikelas langsung praktik dalam ibadah, dan misalnya siswa
ada yang bilang: “pak saya tidak pakai doa iftitah”, sok kata saya, semua betul... tidak harus
ditekan apa yang dikuti oleh saya.”444
Upaya melakukan diskusi dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan terbuka mengenai
masalah ritual ibadah dalam Islam, memang selalu menjadi tantangan bagi para guru. Guru
harus memiliki kemampuan membangun kondisi diskusi yang memadai untuk para siswa.
441 Wawancara dengan Sri, Guru Fikih MTSN 2, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
442 Wawancara dengan Permana Wiradi Kusuma, Guru PAI SMPN 13, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
443 Wawancara dengan Wowon, Guru PAI SMPN 18, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
444 Wawancara dengan Anan Budiana, Guru PAI SMK Mangga Pratama, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
147
Karena misalnya, sikap fanatik siswa menjadi salah satu hambatan bagi para guru: “fanatisme
kadang jadi hambatan, dalam diskusi masalah khilafiah, itu saja hambatannya.445 Pak Diki
misalnya, memiliki pengalaman menarik dalam menghadapi siswa yang masih fanatik selama
mengajar di Banten. Bahkan siswa-siswa banyak melakukan protes. Tetapi dalam kondisi
seperti ini, pak Diki berusaha mendorong daya kritis siswa dan membangun diskusi, agar
pikirannya terbuka. Pak Diki juga menyarankan kepada siswa untuk mencari banyak informasi
tentang perbedaan-perbedaan dari banyak tempat termasuk dari internet. Dia menambahkan:
“Saya pernah mengajar di daerah Banten pelosok. Di sana masih fanatik. Di sana tergantung
Kiai saja. Saya berikan pemahaman baru. Misal ketika saya pegang al-Qur’an belum ambil
wudu. Siswa protes. Terus soal kunut. Murid masih tahunya salat tidak sah kalo tidak pakai
kunut.”446
Bagi guru PAI di sekolah, permasalahan fikih memang termasuk masalah yang sensitif.
Oleh karenanya, perbedaan dan keragamannya harus di akomodasi semua, daripada
menimbulkan konflik. Tidak hanya itu, guru juga dinilai harus memberikan kesimpulan dan
penekanan mengenai ajaran yang paling benar, agar siswa tidak kebingungan. Menurutnya:
“Mazhab tidak bisa dipaksakan, karenanya selalu diajarkan keragaman, walaupun terakhir
dikasih kesimpulan dan penekanan yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang lebih kuat.”447
Kota Tasikmalaya memiliki banyak sekolah swasta yang berlatar belakang organisasi
keislaman tertentu. Ada sekolah NU, Muhammadiyah, Persis hingga Al-Washliyah. Mereka
biasanya memiliki visi-misi sekolah sesuai dengan tujuan dari organisasi yang dibangun
tersebut. Meskipun demikian, dalam proses pengajaran pendidikan agama di sekolah, guru
tetap memberikan kebebasan kepada siswa untuk menjalankan ibadah menurut preferensi
siswa. Pak Khilal misalnya, walaupun berada dalam naungan organisasi Nahdlatul Ulama,
dalam hal proses pengajaran di kelas, ia selalu menyajikan keragaman. Siswa di dorong untuk
mengenal berbagai macam pemahaman yang berbeda dari setiap aliran.448
Begitupun dengan Al-jamiatul Washliyah yang merupakan salah satu ormas dan sudah
belasan tahun mendirikan sekolah di kota Tasik melakukan hal yang sama. Guru fikih di
sekolah ini tidak melakukan pemaksaan dalam setiap proses pengajaran. Ia tidak mengarahkan
siswa. Bahkan, siswa di berikan kebebasan untuk memilih. Dia menambahkan: “Bahkan yang
keluar dari sini, ada yang jadi Persis, Muhammadiyah, dan lainnya... kita sudah menanamkan,
itu juga betul, ini juga betul, semua sama-sama betul.”449
Para guru selalu berusaha mendorong siswa untuk berpikir terbuka. Pak Junjun misalnya,
guru fikih di salah satu Madrasah Aliyah Negeri selalu mencoba membuat agar siswa menjadi
moderat dan menjauhkan diri dari sikap fanatik. Hal tersebut selalu ia ditekankan. Proses
pengajaran, selalu diarahkan pada hal yang sifatnya membangun kondisi untuk saling
menghargai. Menurutnya: “Perbedaan dalam furu’ misalnya, jangan sampai terlalu
diperdebatkan, karena itu hanya masalah cabang bukan masalah pokok, kalau masalah
praktiknya berbeda-beda.”450
445 Wawancara dengan Diki Hamzani, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
446 Wawancara dengan Diki Hamzani, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
447 Wawancara dengan Hamim, Guru PAI SMP-IT Ibadurrohman, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
448 Wawancara dengan Khilal Muharam, Guru Fikih MA NU, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
449 Wawancara dengan Tatang Taryono, Guru Fikih MTs Jamiatul Wasliyah, Kota Tasikmalaya, Oktober
2016.
450 Wawancara dengan Junjun Mulayan, Guru Fikih MAN 2, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
148
Menurut beberapa guru, di dalam buku teks, khususnya mengenai permasalahan khilafiah,
belum menyajikan warna dan keragaman. Buku teks memiliki kecenderungan ke arah satu
mazhab tertentu dan tidak menyajikan banyak pemahaman. Buku teks sangat cenderung
menggunakan mazhab Syafi’i. Dia melanjutkan: “Buku teks sangat Syafi’i, oleh karenanya
saya menyajikan yang lain di kelas.”451 Bahkan menurut salah satu guru mengatakan bahwa
buku teks cenderung ke NU.452
Buku teks juga tampaknya masih kurang komprehensif. Pembahasan setiap tema di dalam
buku tersebut hanya sepintas. Pak Mahfud misalnya sering menambahkan catatan terhadap apa
yang belum ada di dalam buku teks tersebut. Misalnya dalam pembahasan salat, taharah dan
puasa yang di diulas sangat sedikit:
Biasanya saya menambahkan pembahasan tersebut lebih luas. kalo saya terbuka kepada anak-anak.
Saya tidak terbatas pada buku teks. Saya menjelaskan perbedaan tersebut baik itu kunut atau wudu.
Dan saya tidak membatasi anak-anak hanya menggunakan satu saja. Secara latar belakang, saya
adalah orang Nahdiyin. Saya adalah ketua Nahdlatul Ulama (NU) di sini. Di rumah saya biasanya
menggunakan kaidah-kaidah NU. Tetapi, ketika di sekolah saya tidak terbatas pada itu. Saya
menyuruh boleh melaksanakan penggunaan kunut yang berbeda. Yang tidak boleh adalah tidak
melakukan salat.453
Kekurangan buku teks dan tantangan mengenai perbedaan-perbedaan latar belakang siswa
tidak selalu menjadi hambatan dalam membangun kondisi kelas yang kondusif. Pak Nur
menilai bahwa perbedaan bukanlah sebuah masalah, tetapi perbedaan adalah fakta, kenyataan.
Kondisi dan konteks di lapangan lebih penting dibandingkan dengan pemahaman dan
penyajian di dalam buku teks. Menyediakan ruang bagi siswa untuk mendiskusikan masalah
khilafiah yang mereka rasakan dan lihat sehari-hari, dan kemudian menyampaikan pendapat
yang mereka bangun dan miliki, merupakan hal yang harus dilakukan di kelas bagi pak Nur:
“Saya biasa tidak langsung melihat buku, tapi melihat kondisi di lapangan yang ada. Misalnya
bagaimana Muhammadiyah, NU, Persis, dan lainnya. Lalu meminta pendapat siswa... bagi saya
Muhammadiyah atau NU bukan mazhab. Tapi keduanya Islam.”454
Sedangkan mengenai masalah Ahmadiyah dan Syiah para guru mayoritas memberikan
pendapat yang cukup sinis. Mereka menilai bahwa Ahmadiyah bukanlah Islam, dan sudah
keluar dari jalur agama yang benar. Mereka juga selalu menekankan kepada para siswa untuk
berhati-hati terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang ini.
Toleransi Eksternal
Tasikmalaya punya catatan sejarah yang kurang menyenangkan perihal hubungan antar
masyarakat. Kerusuhan tahun 1996 yang kemudian merugikan beberapa warga non pribumi,
menjadi banyak perhatian bahwa daerah ini punya catatan yang kurang baik mengenai
kerukunan sosial. Tidak hanya itu, Kota Tasikmalaya juga dinilai sebagai daerah yang secara
terang-terangan, tidak mengakomodasi kepentingan minoritas. Salah satu contoh kasus adalah
pengaduan yang dilakukan jemaat Ahmadiyah atas hambatan-hambatan dalam mengurus
451 Wawancara dengan Sri, Guru Fikih MTsN 2, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
452 Wawancara dengan Diki Hamzani, Guru PAI SMA Muhamadiyah, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
453 Wawancara dengan Mahfud, Guru PAI SMP Pasundan, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
454 Wawancara dengan Mohamad Nur, Guru PAI SMAN 9, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
149
pernikahan dan persyaratan ibadah haji.455 Kantor Urusan Agama (KUA) misalnya, pernah
menolak untuk mengurusi pernikahan para jemaat Ahmadiyah, dengan alasan aturan di Kota
Tasik melarang hal itu, karena Ahmadiyah bukan beragama Islam.456
Walaupun ada beberapa catatan merah terkait toleransi, para guru menilai pasca peristiwa
1996 dan hubungan antar etnis atau umat beragama di tasik sudah mulai membaik dan bagus:
“Ya mengenai toleransi, tasik Cuma tahu 96 saja sama cina itu.... Cuma sekarang sudah
damai.”457
Secara umum, toleransi dalam hubungan kemasyarakatan di wilayah Tasikmalaya berjalan
dengan sangat baik dan saling menghormati antar pemeluk agama. Keharmonisan ini juga
tercermin dalam kehidupan warga di Kecamatan Singaparna, dimana jumlah warga
Ahmadiyah merupakan yang terbesar saat ini di wilayah Jawa Barat. Di kecamatan ini,
kerukunan hidup antar umat beragama telah terbina sejak lama bahkan sejak awal masa
munculnya Ahmadiyah. Di salah satu desanya, yakni Desa Cipakat, warga yang non
Ahmadiyah bahkan sudah hidup berdampingan puluhan tahun dengan warga Ahmadiyah.
Bahkan pada suatu masa, Kepala Desa Cipakat pernah dijabat oleh Jemaat Ahmadiyah.458
Secara umum para guru melihat bahwa kehidupan di nusantara ini sudah cukup harmonis.
Masyarakat Indonesia apalagi di Tasik, sangat toleran, karena fakta di lapangan menunjukkan
bahwa terdapat banyak keragaman dan mereka hidup dengan kondisi yang aman dan stabil.
Keyakinan para guru agama di sekolah bahwa Islam adalah agama yang toleran punya
garansi yang tinggi. Menurut mereka, Islam adalah agama yang toleran. Bentuk-bentuk
tindakan kekerasan apapun, tidak dibenarkan dalam Islam. Menghargai perbedaan dan
keyakinan orang lain adalah nilai yang selalu ditekankan dalam Islam. Beberapa hal yang
tersebut juga sering para guru ajarkan dikelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, Pak Diki
Misalnya selalu menumbuhkan toleransi kepada siswa, terus menerus memberikan masukan
kepada siswa untuk mau mengenal perbedaan. Siswa diberikan dan disarankan untuk mengenal
melalui pencarian informasi dan pengetahuan mengenai Agama lain.459
Pak Khilal, guru fikih di Madrasah Aliyah NU sering menggunakan cerita dalam
mencontohkan seperti apa toleransi kepada siswa. Ia selalu menggunakan kisah-kisah hidup
jaman Rosul dulu. Bagaimana Rasulullah diperlakukan dan memperlakukan orang Yahudi,
merupakan salah satu contoh toleransi yang baik menurutnya: “Islam itu sangat toleran,
bagaimana Rasulullah terhadap Yahudi... bagaimana Rasul terhadap kafir Quraisy, kalau
musuh menyerang baru kita bertindak, kan ada kafir zimi... sampai diludahi.”460 Dulu Nabi
menjamin kebebasan bagi keyakinan agama lain untuk tumbuh dan hidup berdampingan
dengan Islam. Toleransi penting dalam Islam. Pak Tatang juga ketika mengajar siswa MTs-
455 Komisioner Komnas HAM, Temui Jemaat Ahmadiyah Kota Tasikmalaya. Lebih jauh lihat:
http://ahmadiyyapriatim.blogspot.co.id/2014/10/komisioner-komnas-ham-temui-ahmadiyah.html, diakses pada 3
November 2016.
456 KUA Tasikmalaya Tolak Pendaftaran Nikah Penganut Ahmadiyah. Lebih jauh lihat:
http://www.mukminun.com/2012/12/kua-tasikmalaya-tolak-pendaftaran-nikah.html. Diakses pada 10 Oktober
2016, diakses pada 10 Oktober 2016.
457 Wawancara Hamim, Guru PAI SMP-IT Ibadurrohman, Oktober 2016.
458 Junaidi Simun, “Peran Aktor Keamanan dalam Memelihara Kemajemukan di Indonesia (Tasikmalaya),”
dalam IMPARSIAL, ed., Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam
Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat) (Jakarta: IMPARSIAL, 2012).
459 Wawancara dengan Diki Hamzani, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
460 Wawancara dengan Khilal Muharam, Guru Fikih MA NU, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
150
nya sering mencontohkan melalui cerita Nabi. Di Indonesia, mengenai keberagamaan, ada
haknya berdasarkan hukum Negara. Tetapi ini juga harus di barengi dengan tanggung jawab
menurut pak Tatang: “Ya Islam kan laakum diinukum waliyadin, di kita Negara juga kan ada
hak, hak untuk minoritas.”461
Cara lain, dimana para guru berusaha memberikan bangunan pemahaman mengenai
toleransi adalah melalui dinamika interaksi para siswa. Di sekolah yang terdapat siswa non-
muslim, mereka membangun diskusi dan menghargai setiap perbedaan dalam setiap diskusi
tersebut. Siswa non-muslim diberikan kesempatan untuk berpendapat sesuai dengan
keyakinannya terhadap suatu hal. Pak Nur misalnya, membangun pendapat-pendapat di antara
para siswa untuk mengenal dan memahami perbedaan melalui cara itu. Membuka pikiran siswa
dan mendorong untuk mengenal dan mempelajari pendapat atau keyakinan kelompok lain, hal
tersebut sering ditekankan dalam setiap proses pengajaran: “Kita pancing dulu, tanya pendapat
dan pengalaman siswa, biar mau belajar dan mengenal agama dan keyakinan orang lain.”462
Hubungan antara guru dan siswa yang berbeda keyakinan juga terbangun cukup baik. Di
salah satu SMK swasta, dimana pak An’an mengajar, ada beberapa siswa yang Non muslim.
Pak An’an mengajarkan toleransi dengan membolehkan siswa non muslim untuk bergabung
hingga berpendapat di kelas Pendidikan Agama Islam. Dia melanjutkan: “Dia kadang-kadang
ikut masuk, yang tidak juga boleh, bahkan saya tanya dikelas pendapat menurut agama mereka
masing-masing.”463
Pak Mahfud misalnya menceritakan bahwa di SMP Pasundan terdapat beberapa siswa non-
muslim. Dan ia tidak memaksakan mereka untuk ikut pelajaran PAI. Dulu sekitar tahun 1985-
an, juga terdapat banyak orang-orang Cina. Dan di sekolah pernah hampir terdapat 11 kelas
kebanyakan orang Kristen. Mereka adalah Kristen Protestan. Dan bisanya anak-anak ini masuk
di kelas dimana pak Mahfud mengajar? Hubungan terbangun dengan cukup baik dan harmonis,
bahkan para siswa non-muslim memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai agama Islam:
Saya punya siswa yang bernama Acun, dia sangat memperhatikan ketika saya mengajar. Bahkan dia
tahu cara-cara tayamum. Saya sering mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita harus
mengedepankan toleransi. Toleransi dalam hal beragama bukan dalam beribadah. Misalnya ketika
orang Kristen mau pergi ke gereja kita jangan mengganggu. Coba kita lihat dalam surat Al-Kahfi.
Lakum dinukum waliyadin yaitu kita harus bertoleransi dalam beragama bukan dalam beribadah.
Rasulullah juga dulu membuat piagam Madinah atas dasar toleransi. Beliau juga pernah
menggadaikan bajunya untuk umat Yahudi.464
Tidak hanya terbangunnya kesadaran akan toleransi yang diharapkan dari seorang guru
Agama, mereka juga menginginkan agar siswanya menjadi seorang yang moderat. Ada alasan
kuat terkait dengan pentingnya toleransi dan keberagaman sebagai sebuah takdir negara
republik Indonesia. Negara menjamin kebebasan dan keragaman. Perihal toleransi dan saling
menghargai perbedaan merupakan hal yang selalu ditekankan dalam setiap proses pengajaran,
para guru meyakini bahwa Islam merupakan agama yang toleran dan menghargai perbedaan:
“Bagi saya secara pribadi akan mengupayakan anak keturunan saya supaya Islam, tapi jika ada
461 Wawancara dengan Tatang Taryono, Guru Fikih MTs Jamiatul Wasliyah, Kota Tasikmalaya, Oktober
2016.
462 Wawancara dengan Mohamad Nur, Guru PAI SMAN 9, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
463 Wawancara dengan Anan Budiana, Guru PAI SMK Mangga Pratama, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
464 Wawancara dengan Mahfud, Guru PAI SMP Pasundan, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
151
orang, sebagai warga negara Indonesia mau memilih agama atau keyakinan yang lain, ya
silakan.”465
Toleransi dinilai penting sebagai sebuah konsekuensi manusia yang merupakan makhluk
sosial. Menurut ibu Sri, toleransi merupakan suatu keharusan, karena kita hidup bermasyarakat.
Menghargai orang yang berbeda keyakinan merupakan hal yang baik dan harus di bangun.466
Pak Wowon memberikan contoh apa itu toleransi secara sosial: bahwa ketika mengajar di SMP
ia selalu memberikan hak kepada siswa non muslim untuk tidak mengikuti pelajaran mata
pelajaran Agama. Itu salah satu bentuk toleransi menurut pak Wowon yang sudah dipraktikkan:
“Ya toleransi itu ada. Pada zaman nabi pun itu ada... kita kudu akur, tapi ulah campur.”467
Para guru meyakini bahwa toleransi itu sudah inheren dalam Islam. Kecuali permasanlah
akidah, para guru menilai tidak boleh ada toleransi. Mereka meyakini bahwa Islam adalah satu-
satunya agama yang benar: “Saling menghargai harus, cuma jika muslim ikut ke gereja ya
jangan kita ikut...kalau sampai ada yang menghina, kita harus bela. Bahkan sampai mati
pun.”468 Pak Diki misal selalu menyarankan kepada para siswanya bahwa jika ingin selamat
pilihlah agama Islam.469
Persepsi tentang Islamisme
Di Indonesia, agama dan negara memiliki hubungan yang kuat. Upaya menjadikan Agama
sebagai landasan Negara, merupakan fakta sejarah yang tidak sederhana. Pada masa awal
pendirian republik Indonesia, para tokoh Islam berdebat panjang mengenai apa dan bagaimana
seharusnya negara yang baru merdeka itu dijalankan470. Meskipun pada akhirnya Pancasila
yang menjadi landasan dan falsafah negara, tetapi nilai Islam tetaplah relevan dengan dasar-
dasar negara yang baru. Setidaknya, hampir mayoritas sepakat bahwa nilai-nilai Islam sudah
masuk di dalamnya. Tetapi kesepakatan itu tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kelompok
membangun misi dan mengumpulkan tenaga di beberapa daerah untuk menjalankan sebuah
gerakan politik. Mereka ingin mengubah apa yang diyakini sebagai kekeliruan dasar Negara
Indonesia, dengan suatu sistem politik Islam. Dan secara tegas menyatakan keinginannya untuk
mendirikan sebuah Negara Islam Indonesia. Gerakan tersebut hadir di beberapa daerah
termasuk Tasikmalaya di Jawa Barat yang dikenal dengan gerakan pemberontakan DI/TII.471
Sejarah tersebut telah mewariskan sebuah keyakinan bagi beberapa kelompok/orang
mengenai sebuah sistem politik yang seharusnya. Setidaknya pada tingkat persepsi, diskusi
mengenai sebuah Negara Islam, masih hadir di tengah masyarakat hingga saat ini, begitupun
di dalam pemikiran beberapa guru Agama di Kota Tasikmalaya.
465 Wawancara dengan Junjun Mulyana, Guru Fikih MAN 2, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
466 Wawancara dengan Sri, Guru Fikih MTsN 2, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
467 Wawancara dengan Wowon, Guru PAI SMPN 18, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
468 Wawancara dengan Permadi Wiradi Kusuma, Guru PAI SMPN 13, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
469 Wawancara dengan Diki Hamzani, Guru PAI SMA Muhamadiyah, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
470 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam Indonesia (Jakarta:
Yayasan Abad Demokrasi, 2011), h. 66.
471 M. C. Ricklef, Sejarah Modern Indonesia (Jakarta: Serambi, 2010), h. 544.
152
Harapan Negara Islam
Keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang holistik dan meliputi segala hal hadir di
kalangan beberapa guru di Kota Tasik. Imajinasi para guru mengenai politik Islam misalnya,
telah memberikan pengaruh terhadap cara memaknai dirinya sebagai warga Negara dan
Negaranya. Sebagai warga Negara, mereka merasa harus menaati dan menghargai hukum dan
demokrasi di Indonesia beserta produk-produk turunannya. Tetapi di sisi lain muncul penilaian
dan pandangan bahwa Negara yang tidak dijalankan melalui hukum Islam diyakini bukan yang
terbaik. Harapan dan keinginan atas hadirnya Negara Islam sebagai sebuah sistem politik
mengemuka di kalangan beberapa guru.
Bagi beberapa guru, Demokrasi tidak selalu relevan dengan Islam. Mereka menilai, di
dalam demokrasi terdapat banyak ketimpangan, setidaknya dalam hal keterlibatan politik.
Karakter sistem demokrasi yang memberikan hak yang sama kepada semua orang dalam
memberikan suara dianggap merupakan sebuah kekeliruan. Saat ini, menerima demokrasi
semata-mata karena kewajiban formal sebagai warga negara, bukan dikarenakan sebuah
pilihan, tetapi ide bahwa Islam adalah sistem politik yang terbaik tetapi dipegang sebagai
kebenaran: “Saya tidak setuju dengan demokrasi.... Dalam demokrasi semua orang dianggap
sama. Seorang tukang becak dianggap sama dengan profesor”.472
Argumen bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam, bagi beberapa guru sangat mudah
dideteksi melalui persamaan hukum yang dijalankan. Secara literal salah seorang guru
misalnya mengatakan bahwa hukum potong tangan yang merupakan bagian dari hukum Islam
tidaklah pernah diterapkan di Indonesia. Masalah menghukum orang membunuh misalnya,
pada tahap implementasi terdapat perbedaan antara undang-undang dengan hukum Islam.
Dengan demikian menurutnya asumsi tersebut sudah jelas memperlihatkan bahwa Indonesia
bertentangan dengan hukum Islam: “secara hukum Islam, Undang-undang ya bertentangan
dengan hukum Islam... seperti rajam dalam Islam kan tidak ada di UUD”.473
Meskipun Pancasila tidak bisa diganggu gugat lagi merupakan sebuah landasan dan falsafah
Negara yang sudah disepakati, tetapi meyakininya sebagai sebuah panutan bernegara tidak
selalu benar. Guru PAI di salah satu SMA swasta misalnya memiliki keyakinan bahwa
mempercayai Pancasila merupakan sebuah perilaku syirik dalam bentuk lain. Pemaknaan
terhadap hal ini, dilandasi dengan berbagai alasan. Pertama, hukum di Indonesia merupakan
hasil karya cipta manusia, bukan Allah. Kedua, Undang-Undang merupakan sebuah sistem
hukum warisan penjajah, yang bagi pendapat seorang guru agama tidak patut untuk diikuti:
Indonesia secara sistem, bukan Negara Islam. Pancasila sebagai sebuah asas yang asalnya dari
manusia bukan dari Allah. Corak pemerintahan di Indonesia juga sangat ditentukan oleh pemimpin.
Jika pemimpinya kuat keislamannya, mungkin coraknya seperti sistem kebijakan Islam. Sedangkan
Undang-undang, merupakan warisan penjajahan. Warisan Belanda dan tidak sesuai dengan hukum
Islam.... Setelah dipikir-pikir, ketika ada orang di Indonesia percaya Pancasila, berarti percaya pada
Agama lain.474
Ketiga, Undang-Undang dinilai banyak yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena
menurut alasan ini, Islam sudah jelas, diatur melalui Al-Quran dan Sunah. Jadi secara sosial-
472 Wawancara dengan Tatang Taryono, Guru Fikih MTs Jamiatul Wasliyah, Kota Tasikmalaya, Oktober
2016.
473 Wawancara dengan Sri, Guru Fikih MTsN 2, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
474 Wawancara dengan Diki Hamzani, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
153
politik, dua hal tersebut harus menjadi rujukan: “Undang-Undang sudah banyaklah yang
bertentangan dengan Islam. Karena Islam itu jelas kan, Al-Qur'an dan sunah rujukannya.”475
Harapan mengenai hadirnya sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam juga diutarakan
oleh beberapa guru sebagai penilaian atas sistem politik yang seharusnya diterapkan di
Indonesia: “Jika harus memilih, dibandingkan dengan demokrasi, saya lebih memilih Islam.
Demokrasi bertentangan dengan Islam.”476 Di dalam naungan negara yang menggunakan
syariat Islam, agama bisa dijalankan secara kafah:
Padahal sebetulnya di dalam piagam Jakarta, sila pertama, dicantumkan bahwa ketuhanan yang maha
esa dan melakukan syariat bagi para pemeluknya. Dan menurut saya ini yang benar. Menurut saya
kalo syariat Islam tersebut dilaksanakan itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum-hukum
seperti misalnya dicambuk itu hanya bagi orang Islam. Sedangkan bagi non-Islam tidak berlaku....
Sebetulnya secara pribadi saya mengharapkan negara Islam.477
Meskipun Undang-undang membolehkan non-muslim untuk terlibat aktif dalam dunia
politik, tetapi para guru tidak sepakat dengan kepemimpinan non-muslim. Asumsinya, politik
adalah tentang kekuasaan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan sangat besar. Ada
kekhawatiran terkait dengan eksistensi agama Islam, jika kekuasaan dikendalikan oleh mereka
yang bukan beragama Islam: “Jika dipimpin oleh non muslim, bagaimana nantinya dengan
masa depan Islam.”478
Sampai hari ini, para guru melihat belum ada yang bisa dikatakan sebagai Negara Islam
seperti pada zaman Nabi. Para guru merujuk bahwa: Negara Islam Madinah merupakan sebuah
model sistem politik ideal dan belum bisa tergantikan hingga saat ini. Walaupun ada klaim
yang menyatakan bahwa ada sebuah bangunan sistem sosial politik utuh bernama Negara
Islam, para guru tidak sepakat jika Gerakan politik Seperti ISIS, disebut sebagai negara Islam:
“Jika Negara Madinah, mungkin itu rujukannya... tetapi kalau ISIS bukan, karena tidak
menghormati hak hidup orang lain.”479
Apa yang oleh ISIS disebut sebagai perjuangan, menurut para guru PAI bukanlah
perjuangan untuk Negara Islam, melainkan kepentingan politik dan kekuasaan. Para guru
sepakat bahwa Islam tidak mengajarkan sikap-sikap kekerasan.
Biasanya orang yang ikut dengan ISIS biasanya orang yang tidak paham terhadap agama. Mereka
tidak menjalankan agama sesuai dengan al-Qur’an dan hadis. ISIS itu tidak membahas terkait dengan
masalah-masalah sosial di dalam al-Quran. Mereka hanya fokus pada pembahasan jihad. Misalnya
ketika di dalam hadis terdapat orang yang tidak berjamaah harus dibakar rumahnya. Mereka biasanya
melakukan itu. Mereka tidak melihat latar belakang historis hadis tersebut. kelompok ini hanya
mengaji sebagian saja di dalam al-Quran. Kalo kita lihat dari 114 surat dari al-Quran, di dalamnya
dijelaskan terkait dengan masalah peperangan, sosial dan masih banyak yang lain. sekali lagi
Indonesia bukan negara Islam akan tetapi negara ini sudah melaksanakan ajaran Islam. Misalnya
zakat, puasa sudah dilaksanakan. Bahkan Bank pun sudah menjalankan syariat Islam yaitu bank
syariah. Sekolah pun lebih banyak sekolah-sekolah Islam.480
475 Wawancara dengan Permana Wiradi Kusuma, Guru PAI SMPN 13, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
476 Wawancara dengan Tatang Taryono, Guru Fikih MTs Jamiatul Wasliyah, Kota Tasikmalaya, Oktober
2016.
477 Wawancara dengan Mahfud, Guru PAI SMP Pasundan, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
478 Wawancara dengan Khilal Muharam, Guru Fikih MA NU, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
479 Wawancara dengan Hamim, Guru PAI SMP-IT Ibadurrohan, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
480 Wawancara dengan Aem Sukandar, Guru PAI SMAN 3, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
154
Relevansi Islam dan Demokrasi
Sejarah Islam telah memberikan pelajaran penting mengenai apa yang dimaksud dengan
demokrasi. Menurut beberapa guru, nabi sudah memberikan contoh sebagai seorang pemimpin
yang sangat demokratis. Berdasarkan contoh perilaku nabi, ia secara sosial dan politik sudah
melakukan praktik politik yang sangat demokratis. Secara personal juga, nabi merupakan
model yang jelas tentang bagaimana toleransi dan nilai-nilai demokrasi itu dijalankan. Para
guru yang sepakat bahwa Islam dan demokrasi itu sangat relevan dan melihat bahwa hubungan
Islam dan negara harus mendapat penilaian secara substantif.
Pak Nur misalnya memberikan sebuah cerita: selepas wafatnya Rasulullah SAW pada 12
Rabiulawal 11 H, para sahabat memutuskan untuk mencari tokoh yang dapat memimpin umat
Islam. Sebelum Rasulullah wafat, beliau tidak menunjuk pengganti atau mewariskan
kepemimpinannya kepada seseorang. Suksesi kepemimpinan pada waktu itu dilakukan para
sahabat dengan musyawarah (syura) dan pemilihan. Masyarakat Islam dengan sukarela dan
tanpa paksaan mengakui dan menyetujui empat sahabat Rasulullah, secara berurutan, Abu
Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, menjadi Khulafa'
ar-Rasyidin (para pengganti yang memberi bimbingan). Pemilihan dan musyawarah dilakukan
sesuai dengan kondisi saat itu. Sejak saat itulah, kemudian muncul istilah syura dalam
kehidupan politik, sosial, dan kemasyarakatan umat Islam. Syura berarti permusyawaratan, hal
bermusyawarah atau konsultasi. Menurutnya fakta sejarah itulah yang bisa dijadikan model
bahwa Islam sudah memiliki prinsip-prinsip berdemokrasi.481
Negara menurut pak Nur harus memiliki ciri substantif. Negara bukanlah klaim ideologis,
tetapi bagaimana dijalankan dan membawa kemaslahatan. Klaim Negara Islam tidak selalu
memberikan jaminan bagi kemaslahatan. ISIS misalnya, dinilai oleh pak Nur sebagai
kelompok yang merusak dan menghancurkan Islam itu sendiri: “Indonesia adalah
persimpangan dari berbagai unsur, jadi bukan Negara Agama. Saya kurang setuju Indonesia
Negara Islam, tapi Islam ada di Indonesia.”482
Mengenai bentuk Negara Indonesia, para guru memiliki beragam pendapat. Ada yang
menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara sekuler, ada juga yang menilai bahwa
Indonesia merupakan sebuah sistem negara campuran. Tetapi dalam hal ini, mayoritas para
guru berpendapat bahwa Indonesia bukanlah negara Islam.
Meskipun Indonesia bukanlah Negara Islam, beberapa guru menilai undang-undang lebih
banyak yang sesuai dengan Islam. Indonesia dinilai sudah memasukkan nilai-nilai Islam ke
dalam sistem politiknya. prinsip-prinsipnya sudah dijalankan melalui Undang-Undang dan
Pancasila.483 Pak Jujun misalnya, meski tidak mengetahui pasti bentuk Negara Islam yang
sesungguhnya, tetapi ketika ada klaim Negara Islam seperti ISIS, ia tak sepakat kalau gerakan
tersebut merupakan gerakan dari Negara Islam. Islam itu toleran tidak menggunakan kekerasan
seperti itu: “Rajam itu kan syariat Islam, sementara di Indonesia tidak menggunakan syariat
Islam. jadi, saya rasa kurang tepat...karena di kita kan keragaman juga.”484
Ada juga pendapat lain yang diutarakan oleh salah seorang guru PAI di salah satu SMK
Swasta, Pak Anan. Menurutnya Indonesia adalah Negara sekuler. Tetapi, komponen di
481 Wawancara dengan Mohamad Nur, Guru PAI SMAN 9, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
482 Wawancara dengan Mohamad Nur, Guru PAI SMAN 9, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
483 Wawancara dengan Khilal Muharam, Guru Fikih MA NU, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
484 Wawancara dengan Junjun Mulayana, Guru Fikih MAN 2, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
155
dalamnya seperti Pancasila dan undang-undang, sudah mengandung nilai-nilai keislaman. ia
kemudian menambahkan bahwa dalam dunia politik, hal yang paling penting adalah siapa yang
menjalankan sistem politik dan kekuasaan itu. Walaupun sistemnya Islam, tetapi kalau yang
menjalankan tidak mencerminkan keislaman, itu hanya omong kosong: “Pancasila juga dari
Islam menurut saya... komponennya Islam”.485
Para guru ini berpendapat bahwa Indonesia tidak keluar dari jalur keislaman. Walaupun
Indonesia bukan negara Islam dan tidak menggunakan hukum syariat, Ibu Sri misalnya
berpendapat bahwa ia tidak bisa dikatakan sebagai negara kafir, karena ibadah keislaman sudah
dijalankan dan diakomodasi dengan baik. Karena secara substansial, menurut ibu Sri, sampai
sejauh ini, Pancasila masih mengandung unsur Islam.486
Kesimpulan: Disonansi Ideologi
Secara umum, para guru Agama di Kota Tasikmalaya bisa dikatakan toleran dalam beberapa
hal, tetapi tidak toleran dalam hal yang lainya. Mereka punya derajat toleransi yang baik, ketika
diajak membicarakan masalah hubungan antar umat beragama. Hampir semua guru,
mengatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran, dan harus menghargai keyakinan orang
lain. Islam itu laakum diinukum waliyadiin, mengutip potongan ayat yang mereka sering
ucapkan.
Mengenai toleransi internal, para guru memiliki pendapat yang hampir seragam. Toleransi
internal di sini meliputi, permasalahan khilafiah dan juga berbagai aliran dalam Islam, seperti
Ahmadiyah dan Syiah. Mengenai masalah khilafiah, semua guru di Kota Tasik terbuka
terhadap keberagamaan. Proses pembelajaran di kelas, memungkinkan pembahasan masalah
khilafiah menjadi berwarna dan tidak ada pemaksaan paham tertentu terhadap para murid.
Sedangkan mengenai persepsi terhadap Ahmadiyah dan Syiah mayoritas bernuansa negatif.
Para guru menyatakan bahwa kedua kelompok aliran ini sesat dan berbahaya terhadap Aqidah.
Para guru sering memberikan peringatan kepada siswa akan bahaya kedua kelompok ini.
Dalam dunia persepsi para guru, ada tiga jenis kelompok yang bisa dikategorikan untuk
mempermudah analisa. Yang pertama adalah guru yang normatif. Kedua, adalah guru yang
mengalami disonansi ideologi dan yang ketiga adalah guru yang islamismenya cukup kuat.
Guru yang normatif adalah guru yang selalu memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang dia ketahui dari buku panduan yang ia gunakan untuk mengajar dan juga dari
status profesi sebagai legitimasi ketika atas beberapa pertanyaan yang tidak mampu terjawab.
Contohnya adalah ketika ditanya mengenai tujuan pengajaran PAI, ia selalu merujuk pada
kurikulum. Ketika ditanya mengenai kebebasan beragama, ia merujuk pada aturan yang dia
ketahui, seperti undang-undang. Dan ketika ditanya masalah kenegaraan, guru ini mengatakan
bahwa dirinya bukan guru yang fokus pada permasalahan itu. Ia bukan guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKN), ujarnya.
Yang kedua adalah guru yang mengalami disonansi ideologi. Disonansi ideologi merupakan
sebuah kondisi, dimana beberapa nilai yang dipegang bertentangan karena sebuah konteks
485 Wawancara dengan Anan Budiana, Guru PAI SMK Mangga Pratama, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
486 Wawancara dengan Sri, Guru Fikih MTsN 2, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
156
tertentu dan pada saat yang sama guru ini misalnya sering mengeluarkan pendapat yang kabur.
Disonansi ideologi juga ditemukan pada beberapa nilai yang dipegang para guru, misalnya
persepsi mereka mengenai dunia politik. Sebagai contoh, beberapa guru memiliki penilaian
yang positif atas implementasi syariat Islam, seperti penerapan perda-perda syariah, ketika
diberikan beberapa pengandaian. Tetapi di sisi lain, mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka
adalah warga negara Indonesia.
Fenomena ini telah melahirkan sebuah hipotesis bahwa, pengetahuan guru mengenai
keindonesiaan, dan ideologi politik yang mereka yakini benar, belum solid. Dengan sederhana,
guru jenis ini tidak memiliki sistem keyakinan politik tertentu yang kokoh, atau mungkin belum
terdeteksi. Mengenai definisi Indonesia misalnya, mereka mengeluarkan pendapat yang
beragam. Artinya, banyak pemahaman tentang Indonesia, mulai dari karakter dan bentuknya,
yang belum kokoh. Para guru mengatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Tetapi
pendefinisian mereka mengenai apa itu Indonesia, telah menghasilkan beragam pendapat.
Beberapa guru, mengatakan bahwa Indonesia negara sekuler. Yang lainya mengatakan bahwa
Indonesia campuran. Yang lainya hanya mengatakan Indonesia bukan negara Islam, tanpa
penjelasan lain.
Yang ketiga, adalah beberapa guru yang memiliki kecenderungan islamisme yang cukup
kuat. Sistem keyakinan politik mereka yang terdeteksi, adalah sistem politik Islam yang mereka
yakini. Meskipun mafhum bahwa dirinya hadir sebagai warga negara Indonesia, beberapa guru
memiliki penilaian tentang sistem politik yang terbaik dan yang seharusnya diterapkan.
Seorang guru PAI di SMP swasta misalnya mengatakan bahwa sebetulnya dirinya
mengharapkan sebuah negara Islam, jika harus memilih mana sistem politik yang terbaik:
Sebetulnya secara pribadi, saya mengharapkan negara Islam itu... padahal sebetulnya di dalam
piagam Jakarta, sila pertama, dicantumkan bahwa ketuhanan yang maha esa dan melakukan syariat
bagi para pemeluknya. Dan menurut saya ini yang benar. Menurut saya kalo syariat Islam tersebut
dilaksanakan itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum-hukum seperti misalnya dicambuk itu
hanya bagi orang Islam. Sedangkan bagi non-Islam tidak berlaku...Sebetulnya secara pribadi saya
mengharapkan negara Islam.487
Selain itu, beberapa guru juga berpendapat bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam.
Salah seorang guru Fikih mengatakan bahwa tidak semua orang bisa paham dan bisa
menentukan keputusan-keputusan politik. Dalam demokrasi, dalam sistem pemilihannya,
semua orang dianggap setara, hal ini menurutnya dinilai tidak benar: “Demokrasi bertentangan
dengan Islam. Ya dalam demokrasi semua orang dianggap sama. Seorang tukang becak
dianggap sama dengan profesor”.488 Alih-alih ia menilai bahwa syariat Islam yang dia inginkan
sebagai sistem politik, disisi lain, ia juga mengakui dan mafhum bahwa Indonesia sudah
menjalankan sistem politiknya sendiri.
Jika hampir mayoritas guru memiliki pandangan yang positif mengenai Pancasila dan Islam,
salah seorang guru rupanya punya penilaian yang berbeda. Guru PAI di salah satu SMA swasta
mengatakan bahwa Pancasila sudah bertentangan dengan Islam. Alasannya adalah bahwa
undang-undang merupakan warisan penjajah dan Pancasila adalah hasil produk manusia:
487 Wawancara dengan Diki Hamzani, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
488 Wawancara dengan Tatang Taryono, Guru Fikih MTs Jamiatul Wasliyah, Kota Tasikmalaya, Oktober
2016.
157
Indonesia secara sistem, bukan Negara Islam. Pancasila itu... asalnya dari manusia bukan dari Allah.
Corak pemerintahan di Indonesia juga sangat ditentukan oleh pemimpin. ketika pemimpinya kuat
keislamannya, mungkin coraknya seperti sistem kebijakan Islam. Sedangkan undang-undang,
merupakan warisan penjajahan. Warisan Belanda dan tidak sesuai dengan hukum Islam... setelah
dipikir-pikir, ketika ada orang di Indonesia percaya Pancasila, berarti percaya pada agama lain.489
Hampir mayoritas, para guru PAI ini bukan pembaca yang baik. Jika kriteria pembaca yang
baik adalah mereka yang bisa menjelaskan apa yang mereka baca, dan setidaknya mengingat
siapa dan latar belakang penulisnya, para guru di Kota Tasikmalaya belum bisa melakukan hal
itu. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka memiliki koleksi dan suka membaca buku,
tetapi mereka tidak mampu menyebutkan judul dan penulis buku yang mereka koleksi.
Bacaan Lanjut
Buku, Jurnal, dan Dokumen
Badan Pusat Statistik (BPS ) Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2015.
Kota Tasikmalaya: BPS, 2015.
Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam
Indonesia. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
Garadian, Endi Aulia. “Regulasi dan Kehidupan Keagamaan di Tasikmalaya.” Laporan
Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2015.
Hasbullah, Moeflich. Kontestasi Ideologi Hampa Udara: Radio dan Gerakan Islam
Tasikmalaya. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2014.
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. “Mengukur Kebebasan Beragama
di Jawa Barat tahun 2014.” Catatan dari Indeks Demokrasi Indonesia, Jakarta, 2016.
PPIM UIN Jakarta. 2016. “Laporan Penelitian Buku Ajar di Sekolah” Laporan Penelitian.
Ricklef, M.C. Sejarah Modern Indonesia. Jakarta: Serambi, 2010.
Wawancara
Aem Sukandar, Guru PAI SMAN 3, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016
Anan Budiana, Guru PAI SMK Mangga Pratama, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Diki Hamzani, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Hamim, Guru PAI SMP-IT Ibadurrohman, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Junjun Mulayan, Guru Fikih MAN 2, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Khilal Muharam, Guru Fikih MA NU, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Ma’mun, Divisi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kemenag Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Mahfud, Guru PAI SMP Pasundan, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Mohamad Nur, Guru PAI SMAN 9, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Opay, Ketua Pagarnusa Kabupaten Tasikmalaya, 19 Februari, 2015.
Permana Wiradi Kusuma, Kota Tasikmalaya, Guru PAI SMPN 13.
Rusdani, Kepala Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Sri, Guru Fikih MTsN 2, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Tatang Taryono, Guru Fikih MTs Jamiatul Wasliyah, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
Wowon, Guru PAI SMPN 18, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
489Wawancara dengan Diki Hamzani, Guru PAI SMA Muhammadiyah, Kota Tasikmalaya, Oktober 2016.
158
Situs Internet
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_lapsus_radikalis
me_anakmuda_sekolah.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140828_kemenag.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110426_surveiradikalisme.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160111_indonesia_wwc_menag.
http://www.salam-online.com/2012/06/wali-kota-dituduh-makar-karena-mewajibkan-
warganya-melaksanakan-syariat-islam.html Diakses pada tanggal 02/11/2016.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/06/120606_tasiksyariah.shtml.
http://forum.tasikmalayakab.go.id/index.php/forum/ngacaprak/8-daftar-pondok-pesantren-di-
tasikmlaya
http://jurnalpriangan.com/2016/03/18/ini-empat-pesantren-tua-di-tasikmalaya-didirikan-abad-
18-dan-19/.
http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/pengusaha_tasikmalaya.html#_ftnref
18).
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2011/10/05/160872/jawa-barat-kantong-radikalisme-
tertinggi .
www.satuislam.com,https://satuislam.org/nasional/paramadina-sebut-jabar-juara-paling-
intoleran/.
159
Aceh Besar: Isu-Isu Sosial Keagamaan Di Mata Guru
Agamanya
• Laifa Annisa Hendarmin
Pendahuluan
Penelitian tentang persepsi guru agama Islam tentang masalah-masalah khilafiah, toleransi
dan Islamisme jarang dilakukan oleh pihak manapun. Beberapa penelitian serupa dilakukan
kepada umat Islam secara keseluruhan, atau kepada siswa-siswi aktivis Kerohanian Islam
(Rohis). Penelitian ini dilakukan kepada guru-guru Agama Islam, baik di sekolah umum (SMP
dan SMA), maupun di madrasah (MTs dan MA). Guru agama mempunyai peran yang strategis
dalam menanamkan sikap dan perilaku anak didik di sekolah atau madrasah, karena mereka
menjadi tempat bertanya bagi siswa-siswi. Jika ada anak didik yang berbuat sesuatu yang
bertentangan dengan etika sosial atau nilai-nilai agama, tidak jarang kita mendapatkan
masyarakat bertanya siapa guru agamanya. Selain di sekolah, guru agama Islam juga sering
memberikan materi pengajian di lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. Oleh karena itu,
mengetahui persepsi dan sikap guru agama Islam tentang masalah-masalah di atas menjadi
penting.
Pada penelitian ini dilakukan wawancara terhadap 12 guru-guru Pendidikan Agama Islam
(PAI) di Wilayah Aceh Besar. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, dengan
mempertimbangkan perimbangan sekolah Negeri dan Swasta, sekolah umum dan swasta,
perimbangan jender dan sebaran wilayah. Mereka terdiri dari 6 guru PAI pada sekolah tingkat
menengah pertama dan 6 guru PAI pada sekolah tingkat menengah atas. Dari 12 guru tersebut,
7 diantaranya adalah guru perempuan. Hampir seluruh guru merupakan orang Aceh Besar asli,
hanya seorang guru yang berasal dari, Jawa namun telah lebih dari 10 tahun menetap di Aceh
Besar.
Latar belakang pendidikan para guru beragam, sebagian besar mendapatkan pendidikan
dasar dan menengahnya pada Madrasah Negeri di Aceh, sebagian lagi hanya mengenyam
sekolah umum negeri saja, sebagian kecil lain merupakan lulusan dayah/pesantren di wilayah
Aceh Besar, baik modern ataupun tradisional. Namun, para guru ini hampir seluruhnya adalah
lulusan jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, di Universitas Negeri maupun
swasta, misalnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN sekarang menjadi Universitas Islam
Negeri (UIN)) Ar-Raniry, Aceh atau Universitas Muhammadiyah. Hanya 2 guru yang
menyelesaikan sarjananya di Luar Negeri, yaitu dari Universitas Al-Azhar Kairo dan
Universitas Islam Madinah Al Munawarah.
Dilihat dari pengalaman mengajar, para guru ini rata-rata telah mengajar PAI lebih dari 10
tahun. Bahkan, seorang guru PAI dari SMAN Suka Makmur Sibreh, Marwan Abdullah, telah
mengajar selama 30 tahun. Dalam kegiatan belajar mengajar, masing-masing guru merasa
perlu untuk mengambil sumber referensi di luar buku teks PAI untuk memperkaya pengajaran.
Hampir semua guru menjadikan kitab-kitab kuning seperti Bulughul Maram, Shahih Bukhari,
dan Shahih Muslim, sebagai sumber rujukan. Selain kitab, sebagian guru memperkaya materi
160
pengajaran dari internet, beberapa di antaranya Islamweb.com, majles.alukah.net, dan
dorar.net. Media lain adalah radio, yaitu Radio Baiturrahman, yang banyak menyiarkan kajian-
kajian Islam yang dilakukan di Mesjid Baiturrahman, Banda Aceh. Pengetahuan agama juga
didapat oleh beberapa guru ini dengan aktif mengikuti pengajian rutin mingguan yang diadakan
di desa masing-masing dengan dibimbing oleh seorang Tengku490, atau mengikuti liqa’ dengan
bimbingan seorang Murabbi. Bahkan, beberapa merupakan guru mengaji di desa tempat
mereka tinggal, tentunya di wilayah Aceh Besar.
Konteks Lokal Aceh Besar
Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi paling barat
Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh
Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang
pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibukota kerajaan
yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam.
Dengan luas wilayah 2.903,50km2, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar tahun 2014
adalah 384.618 jiwa,491 angka tersebut merupakan bagian dari penduduk Provinsi NAD yang
berjumlah 4.906,8 ribu jiwa.492 Kabupaten ini memiliki penduduk laki-laki (197.005 jiwa)
lebih banyak dari pada penduduk perempuan (187.613 jiwa), dengan sex ratio 105,01.493
Dengan kepadatan penduduk 118,16 jiwa/km2, Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan dan 604
gampong/desa.494 Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibukota Kabupaten Aceh
Besar adalah Banda Aceh, sekarang ini ibukota dipindahkan ke Jantho di Gunung Seulawah.
Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten
Aceh Jaya di sebelah barat daya, Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara495 Bandar Udara
Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah
satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau
Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan
bagian dari Kabupaten Aceh Besar.
Seperti halnya Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam (98,898%),
mayoritas penduduk Aceh Besar adalah muslim. Sedangkan sisanya menganut agama lain,
yaitu Kristen 0,595%; Katolik 0,363%; Hindu 0,01%; dan Budha 0,135%. Umumnya mereka
adalah para pendatang dari suku Batak, Katolik dan etnis Cina.496
Komposisi penduduk yang nyaris muslim semua ini, maka wajarlah jika di Aceh banyak
ditemui rumah ibadah umat Islam, yaitu masjid dan meunasah/langgar.497 Kanwil Kemenag
Aceh pada tahun 2010 mencatat terdapat 3.507 masjid, 6.705 langgar, dan 2.373 musala di
490 Gelar Ulama di Aceh.
491 Kabupaten Aceh Besar in Figures 2015, h.45.
492 Aceh in Figures 2015, hlm. 33.
493 Kabupaten Aceh Besar in Figures 2015, h.45.
494 Kabupaten Aceh Besar in Figures 2015, h.3.
495 Kabupaten Aceh Besar in Figures 2015, h.3.
496 Marzuki, “Kerukunan dan Kebebasan Beragama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,” Jurnal
Multikultural dan Multireligius, Vol. IX, No. 36 (2010).
497 Lembaga Pendidikan Tradisional Islam di Aceh.
161
wilayah Provinsi NAD. Seluruhnya mencapai 12.584 buah. Sedangkan rumah ibadat non-Islam
yaitu: Kristen 15 gereja, Katolik 11 gereja, Hindu 1 pura/kuil di Banda Aceh, 3 vihara, masing-
masing sebuah di Banda Aceh, Kota Sabang, dan di Aceh Tenggara, serta sebuah kelenteng di
Banda Aceh. Sedangkan wilayah Aceh Besar, kabupaten ini memiliki 161 masjid dan 606
meunasah.498
Meunasah, berasal dari kata madrasah, merupakan lembaga peribadatan yang juga pusat
pendidikan dan peradaban tradisional Islam di Aceh. Meunasah tersebar di beberapa gampong
dan dipimpin oleh seorang imam meunasah. Selain dipergunakan untuk kepentingan ibadah,
seperti menjadi tempat menunaikan salat fardu berjamaah, tempat berlangsung pengajian, dan
dakwah agama Islam, meunasah juga bisa dipakai sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah
bagi warga untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam gampong, dan fungsi lainnya.499
Sejalan dengan banyaknya masjid dan meunasah, yang mencirikan semangat keislaman
yang tinggi warga Aceh, demikian juga dengan lembaga pendidikan Islam yaitu Pesantren.
Pesantren tradisional di Aceh disebut sebagai dayah. Dayah di Kabupaten Aceh besar sendiri
berjumlah 146 dayah, dengan komposisi; 122 dayah tradisional dan 24 dayah terpadu.500
Dayah berkontribusi besar bagi perkembangan pengajaran Islam di Aceh. Ulama dayah
mengajarkan Islam yang telah disesuaikan dengan bentuk kehidupan pedesaan penduduk Aceh,
dan secara perlahan membimbing mereka mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-
hari.501
Persepsi Guru tentang Masalah-masalah Khilafiah dalam Islam
Yang dimaksud dengan masalah-masalah khilafiah di sini adalah masalah-masalah yang
diperdebatkan oleh ulama-ulama dalam bidang teologi atau fikih. Seperti persoalan
bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan non-Mahram apakah membatalkan wudu atau
tidak. Sebagian ulama mengatakan persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan
membatalkan wudu, sementara ulama lain mengatakan tidak membatalkannya. Kedua
pendapat itu mempunyai dalil dan argumen yang kuat dan sah. Masalah ini termasuk masalah
furu’iyah (cabang), bukan masalah-masalah ushuliyah (fundamental). Yang ushul dalam hal
ini adalah bahwa ketika seseorang mau menjalankan ibadah salat, misalnya, maka ia harus
dalam keadaan suci dari hadas. Dalam hal ini, semua ulama sepakat. Hanya saja mereka
berbeda pendapat dalam hal-hal yang membatalkan kesucian tersebut.
Masalah-masalah khilafiah ini ada di dalam masyarakat. Sebagian masyarakat
mengamalkannya, dan sebagian lain tidak. Persoalannya adalah bagaimana guru PAI
menyikapi perbedaan tersebut? Bagaimana guru-guru PAI mengajarkan perbedaan tersebut
kepada murid-muridnya?
Dari hasil penelitian kuantitatif terhadap 22 guru PAI di wilayah Aceh besar, didapatkan
bahwa 95,5% guru PAI mengakui memiliki pengalaman dalam mengajarkan pandangan
498 Kabupaten Aceh Besar in Figures 2015, h.72
499 Muhsinah Ibrahim, “Dayah, Mesjid, dan Meunasah sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah di Aceh,”
Jurnal Al-Bayan, Vol. 21, No. 30 (2014).
500 Kabupaten Aceh Besar in Figures 2015, h. 76
501 Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia (Jakarta:
Mizam, 2012), h. 91-4.
162
berbeda tentang persoalan-persoalan khilafiah. Setelah digali lebih lanjut, menurut para guru
PAI ini, pada tingkat SMP, belum terlalu banyak pertanyaan maupun diskusi mengenai
masalah-masalah khilafiah di kalangan siswa. Hal ini berbeda dari tingkat SMA, di mana siswa
cenderung lebih kritis. Untuk wilayah Aceh Besar, masalah khilafiah yang sering menjadi
perdebatan antar siswa adalah mengenai paham Salafi/Wahhabi. Beberapa siswa menganggap
bahwa Wahhabisme itu salah, karena melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan aturan fikih
Mazhab Syafi’i yang sudah sejak lama menjadi dipraktikkan di Aceh. Contohnya, penganut
paham Wahhabi tidak mengenal tahlilan bagi orang yang baru meninggal, tidak mengangkat
tangan saat berdoa, serta tidak berwudu saat memegang mushaf al-Qur'an dan mengaji.
Pandangan dan persepsi bahwa Wahhabi itu salah dan tidak sesuai dengan hukum Islam
dimiliki oleh siswa sampai tingkat ekstrem. Siswa yang ditengarai mengikuti paham Wahhabi
menjadi bahan cercaan dan olokan.502 Di sini sesungguhnya peran guru PAI amat dibutuhkan
untuk menengahi dan memberi penjelasan kepada para siswa tentang asal muasal perbedaan
tersebut ada.
Peristiwa yang terjadi di Masjid Baiturrahman pada pertengahan 2015, menggambarkan
perbedaan pendapat antara pengikut mazhab Syafi’i dengan kelompok Wahhabi. Peristiwa ini
menjadi sorotan yang cukup tajam dan bahan diskusi di kalangan masyarakat di Aceh,
termasuk menjadi bahan diskusi siswa di dalam kelas. Berikut ini adalah uraian tentang
peristiwa tersebut.
Masjid Raya Baiturrahman yang terletak di Banda Aceh, merupakan Masjid kebanggaan
orang Aceh. Dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada tahun 1022 H/1612 M.
Bangunan indah dan megah yang mirip dengan Taj Mahal di India ini terletak tepat di jantung
Kota Banda Aceh dan menjadi titik pusat dari segala kegiatan di Aceh Darussalam. Saat
bencana tsunami meluluh lantakan Tanah Rencong Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 lalu,
Masjid Raya Baiturrahman selamat dari amukan tsunami.
Peristiwa ini terkait degan perbedaan tata cara khatib dalam menyampaikan khotbah Jumat.
Selama bertahun-tahun tata cara yang diterapkan merujuk kepada ajaran Ahlul Sunah wal
Jama’ah dan mengikuti Mazhab Imam Syafi’i. Di dalam tradisi mazhab ini, seorang khatib
Jumat selalu memegang tongkat ketika ia menaiki mimbar. Kejadian di luar kebiasaan terjadi
pada Jumat pekan pertama pada Bulan Ramadhan 1436 H, 19 Juni 2015. Saat itu, khatib Jumat
Tengku Mufakir Muhammad naik ke atas mimbar tidak memakai tongkat. Peristiwa ini
dianggap aneh dan memunculkan reaksi spontan. Melihat peristiwa ganjil ini, sejumlah jamaah
yang berada di dalam masjid dan mengklaim dirinya sebagai pengikut Sunni atau Aswaja
(Ahlus Sunnah Wal Jama’ah) berteriak dan langsung memberikan tongkat kepada khatib itu.
Tetapi khatib tak menghiraukan teriakan tersebut, sembari meneruskan tugasnya sebagai
khatib. Meskipun ada interupsi tadi, salat Jumat tetap berjalan lancar hingga selesai.503
Kejadian tersebut menjadi headline di sejumlah media massa di Aceh, bahkan sempat terjadi
aksi demonstrasi di jalan yang dilakukan oleh masyarakat menuntut tata cara khotbah Jumat
dikembalikan sesuai mazhab Syafi’i.2 Akibatnya, banyak siswa bertanya kepada guru, terjadi
perbedaan pendapat di kalangan mereka. Siswa yang cukup fanatik dan keras, umumnya adalah
502 Wawancara dengan Dahliana, Guru PAI SMPN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
503 Lihat: http://www.riaupos.co/75546-berita-salat-jumat-perdana-ramadan-di-baiturrahman-sempat-
ribut.html#ixzz4TMc6SI7H, diakses pada 21 Desember 2016.
163
siswa yang menambah pelajaran agama Islam di Dayah/Pesantren di desanya di luar jam
sekolah. Drs. Munawar, guru PAI SMAN Darul Imarah, mengatakan bahwa siswa-siswa yang
memiliki latar belakang pesantren atau dayah cenderung lebih keras dalam menyikapi
perbedaan ini. Menurutnya, hal ini tidak mengherankan karena pada umumnya di dalam Dayah
hanya diajarkan cara beribadah satu mazhab saja, yaitu mazhab Syafi’i, sementara perbedaan-
perbedaan tata cara mazhab lain tidak diajarkan. Ini semua menjadikan siswa menjadi fanatik
akan suatu mazhab tertentu, merasa paling benar sendiri.504
Sikap Toleransi
Fakta bahwa hampir semua penduduk Aceh Besar adalah Muslim membuat masyarakat
Muslim, termasuk guru-guru Agama, tidak banyak bahkan tidak pernah mengalami interaksi
dengan non-Muslim secara nyata. Oleh karena itu, ketika penulis berdiskusi dengan mereka
tentang toleransi antar umat beragama, mereka hanya menyampaikan hal-hal yang normatif
dan teoretis, tidak didasarkan atas pengalaman sehari-hari. Satu-satunya pengalaman mereka
berinteraksi dengan non-Muslim terjadi pasca Tsunami ketika banyak relawan baik individu
dan lembaga yang datang ke Aceh untuk ikut serta dalam proses rehabilitasi.
Islam mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati pendapat juga keyakinan
berbeda yang dimiliki oleh orang lain. Di dalam Islam sendiri, kita mengenal banyak aliran dan
kelompok. Di Indonesia, misalnya, ada kelompok Salafi, Ahmadiyah dan Syiah, yang
mempunyai pandangan yang berbeda dari kebanyakan umat Islam Indonesia. Di luar Islam,
setidaknya ada lima agama yang diakui oleh negara: Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan
Konghucu. Di luar itu masih banyak komunitas yang mungkin tidak tertampung dalam agama-
agama yang diakui oleh negara. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan dan sikap guru
terhadap kelompok yang berbeda pendapat dan keyakinan tersebut?
Persepsi dan sikap guru-guru PAI di Sekolah umum baik, SMP dan SMA, dan guru-guru
Fikih di MTs dan MA di Aceh Besar mengenai toleransi umat beragama sudah sangat baik.
Dalam pemahaman mereka, toleransi antar umat beragama adalah sebatas bermuamalah dalam
bermasyarakat atau bahkan bertetangga. Dalam konteks ini, umat Islam dibolehkan untuk
berinteraksi secara bebas dengan non-Muslim, seperti jual beli, bersama-sama membangun
fasilitas umum, dan simpati atas musibah yang diderita oleh tetangga yang non-Muslim.
Namun, para guru semua sependapat bahwa, toleransi tidak dibenarkan dalam hal akidah.
Dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah, maka umat Islam tidak dibenarkan untuk
bersikap toleran, tetapi sebaliknya harus tegas. Darliana, S. Ag., Guru PAI Teladan 2016
Kabupaten Aceh Besar, misalnya menegaskan bahwa dalam hal akidah: “Jelas tidak ada
toleransi, karena sudah disebutkan dalam Surat Al-Kafirun, ayat 6, ‘Lakum Dinukum
Waliyadin’ yang artinya: “Untukmu Agamamu, Untukku Agamaku.”505 Darliana tidak
menjelaskan lebih lanjut ayat tersebut, tapi baginya, ayat tersebut memberikan batasan yang
jelas dan tegas tentang toleransi: bahwa dalam masalah akidah, umat Islam tidak bisa tawar
menawar.
Dengan demikian, toleransi ada batasnya. Munawar menjelaskan lebih rinci. Ia mengatakan:
504 Wawancara dengan Munawar, Guru PAI SMAN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
505 Wawancara dengan Dahliana, Guru PAI SMPN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
164
Toleransi itu ada batas-batas tertentu, ada tempat untuk toleransi, ada tempat gak boleh toleransi.
Tentang berbedaan agama, dalam muamalah itu bebas. Tapi dalam agama, saya mengajarkan, kita
tidak boleh ke Gereja untuk ibadah, tapi kalau buat penelitian ya gak ada masalah juga, untuk,
misalnya, perbandingan sedikit, untuk pengetahuan, itu gak masalah. Yang gak boleh adalah ibadah,
saya bilang. Apalagi tentang tauhid, itu gak toleran, tapi untuk interaksi gak masalah, bebas. Tapi
kan walaupun bebas ada batas-batas tertentu. Seperti misalnya di Bulan Puasa, orang Kristen kan
gak puasa, tapi mereka diberi kebebasan. Tapi kebebasan mereka tidak boleh tidak menghormati
kita orang Islam. Tidak boleh makan sembarangan, ada tempat, disembunyikan. Itu toleransi. Gak
sembarangan kita makan, kan mengganggu orang lain. Seperti kita juga menghormati mereka.
Apalagi kita mayoritas.506
Umumnya para guru PAI berusaha mengajarkan kepada para siswa bagaimana penerapan
toleransi antar umat beragama. Namun, seperti disinggung di atas, guru agak kesulitan untuk
memberikan contoh toleran antar umat beragama karena penduduk Aceh Besar hampir 100%
Muslim. Bahkan, 2 SMP (SMPN Suka Makmur, Sibreh dan SMPN Darul Imarah) dan 2
Sekolah SMA (SMAN Suka Makmur, Sibreh dan SMAN Darul Imarah) yang penulis datangi,
memiliki murid yang 100% adalah Muslim. Hal ini menyebabkan para siswa jarang
berinteraksi dengan penganut agama lain, baik di lingkungan sekolah mau pun tempat tinggal.
Oleh karena itu, topik pengajaran toleransi antar umat beragama termasuk tema yang tidak
terlalu mudah diajarkan oleh para guru PAI di Aceh Besar. Mereka seringnya mengajarkan
melalui cerita atau kisah yang terjadi di luar Aceh, baik dalam atau pun luar Indonesia.
Meskipun demikian, bukan berarti guru tidak menemukan cara untuk menjelaskan toleransi.
Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Darliana. Ia selalu mengambil peristiwa
tsunami di Aceh sebagai bahan pengajaran. Peristiwa tsunami Aceh tentunya melekat dalam
ingatan para siswa. Siswa diajarkan untuk mengambil pelajaran dari kejadian tersebut bahwa
betapa dengan tidak memandang bangsa, ras, apalagi agama, setiap penjuru dunia menolong
rakyat Aceh yang notabene Muslim untuk mengatasi kerusakan pasca Tsunami tahun 2006
tersebut. Ia merasa kejadian tsunami Aceh merupakan contoh konkret dari toleransi antar umat
beragama. Nilai-nilai kemanusiaan melintasi perbedaan ras, suku, dan agama sehingga
terciptanya toleransi antar umat beragama.507
Sebagai mayoritas, menurut guru-guru agama di Aceh, umat Islam harus menghormati
kelompok minoritas, baik kelompok minoritas Muslim maupun non-Muslim. Umat Islam harus
menjamin hak-hak minoritas sebagai warga negara Indonesia. Tapi menurut sebagian guru, di
Indonesia umat Islam sudah memberikan hak-hak non-Muslim secara proporsional, bahkan
kadang berlebihan. Padahal, kalau umat Islam menjadi minoritas, umat Islam mengalami
diskriminasi, seperti yang terjadi di Rohingya. Munawar menjelaskan tentang hal ini dengan
panjang lebar:
Menurut saya orang Muslim sudah cukup menghormati orang lain (non muslim). Tapi kalau orang
lain belum tentu untuk menghormati orang Islam. Misalnya, kalau orang Islam sedikit ada protes,
itu dianggap melawan HAM. Tapi begitu orang lain protes, secara tak langsung, malah lebih parah
daripada orang muslim, tidak dianggap melawan HAM.
Lebih lanjut, ia memberi bukti:
Buktinya kalau orang Islam di Luar Negeri, kek Rohingya, bagaimana mereka langsung dikejar. Di
Perancis tidak boleh pakai jilbab, di mana-mana orang Islam yang minoritas tidak ada kebebasan,
506 Wawancara dengan Munawar, Guru PAI SMAN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
507 Wawancara dengan Dahliana, Guru PAI SMPN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
165
walaupun mereka mengatakan hak asasi manusia. Tapi coba orang kafir, orang Kristen, orang Budha
itu di Indonesia itu lebih bebas sebebas-bebasnya bahkan luas sekali. Cuma karena gini, karena kita
masih kuat orang-orang luar, dari luar negeri kan, orang Kristen dan orang Budha lebih besar pegang
peranannya. Apalagi media, media itu umumnya dipegang orang-orang luar, walaupun di Indonesia
sekali pun, tapi mereka yang kontrol. Sehingga anak-anak membaca informasi kan sekarang lewat
media. Jadi apa yang disampaikan oleh media itu seolah-olah benar, walau pun itu salah.508
Pandangan tentang Islamisme
Islamisme adalah pandangan yang berkeyakinan bahwa Islam bukan sekedar agama yang
mengajarkan ibadah, tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan lain, termasuk masalah-
masalah yang berurusan dengan negara. Dengan kata lain, Islamisme adalah pandangan bahwa
Islam bukan sekedar agama, tetapi juga negara (din wa daulah). Konsekuensinya, di dalam
politik, Islamisme berkeinginan untuk menerapkan syariah Islam, terutama hukum Islam,
secara menyeluruh dan konsekuen. Di dalam diskursus keislaman, gerakan ini disebut dengan
Islam politik, sebagai lawan dari Islam kultural. Islam politik lebih berorientasi kepada
kekuasaan sebagai alat untuk penerapan syariah Islam, sementara Islam kultural lebih
menekankan kepada nilai-nilai etis dan kultural dalam proses Islamisasi.
Gerakan Islamisme mempunyai landasan teologis, baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah
Nabi. Di dalam al-Qur’an disebutkan bahwa “Orang-orang yang tidak berhukum dengan apa-
apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah kafir.” Di ayat-ayat selanjutnya disebut
sebagai “orang-orang fasik” dan “orang-orang yang zalim.” Secara tidak langsung, ayat ini
memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum Islam yang ada dalam al-Qur’an
dan hadis. Menolak hukum Islam berarti mereka kafir, fasik, dan zalim. Kafir berarti
mengingkari dan tidak percaya kepada Allah, fasik berarti rusak keimanannya, sedangkan
zalim berarti melampaui batas. Selain ayat di atas, gerakan Islamisme juga menyandarkan
gerakannya kepada Sunah Nabi periode Madinah. Mereka pengusung gerakan ini, selama di
Madinah, Nabi bukan saja berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara:
Nabi memimpin perang, membuat perjanjian dengan komunitas non-Muslim, dan mengirim
surat kepada raja-raja. Ini semua, menurut pendukung Islamisme, dilakukan oleh Nabi sebagai
pemimpin negara.
Berbagai usaha telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam untuk mewujudkan Islam politik.
Salah satunya melalui jalur parlemen, seperti yang diperjuangkan oleh Masyumi di masa Orde
Lama. Sebelum tokoh-tokoh NU keluar mendirikan partai sendiri, Masyumi adalah wadah
umat Islam untuk menyalurkan aspirasinya. Di dalam Dewan Konstituante, partai-partai Islam
berusaha untuk memperjuangkan agar Islam menjadi dasar negara, menggantikan Pancasila,
tetapi gagal. Karena perdebatan di dalam Dewan Konstituante tidak kunjung mencapai titik
temu, akhirnya Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang memutuskan
untuk kembali ke UUD 1945. Di luar jalur parlemen, sebagian tokoh-tokoh Muslim juga
menempuh jalur kekerasan, yakni pemberontakan, yang dikenal sebagai gerakan Darul Islam
(DI) atau Tentara Islam Indonesia (TII). Di Jawa Barat, DI/TII dipimpin oleh Sekarmadji
Maridjan Kartosoewirjo. Pada tahun 1949, Kartosoewirjo memproklamirkan berdirinya
508 Wawancara dengan Munawar, Guru PAI SMAN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
166
Negara Islam Indonesia (NII) di Tasikmalaya, dan memberlakukan hukum Islam di wilayah
NII.
Di dalam penelitian ini, tidak semua aspek Islamisme ditanyakan. Riset ini meneliti
beberapa aspek saja, yakni Negara Islam, demokrasi, penerapan hukum Islam, khilafah, jihad,
pemimpin non-Muslim dan pemimpin perempuan.
Negara Islam
Meskipun Pancasila dan UUD 1945 sudah ditetapkan sebagai Dasar dan Konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tapi hingga kini cita-cita untuk mendirikan negara Islam
di kalangan masyarakat Muslim Indonesia belum padam. Pancasila dan UUD 1945 masih
sering diperdebatkan, vis-à-vis Islam. Sebagian besar umat Islam tentu sudah menerima
Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan landasan hukum NKRI, karena tokoh-tokoh
Muslim turut serta merumuskan keduanya. Ketika rumusan sila pertama dari Pancasila berbeda
dari rumusan Piagam Jakarta, dengan hilangnya tujuh kata-kata “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya,” para pendiri bangsa ini sepakat bahwa Pancasila
merupakan hadiah terbesar dari umat Islam. Pancasila diterima oleh umat Islam demi keutuhan
bangsa.
Oleh karena itu, secara umum, umat Islam Indonesia sudah lega menerima Pancasila sebagai
dasar negara Republik Indonesia. NU, misalnya, menyebut bahwa Pancasila adalah bentuk
final negara Indonesia yang paling ideal bagi bangsa Indonesia. Semua sila dalam Pancasila
mencerminkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Namun demikian, harus diakui bahwa ada
sebagian kecil kelompok Muslim Indonesia yang masih bercita-cita mengubah dasar negara RI
menjadi Islam. Mereka menilai Pancasila sebagai sekuler karena buatan manusia, dan
karenanya tagut, harus diganti dengan Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Dalam
praktiknya, mereka tidak jarang menggunakan kekerasan.
Bagaimana pandangan dan sikap guru-guru agama di Aceh Besar tentang masalah ini?
Apakah mereka memandang bahwa NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 sudah sesuai
dengan Islam? Berikut adalah pandangan mereka terkait dengan NKRI, Pancasila dan UUD
1945.
Baik guru PAI di sekolah umum dan guru fikih di Madrasah berpendapat bahwa Indonesia
bukanlah negara Islam, walau pun di dalam Pancasila terdapat sila-sila yang Islami. Sebagian
guru beranggapan Indonesia adalah sekuler, terlebih pemerintahan Joko Widodo saat ini.
Sebagian lagi, merasa Indonesia justru negara yang fasik, walaupun mayoritas penduduknya
Muslim, dan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, namun
pemerintahnya tidak menjalankan syariat Islam. Pandangan seperti ini disampaikan oleh
Munawar:
Menurut Saya, negara kita sudah menuju ke arah sekuler. Bukan negara Islam, padahal mayoritas
Islam. Melaksanakan Islam secara tidak langsung dibatasi oleh mereka (pemerintah). Termasuk
selama ini, apalagi mungkin pengaruh politis, walaupun tujuan orang gak politis, tapi diarahkan ke
politis.
Lebih lanjut ia menyatakan:
Kalau negara Islam, harusnya dilaksanakan hukum syariat Islam, itu baru Negara Islam. Nah, kita
gak ada. Bahkan di Aceh sendiri pun, sudah dicanangkan daerah syariat Islam, itu pun belum
167
seluruhnya, bahkan belum sampai 50 persen dilaksanakan syariat Islam. Cuma dilaksanakan hanya
sebagian kecil saja. Apalagi di Indonesia, masih jauh sekali.509
Penilaian serupa disampaikan oleh Mulyadi Dahlan sebagai berikut:
Kalau dibandingkan kata “Islam” dan “sekuler” mungkin (negara kita) lebih ke sekuler. Karena
kalau kita bilang Islam, tentunya, kita katakan banyak dari undang-undang negara yang memang
mengarah kepada nilai-nilai Islam… syariah Islam yang benar-benar dijelaskan dalam Al-Qur'an
dan Sunah.510
Meskipun demikian, menurut Mulyadi Dahlan, sebagian nilai-nilai Islam termuat dalam
Pancasila. Ia mengatakan:
Pancasila itu di dalam negara, tapi masuk nilai-nilai agama yaitu taat kepada ulil amri. Jadi sebuah
semboyan kita yang juga persatuan kita, menyentuh nilai-nilai Islam yaitu persatuan, simbol yang
menyatukan kita semua, sangat tidak bertentangan dengan Islam.10
Demokrasi
Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi hingga saat ini dianggap sebagai sistem politik
terbaik, karena dalam demokrasi terdapat partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap
penguasa. Dalam demokrasi, rakyat ikut serta dalam memilih pemimpin negara dan perwakilan
mereka, dan ketika pemerintah yang dipilih dirasakan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat,
maka rakyat bisa memberikan hukuman kepada pemimpin negara dengan tidak memilihnya
kembali. Itulah hakikat dari demokrasi.
Mayoritas negara-negara di dunia telah mengadopsi sistem demokrasi ini, termasuk dunia
Islam. Walaupun harus diakui bahwa masih banyak kelemahan di dalam pelaksanaan
demokrasi, terutama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Sebagai contoh,
sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia masih bersifat prosedural. Artinya, secara
prosedur memang bersifat demokratis, tetapi substansinya belum. Dalam pemilihan dari
tingkat paling rendah hingga presiden, nuansa politik uang masih sangat kental. Secara global,
demokrasi juga masih banyak titik lemah. Resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya,
masih sering tidak efektif dan bahkan dieliminasi oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB
yang mempunyai hak veto.
Bagaimana pendapat guru-guru agama di Aceh tentang demokrasi? Meskipun sebagian
besar guru-guru agama di Aceh Besar menilai bahwa Indonesia adalah negara sekuler, dan
mereka ingin agar Indonesia lebih Islami, tetapi mereka mendukung pelaksanaan demokrasi di
Indonesia. Bagi mereka, demokrasi sesuai dan tidak bertentangan dengan Islam. Munawar,
misalnya mengatakan:
Demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam, bahkan di dalam Islam pun diajarkan demokrasi,
tapi demokrasi yang terbatas di dalam agama Islam, gak demokrasi liberal, gak demokrasi sebebas-
bebasnya. Islam diajarkan demokrasi, musyawarah juga tidak bertentangan dengan demokrasi.
Musyawarah itu bagian dari demokrasi. Nabi Saw. mencontohkan waktu pindah ke Yatsrib
(Madinah). Ketika mereka (Nabi dan para sahabat) meletakkan negara itu kan mufakat dengan
orang-orang Yahudi, mereka pakai orang Yahudi, meminta pendapat orang Yahudi, tapi tidak
menjadi pemimpin. Pemimpin tetap Rasulullah, tapi bagian-bagiannya.511
Pendapat senada disampaikan oleh Mulyadi Dahlan. Ia mengungkapkan:
509 Wawancara dengan Munawar, Guru PAI SMAN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
510 Wawancara dengan Mulyadi Dahlan, Guru Ushul Fikih MAS Insan Qur’ani, Aceh Besar, 22 Oktober 2016.
511 Wawancara dengan Munawar, Guru PAI SMAN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
168
Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Di zaman Abu Bakar, di masa beliau sebelum beliau
meninggal, beliau juga memilih 6 sahabat untuk bermusyawarah, yang mana nanti diakhiri dengan
voting. Saya kira ini sebenarnya, demokrasi dalam skala yang lebih kecil. Berbeda dengan kita, kalau
kita kan rame orangnya. Seluruh bangsa Indonesia memilih, kalau jaman dahulu kan hanya beberapa
orang tertentu. Saya kira sama. Tidak bertentangan, mereka voting itu.512
Jihad
Jihad menjadi instrumen penting dalam penyebaran Islam. Pada masa awal Islam, jihad
lebih bermakna sebagai berperang di jalan Allah (jihad fi sabilillah). Itulah sebabnya, di masa
Rasul dan masa-masa setelahnya, sejarah Islam diwarnai dengan berbagai peperangan. Namun
sesungguhnya, jihad mempunyai makna yang lebih luas lagi, bukan terbatas pada berperang
tetapi juga semua bentuk perjuangan memajukan umat Islam. Setelah menang dalam perang
Badar, Nabi mengatakan “raja’na min al-jihad al-ashghar ila al-jihad al-akbar” (kita pulang
dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar). Jihad yang lebih besar tersebut adalah jihad
melawan hawa nafsu. Di lain kesempatan, Nabi juga mengucapkan: “Barang siapa yang keluar
(rumah) untuk menuntut ilmu, maka ia sedang di jalan Allah sampai ia pulang kembali.”
Kedua hadis di atas menunjukkan luasnya lapangan berjihad, dari menuntut ilmu hingga
berperang. Hanya saja, luasnya makna tersebut sering kali direduksi menjadi berperang
melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Jihad lebih diidentikkan dengan perang suci. Di
Indonesia, kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah melalukan tindak
kekerasan seperti pengeboman, pembunuhan aparat, dan lain-lain. Mereka menilai pemerintah
Indonesia sebagai tagut dan karenanya harus diperangi. Mereka juga menyerang tempat-tempat
yang dianggap sebagai simbol Barat. Barat diperangi karena dianggap musuh Islam.
Bagaimana pandangan guru-guru agama di Aceh Besar tentang konsep jihad ini? Apakah
mereka memahami jihad lebih kepada fisik atau non-fisik? Ternyata guru-guru agama di Aceh
memahami konsep jihad secara luas, bukan hanya berperang. Semua aktivitas yang diniatkan
untuk dakwah adalah jihad, seperti belajar dan mencari nafkah. Mereka juga menolak
bergabung ke ISIS untuk berjihad. Dirham Qulyobi menyatakan:
Jihad tidak hanya berperang di medan tempur, mengorbankan jiwa, akan tetapi jihad juga
mempunyai arti yang luas, dalam dunia dakwah pendidikan, juga bagian dari jihad, yang tujuan
utamanya, untuk menjunjung kalimat Allah.513
Munawar mengungkapkan secara lebih elaboratif lagi:
Jihad itu bisa dua-duanya, bisa fisik bisa non fisik. Salah satu bentuk fisik adalah pergi berperang,
membantu orang lain, tidak mesti perang juga jihad. 0rang membantu musibah, misalnya banjir, bisa
fisik non fisik. Jihad intinya itu adalah membantu orang, membantu agama, membantu negara,
membantu keluarga, itu semua jihad dalam bentuk fisik. Kalau dalam bentuk non fisik, bisa juga
membantu dengan harta, pemikiran…. Saya tidak setuju bentuk jihad dalam bentuk teror, di dalam
Islam pun, jihad itu gak dalam bentuk teror. Dalam Islam itu (jihad) cuman membantu agama, tidak
harus diteror, apalagi sesama Muslim, itu kan gas setuju. Jika jihad yang pergi ke Suriah, bisa gak,
bisa pergi, tergantung dia konteksnya, dipahami dulu di Suriah itu bagaimana bentuknya. Kalau
perang sesama Islam, gak setuju saya. Kalau sekarang saya disuruh ke Suriah, saya gak mau pergi,
sebelum saya menemukan apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Karena kita gak paham. Apalagi
512 Wawancara dengan Mulyadi Dahlan, Guru Ushul Fikih MAS Insan Qur’ani, Aceh Besar, 22 Oktober 2016.
513 Wawancara dengan Munawar, Guru PAI SMAN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
169
banyak faksi-faksi Islam dengan Islam, hanya dibantu orang lain. Semua faksi Islam yang berperang,
bagaimana kita mau berpihak di sana. Sesama Islam kita membunuh juga.514
Penjelasan serupa disampaikan oleh Dahliana. Baginya, perang jihad dalam pengertian
perang hanya bisa dilakukan ketika agama Islam diserang. Berikut pendapatnya:
Kalau untuk anak-anak, menuntut ilmu juga jihad. Bismillah dari rumah, baca doa, niatnya untuk
mencari ilmu, jihad Nak. Kalau meninggal, tertabrak mobil di tengah jalan, sudah (jihad). Jadi, jihad
bentuknya macam-macam. Kalau fisik, kalau orang kafir menyerang kita, wajib hukumnya kita
membalas, kalau jihad secara fisik. Untuk menguasai dunia, ya harus belajar. Kita kan sekarang
jangan perang fisik, tapi perang pikir, perang otaklah. Kalau memang cerdas kita bisa menguasai
dunia, kenapa orang Islam bisa, kenapa kita tidak (sekarang). Karena kita sudah meninggalkan
ajaran agama yang sebenarnya. Sementara orang dulu pandai matematika tapi pandai pula agama.
Jadi itu yang tidak kita miliki sekarang, orang Islam banyak yang pandai tapi dia tidak mengerti
tidak bisa mengaji, ini yang kurang.515
Penerapan Hukum Islam
Seperti yang telah disinggung di atas, guru-guru di Aceh menilai bahwa Indonesia adalah
negara sekuler, karena hukum yang diterapkan adalah hukum sekuler, bukan hukum Islam.
Namun demikian, pemerintah pusat telah memberikan status istimewa kepada Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam (NAD) untuk menerapkan syariah Islam pada tahun 2002. Sejak
saat itu, perlahan-lahan pemerintah daerah NAD mengeluarkan berbagai Qanun (Peraturan
Daerah NAD) untuk mengimplementasikan berbagai hukum Islam, seperti kewajiban berjilbab
bagi perempuan dan larangan berkhalwat. Untuk memastikan pelaksanaan qanun tersebut,
dibentuk polisi syariah yang disebut dengan Wilayah Hisbah, yang salah satu tugasnya adalah
mengontrol pelaksanaan hukum Islam.
Banyak kritik terhadap pelaksanaan syariah Islam di Aceh. Salah satunya adalah anggapan
bahwa sanksi bagi pelanggaran syariah Islam bersifat diskriminatif, dalam pengertian bahwa
sanksi itu hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah, dan tidak berlaku bagi masyarakat kelas
atas, seperti pejabat. Sebagai bagian dari masyarakat Aceh, apa pandangan guru-guru agama
terhadap penerapan syariah Islam di Aceh?
Hampir seluruh guru setuju dengan penerapan syariah Islam di Aceh. Mereka mengakui
bahwa penerapan hukum Islam di Aceh belum sempurna dan banyak kelemahan. Tapi paling
tidak, usaha ke arah itu sudah dilakukan. Dahliana menyatakan: “Setuju dengan peraturan-
peraturan syariah di Aceh. Minimal mereka (pemerintah daerah) sudah berbuatlah, kan tidak
mungkin juga seperti membalikkan telapak tangan. Pelan-pelan, karena kita sudah lama seperti
ini, sistem seperti ini.”15
Penerapan syariah Islam bagi Munawar adalah untuk membuktikan bahwa Islam adalah
rahmatan li al- ‘alamin, untuk semua umat manusia, dan bukan hanya untuk umat Islam. Ia
mengungkapkan:
Syariat Islam itu bagus dan harus kalau bisa dilaksanakan. Karena menguntungkan bukan hanya
orang Islam sendiri tapi juga untuk orang lain. Karena Islam itu Rahmatan lil Alamin. Bukan hanya
untuk orang Islam tapi juga untuk orang lain juga, bahkan untuk alam juga. Yang namanya rahmatan
lil alamin kan bukannya orang muslim kan, kafir juga kena.516
514 Wawancara dengan Dirham Qulyobi, Guru PAI SMPIT Al-Fityan, Aceh Besar, 24 Oktober 2016.
515 Wawancara dengan Dahliana, Guru PAI SMPN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
516 Wawancara dengan Munawar, Guru PAI SMAN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
170
Bahkan Munawar setuju dengan penerapan hudud (hukum pidana), seperti potong tangan,
dan rajam. Baginya, hukuman yang ditetapkan oleh Allah pasti baik dan ada hikmahnya.
Tentang potong tangan, ia mengungkapkan persetujuan dengan panjang lebar:
Setuju dengan hukum potong tangan. Karena gini, jangan dipahami Islam itu sempit. Seperti potong
tangan. Hukum Allah itu bukan untuk menyakiti tapi untuk mencegah. Secara teori mungkin kita
lihat kejam, tapi dalam pelaksanaannya itu gak kejam. Contoh, misalnya, hukum cambuk, hukum
cambuk gak seberapa sakit. Kalau dipenjara lebih sakit. Kalau dipenjara, siapa yang tanggung
nafkah keluarganya. Dihukum cambuk, sudah dicambuk, mereka masih bisa cari lagi nafkah untuk
keluarganya, cuma malu. Begitu malu mencegah, karena yang dicegah orang lain (untuk melakukan
hal yang sama). Tapi kalau penjara, dia sendiri yang rasakan. Maka hukum Islam itu bagus. Bukan
hanya untuk orang itu saja tapi keluarga imbasnya itu. Cambuk, itu tidak seberapa sakit tapi malunya
yang sakit. Sehingga orang lain begitu nonton takut. Tapi kalau sakit lebih sakit di penjara, siapa
yang beri nafkah keluarganya, berapa tahun, siapa yang beri nafkah istrinya. Tapi kalau cambuk
sudah bebas, besok bisa cari lagi nafkah untuk keluarga. Tapi malunya itu, karena itu dilakukan di
tempat umum tidak sembunyi-sembunyi, karena mencegah itu. Jadi orang lebih takut malu daripada
masuk penjara.16
Lebih jauh, Mulyadi Dahlan memberikan argumen bahwa pelaksanaan hudud diperlukan
untuk menekan angka kriminalitas. Ia menjelaskan sebagai berikut:
Kita ini menilai sesuatu dengan zhohirnya, saya pernah tinggal di Arab Saudi, dengan sistem yang
mereka terapkan, kami merasa nyaman. Di Mekah, Saya naik haji, saya ketemu orang Arab yang
menipu kita, yang marah-marah sama kita, yang melakukan juga kasus kriminalitas itu, tapi yang
saya pahami adalah persentase itu tidak setinggi di negara kita. Itu yang kita pahami yang pertama.
Jadi memang, apa yang telah mereka terapkan (hukum Islam), usaha mereka untuk menerapkan
nilai-nilai syariat itu, menekan angka kriminalitas itu. Ini yang sudah pasti, sehingga kami sangat
nyaman mungkin meninggalkan sepeda motor kami di luar, kami sangat nyaman.517
Pemimpin Non-Muslim
Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memberikan hak-hak asasi manusia kepada
setiap warga negara tanpa diskriminasi. Termasuk dalam hal ini adalah kesempatan untuk
menjadi pemimpin, baik tingkat lokal maupun nasional. Filosofi inilah yang melatarbelakangi
amandemen UUD 1945 terkait dengan persyaratan menjadi presiden. Jika sebelumnya,
disebutkan bahwa Presiden adalah orang Indonesia asli, maka sekarang kata-kata “asli”
dihilangkan arena kata itu dinilai diskriminatif.
Masalah kepemimpinan non-Muslim menjadi polemik nasional, terutama setelah gubernur
petahana, Basuki Tjahaja Purnama, mencalonkan kembali untuk periode kedua. Kasusnya
makin menarik perhatian nasional setelah munculnya kasus dugaan penistaan agama yang
dilakukannya. Sebagian besar tokoh Muslim menolak kepemimpinan non-Muslim di wilayah
mayoritas Muslim dengan dalil agama. Sementara sebagian lain tidak keberatan, asalkan sesuai
prosedur, memenuhi syarat dan bekerja dengan baik.
Meskipun tidak terkait dengan NAD secara khusus –karena sudah menerapkan syariah
Islam—guru-guru agama di Aceh Besar juga berbeda pendapat tentang kepemimpinan non-
Muslim: sebagian besar menolak, sementara sebagian kecil lainnya menerima. Yang menolak
menggunakan dalil agama baik dari al-Qur’an maupun hadis. Bagi mereka, pemimpin non-
Muslim pasti akan menghancurkan Islam. Munawar termasuk dalam kategori ini. Ia
mengungkapkan:
517 Wawancara dengan Mulyadi Dahlan, Guru Ushul Fikih MAS Insan Qur’ani, Aceh Besar, 22 Oktober 2016.
171
Kalau saya lebih setuju orang Muslim, karena di Indonesia ini mayoritas orang muslim. Dan harus
kita ketahui yang namanya orang non-Muslim itu pasti, mereka itu akan menghancurkan Islam,
walaupun mereka dengan dalih yang lain. Itu sudah pasti, karena itu al-Qur’an yang mengatakan
demikian.
Tentang kasus Jakarta, Munawar mengungkapkan: “Contoh, kasus Gubernur Jakarta, kalau
menurut saya memang harus Muslim karena Indonesia mayoritas Muslim. Cuman kita tidak
boleh langsung melawan dengan kekerasan, harus ada toleransinya dalam cara melawan.”518
Namun, sebagian yang menerima kepemimpinan non-Muslim beralasan pada kenyataan
masyarakat Indonesia yang tidak seluruhnya Muslim dan Islam bukan dasar negara Indonesia.
Devi Intan termasuk dalam kelompok ini. Ia menyatakan:
Kalau kita lihat sistem negara kita, tidak bisa dipatokkan dia harus Muslim. Kecuali kalau negara
kita menganut sistem Islam seutuhnya, memang tidak boleh bila sebuah negara itu dipimpin oleh
non- Muslim… kalau melihat sikon negara, siapa yang terbaik, gak apa-apa bukan muslim.519
Kepemimpinan perempuan
Bagi sebagian Muslim, kiprah perempuan di luar rumah masih menjadi persoalan. Bagi
mereka, tugas utama perempuan adalah mendidik anak di rumah dan mengabdi kepada suami.
Pendidikan anak merupakan pekerjaan yang berat dan itu tugas sang istri. Kalaupun diizinkan
oleh suami, maka karier yang paling pas untuk perempuan adalah di bidang pendidikan seperti
menjadi guru. Mereka menolak perempuan menjadi pemimpin, dengan alasan yang beragam:
sosial, psikologi dan agama. Secara psikologis, hati perempuan sangat lembut dan karenanya
susah untuk mengambil keputusan. Ditambah lagi dengan dalil agama, yang mengajarkan
bahwa “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”.
Tapi sebagian Muslim juga tidak keberatan dengan kepemimpinan perempuan. Banyak
perempuan yang dianggap mampu dan bahkan melebihi kemampuan laki-laki. Mereka
memahami ayat “kepemimpinan laki-laki atas perempuan” hanya di dalam keluarga. Mereka
juga merujuk kepada kepemimpinan ‘Aisyah dalam perang melawan Ali bin Abi Thalib.
Terkait dengan masalah kesetaraan jender dan kepemimpinan perempuan, guru-guru agama
di Aceh Besar tidak keberatan. Bagi mereka, perempuan boleh berkarier di luar rumah asal
diizinkan oleh suaminya. Perempuan juga boleh jadi pemimpin, termasuk presiden, walaupun
ada keterbatasan. Mereka selalu merujuk kepada sejarah Aceh, yakni Sultanah Safiyatuddin
yang pernah menjadi pemimpin Kesultanan Aceh. Pejuang-pejuang perempuan Aceh dalam
perang kemerdekaan, seperti Cut Meutia dan Cut Nyak Dien, juga selalu menjadi rujukan.
Tentang kesetaraan jender, seorang guru mengatakan:
Islam sebenarnya tidak mengenal gender. Islam sangat menghormati perempuan. Jadi punya hak
dan kewajiban masing-masing, hak suami apa hak istri apa, kewajiban anak apa. Suami yang baik
adalah suami yang menghormati istrinya, dan istri yang baik adalah yang mengabdi kepada
suaminya. Ketika hak dan kewajiban masing-masing dilaksanakan, di mana gender? Islam sudah
lama itu gender, sekarang saja digembar-gemborkan, seolah-olah gender itu tidak Islami, padahal
Islam sudah gender.520
518 Wawancara dengan Munawar, Guru PAI SMAN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
519 Wawancara dengan Devi Intan Purnama, Guru Fikih MTs Insan Qur’ani, Aceh Besar, 20 Oktober 2016.
520 Wawancara dengan Lenny Agustina, Guru PAI, SMAIT Al-Fityan, Aceh Besar, 20 Oktober 2016.
172
Dahliana lebih tegas menyatakan bahwa perempuan boleh berkarier di luar rumah. Ia
mengatakan: “Perempuan boleh berkarier di luar, selama ijin suaminya, karena juga membantu
suaminya, dan ijin suaminya.” Tetapi ia membatasi karier perempuan. Menurutnya, perempuan
boleh menjadi presiden tapi tidak boleh menjadi hakim karena perempuan memiliki sikap iba.
Ia menyatakan: “Tapi janganlah menjadi hakim. Karena perempuan kan punya rasa iba, ada
0rang yang mengemis sudah nangis-nangis yang harus kita putuskan hukum, kadang-kadang
kan itu sifat perempuan, cepat iba. Kalau yang lain sih (jabatan) selama izin suaminya.”521
Bukan hanya guru-guru perempuan yang membolehkan perempuan menjadi presiden, tetapi
juga guru laki-laki, seperti Munawar. Ia mengakui adanya keterbatasan perempuan, seperti
yang ia ungkapkan di bawah ini:
Kalau menjadi pemimpin itu boleh-boleh saja, tapi yang namanya perempuan itu kan terbatas.
Dalam agama Islam itu, akan mengurangi dalam keluarga. Pasti akan mengurangi hak-hak dalam
keluarga itu. Cuma dalam Islam, yang jelas tidak boleh jadi pemimpin dalam salat ya perempuan
(jika ada makmum laki-laki). Tapi harus kita akui dalam perempuan pasti ada keterbatasan,
dibandingkan dengan orang laki-laki. Tapi gender boleh-boleh saja.522
Dirham Qulyobi lebih tegas lagi menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi presiden. Ia
menyatakan: “Setuju dengan persamaan gender, perempuan dan laki-laki mempunyai
kesempatan yang sama dalam bekerja. Perempuan boleh berkarier di luar. Jabatan apa aja bisa.
Jadi presiden secara ini tidak masalah (perempuan), asal Muslim.”523
Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut.
Pertama, meskipun guru-guru agama di Aceh Besar tidak mempunyai cukup pengalaman
berinteraksi langsung dengan non-Muslim, tapi pandangan-pandangan mereka cukup toleran
terhadap non-Muslim. Mereka menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural
dari sisi etnis, bahasa, budaya dan bahkan agama. Kedua, guru-guru agama mempunyai
pandangan Islamisme yang cukup kuat. Hal ini terlihat dalam pandangan sikap mereka dalam
beberapa hal, terutama tentang NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945, penerapan hukum
Islam, dan kepemimpinan non-Muslim. Mereka menilai bahwa NKRI adalah negara sekuler.
Meskipun demikian, mereka tidak mempunyai aspirasi untuk menggantikan NKRI dengan
negara Islam. Yang mereka inginkan hanya penerapan syariah Islam yang lebih menyeluruh
dan tegas, seperti potong tangan. Mereka juga menolak kepemimpinan nasional dipegang oleh
non-Muslim. Bagi mereka, presiden harus Muslim. Ketiga, pandangan guru-guru agama
tentang demokrasi, jihad dan kepemimpinan perempuan cukup terbuka. Mereka menilai
demokrasi sesuai dengan Islam dan karenanya mereka tidak menyinggung masalah khilafah.
Mereka juga memahami jihad dalam pengertian yang lebih luas, bukan semata-mata berperang
di jalan Allah. Mereka menolak jihad dengan kekerasan seperti teror bom dan ISIS. Mereka
juga menerima ide tentang kesetaraan jender, termasuk perempuan menjadi pemimpin.
521 Wawancara dengan Dahliana, Guru PAI SMPN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
522 Wawancara dengan Munawar, Guru PAI SMAN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
523 Wawancara dengan Dirham Qulyobi, Guru PAI SMPIT Al-Fityan, Aceh Besar, 24 Oktober 2016.
173
Bacaan Lanjut
Buku, Jurnal, dan Dokumen
Aceh in Figures, 2015.
Burhanudin, Jajat. Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia.
Jakarta: MizaN, 2012.
Ibrahim, Muhsinah. “Dayah, Mesjid, dan Meunasah sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah
di Aceh.” Jurnal Al-Bayan, Vol. 21, No. 30 (2014).
Kabupaten Aceh Besar in Figures, 2015.
Marzuki. “Kerukunan dan Kebebasan Beragama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.”
Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol. IX, No. 36 (2010).
Wawancara
Dahliana, Guru PAI SMPN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
Devi Intan Purnama, Guru Fikih MTs Insan Qur’ani, Aceh Besar, 20 Oktober 2016.
Dirham Qulyobi, Guru PAI SMPIT Al-Fityan, Aceh Besar, 24 Oktober 2016.
Lenny Agustina, Guru PAI, SMAIT Al-Fityan, Aceh Besar, 20 Oktober 2016.
Mulyadi Dahlan, Guru Ushul Fikih MAS Insan Qur’ani, Aceh Besar, 22 Oktober 2016.
Munawar, Guru PAI SMAN Darul Imarah, Aceh Besar, 17 Oktober 2016.
Situs Internet
http://www.riaupos.co/75546-berita-salat-jumat-perdana-ramadan-di-baiturrahman-sempat-
ribut.html#ixzz4TMc6SI7H
174
Syariatisasi Pendidikan:
Pandangan Keagamaan Guru PAI di Kabupaten Pidie
• Abdallah
Pendahuluan
Di tengah pemerintah—dalam hal ini Kementerian Agama RI, serta sebagian masyarakat
sipil, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah secara gencar menyebarkan Islam
damai dan rahmatan lil `alamin. Namun, pada awal 2015, dunia pendidikan di Indonesia
merasa masygul dengan adanya infiltrasi paham radikal yang terdapat dalam materi ajar di
sekolah. Media massa nasional mengabarkan hal tersebut secara masif. Pasalnya, di Jombang,
Jawa Timur, Lembar Kerja Siswa (LKS) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)
di SMA XI telah ditemukan materi yang berisi seruan untuk membunuh kelompok yang
dianggap musyrik.524 Tak lama kemudian disusul dengan adanya peristiwa yang cukup
mengagetkan pula. Yakni, ajaran radikalisme juga ditemukan dalam buku ajar Taman Kanak-
kanak (TK).525
Kurikulum dan buku ajar merupakan aspek penting dalam pendidikan. Buku ajar adalah
arena pergumulan perebutan pengaruh pelbagai kelompok, tak terkecuali kelompok-kelompok
Muslim. Semua kelompok saling berebut pengaruh untuk berupaya memengaruhi orientasi
pendidikan dengan ideologi mereka masing-masing. Perebutan pengaruh tersebut kerap
memicu ketegangan di antara satu kelompok dengan kelompok lain dan rentan terjadi konflik.
Dalam konteks Indonesia yang secara kodrati multikultur, kurikulum pendidikan nasional
mestinya dirumuskan dengan melibatkan semua kelompok dan disusun secara inklusif,
deliberatif dan dialogis.
Riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta terkait paham eksklusif
dalam pendidikan Islam mengonfirmasi, bahwa buku ajar sekolah—Taman Kanak-kanak
(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas
(SMA)—mengandung ajaran intoleransi dan kurang mengedepankan aspek dialog. Artinya,
materi keagamaan hanya menyodorkan satu pandangan keagamaan tertentu dan kerap
mengabaikan pandangan keagamaan yang lain. Berkenaan dengan tema ushuliyah (teologis),
misalnya, penjelasan tentang siapa itu kafir, musyrik dan munafik masih dijelaskan dalam
konteks masa Nabi Muhammad hidup yang acap kali bersifat politis yang mesti dibunuh dan
diperangi. Sedangkan tema yang bersifat furu’iyah (berkaitan dengan praktik agama), seperti
524 Lihat: https://www.liputan6.com/news/read/2194240/buku-pelajaran-agama-berpaham-radikal-di-
jombang-ditarik, diakses pada 20 Oktober 2016.
525 Ajaran radikalisme ditemukan di buku ajar yang berjudul, “Anak Islam Suka Membaca”. Jilid 1,2,3,4 dan
5, penerbit Pusaka Amanah. Sebagian kata-kata yang mengandung radikal tersebut adalah “bantai kyai”, “bom”
dan “sahid di medan jihad”. Lihat selengkapnya: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160120201156-20-
105683/buku-tk-berisi-ajaran-radikal-bukan-produk-pemerintah, diakses pada 20 Oktober 2016.
175
bacaan salat, jumlah rakaat salat tarawih dan bacaan kunut, masih mengedepankan pandangan
tertentu.526
Kedua pandangan tersebut baik ushuliyah maupun furu’iyah sangat penting untuk dilihat
karena sebagai landasan untuk bersikap toleran terhadap intra umat beragama dan antar umat
beragama. Studi-studi terdahulu menemukan bahwa eksklusivisme meningkat di lembaga
pendidikan karena disebabkan beberapa hal: terdapat paham intoleransi dalam kurikulum, guru
yang cenderung eksklusif dan masuknya gerakan Islamis di sekolah.
Aspek penting lainnya dalam pendidikan selain buku ajar adalah guru. Guru agama
merupakan elan vital dalam kemajuan pendidikan yang berkarakter. Guru agama dan peserta
didik merupakan hubungan sebab-akibat: Pandangan guru agama yang inklusif menjadi sebab
adanya pemahaman peserta didik menjadi terbuka dan humanis. Relasi tersebut merupakan
misi luhur pendidikan agama—seperti yang dibayangkan Soekarno—bahwa bertuhan secara
kebudayaan dengan tiada egoisme agama, terciptanya sikap saling menghargai satu sama lain
dan berkeadaban.
Tulisan ini menggambarkan pandangan keagamaan guru-guru Pendidikan Agama Islam
(PAI) di Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)527 atas persoalan keagamaan
dan kebijakan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan. Persoalan yang didalami berkisar
pada isu toleransi intra dan antar umat beragama, Islamisme dan pendalaman atas kebijakan
yang bernuansa keagamaan di sekolah.
Untuk menggali persoalan keagamaan tersebut, penulis wawancarai guru PAI di sekolah
umum (SMP dan SMA), baik negeri maupun swasta, dan guru fikih di madrasah (MTs dan
MA), baik negeri maupun swasta. Selain itu, penulis juga mewawancarai pejabat di
Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan yang terkait dengan pendidikan agama di sekolah.
Wawancara dengan pejabat ini guna mendalami kebijakan-kebijakan yang bernuansa agama
yang diterapkan di sekolah. Sebagai gambaran umum, guru yang diwawancarai sebagian besar
adalah lulusan pesantren.
Potret Sosio-Politik, Demografis dan Keagamaan
Dalam konteks studi ini, kiranya penting melihat tiga aspek potret kehidupan masyarakat
Aceh, khususnya Pidie. Pertama, secara geografis, Pidie adalah salah satu kabupaten di
provinsi Aceh. Pidie dikelilingi oleh tiga kabupaten: Kabupaten Aceh Jaya dari arah selatan,
kabupaten Aceh Besar berada di arah Barat, dari arah Timur berdampingan dengan kabupaten
Pidie Jaya dan Selat Malaka dari arah utara. Pidie merupakan daerah yang padat. Jumlah
penduduk diperkirakan mencapai 443.718 jiwa dengan jumlah KK 117.592. laju pertumbuhan
penduduk Pidie mencapai 143 jiwa/km2 sedangkan laju pertumbuhan mencapai 2.29 %. Pidie
memiliki 23 kecamatan, 94 pemukiman dan 730 gampong dengan iklim tropis, curah hujan
cukup tinggi diperkirakan mencapai 1.482 mm per tahun dengan suhu rata-rata 240 – 320 C.528
526 Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Paham Eksklusif dalam
Pendidikan Islam,” (Laporan Penelitian, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016).
527 Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)
UIN Jakarta pada 1-2 Oktober 2016 di Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
528 Lihat: www.id.m.wikipedia.org. Diakses pada 25 Oktober 2016.
176
Kedua, aspek sosio-politik. Sejarah Aceh tidak terlepas dari kasus pemberontakan Darul
Islam pada tahun 1950-an. Pada masa Orde Baru lahir gerakan separatis Gerakan Aceh
Merdeka (GAM). GAM menorehkan sejarah kekerasan panjang bagi Aceh. Kekerasan tersebut
menjadi titik balik masyarakat Aceh dalam memaknai agama (Islam). Yakni, bahwa Islam
harus diadopsi menjadi hukum formal. Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk Dinas
Syariah dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di bawah payung syariat Islam.
Pembentukan dua badan tersebut dalam upaya melindungi masyarakat Aceh dari praktik Islam
yang dianggap “menyimpang”. 529
Titik sejarah yang paling penting adalah setelah tumbangnya otoritarianisme Orde Baru dan
pasca tsunami, di Aceh ada upaya-upaya pemberlakuan syariat Islam. Strategi yang paling
memungkinkan adalah dengan melalui formalisasi peraturan daerah dengan cara melakukan
Islamisasi produk hukum pada level daerah.530 Di Aceh, sejumlah peraturan perundang-
undangan yang berorientasi kepada syariat Islam, diantaranya: UU No. 44 tahun 1999 tentang
penyelenggaraan keistimewaan Aceh; UU no. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus NAD;
Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah dan syiar
Islam; Qanun No. 12 tahun 2003 tentang khamar; Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir
(judi); Qanun No. 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat; UU No. 11 tahun 2006 tentang
pemerintahan Aceh dan Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. 531 Hal ini dikonfirmasi
oleh salah satu informan:
Implementasi dari syariat Islam di Aceh, khususnya Pidie, adalah terbentuknya beberapa institusi
yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain. Dalam wilayah ulama atau Majelis Ulama Indonesia
(MUI), Aceh memiliki kekhususan dengan mendirikan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Di
ranah budaya, Aceh mendirikan institusi Majelis Adat Aceh (MAA). Tugas MAA adalah mengelola
kebudayaan yang merupakan khas di Aceh, Pidie pada khususnya, seperti menjaga kearifan lokal
Aceh. Pada ranah pendidikan, kekhasan Aceh adalah Majelis Pendidikan Daerah (MPD), nama lain
dari Dewan Pendidikan. Tugas MPD adalah mengontrol jalannya pendidikan. Lembaga ini didirikan
pada tahun 2014 dan bersifat independen. MPD tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Aceh.
Lebih jauh, MPD melihat persoalan di masyarakat kemudian dilaporkan kepada Bupati dan
dimusyawarahkan bersama Dinas Pendidikan dan muaranya dibuat kebijakan.532
Ketiga, aspek keagamaan. Masyarakat Pidie adalah masyarakat yang religius. Religiuitas
masyarakat dapat diukur dengan praktik-praktik keagamaan yang dilakukan sekaligus dihayati
dengan penuh kesadaran oleh setiap individu (Mangunwijaya, 1982). Masyarakat Kabupaten
Pidie mayoritas Muslim.533 Kehidupan keagamaan masyarakat Pidie cenderung homogen.
Artinya, paham keagamaan yang menyangkut teologis secara seragam mereka meyakini paham
Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Bukan hanya NU dan Muhammadiyah yang nyaris tidak ada di
529 Lihat Jajat Burhanuddin, “History, Authority and Power: A Case of Religious Violence in Aceh,” Journal
of Indonesian Islam, vol. 08, no. 01 (June 2014).
530 Khamami Zada, “Perda Syari’at: Proyek Syari’atisasi Islam yang Sedang Berlangsung,” Tashwirul Afkar,
Edisi 20 (2006).
531 Lihat Jum Anggriani, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme
Pengawasannya,” Jurnal Hukum, No. 3, (2011).
532 Wawancara dengan Bukhori Thohir, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD), 4 Oktober 2016.
533 Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah pendidikan agama baik formal maupun non-formal: MIN mencapai
53 unit, MIS terdapat 8 unit, MTsN berjumlah 13 unit, MAN berjumlah 8 unit, MAS terdapat 5 unit, jumlah dayah
atau pesantren mencapai 242 unit, balai dayah berjumlah 85 unit, balai pengajian terdapat 379 dan majlis ta’lim.
Lihat selengkapnya: www.id.m.wikipedia.org.
177
Pidie, ormas Islam lainnya seperti Mathla’ul Anwar, Al-Washliyah, Persis dan Nahdlatul
Wathan tidak ada.534
Homogenitas keagamaan tersebut dikonfirmasi dengan adanya pengukuhan paham Ahl al-
Sunnah wa al-Jama’ah dan penerapan mazhab Syafi’i sebagai paham mayoritas masyarakat
Muslim di Pidie. Deklarasi ini dihadiri ratusan masyarakat, tokoh masyarakat, pejabat daerah
dan LSM-LSM yang ada di Pidie.535Tujuan deklarasi ini adalah mengukuhkan paham Ahl al-
Sunnah wa al-Jama’ah dan penerapan mazhab Syafi’i untuk persatuan masyarakat sekaligus
untuk menepis paham-paham yang masuk ke Pidie terutama ajaran Wahhabi yang mengajarkan
kekerasan.
Namun demikian, di tengah homogenitas dan keagamaan yang kuat tersebut, Kabupaten
Pidie merupakan daerah yang termasuk dalam kategori intoleran dan diskriminatif. Yakni,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie telah membentuk tim penanggulangan keamanan aliran
kemasyarakatan (Pakem)dari berbagai unsur guna mengatasi masuknya aliran sesat serta
pendangkalan akidah umat.536
Regulasi Pendidikan Agama: Syariatisasi Pendidikan
Kehidupan agama di Pidie, umumnya Aceh, telah diatur dengan adanya Qanun. Qanun
merupakan pengejawantahan dari syariat Islam di Aceh. Undang-undang Qanun meliputi
aturan cambuk, rajam, dan semacamnya yang pada tujuannya adalah sebagai ketertiban
(order). Regulasi ini semakin menguatkan adanya religious skill dan religious obligation,
yakni aturan-aturan yang berisi muatan keagamaan seperti membayar zakat, membaca al-
Qur’an dan kewajiban sekolah agama. Praktik-praktik keagamaan tersebut dirumuskan dalam
sebuah konsensus dan diejawantahkan dalam ruang publik.537 Pelaksanaan Qanun ini
tampaknya dijalankan dengan penuh kesadaran. Dalam pendidikan agama, pemerintah Pidie,
dalam hal ini bupati, memberikan perhatian kepada pendidikan agama di Pidie dengan
mengeluarkan dua Peraturan Bupati (Perbup):
Satu Hari Satu Ayat (One Day One Ayat)
Regulasi One Day One Ayat merupakan Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2016 Nomor 61
tentang gerakan membaca dan menghafal al-Qur’an satu hari satu ayat bagi peserta didik
jenjang pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Pidie.538 Sebagai tindak lanjutnya, bupati
mengeluarkan keputusan untuk membentuk tim pelaksana. Aturan ini tertera dalam SK Bupati
Nomor 420/407/KEP.12/2016 tentang pembentukan tim pelaksana gerakan membaca dan
menghafal al-Qur’an satu hari satu ayat bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan
menengah di kabupaten Pidie. Tim ini berjumlah 27 orang yang terdiri dari pemerintah
534 Wawancara dengan Miswar Saputra, Guru PAI SMPN 2 Sigli, 3 Oktober 2016.
535 Lihat Portalsatu.com, Deklarasi Aswaja Mazhab Syafi’I di Pidie, Ini Kata Waled Nu. 3 Oktober 2016.
536 Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia, The Wahid Institute, 2015.
537 Bush melihat lebih jauh bahwa regulasi religious obligation merupakan regulasi yang besentuhan dengan
syari’at Islam. Lihat: Robin Bush, “Regional Sharia Regulations in Indonesia:
Anomaly or Symptom?” dalam
Greg Fealy dan Sally White, ed., Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia (Singapura: ISAS,
2008).
538 Lihat Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pidie Nomor 61 tahun 2016.
178
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Home
Explore
Potret Guru Agama Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan (Didin Syafruddin, Dadi Darmadi, Saiful Umam etc.) (z-lib.org)
View in Fullscreen
Potret Guru Agama Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan (Didin Syafruddin, Dadi Darmadi, Saiful Umam etc.) (z-lib.org)
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search