Modul UAS Lembaga Keuangan Syariah

e) Hubungan Nasabah dan Bank
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada hubungan antara

nasabah dan bank. Pada perbankan konvensional, umumnya hubungan antara dan pihak
bank yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sedangkan pihak
bank berperan sebagai debitur. Sedangkan, hubungan antara nasabah dan bank syariah
terbagi ke dalam 4 jenis, di antaranya penjual-pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa.
Pihak bank syariah akan berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli jika
menggunakan akad murabahah, istishna, dan salam. Sementara itu, pada akad
musyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Pada
akad ijarah, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

f) Pengelolaan Dana
Pengelolaan dana juga termasuk ke dalam perbedaan bank syariah dan bank

konvensional. Bank konvensional umumnya dapat melakukan pengelolaan dana di
dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan Undang-Undang yang
berlaku. Sementara itu, bank syariah melakukan pengelolaan dana berdasarkan aturan
Islam. Itulah mengapa uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada
bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan dalam Islam.

g) Kesepakatan yang Berlaku
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari kesepakatan formal

yang berlaku. Dalam hal ini, bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara
hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum
Islam. Pada perbankan syariah, terdapat beragam jenis akad transaksi serta rukun dan
syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah
bisa sah.

h) Denda
Penerapan denda juga termasuk salah satu perbedaan bank syariah dan bank

konvensional. Pada bank konvensional biasanya terdapat denda yang harus dibayarkan
oleh nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Selain itu, besaran bunga atau
dendanya pun bisa meningkat bila nasabah tidak bisa membayar hingga batas waktu
yang telah ditentukan. Sedangkan, pada bank syariah umumnya tidak ada aturan denda
seperti itu. Sebagai gantinya, pihak bank syariah akan melakukan kesepakatan bersama.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional, pada hakikatnya, merupakan
lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam.
Lembaga perbankan syariah, sebagaimana perbedaan bank syariah dan bank
konvensional, harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan.
Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup
fundamental karena eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip-prinsip
Islam.

201

5. Sebutkan kekurangan dan kelebihan yang ada pada bank syariah di Indonesia
Jawab:
1) Kelebihan Lembaga Keuangan Syariah
Adapun yang menjadi kelebihan dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah
diantaranya:
- Akad Sesuai Dengan Syariat Islam
Nasabah maupun calon nasabah lembaga keuangan syariah yang ingin menghindari
transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka tidak perlu khawatir karena
di dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah terdapat 2 akad yang
ditawarkan. Pada dasarnya, kedua akad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam
yang berlaku yaitu (1) Akad mudharabah yang artinya nasabah memberikan izin
kepada bank untuk mengelola aset lancar nya di industri yang menjamin kehalalan.
(2) Akad wadiah yaitu nasabah hanya menyimpan uang saja. Pihak bank tidak boleh
menggunakan uang atau mengelola uang di suatu industri apa pun.

- Mempunyai Produk yang Tidak Tersedia di Bank Konvensional
Bagi anda yang ingin menabung dengan tujuan untuk beribadah haji dan umrah bisa
menggunakan jasa perbankan syariah sebagai wadah untuk menyimpan dana.
Selain itu, terdapat juga produk lainnya yang hanya ada di perbankan syariah seperti
tabungan qurban, wakaf, dan deposito syariah untuk investasi.

- Tidak Ada Bunga, Bagi Hasil Dijauhi dari Riba
Perbankan syariah tidak menerapkan adanya sistem bunga nasabah seperti di bank
konvensional melainkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dimaksud yaitu
membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan.
Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah merupakan hasil musyawarah
pihak bank dan nasabah pada saat dilakukannya akad.

2) Kekurangan Lembaga Keuangan Syariah
Selain memiliki kelebihan, perbankan syariah juga memiliki beberapa kekurangan di
antaranya:
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
Pelayanan dalam perbankan syariah yang dilaksanakan secara profesional harus
diikuti dengan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pengetahuan
akan perbankan syariah. Saat ini, wadah pendidikan berbasis syariah masih
terbilang minim. Beberapa di antaranya yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas
Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran,
Universitas Diponegoro, dan Universitas Pendidikan Indonesia (Gustani, 2018).
Minimnya jumlah akademi perbankan syariah membuat ekonomi konvensional
lebih diprioritaskan. Hal ini berdampak diabaikannya nilai-nilai yang terdapat pada
perbankan syariah dan ekonomi islam. Salah satu upaya yang dapat dijalankan
dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam perbankan syariah yaitu
dengan cara mengembangkan sistem pendidikan yang bisa memberikan pengajaran
hardskill maupun softskill sehingga menghasilkan lulusan yang mengerti dan
paham mengenai perbankan syariah yang diharapkan dapat meningkatkan integritas
bank syariah di kalangan masyarakat yaitu nasabah dan calon nasabah.

202

- Literasi Keuangan Syariah yang Masih Minim
Literasi keuangan syariah per tahun 2019 berdasarkan data dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mencapai angka 8,93%. Angka ini jauh berbeda dengan literasi
keuangan nasional yang mencapai 38,03%. Selain itu, inklusi keuangan syariah
juga baru mencapai angka 9,1%. Sedangkan, tingkat inklusi bank konvensional
berada di angka 76,19%. Peran dari para influencer muda sangat diharapkan guna
mendorong kaum milenial untuk melirik perbankan syariah sehingga diharapkan
bisa memberikan pengetahuan mengenai lembaga keuangan berbasis syariah
kepada para pengikutnya. Dengan cara ini, generasi muda akan lebih mudah dalam
mempelajari dan memahami perbankan syariah sehingga generasi muda bisa
bertransaksi pada sektor perbankan berbasis syariah.

- Lembaga Keuangan Syariah Masih Sulit Berkompetisi dari Segi Pricing
Sebuah industri yang bergerak dalam bidang jasa sangatlah penting menganalisis
bentuk pasar. Bentuk pasar ini akan menentukan perilaku yang diambil oleh
konsumen (dalam hal ini nasabah dan calon nasabah) sehingga dapat
mempengaruhi penetapan harga, keputusan investasi, penggunaan faktor produksi,
dan perilaku manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Selanjutnya,
penyedia jasa perbankan akan bersaing untuk memberikan pricing terbaik kepada
penggunanya. Menurut Kasri (2010), persaingan perbankan syariah di Indonesia
berbentuk monopolistik dan contestable tidak sempurna. Selain itu, perbankan
syariah juga mempunyai ruang lingkup terbatas seperti basis konsumen yang lebih
sedikit dan produk yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, perbankan syariah
perlu memiliki inovasi berkelanjutan agar bisa menarik minat pihak ketiga untuk
menempatkan dana seperti sosialisasi, pemasaran, dan pencitraan yang lebih aktif
sehingga basis kegiatan perekonomian syariah menjadi lebih luas dan tingkat risiko
bisa dikurangi. Sebaliknya, tingkat pengembalian atau rate of return bisa
ditingkatkan.

BAB 7

1. Apa yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Jawab:
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangann Bank yang dibawahi
oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip
Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada
masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima
simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya
menggunakan prinsip-prinsip syariah.

203

No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas
pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasrkan
prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia
No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat
berdasarkan prinsip Syari’ah. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan
usahanya dengan system konvensional, tidak di perbolehkan melakukan transaksi
berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bisa
membuka Islamic window, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi
berdasarkan sistem syariah.

2. Bagaimana sejarah BPRS?
Jawab:
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia
(BRI) pada akhir tahun 1977, BRI yang mempunyai tugas sebagai Bank Pembina lembaga
– lembaga keuangan lokal (dalam lingkup tertentu) seperti , Lumbung Desa, Bank Pasar,
Bank Desa, Bank Pegawai dan bank – bank lain yang sejenisnya. Pada masa pembinaan
yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat
(BPR). Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun
1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.
Dalam pakta tanggal 27 oktober 1988 Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
pertama kali diakui, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan
perbankan. BPR adalah perwujudan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa,
Lumbung Desa, Bank Pasar, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD),
Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga
perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lain yang
semacamnya.

Dalam perkembangannya muncul BPR yang berprinsip pada hukum Islam. BPR tersebut
diberi nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPR Syariah yang pertama kali
berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR
Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec.
Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah
mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19
Agustus 1991. Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah
aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai
paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah,
yang pola operasionalnya mengikuti prinsip–prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPR
Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

204

BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur
menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12
Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Secara teknis BPR
Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang
operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

3. Sebutkan perbedaan kegiatan usaha BPR dan BPRS
Jawab:
Perbedaan Kegiatan Operasional BPRS dan BPR
• Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat:
e. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan, seperti deposito berjangka, tabungan,
dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
f. Memberikan kredit kepada nasabah.
g. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
h. Menaruh dana dalam bentuk sertifikat deposito, sertifikat BI, sertifikat deposito
deposito berjangka.

• Kegiatan yang tidak diperbolehkan bagi BPR, berdasarkan pasal 14 UU No.17 tahun
1992, seperti:
f. Tidak menerima deposito atau simpanan dalam bentuk giro dan menyertai lalu
lintas pembayaran dalam kegiatan usaha
g. Tidak melakukan usaha perasuransian
h. Dilarang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
i. BPR Dilarang melakukan penyertaan modal
j. Dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS

• Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:
e. Menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan BI
f. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau
nasabah
g. Menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad
syariah
h. Memindahkan uang, dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk
kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di Bank Umum Syariah
atau Bank Umum Konvensional.

205

4. Bagaimana perbedaan produk BPRS dan BPR
Jawab:
a. Produk Bank Perkreditan Rakyat
1) Tabungan
Tabungan di BPR tidak dikenakan biaya administrasi pada saat pembukaan
maupun penutupan rekening. Besaran biaya awal yang disetorkan pun terbilang
ringan, mulai dari Rp10.000-Rp100.000. Dana tabungan ini dapat ditarik kapan
saja oleh nasabah. Namun penarikan dana kapan saja ini tidak berlaku untuk jenis
tabungan berjangka. Kelebihan BPR salah satunya adalah pada nilai bunga yang
dapat lebih besar dari bank umum yang hanya sebesar 3.5%. Bunga tabungan yang
ditawarkan BPR sudah mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan
dan cukup beragam, berkisar antara 2%-6% per bulan. Sedangkan untuk BPR
Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil sekitar 75:25, besaran bunga tersebut
nilainya sekitar 5%.

2) Deposito
Produk deposito dari BPR bisa dikatakan hampir sama dengan bank umum.

Bunga deposito BPR rata-rata berada di angka 6% per tahun dengan pilihan skema
mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Seperti halnya produk tabungan biasa di BPR,
deposito ini juga dapat ditarik kapan saja oleh nasabah tanpa ada penalti.

3) Kredit
Hadirnya BPR di tengah masyarakat tidak lepas dari adanya kebutuhan kredit

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, kredit atau pinjaman
menjadi produk BPR yang paling terkenal di kalangan masyarakat. Produk kredit
BPR ini cukup beragam, tergantung dari inovasi masing-masing BPR.

Secara umum fasilitas kredit yang ditawarkan BPR adalah kredit usaha, kredit
pemilikan rumah, kredit usaha kecil, kredit kepemilikan tanah, dan kredit
multiguna. Kredit yang disediakan hanya sebagai kredit tanpa agunan atau kredit
untuk karyawan dan kredit untuk bisnis kecil. Meski memiliki layanan kredit,
namun BPR tidak melayani produk kartu kredit.

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
BPR mengalami kelebihan likuiditas (over liquidity) maka BPR dimungkinkan

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI sendiri
adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR
mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
adalah surat berharga yaitu dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan
utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga dengan
tujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat yang secara tidak
langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah.
Keuntungannya, SBI ini dikenal sebagai instrumen yang tergolong bebas risiko
(risk free).

206

b. Produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah
1) Mobilisasi Dana Nasabah
BPRS dapat mengotorisasi dana dari masyarakat yang dihimpun ke bentuk
seperti simpanan wadiah, seperti adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka.
Fasilitas ini digunakan untuk menitip infaq, shadaqah, ONH (biaya haji), dan
lainnya.

Berikut Jenis Simpanan dan Tabungan BPRS:
a. Simpanan Amana: Titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat.
b. Tabungan Wadiah: Tabungan badan usaha atau pribadi. Tabungan ini bersifat

tabungan bebas.
c. Deposito wadiah/deposito mudharabah: Deposito berdasarkan nisbah bagi

hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah.

Berikut Jenis Penyaluran Dana Dalam BPRS:
a. Mudharabah: Pembagian hasil antara dana pengusaha dan bank untuk tujuan

usaha si pengusaha.
b. Musyarakah: Penggabungan modal antara dana pengusaha dan bank kemudian

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal.
c. Bai bitsaman ajil: Proses jual beli antara bank dan nasabah, bank akan

membayar barang, kemudian nasabah akan membayar kepada bank sesuai
harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati.
d. Murabahah: Perjanjian antara bank dan nasabah, bank menyediakan modal
atau pembelian bahan baku, kemudian dibayar nasabah sesuai harga jual bank
(harga beli bank plus margin keuntungan).
e. Qardhul Hasan: Perjanjian antara bank dan nasabah bagi yang layak menerima
dana (dianjurkan untuk kepentingan ZIS).
f. Istishna’: Pembiayaan dengan prinsip jual beli, bank membelikan barang lalu
nasabah mengikuti mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan
kemampuan/keuangan nasabah.
g. Al-Hiwalah: Penggambilalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah
jatuh tempo oleh BPRS berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak.

Secara praktek penyaluran dana BPRS/Bank Syariah masih mirip dengan
BPR/Bank Konvensional. Skema pembagian untung-rugi (mudharabah dan
musyarakah), yang merupakan skema pembiayaan syariah yang ideal, masih
jarang diimplementasikan di Indonesia karena sifatnya yang sangat berisiko (high
risk, low return). Akibatnya, skema ini cenderung tidak menarik tidak hanya untuk
lembaga keuangan syariah, tetapi juga untuk pelanggan mereka.

Alhasil, tidak mengherankan bahwa murabahah (skema penjualan mark-up yang
dianggap sangat mirip dengan produk kredit konvensional, meskipun secara teori
berbeda) mendominasi portfolio pembiayaan industri di Indonesia, menyumbang
lebih dari 90 persen portfolio pembiayaan bank syariah, sementara musyarakah
dan mudharabah menyumbang kurang dari 2 persen.

207

5. Apa tujuan didirikannya BPRS
Jawab:
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan
ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.
2. Melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di
perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum.
3. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi
arus urbanisasi.
4. Membina semangat ukhuwah islamiyyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka
meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

BAB 8

1. Apa yang dimaksud dengan asuransi syariah?
Jawab:
Asuransi syariah (at-Ta’min) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara
sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru’ memberikan
pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan
syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang
pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi menurutnya, Asuransi
Syariah (ta‟min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-
menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan
atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru‟ yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan)
yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat disimpulkan
bahwa asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha
pertanggungan untuk saling melindungi dan tolongmenolong diantara para peserta maupun
pihak lain dalam menghadapi risiko dengan tabarru‟ melalui perjanjian yang sesuai dengan
syari’at islam.

2. Sebutkan dan jelaskan prinsip dasar asuransi syari’ah
Jawab:
1) Tauhid
Prinsip tauhid (unily) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam
syari’ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan
pada nilai-nilai tauhidy. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan
hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi yang harus
diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisis
bermuamalah yang tertuntun dalam nilai-nlai ketuhanan.

2) Keadilan (Justice)
Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilainilai keadilan (jistice) antara
pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami
sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban di antara nasabah (anggota) dan
perusahaan asuransi.

208

3) Tolong-Menolong (Ta‟awun)
Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan
semangat tolong-menolong (ta‟awun) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk
asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan
meringankan beban temannya yang pada mendapatkan musibah.
Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-
Chromosom) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk
mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter
utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya
sebagai perusahaan asuransi.

4) Kerja Sama (Cooperation)
Prinsip kerja sama (cooperation) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam
literatur ekonomi islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-
Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua
wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai mahluk individu
dan sebagai mahluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam
bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara
anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai
dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah atau musyarakah. Konsep
mudharabah dan musyarakah adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika
Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.

5) Amanah (Trustworthy/Al-Amanah)
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai
akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan
tiap periode. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58: “Sesungguhnya Allah
menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat.” Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Sesorang yang
menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan
dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang
menimpa dirinya.

6) Kerelaan (Al-Ridha)
Prinsip kerelaan (al-ridha) dalam ekonomika islami berdasarkan pada firman Allah
SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas
dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. Ayat ini menjelaskan tentang keharusan
untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak
adapaksaan antara pihak-pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

209

7) Larangan Riba
Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang
tidak dibenarkan. Ada beberapa bagian dalam Al-Qur’an yang melarang pengayaan diri
dengan cara yang tidak benar. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

8) Larangan Maysir (Judi)
Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas
ekonomi yang mempunyai unsur maysir (judi). Syafi’i Antonio mengatakan bahwa
unsur maysir judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak
justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang pois dengan sebab-
sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period,
biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang
yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang
dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil
dari ketetapan.

9) Larangan Gharar (Ketidakpastian)
Rasulullah SAW. Bersabda tentang gharar dalam hadits yang diriwayatkan oleh
Bukhari sebagai berikut: “Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang
jual-beli hashas dan jual beli gharar” (HR. Bukhori-Muslim). Syafi’i Antonio
menjelaskan bahwa gharar atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:
- Bentuk akad syari’ah yang melandai penutupan polis.
- Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’I penerimaan uang klaim itu
sendiri

3. Sebutkan manfaat asuransi
Jawab:
1) Memberikan rasa aman dan menghilangkan rasa kekhawatiran dari segala masalah
keuangan akibat resiko meninggal dunia.
2) Menyediakan sejumlah dana pada saat dibutuhkan.
3) Fleksibel dalam menentukan jumlah manfaat awal, cara dan masa pembayaran premi.
4) Merupakan cara menabung yang mudah, sistematis dan berkesinambungan.
5) Memperoleh bonus seperti halnya investasi.
6) Mempunyai nilai pinjam yang siap pakai dalam keadaan mendesak.
7) Adanya pelayanan yang lestari, semenjak polis terbit hingga klaim pembayaran.

4. Apa saja perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvesional
Jawab:
1) Prinsip Dasar Asuransi
• Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong
(ta'awuni) dan melindungi (takaful) di antara para peserta melalui pembentukan
kumpulan dana (dana tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk
menghadapi risiko tertentu.
• Prinsip dari asuransi konvensional adalah pertanggungan risiko yang terjadi akan
memindahan risiko dari nasabah ke perusahaan yang bersifat penuh (risk transfer).

210

Hal itu berarti perusahaan asuransi menanggung risiko nasabah berdasarkan catatan
dan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

2) Akad atau Sistem Perjanjian
• Akad/Sistem Perjanjian dalam Asuransi Syariah merupakan kesepakatan dalam
suatu perjajian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak
melakukan hukum tertentu. Akad tersebut yaitu akad tabarru' sebagaimana dengan
tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial (non-
profit oriented).
• Akad pada asuransi konvensional adalah akad tabaduli. Akad tersebut berupa
sistem jual beli dengan kejelasan akan pembeli, penjual, objek yang
diperjualbelikan, harga, dan persetujuan oleh kedua belah pihak atas pemahaman
dan persetujuan transaksi tersebut.

3) Kepemilikan Dana
• Asuransi syariah memiliki sistem kepemilikan dana yang kepemilikannya
merupakan kolektif atau bersama. Oleh karena itu, apabilah nasabah mengalami
risiko, maka nasabah lain akan memberikan santunan melalui kumpulan dana
tersebut.
• Asuransi konvensional memiliki sistem kepemilikan dana yang kepemilikannya
berdasarkan pembayaran premi dari nasabah. Perlindungan nasabah terhadap risiko
tersebut murni berdasarkan premi yang dibayarkan dan persetujuan oleh kedua
belah pihak.

4) Pengelolaan Dana
• Cara kerja pengelolaan dana asuransi syariah adalah dana merupakan milik semua
nasabah selagi perusahaan asuransi hanya bersifat sebagai pengelolaan dana tanpa
hak milik. Dana tersebut akan dikelola untuk keuntungan peserta asuransi secara
transparan
• Cara kerja pengelolaan dana asuransi konvensional adalah dana atau premi yang
dibayarkan oleh nasabah akan dikelola sesuai dengan perjanjian oleh pihak nasabah
dan perusahaan asuransi.

5) Pengawasan Dana
• Untuk asuransi syariah, pengawasan dana meilibatkan pihak ketiga sebagai
pengawas kegiatan asuransi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS
bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengawasi
proses transaksi dalam memastikan transaksi tersebut terjadi berdasarkan prinsip
syariah.
• Untuk asuransi konvensional, tidak terdapat sebuah badan pengawasan khusus atas
kegiatan transaksi perusahaan dengan nasabah. Akan tetapi, semua perusahaan
asuransi resmi dan terdaftar bergerak berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).

211

6) Dana Hangus
• Dana hangus merupakan suatu kejadian ketika tidak terjadinya klaim dalam jangka
waktu periode asuransi yang disepakati.
• Pada asuransi syariah, dana hangus tidak diberlakukan, sehingga nasabah dapat
sepenuhnya mengambil kembali dana yang dibayarkan.
• Pada asuransi konvensional, dana hangus berlaku ketika periode polis berakhir atau
nasabah tidak dapat membayar premi ataupun ketentuan lainnya.

7) Surplus Underwriting
• Surplus underwiring merupakan dana yang diberikan kepada nasabah apabila
terdapat kelebihan dari rekening sosial, termasuk dari pendapatan lain setelah
dikurangi pembayaran klaim/santunan dan utang jika ada.
• Dana surplus dapat disimpan sebagai dana cadangan dan/atau dibagikan ke peserta
& perusahaan sepanjang disepakati oleh peserta.

8) Pembayaran Klaim Polis
• Pada asuransi syariah, Pembayaran klaim nasabah akan dilakukan dengan cara
pencairan dana tabungan bersama.
• Pada asuransi konvensional, Pembayaran klaim nasabah akan dilakukan dengan
cara penggunaan dana perusahaan sesuai dengan polis yang berlaku.

9) Pemegang Polis
• Polis Asuransi syariah dapat dipegang dan didaftarkan untuk satu keluarga,
sehingga seluruh keluarga bisa mendapatkan manfaat dari polis tersebut.
• Polis asuransi konvensional hanya bisa dipegang oleh satu orang saja.

5. Apa saja jenis produk asuransi syariah?
Jawab:
Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu:

1) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan
perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta
asuransi takaful. Produk asuransi takaful keluarga meliputi:
• Takaful berencana
• Takaful pembiayaan
• Takaful Pendidikan
• Takaful dana haji
• Takaful berjangka
• Takaful kecelakaan siswa
• Takaful kecelakaan diri
• Takaful khairat keluarga

2) Takaful Umum (asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan
perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda
milik peserta takaful. Produk-produk Asuransi Takaful umum adalah:

212

• Takaful kebakaran
• Takaful kendaran bermotor
• Takaful pengangkutan
• Takaful resiko pembangunan
• Takaful resiko pemasangan
• Takaful penyimpanan uang
• Takaful gabungan
• Takaful rekayasa/engineering

BAB 9

1. Apa yang dimaksud dengan pegadaian syariah?
Jawab:
Istilah pegadaian dalam fikih islam disebut dengan ar-rahn. Secara etimologis ar-rahn
berarti tsubat (tetap) dan dawam (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, ar-
rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi
(dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam
Islam rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya
imbalan. Dalam pengertian lain, ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu
barang sebagai tanggungan utang. Selain pengertian gadai tersebut diatas penulis,
mengemukakan definisi rahn (gadai) menurut ulama mazhab, diantaranya sebagai berikut:
1) Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa
dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup
membayar utangnya.
2) Menurut Hanafiah, rahn adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap
piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya
atupun sebagian.
3) Menurut Malikiyah, rahn adalah suatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil
dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
4) Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (rahn) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu
benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang, dengan adanya
benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.
5) Menurut Muhammad Syafi’I Antonio ar-rahn adalah menahan salah satu hak harta
milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman yang
diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang
menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil
kembali seluruh atau sebagian piutang.

2. Sebutkan landasan normative pegadaian syariah
Jawab:
1) Al-Qur’an
Ayat al-Quran bisa menjadikan dasar hokum sebuah perjanjian gadai yaitu terdapat
pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi: “Jika kamu dalam bermuamalah tidak
secara tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada
barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang.

213

Akan tetapi sebagian kamu mempercayai yang lain, dan hendaknlah yang dipercayai
menjalankan amanatnya (utangnya) dan harusnya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah engkau (Saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya, dan Allah adalah Maha mengetahui dengan apa yang sudah
kamu kerjakan”. Para ulama setuju dan menyatakan jika rahn bisa dilakukan dalam
suatu perjalanan dan dengan keadaan ada ditempat, dengan syarat barang jaminan itu
dapat langsung dikuasai atau dipegang secara hokum oleh yang member hutang.

Pemahaman disini dimaksudkan karena tidak semua barang jaminan dipegang oleh
yang member hutang secara langsung, jadi harus ada sejenis pegangan yang busa
menjamin barang dalam status menjadi marhun. Semisal barang tersebut berbentuk
tanah, jadi yang dikuasai adalah surat
jaminan tanah tersebut.

2) As-Sunnah
Di dalam sebuah hadits Riwayat Bukhari, kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa:
Artinya: “dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai
dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)
Menurut Kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW meRahn-kan baju besinya
itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah
SAW. berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa
ar-rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya
dalam rangka hubungan antar sesame manusia.

3) Ijma dan Qiyas Ulama
Pada dasarnya para ulama’ telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama’ tidak
pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukmnya. Jumhur
ulama’ berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada
waktu bepergian. Berdasarkan al-quran dan Hadits diatas menunjukkan bahwa
transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam islma bahkan Nabi pernah
melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam
dengan melakukan ijtihad. Bagaimanakah perbandingan konsep pegadaian syariah
dengan pegadaian konvensional ditinjau dari aspek dan
hukumnya (Muhammad dan Hadi, 2003: 41).

3. Sebutkan tujuan dan daripada pegadaian syariah
Jawab:
Tujuan Pegadaian Syariah:
1) Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program
pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui
penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.
2) Pencegahan praktik ijon pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman
sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman-
pinjaman / pembiayaan berbasis bunga.
4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.

214

Adapun manfaat pegadaian itu sendiri bagi nasabah yaitu dimana tersedianya dana dengan
prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan
pembiayaan / kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran
nilai suatu barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

Manfaat bagi perusahaan pegadaian itu sendiri dimana perusahaan mendapatkan
penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Dan
penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah untuk memperoleh
jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapatkan
keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

4. Sebutkan rukun dan syarat gadai
Jawab:

Rukun (unsur) gadai yaitu:

1) Penerima gadai (rahin)
2) Pemberi gadai (murtahin)
3) Harta gadai (marhun)
4) Utang (marhun bih)
5) Akad

Adapun syarat rahn (gadai), yaitu:

1) Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum. Oleh Karena itu,
tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum,
misalnya gila, anak-anak, dan lainnya.

2) Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai.
3) Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan atau isyarat.
4) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahterimahkan.
5) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

5. Sebutkan dan jelaskan produk pegadaian
Jawab:
Produk Pegadaian:
1) Pegadaian Rahn
Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip
syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan pegadaian KCA, namun
nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujrah yang dihitung dari
taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran ujrah yang dihitung dari taksiran
barang jaminan yang diserahkan,
besar tarif ujrah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari
dengan jangka waktu maksimum 4 bulan. Tetapi dapat diperpanjang dengan cara
mengansur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan
perhitungan ujrah secara proposional selama masa pinjaman.

215

2) Pegadaian Arrum (Ar-Rahn untuk usaha mikro/kecil)
Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan bagi pengusaha
mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan
bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan
jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka
waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.

3) Pegadaian Amanah
Pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para
karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tententu atau bagi para pengusaha
mikro kecil. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung repayment capacity yang
ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/ gaji bagi karyawan tetap atau berdasarkan
kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan
akad rahn tasjily, yang mekanismenya mirip dengan Fidusia.

BAB 10

1. Apa yang dimaksud dengan dana pensiun?
Jawab:
Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang
pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat
diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun.
Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) dana pensiun adalah dana yang
keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang
disisihkan. Para peserta ini berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun.

Sementara mengutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian dana pensiun
adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk
dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip
syariah. Dana pensiun adalah lembaga keuangan nonbank yang menyelenggarakan
program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau
orang perorangan yang mempekerjakan karyawan. Dalam istilah lain, pengertian dana
pensiun adalah dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan
usaha milik pemerintah atau organisasi lain. Tujuannya untuk membuat cadangan dana
sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. Dengan
demikian, pengertian dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu
dengan menggunakan iuran pekerja. Selanjutnya, dana tersebut diberikan kembali kepada
pekerja saat masa pensiun.

2. Apa saja asas dana pensiun?
Jawab:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana
pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

216

1) Asas Keterpisahan Kekayaan Dana Pensiun Dari Kekayaan Badan Hukum Pendirinya
Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola
berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun
yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang
dapat terjadi pada pendirinya.

2) Asas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pendanaan
Penyelengaraan dana pensiun berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun bagi
pekerja mandiri, harus dengan pemupukan dana yang dikelolah secara terpisah dari
kekayaan pendiri sehinggah cukup memenuhi pembayaran hak peserta.

3) Asas Pembinaan dan Pengawasan
Asas penggunaan kekayaan dana pensiun terhindar dari kepentingan-kepentingan yang
dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana, yaitu
memenuhi hak peserta, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan
pengawasan melipui system pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana
pensiun.

4) Asas Penundaan Manfaat
Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan
penghasilan yang menjadi hak peserta maka berlaku asa penundaan manfaat yang
mengharuskan pembayara hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun
yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

5) Asas Kebebasan Untuk Membenuk atau Tidak Membentuk Dana Pension
Pebentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan
manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupak komitmen yang
harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

3. Apa fungsi dari program dana pensiun?
Jawab:

Fungsi Bagi Perusahaan

- Memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan
pengabdian terhadap perusahaan.

- Meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis.
- Meningkatkan motivasi kerja karyawan, sehingga produktivitas perusahaan juga

meningkat.
- Menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan

yang berhenti bekerja.

Fungsi Bagi Karyawan

- Hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan, bisa
tergantikan oleh dana yang sudah dikumpulkan sejak lama

- Jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan pada keluarga yang
masih hidup.

217

Fungsi Bagi Penyelenggara Program

- Penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar
menghasilkan keuntungan, sebab iuran ini dapat digolongkan ke dalam investasi.

- Sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut.
- Mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana pensiun.

4. Sebutkan dan jelaskan jenis dana pensiun syariah
Jawab:
Sama halnya dengan dana pensiun konvensional, dana pensiun syariah terdiri dari dua jenis
yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
(DPLK). DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang
mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun
manfaat pasti atau iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawanya sebagai
peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap peserta.

Sedangkan, DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi
jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan
maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan
asuransi jiwa yang bersangkutan.

1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan
karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti,
bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang
menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian dana pensiun jenis
ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan
pengesahan dari menteri keuanagan.

2) Dana Pensiun Lembaga Keuanagan (DPLK)
DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa
untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik
karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau
perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti
dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya dimungkinkan untuk manfaatkan DPLK.
Tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk dapat
memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau
perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

5. Bagaimana sistem pembayaran dana pensiun syariah?
Jawab:
Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan menawarkan 2 (dua) macam sistem
pembayaran kepada karyawan. Pembayaran ini ditujukan sesuai dengan kepentingan
perusahaan dan karyawan itu sendiri, Menurut Keputusan Menteri Keuangan
No.343/KMK.0.17/1998, tanggal 13 Juli 1998. Pembayaran pensiun dapat dilakukan
dengan dua cara yaitu:

218

1) Pembayaran Secara Sekaligus (lump sum)
2) Pembayaran secara bulanan atau berkala (anuili)

Sulit untuk menentukan cara mana yang lebih baik dari kedua cara pembayaran manfaat
tersebut karena hal ini tergantung dari keinginan penerima manfaat pensiun. Seseorang
lebih cenderung memilih pembayaran manfaat pensiun dengan cara sekaligus, karena
selain nilai uang yang diterima sekarang tentunya lebih tinggi dari pada waktu yang akan
datang, juga manfaat yang diterima secara lump sum dapat dipakai untuk melakukan suatu
usaha yang memberikan hasil secara kontinu. Namun tidak semua rang dapat berbuat
demikian, bahkan dalam banyak hal, pembayaran secara sekaligus oleh yang bersangkutan
kemungkinan akan habis terpakai untuk dikonsumsi, maka dimasa yang akan datang akan
mengalami kesulitan keuangan.

Karena pertimbangan-pertimbangan diatas, maka banyak perushaan baik swasta maupun
pemerintah memberikan manfaat pensiun kepada pegawai yang telah mencapai usia
pensiun dengan jalan menggunakan system pembayaran dengan secara berkala (bulanan),
kebijakan semacam ini juga diberlakukan di Indonesia dengan UU No.11 Tahun 1992
Tentang dana pensiun.

Dana pensiun syariah menggunakan akad syariah dalam operasional kegiatannya seperti
penggunaan akad saat menjadi peserta ataupun pembayaran iuran. Selain itu, dana pensiun
syariah juga sangat memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur
maisir, gharar, dan riba.

Dana pensiun syariah melibatkan empat pihak utama yaitu pemberi kerja (wahib), pihak
investee, peserta (mauhub lah), dan pensiunan/ahli waris. Secara umum tidak ada yang
berbeda dari skema dana pensiun Syariah dengan dana pensiun konvensional, namun yang
membedakan paling utama adalah setiap transaksi dalam dana pensiun syariah
menggunakan akad syariah. Sebagai contoh, akad hibah bi syarth dan hibah muqayyadah
adalah akad yang digunakan pemberi kerja kepada peserta dalam hal pembayaran iuran
pensiun. Dalam konteks kegiatan pelimpahan kuasa dengan imbal jasa/fee kepada pihak
tiga digunakan akad wakalah bil ujrah atau akad mudharabah, namun jika dana pensiun
memakai pihak ketiga maka dana pensiun dapat menggunakan akad ijarah.

Dalam hal pembayaran iuran program dana pensiun, jika terdapat keterlambatan
pembayaran iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pemberi kerja dapat dikenakan
ta’zir berupa pengenaan denda uang dengan jumlah tertentu. Besaran denda ini adalah
jumlah denda/dana ta’zir sebesar denda yang layak per bulan dari akumulasi tunggakan
iuran. Denda ini selanjutnya akan digunakan untuk dana sosial sehingga praktik ini dapat
dikatakan tidak melanggar prinsip syariah dalam bentuk apapun.

Selain itu, aspek pembayaran manfaat pensiun dalam penyelenggaraan program pensiun
berdasarkan prinsip syariah juga tidak begitu berbeda dengan aspek pembayaran manfaat
pada skema program pensiun konvensional. Perbedaan mendasarnya hanya terletak pada
pelaksanaannya yang harus tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menerapkan akad
yang sesuai.

219

BAB 11

1. Sebutkan tujuh karakteristik pasar modal yang efisien menurut Shefrin dan Satman
(1993)
Jawab:
1) Bebas Dari Pemaksaan
Menurut kaidah ini, investor memiliki hak untuk bertransaksi dan bebas membuat kontrak
juga berarti bahwa investor tidak boleh dilarang dalam bertransaksi. Termasuk dalam
kaidah ini adalah bahwa investor berhak mencapai informasi dan pada saat yang sama
tidak boleh ditekan untuk membuka rahasia tertentu.
2) Bebas Dari Salah Interpretasi
Bahwa investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak
menimbulkan salah interpretasi.
3) Hak Untuk Mendapatkan Informasi Yang Sama
Bahwa seluruh investor memiliki akses yang sama untuk mendapatkan satu set informasi
yang khusus. Apabila satu pihak memiliki satu set informasi maka harus dikemukakan
kepada yang lain.
4) Hak Untuk Memproses Informasi Yang Sama
Dalam hal ini investor memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk memproses
informasi, di mana tidak ada satu pihak yang dirugikan.
5) Bebas Dari Gejolak Hati
Menurut kaidah ini, seluruh investor selayaknya terbebas dari berbuat kesalahan karena
kurang pengendalian diri.
6) Hak Untuk Bertransaksi Pada Harga Yang Efisien
Bahwa investor melakukan transaksi pada tingkat harga yang menurut persepsinya efisien
atau benar.
7) Hak Untuk Memiliki Kekuatan Tawar Menawar Yang Sama
Bahwa dalam bertransaksi, para investor memiliki kekuatan tawar yang sama untuk
negosiasi.

2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis instrument pasar modal syariah
Jawab:
1) Saham Syariah
Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan
yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak
bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang
merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam
prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaanperusahaan yang tidak
melanggar prinsip syariah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang
diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan
berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah pada umumnya
dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat, sedangkan akad mudharabah umumnya
dilakukan pada saham perusahaan public (Soemitra, 2009: 138).
Saham menurut Dewan Syariah Nasional didefinisikan sebagai suatu bukti kepemilikan
atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang
memiliki hak-hak istimewa (Yuliana, 2010: 71).

220

Secara konsep, saham syariah merupakan saham yang bidang usahanya memenuhi
prinsip syariah. Secara konsep, saham merupakan bukti bukti penyertaan modal kepada
perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk
mendapatkan bagian dari perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak
bagian hasil usaha merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.

Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang
Diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah.

2) Sukuk
Sebagai salah satu efek syariah, sukuk yang memiliki gambar yang berbeda dengan
pengunduran. Sukuk bukan merupakan surat utang, atau hak kepemilikan atas suatu
aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar
publikasi (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk berdasarkan aset/proyek
yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang
halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa ketidakseimbangan, bagi hasil, atau
marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam publikasi sukuk.

Islamic Development Bank (IDB) mengartikan sukuk dengan efek syariah berupa
sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan
yang tidak terpisahkan, yang paling tidak terbagi atas kepemilikan asset berwujud
tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas, dan kepemilikan
atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang
Obligasi Syariah, dijelaskan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka
panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada invesror
(pemegang obligasi) yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada
investor berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana investasi pada saat
jatuh tempo.

Dari berbagai pandangan para pakar tentang definisi sukuk yang diberikan, pada
umumnya mereka mengkaitkan sukuk dengan investasi bisnis yang tertulis (sakk),
Islamic bonds, sertifikat investasi, sekuritisasi aset, sekuritis utang yang mendasari
pada aset real, dokumen atau sertifikat yang mewakili nilai dari suatu aset, dan sertifikat
investasi Islami. Demikian juga mereka menyebutkan bahwa sukuk berbeda dengan
notes, warrants dan bonds, juga berbeda dengan representasi utang yang dimiliki oleh
penerbit atau pemilik sertifikat.

Oleh karena itu, perlu diberikan ketegasan bahwa sukuk adalah produk investasi syariah
yang menempatkan kegunaan hak memiliki shares dalam aset tetap (tangible asset),
manfaat (usefructs) dan pelayanan (services) atau suatu kewajaran dari proyek atau
sesuatu bentuk investasi tertentu.

221

3) Reksa Dana Syariah
Merupakan jenis reksa dana yang pengelolaannya disesuaikan dengan kaidah syariah.
Jadi dimungkinkan adanya reksa dana saham syariah, reksa dana terproteksi syariah,
reksa dana indeks syariah dan jenis lainnya. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) No. 20/DSNMUI/IV/2001, pengertian reksa dana syariah (Islamic
investment funds) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-
prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi
(wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

Menurut Andri Soemitra reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan
kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksadana syariah tidak akan
menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau
produknya bertentangan dengan syariah Islam misalnya pabrik minuman beralkohol,
industri pertenakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan
bisnis yang mengandung maksiat.

3. Apa saja perbedaan pasar modal syariah dan konvensional?
Jawab:
1) Instrumen yang Dijual
Kalau investasi pasar modal konvensional, instrumen yang dijual adalah saham,
obligasi, reksa dana, opsi, right, dan warrant. Sedangkan pasar investasi pasar modal
syariah, saham, obligasi, dan reksa dana yang dijual merupakan instrumen yang telah
sesuai hukum syariah. Dengan adanya saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana
syariah, kamu yang mengutamakan kehalalan dalam transaksi dan aset yang dimiliki
tidak perlu susah-susah mencari dan memilah sendiri.

2) Emiten Penjual Saham
Dalam pasar modal konvensional, emiten manapun bisa melakukan penjualannya
sahamnya di pasar modal tanpa memperhatikan status halal atau haram. Transaksi dan
instrumen transaksi yang dilakukan juga memiliki bunga dan kemungkinan terjadinya
transaksi yang spekulatif dan manipulatif juga sangat terbuka. Sedangkan dalam pasar
modal syariah, emiten yang menjual saham sangat memperhatikan dan telah memenuhi
syarat-syarat syariah yang sesuai. Transaksi yang dilakukan bebas bunga, begitu pula
instrumen transaksi yang digunakan. Pada pasar modal syariah, instrumen transaksi
yang digunakan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, dan salam. Selain itu,
pasar modal syariah juga bebas dari manipulasi pasar dan transaksi yang meragukan.

3) Indeks Saham
Pada pasar modal konvensional, indeks yang ada terbuka secara bebas dan tidak
memisahkan saham yang halal secara khusus. Sementara indeks saham syariah
dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Karena itu, seluruh saham yang tercantum pada
bursa pasar modal syariah sudah terjamin halalnya.

222

4) Mekanisme Transaksi
Mekanisme transaksi di pasar modal konvensional tidak menetapkan batasan apapun.
Arah perputaran uang juga dibuka secara bebas. Sehingga konsep bunga pada pasar
modal konvensional adalah hal yang pasti ada. Pada pasar modal konvensional,
transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi juga diizinkan dalam pasar
modal konvensional. Serta saham yang dimiliki dapat bergerak di bidang apapun secara
bebas selama mampu memberikan keuntungan. Kalau pasar modal syariah, banyak
aturan ketat. Misal, dana yang kamu tanam tidak akan digunakan untuk menggerakkan
bidang yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Misalnya seperti rokok, alkohol,
makanan yang diharamkan dan lain sebagainya. Kedua, pasar modal syariah juga bebas
dari transaksi ribawi, gharar atau meragukan, manipulatif, dan juga judi.

5) Obligasi
Pada obligasi konvensional, prinsip yang digunakan adalah prinsip bunga dengan
pemegang obligasi sebagai kreditur atau orang yang berpiutang. Perhitungan nisbahnya
pun didasarkan kepada perkembangan suku bunga yang berlaku. Sedangkan obligasi
syariah telah diatur dalam fatwa DSN – MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan mudharabah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pihak pemegang
obligasi bukanlah kreditur, tapi pemodal atau shahibul mal. Sedangkan emiten disebut
sebagai pengelola atau mudharib. Selain itu, perhitungan nisbahnya pun sudah
disebutkan di awal pada saat akad transaksi dilakukan. Dalam penggunaan modal
saham pun emiten diwajibkan untuk mengalokasikan modal tersebut sesuai dengan
hukum-hukum syariat yang berlaku.

6) Pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam
menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur
tentang kegiatan operasional perusahaan.

7) Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadis di
pertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasinonal (DSN) sedangkan pasar modal
konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang No.8 tahun
1995.

8) Dalam pelaksanaan kegiatannya pasar modal syariah diawasi oleh DSN (Dewan
Syariah Nasional), sedangkan pasar modal konvensional tidak.

9) Indeks harga saham konvensional anatara lain IHSG, LQ45, Kompas 100 dll, dan
Indeks harga saham syariah ialah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Efek
Syariah).

4. Sebutkan dan jelaskan macam instrument pasar modal
Jawab:

223

1) Dana Mudharabah (Mudharabah Fund)
Dana Mudharabah merupakan isntrumen keuangan bagi investor untuk pembiayaan
bersama proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Instrumen ini diperbolehkan
menurut hukum islam.

2) Saham Biasa Peruasahaan (Common Stock)
Saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis
yang sesuai dengan Islam diperbolehkan.

3) Obligasi Muqarabah (Muqarabah Fund)
Obligasi ini diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang mengahasilkan uang atau
proyek yang terpisah dari kegiatan umum perusahaan.

4) Obligasi Bagi Hasil (Profit Sharing Bond)
Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan
syariah Islam dan berdasrkan prinsip bagi hasil, jenis ini diperbolehkan.

5) Saham Preferen (Preferred Stock)
Saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam
likuidasi. Karena ada unsur pendapatan tetap (seperti bunga), maka dilarang menurut
hukum Islam. Namun ini masih jadi bahan perdebatan.

5. Bagaimana strategi pengembangan pasar modal syariah
Jawab:
1) Mengatur penerapan prinsip syariah.
2) Menyusun standar akuntansi.
3) Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka
peningkatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
4) Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada.
5) Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru.
6) Melakukan kerja sama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah
antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar.

Pertama, program literasi dan inklusi PMS untuk memperkuat basis investor syariah ritel;
Kedua, program pengembangan efek dan instrumen syariah untuk memperluas bauran
produk PMS; Ketiga, program pengembangan infrastruktur PMS untuk memperkuat
layanan dan landasan hukum/fatwa PMS; Keempat, program penguatan sinergi dengan
para stakeholder PMS; dan Kelima, pemanfaatan teknologi untuk pendidikan investasi
syariah.

BAB 12

1. Bagaimana sejarah perkembangan wakaf di zaman kesultanan Indonesia?
Jawab:
Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf,
hal ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid,
bangunan madrasah, komplek makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang
ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu Kesultanan / Susuhan
atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam. Bukti itu antara lain tanah-tanah
yang diantaranya berdiri masjid seperti:

224

• Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin;
• Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati;
• Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah;
• Masjid Menara si Kudus wakaf dari Sunan Muria;
• Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun;
• Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran;
• Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel;
• Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung;
• Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.12
• Untuk Masjid Agung Banten dan madrasah-madrasahnya mendapat tanah wakaf dari

Maulana Hasanudin, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas dan Hartawan Muslim
yang luasnya ratusan hektar;
• Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas
kurang lebih 350 hektar wakaf dari Raden Patah;
• Masjid Agung Semarang dibiayai dengan tanah wakaf Bupati Semarang pertama yakni
Pangeran Samber nyawa seluas kurang lebih 19 hektar.

Pengaturan wakaf pada jaman kesultanan terutama di Jawa (khususnya Jawa Tengah) pada
saat itu telah diatur pada Staatsblad No. 605, jo. Besluit Govermen General Van Ned Indie
ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760),
menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki
tanah sawah bondo masjid (5% Moskeembtsvendem) sebagai food untuk membiayai
pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman dan makam keramat dari wali yang ada
dilingkungan masjidmasjid tersebut.13 Hal tersebut menunjukkan pada jaman kesultanan
telah ada peraturan harta wakaf sekalipun dalam hal yang masih terbatas.

2. Mengapa disebut sebagai wakaf tunai?
Jawab:
A. Mannan mempopulerkan transaksi wakaf jenis ini dengan nama Cash Waqf (wakaf
tunai) karena pembayaran dana wakaf tersebut biasanya dalam bentuk tunai, tidak dengan
mengangsur atau menunda di waktu berikutnya.

Wakaf tunai biasanya diproduktifkan dengan dikembangkan menjadi sebuah proyek
misalnya peternakan, industri atau pertanian. Program wakaf tunai dapat diaplikasikan dan
dirancang dengan produk keuangan modern. Wakaf tunai dapat dihimpun dan
diberdayakan dengan produk lembaga keuangan saat ini. Kesemuanya itu tergantung nadzir
wakaf tunai yang harus selalu merancang ide dan program kreatif dalam wakaf tunai.
Karena itulah wakaf tunai ini mempunyai prospek cerah dan menjanjikan. Dari sisi
penghimpunan dana, wakaf tunai dapat ditangani dengan bank atau lembaga keuangan
modern, seperti yang telah dibuktikan Dompet Dhuafa Republika yang bekerjasama
dengan Bank Internasional Indonesia untuk menggalang dana. Sedangkan dari segi
penyaluran dana atau distribusi, dana wakaf juga dapat dimanfaatkan dengan model
investasi yang beragam sesuai dengan tuntunan jaman, misalnya proyek perindustrian,
peternakan, perkebunan, dan sebagainya.

225

3. Apa perbedaan wakaf tunai dengan sedekah?
Jawab:
- Wakaf dilakukan dengan benda yang mempunyai zat yang kekal, seperti tanah,
bangunan atau benda benda bergerak seperti uang (wakaf tunai) atau kendaraan
dengan syarat keaslian zatnya tidak berubah dan bisa dikekalkan. Sedangkan sedekah
bisa menggunakan benda yang kekal dan bisa juga tidak menggunakan benda yang
kekal. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Umar telah
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW:
“Apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang daya dapat ini? Jawab
beliau: jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka
dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak
akan dijual tanahnya, tidak pula diberikan dan tidak pula diwariskan” (Shahih Bukhari,
2001: 265).
- Berwakaf bukan seperti berderma atau bersedekah biasa. Pahala wakaf lebih besar dan
manfaatnya terhadap diri yang berwakaf lebih besar. Hal itu karena ganjaran wakaf
terus berjalan terus menerus selama barang wakaf itu masih berguna. Demikian juga
terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya, juga
dapat menghambat potensi kerusakan. Ini bisa dilihat di negeri-negeri Islam di jaman
dulu, karena adanya wakaf, umat Islam dapat maju ke depan. Bahkan sampai sekarang
telah beratas-ratus bahkan beribu-ribu tahun masih juga kekal. Dalam hal ini terdapat
sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi: “Apabila mati seorang
manusia, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalanya itu) kecuali tiga
perkara, sedekah jariyah yang mengalir terus pahalanya (wakaf), mengembangkan
ilmu pengetahuan dan anak saleh yang mendoakan ibu bapaknya. (Imam Muslim,
1992: 378)

4. Apa saja kendala dalam wakaf tunai?
Jawab:
Prospek cerah wakaf tunai ini nampaknya belum banyak direspon oleh umat Islam di
Indonesia. Hal ini karena adanya beberapa faktor berikut ini:

1) Kesadaran Pentingnya Berwakaf
Umat Islam di Indonesia menempati jumlah mayoritas. Sekitar 90% penduduk Indonesia
beragama Islam. Ini merupakan modal yang sangat berharga. Hanya saja, masih banyak
umat Islam yang belum sadar akan pentingnya berinfak untuk kemajuan umat Islam. Hal
ini karena mereka belum menyadari tentang prospek wakaf tunai bagi kemajuan dan
kesejahteraan umat Islam. Mereka tidak mengetahui bahwa pahala wakaf akan terus
mengalir meski mereka telah meninggal dunia.
Padahal menurut Mustafa Edwin Nasution, seorang akademisi dari Universitas Indonesia,
bahwa apabila 20 juta rakyat Indonesia (10%) menyisihkan uangnya untuk wakaf Rp 1.
000 perhari/Rp 30. 000 perbulan, maka akan terkumpul uang Rp 20 miliar/hari atau Rp 7,2
triliun/ pertahun (Mustafa Edwin Nasution, 2004: 6).
Karena itulah, tugas semua lapisan umat Islam adalah menyadari potensi mereka ini dan
berpartisipasi aktif untuk mengeluarkan dana wakaf.

226

2) Sosialisasi
Banyak masyarakat yang masih belum mengenal seluk beluk dan operasional wakaf tunai.
Ini bisa dimaklumi, mengingat wacana wakaf tunai adalah hal baru yang digulirkan.
Mereka hanya menganggap bahwa wakaf hanya dibolehkan dengan tanah,bangunan atau
benda tidak bergerak lainnya. Sedangkan uang, dalam pandangan mereka tidak
diperbolehkan.
Realita di Indonesia seperti itu merupakan hal wajar. Karena madzhab Syafii yang banyak
dianut oleh umat Islam Indonesia tidak banyak memberikan tempat bagi benda bergerak
sebagai benda wakaf. Madzhab Syafii banyak menekankan benda wakaf pada tanah dan
bangunan atau benda lainnya yang dianggap kekal. Karena itulah, sosialisasi wakaf tunai
perlu digencarkan kembali.
Hal ini untuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai. Lembaga
zakat yang juga berstatus sebagai nadzir wakaf, perlu menggencarkan sosialisasi mereka
agar masyarakat sadar akan pentingnyawakaf tunai. Sosialisasi dapat dilakukan dengan
berbagai media, baik media cetak, elektronik, ceramah, seminar, lokakarya dan lain
sebagainya. Dengan sosialisasi yang intens, maka umat Islam akan semakin menyadari
potensi besar wakaf tunai dan selanjutnya ikut berperan serta mensukseskan program wakaf
tunai ini.

3) Manajemen
Perlu diakui bahwa selama ini, zakat, infak dan sedekah (ZIS) ataupun wakaf belum
dikelola secara professional dengan manajemen yang handal. Padahal potensi dana yang
dapat terserap dari amalan kebajikan tersebut sangatlah besar. Karena itulah, sudah saatnya
pengelolaan ZIS dilakukan secara profesional. Patut disyukuri bahwa beberapa tahun
belakangan ini lembaga-lembaga ZIS telah berbenah diri dan meningkatkan
profesionalitasnya. Para sarjana dan orang yang berkompeten direkrut untuk turun tangan
membantu, seperti sarjana akuntansi dan sarjana manajemen. Ini dapat ita saksikan di
Dompet Dhuafa Republika yang banyak merekrut tenaga muda dan juga YDSF (Yayasan
Dana Sosial Al-Falah) di Surabaya.

5. Bagaimana wakaf tunai menurut ulama madzhab?
Jawab:
Untuk memperdalam analisa tentang hukum wakaf tunai ini, maka sebaiknya kita
menganalisa pendapat ulama tentang benda wakaf. Benda wakaf menurut para fuqaha dan
hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yakni kemestian benda wakaf itu
bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan
lama, baik bendanya maupun manfaatnya. Dan manfaatnya dapat diambil oleh si penerima
wakaf (mustahiq) (Ali Fikri, 1938: 157, Abdul Wahhab Khallaf, 1946: 39 & Abu Zahrah,
1971: 119).

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf harus berbentuk harta berharga berupa
iqar (tanah atau bangunan). Menurut mereka, tidak sah wakaf benda bergerak, sebab syarat
kebolehan wakaf adalah kekekalan benda wakaf, dan hal itu tidak terealisasi dalam benda
bergerak karena diumungkinkan rusak.

227

Akan tetapi mereka membolehkan wakaf benda bergerak ketika mengikuti benda yang
tidak bergerak. Atau jika adat kebiasaan telah berlaku dengan wakaf benda bergerak
misalnya mewakafkan buku atau perangkat jenazah (Zainuddin Ibnu Najim, 1970: 187).

Menurut Abu Hanifah, tidak boleh mewakafkan kuda dan senjata di jalan Allah sebab ia
merupakan benda bergerak dan adat kebiasaan tidak memberlakukannya sebagai benda
wakaf. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, boleh mewakafkannya (Wahbah
Zuhaili, 2000: 7635).

Secara umum madzhab Maliki mensyaratkan benda wakaf berupa benda milik pribadi yang
tidak bercampur dengan hak orang lain. Mereka menganggap sah wakaf binatang untuk
dikendarai atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dan juga mereka membolehkan wakaf
dengan makanan, serta dinar dan dirham. Pendapat madzhab Maliki inilah yang relevan
untuk dijadikan rujukan dalam membolehkan wakaf uang. Pada jaman tersebut, umat Islam
memakai mata uang dinar dan dirham. Sedangkan pada jaman modern ini, umat Islamsudah
menggunakan berbagai mata uang. Karena itulah wakaf tunai hukumnya dibolehkan,
bahkan termasuk dalam wakaf yang dianjurkan dalam Islam.

Sedangkan madzhab Syafii memberikan penekanan pada kekekalan manfaat, baik harta
wakaf itu berupa benda tidak bergerak, benda bergerak maupun benda milik bersama.
Dalam kitab Tuhfatuththullab dinyatakan bahwa barang yang kekal manfaatnya, sah
diwakafkan dan sah wakaf barang tidak bergerak, barang bergerak dan barang milik
bersama (Zakaria Al-Anshari, 1957: 86). Sementara itu madzhab Hambali mensyaratkan
benda wakaf harus diketahui dan dimiliki yang dapat diperjaulbelikan yang bisa
dimanfaatkan secara adat seperti disewakan (Abu Zahrah, 197: 20).

Dari paparan beberapa pendapat fuqaha di atas, jelas bahwa madzhab Maliki dan pendapat
imam Muhammad bin Hasan Assyaibani membolehkan wakaf dengan dinar dan dirham
atau uang. Dengan demikian wakaf tunai selayaknya untuk disejajarkan dengan wakaf
tanah dan bangunan dalam tinjauan hukumnya yaitu sunnah dan dianjurkan untuk
dilakukan.

BAB 13

1. Bagimana sejarah zakat pada masa nabi?
Jawab:
Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-
kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan
bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad SAW. berusaha
meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan
dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk
menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam
komunitas muslim dan symbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah swt.

228

Rasulullah SAW. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat
(‘Umar ibn al-Khatab, Ibnu Qais ‘Ubadah ibn Samit dan Mu‘azibn Jabal) sebagai ‘amil
zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai
negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat
diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang
membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW. ada lima jenis kekayaan yang
dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi)
dan buah-buahan, dan rikaz (barang temuan). Selain lima jenis harta yang wajib zakat di
atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasullah saw. juga
dikenakan wajib zakat.

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW. memberikan contoh dan
petunjuk oprasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat
pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas yang mencatat
para wajib zakat, (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) Jubah,
petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) Khazanah, petugas yang
menghimpun dan memelihara harta, dan (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat
pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

2. Apa yang dimaksud dengan LAZ?
Jawab:
Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan kelompok yang bertugas untuk mencari,
mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola, sampai mengatur semua hal tentang zakat
dan sedekah disebut sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).
LAZ merupakan kelompok yang mengelola zakat dengan status swasta, sementara BAZ
merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan usulan pemerintah.

3. Apa peran dari LAZ?
Jawab:
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan
pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:
- Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- Menyerahkan laporan kepada pemerintah.
- Mencatat masyarakat yang wajib menunaikan zakat (muzakki)
- Mencatat masyarakat yang bisa menerima hasil penghimpunan zakat (mustahiq)
- Menerima dan menghimpun zakat dari badan atau perorangan
- Mendata zakat yang keluar dan masuk
- Membagikan zakat yang telah terkumpul kepada para mustahiq

4. Apa kendala manajemen dalam zakat?
Jawab:
Jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak; 2) Mahalnya biaya promosi; 3)
Rendahnya efektifitas program pedayagunaan zakat; 4) Rendahnya sinergi antar
stakeholder zakat; dan 5) Terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) amil zakat.

229

Sebagian informan yang berasal dari OPZ pemerintah mengatakan bahwa salah satu
prioritas masalah zakat adalah terlalu banyaknya OPZ bentukan masyarakat (LAZ).
Menurut mereka zakat seharusnya dikelola oleh negara sebagaimana di zaman Rasulullah
saw dimana zakat dikelola oleh baitul maal. Pertumbuhan LAZ yang cukup pesat dalam
beberapa tahun terakhir dianggap sebagai ancaman terhadap sistem pengelolaan zakat
nasional.

5. Bagaimana strategi pengembangan untuk zakat?
Jawab:
1) Pengelolaan yang pada awalnya dalam pendistribusian yang selalu menggunakan
konsumtif maka lebih baiknya pengelolaan dilakukan dengan pola produktif yang mana
tidak semua dana zakat yang terhimpun segera disalurkan kepada para mustahik tetapi
sebagian dari dana zakat tersebut dikelola menjadi modal usaha. Modal kemudian
dikelola dan dikembangkan secara baik dan hasil pengelolaan itu akan didistribusikan
secara adil dan bijaksana.
2) Mengaja agar tidak berkurang secara tidak wajar.
3) Mengamankan agar tidak hilang.
4) Mengembangkan dana zakat yang terkumpul sehingga berkembang dan tidak habis
sesaat.
5) Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota
keluarga masing-masing rumah tangga.
6) Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun
skala prioritasnya.
7) Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan
dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
8) Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni
tetapi dengan sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
9) Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ke
tempat mereka masing-masing.

BAB 14

1. Apa pengertian dari fintech?
Jawab:
Fintech merupakan singkatan dari kata Financial Technology, yang dapa diartikan dalam
bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat diartikan
sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di
industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi medel bisnis dan perkembangan
teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industrri layanan keungan.

Bank Indonesia mendefinisikan Fintech sebagai fenomena perpaduan antara teknologi dan
fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal
tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatam pemain dalam
menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. Fintech adalah salah satu yang
mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang
telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi.

230

Fintech didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembangan untuk
memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industry jasa keuangan dan bukan
hanya inovasi baru.

2. Apa yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah?
Jawab:
Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk
mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga
tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya
harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-
nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Apa prinsip Lembaga Keuangan Syariah?
Jawab:
1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan
resiko masing-masing pihak;
2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana,
serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi
untuk memperoleh keuntungan;
3) Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara
terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi
dananya;
4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam
masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

4. Apa yang dimaksud Fintech Syariah?
Jawab:
Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi
islam, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan
(gharar), tidak memberikan mudharat pada penggunanya, dan harus ada kejelasan antara
pembeli dan penjual. Fintech syariah menerapkan skema akad, yaitu akad wakalah dan
akad musyarakah.

5. Apa saja bentuk akad finansial syariah di Indonesia? Sebutkan dan jelaskan
Jawab:
1) Murabahah
Jenis akad syariah pertama yaitu murabahah. Murabahah adalah akad transaksi dimana
penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli dengan
harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Keuntungan harga disepakati oleh kedua
belah pihak. Sehingga pihak pembeli mengetahui harga beli produk dan margin
keuntungan yang didapatkan oleh penjual.
Contoh penerapan akad murabahah pada kredit rumah syariah, pembelian aset
bangunan, pembiayaan kendaraan bermotor, dan investasi lainnya.

231

2) Mudharabah
Meskipun namanya mirip murabahah, akad mudharabah berbeda dengan murabahah.
Murabahah merupakan jenis akad syariah berbentuk kerjasama usaha antara pihak
pemilik modal dan pihak pengelola modal dengan kesepakatan tertentu. Besaran
pembagian laba ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan apabila terjadi kerugian,
maka pemilik modal akan menanggung sepenuhnya dengan catatan pengelola tidak
melakukan kesalahan atau kelalaian disengaja atau melanggar kesepakatan. Dalam
istilah syariah, pemilik modal disebut sebagai shahibul maal, bank syariah, dan malik.
Sedangkan pihak pengelola modal yaitu nasabah, amil, atau mudharib.

3) Mudharabah Muqayyadah
Selanjutnya, akad akad syariah adalah Mudharabah Muqayyadah. Akad ini memiliki
pengertian sama dengan akad mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana
dengan pengelola. Bedanya dengan akad mudharabah, jika akad mudharabah
muqayyadah terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh pemilik modal terkait obyek
usaha. Sehingga pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai ketetapan dari
pemodal. Biasanya akad Mudharabah Muqayyadah digunakan dalam bisnis berprospek
tinggi.

4) Wadiah
Jenis akad syariah banyak digunakan oleh pemuda adalah wadiah. Wadiah merupakan
akad transaksi dengan skema penitipan barang/uang antara pihak pertama dan pihak
kedua. Sehingga pihak pertama sebagai pemilik dana/barang telah mempercayakan
asetnya kepada pihak kedua sebagai penyimpan aset. Oleh sebab itu, pihak kedua
(lembaga keuangan syariah) harus menjaga titipan nasabah dengan selamat, aman, dan
utuh.
Contoh penerapan akad wadiah pada rekening tabungan dan giro. Sehingga tidak heran
para pemuda yang belum berpenghasilan memilih rekening berakad wadiah, karena
tidak terdapat biaya administrasi setiap bulan.

5) Musyarakah
Musyarakah merupakan akad berbentuk kerja sama usaha dimana masing-masing pihak
menyetorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai kesepakatan. Sehingga modal
dari berbagai pihak disatukan untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian usaha tersebut
dikelola oleh salah satu dari pemodal atau meminta bantuan pihak ketiga sebagai
pegawai.

6) Musyarakah Mutanaqisah
Musyarakah Mutanaqisah adalah akad kerja sama antar pihak untuk membeli suatu
produk atau aset. Nantinya, salah satu pihak akan membeli produk secara utuh dengan
melakukan pembayaran bertahap pada pihak lain. Dalam lembaga keuangan syariah,
akad Musyarakah Mutanaqisah biasa digunakan pada pembiayaan proyek dengan
nasabah. Pihak nasabah akan mencicil modal pokok kepada perbankan syariah, tetapi
pengelolaan usaha tetap beraktivitas dengan modal tetap.

232

7) Salam
Salam adalah akad transaksi dimana pembeli memesan produk dan melakukan
pembayaran terlebih dahulu kepada pembeli, kemudian pembeli akan memproses
produk sesuai permintaan pembeli dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Penerapan
akad salam dapat dilihat dari sistem pembelian secara pre-order.

8) Istisna’
Salah satu jenis akad syariah adalah Istishna’. Istisna’ yaitu jual beli produk dengan
sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria
tertentu, kemudian pihak penjual baru melakukan proses pembuatannya. Sekilas mirip
dengan akad salam, perbedaannya adalah produk akad istishna' diproduksi sesuai
permintaan pembeli. Dalam penerapan akad istishna’, penjual harus melakukan proses
pemesanan produk sesuai kesepakatan dengan pembeli. Produk yang dihasilkan juga
harus sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Biasanya akad ini terjadi pada
pemesanan barang dalam jumlah besar, seperti souvenir.

9) Ijarah
Pembiayaan dengan sistem sewa antara kedua belah pihak disebut sebagai akad ijarah.
Salah satu pihak sebagai penyewa membayar kepada pihak lain (pemilik produk) untuk
mendapatkan manfaat atau hak guna atas produk yang dipinjam tanpa memindahkan
kepemilikan barang tersebut.

10) Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
Berbeda dengan akad ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah jenis akad syariah
dimana penyewa membayarkan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat atas produk
tersebut, tetapi pihak penyewa dapat mengambil opsi pemindahan hak milik produk
tersebut di akhir transaksi.
Contoh penerapannya pada transaksi lembaga keuangan syariah. Nasabah membayar
angsuran sewa beserta cicilan pokok sebuah rumah. Pada akhir perjanjian, pihak
penyewa berkesempatan untuk membeli rumah tersebut dengan membayar harga lebih
rendah atau sisa dari angsuran awal.

11) Wakalah
Wakalah termasuk akad akad syariah dengan sistem perwakilan antara salah satu pihak
kepada pihak lain. Akad ini banyak diterapkan pada transaksi pembelian barang luar
negeri atau impor untuk menyusun Letter of Credit atau meneruskan permintaan
pembeli.

12) Kafalah
Berikutnya, jenis akad syariah adalah Kafalah. Kafalah yaitu akad penjaminan salah
satu pihak kepada pihak lain. Penerapan akad kafalah biasa dijumpai pada pembelian
produk beserta garansi. Pada bidang jasa, akad ini digunakan dalam menyusun garansi
atas suatu proyek, advance payment bond, hingga partisipasi dalam tender.

233

13) Hawalah
Jenis akad syariah wajib Anda ketahui yakni Hawalah. Akad ini merupakan perjanjian
atas pemindahan utang/piutang dari satu pihak ke pihak lain. Contoh penerapannya
pada layanan Post Dated Check pada perbankan syariah. Pihak lembaga keuangan
syariah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual produknya kepada
pembeli lain dengan jaminan pembayaran berbentuk giro mundur.

14) Rahn
Rahn merupakan perjanjian dalam pegadaian suatu barang atau aset dari pihak satu
kepada pihak lain. Jadi nasabah meminjam uang kepada lembaga keuangan syariah
dengan memberikan jaminan berupa aset atau barang berharga, tetapi pihak perbankan
syariah hanya membebankan biaya pemeliharaan aset kepada nasabah.

15) Qardh
Terakhir, macam macam akad syariah adalah Qardh. Sistem transaksi syariah dimana
nasabah meminjam dana talangan yang dibutuhkan segara dalam periode singkat.
Sehingga uang tersebut akan dikembalikan secepatnya kepada bank.

234

DAFTAR PUSTAKA

Amiral. “Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam.” Jurnal Penelitian &
Pengabdian Vol. 5, No. 2 (2017).

Yasmansyah & Sesmiarni, Zulfani. “Metodologi Ekonomi Islam.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Vol. 10, No. 2 (2021): 225-237.

Furqani, Hafas. 2018. Metodologi Ekonomi Islam. Banda Aceh: Percetakan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Hasan, Hurriah Ali. “Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam.” Jurnal Kajian Islam
Kontemporer Vol. 12, No. 2 (2021).

Suhendi. “Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
(2012): 299-309.

Chair, Wasilul : riba dalam perspektif Islam (2017)

Yulianti Timorita, Rahmani : riba dalam prespektif ekonomi Islam (2002)

Oktafia, Renny : peranan baitul maal wattamwil (BMT) terhadap upaya perbaikan moral
masyarakat dikawasan dolly Surabaya (2017)

Askar, Andi & Ipandang. 2020. “Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur’an : Studi Komparasi”
dalam Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 19, No. 2.

Idris, Muhammad. 2022. “Apa Itu Riba: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Hukumnya dalam
Islam”, https://money.kompas.com/read/2022/03/10/211250426/apa-itu-riba-pengertian-
jenis-contoh-dan-hukumnya-dalam-islam?page=all, diakses pada 29 September 2022.

Rohmah, Nur Sa’idatur, 2018. Studi Komparasi Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional
Dan Ekonomi Islam, dalam Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1.

Ahmad. 2021. “Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, dan Teori Nilai Uang”,
https://www.gramedia.com/literasi/uang/, diakses pada 2 Oktober 2022.

Ichsan. 2021. “Karakteristik Uang dan Bitcoin”, https://pintu.co.id/academy/post/karakteristik-
uang-dan-bitcoin, diakses pada 2 Oktober 2022.

Widyananda, Rakha Fahreza. 2020. “8 Jenis Uang Berdasarkan Nilai dan Kegunaannya”,
https://www.merdeka.com/jatim/8-jenis-uang-berdasarkan-nilai-dan-kegunaannya-ketahui-
agar-tak-keliru-kln.html, diakses pada 2 Oktober 2022.

Redaksi OCBC NISP. 2021. “10 Perbedaan Perbankan Syariah & Konvensional”,
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/20/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-
konvensional, diakses pada 2 Oktober 2022.

Achmad, Andi. 2021. “Yuk Mari Kenali Jenis-Jenis Produk Perbankan”,
https://universalbpr.co.id/blog/produk-perbankan/, diakses pada 06 Oktober 2022.

“Konsep Operasional Perbankan Syariah’, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-
syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx, diakses pada 06 Oktober 2022.

235

Ginting, Ramlan dkk. 2012. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia; Liabilitas dan Modal.
Jakarta: Indonesia Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES).

Bordo D Michael and Andre Levin (2017), Central Bank Digital Currency And The Future Of
Monetary Policy, NBER Working Paper Series 23711

Zams,MB., Indrastuti, R., Pangersa, AG., Hasniawati, NA., Az Zahra, F., Ayu, I. (2019).
Designing Central Bank Digital Currency For Indonesia: The Delphi–Analytic Network
Process. Bank Indonesia Working Paper WP/4/2019

Mukherjee, Andy. (2022). Does Your Country Really Need Digital Cash?.
www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-05-10/poland-or-peru-which-country-should-
switch-to-digital-cash-first.

The World Bank (2022), World Bank Global Financial Inclusion Data 2017.
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=1228

Yuliawati (2019). Gelombang Besar Transaksi Nontunai di Indonesia.
https://katadata.co.id/yurasyahrul/digital/5e9a4e611f509/gelombang-besar-transaksi-
nontunai-di-indonesia

Laily, Iftitah Nurul. 2022. “Tugas dan Wewenang Bank Sentral Beserta Penjelasannya”,
https://katadata.co.id/safrezi/finansial/6212f93304ca0/tugas-dan-wewenang-bank-sentral-
beserta-penjelasannya, diakses pada 7 Oktober 2022.

Pratama, Akhdi Martin. 2021. “Bank Sentral: Definisi, Tugas dan Tujuannya”,
https://money.kompas.com/read/2021/06/11/150000826/bank-sentral--definisi-tugas-dan-
tujuannya, diakses pada 7 Oktober 2022.

Miftahudin, Husen. 2021. “Mengenal Lebih Dekat Tugas Gubernur Bank Indonesia”,
https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/GbmoYpLK-mengenal-lebih-dekat-tugas-
gubernur-bank-indonesia, diakses pada 7 Oktober 2022.

2022. “Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”,
https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia,
diakses pada 7 Oktober 2022.

Fajri, Arif Ainun. “Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital”. (2021)

Ascarya and Yumanita, D. (2005) Gambaran Umum Bank Syariah.

Danupranata, G. (2013) Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Gita Danupranata,
Salemba Empat. Available at: http://www.penerbitsalemba.com.

UU RI No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', 1998, Pp. 1-27.

Antonio, M. Syafi'i (2008) Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani. Jakarta.

Zulkifli, Sunaryo (2007) Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Zikrul Hakim,
Jakarta.

236

Pakpahan, Maulana Yusuf. 2022. “Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Kelebihan dan
Kekurangannya” https://kumparan.com/maulana-yusuf-1647847299397801821/lembaga-
keuangan-syariah-di-indonesia-kelebihan-dan-kekurangannya-1xjc55JdQnF/full, diakses
pada 13 Oktober 2022.

Yusril Khoir, Muhammad. 2019. Perkembangan Perbankan Syariah Di Dunia, Asia, Dan
Indonesia. Bogor.

Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

POJK No. 3 /Pojk.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Roadmap Keuangan Syariah 2017-2019, OJK

SPS Desember 2017, OJK
Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta: UPP AMP, 2002, h. 56.
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan

Pertama, Yogyakarta: EKONESIA, 2003, h. 85
Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syari’ah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV

Pustaka Setia, 2012, h. 200.

Khotibul Umam, S.H.,LL.M. Ibid, h. 53-54.

Mozaikislam.com. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Diakses pada 21 Oktober 2022,
dari https://www.mozaikislam.com/197/tujuan-bank-perkreditan-rakyat-syariah.htm

Buchori, Ahmad dkk. “Kajian Kinerja Industri Bprs di Indonesia”

Universalbpr.co.id. (2020, 16 April). BPRS & BPR: Pengertian dan Perbedaannya. Diakses
pada 21 Oktober 2022, dari https://universalbpr.co.id/blog/bprs-bpr-pengertian-dan-
perbedaannya/

Depositobpr.id. (2022, 11 Februari). Kenali Berbagai Produk BPR, Mana yang Terbaik.
Diakses pada 21 Oktober 2022, dari https://depositobpr.id/blog/kenali-berbagai-produk-bpr

Infobanknews.com. (2022, 17 Juni). Begini Peluang dan Tantangan BPR dalam Menghadapi
Digitalisasi. Diakses pada 21 Oktober 2022, dari https://infobanknews.com/begini-
peluang-dan-tantangan-bpr-dalam-menghadapi-
digitalisasi/#:~:text=Sejumlah%20tantangan%20yang%20dihadapi%20BPR,dibutuhkan%2
0infrastruktur%20IT%20yang%20andal

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum, Asuransi
Syariah

M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional, Gema
Insani, Jakarta, 2004.

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjrmahnya, Diponegoro, Bandung, 2009.

Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Muhammad Iqbal, Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik, Jakarta, Gema Insani Press, 2005.

237

Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta, Kencana, 2004.

Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia,
Jakarta, Kencana, 2006.

Kuat Ismanto. 2009. Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam: Pustaka Pelajar.
Aini, Nur. Konsep dan Aplikasi Asuransi Syari’ah di Indonesia.

Zainudin Ali. 2008. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2004).
Lestari, Yuyun dan Hanifuddin, Iza. “Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-

MUI”. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) 5, No.2 (2021): 144-163.

Soemitran, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2010).
Syafe’I, Rahmat. Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Lubis Suhrawardi K. dan Wajdi Farid. “Hukum Ekonomi Islam”. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hal 98
Al Arif M. Nur Rianto. “Lembaga Keuangan Syari’ah, Suatu Kajian Teoretis Praktis”.

Bandung: CV Pustaka Setia, 2012. Hal 301-303
Huda Nurul dan Heykal Mohamad. “Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan

Praktis”. Jakarta: Kencana, 2010. Hal 337-338
Soemitra Andri. “Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah”. Jakarta: Kencana, 2010. Hal 297-

299

Ibid, hal 312-313
Norman, Efrita. “Manajemen Dana Pensiun Syariah”. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) 3

No. 2 (2021): 227-235.
Halimah, Nur. “Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Tamalanrea”. Makassar, 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan
Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Amalia, Dhea Rizky. Strategi Pengembangan Eksistensi Pasar Modal Syariah Dalam Kajian
Islam. 32-33

Yafiz, Muhammad. (2008). Saham Dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah Dan
Perkembangannya. Jurnal Saham dan Pasar Modal Syariah, 32 No,2.

Muhamad. (2013). Dasar-Dasar Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Periode Januari – Juni 2022. Otoritas Jasa

Keuangan.

238

Fadilla. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. Vol. 3 No.2.

Shemi, Helmi. 2021. “Ini 5 Perbedaan Pasar Modal Konvensional dengan Syariah”,
https://www.smkn1perhentianraja.sch.id/read/10/cara-menulis-daftar-pustaka, diakses pada
4 Desember 2022.

Hasanah, ‘Potensi Wakaf Uang Untuk Pembangunan Perumahan Rakyat’, Jakarta: BWI
Indonesia, 2010), 2010, h. 34-35.

Itang, and Iik Syakhabyatin, ‘Sejarah Wakaf Di Indonesia’, Tazkiya Jurnal Keislaman,
Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18.2 (2017), 220–37.

Mahkrus, Oleh Ali, ‘Wakaf Produktif’, Al-Hikmah Jurnal Kependidikan Dan Syariah, 04.01
(2016), 87–93.

‘Sejarah Perkembangan Wakaf’, Badan Wakaf Indonesia

https://www.bwi.go.id/sejarahperkembangan-wakaf/.

Wajid, and Farid, Wakaf Dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Aziz, Wahib.2017. “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam”. International Journal Ihya’
‘Ulum Al-Din Vol 19 No 1.

Indirwan. 2018. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang”. Jurnal
Ekonomi Bisnis Syariah 1 (2), 99-109.

Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), h. 8-10.

Abdurrachman Qodir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1998), h. 94.

Abu Hamid Al-Gazali, Ihya’ ‘Ulumad-Din, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), I/210.

Ahmad Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam, terj, Mukhtar Yahya, cet. ke-8 (Jakarta: Mutiara,
1994), h. 144.

Mahayuddin Hj. Yahya, Sejarah Islam (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), h. 173.

Sjechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1995), h. 131. Lihat juga Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai
Aspeknya (Jakarta: UI Press,1985), h. 110.

Mustafa Edwin Nasution, et. al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana,
2006), h. 214.

Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002),
h. 104.

Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h.
184.

Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, terj. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2000), I/24. Periksa juga Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of The
Prophet (New York: Victor Gollance, 1991), h. 247.

239

Amer al-Roubaie, “Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian
Kuantitatif”. Islamika, Vol. 2, No.3 Desember 2005, h. 91.

Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Surabaya: Dar Ihya’ al-Kutub, t.t.), I/182.

Milton K. Munitz, Contemporary Analytic Philosophy (New York: Macmillan Publishing Co.,
Inc., 1981), h. 43-44.

AndriSoemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada. 2009),
422.

Ana Toni Roby Candra Yudha, Fintech Syariah: Teori dan Terapan (Surabaya: Scopindo
Media Pustaka, 2020), h. 2-4.

Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui
Penyelenggaraan Fintech Syariah. Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), 184-191.

Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3(1), 61–73.

Rusby, Zulkifli. 2015. Lembaga Keuangan Syariah. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI
UIR.

OJK. (t.t). Financial Technology – P2P Lending. Diakses dari
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx

Burhan, Fahmi Ahmad. (2021, Mei 6). Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak

Pengguna Milenial. katadata.co.id Diakses dari

https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-

terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial

AFTECH. (2019). Fintech Corner.

Muchlis, Ridwan. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan
Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). Vol. III,
No.2.

240

BIODATA PENULIS
Shafa Cahya Kamila, lahir di Jakarta pada 14 Mei 2002 dan sekarang menetap di Bekasi.
Anak kedua dari 3 bersaudara. Menyelesaikan pendidikan SMP di SMPN 35 Bekasi dan
melanjutkan Pendidikan SMA di SMAN 7 Bekasi. Sekarang, tengah menempuh studi strata
satu semester lima di Universitas Krisnadwipayana Bekasi Fakultas Ekonomi, dan mengambil
konsentrasi pada jurusan Manajemen. Ber-motto live your life, penulis gemar menghabiskan
waktu kosongnya dengan membaca buku.

241