Pokja 5-pengawasan dan pegendalian

PENGUATAN PENGAWASAN
1 Pengendalian Gratifikasi

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

2 Penerapan SPIP

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
terkait

3 Pengaduan Masyarakat

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti

4 Whistle-Blowing System

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

5 Penanganan Benturan Kepentingan

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Public Campaign Tentang
Pengendalian Gratifikasi











NOTULEN RAPAT

Kepada : Yth. Kepala Pusat Data dan Informasi
Dari : Staf Pusat Data dan Informasi
Hal : Rapat Sosialisasi Persiapan Satker Menuju WBK/WBBM
Tanggal : Senin, 22 Januari 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapat dilakukan dalam rangka sosialisasi kepada seluruh staf dan struktural di
lingkungan Pusdatin dengan narasumber Inspektur Investigasi. Berkaitan dengan
hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan notulen rapat sebagai berikut:
1. Tata cara dalam penerapan WBK/WBBM tertuang dalam Permen PAN&RB

Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK).
2. Dalam penilaian WBK terdapat 6 indikator pengungkit dan 2 indikator hasil.
Adapun indikator pengungkit terdiri dari: 1) manajemen perubahan; 2) penataan
tata laksana; 3) penataan system manajemen SDM; 4) penguatan pengawasan;
5) penguatan akuntabilitas kinerja; dan 6) peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sedangkan indicator hasil adalah peningkatan pelayanan public dan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
3. Tahapan dalam pelaksanaan WBK yaitu:
a. Pencanangan Zona Integritas (ZI) melalui penandatanganan fakta integritas.
b. Proses pembangunan WBK sesuai dengan 8 indikator WBK
c. Penilaian oleh Tim Penilai Internal, jika lulus ditetapkan sebagai satker WBK

oleh Kemenkes pada HKN
d. Setelah pemantauan selama 1 tahun di review oleh Tim Penilai Nasional

dan jika lulus akan ditetapkan sebagai satker WBK pda Hari Korupsi
Sedunia. Namun jika gagal, maka statu WBK di Kemenkes dicabut.
4. Dalam proses pembangunan WBK, sebagaimana poin 3 butir b, didahului
dengan preassessment oleh Inspektorat Investigasi dan dilanjutkan dengan
pendampingan pemenuhan indicator WBK.
5. Terkait dengan tahapan diatas, maka perlu dipersiapkan:
a. Tim Zona Integritas yang mengandung 6 unsur penilaian WBK

b. Dalam unsur pengawasan, perlu dibentuk: 1) tim/pokja pengendali
gratifikasi/ UPG; 2) tim pengaduan masyarakat, biasanya merupakan tim
PPID di Satker; dan 3) tim Whistle Blowing System/ WBS

c. Menyusun dokumen rencana kerja yang memuat PDCA (Plan, Do, Check,
Action)

d. Penyediaan media sosialisasi (banner, website)
e. Monitoring dan evaluasi rencana kerja dan kinerja tim zona integritas
6. Adapun hal penting lainnya yang disampaikan oleh narasumber, yaitu:
a. Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan WBK harus kuat. Pencanangan

Zona Integritas perlu dilakukan ulang mengingat adanya perubahan
pimpinan.
b. Penilaian pimpinan oleh bawahan perlu dilakukan
c. Sistem Pengawasan Internal Pemerintah perlu dimutakhirkan setiap tahun,
sehingga workshop SPIP yang pernah dilakukan pada 2 tahun lalu perlu
dilakukan kembali.
d. Pusdatin perlu menyediakan media informasi atau leaflet berisi informasi
pelayanan dan dilakukan survei kepuasan pelanggan.
e. Setiap satker harus punya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi)
7. Kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut:
a. Komitmen pimpinan diperlukan dalam mewujudkan Satker Menuju
WBK/WBBM.
b. Perlu segera dilakukan pencanangan Zona Integritas, dapat dilakukan saat
Rapat Kerja Pusdatin atau saat capacity building.
c. Perlu segera dibuat tim zona integritas yang mengandung 6 unsur penilaian
WBK secara lintas bidang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima
kasih.







MEMBANGUN
ZONA INTEGRITAS(ZI)
MENUJU WBK/WBBM

Inspektorat Jenderal
22 Januari 2018

Dasar

015

Dasar

PERMENPAN 60/2012 VS 52/2014
TENTANG PEDOMAN ZI MENUJU WBK

PERMENPAN 60/2012 PERMENPAN 52/2014
8 INDIKATOR :
TERDIRI DARI 28 6 INDIKATOR

INDIKATOR : PENGUNGKIT DAN
❑20 INDIKATOR 2 INDIKATOR HASIL

PROSES DAN INDIKATORNYA
❑8 INDIKATOR HASIL MENCERMINKAN
REFORMASI BIROKRASI
DI TINGKAT SATKER

Pengertian-Pengertian

Pengertian-Pengertian

GRAND DESAIN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM

ZI MENUJU WBK WBBM

TAHAP TAHAP TAHAP 9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI
PENCANANGAN PEMBANGUNAN PENILAIAN
SEDUNIA
Penandatanganan Fasilitasi/dorongan Reviu TPN Diusulkan oleh
Pakta Integritas dari UPI dan UPbI Pimp. K/L/P
(maks. 2 unit)
Tidak lulus
Tidak lulus

Penca- Proses Penilaian SATKER Usulan Penilaian WBBM
Nangan pembangunan TPI TPN
WBK Awal Agustus
ZI WBK

Lulus Lulus

SEREMONIAL 6 Indikator Penetapan Penetapan oleh
Juli 2012 oleh Pengungkit dan oleh Menteri PAN dan RB
2 indikator hasil
Menkes Kemenkes

Catatan : Tahapan sesuai dengan Permen PAN dan RB 60/2012)
Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, daWnRdS.pIRtVdEiScTa_bKuEtS.a11p.a2b01il2a terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indi7kator.

PROSES PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN
SATKER WBK

1 8

Pencanangan Pemberian
ZI oleh Menkes diikuti Penghargaan Satker
WBK oleh MenPAN
oleh Bawahannya
dan RB

2 3 4 5 6 7
Penilai
Pengusulan Pre Pendamping Pengusu Penilaian
Calon assessme an an lan Satker WBK
Satker nt oleh Satker
Pemenuhan WBK Satker oleh TPN
Berpedikat TPI Indikator oleh WBK
WBK oleh WBK kepada
TPI MenPAN
Es I dan RB

Hubungan Komponen dan Indikator WBK/WBBM

Pengungkit (60%) Hasil (40%)

Peningkatan
Pelayanan

Publik

Pemerintahan
yang bersih dan

Bebas KKN

P E R B ASlIidKe uApdNate wDayaAn20RN1a5i SuPartEhaMna 2B8 AEprLil A J A R A N

PEMENUHAN INDIKATOR
WBK

Manajemen Perubahan 5%

Komponen Penataan tatalaksana 5%
Pengungkit
60% Penataan manajmen SDM 15%
(6
Penilaian Indikator) Penguatan Akuntabilitas 10%
WBK/WBBM manajmen SDM 15% 15%

Penguatan Pengawasan

Penguatan Kualitas Yanlik 10%

Komponen 40% Terwujudnya Pemerintahan yang
Hasil bersih bebas dari KKN 20%

(2 indikator) Terwujudnya Peningkatan Pelayanan
Publik Kepada Masyarakat
Terwujudnya Pemerintahan yang
bersih bebas dari KKN 20%

1 Manajemen Perubahan

Definisi Target Indikator

Manajemen perubahan a.Meningkatnya komitmen a. Membentuk Tim Kerja untuk melakukan pembangunan
bertujuan untuk
mengubah secara seluruh jajaran pimpinan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
sistematis dan konsisten
mekanisme kerja, pola dan pegawai unit kerja b.Adanya Dokumen rencana kerja pembangunan Zona
pikir (mind set), serta
budaya kerja (culture set) dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;
individu pada unit kerja yang telah memuat target-target prioritas yang relevan
yang dibangun, menjadi Integritas menuju dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju
lebih baik sesuai dengan WBK/WBBM; dan
tujuan dan sasaran WBK/WBBM;
pembangunan zona c. Terdapat mekanisme atau media untuk
integritas. b.Terjadinya perubahan mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju

pola pikir dan budaya WBK/WBBM.
d. Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah
kerja pada unit kerja
Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah
yang diusulkan sebagai dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
e. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan
Zona Integritas menuju Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Hasil monitoring dan
evaluasi telah ditindaklanjuti.
WBK/WBBM; dan d. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja 1)Pimpinan
berperan sebagai role model dalam pelaksanaan
c. Menurunnya resiko pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2) Agen Perubahan telah ditetapkan;
kegagalan yang 3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan
organisasi; dan
disebabkan 4) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.
kemungkinan timbulnya

resistensi terhadap

perubahan.

2 Penataan Tatalaksana

Target Indikator

Tujuan tatalaksana adalah untuk meningkatkan a.Adanya Prosedur Operasional tetap (SOP)
efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan 1) mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan 2) SOP telah diterapkan; dan
terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. 3) SOP telah dievaluasi.

Target yang ingin dicapai pada masing-masing b. Penerapan E-Office
program ini adalah: 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
dalam proses penyelenggaraan manajemen 3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
pemerintahan di Zona Integritas menuju
WBK/WBBM; c. Keterbukaan Informasi Publik
b.Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses 1)Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah
manajemen pemerintahan di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM; dan diterapkan; dan
c.Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju 2)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
WBK/WBBM.
keterbukan informasi publik.

3 Penataan Sistem Manajemen SDM

Target Indikator

Tujuan TTarget yang ingin dicapai melalui a. Rencana Kebutuhan Pegawai
penataan
sistem program ini adalah: 1) Unit kerja menyusun rencana kebutuhan pegawai di unit
manajemen
SDM aparatur a. meningkatnya ketaatan terhadap kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi
adalah untuk
meningkatkan pengelolaan SDM aparatur pada pendidikan;
profesionalism
e SDM aparatur masing-masing Zona Integritas 2) menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya;
pada Zona
Integritas menuju WBK/WBBM; 3) menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana
Menuju
WBK/WBBM. kebutuhan pegawai

b. meningkatnya transparansi dan b Pola Mutasi Internal

akuntabilitas pengelolaan SDM 1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;

aparatur pada masing-masing 2) telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; da

masing Zona Integritas menuju 3) telah memiliki monitoring dan evaluasi terhdap kebijakan

WBK/WBBM; pola rotasi internal.

c.meningkatnya disiplin SDM c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

aparatur pada masing-masing 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity

masing Zona Integritas menuju building/transfer knowledge);

2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait

WBK/WBBM; untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi

d.Meningkatnya efektivitas lainnya.

manajemen SDM aparatur pada d. Penetapan Kinerja Individu

Zona Integritas menuju 1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan

WBK/WBBM; dan kinerja organisasi;

e. meningkatnya profesionalisme 2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan

SDM aparatur pada Zona indikator kinerja individu level diatasnya;

3) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara period

Integritas menuju WBK/WBBM. 4) hasil penilaian kinerja individu telah

dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan,

implementasi dan pemantauan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku

Pegawai

4 Penguatan Akuntabilitas

Definisi Target Indikator

Akuntabilitas kinerja Target yang ingin dicapai a. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi,
melalui program ini sebagai berikut:
adalah perwujudan adalah: 1) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada
a. meningkatnya kinerja saat penyusunan perencanaan;
kewajiban suatu instansi pemerintah; dan 2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat
b. meningkatnya penyusunan penetapan kinerja; dan
instansi pemerintah akuntabilitas instansi 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara
pemerintah. berkala.
untuk
b. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator
mempertanggungjawa di bawah ini:
1) Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
bkan 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific,
keberhasilan/kegagala Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
4) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
n pelaksanaan program 5) Pelaporan kinerja telah memmberikan informasi tentang
kinerja; dan
dan kegiatan dalam 6) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM
yang menangangi akuntabilitas kinerja.
mencapai misi dan

tujuan organisasi.

Tujuan program ini

adalah untuk

meningkatkan

kapasitas dan

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

5 Penguatan Pengawasan

Definisi Target Indikator

Tujuan penguatan pengawasan a. Pengendalian Gratifikasi

adalah untuk meningkatkan 1) unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan

penyelenggaraan pemerintahan 2) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

yang bersih dan bebas KKN pada b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
1) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
masing-masing instansi 2) unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

pemerintah.

Target yang ingin dicapai 3) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi; dan
melalui program ini adalah: 4) unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh
pihak terkait.
a. Meningkatnya

kepatuhan terhadap

pengelolaan keuangan negara c. Pengaduan Masyarakat
oleh masing-masing instansi 1) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;

pemerintah; 2) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan
masyarakat;
b. Meningkatnya 3) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat; dan
efektivitas pengelolaan 4) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat.
keuangan negara pada masing-

masing instansi pemerintah;

c. Meningkatnya

status opini BPK terhadap d. Whistle Blowing System

pengelolaan keuangan negara 1) unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;
pada masing-masing instansi 2) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system; dan
pemerintah; dan 3) unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system
.
d. Menurunnya tingkat e. Penanganan Benturan Kepentingan
penyalahgunaan wewenang 1) Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;

pada masingmasing instansSilide up2d)UanteitwkaeyrjaantRelaaihSumaernthyaonsiaa2lis8aAsipkrainl penanganan benturan kepentingan;

pemerintah. 3) Unit kerja2t0e1la5h mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;

4) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan

Penguatan Kualitas Pelayanan
6 Publik
Definisi Target Indikator

Peningkatan kualitas Target yang ingin dicapai a. Standar Pelayanan
pelayanan publik merupakan 1) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
suatu upaya untuk melalui program 2) Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;
meningkatkan kualitas dan 3) Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
inovasi pelayanan publik peningkatan kualitas dan
pada masing-masing instansi 4) Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pemerintah secara berkala pelayanan publik ini adalah: pelayanan dan SOP.
sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat. a. meningkatnya kualitas b. Budaya Pelayanan Prima
Disamping itu, peningkatan 1)Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik,
kualitas pelayanan publik pelayanan publik (lebih estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan
dilakukan untuk membangun prima;
kepercayaan masyarakat cepat, lebih murah, lebih 2) Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah
terhadap penyelenggara diakses melalui berbagai media;
pelayanan publik dalam aman, dan lebih mudah 3) Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment
rangka peningkatan bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
kesejahteraan masyarakat dijangkau) pada instansi penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
dengan menjadikan keluhan 4)Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
masyarakat sebagai sarana pemerintah; 5) Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.
untuk melakukan perbaikan
pelayanan publik. b. meningkatnya jumlah c. Pe nilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
1) Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
unit pelayanan yang pelayanan;
2) Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan
memperoleh standardisasi 3) Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan
masyarakat.
pelayanan internasional

pada instansi pemerintah;

dan

c. meningkatnya indeks

kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik oleh

masing-masing instansi

pemerintah.

Komponen Hasil (Bobot 40%)

Nomor Komponen Hasil Bobot (40%)

1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari 20%
KKN

2 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik Kepada 20%
Masyarakat

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
diukur dengan menggunakan ukuran:

a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan

b. Presentase penyelesaian TLHP.
• Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada

Masyarakat

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei
eksternal).

SYARAT UNIT KERJA DAPAT
DITETAPKAN WBK/WBBM

NO INDIKATOR NILAI MINIMAL
WBK WBBM
1. Nilai Total (pengungkit dan hasil) 75 85
18 18
2. Nilai Komponen hasil “Terwujudnya
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” 13.5 13.5

Nilai sub komponen Survei Persepsi Anti 3,5 3,5
Korupsi 16
Tidak
Nilai sub komponen Persentasi TLHP Disyaratkan

3 Nilai komponen hasil “Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
kepada Masyarakat”

TERIMA KASIH

Slide update wayan Rai Suarthana 28 April
2015

Pengendalian Gratifikasi
Diimplementasikan









SOP PELAPORAN GRATIFIKASI

No. Kegiatan Pegawai UPG Itjen Mutu Baku Keterangan
Ketua Waktu
Anggota Pembina Kelengkapan Output

Menyampaikan Laporan Laporan pengaduan 5 Berkas Pengaduan
penerimaan Hadiah/
1 Cinderamata terkait Gratifikasi
melalui bit.ly/GratifikasiPusdatin

Mereviu dan mengkonfirmasi Berkas Pengaduan
2 laporan Gratifikasi kepada
30 Hasil Reviu
pelapor

Berkas Pengaduan,

3 Koreksi dan meneruskan kertas kerja, dan 15 Hasil Pemeriksaan
Penetapan status gratifikasi kelengkapan

kepada Ketua UPG pendukung

Meneliti kesimpulan dan koreksi T
Y
4 Penetapan Status Gratifikasi

5 Meneruskan Penetapan Status
Gratifikasi

Laporan rekapitulasi penerimaan
6 Hadiah/Cinderamata dan atau

Hiburan dalam 1 (satu) bulan

Laporan gratifikasi diteruskan Laporan Rekomendasi
7 kepada Inspektorat Jenderal Rekapitulasi 60

Kementerian Kesehatan

















PENERAPAN SPIP

Lingkungan Pengendalian