Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022

3-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN 5 PUBLIK PERTIMBANGAN

4 Pengawas 6 78
Terbuka
Biasa Tidak memiliki dampak Biro Umum dan

yang mengganggu Pengadaan Barang dan

kinerja Kementerian Jasa

Biasa Pengawas Terbuka Biro Umum dan
Biasa Pengawas Terbuka Pengadaan Barang dan

Jasa

Tidak memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja Kementerian

Tidak memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja Kementerian

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak
Biasa Pengawas Terbuka yang mengganggu
Biasa Pengawas Terbuka kinerja Kementerian

Tidak memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja Kementerian

Tidak memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 34
12 3 K

TU.01.03 d. Daftar arsip vital
TU.01.04
e. Daftar Arsip Terjaga

f Alih Media Arsip
g Autentikasi Arsip
h. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip
4. Layanan arsip (peminjaman dan penggunaan arsip)
5. Penyusutan Arsip

a. Pemindahan arsip inaktif
1) Berita acara pemindahan
2) Daftar arsip yang dipindahkan

b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna
1) Berita acara pemusnahan
2) Daftar arsip yang dimusnahkan

3) Rekomendasi/persetujuan pemusnahan arsip
dari ANRI

4-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN PUBLIK PERTIMBANGAN

4 5 6 7 8
Biasa Pengawas Terbuka
Tidak memiliki dampak
Terbatas yang mengganggu
kinerja Kementerian
Biasa
Biasa Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang
Biasa Tinggi Pratama dapat mengganggu
Biasa pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian
Terbatas
Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak
Pengawas Terbuka yang mengganggu
Pengawas Terbuka kinerja Kementerian
Pengawas Terbuka
Tidak memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja Kementerian

Tidak memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja Kementerian

Tidak memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja Kementerian

Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang
Tinggi Pratama dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 35

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP K

12 3
4) Surat keputusan pemusnahan arsip
TU.02 c. Penyerahan arsip statis
1) Berita acara serah terima arsip statis
TU.02.00 2) Daftar arsip yang diserahkan
TU.02.01
TU.02.02 C. Keprotokolan
TU.02.03
TU.02.04 1. Penerimaan Tamu Dinas
TU.02.05 2. Jamuan Makan/Resepsi
3. Acara Kedinasan
X RT 4. Upacara/Peringatan Hari Besar
5. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pimpinan

X KERUMAHTANGGAAN

RT.00 A. Ketertiban dan Keamanan Kantor, Kebersihan dan
Keindahan Kantor
RT.00.00
RT.00.01 1. Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan
2. Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan
RT.01
B. Peningkatan Manajemen Pengelola Gedung
RT.01.00
RT.01.01 1. Bimbingan Teknis Layanan Operator Kantor
RT.01.02
2. Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Teknis Utilitis
RT.02 Gedung

RT.02.00 3. Fasilitas dan Simulasi Evakuasi Kebakaran Gedung
RT.02.01
RT.02.02 C. Pemeliharaan dan Utilitas Kantor
RT.02.03
1. Gedung Kantor
2. Halaman/Taman Gedung Kantor
3. Peralatan dan Mesin
4. Kendaraan Roda Empat/Enam

5-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN 5 PUBLIK PERTIMBANGAN 8

4 6 7

Tidak memiliki dampak Biro Umum dan

Biasa Pengawas Terbuka yang mengganggu Pengadaan Barang dan

kinerja Kementerian Jasa

Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan

Jasa

Tidak memiliki dampak Biro Umum dan

Biasa Pengawas Terbuka yang mengganggu Pengadaan Barang dan
Biasa
kinerja Kementerian Jasa

Tidak memiliki dampak Biro Umum dan

Pengawas Terbuka yang mengganggu Pengadaan Barang dan

kinerja Kementerian Jasa

Tidak memiliki dampak Biro Umum dan

Biasa Pengawas Terbuka yang mengganggu Pengadaan Barang dan

kinerja Kementerian Jasa

jdih.kemdikbud.go.id

- 36

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP K

12 3
RT.02.04 5. Kendaraan Roda Dua
RT.02.05 6. Penggantian Peralatan Kendaraan Dinas

RT.03 D. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan

RT.03.00 1. Penataan Prasarana Kantor
RT.03.01 2. Gedung
RT.03.02 3. Depo Arsip dan Pergudangan

RT.04 E. Operasional dan Layanan

RT.04.00 1. Pakaian Kerja
RT.04.01 2. Pembayaran Pajak
RT.04.02 3. Pembayaran Rekening Listrik, Air, dan telepon
RT.04.03 4. Administrasi Kepegawaian PPNPN
RT.04.04 5. Sewa Kendaraan
RT.04.05 6. Layanan Pimpinan Kementerian
RT.04.06 7. Jasa Kontaktual Lainnya (PPNPN)

RT.05 F. Poliklinik

RT.05.00 1. Layanan Kesehatan/Rekam Medis
XI. TI XI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TI.00 A. Rencana strategis/masterplan Pembangunan Sistem
Informasi (SIM)

TI.01 B. Implementasi SIM

6-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN 5 PUBLIK PERTIMBANGAN 8

4 6 7

Terbatas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Biro Umum dan
Tinggi Pratama dapat mengganggu Pengadaan Barang dan
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian Jasa

Tidak memiliki dampak Biro Umum dan

Biasa Pengawas Terbuka yang mengganggu Pengadaan Barang dan

kinerja Kementerian Jasa

Tidak memiliki dampak Biro Umum dan

Biasa Pengawas Terbuka yang mengganggu Pengadaan Barang dan

Biasa Pengawas kinerja Kementerian Jasa
Biasa Pengawas
Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
Terbuka yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian
Pusat Data dan
Tidak memiliki dampak Teknologi Informasi
yang mengganggu
kinerja Kementerian Pusat Data dan
Teknologi Informasi

jdih.kemdikbud.go.id

- 37

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP K

12 3

TI.02 C. Jaringan Pendidikan Nasional (JARDIKNAS)

TI.02.00 1. Koneksi
TI.02.01 2. Penerapan

TI.03 D. Pembelajaran Elektronik Berbasis Radio, Audio, Televisi
dan Film
TI.03.00
TI.03.01 1. Penerapan sistem
2. Teknis siaran Radio edukasi, dan Televisi Edukasi (TVE)
TI.04
E. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk
TI.04.00 Pembelajaran Elektronik
TI.04.01
TI.04.02 1. Fasilitasi Guru Pemanfaat Teknologi Informasi dan
2. Fasilitasi Produksi dan Penyiaran pemanfaatan
TI.05 3. Pendampingan dan Pelatihan Teknologi Informasi dan

TI.05.00 F. Bahan Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan
TI.05.01 Komunikasi Untuk Pembelajaran (konten dan aplikasi)
TI.05.02
TI.05.03 1. Video Pembelajaran Durasi Pendek
2. Media Film
TI.06 3. Program Video Pembelajaran
4. Video Tutorial Talkshow
TI.06.00
G. Televisi Edukasi Pendidikan (TVE)
TI.07 1. Siaran Televisi Edukasi Pendidikan (TVE)

TI.07.00 H. Siaran Radio Pendidikan

1. Pengembangan dan Penyelenggaraan Siaran Radio
Pendidikan

7-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN 5 PUBLIK PERTIMBANGAN

4 Pengawas 6 7 8
Terbuka
Biasa Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
Biasa Pengawas yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 38

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP K
12
3
TI.08
TI.08.00 I. Sumber Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan
TI.09 Komunikasi

TI.09.00 1. Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Belajar berbasis
TI.09.01 Teknologi Informasi dan Komunikasi
TI.09.02
J. Penerapan Model Pembelajaran Inovatif
TI.09.03
1. Model Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
TI.09.04 Menengah Atas terbuka berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi
TI.10
TI.10.00 2. Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Sumber Belajar di
TI.10.01 Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.
TI.11
TI.11.00 3. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Implementasi
Pembelajaran Terintegrasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.

4. Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Sumber Belajar
(PSB) di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal.

5. Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penerapan Model Pembelajaran Inovetif Berbasis
Multimedia dan web di Daerah Terdepan, Terluar,
Tertinggal.

K. Rumah Belajar (E-Pembelajaran)

1. Pengembangan Kualitas Akses Aplikasi Rumah Belajar

2. Pengelolaan dan Pengembangan Rumah Belajar

Lembaga yang menerapkan pembelajaran jarak jauh
L. berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia

(Indonesian Distance Learning Network )

1. Komunitas Indonesian Distance learning network

8-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN 5 PUBLIK PERTIMBANGAN

4 Pengawas 6 7 8
Terbuka
Biasa Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Data dan
yang mengganggu Teknologi Informasi
kinerja Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 39

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP K
3
1 2
XII PP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PP.00 A. Rencana/Program Pelatihan

PP.00.00 1. Rencana Kebutuhan Pelatihan
PP.00.01 2. Kurikulum dan Silabus Pelatihan
PP.00.02 3. Struktur Program
PP.00.03 4. Bahan Ajar/Modul
PP.00.04 5. Bahan Tayang
PP.00.05 6. Makalah
PP.00.06 7. Pengembangan Instrumen
PP.00.07 8. Evaluasi Pelatihan
PP.00.08 9. Rapat Koordinasi Kepelatihan

PP.00.09 10. Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Analysis)

PP.01 B. Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal

PP.01.00 1. Pelatihan Dasar
PP.01.01 2. Pelatihan Struktural Kepemimpinan
PP.01.02 3. Pelatihan Manajerial
PP.01.03 4. Pelatihan Teknis
PP.01.04 5. Pelatihan Fungsional
PP.01.05 6. Pelatihan Sosial Kultural
PP.01.06 7. Seminar/Konferensi/Sarasehan
PP.01.07 8. Workshop/Lokakarya
PP.01.08 9. Kursus
PP.01.09 10. Penataran
PP.01.10 11. Bimbingan Teknis
PP.01.11 12. Sosialisasi

PP.01.12 13. Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKBT)

PP.01.13 14. Pelatihan Penyegaran dalam Jabatan

9-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN 5 PUBLIK PERTIMBANGAN

4 6 78
Terbuka
Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai

Biasa Pengawas Tidak memiliki dampak Pusat Pendidikan dan
yang mengganggu Pelatihan Pegawai
kinerja Kementerian

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pendidikan dan
yang mengganggu Pelatihan Pegawai
kinerja Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 40

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP K

12 3

PP.02 C. Penyelenggaraan Pelatihan Non Klasikal

PP.02.00 1. Coaching
PP.02.01
PP.02.02 2. Mentoring
PP.02.03
PP.02.04 3. e-learning
PP.02.05 4. Pelatihan Jarak Jauh
PP.02.06
PP.02.07 5. Detasering (Secondment )
PP.02.08
PP.02.09 6. Pembelajaran Alam Terbuka (Outbound )
PP.02.10
7. Patok Banding (Benchmarking )
PP.03
8. Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta/Badan Usaha
PP.03.00 Milik Negara/Daerah
PP.03.01
9. Belajar Mandiri (Self Development )
PP.04
10. Komunitas Belajar (Community Practices/Networking )
PP.04.00
PP.04.01 11. Magang/Praktik Kerja

PP.05 D. Pengiriman Peserta Pelatihan

PP.05.00 1. Dalam Negeri
PP.05.01 2. Luar Negeri
PP.05.02
PP.05.03 E. Pengiriman Peserta Pendidikan Gelar
PP.05.04
PP.05.05 1. Dalam Negeri
2. Luar Negeri

F. Sistem informasi kediklatan

1. Data lembaga diklat
2. Data sarana dan prasarana diklat
3. Data widyaiswara
4. Data pengelola/penyelenggara diklat
5. Data program diklat
6. Data peserta diklat

0-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN 5 PUBLIK PERTIMBANGAN

4 Pengawas 6 7 8
Terbuka
Biasa Tidak memiliki dampak Pusat Pendidikan dan
yang mengganggu Pelatihan Pegawai
kinerja Kementerian

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pendidikan dan
Biasa yang mengganggu Pelatihan Pegawai
Biasa kinerja Kementerian

Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pendidikan dan
yang mengganggu Pelatihan Pegawai
kinerja Kementerian

Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pendidikan dan
yang mengganggu Pelatihan Pegawai
kinerja Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 41

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP K

12 3

PP.06 G. Registrasi sertifikat/STTPL peserta diklat
PP.06.00
XIII WS 1 Buku induk registrasi STTPL
PENGAWASAN

WS.00 A. Pembinaan Pengawasan
WS.00.00 1. Pembinaan teknis pengawasan
WS.00.01 2. Pembinaan satuan pengawasan intern kementerian
WS.01
WS.01.00 B. Pengawasan Internal
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal
WS.01.01
2. Program kerja/rencana pengawasan

3. Laporan hasil audit

WS.01.02

4. Laporan hasil reviu

WS.01.03

1-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN 5 PUBLIK PERTIMBANGAN

4 Pengawas 6 7 8
Terbuka
Biasa Tidak memiliki dampak Pusat Pendidikan dan
yang mengganggu Pelatihan Pegawai
kinerja Kementerian

Inspektorat Jenderal

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Inspektorat Jenderal
yang mengganggu
kinerja Kementerian

Inspektorat Jenderal

Biasa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak
Biasa Pengawas Terbuka yang mengganggu
Rahasia kinerja Kementerian
Pejabat Pimpinan Tertutup
Terbatas Tinggi Madya Tidak memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja Kementerian

Mengakibatkan
terganggunya fungsi
penyelenggaraan
negara, sumber daya
nasional, ketertiban
umum, termasuk
dampak ekonomi makro

Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang
Tinggi Pratama dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 42
12 K

WS.01.04 3

WS.01.05 5. Evaluasi

WS.01.06 6. Kegiatan pengawasan lain
WS.01.07
7. Laporan hasil fasilitasi pengelolaan pengawasan
WS.01.08
8. Penerapan aksi pencegahan, pemberantasan anti
korupsi

9. Laporan hasil ekspose hasil pengawasan

WS.01.09 Laporan hasil penyusunan bahan penilaian dan
WS.01.10 10. pertimbangan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan

administrasi

Laporan hasil penyusunan bahan koordinasi
11. pengawasan teknis pelaksanaan urusan pendidikan,

kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi

2-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN PUBLIK PERTIMBANGAN

4 5 6 7 8
Biasa Pengawas Terbuka
Tidak memiliki dampak
Terbatas yang mengganggu
kinerja Kementerian
Biasa
Biasa Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang
Tinggi Pratama dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak
Pengawas Terbuka yang mengganggu
kinerja Kementerian

Tidak memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja Kementerian

Terbatas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang
Tinggi Pratama dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Terbatas Pejabat Pimpinan Terbatas Mengakibatkan
Biasa Tinggi Pratama Terbuka terganggunya fungsi
penyelenggaraan
Pengawas negara, sumber daya
nasional, ketertiban
umum, termasuk
dampak ekonomi makro

Tidak memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 43

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP K
12 3

WS.02 C. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan dan
kerugian negara
WS.02.00
WS.02.01 1. Laporan pemutakhiran data tindak lanjut temuan

2. Dokumen penyelesaian tindak lanjut kerugian negara:
tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi

WS.03 D. Pengawasan Eksternal
WS.03.00
WS.03.01 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
WS.04 (BPK)

WS.04.00 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Pembangunan (BPKP)

E. Pelaksanaan Pengawasan

1. a. Laporan hasil Audit (LHA), Laporan Hasil
pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan
Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE),
Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen
(LAI) yang memerlukan tindak lanjut

3-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN PUBLIK PERTIMBANGAN

4 5 6 7 8
Rahasia Tertutup Inspektorat Jenderal
Pejabat Pimpinan Mengakibatkan
Tinggi Madya terganggunya fungsi
penyelenggaraan
negara, sumber daya
nasional, ketertiban
umum, termasuk
dampak ekonomi makro

Rahasia Pejabat Pimpinan Tertutup Mengakibatkan Inspektorat Jenderal
Tinggi Madya terganggunya fungsi
penyelenggaraan
negara, sumber daya
nasional, ketertiban
umum, termasuk
dampak ekonomi makro

Rahasia Pejabat Pimpinan Tertutup Mengakibatkan Inspektorat Jenderal
Tinggi Madya terganggunya fungsi
penyelenggaraan
negara, sumber daya
nasional, ketertiban
umum, termasuk
dampak ekonomi makro

jdih.kemdikbud.go.id

- 44

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP K
12
b. 3
WS.04.01 2. a.
Laporan hasil Audit Investigasi (LHAI) yang
mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK)
dan memerlukan tindak lanjut.

Laporan hasil Audit (LHA), Laporan Hasil
pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan
Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE),
Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen
(LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut

b. Laporan hasil Audit Investigasi (LHAI) yang
mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK)
dan tidak memerlukan tindak lanjut.

WS.05.00 F. Penanganan Kasus

WS.05.00 1. Pengaduan, Keluhan Ketidakpuasan Masyarakat
WS.05.01 terhadap Kementerian
WS.05.02
WS.05.03 2. Pidana
3. Perdata
WS.06 4. Penyelesaian Kasus/Sengketa Tata Usaha Negara

G. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

4-

KLASIFIKASI HAK AKSES AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
KEAMANAN 5 PUBLIK PERTIMBANGAN 8

4 6 7

Rahasia Pejabat Pimpinan Tertutup Mengakibatkan Inspektorat Jenderal
Tinggi Madya terganggunya fungsi
penyelenggaraan
negara, sumber daya
nasional, ketertiban
umum, termasuk
dampak ekonomi makro

Terbatas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Inspektorat Jenderal
Tinggi Pratama dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 45

B. SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP SUBSTANTIF

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA
12 3
I GT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4

GT.00 A. Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga
Kependidikan

GT.00.00 1. Penyiapan perumusan kebijakan pendidikan profesi dan
pembinaan guru (PPPG), peningkatan kompetensi dan
kualifikasi guru dan tenaga kependidikan

a. SK Tim Bias

b. Pedoman penyusunan Bias

c. Keputusan kebijakan pendidikan profesi guru, Bias
peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan Bias
tenaga kependidikan

d. Laporan pelaksanaan penyusunan kebijakan
Pendidikan Profesi Guru dan tenaga kependidikan

GT.00.01 e. Dokumen proses penyusunan kebijakan pendidikan Terba
profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi Bias
guru dan tenaga kependidikan

2 Pelaksanaan kebijakan pendidikan profesi guru (PPPG),
peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga
kependidikan: penetapan standar dan penjaminan mutu
dosen dan tenaga kependidikan pendidikan profesi guru

a. SK Tim

b. Pedoman pelaksanaan Bias

5-

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN 5

67 8

Direktorat Pendidikan
Profesi Guru

Direktorat Pendidikan
Profesi Guru

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan
Terbuka yang mengganggu kinerja Profesi Guru
sa Pengawas Terbuka Kementerian
Terbuka
sa Pengawas Terbatas Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan
yang mengganggu kinerja Profesi Guru
sa Pengawas Kementerian

atas Pejabat Pimpinan Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan
Tinggi Pratama yang mengganggu kinerja Profesi Guru
Kementerian

Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan
yang mengganggu kinerja Profesi Guru
Kementerian

Memiliki dampak yang Direktorat Pendidikan
dapat mengganggu Profesi Guru
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian Direktorat Pendidikan
Profesi Guru

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan

yang mengganggu kinerja Profesi Guru

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan

yang mengganggu kinerja Profesi Guru

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 46

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
12 KEAMA
3
c. SK penetapan standar dan penjaminan mutu dosen 4

dan tenaga kependidikan pendidikan profesi guru Bias

d. Laporan Bias

GT.00.02 e. Dokumen proses pelaksanaan penjaminan mutu Terba
GT.00.03 dosen dan tenaga kependidikan pendidikan profesi Bias
guru
Bias
3 Fasilitasi pendidikan profesi guru, peningkatan
kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga
kependidikan

a. SK Tim
b. Pedoman pelaksanaan
c. Laporan
d. Modul pendidikan profesi guru, peningkatan
4 Fasilitasi lembaga pendidikan profesi guru

GT.00.04 a. SK Tim Bias
b. Pedoman pelaksanaan
c. Laporan
d. Modul Fasilitasi Lembaga Pendidikan Profesi Guru

5 Penyusunan bahan penetapan kuota sertifikasi guru

GT.00.05 a. SK Tim Bias
b. Pedoman pelaksanaan
c. Laporan
d. Dokumen Bahan Penetapan Kuota Sertifikasi Guru
6 Pemetaan kompetensi dan kualifikasi guru, pendidik
lainnya dan tenaga kependidikan

a. SK Tim
b. Pedoman pelaksanaan
c. Laporan
d. Data pemetaan kompetensi dan kualifikasi guru,

6-

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN 5
sa 6 7 8
sa Pengawas Terbuka
atas Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan
Pengawas yang mengganggu kinerja Profesi Guru
sa Kementerian
Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan
yang mengganggu kinerja Profesi Guru
Pengawas Kementerian

Terbatas Memiliki dampak yang Direktorat Pendidikan
Terbuka dapat mengganggu Profesi Guru
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan
yang mengganggu kinerja Profesi Guru
Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan

yang mengganggu kinerja Profesi Guru

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan

yang mengganggu kinerja Profesi Guru

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan

yang mengganggu kinerja Profesi Guru

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 47

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
12 KEAMA
3
GT.00.06 7 Penyusunan Kurikulum dan model pembelajaran di 4

GT.00.07 bidang peningkatan kompetensi Bias

GT.00.08 a. SK Tim Bias
b. Pedoman pelaksanaan Bias
GT.00.09 c. Laporan Bias
d. Dokumen Kurikulum dan Model Pembelajaran
GT.00.10 8 Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria Bias
di bidang pendidikan profesi guru, peningkatan
kompetensi dan kualifikasi guru, pendidik lainnya dan
tenaga kependidikan
a. SK Tim
b. Pedoman pelaksanaan
c. Laporan
d. Dokumen penyusunan bahan norma, standar,
9 Koordinasi pelaksanaan pendidikan profesi guru,
peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga
kependidikan

a. SK Tim
b. Pedoman pelaksanaan
c. Laporan
d. Dokumen Model dan Fasilitasi
10 Pembinaan organisasi profesi guru dan tenaga
kependidikan: sosialisasi dan koordinasi Organisasi
Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Penyusunan
Bahan Tata Kelola Organisasi Profesi Guru dan Tenaga
Kependidikan dan Penyusunan Bahan Kode Etik
Organisasi Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

a. SK Tim
b. Pedoman pelaksanaan
c. Laporan
d. Dokumen pembinaan organisasi profesi guru dan
11 Bimbingan teknis dan supervisi pendidikan profesi guru,
peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru, pendidik
lainnya dan tenaga kependidikan

a. SK Tim
b. Pedoman
c. Laporan Bimbingan teknis dan supervisi
d. Modul Bimbingan teknis dan supervisi

7- HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan
yang mengganggu kinerja Profesi Guru
Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan

yang mengganggu kinerja Profesi Guru

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan

yang mengganggu kinerja Profesi Guru

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan

yang mengganggu kinerja Profesi Guru

Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan

yang mengganggu kinerja Profesi Guru

Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 48

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA
12 3
GT.00.11 12 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan 4

profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi Bias
guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan

GT.00.12 a. SK Tim Bias
b. Pedoman
c. Formulir dan Data Rekapitulasi pemantauan dan
d. Laporan

13 Pembinaan pendidikan profesi guru, peningkatan
kompetensi dan kualifikasi guru, pendidik lainnya dan
tenaga kependidikan

GT.01 a. SK Tim
b. Pedoman

c. Laporan pembinaan pendidik profesi guru,
peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru,
pendidik lainnya dan tenaga kependidikan

B. Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

GT.01.00 1. Pembinaan dan pengembangan karier guru, pendidik
lainnya, dan tenaga kependidikan

a. Bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Bias
karier

- SK dan surat tugas kegiatan Bias
- Panduan Kegiatan
- Laporan Kegiatan

b. Sosialisasi dan sinkronisasi regulasi pembinaan dan
pengembangan karier

GT.01.01 - SK dan surat tugas kegiatan Bias
- Panduan Kegiatan
- Laporan Kegiatan

2. Pemetaan kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan

a. SK tim pemetaan kebutuhan
b. Pedoman pemetaan kebutuhan

8- HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan
yang mengganggu kinerja Profesi Guru
Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat Pendidikan

yang mengganggu kinerja Profesi Guru

Kementerian

Direktorat GTK PAUD
Dikmas, Dikdas, Dikmen
dan Diksus

Direktorat GTK PAUD
Dikmas, Dikdas, Dikmen
dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

jdih.kemdikbud.go.id

- 49

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
12 KEAMA
3
GT.01.02 c. Instrumen pemetaan kebutuhan 4
d. Data pemetaan kebutuhan
GT.01.03 3. Analisis kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga Bias
kependidikan
GT.01.04
GT.01.05 a. SK tim Terba
b. Pedoman pelaksanaan
GT.01.06 c. Instrumen
d. Hasil analisis data kebutuhan
GT.01.07
4. Penyusunan rencana kebutuhan guru, pendidik lainnya,
dan tenaga kependidikan

a. SK tim penyusun rencana kebutuhan Bias
b. Pedoman penyusunan rencana kebutuhan Bias
c. Instrumen penyusunan rencana kebutuhan Bias
d. Hasil penyusunan rencana kebutuhan Bias
5. Penyiapan rencana kebutuhan guru pendidikan anak
usia dini dan kepala sekolah pada sekolah Indonesia luar
negeri

a. SK dan surat tugas kegiatan
b. Pedoman perencanaan kebutuhan
6. Pengendalian formasi dan pemindahan guru, pendidik
lainnya, dan tenaga kependidikan

a. SK tim, surat tugas
b. Pedoman pengendalian formasi dan pemindahan
c. Instrumen pengendalian formasi dan pemindahan
d. Hasil pengendalian formasi dan pemindahan
7. Fasilitasi perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi,
dan pendistribusian, dan pemindahan lintas daerah
provinsi serta pengembangan karier guru, pendidik
lainnya, dan tenaga kependidikan
a. SK dan surat tugas kegiatan
b. Panduan Kegiatan
c. Laporan Kegiatan
8. Uji kompetensi jenjang karier guru
a. SK tim

9- HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN 67 8

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Direktorat GTK PAUD
Tinggi Pratama dapat mengganggu Dikmas, Dikdas, Dikmen
pelaksanaan fungsi dan dan Diksus
tugas Kementerian

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 50
12
3 KLASIFI
KEAMA
b. Indikator
4
Bias

c. Bahan soal uji kompetensi kenaikan jenjang karier Terba

d. Pelaksanaan uji kompetensi jenjang karier Bias
e. Hasil uji kompetensi kenaikan jenjang karier Terba

GT.01.08 9. Penilaian kinerja guru, pendidik lainnya, dan tenaga Bias
GT.01.09 kependidikan Bias
GT.01.10 Bias
a. SK kegiatan
b. Pedoman
c. Panduan Kegiatan
d. Laporan kegiatan
10. Penilaian kinerja guru dan kepala sekolah pada sekolah
Indonesia luar negeri

a. SK kegiatan
b. Pedoman penilaian kinerja
c. Panduan Kegiatan
d. Laporan kegiatan
11. Redistribusi guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan

a. SK kegiatan
b. Surat Tugas Kegiatan
c. Pedoman redistribusi

0-

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN 5
sa 6 7 8
atas Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD
atas Pejabat Pimpinan yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen
Tinggi Pratama Kementerian dan Diksus
sa
Pengawas Terbatas Memiliki dampak yang Direktorat GTK PAUD
Terbuka dapat mengganggu Dikmas, Dikdas, Dikmen
Pejabat Pimpinan pelaksanaan fungsi dan dan Diksus
Tinggi Pratama tugas Kementerian

Pengawas Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

Terbatas Mengakibatkan Direktorat GTK PAUD
terganggunya fungsi Dikmas, Dikdas, Dikmen
penyelenggaraan negara, dan Diksus
sumber daya nasional,
ketertiban umum,
termasuk dampak
ekonomi makro

Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

jdih.kemdikbud.go.id

- 51

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
12 KEAMA
3
GT.01.11 12. Pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga 4

GT.01.12 kependidikan lintas daerah provinsi Bias

GT.01.13 a. SK pemindahan Bias
b. Pedoman pemindahan lintas daerah provinsi Bias
GT.01.14 c. Panduan Kegiatan
d. Rekomendasi pemindahan lintas daerah provinsi
GT.01.15
13. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan
kebutuhan, pengendalian formasi, dan pendistribusian
serta pengembangan karier, kesejahteraan, penghargaan,
dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan
a. SK dan surat tugas kegiatan
b. Panduan kegiatan
c. Laporan Kegiatan

14. Penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional guru,
pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan

a. Hasil reviu kebijakan pembinaan jabatan fungsional Bias
b. Instrumen uji keterbacaan pembinaan jabatan
c. Sosialisasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional

- SK dan surat tugas kegiatan
- Panduan Kegiatan
- Laporan Kegiatan

15. Pengembangan sistem karier guru, pendidik lainnya, dan

tenaga kependidikan

a. Hasil reviu kebijakan pengembangan sistem karier Terba
b. Instrumen uji keterbacaan pengembangan sistem
c. Sosialisasi pengembangan sistem karier

- SK Kegiatan
- Surat Tugas Kegiatan
- Panduan Kegiatan
- Laporan Kegiatan

16. Penilaian angka kredit untuk penetapan pertama kali
dalam jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri
sipil

1- HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD
yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen
Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

atas Pejabat Pimpinan Terbatas Memiliki dampak yang Direktorat GTK PAUD
Tinggi Pratama dapat mengganggu Dikmas, Dikdas, Dikmen
pelaksanaan fungsi dan dan Diksus
tugas Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

- 52

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
12 KEAMA
3
GT.01.16 17. Fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pada 4
Bias
GT.01.17 jabatan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
Madya, dari pangkat Pembina tingkat I golongan IV/b Bias
sampai dengan jabatan utama pangkat Pembina Utama
golongan IV/e
a. Surat tugas kegiatan
b. Panduan kegiatan

c. Laporan kegiatan

18. Penetapan jabatan dan pangkat guru madya
golongan/ruang IV/b ke atas dan guru pertama
golongan/ruang III/a sampai dengan guru utama
golongan/ruang IV/e bagi guru sekolah Indonesia di luar
negeri
a. SK dan surat tugas kegiatan

b. Pedoman penetapan jabatan dan pangkat guru Bias
madya Bias

c. SK Penyesuaian penetapan angka kredit

d. Data usul penilaian angka kredit Terba

e. Hasil penilaian DUPAK Terba

f. SK Penetapan angka kredit Bias

2- HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD
yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen
Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD
Terbuka
sa Pengawas Terbuka yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen
Terbatas
sa Pengawas Terbatas Kementerian dan Diksus
Terbuka
atas Pejabat Pimpinan Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD
Tinggi Pratama
yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen
atas Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

Memiliki dampak yang Direktorat GTK PAUD
dapat mengganggu Dikmas, Dikdas, Dikmen
pelaksanaan fungsi dan dan Diksus
tugas Kementerian

Memiliki dampak yang Direktorat GTK PAUD
dapat mengganggu Dikmas, Dikdas, Dikmen
pelaksanaan fungsi dan dan Diksus
tugas Kementerian

Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

jdih.kemdikbud.go.id

- 53

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA
12 3
GT.01.18 19. Pertimbangan dalam rangka pengangkatan dalam jabatan 4

guru dan kepala sekolah Indonesia di luar negeri Terba

GT.01.19 20. Penyetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai Bias
GT.01.20 negeri sipil Bias
GT.01.21 Bias
GT.01.22 21. Fasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan Bias
pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga
GT.01.23 kependidikan pendidikan anak usia dini Bias

a. SK dan Surat tugas kegiatan
b. Pedoman dan panduan kegiatan
c. Laporan Kegiatan
22. Penyusunan sistem pemberian kesejahteraan,
penghargaan dan pelindungan guru, pendidik lainnya,
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini

a. SK dan surat tugas kegiatan
b. Pedoman dan panduan kegiatan
c. Laporan Kegiatan
23. Pemberian kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan
guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan

a. SK tim pemberian kesejahteraan, penghargaan, dan
b. Pedoman pemberian kesejahteraan, penghargaan,
c. SK penerima kesejahteraan
d. Sertifikat penghargaan
e. Register data penghargaan
24. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
kebutuhan, pengendalian formasi, asesmen,
pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan
lintas daerah provinsi, kesejahteraan, penghargaan, dan
pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini
a. SK dan surat tugas kegiatan
b. Instrumen pemantauan dan evaluasi
c. Hasil pemantauan dan evaluasi
d. Analisis hasil pemantauan dan evaluasi

3-

FIKASI HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
ANAN 5
atas 6 7 8
Pejabat Pimpinan Terbatas
sa Tinggi Pratama Mengakibatkan Direktorat GTK PAUD
sa terganggunya fungsi Dikmas, Dikdas, Dikmen
Pengawas penyelenggaraan negara, dan Diksus
sumber daya nasional,
Pengawas ketertiban umum,
termasuk dampak
ekonomi makro

Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD

yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen

Kementerian dan Diksus

jdih.kemdikbud.go.id

- 54

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP KLASIFI
KEAMA
12 3
GT.01.24 25. Laporan pelaksanaan perencanaan kebutuhan, 4

pengendalian formasi, asesmen, pengembangan karier, Bias
pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi,
kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru,
pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan

GT.02 C. Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

GT.02.00 1. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Modul Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Bias
Kependidikan Bias
Bias
b. Data Sasaran Peningkatan Kompetensi Guru dan Terba
Tenaga Kependidikan
GT.02.01
c. Data Pemetaan Kompetensi Guru dan Tenaga
Kependidikan

d. Hasil Analisis Kompetensi Guru dan Tenaga
Kependidikan

2. Model-model Peningkatan Kompetensi

4- HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Direktorat GTK PAUD
yang mengganggu kinerja Dikmas, Dikdas, Dikmen
Kementerian dan Diksus

Pusat Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK)

Pusat Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK)

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak
Terbuka yang mengganggu kinerja
sa Pengawas Terbuka Kementerian
Terbatas
sa Pengawas Tidak memiliki dampak
yang mengganggu kinerja
atas Pejabat Pimpinan Kementerian
Tinggi Pratama
Tidak memiliki dampak
yang mengganggu kinerja
Kementerian

Memiliki dampak yang
dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Pusat Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK)

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 55
12 KLASIFI
3 KEAMA

a. SK Tim 4
Bias
b. Pedoman dan Panduan
Bias
c. Hasil model peningkatan kompetensi
Bias
GT.02.02 3. Kerja sama pengembangan dan pemberdayaan
Bias

GT.02.03 a. Dokumen usulan
b. Penetapan Kerja Sama (MoU)

4. Data dan informasi kompetensi

a. Panduan Bias
Bias
b. Pengumpulan data dan informasi Pendidik dan Terba
Tenaga Kependidikan Bias

c. Database

d. Laporan

5- HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
FIKASI 5
ANAN 6 7 8
Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak
Pengawas yang mengganggu kinerja
sa Kementerian
Pengawas
sa Terbuka Tidak memiliki dampak
Pengawas yang mengganggu kinerja
sa Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak
yang mengganggu kinerja
Kementerian

Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pengembangan dan
yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Pendidik
Kementerian dan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK)

Pusat Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK)

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak
Terbuka yang mengganggu kinerja
sa Pengawas Terbatas Kementerian
Terbuka
atas Pejabat Pimpinan Tidak memiliki dampak
Tinggi Pratama yang mengganggu kinerja
Kementerian
sa Pengawas
Memiliki dampak yang
dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

Tidak memiliki dampak
yang mengganggu kinerja
Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 56

12 3 KLASIFI
GT.02.04 5. Evaluasi program peningkatan kompetensi KEAMA

4
Bias

GT.02.05 a. SK Kegiatan dan surat tugas Bias
b. Dokumen hasil evaluasi

6. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi

GT.02.06 a. SK dan surat tugas kegiatan Bias
b. Pedoman dan panduan kegiatan
c. Laporan

7. Laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi

GT.03 D. Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah

GT.03.00 1. Fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan Bias
kompetensi calon kepala sekolah, kepala sekolah dan
calon pengawas, pengawas sekolah

a. Dokumen usulan
b. SK dan Surat tugas kegiatan
c. Pedoman dan panduan kegiatan
d. Laporan

6- HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Pusat Pengembangan dan
yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Pendidik
Kementerian dan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK)

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pengembangan dan

yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Pendidik

Kementerian dan Tenaga Kependidikan

(PPPPTK)

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Pusat Pengembangan dan

yang mengganggu kinerja Pemberdayaan Pendidik

Kementerian dan Tenaga Kependidikan

(PPPPTK)

Lembaga Pengembangan
dan Pemberdayaan
Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah
(LPPKSPS)

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Lembaga Pengembangan

yang mengganggu kinerja dan Pemberdayaan

Kementerian Kepala Sekolah dan

Pengawas Sekolah

(LPPKSPS)

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 57

12 3 KLASIFI
GT.03.01 2. Fasilitasi pemberdayaan KEAMA

4
Bias

GT.03.02 a. Dokumen usulan Bias
b. SK dan surat tugas kegiatan
c. Pedoman dan panduan kegiatan
d. Laporan

3. Kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan
pemberdayaan

GT.03.03 a. Dokumen usulan
b. Penetapan Kerja Sama (MoU )
c. Laporan

4. Data dan informasi

a. Panduan Bias
Bias
b. Pengumpulan data dan informasi Pendidik dan Terba
Tenaga Kependidikan

c. Database

7- HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

FIKASI 5 6 7 8
ANAN Pengawas Terbuka
sa Tidak memiliki dampak Lembaga Pengembangan
yang mengganggu kinerja dan Pemberdayaan
Kementerian Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah
(LPPKSPS)

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak Lembaga Pengembangan

yang mengganggu kinerja dan Pemberdayaan

Kementerian Kepala Sekolah dan

Pengawas Sekolah

(LPPKSPS)

Lembaga Pengembangan
dan Pemberdayaan
Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah
(LPPKSPS)

sa Pengawas Terbuka Tidak memiliki dampak
Terbuka yang mengganggu kinerja
sa Pengawas Terbatas Kementerian

atas Pejabat Pimpinan Tidak memiliki dampak
Tinggi Pratama yang mengganggu kinerja
Kementerian

Memiliki dampak yang
dapat mengganggu
pelaksanaan fungsi dan
tugas Kementerian

jdih.kemdikbud.go.id

NO KLASIFIKASI JENIS/SERIES ARSIP - 58
12
3 KLASIFI
KEAMA
d. Laporan
4
Bias

GT.03.04 5 Pemantauan dan evaluasi penyiapan, pengembangan dan Bias
pemberdayaan

II DM a. SK dan surat tugas kegiatan Bias
DM.00 b. Instrumen pemantauan dan evaluasi
DM.00.00 c. Hasil pemantauan dan evaluasi
d. Analisis hasil pemantauan dan evaluasi
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
(PMPK)
1. Penyusunan Program Kerja

DM.00.01 a. Rencana Kerja/Program Kerja Dana APBN
- SK Tim
- Kerangka Acuan Kerja Bias
- Penyusunan Rumusan Kebijakan
- Usulan dan Penetapan Program Kerja
- Program Kerja

2. Penyiapan Perumusan Kebijakan di bidang Peserta Didik,
Sarana dan Prasarana, dan tata kelola serta penilaian
pada PAUD, SD, SMP, SMA, SLB dan Pendidikan
Kesetaraan

a. SK Tim