Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022

33 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Cagar
yang mengganggu kinerja Budaya (BPCB)
Kementerian

Balai Pelestarian Cagar
Budaya (BPCB)

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Cagar

yang mengganggu kinerja Budaya (BPCB)

Kementerian

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Balai Pelestarian Cagar
Tinggi Pratama dapat mengganggu Budaya (BPCB)
pelaksanaan fungsi dan
atas Pejabat Pimpinan tugas Kementerian
Tinggi Pratama
Terbatas Memiliki dampak yang Balai Pelestarian Cagar
atas Pejabat Pimpinan dapat mengganggu Budaya (BPCB)
Tinggi Pratama pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Terbatas Memiliki dampak yang Balai Pelestarian Cagar
dapat mengganggu Budaya (BPCB)
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 13

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA
12 3
KB.15.04 5. Adaptasi dan revitalisasi pengembangan Cagar Budaya 4

dan Yang diduga Cagar Budaya Terba

KB.15.05 6. Pelayanan perizinan dan pengendalian Bias
KB.15.06 pemanfaatanCagar Budaya dan Yang diduga Cagar Bias
KB.15.07 Budaya Bias
KB.15.08
7. Dokumentasi Cagar Budaya dan Yang diduga Cagar
KB.15.09 Budaya

KB.15.10 8. Publikasi dan hubungan masyarakat Balai
KB.15.11
9. Kemitraan dengan unit kerja/instansi, lembaga, dan Bias
masyarakat di dalam dan luar negeri Cagar Budaya dan Bias
Yang diduga Cagar Budaya Bias
Bias
a. Naskah usulan
b. MoU
c. Perjanjian kerja/Kontrak kerja
d. Laporan
10 Penyajian koleksi Cagar Budaya dan Yang diduga Cagar
Budaya

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
b. Story line tata pamer
c. Layout koleksi
11 Layanan teknis pelestarian Cagar Budaya dan Yang
diduga Cagar Budaya

a. Panduan
b. Daftar layanan teknis
12 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelestarian Cagar
Budaya dan Yang diduga Cagar Budaya

a. Kerangka Acuan Kerja
b. Instrumen

34 -

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN
atas 5 6 7 8
Pejabat Pimpinan Terbatas
Memiliki dampak yang Balai Pelestarian Cagar
Tinggi Pratama dapat mengganggu Budaya (BPCB)
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Cagar

yang mengganggu kinerja Budaya (BPCB)

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Cagar

yang mengganggu kinerja Budaya (BPCB)

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Cagar

yang mengganggu kinerja Budaya (BPCB)

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Cagar

yang mengganggu kinerja Budaya (BPCB)

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Cagar

yang mengganggu kinerja Budaya (BPCB)

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Cagar

yang mengganggu kinerja Budaya (BPCB)

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Cagar

yang mengganggu kinerja Budaya (BPCB)

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 13
KLASIFI
12 3 KEAMA
KB.16 c. Pengolahan hasil pemantauan dan evaluasi
d. Laporan 4

Q. Pelestarian Manusia Purba Sangiran Terba

KB.16.00 1. Penyelamatan dan pengamanan

KB.16.01 a. Artefak Terba
b. Fosil
c. Situs manusia purba beserta kandungannya

2. Zonasi Situs Manusia Purba

KB.16.02 3. Perawatan dan pengawetan Terba

KB.16.03 a. Artefak Terba
b. Fosil
c. Situs manusia purba beserta kandungannya

4. Pengembangan situs manusia purba

KB.16.04 5. Pemanfaatan situs manusia purba Bias
KB.16.05 6. Pendokumentasian situs manusia purba Bias

35 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN

67 8

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Balai Pelestarian Situs
Tinggi Pratama dapat mengganggu Manusia Purba Sangiran
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian Balai Pelestarian Situs
Manusia Purba Sangiran

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Balai Pelestarian Situs
Tinggi Pratama dapat mengganggu Manusia Purba Sangiran
pelaksanaan fungsi dan
atas Pejabat Pimpinan tugas Kementerian
Tinggi Pratama
Terbatas Memiliki dampak yang Balai Pelestarian Situs
dapat mengganggu Manusia Purba Sangiran
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Balai Pelestarian Situs
Tinggi Pratama dapat mengganggu Manusia Purba Sangiran
pelaksanaan fungsi dan
sa Pengawas tugas Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Situs
Terbuka yang mengganggu kinerja Manusia Purba Sangiran
Kementerian

Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Situs
yang mengganggu kinerja Manusia Purba Sangiran
Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 13

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
12 KEAMA
3
KB.16.06 7. Penyebarluasan informasi pelindungan, pengembangan, 4

KB.16.07 dan pemanfaatan Bias

8. Publikasi dan hubungan masyarakat Bias

KB.16.08 9. Penyajian koleksi Bias

KB.16.09 10. Kemitraan di bidang pelindungan, pengembangan, dan Bias
pemanfaatan situs manusia purba dengan unit
KB.16.10 kerja/instansi, lembaga, masyarakat di dalam dan luar Bias
KB.16.11 negeri Bias
a. Naskah usulan
b. MoU
c. Perjanjian kerja/Kontrak kerja
d. Laporan

11. Pemberian layanan teknis pelindungan, pengembangan,
dan pemanfaatan

12. Evaluasi pelaksanaan pelestarian

KB.17 R. Galeri Nasional Indonesia Bias
KB.17.00 1. Pengkajian karya seni rupa

KB.17.01 2. Pengumpulan dan akuisisi karya seni rupa Terba

KB.17.02 3. Registrasi, inventarisasi, dan katalogisasi karya seni rupa Bias

36 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN 6 7 8
Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Situs
Pengawas yang mengganggu kinerja Manusia Purba Sangiran
sa Kementerian
Pengawas
sa Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Situs
Pengawas yang mengganggu kinerja Manusia Purba Sangiran
sa Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Situs
yang mengganggu kinerja Manusia Purba Sangiran
Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Situs
yang mengganggu kinerja Manusia Purba Sangiran
Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Situs
sa Pengawas Terbuka yang mengganggu kinerja Manusia Purba Sangiran
Kementerian
sa Pengawas Terbuka
atas Pejabat Pimpinan Terbatas Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Situs
yang mengganggu kinerja Manusia Purba Sangiran
Tinggi Pratama Kementerian

sa Pengawas Tidak memiliki dampak Galeri Nasional
yang mengganggu kinerja Galeri Nasional
Kementerian

Memiliki dampak yang Galeri Nasional
dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Galeri Nasional
yang mengganggu kinerja
Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 13

12 3 KLASIFI
KB.17.03 4. Perawatan karya seni rupa KEAMA

4
Terba

KB.17.04 5. Penyimpanan dan pengamanan karya seni rupa Terba

KB.17.05 6. Penyajian karya seni rupa Bias
KB.17.06 Bias
KB.17.07 7. Pameran karya seni rupa Bias

KB.17.08 8. Kemitraan di bidang karya seni rupa dengan unit Bias
kerja/instansi, lembaga, dan masyarakat di dalam dan
KB.17.09 luar negeri Bias
KB.17.10 a. SK Pemandu Bias
b. Buku Guidance/Panduan
c. Laporan

9. Layanan edukasi karya seni rupa

a. SK Pemandu
b. Buku Guidance /Panduan
c. Laporan
10. Publikasi dan promosi karya seni rupa

11. Pendokumentasian karya seni rupa

37 -

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN
atas 5 6 7 8
Pejabat Pimpinan Terbatas Galeri Nasional
Memiliki dampak yang
Tinggi Pratama dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Galeri Nasional
Tinggi Pratama dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Galeri Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Galeri Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Galeri Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Galeri Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Galeri Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Galeri Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 13

12 3 KLASIFI
KB.17.11 12. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang karya seni rupa KEAMA

4
Bias

KB.18 S. Pelestarian Nilai Budaya Bias
KB.18.00 Terba
1. Pengkajian Aspek tradisi, Kepercayaan, Kesenian,
KB.18.01 Perfilman dan Kesejarahan

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
b. SK Tim kajian
c. Referensi bahan pustaka
d. Naskah kajian
e. Hasil kajian
f. Deskripsi Nilai Budaya
2. Pelindungan Aspek tradisi, Kepercayaan, Kesenian,
Perfilman dan Kesejarahan

KB.18.02 3. Pengembangan Aspek tradisi, Kepercayaan, Kesenian, Bias
KB.18.03 Perfilman dan Kesejarahan Bias
KB.18.04 Terba
4. Pemanfaatan Aspek tradisi, Kepercayaan, Kesenian,
Perfilman dan Kesejarahan

5. Advokasi dan pelindungan Aspek tradisi, Kepercayaan,
Kesenian, Perfilman dan Kesejarahan

KB.18.05 6. Kemitraan pelestarian dengan unit kerja/instansi, Bias
lembaga, dan masyarakat Aspek tradisi, Kepercayaan,
Kesenian, Perfilman dan Kesejarahan

a. Naskah usulan
b. MOU
c. Perjanjian kerja/Kontrak kerja
d. Laporan

38 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN 6 7 8
Pengawas Terbuka Galeri Nasional
sa Tidak memiliki dampak
Pengawas yang mengganggu kinerja
sa Kementerian

Balai Pelestarian Nilai
Budaya (BPNB)

Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Nilai
yang mengganggu kinerja Budaya (BPNB)
Kementerian

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Balai Pelestarian Nilai
Tinggi Pratama dapat mengganggu Budaya (BPNB)
pelaksanaan fungsi dan
sa Pengawas tugas Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Nilai
Terbuka yang mengganggu kinerja Budaya (BPNB)
atas Pejabat Pimpinan Terbatas Kementerian
Tinggi Pratama
Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Nilai
sa Pengawas yang mengganggu kinerja Budaya (BPNB)
Kementerian

Memiliki dampak yang Balai Pelestarian Nilai
dapat mengganggu Budaya (BPNB)
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Nilai
yang mengganggu kinerja Budaya (BPNB)
Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 13

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
12 KEAMA
3
KB.18.06 7. Pendokumentasian dan penyebarluasan informasi 4
Bias
KB.18.07 pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Aspek
tradisi, Kepercayaan, Kesenian, Perfilman dan Bias
Kesejarahan
a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
b. Dokumentasi

c. Database dokumentasi
8. Layanan teknis pelestarian Aspek tradisi Kepercayaan

Kesenian Perfilman Kesejarahan

KB.18.08 - Panduan Bias
- Daftar layanan teknis

9. Pemantauan dan evaluasi Aspek tradisi, Kepercayaan
Kesenian, Perfilman dan Kesejarahan

VI DS a. Kerangka Acuan Kerja
DS.00 b. Instrumen
c. Pengolahan hasil pemantauan dan evaluasi
d. Laporan

DATA STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Data Pendidikan

DS.00.00 1. Penyusunan instrumen dan struktur basis data Bias
DS.00.01 pendidikan: Data Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Bias
Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat
dan Khusus serta Pendidikan Tinggi

a. Data Citra (gambar dan foto)
b. Data spasial (peta dan koordinat)
c. Data Tabular (data dalam tabel) seperti; data

referensi (Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Unik
Pendidik Tenaga Kependidikan, Nomor Pokok
Sekolah Nasional, wilayah dan data atribut

d. Data pendayagunaan dan pelayanan
2. Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan:

Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan
menengah, Pendidikan masyarakat dan pendidikan
khusus, serta Pendidikan tinggi
a. Data Citra (gambar dan foto)
b. Data spasial (peta dan koordinat)

39 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Nilai
yang mengganggu kinerja Budaya (BPNB)
Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Nilai

yang mengganggu kinerja Budaya (BPNB)

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Balai Pelestarian Nilai

yang mengganggu kinerja Budaya (BPNB)

Kementerian

Pusat Data dan Teknologi
Informasi

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 14

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
12 KEAMA
3
DS.00.02 c. Data Tabular (data dalam tabel) seperti; data 4

DS.00.03 referensi (Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Unik
Pendidik Tenaga Kependidikan, Nomor Pokok
DS.00.04 Sekolah Nasional, wilayah dan data atribut

d. Data pendayagunaan dan pelayanan Bias

3 Validasi dan integrasi data pendidikan Data Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,
Pendidikan Masyarakat dan Khusus serta Pendidikan
Tinggi
a. Data Citra (gambar dan foto)
b. Data spasial (peta dan koordinat)

c. Data Tabular (data dalam tabel) seperti; data
referensi (Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Unik
Pendidik Tenaga Kependidikan, Nomor Pokok
Sekolah Nasional, wilayah dan data atribut

d. Data pendayagunaan dan pelayanan Bias

4 Pemutakhiran data referensi pendidikan Data Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,
Pendidikan Masyarakat dan Khusus serta Pendidikan
Tinggi
a. Data Citra (gambar dan foto)
b. Data spasial (peta dan koordinat)

c. Data Tabular (data dalam tabel) seperti; data
referensi (Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Unik
Pendidik Tenaga Kependidikan, Nomor Pokok
Sekolah Nasional, wilayah dan data atribut

d. Data pendayagunaan dan pelayanan Bias

5. Analisis data dan penyusunan statistik pendidikan Data
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat dan
Khusus serta Pendidikan Tinggi
a. Data Citra (gambar dan foto)
b. Data spasial (peta dan koordinat)

c. Data Tabular (data dalam tabel) seperti; data
referensi (Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Unik
Pendidik Tenaga Kependidikan, Nomor Pokok
Sekolah Nasional, wilayah dan data atribut

d. Data pendayagunaan dan pelayanan

40 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN

67 8

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 14

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA
12 3
DS.00.05 6. Pengembangan indikator dan metode statistik pendidikan 4

Data Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Terba
Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat dan
Khusus serta Pendidikan Tinggi

a. Data Citra (gambar dan foto)
b. Data spasial (peta dan koordinat)

c. Data Tabular (data dalam tabel) seperti; data
referensi (Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Unik
Pendidik Tenaga Kependidikan, Nomor Pokok
Sekolah Nasional, wilayah dan data atribut

DS.00.06 d. Data pendayagunaan dan pelayanan Bias
DS.00.07 7. Pelayanan data dan statistik pendidikan Data Pendidikan Bias
DS.01
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,
Pendidikan Masyarakat dan Khusus serta Pendidikan
Tinggi
8. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik
pendidikan Data Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat
dan Khusus serta Pendidikan Tinggi

B. Data Kebudayaan

DS.01.00 1. Penyusunan instrumen dan struktur basis data Bias
kebudayaan

DS.01.01 a. Entitas data kebudayaan (kelembagaan, ketenagaan, Bias
objek benda, dan objek takbenda yang dapat berupa
citra (gambar dan foto)

b. Data spasial (peta dan koordinat)

c. Data tabular (data dalam tabel) seperti data referensi
dan data atribut

d. Data pendayagunaan dan pelayanan

2. Pengumpulan dan pengolahan

41 -

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN
atas 5 6 7 8
Pejabat Pimpinan Terbatas
Memiliki dampak yang Pusat Data dan Teknologi
Tinggi Pratama dapat mengganggu Informasi
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

Pusat Data dan Teknologi
Informasi

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 14

12 3 KLASIFI
DS.01.02 3. Validasi dan integrasi KEAMA

4
Bias

DS.01.03 4. Pemutakhiran data referensi kebudayaan Bias

DS.01.04 5. Analisis data dan penyusunan statistik kebudayaan Bias

DS.01.05 6. Pengembangan indikator dan metode statistik Terba
kebudayaan

DS.01.06 7. Pelayanan data dan statistik kebudayaan Bias

DS.01.07 8. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik Bias
DS.02 kebudayaan Bias
DS.02.00
C. Data Kebahasaan dan Kesastraan Bias
DS.02.01
1. Penyusunan instrumen dan struktur basis data
kebahasaan dan kesastraan

a. Entitas data kebudayaan (kelembagaan, ketenagaan,
objek benda, dan objek tak benda yang dapat berupa
citra (gambar dan foto)

b. Data spasial (peta dan koordinat)
c. Data tabular (data dalam tabel) seperti data referensi

dan data atribut
d. Data pendayagunaan dan pelayanan
2. Pengumpulan dan pengolahan data kebahasaan dan
kesastraan

42 -

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN 5
sa 6 7 8
sa Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi
atas Pengawas yang mengganggu kinerja Informasi
Kementerian
Pengawas
Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi
Pejabat Pimpinan yang mengganggu kinerja Informasi
Tinggi Pratama Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi
yang mengganggu kinerja Informasi
Kementerian

Terbatas Memiliki dampak yang Pusat Data dan Teknologi
dapat mengganggu Informasi
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

Pusat Data dan Teknologi
Informasi

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 14

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA
12 3
DS.02.02 3. Validasi dan integrasi data kebahasaan dan kesastraan 4

Bias

DS.02.03 4. Pemutakhiran data referensi kebahasaan dan kesastraan Bias

DS.02.04 5. Analisis data dan penyusunan statistik kebahasaan dan Bias
DS.02.05 kesastraan Terba

6. Pengembangan indikator dan metode statistik
kebahasaan dan kesastraan

DS.02.06 7. Pelayanan data dan statistik kebahasaan dan kesastraan Bias

DS.02.07 8. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik Bias
kebahasaan dan kesastraan
VII SF
SF.00 SENSOR FILM
A. Proses Penyensoran Film

SF.00.00 1. Pendaftaran Sensor; Film nasional, Film import, Stasiun Terba
Televisi, Production House /Rumah Produksi, Iklan,
Festival

SF.00.01 2. Pembayaran Sensor Terba

43 -

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN 5
sa 6 7 8
sa Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi
atas Pengawas yang mengganggu kinerja Informasi
Kementerian
Pengawas
Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi
Pejabat Pimpinan yang mengganggu kinerja Informasi
Tinggi Pratama Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi
yang mengganggu kinerja Informasi
Kementerian

Terbatas Memiliki dampak yang Pusat Data dan Teknologi
dapat mengganggu Informasi
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan Teknologi

yang mengganggu kinerja Informasi

Kementerian

Sekretariat Lembaga
Sensor Film

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Sekretariat Lembaga
Tinggi Pratama dapat mengganggu Sensor Film
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Sekretariat Lembaga
Tinggi Pratama dapat mengganggu Sensor Film
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 14

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA
12 3
SF.01 4
B. Berita Acara Penyensoran Film, Iklan film, Film iklan,
Baliho, Poster film serta yang berkaitan dengan film yang
diedarkan dan/atau dipertunjukkan

SF.01.00 1. Tanda Lulus Sensor Terba

SF.01.01 2. Pertelaan Sensor Terba

SF.01.02 3. Penolakan Sensor Terba

SF.01.03 4. Penyuntingan hasil sensor dari anggota Lembaga Sensor Terba
SF.01.04 Film
SF.01.05
SF.01.06 5. Pembuatan surat tanda lulus atau tidak lulus sensor Terba
film, iklan film, film iklan, baliho, poster film serta yang
berkaitan dengan film

6. Pembuatan surat penolakan sensor film. iklan film, film Terba
iklan, baliho, poster film serta yang berkaitan dengan film

7. Pembuatan surat revisi film, iklan film, film Iklan Bias
Nasional

44 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN

67 8

Sekretariat Lembaga

Sensor Film

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Sekretariat Lembaga
Tinggi Pratama dapat mengganggu Sensor Film
pelaksanaan fungsi dan
atas Pejabat Pimpinan tugas Kementerian
Tinggi Pratama
Terbatas Memiliki dampak yang Sekretariat Lembaga
atas Pejabat Pimpinan dapat mengganggu Sensor Film
Tinggi Pratama pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian
atas Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama Terbatas Memiliki dampak yang Sekretariat Lembaga
dapat mengganggu Sensor Film
atas Pejabat Pimpinan pelaksanaan fungsi dan
Tinggi Pratama tugas Kementerian

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Sekretariat Lembaga
Tinggi Pratama dapat mengganggu Sensor Film
pelaksanaan fungsi dan
sa Pengawas tugas Kementerian

Terbatas Memiliki dampak yang Sekretariat Lembaga
dapat mengganggu Sensor Film
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Terbatas Memiliki dampak yang Sekretariat Lembaga
dapat mengganggu Sensor Film
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga
yang mengganggu kinerja Sensor Film
Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 14

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA
12 3
SF.01.07 8. Penyusunan laporan data penyensoran film, iklan film, 4

film iklan, baliho, poster film, serta yang berkaitan Bias
dengan film yang diedarkan dan / atau dipertunjukkan

SF.02 C. Pemantauan Hasil Penyensoran Film, Iklan film, Film
iklan, Baliho, Poster film serta yang berkaitan dengan film
yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan

SF.02.00 1. Penyusunan bahan pemantauan hasil penyensoran Bias

SF.02.01 2. Pemantauan pelaksanaan hasil penyensoran Bias

SF.02.02 a. SK Tim Bias
SF.02.03 b. Berkas pemantauan pelaksanaan Bias
c. Hasil pemantauan pelaksanaan hasil penyensoran
3. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan hasil
penyensoran

4. Evaluasi pelaksanaan pemantauan hasil penyensoran

SF.02.04 5. Layanan teknis penyelesaian kasus pelanggaran Bias
SF.02.05 penyensoran Terba

6. Penanganan Tindak pidana Perfilman

SF.02.06 7. Bahan tindak lanjut hasil pemantauan Bias

45 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga
yang mengganggu kinerja Sensor Film
Kementerian

Sekretariat Lembaga
Sensor Film

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga

yang mengganggu kinerja Sensor Film

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga

yang mengganggu kinerja Sensor Film

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga
sa Pengawas Terbuka yang mengganggu kinerja Sensor Film
sa Pengawas Terbuka Kementerian
atas Pejabat Pimpinan Terbatas
Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga
Tinggi Pratama yang mengganggu kinerja Sensor Film
Kementerian
sa Pengawas
Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga
yang mengganggu kinerja Sensor Film
Kementerian

Memiliki dampak yang Sekretariat Lembaga
dapat mengganggu Sensor Film
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga
yang mengganggu kinerja Sensor Film
Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 14

12 3 KLASIFI
SF.03 D Prasarana dan Sarana Sensor KEAMA

4

SF.03.00 1. Monitoring dan Penertiban Perangkat Penyensoran Bias

SF.03.01 2. Pengelolaan Perangkat Penyensoran Bias

SF.03.02 3. Perawatan Berkala Bias

VIII BS PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA
BS.00 A. Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

BS.00.00 1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Bias
BS.00.01 pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra serta Bias
pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan

a. Program kerja
- Rekomendasi Kebijakan melalui Penelitian
Pengembangan dan Pelindungan Bahasa

b. Rancangan final kebijakan teknis
2. Pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa

dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi
kebahasaan

a. Inventarisasi, Pengolahan Bahan, dan Pemutakhiran
Sistem Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)

b. Pengembangan Pedoman dan Acuan Kebahasaan
dan Kesastraan

c. Pengembangan Kamus dan Istilah
d. Penelitian Bidang Kebahasaan
e. Penelitian Bidang Kesastraan
f. Pengembangan Bahan Ajar BIPA

46 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN 67 8

sa Sekretariat Lembaga
sa
sa Sensor Film

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga
Pengawas Terbuka yang mengganggu kinerja Sensor Film
Pengawas Terbuka Kementerian

Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga
yang mengganggu kinerja Sensor Film
Kementerian

Tidak memiliki dampak Sekretariat Lembaga
yang mengganggu kinerja Sensor Film
Kementerian

Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan
Sastra

Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pengembangan dan

yang mengganggu kinerja Pelindungan Bahasa dan

Kementerian Sastra

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pengembangan dan

yang mengganggu kinerja Pelindungan Bahasa dan

Kementerian Sastra

jdih.kemdikbud.go.id

- 14

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
12 KEAMA
3
BS.00.02 3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan 4

BS.00.03 pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan Bias
strategi dan diplomasi kebahasaan

a. Fasilitasi Lembaga Pengembangan dan Pelindungan
Bahasa

b. Fasilitasi Lembaga Akses Diplomasi Kebahasaan

c. Pengayaan Bahan Laboratorium Bahasa dan Sastra

4. Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi di bidang Bias
pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra

BS.00.04 a. Pendampingan dan Supervisi Kegiatan Pelindungan Bias
BS.01 Bahasa dan Sastra Bias
BS.01.00 Bias
b. Penyelenggaraan Bimtek ke-BIPA-an
BS.01.01 c. Pembekalan Calon Pengajar Bahasa Indonesia bagi

Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan
pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan

B. Pembinaan Bahasa dan Sastra

1. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan bahasa dan
sastra Indonesia

a. Modul dan Bahan Pendukung Pembelajaran Bahasa
dan Sastra Indonesia

b. Pembinaan di Media Massa Cetak, Elektronik, dan
Daring

c. Kebijakan Pembinaan Bahasa dan Sastra
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan bahasa

dan sastra Indonesia

47 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Pusat Pengembangan dan
yang mengganggu kinerja Pelindungan Bahasa dan
Kementerian Sastra

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pengembangan dan

yang mengganggu kinerja Pelindungan Bahasa dan

Kementerian Sastra

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pengembangan dan

yang mengganggu kinerja Pelindungan Bahasa dan

Kementerian Sastra

Pusat Pembinaan Bahasa
dan Sastra

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pembinaan Bahasa

yang mengganggu kinerja dan Sastra

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pembinaan Bahasa

yang mengganggu kinerja dan Sastra

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 14

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
12 KEAMA
3
BS.01.02 a. Fasilitasi Penguatan Pembelajaran Literasi Baca- 4

Tulis Bias

b. Siaran Pembinaan Bahasa dan Sastra di Media
Massa Cetak, Daring, dan Elektronik

c. Fasilitasi Keterampilan Berbahasa pada
Lembaga/Instansi

d. Fasilitasi Layanan Bantuan Teknis Kebahasaan pada
Lembaga/Instansi

3. Koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan bahasa dan
sastra Indonesia

BS.01.03 a. Fasilitasi Mitra Pembinaan Kebahasaan dan Bias
Kesastraan

b. Penyelenggaraan Bulan Bahasa dan Sastra
c. Penghargaan kepada Pemerintah Daerah (adibahasa)

d. Penghargaan bagi Penggiat Bahasa dan Sastra
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pembinaan bahasa dan sastra Indonesia

BS.01.04 a. Peningkatan Kemahiran Berbahasa Bias
b. Peningkatan Apresiasi Sastra

c. Fasilitasi Mitra Pembinaan Kebahasaan dan
Kesastraan

d. Penyelenggaraan Bulan Bahasa dan Sastra

5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pembinaan bahasa dan sastra Indonesia

BS.02 C. Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa

BS.02.00 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penguatan dan Bias
BS.02.01 pemberdayaan bahasa Bias

2. Pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan bahasa

48 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN

67 8

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pembinaan Bahasa

yang mengganggu kinerja dan Sastra

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pembinaan Bahasa

yang mengganggu kinerja dan Sastra

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pembinaan Bahasa

yang mengganggu kinerja dan Sastra

Kementerian

Pusat Penguatan dan
Pemberdayaan Bahasa

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan dan

yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Bahasa

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan dan

yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Bahasa

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 14

12 3 KLASIFI
BS.02.02 3. Pelaksanaan peningkatan fungsi bahasa indonesia KEAMA

menjadi bahasa internasional 4
Bias
BS.02.03 4. Pelaksanaan penyebaran bahasa negara
Bias

BS.02.04 5. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan dan Bias
pemberdayaan bahasa Bias
Bias
BS.02.05 6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penguatan dan pemberdayaan bahasa

BS.02.06 7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
penguatan dan pemberdayaan bahasa

IX SK STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
SK.00 A. Penyiapan Kebijakan

SK.00.00 1. Standar Pendidikan Bias

SK.00.01 a. Sekolah rumah Bias
b. Pendidikan layanan khusus
c. Pendidikan Khusus
d. Kompetensi esensial pendidikan vokasi
e. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi

2. Kurikulum dan asesmen pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi

49 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN 6 7 8
Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan dan
sa Pengawas yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Bahasa
sa Kementerian
sa Pengawas
sa Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan dan
Pengawas yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Bahasa
sa Kementerian
Pengawas
Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan dan
yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Bahasa
Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan dan
yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Bahasa
Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan dan
yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Bahasa
Kementerian

Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen
Pendidikan

Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 15

12 3 KLASIFI
SK.00.02 KEAMA
3. Sistem Perbukuan
4
Bias

SK.01 B. Pelaksanaan Kebijakan

SK.01.00 1. Standar Pendidikan Bias

SK.01.01 a. Kajian konsep dan bentuk standar pendidikan masa Bias
depan

b. Kajian implementasi standar nasional pendidikan
dasar dan menengah masa depan

c. Kajian implementasi standar nasional pendidikan
tinggi masa depan

d. Kajian implementasi standar nasional pendidikan
anak usia dini masa depan

2. Kurikulum dan asesmen pendidikan

SK.01.02 3. Pengembangan dan pembinaan sistem perbukuan Bias

SK.02 a. Seleksi buku Bias
b. Penilaian/penelaahan buku
c. Penetapan hasil penilaian
d. Master buku/naskah yang dicetak

C. Koordinasi dan Fasilitasi

SK.02.00 1. Standar dan Kebijakan Pendidikan Bias

SK.02.01 2. Kurikulum dan pengembangan pembelajaran Bias

50 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN 6 7 8
Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Badan Standar,
Pengawas yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen
sa Kementerian Pendidikan

Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen
Pendidikan

Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 15

12 3 KLASIFI
SK.02.02 3. Asesmen pendidikan KEAMA

4
Bias

SK.03 D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bias

SK.03.00 1. Standar dan Kebijakan Pendidikan Bias

SK.03.01 2. Kurikulum dan pengembangan pembelajaran Bias

SK.03.02 3. Asesmen pendidikan Bias

SK.03.03 4. Pengawasan sistem perbukuan Bias

X AK a. Kajian Pengawasan Buku
AK.00 b. Penyusunan standar mutu buku
AKREDITASI

A. Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

AK.00.00 1. Usulan Kriteria dan perangkat Akreditasi Bias

AK.00.01 2. Target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Bias
AK.00.02 Kementerian Bias

3. Evaluasi pelaksanaan akreditasi

a. Laporan pelaksanaan akreditasi
b. Tindak lanjut hasil Akreditasi

51 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN 6 7 8
Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Badan Standar,
sa Pengawas yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen
sa Kementerian Pendidikan
sa Pengawas
sa Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,
sa Pengawas
yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen
Pengawas
Kementerian Pendidikan
Pengawas
Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/
Madrasah

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi

yang mengganggu kinerja Nasional Sekolah/

Kementerian Madrasah

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi

yang mengganggu kinerja Nasional Sekolah/

Kementerian Madrasah

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi

yang mengganggu kinerja Nasional Sekolah/

Kementerian Madrasah

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 15

12 3 KLASIFI
AK.00.03 4. Pembinaan dan pengevaluasian BAN Provinsi KEAMA

4
Bias

AK.00.04 5. Rekomendasi atas hasil Akreditasi Terba

AK.00.05 6. Sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan Bias

AK.00.06 7. Laporan Hasil Akreditasi Bias

AK.00.07 8. Kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait Bias

AK.01 a. Tingkat Nasional Anak Usia Dini dan
AK.01.00 b. Tingkat Internasional
AK.01.01
AK.01.02 B. Akreditasi Nasional Pendidikan
Pendidikan Nonformal

1. Kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan Bias
kepada Menteri Bias
Bias
2. Target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas
Kementerian

3. Evaluasi pelaksanaan akreditasi

AK.01.03 a. Laporan pelaksanaan akreditasi Bias
b. Tindak lanjut hasil akreditasi

4. Pembinaan dan evaluasi BAN Provinsi

52 -

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN 5
sa 6 7 8
atas Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi
sa Pejabat Pimpinan yang mengganggu kinerja Nasional Sekolah/
sa Tinggi Pratama Kementerian Madrasah
Pengawas
Terbatas Memiliki dampak yang Badan Akreditasi
Pengawas Terbuka dapat mengganggu Nasional Sekolah/
pelaksanaan fungsi dan Madrasah
Pengawas tugas Kementerian
Badan Akreditasi
Tidak memiliki dampak Nasional Sekolah/
yang mengganggu kinerja Madrasah
Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi

yang mengganggu kinerja Nasional Sekolah/

Kementerian Madrasah

Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi

yang mengganggu kinerja Nasional Sekolah/

Kementerian Madrasah

Badan Akreditasi
Nasional PAUD/ PNF

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi

yang mengganggu kinerja Nasional PAUD/ PNF

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi

yang mengganggu kinerja Nasional PAUD/ PNF

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi

yang mengganggu kinerja Nasional PAUD/ PNF

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi

yang mengganggu kinerja Nasional PAUD/ PNF

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 15

12 3 KLASIFI
AK.01.04 5. Rekomendasi atas hasil Akreditasi KEAMA

4
Terba

AK.01.05 6. Sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan Bias

AK.01.06 7. Laporan Hasil Akreditasi kepada Menteri Bias

AK.01.07 8. Kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait Bias

XI SP a. Tingkat Nasional
SP.00 b. Tingkat Internasional
STANDARISASI PENDIDIKAN

A. Standarisasi Nasional Pendidikan

SP.00.00 1 Pengembangan Standar pendidikan Terba

SP.00.01 2. Penyelenggaraan Ujian Nasional Terba

a. Penelahan dan penetapan kisi-kisi Ujian Nasional

b. Penyusunan dan penetapan POS Ujian Nasional

c. Penetapan naskah soal ujian nasional
d. Rekomendasi pembentukan panitia Ujian Nasional

Tingkat Pusat

53 -

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN 5
atas 6 7 8
sa Pejabat Pimpinan Terbatas Badan Akreditasi
sa Tinggi Pratama Memiliki dampak yang Nasional PAUD/ PNF
sa Terbuka dapat mengganggu
Pengawas pelaksanaan fungsi dan Badan Akreditasi
tugas Kementerian Nasional PAUD/ PNF
Pengawas
Tidak memiliki dampak
Pengawas yang mengganggu kinerja
Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi
yang mengganggu kinerja Nasional PAUD/ PNF
Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Akreditasi
yang mengganggu kinerja Nasional PAUD/ PNF
Kementerian

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Badan Standar,
Tinggi Pratama dapat mengganggu Kurikulum, dan Asesmen
pelaksanaan fungsi dan Pendidikan
atas Pejabat Pimpinan tugas Kementerian
Tinggi Pratama Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen
Pendidikan

Terbatas Memiliki dampak yang Badan Standar,
dapat mengganggu Kurikulum, dan Asesmen
pelaksanaan fungsi dan Pendidikan
tugas Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 15
12 3 KLASIFI
KEAMA
SP.00.02 3. Pemantauan Evaluasi, dan rekomendasi perbaikan
pelaksanaan ujian nasional 4
SP.00.03 Bias
4. Rekomendasi penjaminan dan pengendalian mutu
SP.00.04 pendidikan Bias

5. Rumusan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan Terba
jenjang pendidikan dasar dan menengah

XII PN PRESTASI NASIONAL nonakademik peserta didik,
PN.00 Pendidikan Khusus, dan
A. Kompetisi akademik dan
PN.00.00 Pendidikan Menengah,
Pendidikan Tinggi

1. Kerangka Acuan Kegiatan Bias

PN.00.01 2. SK dan Surat Tugas kegiatan Bias

PN.00.02 3. Berkas penilaian Bias

PN.00.03 4. SK Penetapan Pemenang kompetisi Bias

PN.00.04 5. Laporan Bias

PN.01 B. Pencarian minat, bakat, dan prestasi peserta didik, Bias
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengah, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan

Khusus, Pendidikan Tinggi

54 -

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN 5
sa 6 7 8
Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Badan Standar,
Pengawas yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen
atas Kementerian Pendidikan
Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama Terbuka Tidak memiliki dampak Badan Standar,

yang mengganggu kinerja Kurikulum, dan Asesmen

Kementerian Pendidikan

Terbatas Memiliki dampak yang Badan Standar,
dapat mengganggu Kurikulum, dan Asesmen
pelaksanaan fungsi dan Pendidikan
tugas Kementerian

Pusat Prestasi Nasional

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 15

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA

12 3 4

PN.02 C. Fasilitasi pengembangan prestasi satuan pendidikan Bias

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan

Menengah, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan

Khusus, Pendidikan Tinggi

PN.03 D. Fasilitasi pengembangan prestasi peserta didik Pendidikan Bias
PN.04 Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Bias
PN.05 Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bias
Pendidikan Tinggi

E. Pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengah, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus, Pendidikan Tinggi

F. Pemberian penghargaan kepada peserta didik berprestasi
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengah, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus, Pendidikan Tinggi

PN.06 G. Usul penerima bantuan biaya pendidikan untuk peserta Bias
PN.07 didik berprestasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Bias
Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus, Pendidikan Tinggi

H. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
prestasi satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan
Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Tinggi

PN.08 I. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Bias
PN.09 prestasi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini, Bias
XIII PK Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan
Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Tinggi

J. Laporan pelaksanaan pengembangan prestasi satuan
pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus, Pendidikan Tinggi

PENGUATAN KARAKTER

55 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka Pusat Prestasi Nasional
sa Tidak memiliki dampak
yang mengganggu kinerja
Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Prestasi Nasional

yang mengganggu kinerja

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 15

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA
12 3
PK.00 A. Penyiapan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter 4

PK.00.00 1. Profil Pelajar Pancasila Bias

PK.00.01 2. Iklim Keamanan Satuan Pendidikan Bias

PK.00.02 3. Inklusivitas dan Kebhinekaan Bias

PK.01 B. Pelaksanaan penguatan karakter

PK.01.00 1. Profil Pelajar Pancasila Bias

PK.01.01 2. Iklim Keamanan Satuan Pendidikan Bias

PK.01.02 3. Inklusivitas dan Kebhinekaan Bias

PK.02 C. Koordinasi dan Fasilitasi

PK.02.00 1. Profil Pelajar Pancasila Bias

PK.02.01 2. Iklim Keamanan Satuan Pendidikan Bias

56 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN 6 7 8
Pengawas Terbuka Pusat Penguatan
sa Tidak memiliki dampak Karakter
sa Pengawas yang mengganggu kinerja
sa Kementerian Pusat Penguatan
Pengawas Karakter
sa
sa Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
sa yang mengganggu kinerja Karakter
Kementerian
sa
sa Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
yang mengganggu kinerja Karakter
Kementerian

Pusat Penguatan
Karakter

Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
Pengawas Terbuka yang mengganggu kinerja Karakter
Pengawas Terbuka Kementerian

Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
yang mengganggu kinerja Karakter
Kementerian

Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
yang mengganggu kinerja Karakter
Kementerian

Pusat Penguatan
Karakter

Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
Pengawas Terbuka yang mengganggu kinerja Karakter
Kementerian

Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
yang mengganggu kinerja Karakter
Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 15

12 3 KLASIFI
PK.02.02 3. Inklusivitas dan Kebhinekaan KEAMA

4
Bias

PK.03 D. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

PK.03.00 1. Profil Pelajar Pancasila Bias

PK.03.01 2. Iklim Keamanan Satuan Pendidikan Bias

PK.03.02 3. Inklusivitas dan Kebhinekaan Bias

XIV LP LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Bias
LP.00 A. Penyusunan Kebijakan di bidang layanan pembiayaan

LP.00.00 pendidikan

1. Petunjuk pelaksanaan / panduan

LP.00.01 2. Perjanjian kerja sama Bias

LP.01 B. Pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan Bias
LP.01.00 1. Program Indonesia Pintar (PIP)

LP.01.01 2. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Bias

57 - HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI
ANAN 5 6 7 8
Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
yang mengganggu kinerja Karakter
sa Kementerian
sa
sa Pusat Penguatan
Karakter
sa
sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
Pengawas Terbuka yang mengganggu kinerja Karakter
sa Pengawas Terbuka Kementerian
sa
Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
yang mengganggu kinerja Karakter
Kementerian

Tidak memiliki dampak Pusat Penguatan
yang mengganggu kinerja Karakter
Kementerian

Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan

Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Layanan
Pengawas Terbuka yang mengganggu kinerja Pembiayaan Pendidikan
Kementerian
Pengawas Terbuka
Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Layanan
yang mengganggu kinerja Pembiayaan Pendidikan
Kementerian

Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan

Tidak memiliki dampak Pusat Layanan
yang mengganggu kinerja Pembiayaan Pendidikan
Kementerian

Tidak memiliki dampak Pusat Layanan
yang mengganggu kinerja Pembiayaan Pendidikan
Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 15
KLASIFI
12 3 KEAMA
LP.01.02 3. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
4
LP.01.03 4. Beasiswa Unggulan Bias
Bias
LP.01.04 5. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Bias
Bias
LP.01.05 6. Tunjangan Guru Non PNS Bias
Bias
LP.01.06 7. Tunjangan Kepala Sekolah
Bias
LP.02 C. Pemantauan dan evaluasi Bias

XV AL AKADEMIK LEMBAGA LAYANAN DIKTI Terba
AL.00 A. Kurikulum PTS
AL.00.00
1. Laporan pengawasan dan pengendalian tentang
AL.00.01 kurikulum

2. SK penetapan kurikulum

AL.01 B. Uji Kompetensi
AL.01.00 1. Daftar peserta