Modul UAS Lembaga Keuangan Syariah

f) Hiwalah
Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan

syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai
agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan
utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan
penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang
memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan
bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan
kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk
mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.
g) Ijarah

Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa
cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan
penyewaan kotak simpanan atau SDB (safe deposit box). Bank mendapat imbalan
sewa atas jasa tersebut.
h) Al-Wadiah

Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro,
juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian).
Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

51

DAFTAR PUSTAKA BAB 4
Achmad, Andi. 2021. “Yuk Mari Kenali Jenis-Jenis Produk Perbankan”,

https://universalbpr.co.id/blog/produk-perbankan/, diakses pada 06 Oktober 2022.
“Konsep Operasional Perbankan Syariah’, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-

syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx, diakses pada 06 Oktober 2022.
Ginting, Ramlan dkk. 2012. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia; Liabilitas dan Modal.

Jakarta: Indonesia Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES).

52

BAB 5 – BANK SENTRAL

PEMBAHASAN

1.1 Sejarah Berdirinya Bank Sentral

a. Pengertian Bank Sentral

Bank sentral sendiri yang secara umum yang memiliki pengertian sebuah instansi
yang memiliki banyak tanggung jawab atas kebijakan moneter sebuah wilayah negara.
Bank sentral mempunyai sebuah peran untuk menjaga stabilitas harga maupun nilai
mata uang yang telah berlaku pada negara tersebut, yang banyak dikenal dengan istilah
inflasi. Bank sentral wajib menjaga agar tingkat inflasi terkendali serta selalu dalam
nilai serendah mungkin maupun pada posisi optimal untuk perekonomian, dengan
bentuk mengontrol keseimbangan pada jumlah barang serta uang. Apabila dalam
jumlah uang yang telah beredar terlalu banyak, bank sentral juga telah berhak
menggunakan sebuah otoritas yang dimilikinya.

Di Indonesia sendiri, fungsi dari sebuah bank sentral oleh Bank Indonesia. Bank
Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang independen, bebas dari urusan
Pemerintah maupun pihak lain, kecuali pada hal-hal yang secara tegas serta diatur pada
undang-undang. Fungsi bank sentral di Indonesia ini dilaksanakan oleh Bank
Indonesia. Peran serta tugas Bank Indonesia yang sebagai bank sentral sudah
mengalami merupakan evolusi yang cukup panjang dari yang berawal sebagai bank
sirkulasi, kemudian pernah menjadi sebuah agen dalam pembangunan dari pemerintah,
dan terakhir pada tahun 1999 telah menjadi sebuah lembaga yang independen dengan
tujuan tunggal yaitu untuk mencapai kestabilan nilai Rupiah.

b. Sejarah Bank Sentral

Bukan hal yang mengejutkan jika selama proses perjalanan bank sentral di Indonesia
mengalami perubahan. Menurut informasi yang ada, tercatat dalam sejarah bahwa
sudah ada tiga bank yang pernah menjabat menjadi bank sentral di negara Indonesia.
Ketiga bank tersebut adalah De Javasche Bank, Bank Nasional Indonesia atau yang
disingkat dengan BNI, dan yang terakhir adalah Bank Indonesia atau BI sampai saat
ini. Ketiga bank tersebut tentunya memiliki peran dan kegunaannya masing-masing,
terutama peranan dalam menjaga dan mengontrol tingkat keseimbangan dari mata
uang negara dari zaman penjajahan hingga zaman modern saat ini.

53

1) Bank Sentral Pertama di Indonesia: De Javasche Bank

De Javasche Bank menjadi bank sentral pertama yang ada di Indonesia. De
Javasche Bank didirikan pada sekitar tahun 1929, dimana saat itu adalah masa
penjajahan negara Indonesia oleh pasukan pemerintahan dari Hindia Belanda pada
masa pemerintahan Raja Willem 1. De Javasche Bank sendiri berlokasi di Jakarta,
setelahnya De Javasche Bank melakukan sebuah pengembangan dan membangun
beberapa cabang bank di beberapa wilayah, seperti di wilayah Semarang,
Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga ke luar negeri New York.

Fungsi atau peranan utama dari De Javasche Bank adalah memaksimalkan
pencetakan dan pendistribusian dari uang kertas ke daerah yang menjadi daerah
jajahan Hindia Belanda. Seluruh mata uang tersebut disebarkan dan Belanda
berhasil melakukan tujuan mengapa mereka menjajah, yakni tujuan gulden
Belanda. Pada saat itu, De Javasche Bank didirikan dengan bantuan dari PT atau
badan hukum, yang pada masa itu disebut dengan Naamloze Vennootschap. Badan
hukum tersebut memiliki peran yang sangat penting perihal menjaga kestabilitasan
dari mata uang yang beredar pada saat itu, terutama untuk menjaga kestabilan
ketika terjadi transaksi perdagangan internasional.

2) Bank Sentral Penerbit Oeang Republik Indonesia (ORI): BNI 46

Anggapan mayoritas orang yang ada di Indonesia yang menganggap bahwa
Bank Indonesia adalah bank sentral pertama yang dimiliki oleh negara Indonesia
setelah negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, adalah anggapan dan
pemikiran yang salah besar. Kenyataannya Bank Indonesia sendiri didirikan pada
tahun 1953.

Sebaliknya, kenyataan menyatakan bahwa bank yang berdiri pada masa awal
kemerdekaan negara Indonesia adalah Bank Nasional Indonesia 46 atau yang biasa
disebut dengan BNI 46. Saat itu, Bank Nasional Indonesia 46 lah yang mengemban
tugas untuk menjaga keseimbangan mata uang pada masa awal kemerdekaan
Indonesia diproklamasikan.

3) Dipilihnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Tepat pada bulan Desember di tahun 1951, pemerintah negara Indonesia
memutuskan untuk merubah De Javasche Bank menjadi bank nasional dan
diresmikan oleh negara dengan ditandai adanya UU yang mengatur tentang
penasionalan De Javasche Bank. UU yang mengatur mengenai hal tersebut adalah
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 yang brisi mengenai penasionalan De
Javasche Bank NV. Tak hanya itu saja, sekitar awal dari bulan Juli pada tahun
1953, negara Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah bank yang
dinamakan Bank Indonesia dan menetapkan bank baru tersebut menjadi bank
sentral untuk negara Indonesia.

54

Setelah penetapan Bank Indonesia menjadi bank sentral, Bank Indonesia
memiliki tugas-tugas dan fungsi yang serupa dengan De Javasche Bank. Dimana
Bank Indonesia memiliki peran yang penting sebagai salah satu lembaga
perbankan yang memiliki tugas mengatur keseimbangan sektor moneter serta
mengontrol dan melancarkan sistem transaksi yang diterapkan oleh negara
Indonesia.

Sedekahnya seiring waktu berjalan, tugas dari Bank Indonesia mulai mengalami
pengurangan sekitar tahun 1968. Pengurangan tugas tersebut ditandai dengan
dikeluarkannya undang-undang yang membahas mengenai Bank sentral pada tahun
1968. UU tersebut berisi mengenai peran Bank Indonesia yang tidak menjalankan
fungsinya sebagai bank komersial, namun Bank Indonesia dialihtugaskan menjadi
agen yang mengontrol upaya pembangunan dalam memajukan negara dan
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat negara Indonesia.

Pengalihan tugas tersebut tidak berlangsung lama, Bank Indonesia dikembalikan
tugasnya tepat pada tahun 1999. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya UU yang
mengatur hal tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dengan
dikeluarkannya peraturan undang-undang tersebut, maka secara otomatis
mengembalikan semua peranan, tugas, serta fungsi yang dimiliki oleh Bank
Indonesia. Seiring berjalannya waktu, peran Bank Indonesia menjadi bertambah,
terutama fungsi untuk mengupayakan dalam memperkuat dan memperkokoh
sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya
sebuah amandemen UU sebelumnya pada tahun 2004.

1.2 Tujuan dan Tugas Bank Sentral

a. Tugas Bank Sentral
Bank Indonesia sendiri mempunyai tugas serta tanggung jawabnya sendiri yang

harus dijalankan dengan baik, menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter,
menjaga kelancaran sebuah sistem pembayaran, dan menjaga tingkat kestabilan
sistem keuangan di Indonesia. Berdasarkan pengertian dari bank sentral itu ,
dibawah ini merupakan penjelasan lengkap tugas dari bank sentral:

• Menetapkan serta Melaksanakan Kebijakan Moneter
Ditetapkannya kewajiban moneter harus dijalankan, untuk menjaga peredaran

jumlah mata uang yang ada pada masyarakat, maka seluruh harga produk barang
serta jasa dapat dijaga serta dikendalikan. Dalam Kebijakan moneter tersebut perlu
dijalankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. sehingga, pihak BI
harus bekerjasama dengan pihak pemerintah yang mana seluruh kebijakan yang
telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan fiskal serta beberapa
kebijakan ekonomi lainnya.

55

• Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Makna dari sebuah sistem pembayaran ini merupakan sebuah sistem

pembayaran tunai serta non tunai. Bank Indonesia memiliki peran penuh saat
mengeluarkan aturan, standar, kesepakatan serta tata cara untuk digunakan dalam
mengatur peredaran uang.
• Mengatur dan Mengawasi Perbankan

BI perlu melakukan pengawasan makroprudensial yang berguna untuk menjaga
kestabilan sebuah sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan
makroprudensial ini adalah sebuah kebijakan yang telah disusun untuk bisa
memberikan batasan dengan risiko serta biaya krisis yang sistemik, supaya tetap
dapat menjaga keseimbangan sebuah sistem keuangan di Indonesia.
• Mencetak Uang dan Menjamin agar Uang Cukup Tersedia

Mata uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan oleh bank sentral.
Pemerintah memberi kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang agar
kegiatan ekonomi berjalan lancar. Bank sentral dapat menentukan besarnya jumlah
uang yang harus disediakan pada waktu tertentu dan pertambahan jumlah uang
agar kegiatan ekonomi berjalan lancar.
• Mengawasi Kegiatan Perdagangan Luar Negeri

Mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing merupakan salah satu
usaha untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Maka dari itu, perlu keseimbangan
antara ekspor dengan aliran masuknya modal dan impor dengan aliran keluarnya
modal. Misalnya, bank sentral akan menaikkan tingkat bunga karena muncul
tekanan yang akan menurunkan nilai kurs mata uang asing. Dengan tingkat bunga
yang tinggi, menyimpan uang di bank menjadi lebih menguntungkan. Hal ini
berarti mencegah aliran modal ke luar dan akan menarik aliran modal masuk. Oleh
sebab itu, diperlukan bank sentral sebagai pengawas.
• Bank Sentral sebagai Bank Umum

Bank sentral disebut juga "bank bagi bank" (banker's bank) atau "sumber
pinjaman terakhir" (lender of last resort). Artinya, bank sentral merupakan bank
bagi bank-bank lainnya dan menjadi sumber terakhir pinjaman jika bank umum
tidak dapat memperoleh pinjaman dari sumber lainnya. Bank sentral disebut
sebagai bank bagi bank-bank lainnya karena jasa yang diberikan kepada bank
umum sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Selain itu, bank
umum dapat meminjam uang dari bank sentral jika bank umum tersebut
mengalami kekurangan cadangan dana.

b. Tujuan Bank Sentral

Dalam Pasal 7 UU tersebut, tujuan didirikannya Bank Indonesia untuk mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank
Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten,
transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang
perekonomian.

56

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan
tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai
rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang
dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua
tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus
dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian,
tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan
mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang
merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar
tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif
dan efisien

1) Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah
2) Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
3) Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Stabilitas Sistem

Keuangan.

1.3 Tujuan dan Tugas Dewan Gubernur

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.

Gubernur Bank Indonesia memiliki tugas melakukan kerja sama dengan internasional
guna kepentingan perekonomian nasional. Gubernur Bank Indonesia merupakan sosok
utama dibalik produk-produk kebijakan yang dikeluarkan bank sentral.

Dalam prosesnya, dijelaskan bahwa Gubernur Bank Indonesia bersama Anggota Dewan
Gubernur lainnya merumuskan kebijakan dengan melalui prosedur dan mekanisme yang
terstruktur dan sistematis. Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia menjelaskan bahwa Gubernur Bank Indonesia wajib menyelenggarakan
Rapat Dewan Gubernur (RDG) sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk
menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, atau sekurang-kurangnya sekali dalam
seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan.

Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).

Gubernur Bank Indonesia juga memiliki tugas untuk bersinergi dengan pemerintah yang
di antaranya mengenai kas pemerintah, pinjaman luar negeri, Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), serta lainnya.

57

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur. Tugas utamanya yaitu:

1) Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2) Menjaga inflasi tetap rendah dengan berbagai bauran kebijakan dan koordinasi lintas

stakeholder.
3) Mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dengan mengutak-atik instrumen, tapi

juga pro-growth policy.
4) Mempermudah izin pembayaran online financial technology (fintech epayment).
5) Membangun sistem pembayaran yang aman dan efisien.

1.4 Perkembangan Bank sentral Islam

a. Sejarah Bank Syariah

Awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan
dan Malaysia pada sekitar tahun 1940an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri
Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir
dan masih berskala kecil.

Karena adanya pergolakan politik di mesir, pada tahun 1967 dimasa Presiden Gamal
Abdul Naser, maka Mit Ghamr diambil alih oleh negara dan menjalankan operasional
usahanya secara konvensional. Baru kemudian pada tahun 1971 dimasa Presiden
Anwar Sadat, ia kembali menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan diubah
namanya menjadi Nasser Social Bank dan tujuan lebih bersifatsosial dan komersil.
Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep
yang telah dipraktikan oleh Mit Ghamr. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan
berdiri Dubai Islamic Bank, Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait
Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun
1978 berdiri Bank syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini
kemudian diikuti Oleh Islamic International for Invesment and Development Bank.

Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. kemudian di Malaysia
Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad
(BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran Sistem
perbankan Syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak
dikeluarkannya Undang-undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang
berediologi sekuler Bank syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar alMaal
al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi tahun 1985.

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah
secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem
perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah.
Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah
menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan
mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.

58

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru
pada awal tahun 1990an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat
muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia
dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990.
Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi islam sudah mulai
dilakukan pada awal tahun 1980. Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil
kerja tim perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesa
(BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991.

Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki
puluhan cabang yang tersebar dibeberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya,
Bandung, Makasar dan kota lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran
bank syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan. Disamping BMI, saat
ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri
(BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank
konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, bank BRI Bank IFI dan BPD Jabar
dan bank-bank syariah lainnya.

b. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inisiatif pendirian bank Islam
Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam
sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan
dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman
ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk
mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI
menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa
Barat.

Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah
Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi
pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja
dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan
pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Bank Muamalat, Bank Syariah Pertama di RI

Dari hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut, berdirilah bank syariah pertama di
Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya,
berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat
resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000.

59

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian
optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang
menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang
"bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992. Sayangnya tanpa rincian
landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992
tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Di mana secara tegas menjelaskan bahwa
ada dua sistem dalam perbankan di Tanah Air (dual banking system), yaitu sistem
perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Selain itu, juga ada pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan
kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti:

• UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
• UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk).
• UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang

PPN Barang dan Jasa.

Dengan telah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
pada 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin
memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya
secara lebih cepat lagi.

Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata
pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka
diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian
nasional akan semakin signifikan.

Bank Syariah Kian Menjamur

Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari
sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-
2010). Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia,
semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam dua dekade. Baik dari aspek
lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan,
kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang
diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12
Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum
Konvensional dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai Rp273,49 triliun dengan pangsa
pasar 4,61%.

60

Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana
Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp201,39 triliun, Rp85,41
triliun, dan Rp110,50 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan
pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke OJK. Maka
pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK.

Perbankan Syariah Kini

OJK selaku Otoritas Jasa Keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi
kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan perbankan syariah.
Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap
Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah sampai pada masa akhirnya.

Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan
mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang, maupun tantangan yang dihadapi,
Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020-2025 disusun
dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing
tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan
pembangunan sosial.

Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa
arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Masterplan
Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, maupun kebijakan internal
OJK, yaitu Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan
Perbankan Indonesia (RP2I).

Sebagai bagian dari RP2I, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam
menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada
sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Roadmap
Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi
proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa tiga arah
pengembangan. Terdiri dari, penguatan identitas perbankan syariah; sinergi ekosistem
ekonomi syariah; serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan.

Sebagai bagian dari Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, roadmap ini
merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi
syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang
perbankan syariah.

61

2021, Lahirnya Bank Terbesar di RI

Indonesia kini punya bank syariah terbesar. Namanya Bank Syariah Indonesia
atau BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI adalah hasil merger atau
penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT
Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah
Mandiri (BSM).

Dihitung-hitung, Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar Rp245,7 triliun.
Sedangkan modal intinya Rp20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini
akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di
urutan ke-7.

Selanjutnya di tahun 2025, targetnya menjadi pemain global. Target tembus 10
besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Selain itu, Bank Syariah
Indonesia memiliki sekitar 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM. Saat
ini, BSI berada di kategori bank BUKU III. Ambisinya masuk dalam daftar bank
BUKU IV pada tahun 2022.

1.5 Hubungan Uang Virtual dengan Bank Sentral

a. Mata Uang Digital

Perkembangan teknologi informasi mencetuskan pemikiran untuk menciptakan uang
secara virtual yang pada akhirnya akan menghilangkan uang secara fisik. Mata uang
virtual (digital) yang saat ini lazim disebut cryptocurrency merupakan aset yang memiliki
kode kriptografik sehingga sangat sulit untuk dibajak (counterfeit) atau digandakan.
Cryptocurrency dikembangkan dalam sistem yang terdesentralisasi menggunakan
teknologi blockchain yaitu sekumpulan data (distributed ledger) yang dikelola oleh
jaringan komputer yang unik.

Penggunaan mata uang digital memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi
biaya transfer. Sistem yang terdesentralisasi (blockchain) juga mengurangi resiko
kegagalan sistem secara keseluruhan. Di lain pihak, nilai mata uang digital juga memiliki
sisi negatif, di antaranya tingkat volatilitas yang tinggi yang berarti masuk kategori high
risk financial instrument jika digunakan sebagai penyimpan nilai (storing value), aktivitas
mining yang membutuhkan energi listrik besar, dan risiko digunakan dalam mendukung
kegiatan kriminal karena sistem terdesentralisasi di luar kendali pemerintah.

Sebagian besar Bank Sentral di seluruh dunia masih melarang penggunaan mata uang
digital (mata uang kripto) sebagai alat pembayaran yang sah karena sifatnya yang tidak
dikontrol oleh otoritas moneter (Bank Sentral) setempat. Namun demikian, beberapa tahun
terakhir, beberapa Bank Sentral mulai mewacanakan penciptaan mata uang digital yang
disebut Central Bank Digital Currency (CBDC).

62

CBDC ini tentunya berbeda dengan mata uang kripto yang saat ini beredar (Bitcoin,
Ethereum, dll) karena CBDC diciptakan secara legal dan dikelola oleh otoritas moneter
pada suatu negara sehingga volatilitas nilainya diharapkan lebih stabil.

Penciptaan CBDC sebagai alternatif mata uang konvensional setidaknya harus
memenuhi kondisi bahwa CBDC harus memenuhi kriteria sebagai medium of change
yang praktis dan rendah biaya sebagaimana rekening berbasis mata uang konvensional.
Hal ini dapat diartikan rekening CBDC dikelola secara langsung di Bank Sentral atau
rekening yang dapat diakses oleh bank komersial melalui skema public private
partnership.

CBDC memberikan imbal hasil (bunga) yang mengikuti imbal hasil aset keuangan
bebas resiko (risk-free asset) seperti Surat Berharga Negara sehingga memenuhi fungsi
sebagai aset penyimpan nilai (storing value). CBDC dapat diakses secara luas oleh
masyarakat sebagai alternatif pengganti uang konvensional disertai biaya
konversi/transfer bertingkat yang terjadwal antara CBDC dan uang konvensional.
Kerangka kerja kebijakan moneter mampu menjaga nilai CBDC stabil sepanjang waktu
dalam hubungan dengan kebijakan pengendalian inflasi (Bordo et al., 2017).

b. Prospek Implementasi

Penciptaan cryptocurrency saat ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan kecepatan
proses transfer yang bisa melewati batas negara dengan biaya yang efisien. Teknologi
blockchain yang terdesentralisasi akan memudahkan transaksi uang digital tanpa
pengaturan sistem perbankan yang formal mengikuti prosedur administrasi yang ribet bagi
sebagian orang. Survei yang dilakukan tahun 2019 – 2020 oleh Bank For International
Settlement (BIS) menunjukan keinginan yang semakin besar dari berbagai Bank Sentral
di dunia untuk menciptakan CBDC.

Apa sebenarnya yang menjadi motivasi Bank Sentral untuk menciptakan CDBC? Bank
Sentral di negara-negara berkembang (emerging market economies) memiliki motivasi
tinggi menciptakan CDBC sebagai alternatif/menggantikan uang fisik (General purpose
CDBCs) dengan pertimbangan efisiensi pembayaran, keamanan dalam mekanisme
pembayaran, dan inklusi keuangan. Di lain pihak, motivasi Bank Sentral negara maju
(advanced economies) untuk menciptakan CBDC lebih ke pertimbangan aspek
keamanan. Isu penggunaan uang fisik (cash) dalam transaksi ekonomi menjadi hal utama
dalam wacana penciptaan CBDC.

FIS Worldpay Global Payments Report 2021 menunjukan penggunaan uang fisik (cash)
masih sangat dominan di negara negara Timur Tengah - Afrika dan Amerika Selatan
(masing-masing mencatat 52.6% dan 38% dari total pembayaran). Negara negara di Asia
Pasifik, termasuk Indonesia, mencatat porsi penggunaan uang fisik (cash) sebesar 19.2%,
dari total pembayaran transaksi. Negara-negara Amerika Utara mencatat porsi terkecil
yaitu sebesar 11,4% dalam penggunaan uang fisik (cash) untuk pembayaran.

63

Kebutuhan atau motivasi suatu negara dalam pengembangan uang digital tergantung
pada kondisi perekonomian terutama infrastruktur teknologi informasi. Negara Polandia
dan Peru dalam survei yang dilaksanakan BIS menunjukan respon kebijakan yang berbeda
terkait pengembangan uang digital. Kondisi lanskap keuangan retail antara kedua negara
sangat berbeda. Sistem moneter Peru merupakan sistem moneter ganda (bi-monetary
system) di mana penggunaan uang fisik sangat mendominasi dalam penyelesaian transaksi
terutama di daerah pedesaan.

Program keuangan inklusif juga berjalan sangat lambat. Pembayaran digital mulai
tumbuh namun masih berkutat antar nasabah pada masing-masing bank (closed loops).
Berbeda dengan kondisi di Polandia, Keuangan inklusif telah berkembang pesat di
masyarakat Polandia dengan 9 dari 10 warga Polandia memiliki rekening di bank. Industri
pembayaran digital pun berjalan sangat kompetitif dan menjangkau hampir seluruh
pengguna telepon seluler di Polandia. Penggunaan penyelesaian transaksi keuangan secara
online tumbuh pesat di segala lini aktivitas ekonomi masyarakat Polandia.

Lanskap keuangan yang berbeda menyebabkan respons kebijakan yang berbeda antara
kedua negara. Bank Sentral Polandia melihat perkembangan industri pembayaran digital
yang kompetitif dan program keuangan inklusif di Polandia berjalan sangat baik sehingga
belum berpikir untuk menciptakan uang digital bagi mata uang Złoty. Di lain pihak, Bank
Sentral Peru melihat potensi yang menguntungkan dari penciptaan uang digital dalam
mengatasi permasalahan keterbatasan sistem pembayaran di Peru. CDBC yang dapat
diakses publik (berbasis token atau rekening) akan memudahkan warga Peru untuk
melakukan pembayaran atau transfer dengan biaya yang lebih efisien dan jangkauan
wilayah yang lebih luas sesuai topografi pegunungan di Peru.

Komitmen penciptaan uang digital oleh Bank Sentral sebaiknya melihat kondisi lanskap
keuangan retail di negara masing-masing, atau mudahnya, apakah kondisi lanskap
keuangan retail negara mereka cenderung seperti Polandia atau Peru? Jika sistem
pembayaran retail (jasa keuangan) yang disediakan pihak swasta pada suatu negara belum
berkembang dengan baik atau program inklusi keuangan tidak menunjukan
perkembangan alias jalan di tempat, maka Bank Sentral perlu memulai langkah awal untuk
penguatan kedaulatan mata uang dengan terus memperkuat keuangan inklusif.

Bank Indonesia saat ini juga mendalami potensi penciptaan Rupiah digital sebagai
alternatif uang Rupiah fisik. Zams, et al. (2019) menyimpulkan jenis uang digital (CBDC)
yang sesuai untuk kondisi Indonesia adalah cash-like, a token based general purpose
CBDC dengan atribut tanpa bunga (non-interest bearing). Hal ini diartikan jenis uang yang
sesuai adalah uang digital Rupiah yang dapat menggantikan uang Rupiah konvensional
(bersifat anonymous, public accessible) sehingga dapat digunakan untuk penyelesaian
transaksi sehari hari secara fleksibel dan efisien.

64

Keuntungan uang digital Rupiah jenis general purposes secara komparatif dibandingkan
uang konvensional adalah pengurangan biaya cetak dan penyimpanan serta mampu
memitigasi munculnya shadow banking (kegiatan keuangan yang dilakukan lembaga non-
bank di luar lingkup regulasi sistem perbankan) yang jamak muncul di negara negara
berkembang. Perkembangan keuangan inklusif di Indonesia juga berjalan dengan baik di
mana pada tahun 2017, sekitar 48,9% dari total penduduk Indonesia (umur 15 tahun ke
atas) telah memiliki rekening bank berdasarkan data World Bank Global Financial
Inclusion 2017.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia di 2021 mencapai 83,6%, meningkat dari angka
indeks 2020 sebesar 81,4%. Hal ini didukung oleh peningkatan akses keuangan, akselerasi
penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan
(sumber: Kemenko Perekonomian, 2022). Pemanfaatan alat pembayaran non-tunai baik
berbasis kartu dan elektronik mulai tumbuh secara pesat dengan dukungan penggunaan
telepon seluler yang telah merambah sampai ke wilayah pedesaan. Bank Indonesia saat
ini mencanangkan target 15 juta pengguna QRIS dan BI-FAST.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
yang secara spesifik mengelola kas negara tentunya sangat berkepentingan dalam
perkembangan rupiah digital. DJPb akan mengambil peran utama dalam penggunaan uang
rupiah digital melalui platform pembayaran digital milik Pemerintah semacam Digipay
yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia selaku pencipta uang rupiah digital.
Penciptaan uang rupiah digital tentunya tidak akan menghilangkan sama sekali uang
rupiah walaupun berdasarkan survei terbaru World Economic Forum memprediksi sekitar
10% dari total GDP global akan tersimpan dalam aset digital.

Platform pembayaran pemerintah di masa depan harus dapat mengakomodasi
pembayaran tagihan kepada negara dalam bentuk uang rupiah konvensional maupun
digital (Ledgermatic, salah satu sistem digital treasury management yang dapat
mengakomodasi penggunaan uang konvensional dan digital secara bersamaan).

Dari sisi penerimaan, Modul Penerimaan Negara pada masa depan tentunya juga harus
dapat menerima pembayaran pajak dan PNBP dalam uang Rupiah Digital. Kemampuan
sistem dan manajemen (treasury management system) pelaksanaan/pengelolaan APBN
dalam mengakomodasi penggunaan uang Rupiah digital akan menjadi dukungan yang
besar dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Rupiah digital yang diciptakan
Bank Indonesia.

Kepercayaan publik merupakan jangkar dalam kesuksesan uang digital. Perubahan
besar atas penggunaan uang digital adalah kecepatan dalam penyelesaian transaksi
khususnya transaksi lintas batas negara. Penggunaan teknologi blockchain akan
meningkatkan efisiensi baik dari sisi sistem maupun biaya dalam pemrosesan transaksi
internasional.

65

Jika antarbank sentral penerbit mata uang digital menjalin kesepakatan dalam
pemrosesan transaksi lintas negara dengan menggunakan CBDC melalui mekanisme
swap, ketergantungan terhadap sistem SWIFT dengan US Dollar sebagai mata uang
utamanya dalam pemrosesan transaksi keuangan lintas negara akan makin berkurang. Hal
ini tentu memberi keuntungan tersendiri bagi DJPb dalam melakukan pembayaran
terhadap tagihan-tagihan dalam valuta asing jika menggunakan Rupiah digital terutama
dari sisi kecepatan pemrosesan dan efisiensi biaya transfer karena transaksi langsung
diproses antar Bank Sentral (direct swapping digital currency). Transformasi Digital
Treasury yang saat ini dijalankan DJPb merupakan momentum positif yang harus terus
dikembangkan dalam beradaptasi pada era mata uang digital.

Kristalina Georgieva, IMF Managing Director, menyimpulkan pelajaran berharga yang
bisa diambil dari pengalaman berbagai negara dalam pengembangan CBDC yaitu strategi
pengembangan CBDC harus sesuai dengan lanskap ekonomi keuangan masing masing
negara (no one size fits all), kestabilan sistem keuangan dan perlindungan privasi menjadi
poin penting dalam mendesain CBDC, dan pengembangan CBDC perlu didukung
kebijakan yang komprehensif dan saling mendukung dari seluruh pemangku kepentingan.

66

DAFTAR PUSTAKA BAB 5

Bordo D Michael and Andre Levin (2017), Central Bank Digital Currency And The Future Of
Monetary Policy, NBER Working Paper Series 23711

Zams,MB., Indrastuti, R., Pangersa, AG., Hasniawati, NA., Az Zahra, F., Ayu, I. (2019).
Designing Central Bank Digital Currency For Indonesia: The Delphi–Analytic Network
Process. Bank Indonesia Working Paper WP/4/2019

Mukherjee, Andy. (2022). Does Your Country Really Need Digital Cash?.
www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-05-10/poland-or-peru-which-country-should-
switch-to-digital-cash-first.

The World Bank (2022), World Bank Global Financial Inclusion Data 2017.
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=1228

Yuliawati (2019). Gelombang Besar Transaksi Nontunai di Indonesia.
https://katadata.co.id/yurasyahrul/digital/5e9a4e611f509/gelombang-besar-transaksi-
nontunai-di-indonesia

Laily, Iftitah Nurul. 2022. “Tugas dan Wewenang Bank Sentral Beserta Penjelasannya”,
https://katadata.co.id/safrezi/finansial/6212f93304ca0/tugas-dan-wewenang-bank-sentral-
beserta-penjelasannya, diakses pada 7 Oktober 2022.

Pratama, Akhdi Martin. 2021. “Bank Sentral: Definisi, Tugas dan Tujuannya”,
https://money.kompas.com/read/2021/06/11/150000826/bank-sentral--definisi-tugas-dan-
tujuannya, diakses pada 7 Oktober 2022.

Miftahudin, Husen. 2021. “Mengenal Lebih Dekat Tugas Gubernur Bank Indonesia”,
https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/GbmoYpLK-mengenal-lebih-dekat-tugas-
gubernur-bank-indonesia, diakses pada 7 Oktober 2022.

2022. “Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”,
https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia,
diakses pada 7 Oktober 2022.

Fajri, Arif Ainun. “Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital”. (2021)

67

BAB 6 – BANK SYARIAH

PEMBAHASAN

1.1 Konsep Dasar Bank Syariah
a. Pengertian Bank Syariah

Pembahasan mengenai perbankan syariah tidak lepas dari aturan perundangan yang
khusus mengatur mengenai bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang (UU)
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah yang melengkapi dan menyempurnakan
UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.
10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu
UU tersendiri. Menurut UU No.21 Tahun 2008, pasal 1 mendefinisikan Perbankan
Syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya. Bank diartikan sebagai badan usaha yang
menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk.
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Syariah adalah Bank
yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah
adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di
bidang syariah (UU, 2008).

Bank Syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS memiliki
bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional. Sedangkan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran. BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR
konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas,
Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor
pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau
unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di
kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS bukan merupakan badan hukum
tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.

68

b. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip dasar bank syariah dalam menjalankan operasinya mengikuti nilai, norma,
etika dan prinsip Islam, yaitu melarang riba, maysir, gharar dan batil (Ascarya and
Yumanita, 2005).

1. Bebas dari Bunga (Riba)
Riba secara bahasa memiliki arti ziyadah (tambahan). Riba merupakan

melebihkan (mengambil tambahan) dari jumlah harga jual pada tansaksi jual-beli
dan dari jumlah pinjaman pokok pada transaksi pinjam-meminjam secara bathil
atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba dilarang tidak
hanya dalam islam, namun agama lain pun melarangnya.

2. Bebas dari Kegiatan Spekulatif yang Non Produktif Seperti Perjudian (Maysir);
Maysir secara bahasa berasal dari kata al-yusr yang bermakna mudah;

mendapatkan sesuatu tanpa usaha yang nyata (ghair had wa la ta'b). Secara istilah
maysir berarti perpindahan harta atau barang dari satu pihak ke pihak lain melalui
transaksi yang mengandung spekulasi (untung untungan), permainan, taruhan dan
penipuan (manipulasi) yang merugikan salah satu pihak (Antionio, 2008). Maysir
biasa disebut dengan judi, seperti taruhan uang pada permainan kartu,
pertandingan sepak bola, pacuan kuda, dan semisalnya.

Dilarangnya maysir oleh Allah SWT, karena kemudharatan yang ditimbulkan
dari maysir sangat besar, baik dampak vertikal maupun horizontal. Secara verikal,
pelaku maysir akan lalai dalam beribadah kepada Allah SWT bahkan dianggap
tidak memiliki rasa malu dan rasa takut akan siksa Allah SWT. Secara horizontal,
perilaku maysir dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan antar umat (al-
'adawah) (Danupranata, 2013).

3. Bebas dari Hal-Hal yang Tidak Jelas dan Meragukan (Gharar)
Gharar berasal dari kata taghrir, yang berarti sesuatu yang menyebabkan risiko

atau ketidakpastian (ketidakjelasan) yang berkaitan dengan transaksi (akad). Baik
ketidakjelasan pada akadnya, objek akadnya, maupun dalam harga atau ujroh serta
jangka waktunya.

4. Bebas dari Hal-Hal yang Rusak atau Tidak Sah (Bātil)
Bātil menurut bahasa berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, tidak sah, rusak dan

sia-sia. Transaksi (akad) yang bātil, artinya transaksi yang mengandung unsur-
unsur yang tidak sah. Bisa karena akadnya, objeknya, atau karena sesuatu yang
menyalahi kaidah umum transaksi yang sah.

69

c. Peran dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki berperan sebagai pendorong terjadinya transaksi produktif
dari dana masyarakat dan mendukung peningkatan pemerataan pendapatan. Bank
Syariah secara garis besar memiliki 2 peran utama (Ascarya dan Yumanita, 2005)
yaitu:

1. Badan Usaha (Tamwil)
Bank syariah sebagai badan usaha memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai

manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan.
a) Manager Investasi

Fungsi sebagai manajer investasi adalah mengelola dana yang di investasikan
dari nasabah. Bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat
sebagai investor atau nasabah dengan prinsip:
1) Wadi'ah yad dhamanah (titipan):

• Giro
• Tabungan
2) Mudharabah (bagi hasil):
• Tabungan
• Deposito/investasi
• Obligasi
3) Ijarah (sewa):
• Obligasi

b) Investor
Fungsi sebagai investor adalah melakukan penyaluran dana nasabah yang
dipercayakan padanya. Bank syariah melakukan penyaluran dana melalui
kegiatan investasi dengan prinsip:
1) Prinsip bagi hasil:
• Mudharabah
• Musharakah, dll.
2) Prinsip jual beli:
• Mudharabah
• Salam
• Istishna, dll
3) Prinsip sewa:
• Ijarah (Sewa)
• Ijarah wa Iqtina

c) Jasa Perbankan
1) Jasa Keuangan;
• Wakalah (Pemberian mandat)
• Kafalah (Bank garansi)
• Hiwalah (Pengalihan utang)
• Ujr
• Sharf (Jual beli valuta asing)

70

• Rahn (Jaminan utang atau gadai)
• Qardh (Pinjaman kebajikan untuk dana talangan)

2) Jasa Non-Keuangan;
• Wadi'ah Yad amanah (Safe deposit box)

3) Jasa Keagenan;
• Mudharabah
• Muqayyadah

2. Badan Sosial (Maal)
Sebagai badan sosial, bank syariah memiliki fungsi sebagai pengelola dana

sosial (dana kebajikan) yang meliputi:
1) Penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS).
2) Penyaluran qardhul hasan (Pinjaman Kebajikan).

d. Konsep Operasional Bank Syariah

Kegiatan operasional bank syariah dilandasi oleh prinsip bagi hasil, baik dalam
penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Prinsip bagi hasil ini merupakan
solusi terhadap praktik riba atau bunga bank yang selama ini ditawarkan oleh bank
konvensional. Bunga bank atau riba sangat dilarang oleh umat muslim maupun umat
agama lain. Untuk menjelaskan kegiatan operasioal bank syariah, mari kita lihat alur
berikut ini:

1) Bank melakukan Penghimpunan dana melalui prinsip wadi'ah yad dhamanah,
mudharabah mutlaqah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke
dalam pooling fund berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi.

2) Pooling fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.

3) Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai
kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mudharib
atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin
keuntungan. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan
sewa.

4) Keseluruhan pendapatan dari pooling fund ini kemudian dibagi hasilkan antara
bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan
uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga
akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke
dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu,
pendapatan lain, seperti dari mudharabah muqayyadal (investasi terikat) dan jasa
keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi
lainnya.

71

1.2 Sejarah Perkembangan Bank Syariah

a. Tahapan Perkembangan Perbankan Islam Di Dunia

Menurut Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat
tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu:

1. Tahapan Pertama, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki Pendidikan
formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap
persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan
persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum
muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional.
Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami
puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an.

2. Tahapan kedua dimulai pada akhir dasa warsa 1960-an. Pada tahapan ini para
ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi
terkemuka di Amerika Serika dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-
aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi
terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak
berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang
ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para
pakar, ulama, ekonom baik muslim maupun non-muslim.

3. Tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan
perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta
maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara
usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan
para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi
Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga
investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman
ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic
Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia.

4. Tahapan keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif
dan sophisticated untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam
terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.
pengetahuan (knowledge) dan inovasi dianggap sebagai pendorong utama (the
driving force) bagi pembangunan ekonomi. Suatu sistem ekonomi mengandung 2
sektor, yakni sektor riil dan keuangan. Dalam perkembangannya, sektor keuangan
dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor riilnya. Bahkan
dalam empat puluh tahun terakhir, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat
dan saat in telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam
perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di
berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan
signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi resiko dan
berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi
bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara,
termasuk Indonesia, Malaysia dan lain-lain, sistem ekonominya menganut dual
economic system, sistem keuangannya pun juga dual financial system.

72

Saat ini Sistem Ekomomi Islam dan Perbankan Syariah sudah banyak digunakan
oleh bergabai negara di dunia. Dalam Global Islamic Finance Report 2015, dengan
menetapkan 5 kriteria yaitu Advocacy, Infrastructure, Human Resource,Linkages.
Regulation, ditetapkan ada 10 negara yang disebut sebagai the top 10 Centres of
Excellence in Islamic Banking and Finance18, yaitu:
1) Kuala Lumpur – Malaysia
2) Manama - Bahrain
3) Dubai - UAE
4) London - United Kindom
5) Doha - Qatar
6) Kuwait - Kuwait
7) Karachi - Pakistan
8) Riyadh - Saudi Arabia
9) Jakarta - Indonesia
10) Istanbul – Turkey

Dari data tersebut, nomor 1 ternyata masih Malaysia, sedangkan Indonesia berada
pada nomor 9.

b. Perkembangan Islam Di Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang menjadi pusat perkembangan
industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Indonesia dan Malaysia menjadi
dua negara di kawasan tersebut yang menjadi penggerak berkembangnya industri
tersebut di kawasan Asia Tenggara. Dengan berkembangnya sistem perbankan dan
keuangan syariah di dunia negara tersebut mendorong negara-negara di kawasan untuk
juga berpartisipasi dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Perkembangan
sistem perbankan dan keuangan syariah di negara-negara ASEAN memiliki variasi
masing-masing. Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan
industri tersebut. Secara historis, Malaysia sudah mengembangkan konsep keuangan
syariah semenjak tahun 1963 melalui pendirian Tabung Haji Malaysia. Kehadiran
undang-undang bank syariah (IBA 1983) menjadi dasar berdirinya bank Islam
Malaysia tahun 1983. Sistem perbankan syariah kemudian berkembang secara pesat
melalui kebijakan liberalisasi sektor keuangan syariah dengan mengundang pihak
asing untuk membuka bank syariah di Malaysia. Kebijakan selanjutnya adalah
memberikan peluang bagi bank konvensional untuk menawarkan produk perbankan
dan keuangan syariah melalui skema subsidairi dan Islamc window, kebijakan ini
didasarkan UU BAFIA 1989. UU IFSA 2013 merupakan UU terbaru yang mengatur
tentang lembaga keuangan syariah di Malaysia.

Indonesia juga adalah salahsatu negara di ASEAN yang saat ini lagi gencar
mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Berbeda dengan negara
Malaysia yang menggunakan pendekatan state driven, industri perbankan syariah di
Indonesia lebih banyak digerakkan oleh masyarakat (market driven). Sehingga
hasilnya juga berbeda.

73

Perbankan syariah di Indonesia mengalami momentum percepatan pertumbuhan
semenjak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain di
kedua negara ASEAN tersebut, perbankan syariah juga berkembang di Brunei
Darussalam. Negara ini termasuk negara berpenduduk Muslim yang cukup intens
mengembangkan industri keuangan syariah. Singapura sebagai negara minoritas
Muslim yang bertetangga dengan Malaysia dan Indonesia juga punya ambisi untuk
mengembangkan industri keuangan syariah. Bahkan negara tersebut sudah
memproklamirkan diri untuk menjadi pusat keuangan syariah di kawasan Asia bahkan
di dunia. Ambisi ini tentunya didukung oleh reputasi negara Singapura sebagai pusat
keuangan di dunia selama ini. Selain Singapura sebagai negara Muslim minoritas,

Filipina dan Thailand juga menjadi negara ASEAN yang mengembangkan sistem
perbankan dan keuangan syariah. Filipina dan Thailand sudah memiliki bank syariah
yang secara khusus ingin melayani penduduk Muslim di masing-masing negara
tersebut. Sistem regulasi di negara Filipina dan Thailand sudah mengakomodir
keberadaan bank syariah dengan cara mengesahkan UU tentang perbankan syariah di
masing-masing yurisdiksi tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan
mengelaborasi perkembangan regulasi perbankan syariah di negara-negara ASEAN
terutama di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand dan
Filipina. Dari 126 negara di dunia internasional dalam bidang pengembangan
keuangan syariah Indonesia dan Malaysia memiliki nama yang cukup baik.

Dengan infrastruktur yang lengkap dan dukungan dari pemerintah, Malaysia boleh
dibilang sangat sukses menjadikan Islamic finance sebagai Branding dalam tataran
global. Sementara itu, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia
masih dalam proses mencari bentuk untuk mengembangkan sistem keuangan syariah.
Meskipun geliat minat ekonomi syariah di dalam negeri semakin semarak dan ini
tentunya menjadi modal sosial untuk memperbesar market share-nya di masa
mendatang. Singapura sebagai negara dengan sistem keuangan salah satu yang
tercanggih di dunia berusaha juga untuk mengembanngkan sistem keuangan syariah.
Tentunya negara tersebut tidak terlalu mengalami kesulitan yang berarti dikarenakan
telah memiliki sistem keuangan yang cukup mapan dan canggih.

c. Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia,
terdapat sekitar 250 juta penduduk dengan komposisi Muslim mencapai sekitar 83%.
Keberadaan penduduk Muslim mayoritas menjadi potensi tersendiri bagi
pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Praktek ekonomi syariah di Indonesia
sudah berlangsung cukup lama seiring dengan kedatangan para saudagar Muslim yang
menjadi penyebar agama Islam untuk pertama kalinya. Dalam catatan sejarah
Indonesia juga pernah eksis organisasi-organisasi pedagang Islam seperti Syarikat
Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905.

74

Organisasi ini merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia yang
menjadi perkumpulan bagi pedagang-pedagang Islam pada saat itu. Praktek ekonomi
syariah sudah eksis seiring dengan kehadiran Islam itu sendiri di Indonesia. Akan
tetapi, kelembagaan ekonomi syariah khususnya pada sektor perbankan dan keuangan
masih relatif baru di Indonesia. Sistem perbankan syariah di Indonesia baru dikenal
pada awal tahun 1990 melalui kajian intensif yang dilakukan oleh para ulama dan
cendikiawan Muslim yang tergabung dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kedua lembaga ini
mengadakan beberapa konferensi dengan tema sekitar sistem perbankan tanpa bunga.
Konferensi ini didasarkan pada desakan umat Islam untuk membentuk suatu bank yang
bisa menawarkan produk dan jasa yang tidak mengandung riba. Akhirnya pada
konferensi ke-4 pada tanggal 22-25 Agustus 1990 disepakati untuk membentuk tim
kerja pendirian bank syariah pertama di Indonesia. Konsep bank syariah pada awal
tahun 1990-an belum terlalu dikenal dikalangan para bankir dan regulator. Undang-
Undang Perbankan No. 14/1968 belum mengenal istilah bank syariah. Undang-undang
tersebut hanya membolehkan suatu bank beroperasi dengan sistem bunga. Namun
demikian dikarenakan adanya desakan dari masyarakat dan dari berbagai perkumpulan
organisasi Islam, utamanya dari MUI dan ICMI maka Undang-Undang Bank No.
7/1992 disahkan. Pemerintah kemudian mendukung melalui Peraturan Pemerintah No.
72/1992. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diakui adanya
suatu bentuk bank berbasis bagi hasil. Dengan adanya regulasi tersebut
memungkinkan hadirnya suatu sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan
prinsip syariah. Hasilnya, bank syariah pertama dengan nama Bank Muamalat
Indonesia diresmikan pada bulan November 1992.

Kehadiran regulasi dan Bank Muamalat Indonesia mengantarkan Indonesia pada
sebuah sistem perbankan yang menganut dual banking system, yakni suatu sistem
yang memungkinkan terjadinya perbankan syariah dan konvensional beroperasi secara
bersamasama sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dalam kerangka sistem
perbankan nasional Indonesia. Keberadaan bank Muamalat sebagai bank syariah
pertama di Indonesia yang dilegitimasi oleh UU Perbankan No. 7/1992 memberikan
alternatif produk dan jasa perbankan kepada masyarakat Indonesia. Bank syariah
hidup berdampingan dengan bank konvensional. Kedua sistem tersebut masing-
masing berfungsi sebagai lembaga intermediasi dengan cara mengumpulkan dana dari
masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit pada sektor-
sektor ekonomi. Rentang waktu dari periode 1992-1998, perkembangan bank syariah
di Indonesia secara kuantitas kurang membahagiakan. Hanya terdapat satu bank
syariah dan 78 Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi dalam
kurun waktu enam tahun. Namun dari segi kualitas, bank syariah menunjukkan kinerja
yang sangat baik. Mereka tidak terkena dampak krisis ekonomi Asia pada tahun 1997,
sementara pesaingnya, bank konvensional justru sebaliknya. Terdapat sekitar 17 bank
konvensional yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya harus ditutup demi
menghindari dampak serius akibat krisis keuangan 1997 tersebut. Untuk
menyelamatkan sistem keuangan saat itu, pemerintah melalui Bank Indonesia harus
memberikan bail out sekitar Rp 650 trilliun atau US$ 69 milliar atas nama Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia demi menghindari dampak krisis yang semakin parah
terhadap bank-bank konvensional.

75

Bank syariah mulai mendapatkan pengakuan dari para bankir, regulator dan publik
setelah sukses menunjukkan kinerja positif dan daya tahan kuat terhadap krisis
keuangan yang melanda negara-negara Asia tahun 2007. Namun sayangnya, meskipun
memiliki kinerja yang sangat baik, UU Perbankan No. 7/1992 yang ada pada saat itu
sangat tidak cukup untuk mendukung perkembangan bank syariah di tanah air.

Salah satu kelemahan dari UU Perbankan tersebut adalah keberadaan bank syariah
hanya diakui sebagai bank bagi hasil, tidak sebagai bank syariah. Sebagai bentuk
respon atas kelemahan ini, pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10/1998 sebagai
amandemen dari UU Perbankan No. 7/1992 sebelumnya untuk memperkuat legalitas
pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. Dalam UU yang baru tersebut,
term bank syariah secara jelas disebutkan, yaitu berbunyi bahwa bank umum di
Indonesia bisa beroperasi secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.
UU yang telah diamandemen ini membolehkan bank konvensional untuk membuka
Unit Usaha Syariah dalam rangka mempercepat pengembangan industri perbankan
syariah. UU Bank Sentral yang baru No. 23/1999 diterbitkan untuk memberikan
otoritas kepada Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mengatur, mengawasi dan
mengembangkan bank syariah. Sebagai bentuk keseriusan untuk mengembangkan
bank syariah di Tanah air, Bank Indonesia kemudia membentuk Biro Perbankan
Syariah Bank Indonesia tahun 2001 yang kemudian meningkat menjadi Direktorat
Perbankan Syariah dua tahun kemudian. Hasilnya, industri perbankan syariah
mengalami pertumbuhan yang cepat di tanah air. Hal lain yang juga sangat
berkontribusi terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia adalah
ketika Bank Indonesia melaunching “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah
Indonesia” tahun 2002. Dalam cetak biru tersebut dijelaskan visi dan misi dan inisiatif
strategi pengembangan perbankan syariah yang mengelaborasi nilai-nilai dasar
ekonomi syariah yang perlu dijiwai dalam pengembangan perbankan syariah baik dari
perspektif mikro maupun makro. Salah satu target yang tertuang adalah industri
perbankan syariah Indonesia menargetkan mencapai 5% pangsa pasar dari total
perbankan nasional pada tahun 2010.

Cetak biru ini memiliki peran yang penting sebagai pedoman bagi Bank Indonesia
dalam mengembangkan perbankan syariah. Cetak biru ini juga menjadi referensi bagi
perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, untuk memperkuat
basis legal pengembangan bank syariah di Indonesia, pemerintah bersama DPR RI
mensahkanUU Bank Syariah No. 21/2008. UU ini terpisah dari UU Perbankan yang
sudah ada. Salah satu tambahan penting dalam UU Bank Syariah yang baru tersebut
adalah pengaturan konversi UUS (Unit Usaha Syariah) pada bank konvensional
menjadi BUS (Bank Umum Syariah). UU tersebut menyatakan “Dalam hal Bank
Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit
50 persen dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-
Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan
UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.” Kelebihan lain yang dimiliki oleh UU
Perbankan Syariah ini adalah memberikan peluang kepada bank syariah untuk
menawarkan inovasi dan beragam produk dan jasa perbankan dibandingkan dengan
bank konvensional.

76

Sejak disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2012,
pengembangan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah di dalamnya di
bawah otoritas tersebut. OJK akan melanjutkan program-program pengembangan
bank syariah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Lembaga yang
berkontribusi besar dalam pengembangan bank syariah di Indonesia selain Bank
Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis
Ulama Indonesia (MUI).

Lembaga ini dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas
MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga
keuangan syariah termasuk bank syariah. Lembaga ini memiliki otoritas untuk
mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah)
dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga.
keuangan syariah. Fatwa tentang keuangan syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN
telah mencapai sekitar 80 fatwa (lihat Kumpulan Fatwa MUI 2011). Fatwa-fatwa
tersebut menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah
dalam transaksi-transaksi bisnisnya. DSN-MUI bertindak sebagai otoritas tinggi yang
mengeluarkan fatwa yang berkedudukan pada level nasional. Untuk menjalankan
fungsi pengawasan pada level perusahaan dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS)
pada setiap bank syariah. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha bank
syariah dimana fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada
direksi, pimpinan bank syariah (BUS dan UUS) terkait dengan aspek syariah dan
sebagai mediator antara bank syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul
dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank syariah yang memerlukan kajian
fatwa dari DSN (Rama, 2014).

Lembaga-lembaga pendidikan dan oragnisasi-organisasi ekonomi syariah juga
memiliki peran dan kontribusi signifikan dalam pengembangan perbanlkan dan
keuangan syariah di Indonesia. Kedua lembaga tersebut secara khusus berkontribusi
dalam menciptakan SDM yang dapat bekerja pada bank syariah melalui sistem
perkuliahan formal, pelatihan, konferensi, seminar, penelitian dan sebagainya.
Program studi perbankan syariah menjadi program studi favorit bagi kalangan
mahasiswa saat ini. Hal ini terjadi dikarenakan industri perbankan syariah saat ini
mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Sistem perbankan di Indonesia memiliki dua macam sistem operasional perbankan.
Kedua sistem perbankan tersebut adalah bank konvensional dan bank syariah. Bank
konvensional tentu sudah sangat akrab dengan masyarakat Indonesia, lantas apa
perbedaan bank syariah dan bank konvensional?

77

Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah, baik
penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana memberikan dan
mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni jual beli dan bagi hasil. Sedangkan,
bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional,
mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum
formil negara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank
konvensional, bahwa prinsip bank syariah yang diatur dalam fatwa MUI seperti di
dalamnya prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan
(maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim,
dan obyek yang haram. UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan, berdasarkan
perbedaan bank syariah dan bank konvensional tadi, untuk menjalankan fungsi sosial
dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal
dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada
pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Dalam perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini, sistem perbankan syariah
dan perbankan konvensional bersinergi untuk mendukung mobilisasi dana masyarakat
secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor
perekonomian nasional. Secara umum, perbedaan bank syariah dan bank konvensional
terletak pada bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan
berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran.

1. Prinsip
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip

pelaksanaannya. Prinsip perbankan konvensional umumnya mengacu pada peraturan
nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, prinsip
perbankan syariah mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Qur’an dan hadist,
serta diatur oleh fatwa ulama. Dengan begitu, seluruh aktivitas keuangannya menganut
prinsip yang islami.
2. Tujuan dan Fungsi

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada tujuannya. Bank
konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau dengan
prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan, bank syariah tidak hanya
berfokus pada keuntungan atau profit saja. Melalui situs resmi ojk.go.id, OJK
menjelaskan bahwa perbedaan bank syariah dan bank konvensional dalam melakukan
kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip
kehati-hatian.

78

Di samping perbedaan bank syariah dan bank konvensional, terdapat tujuan bank
syariah yakni untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Sementara fungsi bank syariah, berdasarkan perbedaan bank syariah dan bank
konvensional, adalah:
- Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga

baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah,
atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf
uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan
kehendak pemberi wakaf (wakif).
- Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Operasional
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada sistem
operasional yang berlaku. Pada perbankan konvensional biasanya menerapkan suku
bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku.
Dalam hal ini, akad antara pihak bank dan pihak nasabah dilakukan sesuai dengan
kesepakatan jumlah suku bunga. Hal tersebut jelas berbeda dengan bank syariah. Pada
praktiknya, bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksi yang
berlangsung karena suku bunga bisa dikatakan sebagai riba. Maka dari itu, sistem
operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank
dan nasabah. Dalam hal ini, pihak bank dan nasabah biasanya melakukan kesepakatan
berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli.
4. Pengawas Kegiatan
Sebenarnya pengawas kegiatan bank konvensional dan bank syariah sama-sama
diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, tetapi yang
membedakan terletak pada pihak pengawasnya. Semua aktivitas bank konvensional
umumnya diawasi oleh dewan komisaris, sedangkan pengawas kegiatan bank syariah
terdiri dari berbagai lembaga, seperti dewan syariah nasional, dewan pengawas
syariah, dan dewan komisaris bank.
5. Hubungan Nasabah dan Bank
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada hubungan antara
nasabah dan bank. Pada perbankan konvensional, umumnya hubungan antara dan
pihak bank yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sedangkan
pihak bank berperan sebagai debitur. Sedangkan, hubungan antara nasabah dan bank
syariah terbagi ke dalam 4 jenis, di antaranya penjual-pembeli, kemitraan, sewa, dan
penyewa. Pihak bank syariah akan berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai
pembeli jika menggunakan akad murabahah, istishna, dan salam. Sementara itu, pada
akad musyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan.
Pada akad ijarah, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai
penyewa.

79

6. Pengelolaan Dana
Pengelolaan dana juga termasuk ke dalam perbedaan bank syariah dan bank

konvensional. Bank konvensional umumnya dapat melakukan pengelolaan dana di
dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan Undang-Undang yang
berlaku. Sementara itu, bank syariah melakukan pengelolaan dana berdasarkan aturan
Islam. Itulah mengapa uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada
bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan dalam Islam.
7. Kesepakatan yang Berlaku

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari kesepakatan formal
yang berlaku. Dalam hal ini, bank konvensional umumnya melakukan perjanjian
secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh
hukum Islam. Pada perbankan syariah, terdapat beragam jenis akad transaksi serta
rukun dan syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank
dan nasabah bisa sah.
8. Denda

Penerapan denda juga termasuk salah satu perbedaan bank syariah dan bank
konvensional. Pada bank konvensional biasanya terdapat denda yang harus dibayarkan
oleh nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Selain itu, besaran bunga atau
dendanya pun bisa meningkat bila nasabah tidak bisa membayar hingga batas waktu
yang telah ditentukan. Sedangkan, pada bank syariah umumnya tidak ada aturan denda
seperti itu. Sebagai gantinya, pihak bank syariah akan melakukan kesepakatan
bersama.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional, pada hakikatnya, merupakan
lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam.
Lembaga perbankan syariah, sebagaimana perbedaan bank syariah dan bank
konvensional, harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan.
Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup
fundamental karena eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip-prinsip
Islam.

1.4 Kekuatan dan Kelemahan Perbankan Syariah di Indonesia

Berbagai pihak terkait mengemukakan pendapat mengenai kekurangan lembaga
keuangan syariah yang perlu dibenahi, salah satunya karena kurangnya pengetahuan
keuangan syariah di kalangan masyarakat sehingga membuat market share perbankan
syariah masih rendah. Market share perbankan syariah di Indonesia per bulan September
2021 berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyentuh di angka 6,52%
yang terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat
syariah.

Menurut Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin pentingnya pengetahuan akan
lembaga keuangan syariah merupakan hal utama dalam membangun bisnis syariah
(Yanwardhana,2021). Oleh karena itu, banyak instansi keuangan yang tidak
memanfaatkan fasilitas dalam sektor tersebut. Hal ini akan menyulitkan bagi perbankan
syariah dengan skala yang lebih kecil untuk bersaing dengan bank konvensional karena
tidak ada pioneer yang menjadi panutan. Berikut akan dipaparkan kelebihan dan
kekurangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

80

1) Kelebihan Lembaga Keuangan Syariah
Adapun yang menjadi kelebihan dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah
diantaranya:
- Akad Sesuai Dengan Syariat Islam
Nasabah maupun calon nasabah lembaga keuangan syariah yang ingin
menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka tidak perlu
khawatir karena di dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah terdapat 2
akad yang ditawarkan. Pada dasarnya, kedua akad tersebut sudah sesuai dengan
syariat Islam yang berlaku yaitu (1) Akad mudharabah yang artinya nasabah
memberikan izin kepada bank untuk mengelola aset lancar nya di industri yang
menjamin kehalalan. (2) Akad wadiah yaitu nasabah hanya menyimpan uang saja.
Pihak bank tidak boleh menggunakan uang atau mengelola uang di suatu industri
apa pun.
- Mempunyai Produk yang Tidak Tersedia di Bank Konvensional
Bagi anda yang ingin menabung dengan tujuan untuk beribadah haji dan umrah
bisa menggunakan jasa perbankan syariah sebagai wadah untuk menyimpan dana.
Selain itu, terdapat juga produk lainnya yang hanya ada di perbankan syariah
seperti tabungan qurban, wakaf, dan deposito syariah untuk investasi.
- Tidak Ada Bunga, Bagi Hasil Dijauhi dari Riba
Perbankan syariah tidak menerapkan adanya sistem bunga nasabah seperti di
bank konvensional melainkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dimaksud
yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan.
Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah merupakan hasil musyawarah
pihak bank dan nasabah pada saat dilakukannya akad.

2) Kekurangan Lembaga Keuangan Syariah
Selain memiliki kelebihan, perbankan syariah juga memiliki beberapa kekurangan di
antaranya:
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
Pelayanan dalam perbankan syariah yang dilaksanakan secara profesional harus
diikuti dengan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pengetahuan
akan perbankan syariah. Saat ini, wadah pendidikan berbasis syariah masih
terbilang minim. Beberapa di antaranya yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas
Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran,
Universitas Diponegoro, dan Universitas Pendidikan Indonesia (Gustani, 2018).
Minimnya jumlah akademi perbankan syariah membuat ekonomi konvensional
lebih diprioritaskan. Hal ini berdampak diabaikannya nilai-nilai yang terdapat pada
perbankan syariah dan ekonomi islam. Salah satu upaya yang dapat dijalankan
dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam perbankan syariah yaitu
dengan cara mengembangkan sistem pendidikan yang bisa memberikan
pengajaran hardskill maupun softskill sehingga menghasilkan lulusan yang
mengerti dan paham mengenai perbankan syariah yang diharapkan dapat
meningkatkan integritas bank syariah di kalangan masyarakat yaitu nasabah dan
calon nasabah.

81

- Literasi Keuangan Syariah yang Masih Minim
Literasi keuangan syariah per tahun 2019 berdasarkan data dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) mencapai angka 8,93%. Angka ini jauh berbeda dengan literasi
keuangan nasional yang mencapai 38,03%. Selain itu, inklusi keuangan syariah
juga baru mencapai angka 9,1%. Sedangkan, tingkat inklusi bank konvensional
berada di angka 76,19%. Peran dari para influencer muda sangat diharapkan guna
mendorong kaum milenial untuk melirik perbankan syariah sehingga diharapkan
bisa memberikan pengetahuan mengenai lembaga keuangan berbasis syariah
kepada para pengikutnya. Dengan cara ini, generasi muda akan lebih mudah dalam
mempelajari dan memahami perbankan syariah sehingga generasi muda bisa
bertransaksi pada sektor perbankan berbasis syariah.
- Lembaga Keuangan Syariah Masih Sulit Berkompetisi dari Segi Pricing

Sebuah industri yang bergerak dalam bidang jasa sangatlah penting menganalisis
bentuk pasar. Bentuk pasar ini akan menentukan perilaku yang diambil oleh
konsumen (dalam hal ini nasabah dan calon nasabah) sehingga dapat
mempengaruhi penetapan harga, keputusan investasi, penggunaan faktor produksi,
dan perilaku manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Selanjutnya,
penyedia jasa perbankan akan bersaing untuk memberikan pricing terbaik kepada
penggunanya. Menurut Kasri (2010), persaingan perbankan syariah di Indonesia
berbentuk monopolistik dan contestable tidak sempurna. Selain itu, perbankan
syariah juga mempunyai ruang lingkup terbatas seperti basis konsumen yang lebih
sedikit dan produk yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, perbankan syariah
perlu memiliki inovasi berkelanjutan agar bisa menarik minat pihak ketiga untuk
menempatkan dana seperti sosialisasi, pemasaran, dan pencitraan yang lebih aktif
sehingga basis kegiatan perekonomian syariah menjadi lebih luas dan tingkat
risiko bisa dikurangi. Sebaliknya, tingkat pengembalian atau rate of return bisa
ditingkatkan.

82

DAFTAR PUSTAKA BAB 6
Ascarya and Yumanita, D. (2005) Gambaran Umum Bank Syariah.
Danupranata, G. (2013) Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Gita Danupranata,

Salemba Empat. Available at: http://www.penerbitsalemba.com.
UU RI No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', 1998, Pp. 1-27.
Antonio, M. Syafi'i (2008) Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani. Jakarta.
Zulkifli, Sunaryo (2007) Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Zikrul Hakim,

Jakarta.
Pakpahan, Maulana Yusuf. 2022. “Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Kelebihan dan

Kekurangannya” https://kumparan.com/maulana-yusuf-1647847299397801821/lembaga-
keuangan-syariah-di-indonesia-kelebihan-dan-kekurangannya-1xjc55JdQnF/full, diakses
pada 13 Oktober 2022.
Yusril Khoir, Muhammad. 2019. Perkembangan Perbankan Syariah Di Dunia, Asia, Dan
Indonesia. Bogor.

83

BAB 7 - BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

PEMBAHASAN

1.1 Konsep Dasar dan Sejarah BPRS
a. Konsep Dasar BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangann Bank yang
dibawahi oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya
berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku
bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah
lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito
berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan
menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip
syariah.

No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan
bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang
melakukan kegiatan usaha berdasrkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat
keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999
tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari’ah.

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan
system konvensional, tidak di perbolehkan melakukan transaksi berdasarkan prinsip
bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bisa membuka Islamic
window, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi berdasarkan sistem
syariah.

a) Tujuan Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat
golongan ekonomi lemah.
2. Meningkatkan pendapatan perkapita
3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan
4. Mengurangi urbanisasi
5. Membina semangat Ukuwak Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

b) Produk-Produk yang Dimiliki BPRS
- Simpanan Amanah
- Tabungan Wadi’ah
- Deposito Wadi’ah atau Deposito Mudharabah

84

Sedangkan Produk Pembiayaan Dana adalah sebagai berikut:
- Pembiayaan Musyarakah
- Pembiayaan Mudharabah
- Pembiayaan Bai Bithaman Ajil
- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Qardhul Hasan

c) Kegiatan Usaha yang Dijalankan BPRS
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
• Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah; dan
• Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
• Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
• Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;
• Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
• Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bittamlik; dan
• Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah.
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan
Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad
lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang
ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya
yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

d) Kegiatan Usaha Yang Dilarang Dilakukan Oleh BPRS
1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing
dengan izin Bank Indonesia;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran
produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk
menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

85

e) Jenis pembiayaan Pada Bank Syariah
Diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif:
1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip
ini meliputi:
• Pembiayaan murabahah.
• Pembiayaan musyarakah.
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Piutang). Untuk jenis pembiayaan
dengan prinsip ini meliputi:
• Pembiayaan murabahah.
• Pembiayaan salam.
• Pembiayaan istishna.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini
meliputi:
• Pembiayaan ijarah.
• Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik/wa iqtina.

b. Sejarah BPRS

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat
Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, BRI yang mempunyai tugas sebagai Bank
Pembina lembaga – lembaga keuangan lokal (dalam lingkup tertentu) seperti ,
Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Desa, Bank Pegawai dan bank – bank lain yang
sejenisnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut
diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Keppres No. 38 tahun 1988
yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang
tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa,
lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.

Dalam pakta tanggal 27 oktober 1988 Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
pertama kali diakui, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan
perbankan. BPR adalah perwujudan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank
Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit
Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK),
Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga
lain yang semacamnya.

Dalam perkembangannya muncul BPR yang berprinsip pada hukum Islam. BPR
tersebut di beri nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS). BPR Syariah yang
pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu,
Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPR
Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga
BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai
beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991.

86

Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif
dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai
paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan
syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip–prinsip syariah ataupun
muamalah islam. BPR Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia
No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat
berdasarkan Prinsip Syariah. Secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai
lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan
prinsip-prinsip syariah.

1.2 Tujuan Pendirian BPRS

Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan
ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.

2. Melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun
di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum.

3. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi
arus urbanisasi.

4. Membina semangat ukhuwah islamiyyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka
meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPRS tersebut diperlukan strategi operasional sebagai
berikut:

1. BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan
bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha berskala
kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.

2. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan
mengutamakan usaha skala menengah & kecil.

3. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk
yang akan diberi pembiayaan.

1.3 Karakteristik BPRS

Bank syariah memiliki karakteristik antara lain tidak menggunakan instrumen bunga,
menggunakan metode bagi hasil dan jual beli, melarang kegiatan yang bersifat spekulatif,
senantiasa terkait dengan sektor riil dan hanya memberikan pembiayaan yang halal. Selain
itu bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi
sebagai sharia internal auditor.

87

Penunjukkan anggota DPS harus mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional
(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu otoritas pengawas syariah untuk lembaga
keuangan dan perbankan syariah yang juga merupakan institusi yang berhak
mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk/jasa dan operasional bank syariah.

Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha BPR
konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya BPRS harus sejalan dengan
prinsip syariah. Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS
meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan
penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito,
dan/atau tabungan pada bank lainnya. BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan
ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing,
melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.

BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang
seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau kombinasinya.
Modal untuk mendirikan BPRS adalah Rp2 milyar untuk wilayah Jabotabek, Rp1 milyar
untuk ibukota propinsi, dan Rp500 juta di luar Jabotabek dan ibukota propinsi. Modal
disetor BPRS tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk
apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari sumber yang
diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk kegiatan yang melanggar hukum.

Manajemen BPRS terdiri dari minimal dua orang anggota direksi dan satu orang
komisaris serta satu orang DPS. Jumlah direksi minimal dua orang dengan Pendidikan
minimal diploma III dan 50% diantaranya wajib memiliki pengalaman operasional
perbankan syariah sedangkan bagi direksi yang tidak berpengalaman wajib mengikuti
pelatihan perbankan syariah. Komisaris BPRS wajib memiliki pengalaman dan/atau
pengetahuan di bidang perbankan syariah.

Keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk
perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil dan mikro (UKM)
baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mengacu kepada kategorisasi lembaga keuangan
mikro (LKM) yang dilakukan oleh Greuning, Gallardo dan Randhawa (1999)1 , BPRS
dapat dimasukkan dalam LKM dengan kategori C yaitu LKM yang sumber dananya
terutama berasal dari masyarakat umum dengan cara menghimpun dana dalam bentuk
tabungan dan deposito.

88

1.4 Kegiatan Usaha BPRS VS BPR

Perbedaan Kegiatan Operasional BPRS dan BPR

• Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat:
a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan, seperti deposito berjangka, tabungan,
dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit kepada nasabah.
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
d. Menaruh dana dalam bentuk sertifikat deposito, sertifikat BI, sertifikat deposito
deposito berjangka.

• Kegiatan yang tidak diperbolehkan bagi BPR, berdasarkan pasal 14 UU No.17 tahun
1992, seperti:
a. Tidak menerima deposito atau simpanan dalam bentuk giro dan menyertai lalu
lintas pembayaran dalam kegiatan usaha
b. Tidak melakukan usaha perasuransian
c. Dilarang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
d. BPR Dilarang melakukan penyertaan modal
e. Dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS

• Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:
a. Menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan BI
b. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau
nasabah
c. Menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad
syariah
d. Memindahkan uang, dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk
kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di Bank Umum Syariah
atau Bank Umum Konvensional.

1.5 Produk BPRS VS BPR

a) Produk Bank Perkreditan Rakyat
1. Tabungan
Tabungan di BPR tidak dikenakan biaya administrasi pada saat pembukaan
maupun penutupan rekening. Besaran biaya awal yang disetorkan pun terbilang
ringan, mulai dari Rp10.000-Rp100.000. Dana tabungan ini dapat ditarik kapan
saja oleh nasabah. Namun penarikan dana kapan saja ini tidak berlaku untuk jenis
tabungan berjangka. Kelebihan BPR salah satunya adalah pada nilai bunga yang
dapat lebih besar dari bank umum yang hanya sebesar 3.5%. Bunga tabungan yang
ditawarkan BPR sudah mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan
dan cukup beragam, berkisar antara 2%-6% per bulan. Sedangkan untuk BPR
Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil sekitar 75:25, besaran bunga tersebut
nilainya sekitar 5%.

89

2. Deposito
Produk deposito dari BPR bisa dikatakan hampir sama dengan bank umum.

Bunga deposito BPR rata-rata berada di angka 6% per tahun dengan pilihan skema
mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Seperti halnya produk tabungan biasa di BPR,
deposito ini juga dapat ditarik kapan saja oleh nasabah tanpa ada penalti.

3. Kredit
Hadirnya BPR di tengah masyarakat tidak lepas dari adanya kebutuhan kredit

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, kredit atau pinjaman
menjadi produk BPR yang paling terkenal di kalangan masyarakat. Produk kredit
BPR ini cukup beragam, tergantung dari inovasi masing-masing BPR.

Secara umum fasilitas kredit yang ditawarkan BPR adalah kredit usaha, kredit
pemilikan rumah, kredit usaha kecil, kredit kepemilikan tanah, dan kredit
multiguna. Kredit yang disediakan hanya sebagai kredit tanpa agunan atau kredit
untuk karyawan dan kredit untuk bisnis kecil. Meski memiliki layanan kredit,
namun BPR tidak melayani produk kartu kredit.

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
BPR mengalami kelebihan likuiditas (over liquidity) maka BPR dimungkinkan

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI sendiri
adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR
mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Sertifikat Bank Indonesia
(SBI) adalah surat berharga yaitu dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai
pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem
diskonto/bunga dengan tujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam
masyarakat yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga
nilai tukar rupiah. Keuntungannya, SBI ini dikenal sebagai instrumen yang
tergolong bebas risiko (risk free).

b) Produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah
1. Mobilisasi Dana Nasabah
BPRS dapat mengotorisasi dana dari masyarakat yang dihimpun ke bentuk
seperti simpanan wadiah, seperti adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka.
Fasilitas ini digunakan untuk menitip infaq, shadaqah, ONH (biaya haji), dan
lainnya.

Berikut Jenis Simpanan dan Tabungan BPRS:
a. Simpanan Amana: Titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat.
b. Tabungan Wadiah: Tabungan badan usaha atau pribadi. Tabungan ini bersifat

tabungan bebas.
c. Deposito wadiah/deposito mudharabah: Deposito berdasarkan nisbah bagi

hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah.

90

Berikut Jenis Penyaluran Dana Dalam BPRS:
a. Mudharabah: Pembagian hasil antara dana pengusaha dan bank untuk tujuan

usaha si pengusaha.
b. Musyarakah: Penggabungan modal antara dana pengusaha dan bank kemudian

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal.
c. Bai bitsaman ajil: Proses jual beli antara bank dan nasabah, bank akan

membayar barang, kemudian nasabah akan membayar kepada bank sesuai
harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati.
d. Murabahah: Perjanjian antara bank dan nasabah, bank menyediakan modal
atau pembelian bahan baku, kemudian dibayar nasabah sesuai harga jual bank
(harga beli bank plus margin keuntungan).
e. Qardhul Hasan: Perjanjian antara bank dan nasabah bagi yang layak menerima
dana (dianjurkan untuk kepentingan ZIS).
f. Istishna’: Pembiayaan dengan prinsip jual beli, bank membelikan barang lalu
nasabah mengikuti mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan
kemampuan/keuangan nasabah.
g. Al-Hiwalah: Penggambilalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah
jatuh tempo oleh BPRS berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak.

Secara praktek penyaluran dana BPRS/Bank Syariah masih mirip dengan
BPR/Bank Konvensional. Skema pembagian untung-rugi (mudharabah dan
musyarakah), yang merupakan skema pembiayaan syariah yang ideal, masih
jarang diimplementasikan di Indonesia karena sifatnya yang sangat berisiko (high
risk, low return). Akibatnya, skema ini cenderung tidak menarik tidak hanya untuk
lembaga keuangan syariah, tetapi juga untuk pelanggan mereka.

Alhasil, tidak mengherankan bahwa murabahah (skema penjualan mark-up yang
dianggap sangat mirip dengan produk kredit konvensional, meskipun secara teori
berbeda) mendominasi portfolio pembiayaan industri di Indonesia, menyumbang
lebih dari 90 persen portfolio pembiayaan bank syariah, sementara musyarakah
dan mudharabah menyumbang kurang dari 2 persen.

1.6 Kendala Pengembangan BPRS

Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia,
antara lain cukup besarnya potensi pasar yang dimiliki tidak diimbangi dengan
pertumbuhan pangsa pasar yang ada mengingat mayoritas masyarakat Indonesia
Beragama Islam, Kuantitas dan kualitas SDM serta teknologi informasi yang belum bisa
mendukung pengembangan produk dan layanan perbankan, dan edukasi serta sosialiasi
yang dilakukan belum merata dan menyentuh masyarakat luas. Secara garis besar, terdapat
banyak permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan BPRS di Indonesia
diantaranya adalah persaingan, permodalan, produk kurang inovatif, kuantitas dan kualitas
SDM, manajemen yang buruk, kurangnya pemahaman dan pemakaian teknologi
informasi, dan lain sebagainya.

91

Lalu selain itu tantangan yang dihadapi BPRS diantaranya adalah terjadi perubahan
kebutuhan terhadap produk layanan perbankan, perlu adanya peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM, semakin ketatnya persaingan antar lembaga jasa keuangan terutama
dengan bank umum maupun fintech, serta dibutuhkan infrastruktur IT yang andal untuk
menghadapi risiko terkait keamanan data. Di samping dari adanya tantangan tersebut,
BPRS juga memiliki peluang terkait akselerasi transformasi digital diantaranya adalah
pertumbuhan permintaan akan layanan perbankan digital yang inovatif dan variatif.

1.7 Strategi Pengembangan BPRS

1. Sumber Daya Insani (SDI)
Tersedianya sumber daya yang berkualitas merupakan kekayaan (asset) yang tidak

ternilai bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan berusaha memperoleh dan
menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing
agar kualitas kerja tenaga kerja bisa diperoleh. Untuk mewujudkan kualitas kerja
perusahaan perlu melakukan perekrutan yang sesuai dengan potensi sumber daya
manusia. Keberhasilan suatu perusahaan juga dapat dilihat dari kualitas kerja yang
baik dari para pegawai. Kinerja pegawai dianggap dapat membantu meningkatkan
kualitas perusahaan tersebut. Kualitas tersebut dapat dilihat dari tingginya rasa
kepercayaan atau loyalitas masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

2. Aspek Pelayanan
Pelayanan adalah cara langsung atau tidak langsung yang dilakukan untuk

menganalisis kegiatan yang berlaku dengan cara melihat bagian-bagian kecil dari
keseluruhan kegiatan dalam perbankan. Atau membahas perilaku nasabah yang
menggunakan jasa-jasa perbankan dalam mendapatkan kepuasan. Dalam upaya
pemenuhan kebutuhan nasabah analisinya meliputi aspek-aspek sebagai berikut;
kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelolah bank dan
nasabahnya, menerapkan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga.

3. Aspek Inovasi Produk
Hal lain yang krusial untuk diperhatikan dalam upaya akselerasi partumbuhan

perbankan syariah adalah mendorong agar pelayanan perbankan syariah berbasis
teknologi maju tidak jauh tertinggal dari perbankan konvensional, sepanjang
menjalankan usahanya melalui distribusi produk dan layanan yang sesuai dengan
norma-norma syariah. Upaya ini dapat mengakselerasi rekrutmen pengguna jasa
perbankan syariah, bukan hanya di tataran domestik namun juga mancanegara.

4. Aspek Regulasi
Pesatnya perkembangan industri syariah di Indonesia tidak lepas dari regulasi-

regulasi terkait yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Semua regulasi yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah sudah cukup memadai untuk membangun industri
syariah. Dua regulator yakni Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-
Lembaga Keuangan (BapepamLK) pun sudah banyak mengeluarkan peraturan terkait
dengan industri syariah serta Islamic Capital Market di Indonesia.

92

5. Aspek Edukasi Publik
Agar pelaksanaan fungsi intermediasi dan sistem pembayaran dapat berjalan dengan

efektif, kegiatan usaha yang dilakukan bank serta produk dan jasa yang ditawarkannya
perlu diketahui dengan baik oleh masyarakat yang akan memanfaatkannya sehingga
interaksi antara bank dengan masyarakat dapat berjalan dengan semestinya dimana
hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi.

6. Aspek Sharia Compliance
Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mengelola dengan system syariah

harus menjaga kredibilitasnya. Kredibilitas dapat didefinisikan sebagai nilai kerja
suatu perusahaan atau sese orang yang mampu menunjukkan suatu kinerja yang sangat
baik bagi perusahaan sehingga mendatangkan kebaikan bagi perusahaan tersebut.
Kredibilitas bank syariah berarti nilai kerja bank syariah yang sesuai dengan syariah
Islam dan sesuai pula dengan fatwa-fatwa atau pasal-pasal yang ditetapkan pemerintah
Indonesia terhadap bank syariah.

Kepercayaan publik adalah suatu predikat yang diinginkan setiap pelaku bisnis.
Untuk memperoleh predikat itu dibutuhkan perencanaan yang baik yang dilakukan
secara sengaja dan terus menerus guna membangun dan mempertahankan pengertian
atau pemahaman antara suatu bisnis/organisasi dengan masyarakatnya. Kepercayaan
pubik merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dan
kelangsungan hidup suatu bisnis/ organisasi tersebut.

7. Aspek Pro-Sektor Riel
Peran bank syariah terhadap sector riil belum optimal, itu artinya bank syariah

belumoptimal dalam pemberdayaan sektor riil karena pembiayaan murabahah
berkaitan secara tidak langsung dengan sektor riil. Berbagai alasan belum optimalnya
skema pembiayaan musyarakah dan murabahah antara lain karena masih ada
asymetric information dan belum siap sepenuhnya pihak pelaku usaha untuk share
ataupun melakukan transparansi kepada bank, sehingga mendasarkan pada prinsip
kehati-hatian, bank syariah belum sepenuhnya fokus pada dua jenis pembiayaan itu.

93

DAFTAR PUSTAKA BAB 7

Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
POJK No. 3 /Pojk.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Roadmap Keuangan Syariah 2017-2019, OJK
SPS Desember 2017, OJK
Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta: UPP AMP, 2002, h. 56.
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan

Pertama, Yogyakarta: EKONESIA, 2003, h. 85
Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syari’ah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV

Pustaka Setia, 2012, h. 200.
Khotibul Umam, S.H.,LL.M. Ibid, h. 53-54.
Mozaikislam.com. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Diakses pada 21 Oktober 2022,

dari https://www.mozaikislam.com/197/tujuan-bank-perkreditan-rakyat-syariah.htm
Buchori, Ahmad dkk. “Kajian Kinerja Industri Bprs di Indonesia”
Universalbpr.co.id. (2020, 16 April). BPRS & BPR: Pengertian dan Perbedaannya. Diakses

pada 21 Oktober 2022, dari https://universalbpr.co.id/blog/bprs-bpr-pengertian-dan-
perbedaannya/
Depositobpr.id. (2022, 11 Februari). Kenali Berbagai Produk BPR, Mana yang Terbaik.
Diakses pada 21 Oktober 2022, dari https://depositobpr.id/blog/kenali-berbagai-produk-bpr
Infobanknews.com. (2022, 17 Juni). Begini Peluang dan Tantangan BPR dalam Menghadapi
Digitalisasi. Diakses pada 21 Oktober 2022, dari https://infobanknews.com/begini-peluang-
dan-tantangan-bpr-dalam-menghadapi-
digitalisasi/#:~:text=Sejumlah%20tantangan%20yang%20dihadapi%20BPR,dibutuhkan%2
0infrastruktur%20IT%20yang%20andal

94

BAB 8 – ASURANSI SYARIAH

PEMBAHASAN

1.1 Konsep Dasar Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-Ta’min. Penanggung disebut Ma’ammin
sedanggkan tertanggung disebut Mu’amman lahu atau Musta’min At ta’min di ambil dari
kata (‫( التعمين‬memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, tatanan dan bebas dari rasa
takut. Menurut Mustofa Ahmad Zarga makna asuransi secara istilah adalah kejadian.
Adapun metodologi dan gambarnya dapat berbeda-beda namun pada intinya asuransi
adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman)
bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan
hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Pengertian asuransi syariah (at-Ta’min) adalah usaha saling melindungi dan tolong
menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan
tabarru’ memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad
yang sesuai dengan syariah. Lalu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang
asuransi menurutnya, Asuransi Syariah (ta‟min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi
dalam bentuk asset dan atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk
aset dan atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko
tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Muhammad Iqbal mendefinisikan asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan
risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan
peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur’an
(Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan AsSunnah (teladan
dari kehidupan Nabi Muhammad SAW).

Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah
merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling
melindungi dan tolongmenolong diantara para peserta maupun pihak lain dalam
menghadapi risiko dengan tabarru‟ melalui perjanjian yang sesuai dengan syari’at islam.

Dari beberapa rumusan tentang pengertian asuransi diatas, maka ada tiga unsur pokok
penting berkenaan dengan asuransi, yaitu:

a. Pihak penjamin yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin.
Pembayaran bisa dilakukan sekaligus atau berangsur-angsur. Pembayaran tersebut
dilakukan bila terlaksana unsur ketiga.

b. Pihak terjamin yaitu pihak yang berjanjiaakan membayar premi kepada penjamin.
Sama halnya dengan pembayaran klaim asuransi dapat dilakukan secara sekaligus atau
berangsur-angsur.

c. Suatu peristiwa yang semua belum jelas akan terjadi yang disebut dengan resiko.

95

Konsep takaful yang merupakan dasar dan asuransi syariah ditegakkan diatas ada tiga
prinsip dasar yaitu:

a. Saling bertanggung jawab
b. Saling bekerjasama dan salaing membantu
c. Saling melindungi

Asuransi syariah yang berdaasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan
takwa yang sesuai dengan dijelaskan Al Quran al-maidah ayat 2, yang mana artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-
binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari
Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.
Dan janganlah sekalikali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada
mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

a. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik
asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari
bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam.
Yaitu Al-qur’an dan Al-hadits, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh
berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam.

1) Perintah Allah SWT Untuk Mempesiapkan Hari Depan
Allah SWT dalam Al-Qur’an memerintahkan kapada hambanya untuk senantiasa
melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita
dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah
upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang
lebih besar. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu
datang menimpa kita. Disini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi
hari esok. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 yang artinya: “Hai
orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan”

96

2) Firman Allah SWT Tentang Prinsip-Prinsip Bermuamalah
- QS.Al-Maaidah ayat 1: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya”
- QS.An-Nisaa ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

3) Perintah Allah Untuk Saling Bertanggung Jawab
Dalam praktik asuransi syari’ah baik yang bersifat mutual maupun bukan, pada
prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu,
dalam Islam memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu
ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadits Nabi Berikut: “Kedudukan
persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh bila
salah satu anggota tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota
tubuh lainnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

4) Perintah Allah untuk Saling Bekerja Sama dan Bantu-Membantu
Allah swt memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam
kebajikan dan taqwa. Rasulullah saw juga mengajarkan kepada kita untuk selalu
peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita.
Karena itu, dalam asuransi syariah para peserta satu sama lain bekerja sama dan
saling menolong melalui instrumen dana tabarru‟ atau dana kebajikan.

5) Perintah Allah untuk Saling Melindungi dalam Keadaan Susah
Allah SWT memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu
sama lain, dalam firmannya QS. Quraisy ayat 4: “Hendaklah mereka menyembah
Tuhan Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar,
memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan mengamankan mereka dari rasa
ketakutan”

6) Hadits-Hadits Nabi SAW. Tentang Prinsip Bermuamalah
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah
akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari
Abu Hurairah) & “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”
(HR. Muslim, Tirmizi, Nasa‟i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

97

7) Kaidah-Kaidah Fiqih Tentang Muamalah
Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang sangat terkenal Al-
Ahkam Wa Al-Haram Fi Al-Islam mengatakan bahwa dasar pertama yang
ditetapkan Islam, ialah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan
mubah. Tidak ada satu pun yang haram, kecuali ada nash yang sah dan tegas dari
syari’ (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, ialah Allah dan Rasul) yang
mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah, misalnya karena ada sebagian
hadits yang lemah, atau tidak ada nash yang tegas (sharih) yang menunjukkan
haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah (boleh). Konsep
kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar
(tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak
semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

b. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syari’ah harus dibangun diatas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan
kokoh. Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta‟awanu‟ala al birr
wa al-taqwa (tolongmenolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan al-
ta’min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau para peserta asuransi
sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan
menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful
adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli ( saling menukar) yang
selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi
dengan uang pertanggungan.

Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari’ah adalah sebagai berikut:

1) Tauhid
Prinsip tauhid (unily) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada
dalam syari’ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus
didasarkan pada nilai-nilai tauhidy. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah
serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam
berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan
suasana dan kondisis bermuamalah yang tertuntun dalam nilai-nlai ketuhanan.

2) Keadilan (Justice)
Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilainilai keadilan (jistice)
antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini
dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban di antara nasabah
(anggota) dan perusahaan asuransi.

3) Tolong-Menolong (Ta‟awun)
Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari
dengan semangat tolong-menolong (ta‟awun) antara anggota (nasabah).
Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi
untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada mendapatkan
musibah.

98

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-
Chromosom) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata
untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah
kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk
dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

4) Kerja Sama (Cooperation)
Prinsip kerja sama (cooperation) merupakan prinsip universal yang selalu ada
dalam literatur ekonomi islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat
dari khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi
mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu
sebagai mahluk individu dan sebagai mahluk sosial. Kerja sama dalam bisnis
asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua
belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.
Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai
konsep mudharabah atau musyarakah. Konsep mudharabah dan musyarakah
adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai
nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.

5) Amanah (Trustworthy/Al-Amanah)
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai
akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan
keuangan tiap periode. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat.” Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri
nasabah asuransi. Sesorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban
menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran
(premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya.

6) Kerelaan (Al-Ridha)
Prinsip kerelaan (al-ridha) dalam ekonomika islami berdasarkan pada firman Allah
SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29: “Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. Ayat ini
menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap
melakukan akad (transaksi), dan tidak adapaksaan antara pihak-pihak bertransaksi
atas dasar kerelaan bukan paksaan.

99

7) Larangan Riba
Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara
yang tidak dibenarkan. Ada beberapa bagian dalam Al-Qur’an yang melarang
pengayaan diri dengan cara yang tidak benar. Islam menghalalkan perniagaan dan
melarang riba.

8) Larangan Maysir (Judi)
Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas
ekonomi yang mempunyai unsur maysir (judi). Syafi’i Antonio mengatakan bahwa
unsur maysir judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak
justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang pois dengan
sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period,
biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang
yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan
yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung rugi terjadi
sebagai hasil dari ketetapan.

9) Larangan Gharar (Ketidakpastian)
Rasulullah SAW. Bersabda tentang gharar dalam hadits yang diriwayatkan oleh
Bukhari sebagai berikut: “Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW
melarang jual-beli hashas dan jual beli gharar” (HR. Bukhori-Muslim). Syafi’i
Antonio menjelaskan bahwa gharar atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua
bentuk:
- Bentuk akad syari’ah yang melandai penutupan polis.
- Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’I penerimaan uang klaim
itu sendiri

c. Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru’.
Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial
misalnya: Wadi’ah, wakalah dan sebagainya. Sedangkan akad tabarru’ adalah semua
bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata
unntuk tujuan komersial.

Akad transaksi asuransi syahriah mengundang kepastian dan penjelasan sehingga
peserta asuransi menerima polis asuransi sesuai dengan apa yang dibayarkan ditambah
dengan apa yang dibayarkan ditambah dengan data tabarru’ dari setiap peserta asuransi
karena itu setiap peserta asuransi yang mendapat musibah atau kerugian akan
menerima banatuann dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah yang dihadapinya,
bantuan tersebut bersumber dari dana akad tabarru’.

100