Modul UAS Lembaga Keuangan Syariah

Wakaf yang dilakukan Umar tersebut adalah mula-mula wakaf yang masyhur
dalam Islam. Imam Syafii menyatakan bahwa setelah itu terdapat 80 sahabat di
Madinah terus mengorbankan harta mereka untuk dijadikan wakaf juga (Rasyid,
1994: 324).

Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf modern yang dikembangkan oleh umat
Islam. Munculnya wakaf tunai adalah tuntutan jaman yang mengakibatan transaksi
keuangan semakin modern. Karena itulah hukumnya juga seperti wakaf tanah dan
bangunan yaitu sunnah (dianjurkan untuk diamalkan).

Rasulullah SAW dan para sahabat pernah mewakafkan masjid, tanah, sumur,
kebun dan kuda. Berikut ini adalah beberapa contoh wakaf yang terjadi di masa
Rasuluallah SAW: “Dari Anas berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke
Madinah dan menyuruh untuk membangun masjid, maka beliau bertanya: Wahai
bani Najjar, kalian mempercayakan kebun kalian ini kepadaku? Mereka
menjawab: Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah SWT.
Maka Rasulullah SAW mengambil alih kebun itu dan menjadikannya sebagai
masjid. (HR Bukhari) (Shahih Bukhari, 2000: 270).

Pada jaman Rasulullah dan para sahabat, biasanya benda wakaf berbentuk tanah
dan bangunan. Namun dalam dunia modern sekarang, kita tidak terlepas dari
transaksi baru seperti wakaf tunai yang dijalankan dengan dukungan perbankan.
Karena itulah wakaf tunai tetap dianjurkan dalam Islam.

Hadits-hadits di atas menjelaskan anjuran berwakaf dan contoh praktek
kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat yang mendukung amalan wakaf.
Wakaf tunai adalah salah satu bentuk wakaf yang dianjurkan. Oleh karena itu,
hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan Islam.

3) Wakaf Tunai dalam Tinjauan Maslahah Mursalah
Maslahah Mursalah adalah sifat-sifat yang sesuai dengan arah syariat atau

tujuannya, namun tidak ada dalil tertentu dari syariat yang menyetujuinya atau
menolaknya. Ia menimbulkan adanya manfaat dan menolak kerusakan manusia
(Wahbah Zuhaili,1999: 755).

Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa maslahah mursalah terbagi menjadi tiga
macam, yaitu dlaruriyyat, haajiyyat dan tahsiiniyyaat. Kategori maslahat hajjiyyat
adalah maslahat yang diperlukan oleh manusia untuk menyingkirkan kesukaran di
dalam kehidupan mereka. Beliau mencontohkan beberapa bentuk muamalat
seperti ijarah dan akad jual beli yang dibolehkan karena adanya maslahat hajjiyyat
ini (Wahbah Zuhaili,1999: 755).

151

Wakaf tunai ini jika ditinjau dengan maslahat mursalah, maka kita dapat
menghukuminya jawaz atau boleh karena menimbulkan dan membawa
kemaslahatan bagi umat Islam. Kemaslahatan itu masuk ke dalam jenis hajjiyyat
karena diperlukan oleh manusia. Umat Islam di masa modern ini tidak terlepas dari
transaksi modern,seperti ATM, kartu kredit dan sebagainya. Demikian juga wakaf
uang ini merupakan transaksi yang mendesak yang merupakan tuntutan jaman
modern. Umat Islam tidak dapat mengandalkan lagi wakaf tanah dan bangunan.
Mereka harus memasyarakatkan wakaf tunai atau wakaf uang ini guna
mengoptimalkan praktek wakaf dalam ajaran Islam.

4) Wakaf Tunai Menurut Ulama Madzhab
Untuk memperdalam analisa tentang hukum wakaf tunai ini, maka sebaiknya

kita menganalisa pendapat ulama tentang benda wakaf. Benda wakaf menurut para
fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yakni kemestian benda
wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat
diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya maupun manfaatnya. Dan manfaatnya
dapat diambil oleh si penerima wakaf (mustahiq) (Ali Fikri, 1938: 157, Abdul
Wahhab Khallaf, 1946: 39 & Abu Zahrah, 1971: 119).

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf harus berbentuk harta
berharga berupa iqar (tanah atau bangunan). Menurut mereka, tidak sah wakaf
benda bergerak, sebab syarat kebolehan wakaf adalah kekekalan benda wakaf, dan
hal itu tidak terealisasi dalam benda bergerak karena diumungkinkan rusak. Akan
tetapi mereka membolehkan wakaf benda bergerak ketika mengikuti benda yang
tidak bergerak. Atau jika adat kebiasaan telah berlaku dengan wakaf benda
bergerak misalnya mewakafkan buku atau perangkat jenazah (Zainuddin Ibnu
Najim, 1970: 187).

Menurut Abu Hanifah, tidak boleh mewakafkan kuda dan senjata di jalan Allah
sebab ia merupakan benda bergerak dan adat kebiasaan tidak memberlakukannya
sebagai benda wakaf. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, boleh
mewakafkannya (Wahbah Zuhaili, 2000: 7635).

Secara umum madzhab Maliki mensyaratkan benda wakaf berupa benda milik
pribadi yang tidak bercampur dengan hak orang lain. Mereka menganggap sah
wakaf binatang untuk dikendarai atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dan
juga mereka membolehkan wakaf dengan makanan, serta dinar dan dirham.
Pendapat madzhab Maliki inilah yang relevan untuk dijadikan rujukan dalam
membolehkan wakaf uang. Pada jaman tersebut, umat Islam memakai mata uang
dinar dan dirham. Sedangkan pada jaman modern ini, umat Islamsudah
menggunakan berbagai mata uang. Karena itulah wakaf tunai hukumnya
dibolehkan, bahkan termasuk dalam wakaf yang dianjurkan dalam Islam.

152

Sedangkan madzhab Syafii memberikan penekanan pada kekekalan manfaat,
baik harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, benda bergerak maupun benda
milik bersama. Dalam kitab Tuhfatuththullab dinyatakan bahwa barang yang kekal
manfaatnya, sah diwakafkan dan sah wakaf barang tidak bergerak, barang bergerak
dan barang milik bersama (Zakaria Al-Anshari, 1957: 86).

Sementara itu madzhab Hambali mensyaratkan benda wakaf harus diketahui dan
dimiliki yang dapat diperjaulbelikan yang bisa dimanfaatkan secara adat seperti
disewakan (Abu Zahrah, 197: 20).

Dari paparan beberapa pendapat fuqaha di atas, jelas bahwa madzhab Maliki dan
pendapat imam Muhammad bin Hasan Assyaibani membolehkan wakaf dengan
dinar dan dirham atau uang. Dengan demikian wakaf tunai selayaknya untuk
disejajarkan dengan wakaf tanah dan bangunan dalam tinjauan hukumnya yaitu
sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan.

5) Wakaf Tunai Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Untuk memperkuat argumentasi seputar kebolehan wakaf tunai, maka penulis

memaparkan fatwa MUI tentang wakaf tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf
tunai yang kesimpulannya sebagai berikut:

• Wakaf uang (cash waqf/waqfunnuquud) adalah wakaf yang dilakukan
seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang
tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

• Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
• Wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara

syar’i.
• Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh

dijual,dihibahkan dan atau diwariskan.

1.3 Wakaf Uang dan Pemberdayaan Masyarakat

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan
serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah
Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial
tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan,
dan lain-lain.

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai system
modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan
di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang
dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak
boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui
LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

153

Nasution et al. (2018), menyatakan bahwa wakaf, zakat, infaq adalah sumber-sumber
dana merupakan pranata agama yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya
pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dalam sistem pengelolaan wakaf
uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk
menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang
diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah
nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

Saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nazhir dengan perbankan syariah. Ini
tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk 5 bank
syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah
Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank
Syariah Mega Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan pengembangan
wakaf uang juga bias dipadukan dengan instrument lembaga keuangan syariah non bank.

Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, “Bahwa negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesai dengan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan amandemen UUD
1945 tersebut secara eksplisit bahwa Negara harus mampu memberdayakan masyarakat.
Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi
mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri.

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia
mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program- program
pemberdayaan masyarakat. Sebab tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas
pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam
memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan
sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah
mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala
nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok
hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai
dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak
wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (mauquf ‘alaih).

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang
untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu
tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan
pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf
uang untuk selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan
mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi
menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil
investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan
sesuai dengan ketentuan undang- undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan
diperuntukkan untuk tujuan wakaf (mauquf ‘alaih) dan 10% untuk penerimaan pengelola
atau nazhir.

154

Seorang wakif dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf, misalnya untuk
pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan,
pemberdayaan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan
ekonomi suatu komunitas. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dapat berupa
pendirian sekolah gratis dengan kualitas mutu terjamin atau bantuan uang sekolah dan
peralatan sekolah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan guru. Sementara
pemberdayaan Kesehatan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi
masyarakat kurang mampu. Atau bantuan biaya kesehatan ibu hamil dan bantuan
melahirkan bagi ibu tidak mampu, serta bantuan gizi bagi balita.

Kemudian pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi
para pengangguran atau anak jalanan. Selain itu pemberdayaan sosial dapat pula program
penanganan dan rehabilitasi remaja bermasalah (narkoba, premanisme, PSK, dsb).
Aktifitas pemberdayaan ekonomi dapat berupa bantuan dana bergulir dengan skema
qardhl hasan bagi pengusaha kecil dengan diikuti pembinaan terhadapnya berupa program
pelatihan dan pembinaan usaha, bantuan pemasaran serta peningkatan mutu produk.

1.4 Badan Wakaf Indonesia

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang
digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI,
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan
perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden
Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007,
yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat
membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan,
masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang
dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas,
sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsure pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah
anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling
banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU
No.41/2004).

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan
oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa
jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada
Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia
kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55,
56, 57, UU No.41/2004).

155

TUGAS DAN WEWENANG

Sementara itu, sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta

benda wakaf.
2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan

internasional.
3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta

benda wakaf.
4) Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan

di bidang perwakafan.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya
BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.
Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan
Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan
tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana
disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi:

1) Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik
perseorangan, organisasi dan badan hukum.

2) Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian,
pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.

3) Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
4) Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak

dan/atau benda bergerak.
5) Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan

pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
6) Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam

pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas itu, tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme,
perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam
mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi, serta strategi
implementasi. Visi BWI adalah “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya
masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan
nasional dan internasional”. Sedangkan misinya yaitu “Menjadikan Badan Wakaf
Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat
ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

156

STRATEGI
Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah

sebagai berikut:
1) Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun

internasional.
2) Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
3) Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
4) Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan

pengembangan harta wakaf.
5) Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
6) Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
7) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
8) Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala

nasional dan internasional.
Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni
Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi
Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Peneltian dan Pengembangan
Wakaf.

157

DAFTAR PUSTAKA BAB 12

Hasanah, ‘Potensi Wakaf Uang Untuk Pembangunan Perumahan Rakyat’, Jakarta: BWI
Indonesia, 2010), 2010, h. 34-35.

Itang, and Iik Syakhabyatin, ‘Sejarah Wakaf Di Indonesia’, Tazkiya Jurnal Keislaman,
Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18.2 (2017), 220–37.

Mahkrus, Oleh Ali, ‘Wakaf Produktif’, Al-Hikmah Jurnal Kependidikan Dan Syariah, 04.01
(2016), 87–93.

‘Sejarah Perkembangan Wakaf’, Badan Wakaf Indonesia

https://www.bwi.go.id/sejarahperkembangan-wakaf/.

Wajid, and Farid, Wakaf Dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Aziz, Wahib.2017. “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam”. International Journal Ihya’
‘Ulum Al-Din Vol 19 No 1.

Indirwan. 2018. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang”. Jurnal
Ekonomi Bisnis Syariah 1 (2), 99-109.

158

BAB 13 – LEMBAGA AMIL ZAKAT

PEMBAHASAN

1.1 Sejarah Zakat

Islam turun ke dunia sebagai rahmatan lil ‘alamin. Salah satu misi Islam adalah untuk
mengentaskan kemiskinan. Ajaran zakat dalam Islam adalah simbol kepedulian sosial
terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan
kesejahteraan umat. Melalui zakat, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela
dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia. Berikut ini adalah gambaran historis
bagaimana pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi pengentasan
kemiskinan dijalankan dengan baik.

a. Zakat Pada Masa Nabi

Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan
kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat
penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad
SAW. berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah.
Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku
bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol
keanggotaan dalam komunitas muslim dan symbol menerima Muhammad sebagai
Nabi dan Utusan Allah swt.

Rasulullah SAW. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa
sahabat (‘Umar ibn al-Khatab, Ibnu Qais ‘Ubadah ibn Samit dan Mu‘azibn Jabal)
sebagai ‘amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab
membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban
zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka
yang membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW. ada lima jenis kekayaan yang
dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan
padi) dan buah-buahan, dan rikaz (barang temuan). Selain lima jenis harta yang wajib
zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan
Rasullah saw. juga dikenakan wajib zakat.

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW. memberikan contoh dan
petunjuk oprasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat
dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas
yang mencatat para wajib zakat, (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung
zakat, (3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4)
Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) Qasamah,
petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

159

b. Zakat Pada Masa Sahabat

Untuk mengetahui dengan lebih jelas pola operasional aplikasi dan implementasi
zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode berikut ini:

Pertama, periode Abu Bakr As-Siddiq ra.

Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakr as-Siddiq ra. sedikit mengalami kendala.
Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa
zakat adalah pendapat personal Nabi SAW. Menurut golongan ingkar zakat ini, zakat
tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi SAW. Pemahaman yang salah ini hanya
terbatas di kalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini
menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.

Kedua, periode ‘Umar bin al-Khattab ra.

‘Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi SAW. Ia menetapkan suatu hukum
berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan ‘Umar ra. adalah menghapus zakat bagi
golongan mu’allaf, enggan memungut sebagian ‘usyr (zakat tanaman) karena
merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharraj (sewa tanah), menerapkan zakat kuda
yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.

Tindakan ‘Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada mu’allaf bukan berarti
mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur’an. Ia hanya
mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman
Rasulullah saw.15 Sementara itu ‘Umar tetap membebankan kewajiban zakat dua kali
lipat terhadap orangorang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebut zakat muda‘afah.

Zakat muda‘afah itu adalah terdiri dari jizyah (cukai perlindungan) dan beban
tambahan. Jizyah sebagai imbangan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas,
yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah
sebagai imbangan zakat yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Umar ra.
tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau jizyah dengan nama zakat dari
orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah jizyah tersebut.

Ketiga, periode ‘Usman bin ‘Affan ra.

Pengelolaan zakat pada masa ‘Usman dibagi menjadi dua macam: (1) Zakat al-
amwal az-zahirah (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi,
dan (2) Zakat alamwal al-batiniyah (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi),
seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara,
sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban
mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk self assessment.

160

Keempat, periode ‘Ali bin Abi Talib ra.

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah ‘Ali bin Abi Talib ra. berjalan
tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, ‘Ali bin Abi Talib
ra. Tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia
melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama.
Ketika ‘Ali bin Abi Talib ra. Bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para
pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup
mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah ‘Ali bin Abi Talib ra. juga ikut
terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (delapan
golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa
Khalifah ‘Ali bin Abi Talib ra. ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib
zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap
dikenai kewajiban zakat.

c. Zakat Pada Masa Tabi‘in

Pengelolaan zakat pada masa tabi‘in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani
Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127H). Khalifah ‘Umar ibn
‘Abd al-‘Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah,
khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami
reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat.
Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis
harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam.

‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta
kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji,
honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya.
Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul
Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang
membutuhkan harta zakat.

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan
pengelolaan zakat pada masa Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz. Pertama, adanya
kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Kedua, komitmen
tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk
menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga, kesadaran di
kalangan muzakki (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki
loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Keempat, adanya kepercayaan terhadap
birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan
zakat.

161

1.2 Lembaga Pengelolaan Zakat

Dalam UU ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh Negara.
a. Pengertian LAZ

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi
pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di
tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara
perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-
undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah
formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola
zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal
tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya
dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal.
Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan
kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga
Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan
zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang
bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam.

b. Syarat Pendirian LAZ

Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan
permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang
memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Akta pendirian (berbadan hukum).
b) Data mużakki (yang membayar zakat) dan mustaḥiq (yang berhak menerima

zakat).
c) Daftar susunan pengurus.
d) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
e) Neraca atau laporan posisi keuangan.
f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu harus dilakukan
penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi
persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan. Selain melakukan
pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada LAZ sesuai dengan
tingkatan lokasi LAZ tersebut.

162

c. Tugas dan Fungsi LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian
dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh
LAZ, yaitu:

a) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
b) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
c) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
d) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

d. Sanksi

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila
tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dijelaskan dalam point 3 di atas. Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan
LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai tiga kali
dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan. Pencabutan pengukuhan LAZ tersebut
dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah,
tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan
kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

1.3 Kendala Manajemen

Prioritas masalah yang ada dalam regulator adalah: 1) Perbedaan pendapat (khilafiyah)
mengenai fiqih zakat; 2) Rendahnya koordinasi antara regulator dengan OPZ; 3)
Rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat; dan 4) Zakat belum
menjadi obligatory system.

Salah satu contoh masalah khilafiyah fikih zakat adalah dalam pro-kontra zakat profesi.
Sebagian ulama mendukung adanya zakat profesi, namun Sebagian yang lain menganggap
zakat profesi adalah bid’ah atau sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Perbedaan
pendapat dalam masalah fikih, termasuk fikih zakat, adalah sesuatu yang biasa dalam
agama Islam, namun demikian agar umat Islam tidak bingung dan menghindari
perpecahan, perlu ditetapkan satu pendapat yang diambil sebagai pegangan. Institusi yang
dapat menyelesaikan masalah khilafiyah fikih zakat ini adalah pemerintah sebagai
pemegang kekuasaan.

Prioritas masalah zakat selanjutnya adalah rendahnya koordinasi antara regulator zakat
dengan OPZ. Sebagian OPZ, terutama OPZ besar bentukan masyarakat, cenderung
memiliki egoisme organisasi yang juga besar. Sejarah panjang OPZ dalam membesarkan
organisasinya memberikan pengaruh terhadap cara pandangnya terhadap memandang
regulator.

163

Sebagian informan mengungkapkan bahwa salah satu prioritas masalah pengelolaan
zakat lainnya adalah rendahnya peran Kementerian Agama (Kemenang) dalam
pengelolaan zakat. Perhatian Kemenang terhadap zakat jauh lebih kecil dibandingkan
perhatiannya terhadap pengelolaan haji. Kemenang menyerahkan urusan pengelolaan
zakat kepada BAZNAS.

Prioritas masalah zakat terakhir adalah belumnya zakat menjadi obligatory system
dalam sistem negara. Akibatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat menjadi
rendah. Seorang wajib zakat yang sudah mengetahui kewajiban zakat menjadi kurang
terdorong untuk membayar zakat karena tidak adanya sanksi (punishment) ataupun
insentif (reward) yang tetapkan oleh pemerintah.

Prioritas masalah pada OPZ adalah: 1) Jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu
banyak; 2) Mahalnya biaya promosi; 3) Rendahnya efektifitas program pedayagunaan
zakat; 4) Rendahnya sinergi antar stakeholder zakat; dan 5) Terbatasnya sumberdaya
manusia (SDM) amil zakat. Sebagian informan yang berasal dari OPZ pemerintah
mengatakan bahwa salah satu prioritas masalah zakat adalah terlalu banyaknya OPZ
bentukan masyarakat (LAZ). Menurut mereka zakat seharusnya dikelola oleh negara
sebagaimana di zaman Rasulullah saw dimana zakat dikelola oleh baitul maal.
Pertumbuhan LAZ yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir dianggap sebagai
ancaman terhadap sistem pengelolaan zakat nasional.

Pertumbuhan kuantitas yang tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dapat menjadi
faktor yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ secara
keseluruhan. Dari sekian banyak OPZ yang ada, baru 43 OPZ yang terdaftar di Forum
Zakat (FOZ) dan baru 12 OPZ diantaranya yang memiliki ijin dari pemerintah.

Prioritas masalah zakat selanjutnya adalah mahalnya biaya promosi. OPZ sebagai
pengelola zakat memiliki satu peran utama yaitu penghimpunan dana zakat. Dalam
aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat OPZ perlu melakukan promosi kepada
masyarakat luas. Sebagai organisasi yang bersifat mandiri, OPZ harus membayar biaya
promosi dari dana sendiri. Akibatnya biaya promosi diambil dari dana yang telah
dikumpulkan dari masyarakat yang sebenarnya diharapkan oleh para muzaki dapat
digunakan untuk membantu mustahik zakat terutama golongan fakir miskin.

Rendahnya efektifitas program pendayagunaan zakat dianggap sebagai prioritas
masalah pengelolaan zakat. Efektifitas yang dimaksud adalah ketepatan dan
kesinambungan program pendayagunaan zakat dalam memberikan kemaslahatan kepada
mustahik. Masih banyak OPZ yang membuat program pendayagunaan zakat untuk
sekedar pamer di media. Sehingga pada saat selesai diliput oleh media, program
pendayagunaan berakhir.

164

Selain masih rendahnya sinergi antara OPZ dengan regulator, ternyata prioritas masalah
juga ada pada lemahnya sinergi antara OPZ. OPZ yang telah berhasil membesarkan
organisasinya masing-masing dianggap memiliki egoism organisasi yang akhirnya sulit
membuat organisasinya bekerja sama dengan OPZ lain. Kesamaan tujuan semua OPZ
dalam memberikan kemaslahatan pada mustahik tidak serta merta membuat OPZ dapat
bersinergi dengan baik. Padahal Allah swt telah memberikan arahan agar hamba-hamba-
Nya dapat saling bersinergi dalam kebaikan dan ketaqwaan.

Prioritas masalah pada muzaki/mustahik adalah: 1) Mustahik yang cenderung karikatif;
2) Rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator; 3) Rendahnya kesadaran
muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat; dan 4) Rendahnya
pengetahuan muzaki tentang fikih zakat. Prioritas masalah pertama yang datang dari sisi
muzaki/mustahik adalah mustahik yang cenderung karikatif atau konsumtif. Salah satu
tujuan utama OPZ adalah mengubah status mustahik menjadi muzaki. Mustahik zakat
yang masih mampu berusaha diberdayakan sedemikian rupa sehingga dapat mandiri dan
hidup sejahtera. Namun demikian, banyak mustahik yang konsumtif. Dana zakat yang
diberikan kepadanya untuk menjadi produksi justru digunakan untuk konsumsi. Akhirnya
banyak program pemberdayaan yang mengalami kegagalan.

Prioritas masalah zakat yang berasal dari sisi muzaki/mustahik lainnya adalah
rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator. OPZ adalah organisasi yang
mengandalkan dana publik untuk menjalankan semua aktivitasnya. Sehingga aspek
kepercayaan masyarakat (trust) menjadi sangat penting. Semakin tinggi tingkat
kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat penghimpunan dana OPZ.
Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak muzaki yang belum percaya dengan OPZ,
sehingga lebih memilih menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mustahik.

Rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat juga
menjadi prioritas masalah zakat dari sisi muzaki. Salah satu contohnya adalah muzaki
masih gemar menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Penyaluran zakat
secara langsung dapat menimbulkan masalah baru. Prioritas masalah selanjutnya adalah
rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat. Rendahnya pengetahuan tentang fikih
zakat ini menyebabkan rendahnya kesadaran menunaikan zakat bagi para muzaki. Banyak
muzaki yang tidak mengetahui apakah dirinya sudah wajib zakat atau belum, bagaimana
pentingnya kedudukan zakat dalam agama Islam, bagaimana beratnya ancaman Allah bagi
orang yang tidak menunaikan zakat, dan bagaimana cara menyalurkan zakat dengan benar.

1.4 Strategi Pengembangan

Pengelolaan zakat sudah mengalami perkembangan yang pesat, dari yang semula
bersifat tradisional beralih ke pengelolaan zakat yang bersifat modern. Hal ini tergambar
melalui manajemen yang modern dengan dukungan berbagai teknologi yang sudah
menjamur dewasa ini, tertib hukum, tertib administrasi, disiplin dalam pengumpulan serta
pengelolaan zakat dan juga pendistribusiannya, bersifat transparan, efektif, efisien dan
yang paling penting adalah pengelolaan yang bersifat professional sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan syari'at yang berlaku.

165

Pengelolaan zakat yang baik hanya bisa dilakukan oleh suatu organisasi zakat yang baik.
Untuk itu organisasi pengelolaan zakat harus memperhatikan asas dan tujuan pengelolaan
zakat itu sendiri yaitu melaksanakan amanah para muzakki agar harta zakat mereka dapat
mencapai sasarannya sesuai dengan tuntunan agama. Hingga sckarang ini pengelolaan
zakat khususnya di Indonesia dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Walaupun
pencanangan zakat sebagai modal umat Islam untuk pembangunan dan memerangi
kemelaratan dengan cara yang lebih prinsipil sudah dicanangkan oleh Presiden Republik
Indonesia Bapak Suharto, melalui pidato sambutannya pada peringatan Isra' Miraj Nabi
Muhammad SAW di Istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968, namun sampai hari ini
zakat dengan segala kemampuannya belum berhasil menepis kemelaratan yang menimpa
kehidupan sebagian umat Islam Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan kegiatan pengelolaan zakat sampai sekarang ini baru
mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian, itupun pada umumnya
langsung didistribusikan oleh pengelola kepada para mustahik, atau justru langsung
dilakukan oleh muzakki kepada mustahik yang diinginkannya. Akibat kurangnya upaya
dan kegiatan pengelolaan harta zakat, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja zakat hari
ini belum mancapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Untuk meningkatkan kinerja
zakat di masa yang akan datang diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari
semua pihak, terutama pada Badan amil zakat dan Lembaga amil zakat. Adapun strategi
dalam pengelolaan dana zakat dan pendistribusian dana zakat di Indonesia yaitu sebagai
berikut:

1) Pengelolaan yang pada awalnya dalam pendistribusian yang selalu menggunakan
konsumtif maka lebih baiknya pengelolaan dilakukan dengan pola produktif yang
mana tidak semua dana zakat yang terhimpun segera disalurkan kepada para mustahik
tetapi sebagian dari dana zakat tersebut dikelola menjadi modal usaha. Modal
kemudian dikelola dan dikembangkan secara baik dan hasil pengelolaan itu akan
didistribusikan secara adil dan bijaksana.

2) Mengaja agar tidak berkurang secara tidak wajar.
3) Mengamankan agar tidak hilang.
4) Mengembangkan dana zakat yang terkumpul sehingga berkembang dan tidak habis

sesaat.
5) Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota

keluarga masing-masing rumah tangga.
6) Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun

skala prioritasnya.
7) Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan

dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
8) Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni

tetapi dengan sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
9) Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ke

tempat mereka masing-masing.

166

DAFTAR PUSTAKA BAB 13

Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), h. 8-10.
Abdurrachman Qodir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1998), h. 94.
Abu Hamid Al-Gazali, Ihya’ ‘Ulumad-Din, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), I/210.
Ahmad Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam, terj, Mukhtar Yahya, cet. ke-8 (Jakarta: Mutiara,

1994), h. 144.
Mahayuddin Hj. Yahya, Sejarah Islam (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), h. 173.
Sjechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat (Jakarta:

Pustaka Firdaus, 1995), h. 131. Lihat juga Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai
Aspeknya (Jakarta: UI Press,1985), h. 110.
Mustafa Edwin Nasution, et. al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana,
2006), h. 214.
Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002),
h. 104.
Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h.
184.
Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, terj. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2000), I/24. Periksa juga Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of The
Prophet (New York: Victor Gollance, 1991), h. 247.
Amer al-Roubaie, “Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian
Kuantitatif”. Islamika, Vol. 2, No.3 Desember 2005, h. 91.
Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Surabaya: Dar Ihya’ al-Kutub, t.t.), I/182.
Milton K. Munitz, Contemporary Analytic Philosophy (New York: Macmillan Publishing Co.,
Inc., 1981), h. 43-44.
AndriSoemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada. 2009), 422.

167

BAB 14 – FINANSIAL TEKNOLOGI SYARIAH

PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Fintech

Fintech merupakan singkatan dari kata Financial Technology, yang dapa diartikan
dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat
diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan
layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi medel bisnis dan
perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industrri layanan
keungan.

Bank Indonesia mendefinisikan Fintech sebagai fenomena perpaduan antara teknologi
dan fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah.
Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatam pemain dalam
menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. Fintech adalah salah satu yang
mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang
telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Fintech didedikasikan
untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembangan untuk memanfaatkan seluruh
teknologi yang digunakan dalam industry jasa keuangan dan bukan hanya inovasi baru.

Indonesia financial teknologi dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi. Mengenai fintech telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech) adalah
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan
penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata
uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan
internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Financial Technology (Teknologi
Finansial). Fintech diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/12/PBI/2017 Tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi
Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk
layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas
moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan
keandalan sistem pembayaran.

Fintech diselenggarakan oleh perusahaan baru yang disebut dalam perusahaan rintisan
atau start-up adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang
umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Dengan
demikian istilah start-up berlaku untuk semua bidang usaha.

168

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah fintech merupakan suatu
inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya,
fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, dimana fintech sebagai suatu
layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara
online merupakan salah satu produk fintech seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan
kendaraan, ataupun premis asuransi yang dilakukan melalui online, baik pengiriman uang
maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk
fintech.

Menurut Pricewaterhouse Coopers atau PwC menjelaskan bahwa fintech adalah segmen
dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada start-ups yang
berinovasi dalam industri produk dan jasa. Fintech Weekly mendefinisikan fintech sebagai
salah satu bagian dari lini bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung
layanan keuangan.

Perusahaan fintech pada umunya adalah perusahaan rintisan yang didirikan bertujuan
untuk mengganggu sistem keuangan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat
lunak. Value-Stream mendefinisikan bahwa fintech adalah teknologi yang melayani
nasabah pada lembaga keuangan yang mencakup tidak hanya kantor belakang dan
menengah tetapi juga kantor depan tertutup yang telah lama dikendalikan oleh manusia.

Berdasarkan pemikiran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fintech ialah inovasi
layanan jasa kauangan yang meng-gunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang
bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.
Perkembangan fintech telah memengaruhi berbagai sektor industri jasa finansial, yang
meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam
beberapa dekade terakhir, penerapan teknologi dan informasi untuk layanan keuangan
berupaya untuk memberikan inovasi, tingkat efisiensi infrastruktur teknologi dan stabilitas
sistem, ketahanan, dan keamanan lebih tinggi. Dimana financial technology yang hadir sat
ini meberikan berbagai layanan baru yang inovatif dengan menggunakan seperangkat
digital.

Seluruh dunia, perkembangan fintech semakin berkembang mengikuti perkembangan
teknologi dari tahun ke tahun, salah satunya di Indonesia. Sebelum 2006 hanya empat
perusahaan fintech di Indonesia, namun perkembangannya terus meningkat hingga pada
tahun 2016 lalu menjadi 165 perusahaan finteh.

1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk
mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga
tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya,
keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat
(manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

169

Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu
yang netral-nilai. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai.
Sebenarnya, bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang
berhubungan dengan, seperti masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain
yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan antisosial. Akan tetapi bisnis
secara syariah ditunjukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian
tujuan sosialekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk
menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai system
perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber
dari Al Quran dan Al Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas. Sistem
perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah.

Al Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara
makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat
detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-
praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al Quran
mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al Quran selalu berhubungan dengan
transaksi. Hal ini, menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting
menurut Al Quran.

Ekonomi Syariah menganut faham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan
Islam, yakni bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan
yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan
kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan faham ekonomi
yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang
terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu
sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individul dan
masyarakat.

Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata Sistem Ekonomi Syariah mempunyai
konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat
Islam, tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-
sekuler, sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan
dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah
banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam
menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena
itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di
dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan
bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran
narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu
dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas
Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional Lembaga tersebut.

170

Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor
prinsip-prinsip:

1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan
resiko masing-masing pihak;

2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna
dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling
bersinergi untuk memperoleh keuntungan;

3) Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara
terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi
dananya;

4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam
masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam
menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha
yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra, penghapusan bunga akan
menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan
total pada modal akan dibagi diantara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana
tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak
menguntungkan.

Sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi
maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga akan
menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya akan menimbulkan
penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah.
Suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan
ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan
mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan
menimbulkan tekanan inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan
spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunnya
kualitas investasi.

Ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai
dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;

2) Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan
Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan
debitur-kreditur;

3) Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi
juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;

4) Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip
kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan
pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;

5) Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak
menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

171

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal
dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi baik berupa
uang ataupun materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang
penting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya.

Sumber Daya Insani (SDI) yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah,
adalah seorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan
usaha Lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada
kepercayaan masyarakat.

Untuk SDI lembaga keuangan syariah, selain dituntut memiliki kemampuan teknis
perbankan juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip syariah yang baik serta
memilik akhlak dan moral yang Islami, yang dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan
sifatsifat yang harus dipenuhi, yakni:

1) Siddiq, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang, dan Allah SWT;
2) Istiqomah, yakni bersikap teguh, sabar dan bijaksana;
3) Fathonah, yakni professional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif;
4) Amanah, yakni penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan

tugas dan melayani mitra usaha;
5) Tabligh, yakni bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk

meningkatkan fungsinya sebagai kalifah di muka bumi.
Selain peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan,
perlu juga diciptakan suasana yang mendukung di setiap lembaga keuangan syariah, tidak
terbatas hanya pada layout serta physical performance, melainkan juga nuansa non fisik
yang melibatkan gairah Islamiyah.

Hal ini perlu dilakukan sebagai environmental enforcement, mengingat agar sumber
daya yang telah belajar dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang baik, ketika
masuk ke dalam pekerjaannya menjadi sia-sia karena lingkungannya tidak mendukung.
Bisnis berdasarakan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh. Pertumbuhan itu tampak
jelas pada sektor keuangan. Dimana kita telah mencatat tiga bank umum syariah, 78 BPR
Syariah, dan lebih dari 2000 unti Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga ini telah mengelola
berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga
keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah.

Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah:

1) Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2) Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan

keuntungan yang halal.
3) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4) Larangan menjalankan monopoli.
5) Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan

perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

172

1.3 Pengertian Fintech Syariah

Seiring perkembangan teknologi, perkembangan fintech atau financial technology
semakin marak di tengah-tengah masyarakat. Dilansir dari ojk.go.id, Fintech Lending atau
bisa disebut juga Peer-to-Peer Lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam
mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan
debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Sebagian besar
masyarakat, khususnya para milenial pasti sudah tidak asing lagi dengan Go-Pay, OVO,
T-cash, dan lain sebagainya. Bahkan, beberapa mungkin tidak bisa terlepas dari fintech
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari Indonesian Fintech
Association (IFA), terdapat sekitar 135-140 startup fintech di Indonesia yang terdata
dengan jumlah pemain tumbuh sebesar 78% pada tahun 2016 (Wahyuni, 2019). Pesatnya
pertumbuhan fintech menunjukkan besarnya pangsa pasar teknologi finansial di
Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim
terbesar di dunia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut
memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau financial
technology (fintech) syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan Global Fintech Islamic
Report 2021 dari saham Gateway, pasar fintech syariah Indonesia berkisar US$2,9 miliar
atau Rp41,7 triliun (Burhan, 2021). Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018
tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
(AFTECH, 2019). Berdasarkan fatwa tersebut, fintech syariah adalah penyelenggaraan
layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau
menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka
melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan
internet.

Dalam perkembangannya, fintech syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah
Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi,
komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis
teknologi. AFSI memiliki peran penting untuk memajukan potensi fintech syariah di
Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya AFSI Institute yang mempunyai
beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai
ekonomi Islam, workshop dan pelatihan fiqih muamalah, serta AFSI Goes To Campus
(AFTECH, 2019). Fintech syariah yang sudah berdiri di Indonesia, diantaranya indves,
syarQ, start zakat, paytren, dan lain-lain. Sementara itu, fintech syariah yang memiliki
sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia yaitu Paytren pada tahun 2017 (Winarto,
2020).

173

Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip
ekonomi islam, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara
penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat pada penggunanya, dan harus ada
kejelasan antara pembeli dan penjual. Fintech syariah menerapkan skema akad, yaitu akad
wakalah dan akad musyarakah. Hashbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa wakalah
adalah akad penyerahan kekuasaan yang mana seseorang menunjuk orang lain sebagai
penggantinya dalam bertindak (bertasharruf). Hukum wakalah adalah sah, baik dengan
ada atau tidak adanya upah. Apabila sudah akad wakalah dengan upah, akad menjadi lazim
dan mengikat sehingga orang yang diberi wakil tersebut harus melaksanakan apa yang
sudah diwakilkan kepadanya. Maka dari itu, wakil tersebut memiliki hak untuk menerima
upah begitu wakalah selesai (Wahyuni, 2019). Sementara itu, akad musyarakah adalah
akad antara pihak Ammana dan Penyalur dana, antara lain BMT, KSPPS, BPRS, Lembaga
Ventura Syariah. Pemilik modal dan penyalur dana akan sama-sama menyetorkan modal
dengan nominal sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak-pihak dalam
musyarakah tersebut (Wahyuni, 2019).

Pembiayaan dalam fintech syariah memiliki beberapa prosedur yang sesuai dengan akad
syariah. Akad pembiayaan dilakukan oleh penerima pinjaman dan pemberi pinjaman
dengan skema al qardh. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atas tagihan yang
diberikan. Setelah itu, dilanjutkan akad wakalah bil ujrah yang mana pemberi pinjaman
mewakilkan pada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas
tagihan yang diberikan peminjam. Akad al qardh maupun wakalah bil ujrah dilakukan
secara online melalui website penyelenggara layanan (Winarto, 2020).

Penggunaan fintech syariah memudahkan masyarakat mendapatkan layanan jasa
keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah. Pengimplementasian prinsip
ekonomi islam pada fintech syariah mampu memberikan kebermanfaatan bagi pihak-
pihak yang saling bertransaksi. Dengan adanya akad yang jelas, pembiayaan fintech
syariah juga dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar
prinsip-prinsip syariah. Secara jangka panjang, kehadiran fintech syariah juga bisa
memberikan akses dan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya
milenial yang menjadi pemain utama dalam pasar teknologi finansial di Indonesia.

Namun demikian, saat ini fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, salah
satunya yaitu rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan
keuangan syariah berbasis teknologi. Maka dari itu, sangat perlu ditingkatkan kerjasama
dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi fintech syariah di Indonesia.

1.4 Bentuk Akad Financial Syariah di Indonesia

1) Murabahah
Jenis akad syariah pertama yaitu murabahah. Murabahah adalah akad transaksi dimana
penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli dengan
harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Keuntungan harga disepakati oleh kedua
belah pihak. Sehingga pihak pembeli mengetahui harga beli produk dan margin
keuntungan yang didapatkan oleh penjual.

174

Contoh penerapan akad murabahah pada kredit rumah syariah, pembelian aset
bangunan, pembiayaan kendaraan bermotor, dan investasi lainnya.

2) Mudharabah
Meskipun namanya mirip murabahah, akad mudharabah berbeda dengan murabahah.
Murabahah merupakan jenis akad syariah berbentuk kerjasama usaha antara pihak
pemilik modal dan pihak pengelola modal dengan kesepakatan tertentu. Besaran
pembagian laba ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan apabila terjadi kerugian,
maka pemilik modal akan menanggung sepenuhnya dengan catatan pengelola tidak
melakukan kesalahan atau kelalaian disengaja atau melanggar kesepakatan. Dalam
istilah syariah, pemilik modal disebut sebagai shahibul maal, bank syariah, dan malik.
Sedangkan pihak pengelola modal yaitu nasabah, amil, atau mudharib.

3) Mudharabah Muqayyadah
Selanjutnya, akad akad syariah adalah Mudharabah Muqayyadah. Akad ini memiliki
pengertian sama dengan akad mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana
dengan pengelola. Bedanya dengan akad mudharabah, jika akad mudharabah
muqayyadah terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh pemilik modal terkait obyek
usaha. Sehingga pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai ketetapan dari
pemodal. Biasanya akad Mudharabah Muqayyadah digunakan dalam bisnis
berprospek tinggi.

4) Wadiah
Jenis akad syariah banyak digunakan oleh pemuda adalah wadiah. Wadiah merupakan
akad transaksi dengan skema penitipan barang/uang antara pihak pertama dan pihak
kedua. Sehingga pihak pertama sebagai pemilik dana/barang telah mempercayakan
asetnya kepada pihak kedua sebagai penyimpan aset. Oleh sebab itu, pihak kedua
(lembaga keuangan syariah) harus menjaga titipan nasabah dengan selamat, aman, dan
utuh. Contoh penerapan akad wadiah pada rekening tabungan dan giro. Sehingga tidak
heran para pemuda yang belum berpenghasilan memilih rekening berakad wadiah,
karena tidak terdapat biaya administrasi setiap bulan.

5) Musyarakah
Musyarakah merupakan akad berbentuk kerja sama usaha dimana masing-masing
pihak menyetorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai kesepakatan. Sehingga
modal dari berbagai pihak disatukan untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian usaha
tersebut dikelola oleh salah satu dari pemodal atau meminta bantuan pihak ketiga
sebagai pegawai.

6) Musyarakah Mutanaqisah
Musyarakah Mutanaqisah adalah akad kerja sama antar pihak untuk membeli suatu
produk atau aset. Nantinya, salah satu pihak akan membeli produk secara utuh dengan
melakukan pembayaran bertahap pada pihak lain. Dalam lembaga keuangan syariah,
akad Musyarakah Mutanaqisah biasa digunakan pada pembiayaan proyek dengan
nasabah. Pihak nasabah akan mencicil modal pokok kepada perbankan syariah, tetapi
pengelolaan usaha tetap beraktivitas dengan modal tetap.

175

7) Salam
Salam adalah akad transaksi dimana pembeli memesan produk dan melakukan
pembayaran terlebih dahulu kepada pembeli, kemudian pembeli akan memproses
produk sesuai permintaan pembeli dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Penerapan
akad salam dapat dilihat dari sistem pembelian secara pre-order.

8) Istisna’
Salah satu jenis akad syariah adalah Istishna’. Istisna’ yaitu jual beli produk dengan
sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria
tertentu, kemudian pihak penjual baru melakukan proses pembuatannya. Sekilas mirip
dengan akad salam, perbedaannya adalah produk akad istishna' diproduksi sesuai
permintaan pembeli. Dalam penerapan akad istishna’, penjual harus melakukan proses
pemesanan produk sesuai kesepakatan dengan pembeli. Produk yang dihasilkan juga
harus sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Biasanya akad ini terjadi pada
pemesanan barang dalam jumlah besar, seperti souvenir.

9) Ijarah
Pembiayaan dengan sistem sewa antara kedua belah pihak disebut sebagai akad ijarah.
Salah satu pihak sebagai penyewa membayar kepada pihak lain (pemilik produk)
untuk mendapatkan manfaat atau hak guna atas produk yang dipinjam tanpa
memindahkan kepemilikan barang tersebut.

10) Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
Berbeda dengan akad ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah jenis akad syariah
dimana penyewa membayarkan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat atas
produk tersebut, tetapi pihak penyewa dapat mengambil opsi pemindahan hak milik
produk tersebut di akhir transaksi. Contoh penerapannya pada transaksi lembaga
keuangan syariah. Nasabah membayar angsuran sewa beserta cicilan pokok sebuah
rumah. Pada akhir perjanjian, pihak penyewa berkesempatan untuk membeli rumah
tersebut dengan membayar harga lebih rendah atau sisa dari angsuran awal.

11) Wakalah
Wakalah termasuk akad akad syariah dengan sistem perwakilan antara salah satu pihak
kepada pihak lain. Akad ini banyak diterapkan pada transaksi pembelian barang luar
negeri atau impor untuk menyusun Letter of Credit atau meneruskan permintaan
pembeli.

12) Kafalah
Berikutnya, jenis akad syariah adalah Kafalah. Kafalah yaitu akad penjaminan salah
satu pihak kepada pihak lain. Penerapan akad kafalah biasa dijumpai pada pembelian
produk beserta garansi. Pada bidang jasa, akad ini digunakan dalam menyusun garansi
atas suatu proyek, advance payment bond, hingga partisipasi dalam tender.

176

13) Hawalah
Jenis akad syariah wajib Anda ketahui yakni Hawalah. Akad ini merupakan perjanjian
atas pemindahan utang/piutang dari satu pihak ke pihak lain. Contoh penerapannya
pada layanan Post Dated Check pada perbankan syariah. Pihak lembaga keuangan
syariah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual produknya kepada
pembeli lain dengan jaminan pembayaran berbentuk giro mundur.

14) Rahn
Rahn merupakan perjanjian dalam pegadaian suatu barang atau aset dari pihak satu
kepada pihak lain. Jadi nasabah meminjam uang kepada lembaga keuangan syariah
dengan memberikan jaminan berupa aset atau barang berharga, tetapi pihak perbankan
syariah hanya membebankan biaya pemeliharaan aset kepada nasabah.

15) Qardh
Terakhir, macam macam akad syariah adalah Qardh. Sistem transaksi syariah dimana
nasabah meminjam dana talangan yang dibutuhkan segara dalam periode singkat.
Sehingga uang tersebut akan dikembalikan secepatnya kepada bank.

1.5 Fintech Syariah di Indonesia (Kasus-Kasus Fintech Syariah)

a. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Perkembangan teknologi yang masif mengakibatkan berbagai layanan keuangan
turut berkembang pesat. Karena inilah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank
Indonesia ikut memperhatikan perkembangan yang ada. Pengawasan terhadap fasilitas
transaksi keuangan secara online, atau yang kemudian kita sebut dengan Fintech
(Financial Technology) ketat dilakukan. OVO, Gopay, Shopeepay, Kredivo
merupakan beberapa contoh Fintech yang umum digunakan oleh masyarakat
Indonesia.

Sayangnya ASEAN pertumbuhan jumlah Fintech melambat pada tahun 2021.
Mengutip Laporan Fintech in ASEAN 2021 melalui Katadata, pada 2018 jumlah
perusahaan Fintech bertambah 586 perusahaan, namun sayangnya berkurang menjadi
411 perusahaan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 hanya bertambah 107
perusahaan. Pada kuartal kedua 2020, Asosiasi Fintech Indonesia menyebutkan
jumlah penyedia layanan pembayaran dompet digital mengalami kenaikan.

Penggunaan Fintech sudah tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari
terutama oleh generasi muda. Menurut laporan Asosiasi Fintech Indonesia melalui
Katadata, mayoritas pengguna Fintech jika ditilik dari rentang usia, berada pada
rentang 25-35 tahun.

177

Sebelum menilik lebih jauh, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech
merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan
penggunaan teknologi. Sedangkan Fintech syariah merupakan layanan atau produk
keuangan yang menggunakan teknologi dengan basis skema syariah (Rusydiana,
2018). Kemunculan Fintech syariah di Indonesia merupakan respon terhadap
perkembangan perusahaan Fintech konvensional yang menggunakan instrumen bunga
dalam operasionalnya (Muhammad & Lanaula, 2019). Layanan Fintech syariah di
Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Fintech syariah mempromosikan keuangan yang bertanggungjawab secara etis dan
menghadirkan peluang untuk memimpin dan mempengaruhi semua bentuk keuangan
secara global (Rusydiana, 2018). Pertumbuhannya pun menunjukkan angka yang
positif dari waktu ke waktu. Dilansir dari Katadata, merujuk pada Global Fintech
Islamic Report 2021, layanan Fintech syariah di Indonesia berada pada urutan kelima.
Dalam laporan tersebut, pasar Fintech syariah di Indonesia mencapai Rp 41,7 triliun
atau US$ 2,9 miliar. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat saat ini
jumlah Fintech syariah terdapat 17 Fintech yang sudah berizin operasional, terdiri dari
peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding. Jumlah
tersebut masih cukup sedikit mengingat Fintech syariah masih termasuk baru di
Indonesia.

Pertumbuhan Fintech syariah di Indonesia memiliki potensi dan peluang yang
sangat besar, mengingat negara ini mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia.
Banyaknya kaum muda yang mulai aware terhadap transaksi syariah juga menjadi
kesempatan yang menjanjikan bagi pasar Fintech di Indonesia.

Rusydiana (2018) menerangkan dalam artikelnya selain memiliki peluang yang
cukup besar, tetapi Fintech syariah juga menghadapi permasalahan dan tantangan
dalam perkembangannya antara lain yakni masih kurangnya instrumen kebijakan yang
mengatur proses kerja, ketersediaan sumber daya manusia, risiko keamanan yang
tinggi dan belum menjangkau ke konsumen kelas bawah. (retno/berlian)

b. Contoh Kasus

Proses FinTech Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri

Proses pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri pada umumnya juga terdapat
persamaan dengan PT. Bank BRISyariah, Tbk dan juga tidak secara menyuluruh
karena masih ada kombinasi antara proses manual dengan sistem. Berdasarkan hasil
wawancara yang diperoleh bahwa proses yang dilakukan pada PT. Bank Syariah
Mandiri yaitu dilakukan diawal proses pengajuan, melakukan permintaan data-data
seperti keuangan dan identitas pribadi kemudian dilakukan analisa oleh bagian analisa
pembiayaan, pengajuan pada komite pembiayaan, dan proses konfirmasi ke nasabah
hingga proses pengajuan realisasi pembiayaan pada bagian operasional.

178

Namun, proses tersebut tidak fokus pada satu sistem saja karena masih terpecah
antara menggunakan sistem dengan proses manual sehingga perlu dilakukan
perubahan untuk lebih menggunakan system agar terkointegrasi menyeluruh dan
memberikan pelayanan yang cepat.

Analisis SWOT Pada Proses Pembiayaan Melalui FinTech

Analisa Kekuatan (Strengths)

Adapun kekuatan proses pembiayaan melalui fintech, yaitu:
1) Kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan perbankan syariah dalam

ukuranbesar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana
saja.
2) Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh
kantor cabang lembaga perbankan syariah, khususnya di daerah 3T.
3) Lebih hemat biaya operasional dan biaya pemasaran karena lembaga perbankan
syariah cukup berkolaborasi dengan penyedia jasa teknologi finansial dalam
menawarkan produk perbankan syariah kepada masyarakat.
4) Varian produk lembaga perbankan syariah yang telah banyak dikenal luas oleh
masyarakat, termasuk aplikasi layanan 24 jam, seperti mobile banking, internet
banking, sms banking, dan call banking. Walaupun layanan perbankan syariah ini
tidak dominan dimaksimalkan penggunaannya, namun ketika lembaga perbankan
syariah berkolaborasi dengan penyedia jasa teknologi finansial, maka masyarakat
akan semakin mudah mengakses produk layanan perbankan syariah yang
dimaksud.
Analisa Kelemahan (Weaknesses)

FinTech yang akan diimplementasikan pada lembaga perbankan syariah di
Indonesia memiliki analisis kelemahan sebagai berikut: Pertama, membutuhkan
koneksi internet yang mendukung, baik dari segi kecepatan akses maupun server yang
stabil dalam mengirimkan file data, karena transaksi FinTech akan berlangsung
dengan lancar ketika akses internet tidak mengalami gangguan. Kedua, timbulnya aksi
kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan, dan cybercrime dalam transaksi
FinTech perbankan syariah, membuat masyarakat menjadi ragu untuk melakukan
transaksi online, sehingga nasabah tetap berharap adanya kantor cabang lembaga
perbankan syariah yang hadir di daerah mereka. Ketiga, tidak semua penyedia jasa
layanan teknologi finansial yang memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan
lembaga perbankan syariah atau melakukan transaksi finansial secara tersistem dan
legal, sehingga dimungkinkan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang atau
penyimpangan transaksional, yang akan merugikan lembaga perbankan syariah itu
sendiri.

179

Keempat, pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah
memungkinkan mereka tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan perbankan,
sehingga pemerintah, dalam hal ini OJK dan BI, berkolaborasi dengan lembaga
perbankan syariah dan penyedia jasa teknologi finansial perlu melakukan sosialisasi
penggunaan teknologi finansial tersebut. Kelima, ketimpangan akses layanan
perbankan karena infrastruktur teknologi komunikasi yang tidak merata antara daerah
perkotaan dengan daerah 3T, menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi
finansial secara online, sehingga layanan perbankan syariah tidak dapat dinikmati
secara maksimal.

Kelemahan dari pihak masyarakat juga menjadi faktor kelemahan FinTech
tersosialisasi dengan optimal seperti di daerah pedesaan sebagian besar tidak mengenal
istilah FinTech secara menyeluruh tentang bagaimana cara penggunaannya, apa saja
manfaatanya, keuntungan dan tujuan yang dapat diperoleh dari penggunaannya
dikerenakan kurangnya literasi pemerintah dalam menegenalkan sistem keuangan
yang baik. Oleh karenanya, diperlukan langkahlangkah sosialisasi dan diskusi-diskusi
melalui jejaring media sosial baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun
sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan sistem yang ada, akibat rendahnya
pengetahuan literasi keuangan, membuat masyarakat tidak mempunyai perencanaan
dalam pengelolahan keuangan yang baik.

Analisa Peluang (Opportunities)

Peluang bisnis Financial Technology semakin berkembang karena banyaknya
kemudahan yang ditawarkan kepada para nasabah oleh Lembaga perbankan syariah.
FinTech akan semakin membantu terciptanya industry keuangan yang inklusif.

Kehadiran FinTech akan membantu masyarakat yang masih unbankable, yang
jumlahnya masih banyak. Sehingga industri ini memiliki potensi besar untuk
berkembang di Indonesia, dimana dengan kehadiran FinTech akan menyebabkan
perbankan syariah melakukan digitalisasi dan otomatisasi agar dapat mempermudah
pelayanan yang lebih praktis. Masyarakat juga membutuhkan layanan perbankan yang
lebih modern, hal ini mendorong perbankan syariah untuk lebih mengutamakan
layanan berbasis teknologi. Oleh karena itu perbankan syariah dapat berkolaborasi
dengan FinTech agar mempermudah layanan jasa keuangan.

Peluang terdapatnya FinTech pembiayaan ini tidak hanya memberikan manfaat
pada satu sisi saja pada pembiayaan, namun memberikan manfaat jangka panjang
secara konsisten bagi perbankan syariah. Apabila nasabah telah memiliki kenyamanan
bagi perbankan syariah untuk tetap konsisten bertransaksi di perbankan syariah maka
di masa yang akan datang juga akan menambah jumlah nasabah Dana Pihak Ketiga
(DPK) dan pembiayaan perbankan syariah.

180

Dengan investasi yang lebih efisien biayanya namun dapat memperoleh pendapatan
yang lebih tinggi bagi perbankan syariah. Tidak hanya outstanding pembiayaan
meningkat namun pada dana tabungan, deposito, dan giro juga akan meningkat dengan
kehadiran FinTech. Dan menghilangkan pendapat bahwa bertransaksi di perbankan
syariah itu lebih sulit dibandingkan dengan bank konvensional.

Analisa Ancaman (Threats)

FinTech yang akan diimplementasikan dalam lembaga perbankan syariah di
Indonesia memiliki analisis ancaman sebagai berikut: Pertama, penggunaan teknologi
yang semakin canggih oleh penyedia jasa teknologi finansial, namun apabila tidak
disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah,
dapat menimbulkan ketimpangan dalam melayani masyarakat pengguna layanan
perbankan tersebut. Kedua, adanya trend globalisasi dan keterbukaan dalam
melakukan transaksi lintas negara, memungkinkan penyedia jasa layanan teknologi
finansial semakin beragam dan menimbulkan kompetisi dalam menarik minat
masyarakat untuk menggunakan jasa layanan perbankan. Ketiga, situasi politik yang
kurang kondusif dan kecenderungan terjadinya inflasi yang relatif tinggi di Indonesia,
menyebabkan lembaga perbankan harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan
pembiayaan kepada masyarakat, sehingga akan berdampak pada rumitnya birokrasi
perbankan syariah dan biaya administrasi yang dibebankan kepada masyarakat sebagai
jaminan semakin tinggi.

Selain itu terdapat ancaman yaitu ancaman kejahatan cyber di Indonesia. Indonesia
berada pada pertumbuhan tercepat koneksi di dunia. Namun Indonesia menempati
peringkat pertama dnegan jumlah cybercrime terbanyak di dunia dan di peringkat
kedua dunia terkait kejahatan hacking. Semakin erat relasi antara teknologi dan
layanan keuangan, di mana kegiatan keuangan dapat dilakukan kapan saja dan di mana
saja, maka potensi ancaman kejahatan yang lebih sophisticated juga semakin besar.

Tidak terdapat sektor yang lebih berbahaya terpublikasi oleh ancaman ini selain
sektor layanan keuangan dan terutama FinTech. Walaupun cybercrime yang paling
dominan terjadi adalah terkait malware (virus) namun yang paling mengkhawatirkan
adalah kejahatan yang terkait dengan transaksi keuangan seperti transaksi fiktif,
carding (penggunaan kartu kredit orang lain), penipuan di marketplace, yang tentunya
juga menyeluruh ke area-area FinTech. Risiko tersebut berdampak pada hilangnya
kepercayan nasabah yang merupakan dasar utama dari pertumbuhan FinTech dan
keberlangsungan perbankan syariah kedepannya.

181

DAFTAR PUSTAKA BAB 14

Ana Toni Roby Candra Yudha, Fintech Syariah: Teori dan Terapan (Surabaya: Scopindo
Media Pustaka, 2020), h. 2-4.

Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui
Penyelenggaraan Fintech Syariah. Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), 184-191.

Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3(1), 61–73.

Rusby, Zulkifli. 2015. Lembaga Keuangan Syariah. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI
UIR.

OJK. (t.t). Financial Technology – P2P Lending. Diakses dari
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx

Burhan, Fahmi Ahmad. (2021, Mei 6). Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak

Pengguna Milenial. katadata.co.id Diakses dari

https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-

terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial

AFTECH. (2019). Fintech Corner.

Muchlis, Ridwan. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan
Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). Vol. III,
No.2.

182

KISI-KISI UAS

BAB 1

1. Apa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam?
Jawab:
Pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara umum adalah ilmu yang
mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan
berdasarkan syariat/nilai-nilai ketuhanan. sistem ekonomi syariah merujuk pada aktivitas
dalam lingkup perekonomian yang berkaitan dengan produksi, distribusi, keuangan,
perindustrian, dan perdagangan, terkait barang atau jasa yang bersifat material, dan
berlandaskan pada syariat Islam. Pada prinsipnya, ekonomi syariah merupakan representasi
dari jalan tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Oleh karena
itu, sistem ekonomi syariah menerapkan prinsip kebaikan dari dua sistem ekonomi itu, dan
membuang sisi buruk dari keduanya.

Tujuan utama dari sistem ekonomi syariah (ekonomi Islam) selaras dengan tujuan dari
penerapan syariat (hukum) agama Islam, yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta
terhormat sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat. Hal ini
menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam agama Islam.

2. Sebutkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam
Jawab:
Baik sebagai ilmu maupun sistem, Ekonomi Islam mengambil jalur tengah antara ekonomi
kapitalis dan sosialis. Kedua sistem terakhir saling bertentangan di dunia modern. Namun,
kedua sistem itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Aspek positif dari kedua diambil
dalam penerapan sistem ekonomi Islam yang mengambil pijakan utama nilai-nilai dalam
Al-Qur'an dan hadist.

Oleh karena berpijak pada nilai-nilai keislaman, dalam Ekonomi Islam terdapat prinsip-
prinsip khas yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Mengutip
modul Ekonomi (2018) yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 5
prinsip Ekonomi Islam. Berikut daftar 6 prinsip ekonomi Islam:
1) Larangan Maisyir: Tidak membolehkan adanya perjudian di dalam kehidupan

ekonominya.
2) Larangan Gharar (penipuan): Tidak mengizinkan berlangsungnya transaksi dan

semacamnya yang sifatnya menipu orang lain.
3) Larangan Hal Haram: Tidak memperbolehkan adanya barang yang didapatkan dengan

cara tidak baik atau transaksi barang yang dilarang dalam Islam.
4) Larangan Dzalim: Larangan terhadap segala sesuatu yang sifatnya merugikan orang

lain.
5) Larangan Ikhtikar: Tidak boleh ada penimbunan barang yang nantinya merugikan pihak

lain dan hanya menguntungkan penimbun.
6) Larangan Riba: Tak diperbolehkan ada tambahan dana atas transaksi, kecuali yang

memberikan uang lebih tersebut ikhlas.

183

3. Apa saja tujuan yang ingin dicapai dalam system Ekonomi Islam berdasar rujukan Al-
Quran dan Sunah?
Jawab:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan
pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi
pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

4. Apa saja sumber hukum Ekonomi Islam?
Jawab:
Diketahui bahwa ada empat dasar hukum yang menjadi pedoman dalam hidup umat
muslim, termasuk dalam berkegiatan ekonomi. Keempat pedoman tersebut adalah:
1) Al Quran
2) Hadis dan Sunnah
3) Ijma
4) Ijtihad dan Qiyas.

5. Sebutkan beberapa perbedaan ekonomi islam dan ekonomi konvesional
Jawab:
1) Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat,
sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi.
2) Islam lebih menekankan pada konsep need daripada want dalam menuju maslahah,
karena need lebih bisa diukur daripada want. Menurut Islam, manusia mesti
megendalikan dan mengarahkan want dan need sehingga dapat membawa maslahah
dan bukan mudharat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
3) Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional
adalah semata-mata untuk keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian justru dianggap tidak
rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai
keuntungan ekonomi tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah.
Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi-asumsi
secara keluk.
4) Rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah rational economics man yaitu
tindakan individu dingap rasional jika bertumpu pada kepentingan diri sendiri (self
interest) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi
konvensional mengabaikan moral dan etika dan hanya sebatas kepentingan di dunia
tanpa memikirkan kepentingan di akhirat. Sedangkan ekonomi Islam hendak
membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islami atau Islamic economic man.
Islamic economic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-
prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang.
Tauhidnya mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah lah yang berhak membuat
rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat.

184

BAB 2

1. Apa yang dimaksud dengan riba?
Jawab:
Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu
pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa
secara umum riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di
mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbangan tertentu. Dengan bahasa
lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang
meligitimasi adanya penambahan tersebut.

Pengertian yang hampir sama juga disampaikan oleh beberapa ulama antara lain,
Badruddin al-Ayni yang berpendapat bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan.
Menurut syari‟ah, riba berarti penambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis
riil. Sementara Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa riba adalah
tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang
dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Menurut Zaid bin Aslam, yang dimaksud
riba Jahiliyyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang
yang memiliki piutang atas mitranya pada saat jatuh tempo, ia berkata, “bayar sekarang
atau tambah”.

2. Mengapa riba diharamkan dalam islam?
Jawab:
Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas
diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi larangan dalam ajaran Islam. Riba
merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor)
bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada
agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan
mengutuk pelaku riba.

Dari uraian diatas ialah riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam
agama Islam karena riba sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan
yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak-injak orang yang miskin. Dari riba
tersebut tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah mengharamkan transaksi yang
mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan mendholimi orang lain dan adanya unsur
ketidakadilan.

3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis riba!
Jawab:
Sesuai dengan kontek pengertian dan pelaksanaanya ada beberapa penggolongan dari riba
menurut jenisnya yaitu riba fadhli, riba nasi’ah, riba yad dan riba qardhli.
- Riba Fadhli
Riba fadhli merupakan sebuah bentuk tambahan yang diisyaratkan dalam tukar
menukar barang yan sejenis atau barter dengan tanpa imbalan tambahan (Muslihun,
2005:135). Perumpamaan dalam riba fadhli adalah menukar beras 10 kg dengan beras
11 kg.

185

Hal ini termasuk riba fadhli. Tetapi apabila menuker dengan sesuatu yang tidak sejenis
maka hukumnya dibolehkan. Misalnya menukar beras ketan sebanyak 10 kg dengan
beras 12 kg.
- Riba Nasi’ah
Menurut sayid sabiq meruapkan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang
memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Menurut ulama
hanafiah riba nasi’ah merupakan bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi
penyerahan imbalan atau harga di berikan diakhir. Riba nasi’ah hukumnya haram
menurut al quran dan fiqih. Riba nasi’ah ini dikenal juga dengan sebutan riba jahiliyyah.
Hal ini dilatarbelakangi kebiasaan orang-orang jahiliyyah yang melakukan kebiasaan
orang jahiliyah memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh
tempo, mereka menawarkannya untuk diperpanjang atau tidak sehingga riba ini
beranak pinak.
- Riba Yad
Adalah kegiatan jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan
kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Dengan
kata lain, jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya
kemudian dia tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun sebab barang yang dibeli
belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain akad
sudah final, namun belum ada serah terima barang (Antonio, 2011:72).
- Riba Qardli
Merupakan semua bentuk praktik hutang piutang yang didalamnya terdapat motif
keuntungan (syarth naf’an) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang
(muqaridl) saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang (muqtaridl). Secara
substansi, riba qardl ini termasuk kategori riba faddli dikarenakan keuntungan yang
disyaratkan dalam riba qardl adalah bentuk penambahan atau bunga pada salah satu
komoditi ribawi (Tim Lancar Pelangi, 2015:53).

4. Apa saja macam riba?
Jawab:
Menurut Ibnu Qoyyim, riba dibagi menjadi dua macam yaitu riba jelas dan riba samar.
Pertama, Riba jelas, yang diharamkan karena keadaannya sendiri yaitu riba nasiah (riba
yang ter-jadi) karena adanya penundaan pembayaran utang. Riba nasi’ah ini diperbolehkan
da- lam keadaan darurat (terpaksa). Kedua, Riba yang samar, yang disamarkan karena
sebab lain, yaitu riba fadhl. Riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda
yang sejenis. Riba fadhl ini diharamkan karena mencegah timbulnya riba nasi’ah. Jadi
dalam konteks ini bersifat preventif (Zuhdi,1989: 137).
Muhammad Rasyid Ridha membagi dua macam yang diharamkan dalam agama yakni,
pertama, Diharamkan karena zatnya suatu itu oleh sebab ada bahannya. Ia tidak diharamkan
hanya karena darurat. Contohnya riba nasi’ah. Kedua, Diharamkan karena keadaan lainnya
seperti riba fadhl yang diharamkan supaya jangan jadi jalan atau sebab bagi terjadinya riba
nasi’ah. Riba nasi’ah data dibolehkan karena darurat atau karena ada keperluan.

186

5. Sebutkan karakteristik riba
Jawab:
1) Riba hanya terjadi dalam sebuah akad. kalau tidak ada akad, maka barang apapun tidak
bisa disebut riba. Karena riba adalah tambahan, dan tambahan tidak dapat terjadi
kecuali pada dua barang yg saling dipertukarkan.
2) Akad dalam riba harus berbentuk akad pertukaran (Mu`Awadhah), bukan akad
Tabarru` (akad pemberian sosial) seperti hadiah, wakaf, dll. Akad tabarru' adalah akad
yang tidak ada imbalan dari pihak kedua yang menerima pemberian itu.
3) Akad mu`awadhah yang mengandung riba hanya terjadi dalam akad jual beli (Bay`)
dan akad pinjam meminjam (Qardh), atau yang dianggap termasuk dalam akad itu,
seperti akad Hibatus-Tsawab (memberi dengan harapan imbalan).
4) Riba hanya terjadi pada pertukaran barang-barang ribawi saja dan barang yang
dikiyaskan padanya dengan bentuk-bentuk atau syarat-syarat tertentu.
5) Barang Ribawi dibagi dua kelompok: kelompok naqdain dan kelompok makanan.
Kelompok naqdain memiliki 3 jenis barang: Emas, perak dan uang kertas. Kelompok
makanan: Seluruh makanan yang mengandung salah satu dari 3 unsur: Iqtiyath
(makanan pokok penguat badan), Tafakkuh wa Ta'addum (makanan tambahan
penambah selera) dan Tadawiy (makanan untuk memperbaiki, baik memperbaiki rasa
makanan atau tubuh manusia/obat).
6) Contoh iqtiyath: Beras, jagung, gandum, dll. Contoh tafakkuh: kurma, buah tin, dll.
Contoh tadawiy: garam, jahe, dll.
7) Pertukaran barang di luar barang ribawi, tdk mgkn terjadi riba di dalamnya, seperti besi,
minyak bumi, tanah, rumah, dll.

BAB 3

1. Sebutkan fungsi-fungsi uang
Jawab:
Fungsi Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang
dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih
rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

1) Fungsi Asli Uang
Suatu benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika benda tersebut telah memenuhi syarat-
syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (acceptability). Agar
dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau
setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintahan.

Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (durability), kualitasnya cenderung
sama (uniformity), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak
mudah dipalsukan (scarcity). Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah
dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility), serta memiliki nilai yang cenderung stabil
dari waktu ke waktu (stability of value). Fungsi asli uang terbagi menjadi:

187

A. Sebagai Alat Tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah
pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan
barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan
pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.

B. Sebagai Satuan Hitung (unit of account) karena uang dapat digunakan untuk
menunjukan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan,
menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang
juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa (alat penunjuk harga).
Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran.

C. Sebagai Alat Penyimpan Nilai (valuta) karena dapat digunakan untuk mengalihkan
daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini
menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya,
maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa
pada masa mendatang.

2) Fungsi Turunan Uang
Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi
turunan. Fungsi turunan tersebut diantaranya:

a. Sebagai Alat Pemindah Kekayaan: Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat
ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan
rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dia
dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah
yang lama.

b. Sebagai Pendorong Kegiatan Ekonomi: Apabila nilai uang stabil orang lebih
bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan
ekonomi akan semakin meningkat.

c. Sebagai Alat Pembayaran yang Sah: Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang
semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar
atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang
diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua
orang, yaitu uang.

d. Sebagai Alat Pembayaran Utang: Uang dapat digunakan untuk mengukur
pembayaran pada masa yang akan datang.

e. Sebagai Alat Penimbun Kekayaan: Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan
semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang
disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang

2. Sebutkan dan jelaskan jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya
Jawab:
1) Uang Logam
Uang logam terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu
memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya
yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil
tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki tiga macam nilai, yaitu:

188

a. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai
emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.

b. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang
tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah
(Rp. 500,00).

c. Nilai tukar (riil), nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan
suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan
dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan
semangkuk bakso).

2) Uang Kertas
Selanjutnya Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap
tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23
tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang
dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang
menyerupai kertas).

3. Jelaskan teori uang dinamis
Jawab:
Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis
diantaranya:
a. Teori Persediaan Kas – Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-
barang.
b. Teori Ongkos Produksi – Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal
dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang.
c. Teori Kuantitas dari David Ricardo – Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya
nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang
berubah menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari
semula, dan juga sebaliknya.
d. Teori Kuantitas dari Irving Fisher – Teori yang telah dikemukakan David Ricardo
disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukan unsur kecepatan peredaran
uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang.

4. Uang dibedakan menjadi 3, apa saja?
Jawab:
a. Uang Barang (Commodity Money)
Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan
apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Maksud dari pernyataan
tersebut adalah, tidak semua barang bisa dijadikan sebagai uang. Sebagaimana telah
diuraikan oleh Nurul Huda di dalam bukunya, diperlukan tiga kondisi utama agar suatu
barang bisa dijadikan uang. Tiga kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kelangkaan, yaitu persediaan suatu barang itu harus terbatas.
2. Daya tahan, yaitu barang tersebut harus tahan lama.
3. Nilai tinggi, yaitu barang yang akan dijadikan barang harus mempunyai nilai yang
tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

189

Contoh dari uang barang adalah logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Uang
yang dibuat dari emas dan perak memiliki karakteristik sebagaimana kondisi di atas.
Uang yang terbuat dari emas dan perak memiliki kelangkaan, daya tahan yang lama
atau tidak mudah rusak dan memiliki nilai tinggi. Selain itu, emas dan perak dapat
diterima secara umum sebagai alat tukar dan dapat dipecah menjadi bagian-baigian
yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Namun, kelemahannya adalah sulit
untuk disimpan dan sulit untuk dibawa. Maka, dengan karakteristik tersebut peradaban
Romawi dan Persia tidak ragu menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi
dalam pemerintahannya.

b. Uang Kertas (Token Money)
Uang kertas adalah alat tukar yang terbuat dari kertas yang dilgelakn secara hukum
pada setiap negara. Sejarah berlakunya uang kertas adalah, ketika ada beberapa pihak
yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan emas dan perak, maka
mereka meminjamkan barang tersebut dengan alat bukti surat peminjaman yang berupa
kertas.
Kertas bukti peminjaman ini ternyata diakui oleh masyarakat. Sehingga pihak yang
meminjamkan tadi berlomba untuk membuat bukti kepemilikan (uang kertas) atas nilai
dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena didukung atas kepemilikan emas dan
perak, maka masyarakat secara umum menerimanya. Sehingga uang kertas dijadikan
sebagai alat tukar yang sah. Pihak yang memanfaatkan peluang tadi adalah bank.

Seiring berjalannya waktu, uang kertas menjadi alat tukar yang dominan diberbagai
tempat dan semua sistem perekonomian menngunsksnnya sebagai alat tukar yang
utama. Bahkan, saat ini uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung
dengan cadangan emas. Berbeda dengan uang barang, uang kertas mempunyai
beberapa kelebihan, diantaranya adalah biaya pembuatnnya relatif murah,
pengirimannya mudah, mudah dibawa kemana-mana serta dapat dipecah-pecah dalam
jumlah berapa pun. Sedangkan kekurangan uang kertas adalah, tidak bisa dibawa dalam
jumlah besar dan karena terbuat dari kertas, uang kertas sangat mudah rusak.

c. Uang Giral (Deposit Money)
Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil melalui pengeluaran
cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral adalah simpanan nasabah bank yang
dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain sebagai alat
pembayaran. Maksudnya adalah, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank dapat
digunakan sebagai lat pemayaran barang, jasa maupun utang. Kelebihan menggunakan
uang giral adalah sebagai berikut, jika uang giral tersebut hilang maka nasabah dan
bank dapat melacaknya sehingga tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak berhak.
Selanjutnya uang giral dapat dipindahtangankan dengan cepat dan biayanya rendah.
Selain itu tidak diperlukan uang kembali karena cek dapat ditulis sesuai nominal
transaksi.

190

Kelebihan dan kemudahan dalam menggunakan uang giral, ternyata memiliki
kekurangan bahkan menyimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan
uang giral ditambah dengan instrumen bunga, membuka peluang untuk terciptanya
uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Keadaan seperti ini,
dikemudian hari akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semu atau bubble
economy.

5. Sebutkan karakteristik uang
Jawab:
a. Tahan lama – Uang seharunya tidak mudah rusak atau dihancurkan.
b. Dapat diverifikasi – Uang seharusnya secara mudah diverifikasi keasliannya.
c. Dapat dibagi/dipecah – Uang seharusnya mudah untuk dibagi atau dipecah menjadi unit
satuan yang lebih kecil untuk transaksi.
d. Sepadan – Uang sebaiknya setara dan dapat ditukar satu sama lain dengan kuantitas
yang sama. Sebagai contoh, karena berlian memiliki bentuk dan wujud yang berbeda,
maka setiap berlian memiliki nilai yang berbeda juga, sehingga berlian sulit untuk
digunakan sebagai uang.
e. Langka – Suplai uang harus terbatas atau sulit untuk didapat, karena jika tidak, maka
suplai uang akan sangat mudah untuk ditambahkan.

BAB 4

1. Apa yang dimaksud penghimpunan dana?
Jawab:
Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan
mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan,
giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang
dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan
simpanan berjangka. Dalam penghimpunan dana (funding) diupayakan untuk direncanakan
dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi.
Prinsip utama dari penghimpunan dana pada koperasi syariah ini adalah kepercayaan, yang
artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan koperasi tersebut maka, akan banyak
masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi atau BMT. Karena BMT atau koperasi
syariah ini pada prinsipnya adalah amanah, maka diharapkan para pegawai atau
pengurusnya dari koperasi syariah benar-benar Amanah dalam perannya sebagai penyalur
dari dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga yang terkait.

2. Apa saja manfaat penghimpunan dana?
Jawab:
Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank,
terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.
d) Bagi Bank
Bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/
menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/ pembiayaan/ kredit bagi
masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman/
pembiayaan (kredit).

191

e) Bagi Pemilik Uang
Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disipan
di rumah, di celengan ayam, celengan bambo atau bawah bantal yang menganggur
(hoarding) dan penuh risiki dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang
menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan.

f) Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti
mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka
mengendalikan inflasi.

3. Sebutkan strategi dalam menghimpun dana
Jawab:
Disamping sifat amanah yang harus dimiliki oleh pengurus dan pengelola koperasi untuk
meraih dana, koperasi dituntut untuk mampu menerapkan strategi. Beberapa trik yang
dapat diterapkan meliputi:
1) Mewujudkan profesionalisme manajemen koperasi baik dari sisi administrasi,
pelayanan, SDI dan pelaporan.
2) Meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat.
3) Menanamkan kepada umat bahwa koperasi syariah/ BMT adalah lembaga dari, oleh
dan untuk umat serta bukan hanya untuk memperkaya keluarga atau kelompok tertentu.
4) Menanamkan bahwa koperasi syariah/ BMT adalah lembaga yang strategis untuk
mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum dhuafa secara terpola.
5) Mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang disimpan pada koperasi syariah/
BMT dapat dikelola secara amanah dan benarbenar mampu meningkatkan taraf hidup
kaum dhuafa.
6) Membuktikan bahwa bagi hasil di koperasi syariah/ BMT dapat bersaing dengan
lembaga lain.
7) Prosedur administrasi koperasi syariah/ BMT lebih mudah dan aman.
8) Menunjukkan sikap proaktif dan menjemput setiap transaksi yang terjadi baik kecil
maupun besar.
9) Menunjukkan sikap terbuka dan menerima kritikan dari anggota dan masyarakat.
10) Menggalang kerja sama dengan lembaga islam.

4. Sebutkan dan jelaskan empat kategori yang termasuk dalam produk penyaluran dana
(Financing)
Jawab:
1) Prinsip Jual Beli (Ba’i)
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan
barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan
menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan
berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya,
2) Prinsip Sewa (Jarah)
Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip
ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek
transaksinnya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek
transaksinya adalah jasa.

192

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada
nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik
(sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual
disepakati pada awal perjanjian.
3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai
berikut:
a. Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah).
Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama
untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua
bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-
sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud.

b. Pembiayaan Mudharabah
Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan
syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama anatara dua atau
lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu
perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam
paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.
Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam
manajemn proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati
dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.
Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal
dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

5. Apa saja hal-hal yang masuk ke dalam produk jasa
Jawab:
a) Wakalah
Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.
Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai
dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad
pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada
pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan
urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban
yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah
yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

b) Kafalah
Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga
untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain
kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang
pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin (QS. Yusuf 12:72).

193

Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank
bertindak sebagai penjamin (kafil) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin
(makfullah). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan
pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran.
Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk
fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya denagn
prinsip wadiah. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

c) Sharf
Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli
mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama
berdasarkna kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi spot).
Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah : today, tomorrow, dan spot.
Bank syariah tidak melayani transaksi forward, swap, dan option yang dalam
transaksinya diterapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena transaksi
ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur
spekulasi.

d) Qardh
Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta
kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank
kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan
dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.
Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan
bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya
dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman
ini kepada peminjam (QS al-Hadid 57:11).

e) Rahn
Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman
yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran
kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah
jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal
ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan
penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri;
memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil
seluruh atau sebagian piutangnya; harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan
berdasarkan nilai riil pasar; dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan bank.

194

f) Hiwalah
Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah
fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar
dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan
utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan
penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang
memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan
bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan
kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk
mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

g) Ijarah
Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil,
juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan
kotak simpanan atau SDB (safe deposit box). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa
tersebut.

h) Al-Wadiah
Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga
menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank
mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

BAB 5

1. Apa yang dimaksud dengan bank sentral?
Jawab:
Bank sentral sendiri yang secara umum yang memiliki pengertian sebuah instansi yang
memiliki banyak tanggung jawab atas kebijakan moneter sebuah wilayah negara. Bank
sentral mempunyai sebuah peran untuk menjaga stabilitas harga maupun nilai mata uang
yang telah berlaku pada negara tersebut, yang banyak dikenal dengan istilah inflasi. Bank
sentral wajib menjaga agar tingkat inflasi terkendali serta selalu dalam nilai serendah
mungkin maupun pada posisi optimal untuk perekonomian, dengan bentuk mengontrol
keseimbangan pada jumlah barang serta uang. Apabila dalam jumlah uang yang telah
beredar terlalu banyak, bank sentral juga telah berhak menggunakan sebuah otoritas yang
dimilikinya.

2. Apa bank sentral pertama di Indonesia?
Jawab:
De Javasche Bank menjadi bank sentral pertama yang ada di Indonesia. De Javasche Bank
didirikan pada sekitar tahun 1929, dimana saat itu adalah masa penjajahan negara Indonesia
oleh pasukan pemerintahan dari Hindia Belanda pada masa pemerintahan Raja Willem 1.
De Javasche Bank sendiri berlokasi di Jakarta, setelahnya De Javasche Bank melakukan
sebuah pengembangan dan membangun beberapa cabang bank di beberapa wilayah, seperti
di wilayah Semarang, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga ke luar negeri
New York.

195

Fungsi atau peranan utama dari De Javasche Bank adalah memaksimalkan pencetakan dan
pendistribusian dari uang kertas ke daerah yang menjadi daerah jajahan Hindia Belanda.
Seluruh mata uang tersebut disebarkan dan Belanda berhasil melakukan tujuan mengapa
mereka menjajah, yakni tujuan gulden Belanda. Pada saat itu, De Javasche Bank didirikan
dengan bantuan dari PT atau badan hukum, yang pada masa itu disebut dengan Naamloze
Vennootschap. Badan hukum tersebut memiliki peran yang sangat penting perihal menjaga
kestabilitasan dari mata uang yang beredar pada saat itu, terutama untuk menjaga kestabilan
ketika terjadi transaksi perdagangan internasional.

3. Apa saja tugas bank sentral?
Jawab:
Bank Indonesia sendiri mempunyai tugas serta tanggung jawabnya sendiri yang harus
dijalankan dengan baik, menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter, menjaga
kelancaran sebuah sistem pembayaran, dan menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di
Indonesia. Berdasarkan pengertian dari bank sentral itu , dibawah ini merupakan penjelasan
lengkap tugas dari bank sentral:

• Menetapkan serta Melaksanakan Kebijakan Moneter
Ditetapkannya kewajiban moneter harus dijalankan, untuk menjaga peredaran jumlah
mata uang yang ada pada masyarakat, maka seluruh harga produk barang serta jasa
dapat dijaga serta dikendalikan. Dalam Kebijakan moneter tersebut perlu dijalankan
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. sehingga, pihak BI harus
bekerjasama dengan pihak pemerintah yang mana seluruh kebijakan yang telah
ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan fiskal serta beberapa kebijakan
ekonomi lainnya.

• Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Makna dari sebuah sistem pembayaran ini merupakan sebuah sistem pembayaran tunai
serta non tunai. Bank Indonesia memiliki peran penuh saat mengeluarkan aturan,
standar, kesepakatan serta tata cara untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang.

• Mengatur dan Mengawasi Perbankan
BI perlu melakukan pengawasan makroprudensial yang berguna untuk menjaga
kestabilan sebuah sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan
makroprudensial ini adalah sebuah kebijakan yang telah disusun untuk bisa
memberikan batasan dengan risiko serta biaya krisis yang sistemik, supaya tetap dapat
menjaga keseimbangan sebuah sistem keuangan di Indonesia.

• Mencetak Uang dan Menjamin agar Uang Cukup Tersedia
Mata uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan oleh bank sentral.
Pemerintah memberi kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang agar
kegiatan ekonomi berjalan lancar. Bank sentral dapat menentukan besarnya jumlah
uang yang harus disediakan pada waktu tertentu dan pertambahan jumlah uang agar
kegiatan ekonomi berjalan lancar.

• Mengawasi Kegiatan Perdagangan Luar Negeri
Mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing merupakan salah satu usaha
untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Maka dari itu, perlu keseimbangan antara
ekspor dengan aliran masuknya modal dan impor dengan aliran keluarnya modal.

196

Misalnya, bank sentral akan menaikkan tingkat bunga karena muncul tekanan yang
akan menurunkan nilai kurs mata uang asing. Dengan tingkat bunga yang tinggi,
menyimpan uang di bank menjadi lebih menguntungkan. Hal ini berarti mencegah
aliran modal ke luar dan akan menarik aliran modal masuk. Oleh sebab itu, diperlukan
bank sentral sebagai pengawas.
• Bank Sentral sebagai Bank Umum
Bank sentral disebut juga "bank bagi bank" (banker's bank) atau "sumber pinjaman
terakhir" (lender of last resort). Artinya, bank sentral merupakan bank bagi bank-bank
lainnya dan menjadi sumber terakhir pinjaman jika bank umum tidak dapat memperoleh
pinjaman dari sumber lainnya. Bank sentral disebut sebagai bank bagi bank-bank
lainnya karena jasa yang diberikan kepada bank umum sama sifatnya dengan jasa bank
umum kepada masyarakat. Selain itu, bank umum dapat meminjam uang dari bank
sentral jika bank umum tersebut mengalami kekurangan cadangan dana.

4. Apa saja tugas dewan gubernur?
Jawab:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur. Tugas utamanya yaitu:
1) Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2) Menjaga inflasi tetap rendah dengan berbagai bauran kebijakan dan koordinasi lintas
stakeholder.
3) Mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dengan mengutak-atik instrumen, tapi
juga pro-growth policy.
4) Mempermudah izin pembayaran online financial technology (fintech epayment).
5) Membangun sistem pembayaran yang aman dan efisien.

5. Jelaskan secara singkat sejarah awal bank syariah
Jawab:
Awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan
Malaysia pada sekitar tahun 1940an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic
Rural Bank di desa Mit Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih
berskala kecil.

Karena adanya pergolakan politik di mesir, pada tahun 1967 dimasa Presiden Gamal Abdul
Naser, maka Mit Ghamr diambil alih oleh negara dan menjalankan operasional usahanya
secara konvensional. Baru kemudian pada tahun 1971 dimasa Presiden Anwar Sadat, ia
kembali menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan diubah namanya menjadi
Nasser Social Bank dan tujuan lebih bersifatsosial dan komersil. Tujuan bank ini adalah
untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikan oleh
Mit Ghamr. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank,
Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa
bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank syariah yang diberi
nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti Oleh Islamic International for
Invesment and Development Bank.

197

Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. kemudian di Malaysia Bank
Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada
tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran Sistem perbankan Syariah
mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-undang
Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berediologi sekuler Bank syariah lahir
tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar alMaal al-Islami serta Faisal Finance Institution
dan mulai beroperasi tahun 1985.

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara
nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di
negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun
1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan
mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga,
terutama kepada petani dan nelayan.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada
awal tahun 1990an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim
terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang
bank syariah sebagai basis ekonomi islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.
Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu dengan
dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesa (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani
tanggal 1 November 1991.

Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan
cabang yang tersebar dibeberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar
dan kota lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah di Indonesia
khususnya cukup menggembirakan. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah
milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank
Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, bank
BRI Bank IFI dan BPD Jabar dan bank-bank syariah lainnya.

BAB 6

1. Apa yang dimaksud dengan Bank Syariah?
Jawab:
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip
Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah (UU, 2008). Bank Syariah menurut jenisnya terdiri atas
Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum
Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional.
Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS memiliki bentuk
kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk

198

Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Unit Usaha Syariah, yang
selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional
yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari
suatu bank umum konvensional.

2. Apa saja prinsip dasar perbankan syariah?
Jawab:
• Bebas dari bunga (Riba)
• Bebas dari Kegiatan Spekulatif yang Non Produktif Seperti Perjudian (Maysir)
• Bebas dari Hal-Hal yang Tidak Jelas dan Meragukan (Gharar)
• Bebas dari Hal-Hal yang Rusak atau Tidak Sah (Bātil)

3. Jelaskan kegiatan operasional bank syariah!
Jawab:
1) Bank melakukan Penghimpunan dana melalui prinsip wadi'ah yad dhamanah,
mudharabah mutlaqah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam
pooling fund berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi.
2) Pooling fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.
3) Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai
kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mudharib atau
mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan.
Sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa.
4) Keseluruhan pendapatan dari pooling fund ini kemudian dibagi hasilkan antara bank
dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya
sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan
didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam
laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain,
seperti dari mudharabah muqayyadal (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan
ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.

4. Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvesional?
Jawab:
a) Prinsip
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip pelaksanaannya.
Prinsip perbankan konvensional umumnya mengacu pada peraturan nasional dan
internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, prinsip perbankan
syariah mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Qur’an dan hadist, serta diatur
oleh fatwa ulama. Dengan begitu, seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip
yang islami.

199

b) Tujuan dan Fungsi
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada tujuannya. Bank

konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau dengan
prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan, bank syariah tidak hanya
berfokus pada keuntungan atau profit saja. Melalui situs resmi ojk.go.id, OJK
menjelaskan bahwa perbedaan bank syariah dan bank konvensional dalam melakukan
kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip
kehati-hatian.

Di samping perbedaan bank syariah dan bank konvensional, terdapat tujuan bank
syariah yakni untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Sementara fungsi bank syariah, berdasarkan perbedaan bank syariah dan bank
konvensional, adalah:
- Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga

baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau
dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf
uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan
kehendak pemberi wakaf (wakif).
- Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Sistem Operasional
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada sistem operasional

yang berlaku. Pada perbankan konvensional biasanya menerapkan suku bunga dan
perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Dalam hal ini,
akad antara pihak bank dan pihak nasabah dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah
suku bunga. Hal tersebut jelas berbeda dengan bank syariah. Pada praktiknya, bank
syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksi yang berlangsung karena
suku bunga bisa dikatakan sebagai riba. Maka dari itu, sistem operasional bank syariah
menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Dalam hal
ini, pihak bank dan nasabah biasanya melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian
keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli.

d) Pengawas Kegiatan
Sebenarnya pengawas kegiatan bank konvensional dan bank syariah sama-sama

diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, tetapi yang
membedakan terletak pada pihak pengawasnya. Semua aktivitas bank konvensional
umumnya diawasi oleh dewan komisaris, sedangkan pengawas kegiatan bank syariah
terdiri dari berbagai lembaga, seperti dewan syariah nasional, dewan pengawas syariah,
dan dewan komisaris bank.

200