The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-09-17 07:04:35

Pokja 5-pengawasan dan pegendalian

Pokja 5-pengawasan dan pegendalian

- 286 -

Pasal 938
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar unit organisasi dalam
lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar
Kementerian baik pusat maupun daerah sesuai dengan tugas
masing-masing.

Pasal 939
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing
untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas
publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 940

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan

Kementerian bertanggungjawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 941
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 942
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.

- 287 -

Pasal 943
Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari
bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

Pasal 944
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi
dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 945
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi
harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit
organisasi di bawahnya.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 946
(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang

pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas
dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
lingkungan Kementerian Kesehatan.
(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas
dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

- 288 -

Pasal 947
(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang

pengembangan sistem informasi, pemeliharaan
jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas
dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di
lingkungan Kementerian Kesehatan.
(2) Kepala Bidang yang menangani fungsi pengembangan
sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem
informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas
dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
(LPSE) di lingkungan Kementerian Kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung
jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 948
(1) Kepala Biro yang menangani fungsi komunikasi,

karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disebut PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung
jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 949
Bagan organisasi Kementerian Kesehatan dan satuan
organisasi di bawah Kementerian Kesehatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 289 -

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 950
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka :
1. Seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Kesehatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2013, tetap menjalankan tugas dan
fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi
Kementerian Kesehatan berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.
2. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang
memangku jabatan di lingkungan Kementerian
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2013, tetap berlaku dan pejabatnya
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri
ini.
3. Program dan kegiatan sebelum tanggal 1 Januari 2016
tetap dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013.

- 290 -

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 951
Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut
Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 952
Tata laksana dari Peraturan Menteri ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 953

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 954
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2016.

- 291 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1508

SOP (Standard Operating Procedure)
PUSAT DATA DAN INFORMASI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Kata Pengatar

• Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan laporan di
bidang pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

• Dalam Pelaksanaannya sehari-hari diperlukan adanya suatu prosedur kerja
yang jelas dan telah di-sepakati yang disebut dengan Standard Operating
Procedure (SOP).

• Dalam penyusunan SOP, diperlukan penggambaran proses bisnis
keseluruhan dan keterhubungan antara beberapa fungsi unit kerja.

• Setiap fungsi harus mempunyai tugas pokok dan produk pokok yang
menggambarkan aktivitas dari fungsi yang dilakukan.

Pemetaan proses bisnis

• Peta proses bisnis dan prosedur operasional baku dapat meningkatkan
kehandalan kerja organisasi dan memastikan proses yang berlangsung
menghasilkan kualitas yang diinginkan

Fokus Kebutuhan Elements Tujuan

Strategi Visi Pencapaian Visi Memastikan sasaran dan visi organisasi dapat
Organisasi A Organiasasi diwujudkan

B Keberlanjutan Memastikan proses yang dilaksanakan tetap
Perencanaan Pengukuran Kinerja berlangsung walau terjadi risiko dalam proses yang
berlangsung
Taktis
Mengukur kinerja organisasi berdasarkan baku mutu
C yang ditetapkan yang memiliki fokus pada layanan

D Standar Kualitas Memastikan operasi yang dikerjakan sesuai dengan
Enablement standar yang ada, meningkatkan akuntabilitas dan
Pengelolaan konsistensi layanan
Operasi
E Memastikan terlaksananya proses dengan baik dengan
memberikan input dan sumber daya yang dibutuhkan,
sehingga proses dapat dilaksanakan secara mandiri

Tujuan Pemetaan Proses Bisnis

• Business Process Mapping bertujuan untuk memetakan
proses yang ada pada organisasi .

 Business Process

 A Business Process is a related
set of activities designed to
create a specified output for a
particular function (value)

 Consists of Business Process Map
is a picture of a process in a step-by-step
 Inputs (e.g. customer requests) sequence
 Outputs (e.g. request delivered)

◼ Systems perspective

Hirarki Proses Bisnis

Detil Proses Bisnis

Gambaran peta fungsi utama

VISI dan MISI Management Control
KEMENKES RI

OBJECTIVE PUSDATIN

Penyusunan Strategi Akusisi, pengembangan, Perencanaan Evaluasi
dan Roadmap TI dan pemeliharaan Pertukaran Data Implemen-
sistem informasi
tasi SIK
DATA WAREHOUSE Analisis dan
penyusunan profil Review
Penetapan Roadmap TI
Standarisasi TI kesehatan
CHECK
Penyusunan Rencana Pengelolaan Monitoring database
Implementasi SIK Infrastruktur TI, DC/DRC dan aplikasi

Penyajian
informasi

Keuangan Kepegawaian Pengelolaan BMN

PLAN IMPLEMENTASI

STRUKTUR DOKUMEN

Identifikasi Fungsi Tugas

12 3 4

Identifikasi Tugas Penentuan rincian Menetapkan R.A.C.I Menyusun Diagram
Pokok kegiatan Alur

Proses ini bertujuan untuk Proses ini bertujuan untuk Proses ini bertujuan untuk Proses ini bertujuan untuk
menetapkan tugas-tugas merinci aktivitas-aktivitas yang memberikan kejelasan memetakan input-proses-
utama dalam setiap fungsi diperlukan dalam terhadap peran dan output yang mengintegrasikan
beserta produk yang menjalankan tugas pokok tanggung jawab terhadap pada masing-masing kegiatan
dihasilkan dalam yang telah diidentifikasi beberapa pihak baik individu dalam tugas pokok
penyelengaraan proses sebelumnya sehingga dapat maupun unit dalam settiap
tersebut. menjadi standard kualitas aktivitas kegiatan yang
proses yang dijalankan dijalankan

12 3 4

Menetapkan R.A.C.I

TUGAS DAN PRODUK POKOK
BIDANG TU

Tugas dan Produk Pokok Utama

BIDANG TUGAS TUGAS POKOK PRODUK
01. Laporan RKAKL
01. Penyusunan RKAKL

02. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 02. Laporan Akuntabilitas Kinerja

PROGRAM DAN 03. Evaluasi RKP 03. Hasil evaluasi RKP
EVALUASI 04. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 04. Rencana kinerja tahunan

05. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan 05. Rencana pelaksanaan kegiatan

06. Penyusunan Penetapan Kinerja 06. Penetapan kinerja

01. Penerimaan, Pendistribusian dan Pencatatan 01. Dokumentasi barang masuk dan keluar

Barang Operasional Kantor yang disimpan 02. Surat usulan pengangkatan PNS, Surat usulan
KEPEGAWAIAN pensiun, Surat usulan kenaikan pangkat

DAN UMUM 02 Pengadminitrasian Kepegawaian

KEUANGAN 03. Tata Persuratan dan Klasifikasi Arsip 03. Tata cara persuratan
01. Penyusunan laporan Keuangan Pusat Data dan
Informasi 01. Laporan keuangan Pusdatin
02. Pengajuan pencairan anggaran
02. Pencairan anggaran
03. Penyiapan bahan untuk rumusan rancangan 03. Bahan untuk rumusan rancangan anggaran
anggaran program program

04. Penyusunan rancangan awal analisa pelaksanaan 04. Laporan rancangan awal analisa pelaksanaan
anggaran berdasarkan program anggaran berdasarkan program

List Dokumen ( Bidang Tata Usaha)

Subbagian : Program dan Evaluasi

1. Penyusunan RKAKL
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
3. Penyusunan Laporan Tahunan
4. Penyusunan RKAKL Efisiensi
5. Evaluasi RKP
6. Penyusunan Laporan Evaluasi Sesuai PP 39
7. Penyusunan Standar Biaya Keluaran
8. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
9. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
10.Penyusunan Penetapan Kinerja
11.Penyusunan Laporan Midterm Renstra
12.Dana Alokasi Khusus SIK
13.Penyusunan Dana Dekonsentrasi
14.Pembuatan Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan

List Dokumen ( Bidang Tata Usaha)

Sub Bagian : Keuangan dan Barang 10. Pengajuan pencairan anggaran operasional
Milik Negara bencana

1. Penyusunan laporan Keuangan Pusat 11.Pengajuan pencairan anggaran
Data dan Informasi
12.Penyusunan data untuk bahan koordinasi
2. Pengumpulan data Keuangan Pusdatin bidang keuangan

3. Rekonsiliasi KPPN 13.Penyiapan bahan untuk rumusan rancangan
anggaran program
4. Pengajuan pencairan anggaran kegiatan
Paket Meeting dibawah Rp. 200.000.000 14.Penyusunan rancangan awal analisa
pelaksanaan anggaran berdasarkan program
5. Pengajuan pencairan anggaran kegiatan
dengan dana Uang Persediaan untuk 15.Penyusunan laporan pelaksanaan tugas
perjadin kegiatan program bagian TU
bidang/bagian
16.Penyusunan laporan pelaksanaan program
6. Pengajuan pencairan anggaran kegiatan subbag keuangan agar pimpinan mengetahui
Perjalanan Dinas perkembangan pelaksanaan

7. Penyusunan perencanaan penarikan kas 17.Pengajuan pencairan anggaran kegiatan
Pengadaan Jasa dibawah Rp. 200.000.000
8. Penyiapan berkas Surat Perintah
Membayar (SPM) 18.Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)
ke KPPN
9. Pengajuan verifikasi klaim pengobatan
RS

List Dokumen
( Bidang Tata Usaha)

3. Kepegawaian dan Umum

1. Penerimaan dan Pencatatan Barang Operasional Kantor yang disimpan di Gudang
2. Pendistribusian dan Pencatatan Barang Operasional Kantor yang disimpan di gudang
3. Penetapan DP3 untuk Staf Subag Kepegawaian Pusat Data dan Informasi
4. Pembuatan Usulan Pengangkatan PNS Pusat Data dan Informasi
5. Usulan Pensiun Pusat Data dan Informasi
6. Pembuatan Surat Usul Izin Belajar Pusat Data dan Informasi
7. Kenaikan Pangkat
8. Tata Persuratan dan Klasifikasi Arsip

TUGAS DAN PRODUK POKOK
BIDANG DI

Tugas dan Produk Pokok Utama

BIDANG TUGAS TUGAS POKOK PRODUK
01. Daftar data prioritas
01. Pengelolaan Data Prioritas 02. Dokumen hasil analisa data kesehatan
02. Penyusunan Analisis Data Kesehatan 03. Rekapitulasi data dasar Puskesmas
04. Buku profil kesehatan Indonesia
ANALISIS DATA 03. Data Dasar Puskesmas 05. Laporan validasi data kesehatan
04. Penyusunan Profil Kesehatan

05. Validasi Data Kesehatan

01. Pengelolaan Konten Web Pusdatin dan Kemenkes 02. Hasil unggahan web

DISEMINASI 02. Penyusunan Buletin dan InfoDatin 02. Hasil cetak buletin Pusdatin
INFORMASI 03. Buku materi diseminasi informasi kesehatan
03. Penyusunan Materi Diseminasi Informasi
Kesehatan

04. Penyelenggaraan Workshop Website 04. Hasil penyelenggaraan workshop website

List Dokumen
( Bidang Pengelolaan Data dan Informasi)

Analis Data Diseminasi Informasi

1. Pengelolaan data prioritas 1. Pengelolaan Konten Web Pusdatin
2. Pengelolaan Web Kementrian Kesehatan
2. Pengelolaan data/indikator standart 3. Penyusunan Buletin
pelayanan minimal (SPM) Bidang 4. Penyusunan InfoDatin
kesehatan 5. Penyusunan Materi Diseminasi Informasi

3. Penyusunan analisis datakesehatan Kesehatan
6. Penilaian Mandiri kualitas data rutin
4. Penyusunan bahan data dan
informasi bagi pimpinan ( Bahan (PMKDR)
Kunjungan Kerja) 7. Bimbingan Teknis Diseminasi Informasi
8. Penyelengaraan WorkShop WebSite
5. Data Dasar Puskesmas 9. Penilaian Website

6. Penyusunan Profile kesehatan

7. Data dukungan janji Presiden,
Prolegnas, RUU dan Prepres

8. Validasi data kesehatan

9. Penyelengaraan workshop profile
kesehatan dan PMKDR

TUGAS DAN PRODUK POKOK
BIDANG PSI

Tugas dan Produk Pokok Utama

BIDANG TUGAS TUGAS POKOK PRODUK

01.Permohonan registrasi puskesmas 01. Penerbitan kode Puskesmas

02. Penyusunan rancangan peraturan sistem informasi 02. Rancangan Peraturan, Rancangan SIK

kesehatan dan E-Kesehatan berdasarkan SNI

03. Penyusunan standart sistem informasin kesehatan 03. Standar SIK

STANDARISASI dan E-Kesehatan

SISTEM 04.Perencanaan kegiatan pengembangan SIK dan E- 04. Program kerja pengembangan SI

INFORMASI Kesehatan dan inventaris dan E-Kesehatan

05.Pelaporan dan pemantauan implementasi sistem 05. Laporan evaluasi dan monitoring

informasi kesehatan dan E-Kesehatan

06. monitoring dan evaluasi sistem informasi kesehatan 9. Laporan monitoring dan evaluasi SIK

dan E-Kesehatan.

ARSITEKTUR 01. Penyusunan Rancang Induk (Grand Design / 01.Masterplan dan pengembangan masterplan
SISTEM Masterplan)
02. Perancangan, Instalasi, Juknis, 02. SDLC Aplikasi
INFORMASI Sosialisasi,Penghapusan Aplikasi 03. Rekomendasi Integrasi SI
03. Pengintegrasian Sistem

04. Pendampingan Pengembangan SI di Daerah 04. Laporan pendampingan

List Dokumen
( Bidang Pengembangan Sistem Informasi)

Arsitektur Sistem Informasi Standarisasi Sistem Informasi

1. Penyusunan Rancang Induk (Grand 1. Permohonan registrasi puskesmas
Design / Masterplan) 2. Penyusunan rancangan peraturan sistem informasi

2. Perancangan, Instalasi, Juknis, kesehatan dan E-Kesehatan
Sosialisasi, Penghapusan Aplikasi 3. Penyusunan rancangan SIK dan E-Kesehatan berbasis

3. Uji coba Implementasi Aplikasi SNI
4. Penyusunan standart sistem informasin kesehatan
4. Pengintegrasian Sistem
dan E-Kesehatan
5. Pengembangan Aplikasi Dari Usulan 5. Perencanaan kegiatan pengembangan SIK dan E-
Satuan Kerja Lain
Kesehatan dan inventaris dan E-Kesehatan
6. Pendampingan Pengembangan SI di 6. Pelaporan dan pemantauan implementasi sistem
Daerah
informasi kesehatan dan E-Kesehatan
7. Pelatihan / Bimbingan Teknis Sistem 7. Standart pelatihan / bimbingan teknis sistem
Informasi Kesehatan dan E-Kesehatan
informasi kesehatan dan E-Kesehatan
8. monitoring dan evaluasi sistem informasi kesehatan

dan E-Kesehatan.

Gambaran Proses Bidang PSI
- Penyusunan Master Plan

Pelaksana

Pihak Terkait

Aktivitas Menteri, KaBid. Subbid (Bidang SI,
Ka. Bidang TI,
Membuat rencana kegiatan penyusunan / evaluasi masterplan IT Pengemba Arsitektur Bidang DI, Vendor
Membuat rencana pelaksanaan penyusunan masterplan IT Pusdatin
Mengumpulkan data dan infrastruktur dan informasi dari pihak ngan SI SI Best
terkait
Membuat rencana pengembangan masterplan menjadi detail Practice)
rancangan
Memberikan persetujuan atas penyusunan masterplan IT AR
Melakukan sosialisasi kepada seluruh Satker mengenai
masterplan yang telah disetujui I A,R A,R

CI I C A,R

A R C
A,R R

A

Gambaran Proses Bidang PSI (subbid. Arsitektur SI)
- Pengembangan dan penghapusan Aplikasi

Pelaksana

Aktivitas Pengembangan Kabid. Kasubbid Staf Pusdatin
Ka Pusdatin Pengemb. Ar. SI

SI

Melakukan pembahasan dengan unit pemohon pengembangan aplikasi IA R
Melakukan design database dan aplikasi
Melakukan programing A,R
Melakukan ujicoba aplikasi
Melakukan instalasi aplikasi A,R

IA R

I IA R

Pelaksana

Aktivitas Penghapusan Ka KaBid. Subbid Subbid Bidang
Pusdatin
melakukan review pada aplikasi. Review termasuk : Pengemban Standardis Arsitektur Pengelolaa Satker
- Usulan dari satker A
- Roadmap yang disusun oleh Subbid Arsitektur gan SI asi SI SI n TI C
SI
Melakukan pengecekan dan konfirmasi ke satker A,R C C I
terkait aplikasi yang tidak aktif? (min.selama 1 bulan) I
Melakukan backup data yang diperlukan satker A,R C R,C
Bersama dengan Satker terkait Memberikan review R A,R
serta persetujuan atas rencana penghapusan aplikasi AR I
Melakukan penghapusan aplikasi A,R
Memberitahukan satker serta memberikan data
backup (jika ada) terkait penghapusan aplikasi

Gambaran Proses Bidang PSI
- Penyusunan Standarisasi SIK

Pelaksana

Aktivitas Kepala Pusat KaBid. Subbid Bidang Satker
Data dan Pengembang Standardisas Pengelolaan C
Membuat rencana kajian atas penyusunan standar SIK Informasi
dan e-kesehatan serta menerima referensi dari pihak an Sistem i Sistem Teknologi
terkait Informasi Informasi Informasi
Membuat draft standar SIK dan e-kesehatan.
Standar yang dimaksud mencakup: A RC
- Standar Hardware (Infrastruktur)
- Standar Software/Aplikasi (Bahasa pemrograman, AR C
security technique)
- Standar database (formulir/format A,R C
data/variabel/indikator, kamus data, struktur A,R
database, kodefikasi)
Memberikan review serta persetujuan atas penyusunan A,R
standar SIK dan e-kesehatan
Melakukan pembahasan mengenai draft yang telah
disetujui bersama Bidang TI, khususnya terkait dengan
infrastruktur yang meliputi :
- Teknologi yang digunakan
- Perangkat Server dan jaringan
- Interkonektivitas antar sistem
Memberikan review serta persetujuan atas penyusunan
standar SIK dan e-kesehatan

TUGAS DAN PRODUK POKOK
BIDANG PTI

Tugas dan Produk Pokok Utama

KELOMPOK TUGAS POKOK PRODUK

01.Backup dan Restore Database 01.Tersedianya berupa Backup Database

02.Penanganan gangguan akses user Komdat ke 02.Pengelolaan user komdat

PENGELOLAAN pengguna

APLIKASI 03.Pengelolaan akun email 03. Pendaftaran Layanan Email, Distribution List,
DATABASE TI pengelolaan user ID

04.Membuat user dan password untuk akses 04. Pertukaran data

webservice pertukaran data

01. Evaluasi terhadap kecukupan kapasitas terhadap 1. Pemeliharaan, Perencanaan dan Kebutuhan

layanan yang diberikan dan melakuakan perhitungan Kapasitas

kebutuhan kapasitas yang akan datang

02. Melakukan monitoring terhadap Data Center yang 02. Monitoring Data Center

mencakup aspek Infrastruktur

03.Penangganan gangguan terhadap layanan TI. 03. Penangganan Gangguan Email Kemkes, koneksi

PENGELOLAAN jaringan, keamanan jaringan
INFRASTRUKTU
04.Mempersiapkan infrastruktur untuk proses installasi 04. Serah terima server
TI server yang akan di tempatkan pada ruang data center 05. Penangganan Insden
05. Penangganan Insiden merincikan masalah,

dampak dan perkiraan penyelesaian insiden.

06. Pengadaan jaringan komunikasi data exsisting atau 06. Pengadaan jaringan komunikasi data exsisting

baru atau baru

07. Pengelolaan hak akses sistem 07. Pendaftaran dan pencabutan hak akses

08. Installasi Perangkat Baru Melakukan installasi 08. Installasi perangkat baru

perangkat lunak dan jaringan

List Dokumen
(Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi)

Aplikasi Database Teknologi Infrastruktur Teknologi
Informasi Informasi

1. Backup Server / Database / Aplikasi 1. Managemen Kapasitas DC
2. Restore Data dan Aplikasi
3. Pengelolaan User Komdat 2. Management Perubahan Data
4. Pendaftaran Dritribusi List Center
5. Pendaftaran Layanan email Kemkes
6. Menonaktifkan User-Id Email Kemkes 3. Monitoring Data Center
7. Pertukaran Data
8. Manajemen Kapasitas Database 4. Penanganan Gangguan Jaringan
9. Monitoring Sistem dan Database
5. Layanan Co-Location Dari Unit
Kerja

6. Layanan Hosting Aplikasi Dari
Unit Kerja

7. Penangganan Insiden

8. Penambahan Jaringan Baru

9. Hak Akses Data Center

10.Pengelolaan Aset

11.Perangkat Jaringan

Gambaran Proses Bidang PTI
- Manajemen Kapasitas

Pelaksana

Aktivitas Administrat Kapus Data Kabid Kasubbid Bidang TU
or dan Pengelolaan Pengelolaan
Infrastruktur
Informasi TI
bTI

Mengumpulkan informasi mengenai kapasitas saat ini dan A,R
kebutuhan kapasitas untuk layanan

Melakukan evaluasi terhadap kecukupan kapasitas terhadap

layanan yang diberikan dan melakuakan perhitungan A,R

kebutuhan kapasitas yang akan datang

Melakukan optimalisasi penggunan kapasitas yang ada

(resource tuning) penambahan kapasitas atau Melakukan R AC

review penambahan kapasitas

Memberikan persetujuan penambahan kapasitas (jika ada) A

Mempersiapkan rencana pengadaan terhadap kebutuhan A,R I A,R A,R
kapasitas baru R A
Melakukan monitoring terhadap pengguna sumber daya
yang mempengaruhi kapasitas yang dilaporkan secara
berkala kepada Kasubid Pengelolaan Infrastruktur
Menyusun laporan penggunaan dan analisa trend
pengunaan sumber daya untuk dilaporkan ke top
management

Gambaran Proses Bidang PTI
- Layanan Hosting Aplikasi

Pelaksana

Aktivitas Unit Kerja Kapus Data Kabid KaSub Administrat Subid
dan Pengelolaan Bidang or Aplikasi dan
Infrastruktur
Informasi Teknologi Database

Mengajukan permintan layanan hosting, dengan A,R I
memberikan spesifikasi

Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan hosting.

Perencanaan ini meliputi :

a. Memory

b. Storage I AR
c. Prossesor

d. OS

e. Backup

f. Konfigurasi system

Mempersiapkan ketersediaan kapasitas server yang A,R
dibutuhkan berdasarakan perencanaan sebelumnya

Melakukan serah terima sistem yang akan di tempatkan R I AR
pada ruang Data Center

Menugaskan administrator untuk melakukan installasi A/R

Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang meliputi :

- pengujian kehandalan ( Load test ) AR

- pengujian keamaan ( Security test )

Menanda tangani berita acara serah terima server R A,R

Berkoordinasi dengan Subid Aplikasi dan Database untuk A/R R
proses monitoring

Melakukan monitoring terhadap aplikasi dan database A/R

Gambaran Proses Bidang PTI
- Instalasi dan Pemusnahan Perangkat

Pelaksana

Aktivitas Instalasi Pengguna Subag Subid Administrator
R keuangan dan Infrastruktur
Menerima barang sesuai hasil proses pengadaan barang dan
jasa dan memberikan nomor BMN BMN
Berkoordinasi denganSubid infrastruktur untuk proses installasi
Melakukan installasi perangkat lunak dan jaringan A/R
Melakukan serah terima dengan pengguna yang disertai
dengan berita acara serah terima aset R A/R
A/R

A/R

Pelaksana

Aktivitas Pemusnahan Pengguna Subag Subid Administrator
A/R keuangan dan Infrastruktur
Permohonan pengantian perangkat
Mendata dan Mengumpulkan perangkat perangkat yang akan BMN
dimusnahkan
Melakukan proses backup data dan penghapusan terhadap data A/R
dengan cara memformat harddisk A/R
Melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil penghapusan
data dan berkoordinasi denga subag keunagn dan BMN terkait RA
tindak lanjutnya
Mengambil perangkat untuk disimpan didalam gudang aset A/R
Menghapus data aset pada SIMAKBMN A/R

Gambaran Proses Bidang PTI
- Backup Database

Penaggung Jawab

KaSubid KaSubid

Aktivitas Satker Kapus Kabid Penegelola Pengelolaa Administra
Data dan Pengelolaa an Aplikasi n tor
Informasi Database
n TI Infrastrukt

TI ur TI

Menginformasi kebutuhan backup berdasarkan A,R I
perencanaan installasi database dan dilaporkan
kepada Kepala Pusat Data dan Informasi untuk di A,R
lakukan proses backup
A,R C
Menerima disposisi dan meriview kebutuhan proses A,R
backup berdasarkan kapasitas untuk memproses
Sbackup Database. Dan mendisposisikan pekerjaan
kepada KaSubid Aplikasi Database

Berkoordinasi dengan KaSubid Pengelolaan
Infrastruktur terkait proses backup dengan
perencanaan mencakup :
- Jadwal
- Ketersedian Storage atau media

backup lainnya
- Bandwith
Pelaksanaan proses backup di lakukan sesuai
jadwal yang dibuat, media backup yang sudah
ditentukan dan jumlah kapasitas bandwith yang
dibutuhkan

KESIMPULAN

Best practice – Gambaran fungsi utama

Strategi dan Kebijakan PengelolaanTeknis TI Pengolahan Data &
Informasi
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Infrastruktur
Kebijakan TI Pendukung Penyiapan dan perekaman data
Pemantauan keamanan TI
Pengawasan Kualitas Pengolahan dan Analisis Data
Pengembangan Sistem Pengelolaan Jaringan dan
Komunikasi Pendistribusian dan publikasi
Penelitian dan Pengembangan Pelaporan dan penanganan informasi
Strategi dan Arsitektur TI insiden
Umum
Pengembangan Standard Pengelolaan sarana DC dan DRC
Infrastruktur TI Pengadaan TI / Procurement
Pengelolaan System dan Database
Pengawasan Implementasi dan Kepegawiaan
pengembangan Proyek TI
Pengelolaan dan Penatausahaan
Pelaksanaan Aplikasi Aset TI
Administrasi Anggaran
Pengembangan dan pemeliharaan
Aplikasi

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version