d. Manfaat Berasuransi
Tujuan utama memiliki polis asuransi adalah rasa aman, berupa tersedianya
perlindungan keluarga, menyediakan beasiswa untuk masa depan anak, atau investasi
/ tabungan dihari tua. Program asuransi memiliki beberapa keistimewaan:
1) Memberikan rasa aman dan menghilangkan rasa kekhawatiran dari segala masalah
keuangan akibat resiko meninggal dunia.
2) Menyediakan sejumlah dana pada saat dibutuhkan.
3) Fleksibel dalam menentukan jumlah manfaat awal, cara dan masa pembayaran
premi.
4) Merupakan cara menabung yang mudah, sistematis dan berkesinambungan.
5) Memperoleh bonus seperti halnya investasi.
6) Mempunyai nilai pinjam yang siap pakai dalam keadaan mendesak.
7) Adanya pelayanan yang lestari, semenjak polis terbit hingga klaim pembayaran.
1.2 Asuransi Syariah VS Asuransi Konvensional
Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara
sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru yang memberikan
pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan
syariah. Secara sederhana, asuransi syariah dikenal dengan risk sharing yang masing-
masing peserta menghibahkan sejumlah dana untuk saling membantu peserta lain yang
tertimpa musibah. Dana tersebut dikumpulkan dalam satu rekening yang disebut Tabbaru,
Fund/Dana Tabbaru.
Asuransi konvensional adalah produk asuransi berdasarkan prinsip jual beli risiko.
Bagaimana nasabah dikenakan premi dengan imbalan yang berupa perlindungan atau
proteksi atas risiko yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk risiko kesehatan maupun
jiwa.
Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional (Non
Sayriah) adalah dari konsep pengelolaannya. Proteksi Syariah memiliki konsep
pengelolaan Sharing Risk sedangkan Asuransi Konvensional (Non Syariah) Transfer Risk.
Konsep pengelolaan asuransi konvensional berupa Transfer Risk adalah perlindungan
dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Atau dengan kata
lain Peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan
ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi.
Sedangkan Sharing Risk yang merupakan pengelolaan asuransi syariah adalah konsep
di mana para peserta memiliki tujuan yang sama yakni tolong menolong, yakni melalui
investasi aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko
tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolaannya
ke Perusahaan Asuransi Syariah dengan imbalan Ujrah.
101
Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional:
1) Prinsip Dasar Asuransi
• Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong
(ta'awuni) dan melindungi (takaful) di antara para peserta melalui pembentukan
kumpulan dana (dana tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk
menghadapi risiko tertentu.
• Prinsip dari asuransi konvensional adalah pertanggungan risiko yang terjadi akan
memindahan risiko dari nasabah ke perusahaan yang bersifat penuh (risk transfer).
Hal itu berarti perusahaan asuransi menanggung risiko nasabah berdasarkan
catatan dan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2) Akad atau Sistem Perjanjian
• Akad/Sistem Perjanjian dalam Asuransi Syariah merupakan kesepakatan dalam
suatu perjajian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak
melakukan hukum tertentu. Akad tersebut yaitu akad tabarru' sebagaimana dengan
tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial (non-
profit oriented).
• Akad pada asuransi konvensional adalah akad tabaduli. Akad tersebut berupa
sistem jual beli dengan kejelasan akan pembeli, penjual, objek yang
diperjualbelikan, harga, dan persetujuan oleh kedua belah pihak atas pemahaman
dan persetujuan transaksi tersebut.
3) Kepemilikan Dana
• Asuransi syariah memiliki sistem kepemilikan dana yang kepemilikannya
merupakan kolektif atau bersama. Oleh karena itu, apabilah nasabah mengalami
risiko, maka nasabah lain akan memberikan santunan melalui kumpulan dana
tersebut.
• Asuransi konvensional memiliki sistem kepemilikan dana yang kepemilikannya
berdasarkan pembayaran premi dari nasabah. Perlindungan nasabah terhadap
risiko tersebut murni berdasarkan premi yang dibayarkan dan persetujuan oleh
kedua belah pihak.
4) Pengelolaan Dana
• Cara kerja pengelolaan dana asuransi syariah adalah dana merupakan milik semua
nasabah selagi perusahaan asuransi hanya bersifat sebagai pengelolaan dana tanpa
hak milik. Dana tersebut akan dikelola untuk keuntungan peserta asuransi secara
transparan
• Cara kerja pengelolaan dana asuransi konvensional adalah dana atau premi yang
dibayarkan oleh nasabah akan dikelola sesuai dengan perjanjian oleh pihak
nasabah dan perusahaan asuransi.
102
5) Pengawasan Dana
• Untuk asuransi syariah, pengawasan dana meilibatkan pihak ketiga sebagai
pengawas kegiatan asuransi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS
bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengawasi
proses transaksi dalam memastikan transaksi tersebut terjadi berdasarkan prinsip
syariah.
• Untuk asuransi konvensional, tidak terdapat sebuah badan pengawasan khusus atas
kegiatan transaksi perusahaan dengan nasabah. Akan tetapi, semua perusahaan
asuransi resmi dan terdaftar bergerak berdasarkan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
6) Dana Hangus
Dana hangus merupakan suatu kejadian ketika tidak terjadinya klaim dalam jangka
waktu periode asuransi yang disepakati.
• Pada asuransi syariah, dana hangus tidak diberlakukan, sehingga nasabah dapat
sepenuhnya mengambil kembali dana yang dibayarkan.
• Pada asuransi konvensional, dana hangus berlaku ketika periode polis berakhir
atau nasabah tidak dapat membayar premi ataupun ketentuan lainnya.
7) Surplus Underwriting
• Surplus underwiring merupakan dana yang diberikan kepada nasabah apabila
terdapat kelebihan dari rekening sosial, termasuk dari pendapatan lain setelah
dikurangi pembayaran klaim/santunan dan utang jika ada.
• Dana surplus dapat disimpan sebagai dana cadangan dan/atau dibagikan ke peserta
& perusahaan sepanjang disepakati oleh peserta.
8) Pembayaran Klaim Polis
• Pada asuransi syariah, Pembayaran klaim nasabah akan dilakukan dengan cara
pencairan dana tabungan bersama.
• Pada asuransi konvensional, Pembayaran klaim nasabah akan dilakukan dengan
cara penggunaan dana perusahaan sesuai dengan polis yang berlaku.
9) Pemegang Polis
• Polis Asuransi syariah dapat dipegang dan didaftarkan untuk satu keluarga,
sehingga seluruh keluarga bisa mendapatkan manfaat dari polis tersebut.
• Polis asuransi konvensional hanya bisa dipegang oleh satu orang saja.
1.3 Jenis-Jenis Produk Asuransi Syariah
Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu:
1) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan
perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta
asuransi takaful. Produk asuransi takaful keluarga meliputi:
103
• Takaful berencana
• Takaful pembiayaan
• Takaful Pendidikan
• Takaful dana haji
• Takaful berjangka
• Takaful kecelakaan siswa
• Takaful kecelakaan diri
• Takaful khairat keluarga
2) Takaful Umum (asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan
perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda
milik peserta takaful. Produk-produk Asuransi Takaful umum adalah:
• Takaful kebakaran
• Takaful kendaran bermotor
• Takaful pengangkutan
• Takaful resiko pembangunan
• Takaful resiko pemasangan
• Takaful penyimpanan uang
• Takaful gabungan
• Takaful aneka
• Takaful rekayasa/engineering
1.4 Kendala Pengembangan Asuransi Syariah
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri asuransi syariah bersumber pada dua hal
utama yaitu permodalan dan sumber daya manusia. Tantangan-tantangan lain seperti
masalah, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, image dan lain
sebagainya merupakan akibat dari dua masalah utama tersebut.
1) Minimnya Modal
Beberapa hal yang menjadi penyebab relative rendahnya penetrasi pasar asuransi
syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang memback up
perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relative belum dilakukan
secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri penunjang
asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain
sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan diatas produk konvensional,
posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh
dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah,
dukungan kapasitas reasuransi yang masih terbatas (terkait juga dengan dana) dan
belum adanya inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar
syariah.
104
2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional
Berdasarkan data Islamic Insurance Society (IIS) per Maret lalu, sekitar 80 persen dari
seluruh cabang atau divisi asuransi syariah belum memiliki ajun ahli syariah. IIS
mengestimasi asuransi syariah Indonesia per Maret lalu memiliki sekitar 200 cabang
dan hanya didukung 30 ajun ahli syariah. Jumlah yang cukup sedikit bila dibandingkan
kondisi SDM di asuransi konvensional. Per Maret lalu, sebagian besar cabang asuransi
konvensional telah memiliki sedikitnya seorang ajun ahli asuransi syariah. Jumlah
tersebut sesuai dengan ketentuan departemen keuangan (Depkeu).
3) Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah
Ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah (takaful) dan mekanisme kerja
merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. Akibatnya, masyarakat
tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi
konvensional.
4) Dukungan Pemerintah Belum Memadai
Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi
pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya
salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari
para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga
pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi.
5) Image
Salah satu tantangan besar bisnis asuransi syariah di Indonesia dan negara lainnya,
menurut Zein, adalah meyakinkan masyarakat akan keuntungan menggunakan
asuransi syariah. “Perlu sekali mensosialisasikan asuransi syariah bukan saja berasal
dari agama, tetapi memperlihatkan keuntungan.” Kenyataan di lapangan
menunjukkan, bahwa para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat
untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian
nasional dan umat Islamnya itu sendiri.
105
DAFTAR PUSTAKA BAB 8
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum, Asuransi
Syariah
M. Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional, Gema
Insani, Jakarta, 2004.
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjrmahnya, Diponegoro, Bandung, 2009.
Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
Muhammad Iqbal, Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik, Jakarta, Gema Insani Press, 2005.
Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta, Kencana, 2004.
Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia,
Jakarta, Kencana, 2006.
Kuat Ismanto. 2009. Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam: Pustaka Pelajar.
Aini, Nur. Konsep dan Aplikasi Asuransi Syari’ah di Indonesia.
Zainudin Ali. 2008. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2004).
106
BAB 9 – PEGADAIAN SYARIAH
PEMBAHASAN
1.1 Dasar Hukum Pegadaian Syariah
a. Pengertian Pegadaian Syariah
Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah Ar-Rahn, menurut bahasa
berarti al-tsubut dan al-habs yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang
sebagai jaminan atau tanggungan utang. Dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan
dari pemerintahan Hindia Belanda merubah status pegadaian menjadi Perusahaan
Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp 1960 jo dan
Peraturan Pemerintah RI No. 178 tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian
(PN Pegadaian). Kemudian peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1969 Tanggal 11
Maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian
jo UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk
bentuk usaha Negara dalam perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum),
dan Perusahaan Perseroan (Persero). Untuk meningkatkan efektivitas dan
produktivitas, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perum
Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2011 tanggal 13
Desember 2011. Pada waktu pegadaian berbentuk Perusahaan Jawatan misi social dari
pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh managemen dalam
mengelola pegadaian.
Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai,
PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian
BUMN. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat
dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hokum gadai. Bersamaan dengan
berkembangnya produk syariah di Indonesia, pada tahun 2003 sektor pegadaian juga
mendirikan pegadaian syariah dengan berbentuk Unit Layanan Gadai Syariah
(ULGS), yang dalam pelaksanaanya berpegang kepada prinsip syariah. Hingga kini
Pegadaian Syariah masih menginduk pada PT Pegadaian dan direncanakan spin off
pada tahun 2019. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada system
administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai
islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian
syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT
Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah dari
usaha gadai konvensional.
Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah
maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan
membebani masyrakat kecil. Alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya
pegadaian syariah itu karena sifat social,
107
dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam
kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan tujuannya pula untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi umat. Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah
masih lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapatan golongan menengah
keatas, yang bersifat komersil produktif. Hal ini dapat dilihat dari besarnya marhun
berupa emas dan berlian yang banyak diterima gadai.
Dalam Praktiknya, gadai secara syariah ini memiliki empat unsure, yaitu:
a. Ar-Rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan
jaminan barang.
b. Al-Murtahin, yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang
meminjamkan uangnya.
c. Al-Marhun/ Ar-Rahn, yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.
d. Al-Marhun bihi, yaitu uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.
Dalam praktiknya, gadai secara syariah memiliki tiga rukun yaitu:
a. Shighat (ijab qabul).
b. Al-‘Aqidain (dua orang yang melakukan akad rahn), yaitu pihak yang
menggadaikan (ar-rahin) dan yang menerima gadai/ agunan (al-murtahin).
c. Al-ma’qud ‘alaih (yang menjadi objek akad), yaitu barang yang digadaikan/
diagunkan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan dasar
tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qabdh (serah
terima).
b. Dasar Hukum Pegadaian Syariah
Munculnya praktek gadai syariah dikarenakan atas koreksi sistem gadai yang telah
berlaku lama sejak jaman Belanda. Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah
adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni
2002 tentang rahn. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi
kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sesuai jaminan
utang, Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut
dalam produknya, agar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan
Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman
tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Fatwa nomor
26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan
yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai
jaminan atas utang.
Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga
yang disimpan dan menjadikan objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan
pinjaman uang. Agar tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan
Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.
108
Dan Fatwa Nomor: 68/DSNMUI/III/2008 tentang rahn tasjily yang menyatakan
bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang
agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi, agar tersebut
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional memandang
perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman. Dalam fatwa DSN menyatakan
bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk
rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang)
sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak
boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi
nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan
perawatannya.
c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin,
namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan
berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan marhun:
1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera
melunasi utangnya.
2) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/
dieksekusi.
3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan
dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi
kewajiban rahin.
c. Landasan Normative tentang Pegadaian Syariah
1) Al-Qur’an
Ayat al-Quran bisa menjadikan dasar hokum sebuah perjanjian gadai yaitu terdapat
pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi: “Jika kamu dalam bermuamalah
tidak secara tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka
hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang.
Akan tetapi sebagian kamu mempercayai yang lain, dan hendaknlah yang
dipercayai menjalankan amanatnya (utangnya) dan harusnya ia bertaqwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah engkau (Saksi) menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah adalah Maha
mengetahui dengan apa yang sudah kamu kerjakan”. Para ulama setuju dan
menyatakan jika rahn bisa dilakukan dalam suatu perjalanan dan dengan keadaan
ada ditempat, dengan syarat barang jaminan itu dapat langsung dikuasai atau
dipegang secara hokum oleh yang member hutang.
109
Pemahaman disini dimaksudkan karena tidak semua barang jaminan dipegang oleh
yang member hutang secara langsung, jadi harus ada sejenis pegangan yang busa
menjamin barang dalam status menjadi marhun. Semisal barang tersebut berbentuk
tanah, jadi yang dikuasai adalah surat
jaminan tanah tersebut.
2) As-Sunnah
Di dalam sebuah hadits Riwayat Bukhari, kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa:
Artinya: “dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak
tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)
Menurut Kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW meRahn-kan baju
besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh
Rasulullah SAW. berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama fiqh sepakat
mengatakan bahwa ar-rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang
terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesame manusia.
3) Ijma dan Qiyas Ulama
Pada dasarnya para ulama’ telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama’
tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukmnya.
Jumhur ulama’ berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian
maupun pada waktu bepergian. Berdasarkan al-quran dan Hadits diatas
menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam islma
bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian
yang lebih mendalam dengan melakukan ijtihad. Bagaimanakah perbandingan
konsep pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional ditinjau dari aspek dan
hukumnya (Muhammad dan Hadi, 2003: 41).
1.2 Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah
Adapun tujuan dari pegadaian sebagai berikut:
1) Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program
pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui
penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.
2) Pencegahan praktik ijon pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman
sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman-
pinjaman / pembiayaan berbasis bunga.
4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.
Adapun manfaat pegadaian itu sendiri bagi nasabah yaitu dimana tersedianya dana
dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan
dengan pembiayaan / kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat
penaksiran nilai suatu barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
110
Manfaat bagi perusahaan pegadaian itu sendiri dimana perusahaan mendapatkan
penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Dan
penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah untuk
memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah
bisa mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
1.3 Akad dan Rukun Pegadaian Syariah
a. Jenis-Jenis Akad Yang Digunakan Dalam Gadai Syariah
Adapun jenis-jenis akad yang digunakan dalam gadai syariah secara umum, yaitu:
1) Akad Qard Al-Hasan
Akad qard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai
dengan pihak penerima gadai dalam transaksi gadai harta benda yang bertujuan
untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal ini yang
dimaksud adalah pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah /fee dari penerima
gadai. Akad qard al-hasan pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya selain
biaya administrasi.
2) Akad Mudharabah
Akad mudharabah adalah salah satu akad yang dilakukan oleh pemberi gadai
dengan pihak penerima gadai (murtahin). Pihak pemebri gadai (rahin) atau orang
yang menggadaikan harta bendanya sebagai jaminan untuk menambah modal
usahanya atau pembiayaan produktif. Maksud akad ini adalah pihak pemberi gadai
akan memberikan gadai hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada
penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya
dilunasi.
3) Akad Ba’i Muqayyadah
Ba’I muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda
barang gadai dengan pengelola barang agar agar harta benda yang dimaksud
mempunyai manfaat produktif, misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja.
Untuk memperoleh dan pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda
sebagai jaminan sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan
oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini nasabah
dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibutuhkan oleh
nasabah dengan akad jual beli sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan
berupa margin dari penjualan barang sesuai kesepakatan antara keduanya.
4) Akad Ijarah
Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda
pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan
seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk
menggunakan manafaat atau ajsa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.
Maksud akad ini, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang
kepada nasabah.
111
5) Akad Musyarakah Amwal Al-‘Inan
Akad musyarakah amwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk
perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian
syariahuntuk berbagai hasil, berbagai kontribusi, berbagai kepemiliakn dan
berbagai resiko dalam sebuah usaha.pola musyarakah dimaksud untuk mendorong
terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi
mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha dengan pihak yang
mempunyai modal besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
b. Rukun Dan Syarat Gadai Syariah
Rukun (unsur) gadai yaitu:
1) Penerima gadai (rahin)
2) Pemberi gadai (murtahin)
3) Harta gadai (marhun)
4) Utang (marhun bih)
5) Akad
Adapun syarat rahn (gadai), yaitu:
1) Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum. Oleh Karena
itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan
hukum, misalnya gila, anak-anak, dan lainnya.
2) Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai.
3) Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan atau isyarat.
4) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahterimahkan.
5) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.
Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafe’I, dalam gadai diisyaratkan beberapa syarat sebagai
berikut:
1) Persyaratan ‘Aqid
Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah,
yaitu orang yang sudah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan mumayiz.
Rahn (gadai) tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak
kecil yang belum baligh.
2) Syarat Marhun
Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual
beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara
rinci hanafiah mengemukakan syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut:
a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada
waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka
akad gadai tidak sah.
b) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian tidak sah
hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
112
c) Barang yang digadiakan harus haal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh
diambil manfaatnya menurut syara’, sehingga memungkinkan dapat digunakan
untuk melunasi utangnya.
d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
e) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang milik
orang lain tanpa ijin pemiliknya.
f) Barang yang digadaiakn harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Tidak sah
menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya
itu.
g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya.
Tidak sah menggadaikan buah-buahan tanpa disertai dengan pohonnya, karena
tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan
milik bersama. Akan tetapi menurut malikiyah, syafi’iyah dan hanabilah,
barang bersama boleh digadiakan.
3) Syarat Marhun Bih
Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai
jaminan kepada rahin. Menurut hanfiah, marhun bih harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu
rahin karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang
dijaminnya.
b) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak
memungkinkan pemabyaran utang dari marhun bih, maka rahn hukumnya
tidak sah.
c) Hak marhun bih harus jelas (ma’lum), tidak boleh majhul (samarsamar/tidak
jelas
4) Syarat Shighat
Menurut hanfiah, shighat gadai tidak dibolehkan digantung dengan syarat dan
tidak disandarkan lkepad masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai
menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai
digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang,
maka akad akan fasid seperti halnya jual beli.
1.4 Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
Produk Pegadaian:
1) Pegadaian Rahn
Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip
syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan pegadaian KCA, namun
nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujrah yang dihitung dari
taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran ujrah yang dihitung dari taksiran
barang jaminan yang diserahkan,
113
besar tarif ujrah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari
dengan jangka waktu maksimum 4 bulan. Tetapi dapat diperpanjang dengan cara
mengansur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan
perhitungan ujrah secara proposional selama masa pinjaman.
2) Pegadaian Arrum (Ar-Rahn untuk usaha mikro/kecil)
Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan bagi
pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB
kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha
dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan
jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.
3) Pegadaian Amanah
Pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para
karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tententu atau bagi para pengusaha
mikro kecil. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung repayment capacity yang
ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/ gaji bagi karyawan tetap atau berdasarkan
kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan
dengan akad rahn tasjily, yang mekanismenya mirip dengan Fidusia.
1.1 Manajemen Pegadaian Syariah
a. Mekanisme Produk Gadai Syariah
Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat
adalah pembiayaan dengan memberikan jaminan atau menggadaikan sesuatu yang
dimilikinya untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Pegadaian adalah salah
satu lembaga keuangan alternative bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu
pembiayaan di sektor riil. Kebanyakan masyarakat yang menggunakan jasa pegadaian
adalah masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan jangka
pendek dengan margin yang rendah. Secara teknis implimentasi kegiatan usaha
pegadaian adalah sebagai berikut:
1) Nasabah menjamin barang (Marhun) kepada pegadaian syariah untuk
mendapatkan pembiayaan.
2) Pegadaian syariah dengan pihak nasabah menyepakati akad gadai yang meliputi
pada jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan, dan biaya administrasi.
3) Pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah
sesuai dengan kesepakatan yang telah ditand tangani.
4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.
5) Pegadaian (murtahin) mengembalikan harta benda yang digadai (Marhun) kepada
pemiliknya (nasabah).
Implementasi operasi pegadaian syariah pada umumnya hamper sama dengan
kegiatan pegadaian konvensional, yang mana cara penghimpunan dananya dapat
diperoleh dari penyaluran dana pinjaman dengan jaminan barang bergerak.
114
Disamping dari beberapa mekanismenya mempunyai banyak kemiripan antara
pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, jika ditinjau dari aspek landasan
konsep, teknis transaksi dan sistem pendanaan pada pegadaian syariah mempunyai ciri
tersendiri yang berlandaskan pada Al-Quran, hadist, dan kesepakatan para ulama yang
memperbolehkan akad rahn.
b. Aplikasi Pegadaian Syariah
Penerapan produk di Pegadaian Syariah yang menerapkan kombinasi akad al-rahn
dan akad ijarah dalam suatu kontrak perjanjian dinilai masih kontroversi, karena
bertentangan dengan kaedah yang melarang dua akad dalam satu kontrak. Dimana
akad al-rahn adalah akad tabaru’ yang melarang munculnya keuntungan, sebaliknya
akad ijarah adalah akad mu’awalah yang berorientasi al-ribh (keuntungan), meskipun
kontrak ini mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn emas, dimana pihak pegadaian dapat menarik biaya
penyimpanan barang berdasarkan akad ijarah. Karena fatwa Dewan Syariah Nasional
sifatnya pengaturan akad secara umum, maka implementasinya dilembaga keuangan
syariah tidak seragam. Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah
memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan
berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam
kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan al-takyif al fiqi beberapa atau
bahkan sebagian besar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh,
pegadaian syariah yang menerapkan kombinasi akad rahn dan akad ijarah dalam satu
kontrak.
1.6 Pegadaian Konvensional VS Syariah
a. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional
Sistem Pegadaian Konvensional:
- Pegadaian konvensional pada umumnya tak berbeda dengan yang dilakukan oleh
masyarakat hingga hari ini. Anda hanya perlu datang membawa barang dan akan
digadaikan untuk mendapatkan uang.
- Barang yang Anda bawa akan diukur harganya dan diputuskan jumlah yang bisa
dipinjam.
- Dalam meminjam barang, biasanya akan dikenakan bunga sebesar 1,15 per
minggu atau 2,3% per bulan. Bunga tersebut bisa menjadi semakin naik, seperti
3,45 per 45 hari, atau 4,6 per bulan, tergantung perjanjian seberapa lama Anda
akan meminjam uang tersebut.
- Bunga pinjaman pun bisa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika nilai
pinjaman Anda semakin besar, bunga yang dibebankan pun akan semakin besar
pula.
- Perhitungan biaya pinjaman dihitung setiap 15 hari kemudian dan akan naik di hari
ke 16 dan juga seterusnya.
115
- Masa penitipan gadai pada umumnya selama 4 bulan. Bisa pula diperpanjang jika
Anda membayar biaya sewa modal.
- Pinjaman diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi
- Terdapat persyaratan jika pinjaman tidak dilunasi beserta bunganya. Biasanya
barang tersebut akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal tertentu.
Sistem Pegadaian Syariah:
- Gadai emas berbasis Syariah bisnaya tak memberlakukan sistem bunga. Pihak
pegadaian Syariah takkan mengambil untung dari sistem bunga pinjaman ataupun
sistem bagi hasil.
- Pegadaian Syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan
barang jaminan.
- Pegadaian konvensional biasanya menentukan bunga atau sewa modal
berdasarkan jumlah pinjaman yang ditentukan. Sementara pegadaian Syariah
menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas
yang digadaikan.
- Taksiran emas yang biasanya diperhitungkan dalam pegadaian Syariah adalah
karatase emas, volume emas serta berat emas.
- Biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atau penitipan barang. Jadi Anda
bukan membayar biaya atas pinjaman. Hal tersebut dikarenakan pinjaman yang
mengambil untuk tersebut tak diperbolehkan.
- Biaya yang perlu Anda bayar untuk sistem pegadaian Syariah adalah biaya
penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, serta
pengelolaan.
- Dalam pegadaian Syariah terdapat akad, pinjam meminjam dengan menyerahkan
agunan yang didalamnya membolehkan bauta emeliharaan atau barang jaminan.
Dalam akad pinjam meminjam dengan menyerahkan agunan.
b. Persamaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah
- Hak gadai sama-sama berlaku atas pinjaman uang.
- Keduanya mengharuskan akan adanya jaminan (agunan) terhadap uang yang
dipinjamkan.
- Sama-sama tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang gadaian.
- Biaya untuk perawatan barang gadai sama-sama ditanggung oleh pemberi gadai.
- Jika sudah jatuh tempo, dan pihak yang menerima pinjaman tidak dapat
mengembalikan atau membayar hutangnya (wanprestasi), maka kedua jenis
pegadaian ini sama-sama akan menjual agunan untuk menutup kerugian atau
piutangnya.
116
DAFTAR PUSTAKA BAB 9
Lestari, Yuyun dan Hanifuddin, Iza. “Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-
MUI”. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) 5, No.2 (2021): 144-163.
Soemitran, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2010).
Syafe’I, Rahmat. Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
117
BAB 10 – DANA PENSIUN SYARIAH
PEMBAHASAN
1.1 Asas, Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun Syariah
Dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap seseorang
ditambah penyisihan penghasilan perusahaan dan memiliki hak mendapatkan bagian
keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
tahun 1992, pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga, dari kedua pengertian di
atas, dana ini artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran
pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun.
a. Asas Dana Pensiun
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana
pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:
1) Asas Keterpisahan Kekayaan Dana Pensiun Dari Kekayaan Badan Hukum
Pendirinya
Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola
berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana
pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak
diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.
2) Asas Penyelenggaraan Dalam System Pendanaan
Penyelengaraan dana pensiun berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun
bagi pekerja mandiri, harus dengan pemupukan dana yang dikelolah secara
terpisah dari kekayaan pendiri sehinggah cukup memenuhi pembayaran hak
peserta.
3) Asas Pembinaan dan Pengawasan
Asas penggunaan kekayaan dana pensiun terhindar dari kepentingan-
kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama
pemupukan dana, yaitu memenuhi hak peserta, perlu dilakukan pembinaan dan
pengawasan. Pembinaan dan pengawasan melipui system pendanaan dan
pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.
4) Asas Penundaan Manfaat
Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan
penghasilan yang menjadi hak peserta maka berlaku asa penundaan manfaat yang
mengharuskan pembayara hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta
pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
118
5) Asas Kebebasan Untuk Membenuk atau Tidak Membentuk Dana Pension
Pebentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk
menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupak
komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun
terpaksa dibubarkan.
b. Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun
Ada beberapa tujuan dan fungsi dana pensiun baik untuk kepentingan perusahaan,
peserta dan lembaga pengelola pensiun.
Tujuannya:
(Untuk Perusahaan)
1) Kewajiban moral, dimana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk
memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena
tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
2) Loyalitas, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta
meningkatka motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari
3) Kompetisi pasar tenaga kerja, dimana perusahaan akan memiliki daya asing dalam
usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasar tenaga
kerja.
4) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi
perusahaan.
5) Agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh
setelah mereka bekerja di perusahaannya.
6) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
(Untuk Peserta)
1) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki
penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
2) Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi
meskipun baru bias dinikmati pada saat mencapai usia/ berhenti kerja.
3) Penyelenggara dana pension
4) Mengelola dana pensiun untuk memperolek keuntungan
5) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
6) Sebagai bakti social terhadap para peserta
Adapun fungsi program dana pensiun antara lain:
Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak
lagi produktif untuk bekerja. Peserta dana pensiun dapat memperoleh hak berupa
manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besarnya iuran, masa kerja, serta hasil
pengembangkan dana tersebut.
119
Selain itu dana pensiun juga dapat diwariskan kepada anggota keluarga jika
penerima dana ini meninggal dunia. Sehingga, rasa aman juga didapatkan oleh
keluarga penerima.
1) Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia
pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana
pensiun.
2) Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan
tabungan untuk dan atas namapesertanyan senditi. Iuran yang dibayarkan oleh
karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan, dari para pesertanya.
3) Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil
pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan
pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/
duda peserta.
1.2 Jenis Dana Pensiun Syariah
Sama halnya dengan dana pensiun konvensional, dana pensiun syariah terdiri dari dua
jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
(DPLK). DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang
mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun
manfaat pasti atau iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawanya sebagai
peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap peserta. Sedangkan, DPLK adalah
dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk
menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun
pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi
jiwa yang bersangkutan.
1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang
mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun
manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan
yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian dana pensiun
jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus
mendapatkan pengesahan dari menteri keuanagan.
2) Dana Pensiun Lembaga Keuanagan (DPLK)
DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa
untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik
karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau
perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti
dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya dimungkinkan untuk manfaatkan DPLK.
Tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk dapat
memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau
perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.
120
1.3 Sistem Pembayaran Pensiun
Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan menawarkan 2 (dua) macam
sistem pembayaran kepada karyawan. Pembayaran ini ditujukan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dan karyawan itu sendiri, Menurut Keputusan Menteri Keuangan
No.343/KMK.0.17/1998, tanggal 13 Juli 1998. Pembayaran pensiun dapat dilakukan
dengan dua cara yaitu:
1) Pembayaran Secara Sekaligus (lump sum)
2) Pembayaran secara bulanan atau berkala (anuili)
Sulit untuk menentukan cara mana yang lebih baik dari kedua cara pembayaran manfaat
tersebut karena hal ini tergantung dari keinginan penerima manfaat pensiun. Seseorang
lebih cenderung memilih pembayaran manfaat pensiun dengan cara sekaligus, karena
selain nilai uang yang diterima sekarang tentunya lebih tinggi dari pada waktu yang akan
datang, juga manfaat yang diterima secara lump sum dapat dipakai untuk melakukan suatu
usaha yang memberikan hasil secara kontinu. Namun tidak semua rang dapat berbuat
demikian, bahkan dalam banyak hal, pembayaran secara sekaligus oleh yang bersangkutan
kemungkinan akan habis terpakai untuk dikonsumsi, maka dimasa yang akan datang akan
mengalami kesulitan keuangan.
Karena pertimbangan-pertimbangan diatas, maka banyak perushaan baik swasta
maupun pemerintah memberikan manfaat pensiun kepada pegawai yang telah mencapai
usia pensiun dengan jalan menggunakan system pembayaran dengan secara berkala
(bulanan), kebijakan semacam ini juga diberlakukan di Indonesia dengan UU No.11
Tahun 1992 Tentang dana pensiun.
Dana pensiun syariah menggunakan akad syariah dalam operasional kegiatannya seperti
penggunaan akad saat menjadi peserta ataupun pembayaran iuran. Selain itu, dana pensiun
syariah juga sangat memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung
unsur maisir, gharar, dan riba.
Dana pensiun syariah melibatkan empat pihak utama yaitu pemberi kerja (wahib), pihak
investee, peserta (mauhub lah), dan pensiunan/ahli waris. Secara umum tidak ada yang
berbeda dari skema dana pensiun Syariah dengan dana pensiun konvensional, namun yang
membedakan paling utama adalah setiap transaksi dalam dana pensiun syariah
menggunakan akad syariah. Sebagai contoh, akad hibah bi syarth dan hibah muqayyadah
adalah akad yang digunakan pemberi kerja kepada peserta dalam hal pembayaran iuran
pensiun. Dalam konteks kegiatan pelimpahan kuasa dengan imbal jasa/fee kepada pihak
tiga digunakan akad wakalah bil ujrah atau akad mudharabah, namun jika dana pensiun
memakai pihak ketiga maka dana pensiun dapat menggunakan akad ijarah.
Dalam hal pembayaran iuran program dana pensiun, jika terdapat keterlambatan
pembayaran iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pemberi kerja dapat
dikenakan ta’zir berupa pengenaan denda uang dengan jumlah tertentu. Besaran denda ini
adalah jumlah denda/dana ta’zir sebesar denda yang layak per bulan dari akumulasi
121
tunggakan iuran. Denda ini selanjutnya akan digunakan untuk dana sosial sehingga praktik
ini dapat dikatakan tidak melanggar prinsip syariah dalam bentuk apapun.
Selain itu, aspek pembayaran manfaat pensiun dalam penyelenggaraan program pensiun
berdasarkan prinsip syariah juga tidak begitu berbeda dengan aspek pembayaran manfaat
pada skema program pensiun konvensional. Perbedaan mendasarnya hanya terletak pada
pelaksanaannya yang harus tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menerapkan akad
yang sesuai.
Akad yang terdapat dana pensiun syariah dan kegunaannya, antara lain:
1) Hibah bi syarth - Akad ini digunakan antara pemberi kerja dengan peserta dalam hal
pembayaran iuran
2) Hibah muqayyadah - Kegunaan akad hibah bi syarth dengan hibah muqayyadah
memiliki kegunaan yang sama yaitu digunakan untuk pemberi kerja dan peserta dalam
hal pembayaran iuran
3) Wakalah - Digunakan antara pemberi kerja atau peserta dengan dana pensiun yang
menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
4) Wakalah bil ujrah - Digunakan antara pemberi kerja atau peserta dengan dana pensiun
yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5) Mudharabah - Digunakan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun
berdasarkan prinsip syariah dengan manajer investasi.
6) Ijarah - Digunakan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun
berdasarkan prinsip syariah dengan aktuaris, bank kustodian, penasihat investasi
dan/atau akuntan publik.
1.4 Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun Syariah
Dana pensiun menjadi lembaga penyelenggara program pension bagi masyarakat juga
sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara
program pensiun bagi masyarakat, dana pensiun menjanjikan manfaat pasti berupa
penghasilan yang berkesinambungan bagi pesertanya dihari tua. Sementara sebagai
Lembaga penghimpun dana masyarakat, dana pensiun menghimpun iuran dana dari
peserta, iuran pemberi kerja dan pengembang investasi. Dana pension merupakan dana
bersifat jangka panjang yang dapat dijadikan asset investasi jangka panjang.
Dalam Undang-undang No. 11 tahun 1992 pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa:
“Pengertian mengenai arahan investasi merupakan pedoman bagi pengurus dana pensiun
dalam mengelola atau menginvestasikan kekayaan dana pensiun”. Selanjutnya dalam
pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa : “pengelolaan dana pensiun harus dilakukan pengurus
sesuai dengan arahan investasi yang digariskan pendiri dan ketentuan investasi yang
ditentukan oleh Menteri”.
Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun semata-mata tidak hanya dipungut untuk
mengamankan dana yang dikelolanya, tetapi juga dituntut untuk mengupayakan agar dana
tersebut tidak mengendap begitu saja sehingga perlu ada pengalihan bentuk ke dalam jenis
investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hari tua.
122
Dalam pengelolaannya, pihak-pihak yang terkait dalam manajemen investasi dana
pensiun selalu dihadapkan pada masalah klasik yaitu manajemen pengelolaan dana karena
tujuan yang ingin dicapai agar portofolio investasi bisa memberikan nilai pengembalian
yang setinggitingginya dan dengan resiko yang sekecil-kecilnya, maka dari itu keberadaan
manajer dengan kredibilitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola
dana investasi yang dapat menguntungkan perusahaan.
1) Investasi
Investasi dapat dilakukan dalam bentuk real assets (asset nyata) maupun financial
assets (asset keuangan). Contoh investasi pada real asset adalah investasi dalam bentuk
tanah, bangunan maupun emas. Sedangkan investasi pada financial asset dapat
dilakukan baik pada instrumen pasar uang (money market) atau instrument pasar
modal (capital market). Contoh instrument pasar uang adalah tabungan, deposito, serta
sukuk/obligasi yang memiliki jatuh tempo < 1 tahun. Sedangkan contoh instrument
pasar modal adalah saham, sukuk/obligasi, reksa dana serta produk derivatif lainnya.
Dana pensiun yang diinvestasikan pada bank syariah secara umum diinvestasikan
pada surat berharga Negara, tabungan pada bank, deposito pada bank, sertifikat
deposito, saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sukuk yang tercatat di
BEI, obligasi, reksadana, tanah, bangunan, penempatan langsung pada saham dan lain
sebagainya. Sedangkan pada bank syariah diinvestasikan pada tanah, bangunan,
deposito tabungan, emas, sukuk, obligasi. Seharusnya bank syariah menginvestasikan
ke beberapa investasi yang diakukan bank syariah agar hasil investasi yang didapat
lebih tinggi dari hasil investasi yang ada pada bank syariah saat ini.
2) Instrumen Investasi DPLK Syariah
Berdasarkan PMK Nomor 199 tahun 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, terdapat
16 instrumen yang dapat dipilih oleh suatu dana pension baik DPPK maupun DPLK
syariah. Dari ke 16 instrumen yang dimungkinkan. DPLK syariah memilih untuk
menggunakan 4 instrumen yang ditawarkan dalam bentuk 3 paket investasi.
Manajemen pengelolaan dana peserta DPLK syariah sangat sederhana, diawali
dengan setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung oleh pihak
DPLK pada rekening-rekening penampungan sesuai dengan pilihan paket investasi
peserta setelah kumpulan dana di tiap rekening tersebut telah mencapai jumlah yang
memungkinkan untuk diinvestasikan.
Pihak DPLK melakukan placement pada instrument pilihan peserta. Adapun tempat
besar jumlah penempatan serta kesepakatan-kesepakatan yang menyangkut investasi
menjadi wewenang penuh DPLK yang di sesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
Hasil yang diperoleh sepenuhnya akan didistribusikan kepada peserta setiap akhir
bulan. Aspek-aspek manajemen pengelolaan dana pensiun syariah terdiri dari:
123
• Perencanaan (Planning)
Perencanaan diawali dengan setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut
di tampung oleh pihak perusahaan pada rekening-rekening penampungan sesuai
dengan pilihan peserta, setelah dikumpulkan dana tiap rekening tersebut mencapai
jumlah yang memungkinkan untuk diinvestasikan, maka pihak perusahaan
melakukan placement pada instrument investasi pilihan peserta, adapun tempat,
besar jumlah penempatan serta kesepakatankesepakatan yang menyangkut
investasi dengan regulasi yang berlaku.
• Pengorganisasian (Organizing)
Kepengurusan organisasi pengelolaan DPLK terbagi secara vertical dan
horizontal, dimana secara vertical terdiri atas Dewan Pengawas, Pengurus,
Pelaksana Tugas Pengurus, Direksi, Manajemen, dan Staff. Sedangkan secara
horizontal, terdiri atas manajemen dan staff pengelola DPLK yang terbagi atas
departemen investasi dan pengembangan usaha di bawah direktur komersial, serta
departemen keuangan dan akuntansi, klaim dan penyelesaian, dan administrasi dan
pelaporan di bawah direktur keuangan,umum,dan administrasi.
• Penggerakan (Actuating)
Penggerakkan berperan untuk menggerakkan organisasi agar pengelolaan DPLK
berjalan sesuai dengan pembagian kerja masingmasing serta menggerakkan
seluruh sumber daya yang ada dalam pengelolaan dana pensiun syariah agar
pekerjaan atau kegiatan pengelolaan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa
mencapai tujuan.
• Pengawasan (Controlling)
Pengawasan dari pengelolaan DPLK yaitu untuk mengawasi apakah pengelolaan
dana pensiun lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan
peraturan dewan pengawas syariah. Serta mengawasi penggunaan sumber daya
dalam organisasi agar bisa berjalan secara efektif dan efisien tanpa ada yang
melenceng dari rencana pengelolaan DPLK.
1.5 Kendala Pengelolaan Dana Pensiun Syariah
Pengelolan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak
manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Quran
sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan
menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya
pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat
setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.Dengan
pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki
sumber pendapatan.
124
Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan
sejumlah alasan:
1) Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun.
Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan Askes,
pegawai swasta dan pegawai mandiri wiraswasta yang jumlahnya sangat besar sangat
potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
2) Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang
bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun
syariah.
3) Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri
keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang
penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi
dana pensiun syariah. Untuk itu, kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan
untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah.
Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong
pertumbuhan dari sisi supply dan demand secara seimbang dan memperkuat permodalan,
manajemen, dan sumber daya manusia bagi dana pensiun syariah. Selain itu, sasaran
selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh stakeholder dana pensiun syariah
untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab, dan
kompetensi masing-masing.
Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila
dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi diantaranya
disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam
beberapa hal:
1) Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar
modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan
masing- masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam
kebijakan dan strategi pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.
2) Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah
sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan Fatwa DSN-MUI, maka dana
pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga
regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada
peraturan dana pensiun yang umum dan Fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat
khusus dan mendetail.
3) Ketentuan Investasi langsung dalam UU No. 111992 tentang Dana Pensiun. Selama
ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK Syariah mengeluhkan tentang produk
investasi terikat Mudharabah muqayyadahrestricted investment yang berpotensi besar,
tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk mudharabah muqayadah merupakan
produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai
proyek sangat besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Selama ini bank
syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas
125
Maksimum Pemberian Kredit(BMPK). Hal ini menjadi peluang investasi menarik bagi
DPLK Syari’ah.
Instrument investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi UU dana
pensiun, DPLK syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrument investasi
yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat
dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan di tanam dalam bentuk deposito
syariah, baik rupiah maupun valas, juga obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja.
Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka
lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah.
126
DAFTAR PUSTAKA BAB 10
Lubis Suhrawardi K. dan Wajdi Farid. “Hukum Ekonomi Islam”. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Hal 98
Al Arif M. Nur Rianto. “Lembaga Keuangan Syari’ah, Suatu Kajian Teoretis Praktis”.
Bandung: CV Pustaka Setia, 2012. Hal 301-303
Huda Nurul dan Heykal Mohamad. “Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan
Praktis”. Jakarta: Kencana, 2010. Hal 337-338
Soemitra Andri. “Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah”. Jakarta: Kencana, 2010. Hal 297-
299
Ibid, hal 312-313
Norman, Efrita. “Manajemen Dana Pensiun Syariah”. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) 3
No. 2 (2021): 227-235.
Halimah, Nur. “Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah
Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Tamalanrea”. Makassar, 2019.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan
Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
127
BAB 11 – PASAR MODAL SYARIAH
PEMBAHASAN
1.1 Karakteristik Pasar Modal Syariah
Pasar modal yang ideal adalah yang memenuhi unsur “etik dan fair/transparan”, di
samping adanya unsur efisien. Obaidullah mengutip pandangan Baruch Lev mengatakan,
bahwa “pengertian etik atau fair adalah terdapatnya persamaan kesempatan (equality of
opportunity), dimana seluruh pihak dalam pasar modal mendapatkan akses informasi yang
sama dan relevan untuk mengevaluasi asset. Gambaran mengenai pasar modal yang
efisien, etik dan fair menurut Shefrin dan Satman (1993) yang dikutip oleh Obaidullah,
mengandung tujuh karakteristik sebagai berikut:
1) Bebas Dari Pemaksaan
Menurut kaidah ini, investor memiliki hak untuk bertransaksi dan bebas membuat
kontrak juga berarti bahwa investor tidak boleh dilarang dalam bertransaksi. Termasuk
dalam kaidah ini adalah bahwa investor berhak mencapai informasi dan pada saat yang
sama tidak boleh ditekan untuk membuka rahasia tertentu.
2) Bebas Dari Salah Interpretasi
Bahwa investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, sehingga
tidak menimbulkan salah interpretasi.
3) Hak Untuk Mendapatkan Informasi Yang Sama
Bahwa seluruh investor memiliki akses yang sama untuk mendapatkan satu set
informasi yang khusus. Apabila satu pihak memiliki satu set informasi maka harus
dikemukakan kepada yang lain.
4) Hak Untuk Memproses Informasi Yang Sama
Dalam hal ini investor memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk memproses
informasi, di mana tidak ada satu pihak yang dirugikan.
5) Bebas Dari Gejolak Hati
Menurut kaidah ini, seluruh investor selayaknya terbebas dari berbuat kesalahan
karena kurang pengendalian diri.
6) Hak Untuk Bertransaksi Pada Harga Yang Efisien
Bahwa investor melakukan transaksi pada tingkat harga yang menurut persepsinya
efisien atau benar.
7) Hak Untuk Memiliki Kekuatan Tawar Menawar Yang Sama
Bahwa dalam bertransaksi, para investor memiliki kekuatan tawar yang sama untuk
negosiasi.
Menurut The Shari’ah Advisory Council of the Securities Comission of Malaysia,
tentang kriteria standar bagi aktivitas perusahaan yang terdaftar di Bursa Kuala Lumpur,
maka saham-saham perusahaan yang ditolak untuk didaftar, adalah sebagai berikut:
128
1) Beroperasi atas dasar riba, seperti kegiatan-kegiatan dari bank komersial dan lembaga
keuangan lainnya.
2) Beroperasi secara mengadu untung (gambling/maysir)
3) Membuat dan atau menjual produk-produk yang haram
4) Beroperasi yang mengandurng unsur gharar seperti perusahaan asuransi konvensional.
Sementara itu, prusahan-perusahaan yang aktivitasnya mengandung hal-hal yang
diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, diberikan kriteria sebagai berikut:
1) Aktivitas utamanya tidak bertentangan dengan syari’ah sebagaimana yang diatur
dalam empat kriteria tersebut.
2) Persepsi dan kesan masyarakat terhadap perusahaan harus baik.
3) Aktivitas utamanyapenting dan maslahah bagi umat muslim dan negara, dan unsur
haramnya sangat kecil.
1.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia
Jika dilihat dari sejarahnya di Indonesia, pasar modal syariah merupakan pasar yang
baru berkembang dan baru dikenal oleh masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan
pasar modal konvensional yang selama ini ada. Namun demikian, dengan adanya
kebijakan dari otoritas bursa untuk meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam
memajukan pasar modal syariah maka prospek ke depannya pasar modal syariah Indonesia
sangat terbuka lebar untuk menjadi salah satu pilihan investasi dunia paling baik.
Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa pasar modal syariah secara resmi diluncurkan
di Indonesia pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU
antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI). Walau pun diluncurkan sejak tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah
telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa
Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management.
Selanjutnya Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment
Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang
bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah.
Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang
dapat dijadikan sarana berivestasi dengan penerapan prinsip syariah. Tujuan diadakannya
indeks Islam, sebagaimana Jakarta Islamic Index yang melibatkan 30 saham terpilih,
adalah sebagai tolak ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja investasi saham yang
berbasis syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan
investasi dalam equity secara syariah, atau untuk memberikan kesempatan kepada investor
yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Setelah memasuki era kemerdekaan Indonesia, pada 1 September 1951 dikeluarkan
Undang-undang Darurat No. 13 tentang bursa yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-
undang Bursa No. 15 Tahun 1952. Sejak dimulai era Orde Baru, pemerintah mulai secara
serius memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan pasar modal.
129
Pada tanggal 10 Agustus 1977 dibentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (PAPEPAM)
yang pada tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan saat ini menjadi
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK).
Di samping itu perjalanan sejarah pasar modal juga ditandai dengan dilakukannya
beberapa kali deregulasi seperti Paket Oktober (Pakto) 1988 dan Paket Desember (Pakdes)
1988.
Penelusuran terhadap perjalanan sejarah pasar modal ini dapat menunjukkan betapa
strategis dan dibutuhkannya keberadaan di Indonesia. Walaupun mengalami pasang surut
namun dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan
lembaga ini terus eksis memainkan perannya sebagai pilar ekonomi dan keuangan bangsa.
Hal ini dapat dipahami dan dimaklumi karena pasar modal yang menyediakan sumber
pembiayaan dengan jangka waktu yang panjang menjadikan modalnya sebagai investasi
yang dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan volume
aktivitas perekonomian. Perspektif ini tentunya dilihat dari perspektif yang berbeda dari
berbagai analisis dan kritikan atas kegiatan spekulasi dan bisnis yang berorientasi kepada
money based activities.
Secara umum, pergerakan pasar saham Indonesia berjalan stabil. Penggalangan dana
dari pasar modal terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada akhir Juni 2022, IHSG
mencapai level 6.911,58 atau meningkat 5,02% dibandingkan penutupan akhir tahun
2021. Sejalan dengan IHSG, indeks saham syariah juga mengalami pertumbuhan positif
jika dibandingkan akhir tahun 2021. Indeks ISSI mengalami pertumbuhan sebesar 6,02%
menyentuh level 200,39 setelah sebelumnya berada pada level 189,02 pada akhir tahun
2021.
Kapitalisasi pasar ISSI juga meningkat sebesar 6,92% menjadi Rp4.259,24 triliun.
Jumlah saham syariah yang meningkat menjadi salah satu faktor meningkatnya indeks dan
nilai kapitalisasi pasar.
Selanjutnya, pertumbuhan dapat dilihat pada produk sukuk, baik sukuk korporasi
maupun sukuk negara. Sukuk korporasi mengalami peningkatan 8,71% dari sisi nilai
outstanding dan meningkat 5,82% dari sisi jumlah seri outstanding dibandingkan akhir
tahun 2021. Salah satu faktor pertumbuhan sukuk adalah terdapat penerbitan 30 seri
penerbitan sukuk korporasi melalui penawaran umum dengan total penerbitan Rp6,64
triliun dari awal tahun hingga Juni 2022. Sukuk negara outstanding mengalami
peningkatan dari sisi jumlah sebesar 2,90% secara year to date bila dibandingkan akhir
tahun 2021 dan peningkatan sebesar 6,12% dari sisi nilai outstanding. Sebaliknya, Nilai
Aktiva Bersih reksa dana syariah mengalami penurunan sebesar 7,15% year to date,
dengan penurunan jumlah reksa dana syariah sebesar 3,11% dibandingkan akhir tahun
2021.
130
1.3 Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia
Instrumen pasar modal syariah atau efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan
perusahaan, maupun cara penertibannya melalui prinsip-prinsip syariah yang didasarkan
atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa.
Secara umum ketentuan penerbitan efek syariah haruslah sesuai dengan pinsip syariah di
pasar modal. Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam
dalam kegiatan dibidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
lama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bapepam
dan LK, maupun fatwa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Bapepam
dan LK. Menurut Irwan Abdalloh instrumen pasar modal syariah adalah objek transaksi
(mabi') yang merupakan produk investasi yang memenuhi prinsip Islam dan dapat
diperjualbelikan di pasar modal syariah. Pembahasan tentang instrumen pasar modal
syariah mencakup dua hal utama yaitu proses penerbitan dan proses transaksi. Proses
penerbitan berfokus pada pemenuhan prinsip Islam dari efek yang akan diterbitkan, di
antaranya aset yang menjadi underlying, akad yang digunakan dan skema penerbitannya.
Proses transaksi berfokus pada pemenuhan prinsip Islam dalam transaksi efek syariah di
pasar regular bursa efek atau di luar bursa efek.
a. Jenis-jenis Instrumen Pasar Modal Syariah
1) Saham Syariah
Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu
perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara
pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan
surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu
perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada
perusahaanperusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti perjudian,
riba, serta memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk
saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah.
Akad musyarakah pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat,
sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan public
(Soemitra, 2009: 138). Saham menurut Dewan Syariah Nasional didefinisikan
sebagai suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria
syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (Yuliana,
2010: 71).
Secara konsep, saham syariah merupakan saham yang bidang usahanya
memenuhi prinsip syariah. Secara konsep, saham merupakan bukti bukti
penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut
pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian dari perusahaan tersebut.
Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha merupakan konsep yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini
sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.
131
Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham
yang Diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham
syariah.
2) Sukuk
Sebagai salah satu efek syariah, sukuk yang memiliki gambar yang berbeda
dengan pengunduran. Sukuk bukan merupakan surat utang, atau hak kepemilikan
atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang
dijadikan dasar publikasi (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk
berdasarkan aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan
untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa
ketidakseimbangan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang
digunakan dalam publikasi sukuk.
Islamic Development Bank (IDB) mengartikan sukuk dengan efek syariah
berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian
penyertaan yang tidak terpisahkan, yang paling tidak terbagi atas kepemilikan
asset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau
aktivitas, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang
Obligasi Syariah, dijelaskan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka
panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada invesror
(pemegang obligasi) yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan
kepada investor berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana
investasi pada saat jatuh tempo.
Dari berbagai pandangan para pakar tentang definisi sukuk yang diberikan, pada
umumnya mereka mengkaitkan sukuk dengan investasi bisnis yang tertulis (sakk),
Islamic bonds, sertifikat investasi, sekuritisasi aset, sekuritis utang yang mendasari
pada aset real, dokumen atau sertifikat yang mewakili nilai dari suatu aset, dan
sertifikat investasi Islami. Demikian juga mereka menyebutkan bahwa sukuk
berbeda dengan notes, warrants dan bonds, juga berbeda dengan representasi utang
yang dimiliki oleh penerbit atau pemilik sertifikat. Oleh karena itu, perlu diberikan
ketegasan bahwa sukuk adalah produk investasi syariah yang menempatkan
kegunaan hak memiliki shares dalam aset tetap (tangible asset), manfaat
(usefructs) dan pelayanan (services) atau suatu kewajaran dari proyek atau sesuatu
bentuk investasi tertentu.
3) Reksa Dana Syariah
Merupakan jenis reksa dana yang pengelolaannya disesuaikan dengan kaidah
syariah. Jadi dimungkinkan adanya reksa dana saham syariah, reksa dana
terproteksi syariah, reksa dana indeks syariah dan jenis lainnya.
132
Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.
20/DSNMUI/IV/2001, pengertian reksa dana syariah (Islamic investment funds)
adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah
Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil
pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.
Menurut Andri Soemitra reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan
dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksadana syariah
tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang
pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah Islam misalnya
pabrik minuman beralkohol, industri pertenakan babi, jasa keuangan yang
melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat.
b. Macam Instrumen Pasar Modal
Ada berbagai macam instrumen pasar modal, meurut Obaidilluh instrumen yang
dapat dipergunakan sebagai hasil pemikiran menurtu hukum Islam, diantaranya:
1) Dana Mudharabah (Mudharabah Fund)
Dana Mudharabah merupakan isntrumen keuangan bagi investor untuk
pembiayaan bersama proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Instrumen ini
diperbolehkan menurut hukum islam.
2) Saham Biasa Peruasahaan (Common Stock)
Saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis
yang sesuai dengan Islam diperbolehkan.
3) Obligasi Muqarabah (Muqarabah Fund)
Obligasi ini diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang mengahasilkan uang atau
proyek yang terpisah dari kegiatan umum perusahaan.
4) Obligasi Bagi Hasil (Profit Sharing Bond)
Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan
syariah Islam dan berdasrkan prinsip bagi hasil, jenis ini diperbolehkan.
5) Saham Preferen (Preferred Stock)
Saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam
likuidasi. Karena ada unsur pendapatan tetap (seperti bunga), maka dilarang
menurut hukum Islam. Namun ini masih jadi bahan perdebatan.
1.4 Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional
1) Instrumen yang Dijual
Kalau investasi pasar modal konvensional, instrumen yang dijual adalah saham,
obligasi, reksa dana, opsi, right, dan warrant. Sedangkan pasar investasi pasar modal
syariah, saham, obligasi, dan reksa dana yang dijual merupakan instrumen yang telah
sesuai hukum syariah. Dengan adanya saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana
syariah, kamu yang mengutamakan kehalalan dalam transaksi dan aset yang dimiliki
tidak perlu susah-susah mencari dan memilah sendiri.
133
2) Emiten Penjual Saham
Dalam pasar modal konvensional, emiten manapun bisa melakukan penjualannya
sahamnya di pasar modal tanpa memperhatikan status halal atau haram. Transaksi dan
instrumen transaksi yang dilakukan juga memiliki bunga dan kemungkinan terjadinya
transaksi yang spekulatif dan manipulatif juga sangat terbuka. Sedangkan dalam pasar
modal syariah, emiten yang menjual saham sangat memperhatikan dan telah
memenuhi syarat-syarat syariah yang sesuai.
Transaksi yang dilakukan bebas bunga, begitu pula instrumen transaksi yang
digunakan. Pada pasar modal syariah, instrumen transaksi yang digunakan
menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, dan salam. Selain itu, pasar modal
syariah juga bebas dari manipulasi pasar dan transaksi yang meragukan.
3) Indeks Saham
Pada pasar modal konvensional, indeks yang ada terbuka secara bebas dan tidak
memisahkan saham yang halal secara khusus. Sementara indeks saham syariah
dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Karena itu, seluruh saham yang tercantum pada
bursa pasar modal syariah sudah terjamin halalnya.
4) Mekanisme Transaksi
Mekanisme transaksi di pasar modal konvensional tidak menetapkan batasan
apapun. Arah perputaran uang juga dibuka secara bebas. Sehingga konsep bunga pada
pasar modal konvensional adalah hal yang pasti ada. Pada pasar modal konvensional,
transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi juga diizinkan dalam pasar
modal konvensional. Serta saham yang dimiliki dapat bergerak di bidang apapun
secara bebas selama mampu memberikan keuntungan. Kalau pasar modal syariah,
banyak aturan ketat. Misal, dana yang kamu tanam tidak akan digunakan untuk
menggerakkan bidang yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Misalnya seperti
rokok, alkohol, makanan yang diharamkan dan lain sebagainya. Kedua, pasar modal
syariah juga bebas dari transaksi ribawi, gharar atau meragukan, manipulatif, dan juga
judi.
5) Obligasi
Pada obligasi konvensional, prinsip yang digunakan adalah prinsip bunga dengan
pemegang obligasi sebagai kreditur atau orang yang berpiutang. Perhitungan
nisbahnya pun didasarkan kepada perkembangan suku bunga yang berlaku. Sedangkan
obligasi syariah telah diatur dalam fatwa DSN – MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000
tentang pembiayaan mudharabah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pihak
pemegang obligasi bukanlah kreditur, tapi pemodal atau shahibul mal. Sedangkan
emiten disebut sebagai pengelola atau mudharib.
Selain itu, perhitungan nisbahnya pun sudah disebutkan di awal pada saat akad
transaksi dilakukan. Dalam penggunaan modal saham pun emiten diwajibkan untuk
mengalokasikan modal tersebut sesuai dengan hukum-hukum syariat yang berlaku.
134
6) Pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam
menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur
tentang kegiatan operasional perusahaan.
7) Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadis di
pertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasinonal (DSN) sedangkan pasar modal
konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang No.8 tahun
1995.
8) Dalam pelaksanaan kegiatannya pasar modal syariah diawasi oleh DSN (Dewan
Syariah Nasional), sedangkan pasar modal konvensional tidak.
9) Indeks harga saham konvensional anatara lain IHSG, LQ45, Kompas 100 dll, dan
Indeks harga saham syariah ialah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Efek
Syariah).
1.5 Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah
Dalam rangka mengembangkan eksistensi pasar modal yang didasari prinsip syariah
dan dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan
menjadi salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia, Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah menyusun Master Plan Pasar Modal
Indonesia. Di dalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis
syariah, pertama penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan
pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangan; kedua mendorong
pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan Danareksa Invesment Management (DIM) pada tahun 2000 telah
meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan
prinsip syariah.
Selanjutnya dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK dalam implementasi
strategi yaitu:
1) Mengatur penerapan prinsip syariah.
2) Menyusun standar akuntansi.
3) Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka
peningkatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
4) Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada.
5) Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru.
6) Melakukan kerja sama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis
syariah antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar.
135
Jika dilihat dari aspek regulasinya, pasar modal syariah masih akan terus mengalami
perkembangan. Demikian pula dengan instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh pasar
modal syariah yang masih akan mengalami perkembangan. Dengan dilakukan tindakan
strategi tersebut maka adanya implementasi dari berbagai keputusan strategis yang telah
ditetapkan yang memiliki tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi lembaga
yang bersangkutan.
136
DAFTAR PUSTAKA BAB 11
Amalia, Dhea Rizky. Strategi Pengembangan Eksistensi Pasar Modal Syariah Dalam Kajian
Islam. 32-33
Yafiz, Muhammad. (2008). Saham Dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah Dan
Perkembangannya. Jurnal Saham dan Pasar Modal Syariah, 32 No,2.
Muhamad. (2013). Dasar-Dasar Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Periode Januari – Juni 2022. Otoritas Jasa
Keuangan.
Fadilla. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. Vol. 3 No.2.
Shemi, Helmi. 2021. “Ini 5 Perbedaan Pasar Modal Konvensional dengan Syariah”,
https://www.smkn1perhentianraja.sch.id/read/10/cara-menulis-daftar-pustaka, diakses pada 4
Desember 2022.
137
BAB 12 – LEMBAGA WAKAF
PEMBAHASAAN
1.1 Sejarah dan Perkembangan Wakaf
a. Sejarah Perkembangan Wakaf Pada Masa Klasik
Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf
disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua
pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang
siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat
ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah
SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.
Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr
bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar
bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam?
Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor
mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).
Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun
kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon
lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali
melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan
hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:
Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah
di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk,
Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya
belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”
Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan
engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.
Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada
orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan
tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara
yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud
menumpuk harta” (HR.Muslim).
Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh
Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya
disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan
sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang
datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib
mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang
populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”.
138
Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar,
Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.
Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah,
semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya
untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk
membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para
statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme
masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur
pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi
masyarakat.
Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan
kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti.
Namun setelah masyarakatIslam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka
timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk
lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta
wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.
Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-
Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan
tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri
sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah
yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh
negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah.
Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang
dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang
membutuhkan.
Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr
al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola Lembaga wakaf.
Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang
manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang
searah dengan pengaturan administrasinya.
Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup
menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf
dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika
Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan
tanahtanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial
sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnnya, meskipun secara
fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para
ulama.
139
Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada
yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang
dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh
pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz),
dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta
yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin
AlAyyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti
mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab
asySyafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan
dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan
madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara
mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.
Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni
Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang
Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai.
Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan
para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk
kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan
kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk
diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus mazhab Syi’ah yang
dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.
Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam,
sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling
banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti
gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat
wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah.
Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani Ketika menaklukan
Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.
Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf,
seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan
sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-
orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana
Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul ka’bah).
Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus
lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah setiap tahunnya dan mengganti kain
kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.
Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang
punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus
pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya
undangundang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa
perundangundangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers
al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja
al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.
140
Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat
negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yanbg dianggap
berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan
kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat
memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai Sebagian besar
wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara
otomatis mempermudah untuk merapkan Syari’at Islam, diantaranya ialah peraturan
tentang perwakafan.
Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan
tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil
Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan
wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan
melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan
perundang-udangan.
Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang
kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang
berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab
masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang.
Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai
sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim,
termasuk di Indonesia.
Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam
ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping
itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf
benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negaranegara muslim
lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang
mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.
Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang
bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang
relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-
lain Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius
dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No.
42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.
b. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia
Wakaf di Indonesia sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah
sosial dan adat Indonesia, telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan yaitu sejak Islam
masuk Indonesia. Adapun sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia sebagai
berikut:
141
1) Wakaf di Zaman Kesultanan
Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan
ibadah wakaf, hal ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan
bangunan masjid, bangunan madrasah, komplek makam, tanah lahan baik basah
maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di
zaman dulu Kesultanan / Susuhan atau pernah diperintah oleh Bupati yang
beragama Islam. Bukti itu antara lain tanah-tanah yang diantaranya berdiri masjid
seperti:
• Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin;
• Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati;
• Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah;
• Masjid Menara si Kudus wakaf dari Sunan Muria;
• Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun;
• Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran;
• Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel;
• Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung;
• Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.12
• Untuk Masjid Agung Banten dan madrasah-madrasahnya mendapat tanah
wakaf dari Maulana Hasanudin, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas dan
Hartawan Muslim yang luasnya ratusan hektar;
• Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah
seluas kurang lebih 350 hektar wakaf dari Raden Patah;
• Masjid Agung Semarang dibiayai dengan tanah wakaf Bupati Semarang
pertama yakni Pangeran Samber nyawa seluas kurang lebih 19 hektar.
Pengaturan wakaf pada jaman kesultanan terutama di Jawa (khususnya Jawa
Tengah) pada saat itu telah diatur pada Staatsblad No. 605, jo. Besluit Govermen
General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6 November 1912.
No. 22 (Bijblad 7760), menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal,
Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid (5%
Moskeembtsvendem) sebagai food untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan
masjid, halaman dan makam keramat dari wali yang ada dilingkungan
masjidmasjid tersebut.13 Hal tersebut menunjukkan pada jaman kesultanan telah
ada peraturan harta wakaf sekalipun dalam hal yang masih terbatas.
2) Pada Zaman Hindia Belanda
Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana, tidak
disertai dengan administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan.
Pengurusan dan pemeliharaan wakaf kemudian diserahkan kepada nadzir.
142
Disebabkan tidak diadministrasikannya dengan baik, maka di kemudian hari
(sampai sekarang) terdapat tanah-tanah wakaf yang memunculkan permasalahan
yang bentuknya yang hilang atau diambil alih oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab, sengketa melalui pengadilan dan lain-lain.
Bahkan pada periode tahun 1500-1600, di kantor wilayah Depag Jawa Timur
atau selama abad XVI tercatat hanya 6 (enam) buah wakaf yaitu tanah seluas 20.
615 m2. Kemudian pada pertengahan kedua abad XVII tedapat 61 wakaf dengan
luas 90.071 m2 (rata-rata) 1.542 m2 perwakafan), yang terdiri dari 57 wakaf tanah
kering dan empat buah wakaf sawah. Seiring perkembangan dan pemahaman
agama, maka pada pertengahan pertama pada abad XIX tercatat 79 buah wakaf
yang terdiri dari 78 tanah kering dan sebuah sawah. Selanjutnya tercatat 224 wakaf
buah wakaf terdiri dari 219 buah wakaf tanah kering dan 5 (lima) buah wakaf
sawah. Dari data di atas menunjukan bahwa, walaupun ada trend kenaikan
kesadaran berwakaf bagi umat Islam, akan tetapi pengadministrasian tidak
terkontrol dengan baik atau bahkan dilakukan sekedarnya saja.
Perkembangan tentang aturan wakaf terlihat pada tahun 1905, pada masa
pemerintahan Hindia Belanda. Tanah wakaf mulai diatur dengan Sirculair Van de
Government Secretaris (Surat Edaran yang dikeluarkan Sekertaris Negara) 31
Januari 1905 No. 435, yang isinya memerintahkan kepada para Bupati agar
membuat daftar rumah ibadat Islam yang dibangun di atas tanah wakaf agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan dan
pembuatan pasar. Dalam kurun waktu 26 tahun, atau tepatnya tahun 1931
dikeluarkan surat edaran sekretaris govermen tertanggal 4 Juni 1931 No. 1961
tentang perlunya meminta izin secara resmi kepada Bupati terhadap orang-orang
yang ingin berwakaf dan kemudian Bupati menilai permintaan izin tersebut dari
sudut maksud perwakafannya dan tempat harta yang diwakafkan itu.
3) Pada Masa Kemerdekaan dan Era Reformasi
Pelaksanaan wakaf di Indonesia, mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam,
namun pada pelaksanaannya kemudian wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan
ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia.
Sehingga tidak jarang membangun masjid, Pesantren dan sekolah dilakukan secara
bersama-sama8 dan gotong royong. Kebiasaan berwakaf hanya diatur oleh hukum
adat yang sifatnya tidak tertulis dan mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam, pada masa
Pemerintahan Kolonial Belanda disikapi dengan serius, “terlepas dari kepentingan
penjajahan”, ini terbukti dengan lahirnya Bijblaad 1905 No 6196, Bijblaad 1931
No. 1253, Bijblad 1934 No. 13390 dan Bijblaad No. 13480. Setelah itu praktis 18
tahun kemudian dikeluarkan petunjuk tentang wakaf dari Departemen Agama
tanggal 22 Desember 1953.
143
Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari
pemerintah Nasional, antara lain melalui departemen Agama. Walaupun
sebenarnya undang-undang tentang perwakafan tanah lahir 15 tahun setelah
Indonesia merdeka, namun sebelum lahirnya undang-undang perwakafan tanah,
pemerintah melalui Departemen Agama melahirkan beberapa petunjuk
pelaksanaan wakaf antara lain:
• Petunjuk tentang perwakafan tanah tanggal 22 Desember 1953.
• Petunjuk tentang wakaf yang bukan milik kmasjidan merupakan tugas bagian
D (ibadah sosial) Jawatan urusan Agama berdasarkan surat Edaran Jawatan
Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 No. 3/ D/ 1956.
• Petunjuk tentang prosedur perwakafan tanah berdasarkan Surat Edaran
Jawatan Urusan Agama No. 5/1956.
Meskipun demikian masih terdapat banyak kelemahan, terutama belum
memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah wakaf.
Di Indonesia, pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas
hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya peraturan
perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, masyarakat telah
mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetpi wakaf dapat berbentu uang.
Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf
benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan
sumur untuk dambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru
mengemuka belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak
dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dengan sebutan Cash Waqf, yang
diterjemahkan dengan wakaf uang.21 Namun jika melihat objek wakafnya yang
berupa uang, maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang.
Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan
lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sesuai dengan keputusan
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa
yang dimaksud dengan wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang
dilakukan seseorang, kelompok orang, Lembaga atau badan hukum dalam bentuk
uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan uang adalah surat-
surat berharga.
Wakaf tunai ini termasuk salah satu wakaf produktif. Seorang ahli zakat K.H.
Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian
dalam bentuk sesuatu yang bisa diupayakan untuk digulirkan untuk kebaikan dan
kemaslahatan umat. Mengenai bentuknya bisa berupa uang maupun surat-surat
berharga.
144
1.2 Wakaf Tunai
Dalam pengertian etimologi, wakaf berarti menahan atau mencegah melakukan sesuatu.
Wakaf dengan arti menahan ini juga dijelaskan dalam kamus Al-Munjid sebagai berikut:
Waqfuddaari ay habsuhaa fii sabiilillah (mewakafkan rumah, maksudnya menahan
rumah untuk (kepentingan) agama Allah. Waqafahu anissyay’i ay mana’ahu anhu. (Ia
mewakafkannya dari sesuatu, maksudnya ia mencegahnya dari sesuatu) (Louis Ma’luf,
1937:1014-1015).
Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang definisi wakaf secara terminologi.
Menurut Faishal Haq, perbedaan definisi wakaf oleh para ulama madzhab. Ini dikarenakan
wakaf mempunyai 25 arti lebih, meski yang lazim dipakai adalah arti menahan dan
mencegah. Arti-arti yang banyak ini mempengaruhi para mujtahid dalam menetapkan
definisi wakaf (Faishal Haq, 1993:56).
Karena itulah, untuk memperjelas definisi wakaf secara terminologi ini, maka penulis
memaparkannya sebagai berikut:
- Wakaf Menurut Abu Hanifah
Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama madzhab Hanafi: “Menahan
benda yang statusnya tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), dan
menyedekahkan manfaat benda untuk jalan kebaikan”. (Zainuddin,1970:187).
Dengan definisi ini, maka barang wakaf tidak harus lepas dari kepemilikan pewakaf,
dan barang wakaf tidak harus lepasdari kepemilikan pewakaf, dan barang wakaf bisa
diambil kembali serta boleh dijual. Sebab yang paling sahih menurut Abu Hanifah,
bahwa wakaf adalah boleh dan tidak mengikat seperti transaksi pinjam meminjam
(Wahbah Zuhaili, 2000: 7599).
Jika kita cermati definisi wakaf dalam madzhab Hanafi ini, maka kita dapat
menyimpulkan bahwa kepemilikan benda wakaf tetap berada di tangan pewakaf. Yang
disedekahkan adalah manfaatnya saja.
- Wakaf Menurut Pengikut Madzhab Maliki
“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk
diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai
dengan kehendak waqif. (Ali Fikri,1938:304)
Maksudnya, pemilik harta menahan hartanya untuk tidak dibelanjakan untuk
dirinya, namun dimanfaatkan untuk jalan kebaikan, dengan tetapnya barang wakaf
dalam kepemilikan pewakaf. Hal ini berlaku dalam jangka waktu tertentu sehingga
tidak disyaratkan adanya kekekalan (Wahbah Zuhaili,2000: 7602).
Wakaf menurut pengikut madzhab Maliki tidak memutus hak kepemilikan terhadap
benda wakaf, namun hanya sekedar memutus pemanfaatan saja (Wahbah
Zuhaili,2000: 7602).
145
- Wakaf Menurut Madzhab Syafii
“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat
benda, lepas dari penguasaan waqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang
diperbolehkan oleh agama. (ZakariaAl-Ansari, 1957: 85).
Dengan definisi ini, maka kalangan Syafii menganggap bahwa benda wakaf telah
keluar dari kepemilikan pewakaf dan menjadi barang yang ditahan untuk menjadi
milik Allah. Karena itu bagi pewakaf dilarang untuk memanfaatkannya bagi dirinya
dan harus menyerahkan pemanfaatannya untuk jalan kebaikan (Wahbah Zuhaili, 2000:
760).
Menurut Wahbah Zuhaili, definisi ini juga yang dipegang oleh dua sahabat imam
Hanafi (Abu Yusuf dan Muhammad) serta yang diikuti madzhab Hambali yang
dianggap lebih sahih (ashah) (Wahbah Zuhaili, 2000: 761).
- Wakaf Menurut Madzhab Hambali
Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat
disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda
itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untk mendekatkan diri
kepada Allah”. (Ali Fikri, 1938: 12). Dari paparan tersebut di atas, dapat diambil
kesimpulan bahwa:
1) Harta wakaf lepas atau putus dari hak milik pewakaf kecuali pendapat Abu
Hanifah dan sebagian ulama Hanafiah.
2) Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiah yang mengatakan bahwa
boleh mewakafkan sesuatu, walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti
makanan.
3) Yang disedekahkan hanyalah manfaatnya saja (Faishal Haq, 2000: 57).
Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan
pengikut madzhab Syafii. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termaktub dalam
peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 pasal 1 (1) yang berbunyi: “Wakaf adalah
perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memiasahkan sebagian dari harta
kekayaaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya
untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran
agama Islam. (Daud Ali, 2001: 76).
Menurut analisa penulis, A. Mannan mempopulerkan transaksi wakaf jenis ini
dengan nama Cash Waqf (wakaf tunai) karena pembayaran dana wakaf tersebut
biasanya dalam bentuk tunai, tidak dengan mengangsur atau menunda di waktu
berikutnya.
a. Operasional dan Mekanisme Wakaf Tunai
Dalam transaksi wakaf tunai, pewakaf merupakan orang yang berwakaf dengan
membeli Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat tersebut dapat diatasnamakan anggota
keluarga yang masih hidup ataupun yang telah meninggal.
146
Pewakaf mesyaratkan keuntungan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut untuk
tujuan tertentu, apakah untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas
keagamaan atau membantu rakyat miskin. Nadzir lalu menginvestasikan dana tersebut
ke berbagai portofolio investasi (Husain, 2003: 16). Di antara bentuk investasi yang
bisa dijalankan adalah investasi:
1) Keuangan syariah seperti produk perbankan syariah baik dalam negeri maupun
luar negeri yang berkinerja baik.
2) Mendanai berbagai industri dan perusahaan serta mendirikan badan usaha. Dalam
hal ini, dana wakaf dapat diinvestasikan melalui pembelian saham berbagai
perusahaan. Nadzir wakaf akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan
pembagian deviden perusahaan yang mendapatkan laba tinggi.
3) Pendanaan kredit mikro untuk mengatasi masalah pengangguran dan
menumbuhkan calon-calon pengusaha baru yang mandiri. Dalam hal ini, dana
wakaf dapat dipinjamkan kepada pengusaha kecil menengah, dengan syarat
usahanya tersebut diprediksikan akan menguntungkan.
Wakaf tunai biasanya diproduktifkan dengan dikembangkan menjadi sebuah proyek
misalnya peternakan, industri atau pertanian. Program wakaf tunai dapat diaplikasikan
dan dirancang dengan produk keuangan modern. Wakaf tunai dapat dihimpun dan
diberdayakan dengan produk lembaga keuangan saat ini. Kesemuanya itu tergantung
nadzir wakaf tunai yang harus selalu merancang ide dan program kreatif dalam wakaf
tunai.
Karena itulah wakaf tunai ini mempunyai prospek cerah dan menjanjikan. Dari sisi
penghimpunan dana, wakaf tunai dapat ditangani dengan bank atau lembaga keuangan
modern, seperti yang telah dibuktikan Dompet Dhuafa Republika yang bekerjasama
dengan Bank Internasional Indonesia untuk menggalang dana. Sedangkan dari segi
penyaluran dana atau distribusi, dana wakaf juga dapat dimanfaatkan dengan model
investasi yang beragam sesuai dengan tuntunan jaman, misalnya proyek perindustrian,
peternakan, perkebunan, dan sebagainya.
b. Perbedaan Wakaf Tunai dengan Sedekah
Mungkin timbul pertanyaan, mengapa muncul gagasan wakaf tunai. Apakah tidak
cukup dengan sedekah saja? Sepintas lalu, tidak ada perbedaan signifikan antara wakaf
tunai dan sedekah. Kedua bentuk tindakan kebajikan ini seakan memiliki kesamaan,
yaitu infak yang dikeluarkan oleh seorang muslim di jalan Allah. Hanya saja, jika
dianalisa lebih lanjut, maka kita dapat memahami adanya beberapa perbedaan
signifikan antara wakaf tunai dan sedekah.
Dengan adanya perbedaan ini, maka kita tidak boleh hanya mencukupkan kepada
sedekah saja dengan mengesampingkan wakaf tunai. Kita harus menjadikan wakaf
tunai ini sebagai alternatif dana infak yang menarik dan diminati umat Islam secara
luas. Beberapa perbedaan antara wakaf tunai dan sedekah dapat dijabarkan sebagai
berikut ini:
147
1) Wakaf dilakukan dengan benda yang mempunyai zat yang kekal, seperti tanah,
bangunan atau benda benda bergerak seperti uang (wakaf tunai) atau kendaraan
dengan syarat keaslian zatnya tidak berubah dan bisa dikekalkan. Sedangkan
sedekah bisa menggunakan benda yang kekal dan bisa juga tidak menggunakan
benda yang kekal. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya
Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada
Rasulullah SAW: “Apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang
daya dapat ini? Jawab beliau: jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau
sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan
manfaatnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak pula diberikan
dan tidak pula diwariskan” (Shahih Bukhari, 2001: 265).
2) Berwakaf bukan seperti berderma atau bersedekah biasa. Pahala wakaf lebih
besar dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf lebih besar. Hal itu karena
ganjaran wakaf terus berjalan terus menerus selama barang wakaf itu masih
berguna. Demikian juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk
kemajuan yang seluas-luasnya, juga dapat menghambat potensi kerusakan. Ini
bisa dilihat di negeri-negeri Islam di jaman dulu, karena adanya wakaf, umat
Islam dapat maju ke depan. Bahkan sampai sekarang telah beratas-ratus bahkan
beribu-ribu tahun masih juga kekal. Dalam hal ini terdapat sebuah hadits yang
diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi: “Apabila mati seorang manusia,
habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalanya itu) kecuali tiga
perkara, sedekah jariyah yang mengalir terus pahalanya (wakaf),
mengembangkan ilmu pengetahuan dan anak saleh yang mendoakan ibu
bapaknya. (Imam Muslim, 1992: 378)
c. Kendala Wakaf Tunai
Prospek cerah wakaf tunai ini nampaknya belum banyak direspon oleh umat Islam
di Indonesia. Hal ini karena adanya beberapa faktor berikut ini:
1) Kesadaran Pentingnya Berwakaf
Umat Islam di Indonesia menempati jumlah mayoritas. Sekitar 90% penduduk
Indonesia beragama Islam. Ini merupakan modal yang sangat berharga. Hanya
saja, masih banyak umat Islam yang belum sadar akan pentingnya berinfak untuk
kemajuan umat Islam. Hal ini karena mereka belum menyadari tentang prospek
wakaf tunai bagi kemajuan dan kesejahteraan umat Islam. Mereka tidak
mengetahui bahwa pahala wakaf akan terus mengalir meski mereka telah
meninggal dunia.
Padahal menurut Mustafa Edwin Nasution, seorang akademisi dari Universitas
Indonesia, bahwa apabila 20 juta rakyat Indonesia (10%) menyisihkan uangnya
untuk wakaf Rp 1. 000 perhari/Rp 30. 000 perbulan, maka akan terkumpul uang
Rp 20 miliar/hari atau Rp 7,2 triliun/ pertahun (Mustafa Edwin Nasution, 2004: 6).
Karena itulah, tugas semua lapisan umat Islam adalah menyadari potensi mereka
ini dan berpartisipasi aktif untuk mengeluarkan dana wakaf.
148
2) Sosialisasi
Banyak masyarakat yang masih belum mengenal seluk beluk dan operasional
wakaf tunai. Ini bisa dimaklumi, mengingat wacana wakaf tunai adalah hal baru
yang digulirkan. Mereka hanya menganggap bahwa wakaf hanya dibolehkan
dengan tanah,bangunan atau benda tidak bergerak lainnya. Sedangkan uang, dalam
pandangan mereka tidak diperbolehkan.
Realita di Indonesia seperti itu merupakan hal wajar. Karena madzhab Syafii
yang banyak dianut oleh umat Islam Indonesia tidak banyak memberikan tempat
bagi benda bergerak sebagai benda wakaf. Madzhab Syafii banyak menekankan
benda wakaf pada tanah dan bangunan atau benda lainnya yang dianggap kekal.
Karena itulah, sosialisasi wakaf tunai perlu digencarkan kembali.
Hal ini untuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai.
Lembaga zakat yang juga berstatus sebagai nadzir wakaf, perlu menggencarkan
sosialisasi mereka agar masyarakat sadar akan pentingnyawakaf tunai. Sosialisasi
dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media cetak, elektronik, ceramah,
seminar, lokakarya dan lain sebagainya. Dengan sosialisasi yang intens, maka
umat Islam akan semakin menyadari potensi besar wakaf tunai dan selanjutnya
ikut berperan serta mensukseskan program wakaf tunai ini.
3) Manajemen
Perlu diakui bahwa selama ini, zakat, infak dan sedekah (ZIS) ataupun wakaf
belum dikelola secara professional dengan manajemen yang handal. Padahal
potensi dana yang dapat terserap dari amalan kebajikan tersebut sangatlah besar.
Karena itulah, sudah saatnya pengelolaan ZIS dilakukan secara profesional. Patut
disyukuri bahwa beberapa tahun belakangan ini lembaga-lembaga ZIS telah
berbenah diri dan meningkatkan profesionalitasnya. Para sarjana dan orang yang
berkompeten direkrut untuk turun tangan membantu, seperti sarjana akuntansi dan
sarjana manajemen. Ini dapat ita saksikan di Dompet Dhuafa Republika yang
banyak merekrut tenaga muda dan juga YDSF (Yayasan Dana Sosial AlFalah) di
Surabaya.
d. Analisis Hukum Islam Tentang Wakaf Tunai
1) Wakaf Tunai Menurut Al-Qur’an
Dari pemaparan pada bab sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada
perbedaan antara wakaf tunai dengan wakaf tanah dan bangunan. Semuanya
merupakan amalan wakaf. Yang membedakan hanya bentuk dan modelnya saja.
Karena itulah dalil yang akan kita sebutkan nanti yang terambil dari Al-Qur’an dan
hadits adalah dalil yang menjelaskan tentang dalil wakaf secara global.
Ayat-ayat Al-Qur’an yang menyuruh orang berbuat kebajikan, dapat menjadi
dasar umum amalan wakaf, sebab amalan wakaf masuk dalam kategori perbuatan
yang baik (Azhar Basyir, 1987: 5). Akan tetapi, kebajikan di atas sepantasnya
ditujukan kepada amalan infak harta dalam jalan kebaikan. Termasuk infak adalah
wakaf di jalan Allah.
149
Karena itulah terdapat beberapa ayat yang cukup relevan untuk dijadikan sebagai
dasar hukum wakaf. Menurut pendapat jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi,
wakaf hukumnya sunnah dan termasuk ke dalam akad infak yang disunnahkan
(Wahbah Zuhaili, 2000). Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat digunakan
untuk dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:
• Surat Ali Imran ayat 92 yang artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebaikan,
kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi”. Ayat ini
merupakan anjuran dari Allah agar kaum muslimin menginfakkan harta yang
disenangi. Menginfakkan harta yang disenangi merupakan sebuah
pengorbanan besar dari seorang muslim terhadap agama Allah. Dalam konteks
ini, perbuatan wakaf termasuk mengorbankan harta yang dicintai. Wakaf tunai
dengan menggunakan uang atau surat berharga termasuk dari model wakaf
yang sangat dianjurkan dalam ayat ini. Dengan wakaf tunai, seseorang bisa
dianggap mengorbankan harta yang dicintainya. Dengan demikian, wakaf
tunai hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan dalam Islam.
• Al-Baqarah: 267 yang artinya: “Wahai orang-orang yang
beriman,belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik-baik
dan sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi”. Ayat ini juga merupakan anjuran
bagi kaum yang beriman untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Salah
satu jalan menginfakkan harta adalah wakaf tunai. Karena itulah tidak ada
alasan untuk melarang wakaf tunai. Wakaf tunai hanyalah sebuah model
transaksi wakaf modern yang dulu tidak bisa dilakukan oleh umat Islam.
Selama transaksi baru tersebut mengandung kemaslahatan umat Islam, maka
tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk dilakukan.
2) Wakaf Tunai dalam Tinjauan Hadits
Dalam hadits Nabi SAW riwayat Bukhari disebutkan sebagai
berikut:”Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar
bertanya kepada Rasulualla SAW: apakah perintahmu kepadaku berhubung
dengan tanah yang saya dapat ini? Jawab beliau: jika engkau suka, tahanlah tanah
itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar
menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjiantidak akan dijual tanahnya, tidak
pula diberikan dan tidak pula diwariskan”. (Shahih Bukhari, 2000: 265). Dari
hadits tentang wakaf Umar tersebut, kita peroleh ketentuan sebagai berikut:
• Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan
dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan. Harta wakaf adalah milik Allah
setelah pewakaf menyerahkan benda wakafnya.
• Harta wakaf terlepas dari milik waqif (orang yang berwakaf).
• Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan
Islam.
• Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak ikut
harta wakaf sekedar perlu, tidak berlebihan.
• Harta wakaf dapat berupa tanah, dan benda lain yang tahan lama, tidak musnah
seketika setelah dimanfaatkan (Sayyid Sabiq, 1992: 380).
150