SEKAPUR SIRIH
BUKU PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
Sesuai dengan tata nilai yaang dianut oleh BOB PT BSP –
Pertamina Hulu dan komitmen untuk menjalankan usaha
dengan menerapkan prinsip-prinsip yang baik atau Good
Corporate Governance (GCG), segenap Insan Perusahaan
mendeklarasikan Penerapan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 : 2016 pada tanggal
08 Desember 2020.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan dirancang untuk menanamkan budaya
anti penyuapan di Perusahaan dengan menetapkan pengendalian yang tepat,
yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan untuk mendeteksi dan
mengurangi kejadian penyuapan sejak awal.
Dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan
standar SNI ISO 37001:2016, BOB PT BSP- Pertamina Hulu telah menerbitkan
dan merevisi beberapa Pedoman/Manual dan Standard Operating Procedure
(SOP) serta Working Instruction (WI) / Instruksi kerja yang merupakan acuan
dalam menjalankan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan standar
SNI ISO 37001:2016.
Pedoman/SOP/WI tersebut dirangkum dalam bentuk Buku Pedoman
Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan harapan seluruh Insan
BOB PT. BSP – Pertamina Hulu dapat membaca, memahami dan menerapkan
budaya anti suap dalam setiap aspek kegiatan operasional Perusahaan.
Buku Pedoman Anti Penyuapan ini akan ditinjau secara berkala oleh Tim Fungsi
Kepatuhan Anti Penyuapan sesuai dengan perubahan Peraturan Perundangan
atau ketentuan lainnya yang berlaku.
Jakarta, 30 April 2021
General Manager
~1~
DEKLARASI/ IKRAR ANTI PENYUAPAN & INTEGRITAS
KAMI, Jajaran Pimpinan dan Pekerja BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu
menegaskan komitmen KAMI dan bertekad dengan sungguh-sungguh menyatakan hal-hal
sebagai berikut :
1) Berjanji bertindak sesuai hukum dan peraturan perundangan, memiliki sikap kerja sesuai
nilai-nilai perusahaan, kode etik, berintegritas, bersih dan Jujur, anti penyuapan serta
memegang amanah, transparan, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
2) Berjanji untuk berperan secara proaktif dalam mencegah, mendeteksi, merespon dan
memberantas penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme, perbuatan tercela, curang dan
melanggar hukum.
3) Berjanji akan menghindari konflik kepentingan dan berlaku secara adil dan setara dalam
berinteraksi dengan rekan kerja, bawahan, atasan, termasuk pihak ketiga dan rekan
bisnis.
4) Berjanji tidak akan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu yang tidak
semestinya kepada penyelenggara negara dalam lingkup pekerjaan.
5) Berjanji tidak meminta atau menerima suatu pemberian yang tidak semestinya yang
berkaitan dengan lingkup tugas pekerjaan.
6) Berjanji akan hati-hati dan melaporkan setiap pemberian dan penerimaan hadiah,
sponsor, santunan, kemurahan hati, keramahtamahan, kontribusi dana politik dan/ atau
keuntungan serupa dengan transparan dan akuntabel.
7) Berjanji akan melaporkan setiap pelanggaran yang diketahui dengan tujuan
mempertahankan integritas diri dan korporasi, sesuai dengan ketentuan dan prosedur
yang berlaku.
8) Berjanji akan melaksanakan kepatuhan dan memberi contoh dalam kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, kode etik, serta kebijakan anti
penyuapan.
9) Bersedia menerima sanksi dan konsekuensi jika melakukan pelanggaran kode etik,
kebijakan anti penyuapan, serta peraturan perundangan yang berlaku, dan hal-hal
tersebut diatas.
Jakarta, 30 April 2021
Dideklarasikan dengan sebenarnya,
Pimpinan/ Pekerja
BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu
( General Manager )
~2~
~3~
PEDOMAN
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
~5~
Komitmen BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
tentang Larangan Gratifikasi Terkait
Hari Raya Keagamaan
Sehubungan dengan perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, sesuai
komitmen BOB PT. BSP-Pertamina Hulu dalam menegakkan Perinsip
Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan
Etika Bisnis, dengan ini diberitahukan kepada seluruh insan BOB
dilarang untuk memberi/menerima/meminta hadiah atau gratifikasi
dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pemberian/penerimaan, permintaan hadiah dan bingkisan dalam
rangka hari raya keagamaan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi
yang dianggap suap.
Pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap komitmen
BOB ini dimohon untuk melaporkan melalui sarana pengaduan/
Whistleblowing System (WBS) BOB
Kami sangat Berterimakasih dan menghargai dukungan insan BOB atas
komitmen dalam menegakkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance) dan Etika Bisnis.
Jakarta, April 2021
BOB PT. BSP - Pertamina Hulu
General Manager
~6~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 1 dari 22
HALAMAN PENGESAHAN
Disusun Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :
17 Februari 2021 25 Februari 2021 25 Februari 2021
Manager Internal Audit Senior Operation Manager General Manager
Dokumen ini adalah milik BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu, pendistribusiannya baik
dalam bentuk hard copy maupun soft copy mengikuti ketentuan yang berlaku. Informasi yang ada
di dalam dokumen ini seluruh atau sebagian tidak boleh disebarluaskan dan dilarang keras
menggandakan tanpa mendapatkan izin dari Ketua FKAP.
~7~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 2 dari 22
HALAMAN REVISI
Nomor Uraian Revisi Disetujui Oleh Tanggal
Revisi 17/02/21
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Republik Indonesia (KPK RI) Nomor:2 tahun
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
~8~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 3 dari 22
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam kegiatan bisnis yang umumnya melibatkan banyak pihak, adalah penting untuk menjalin
kerja sama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Salah satu hal yang lazim terjadi dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah
pemberian, permintaan dan/atau penerimaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.
Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat
sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap.
Ketentuan mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik
Indonesia tercantum pada Pasal 12B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang menyatakan bahwa, “setiap gratifikasi terhadap pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk
dalam ketegori penyelengara negara adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktual lainnya
pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
Sehubungan dengan gratifikasi, SKK Migas telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: EDR-
1934/SKKD0000/2013/S0 tentang Larangan menerima dan/atau memberikan Gratifikasi di
Lingkungan SKK Migas, antara lain menyebutkan:
“Selain itu kami menghimbau, hal tersebut berlaku juga bagi Pimpinan dan Insan BOB KKKS :
“Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi terkait dengan Insan BOBan dan/ atau jabatan
dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.”
Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran SKK Migas tersebut
di atas, maka dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu berpeluang dikenakan tuduhan tindak pidana suap. Modus gratifikasi yang terjadi di dunia
bisnis saat ini semakin berkembang, maka dipandang perlu untuk membuat suatu pedoman yang
mengatur mengenai gratifikasi sebagai suatu bentuk upaya preventif dan proteksi bagi seluruh
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu. Untuk itulah disusun Pedoman Gratifikasi, Penolakan,
Penerimaan, Pemberian Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan (Entertainment) ini (untuk selanjutnya
di sebut “Pedoman”).
~9~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 4 dari 22
A. TUJUAN
Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah, sebagai berikut:
1. Memberikan pemahaman bagi Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu mengenai gratifikasi.
2. Memberikan arah dan acuan bagi Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu mengenai
pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun
keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.
3. Membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik
gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan
operasional dan bisnis sehari-hari semakin terimplementasi.
B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan gratifikasi,
penolakan, penerimaan, pemberian hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment), prinsip
dasar, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian dan pemberian
atas permintaan dari Pihak Ketiga.
C. PENGERTIAN
Istilah-istilah berikut dalam Pedoman ini wajib didefinisikan sebagaimana bahwa ini, kecuali
jika diatur lain:
1. Atasan Langsung adalah pimpinan langsung dari Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu,
minimal setingkat Team Manajer sampai dengan General Manager sesuai jabatan dari
Pelapor.
2. GCG Online System adalah sistem yang dibangun secara terpadu dan terintegrasi
dengan sistem online yang ada di lingkungan BOB PT BSP - Pertamina Hulu, yang
merupakan sarana bagi Wajib Lapor Gratifikasi untuk menyampaikan laporan terkait
dengan program-program pelaporan kepatuhan, khususnya dalam hal ini adalah laporan
gratifikasi.
3. Kode Etik & Etika Bisnis (Code of Conduct & Business Ethics) BOB PT BSP -
Pertamina Hulu adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Insan BOB
PT BSP - Pertamina Hulu untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan
yang baik.
4. Bagian Information System & Compliance (yang selanjutnya disebut “Bagian
Compliance”) adalah organ dibawah Departemen Internal Audit yang bertugas untuk
~ 10 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 5 dari 22
melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance.
5. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu
proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan etika berusaha.
6. Gratifikasi yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian dan/ atau penerimaan
dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment) dari dan/
atau kepada Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu, baik yang diberikan dan/ atau diterima
di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik dan/ atau tanpa melalui sarana elektronik.
7. Hadiah/ Cinderamata adalah setiap pemberian dan/ atau penerimaan dan/ atau
permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (diskon), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
8. Hiburan (entertainment) adalah segala sesuatu yang bersifat menghibur dan
menyenangkan hati, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama,
permainan, olahraga dan wisata.
9. Insan BOB BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah
General Manager, Senior Manager, Manager dan seluruh Pekerja untuk dan atas nama
BOB PT BSP - Pertamina Hulu serta personil yang bekerja di lingkungan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu termasuk anggota Keluarga Inti-nya.
10. Keluarga Inti dalam Pedoman ini adalah suami atau istri dan anak-anak dari Pekerja BOB
BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
11. Pemberi adalah Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dan/ atau Pihak Ketiga yang
memberikan Gratifikasi.
12. Peminta adalah Insan BOB BOB PT BSP - Pertamina Hulu dan/ atau Pihak Ketiga yang
melakukan permintaan Gratifikasi.
13. Penerima adalah Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang menerima Gratifikasi.
14. Perusahaan dengan huruf capital “P” adalah BOB PT BSP - Pertamina Hulu, sedangkan
untuk perusahaan dengan “p” huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya.
15. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/ atau badan hukum yang memiliki atau
tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing BOB PT
~ 11 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 6 dari 22
BSP - Pertamina Hulu termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen,
bank counterpart maupun mitra kerja Pihak Ketiga.
16. Suap adalah memberi atau menjanjikan suatu kepada Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu, pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Insan BOB PT
BSP - Pertamina Hulu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau
memberi sesuatu kepada Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu, pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan
dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
17. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.
18. Wajib Lapor Gratifikasi adalah General Manager, Senior Manager, Manager dan seluruh
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang bekerja dan menerima upah di dalam
hubungan kerja dengan Perusahaaan, yang berstatus Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu Waktu Tidak Tertentu (PWTT) dan Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu Waktu
Tertentu (PWT).
19. Komite Etik adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk memantau kepatuhan
terhadap pelaksanaan pelaporan gratifikasi di Perusahaan.
D. REFERENSI
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana
Korupsi (KPK).
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
5. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor:B.143/01-
13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 Perihal Himbauan Terkait Gratifikasi.
6. Surat Edaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi Nomor: EDR-1934/SKKD0000/2013/S0 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang
Larangan Menerima dan/atau Memberikan Gratifikasi Di Lingkungan SKK Migas.
~ 12 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 7 dari 22
7. Kode Etik & Etika Bisnis (Code of Conduct & Business Ethics) yang berlaku di lingkungan
BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
8. Memo No.075/IA/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal Persetujuan General
Manager BOB PT BSP - Pertamina Hulu terkait Program Pelaporan Hadiah, Pemberian
dan Keramahtamahan.
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor:2 tahun
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
BAB II
KETENTUAN GRATIFIKASI
A. PRINSIP DASAR
1. PENOLAKAN TERHADAP GRATIFIKASI
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dan/ atau anggota Keluarga Inti-nya wajib
menolak pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/ atau diberikan hadiah/
cinderamata dan hiburan (entertainment) secara sopan dan santun serta
melaporkannya melalui GCG Online System atau Bagian Compliance.
Diharapkan Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dapat memberikan penjelasan
mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi, khususnya Pedoman ini, yang
berlaku di lingkungan BOB PT BSP - Pertamina Hulu kepada pihak yang menawarkan/
memberikan tersebut. Selain itu, Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang
bersangkutan dapat meminta kepada Bagian Compliance BOB PT BSP - Pertamina
Hulu untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai bentuk sosialisasi
kepada pihak yang menawarkan Gratifikasi.
2. PENERIMAAN GRATIFIKASI
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dan/ atau anggota Keluarga Inti-nya dilarang
menerima gratifikasi dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain,
baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dilarang untuk:
~ 13 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 8 dari 22
a. Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari ketentuan
peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku;
b. Menerima parsel dalam bentuk apapun sehubungan dengan hari raya keagamaan
dari pihak ketiga;
c. Mengijinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok,
baik secara langsung maupun tidak langsung;
d. Menerima pengembalian dana/ refund dan/ atau keuntungan yang bersifat pribadi,
yang melebihi dan/ atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun, termasuk
tapi tidak terbatas dari Pihak Ketiga, hotel, dan restoran/ rumah makan,
sehubungan dengan pekerjaan dan/ atau tugas kedinasan;
e. Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/ jasa
dan/ atau rekanan/ mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan
jasa dari pihak-pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri, bersama-
sama dengan Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang lain dan/ atau
keluarganya.
3. PEMBERIAN GRATIFIKASI
Seluruh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dilarang memberi gratifikasi kepada
Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dilarang untuk:
a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga
secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini;
b. Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga,
termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat di instansi lain dengan maksud untuk
memengaruhi pengambilan keputusan;
c. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk pada mitra
kerja, penyedia barang/ jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pedoman ini;
d. Memberikan parsel dalam bentuk apapun kepada sesama Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu dan/ atau Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya
keagamaan.
~ 14 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 9 dari 22
e. Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta/ dana/ fasilitas
Perusahaan untuk dan atas nama pribadi.
f. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu dan/ atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama,
norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini.
g. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan aset/ harta/ fasilitas milik
Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. PEMBERIAN GRATIFIKASI ATAS PERMINTAAN
Seluruh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dan/ atau anggota Keluarga Inti-nya
dilarang memberi gratifikasi kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun
tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak Ketiga tersebut.
5. PEMBUATAN PELAPORAN GRATIFIKASI
Seluruh Wajib Lapor Gratifikasi, wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan,
dan pemberian gratifikasi melalui GCG Online System. Dalam hal tempat Wajib Lapor
Gratifikasi ditugaskan tidak dapat terhubung dengan GCG Online System, maka
laporan disampaikan secara hardcopy dengan mengisi formulir Gratifikasi dan
menyerahkannya kepada Bagian Compliance BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
Mekanisme dan tata laksana pelaporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian
gratifikasi diatur dalam Pedoman Gratifikasi BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
B. KLASIFIKASI GRATIFIKASI
1. GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP
Adalah pemberian yang diberikan kepada Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang
dilakukan secara berlawanan dengan kewajiban dan/ atau tugas dari Insan BOB PT
BSP - Pertamina Hulu yang bersangkutan, khususnya para Wajib Lapor Gratifikasi.
Pemberian gratifikasi yang dianggap suap ini diberikan sehubungan dengan jabatan
dan statusnya sebagai Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu. Untuk menilai apakah
suatu pemberian berhubungan dengan status dan jabatan dapat dilakukan dengan
menggunakan pertanyaan kepada diri sendiri, “Apakah pemberian tersebut akan
tetap diberikan jika saya bukan seseorang Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu?
~ 15 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 10 dari 22
1) Beberapa contoh Gratifikasi yang dianggap suap, antara lain termasuk namun
tidak terbatas pada:
a. Uang dan/ atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada
voucher dan cek, yang diberikan kepada Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
sebagai ucapan terima kasih dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah penyedia
barang dan/ atau jasa, mitra kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses
pengadaan barang dan/ atau jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau
telah selesainya suatu pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainnya dalam
rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
yang bersangkutan;
b. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/ atau setara uang, barang,
fasilitas dan/ atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih, yang diterima Insan
BOB PT BSP - Pertamina Hulu dari Pihak Ketiga terkait dengan proses
pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/ atau proses persetujuan/ pemantauan
atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
c. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/ atau setara uang, barang,
fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari
notaris, perusahaan asuransi, bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan
dan/ atau perusahaan/ kantor konsultan lainnya atas kerjasama/ perjanjian
kerjasama yang sedang berlangsung;
d. Pemberian dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan
kenaikan pangkat dan/ atau jabatan baru Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan;
e. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena
hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
f. Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/ prosentase bunga khusus atau
diskon komersial yang diterima Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu karena
hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
g. Makanan, minuman dan/ atau hiburan yang diberikan secara khusus,
dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan tugas
kedinasan;
~ 16 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 11 dari 22
h. Keuntungan dari undian program atau kontes yang dilakukan secara tidak
terbuka dan tidak fair;
i. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/ atau setara uang
sehubungan dengan tugas kewajiban Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
yang bersangkutan dari Pihak Ketiga, yang dilakukan berdasarkan pada
undangan dari pihak Ketiga tersebut;
j. Jamuan makan, akomodasi, dan fasilitas yang diberikan kepada Insan BOB PT
BSP - Pertamina Hulu oleh Pihak Ketiga pada saat melakukan chek on the spot
dan/ atau factory visit untuk proses pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja
dan/ atau pemeriksaan tempat domisili kerja Pihak Ketiga oleh tim yang
ditugaskan oleh BOB PT BSP - Pertamina Hulu;
k. Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/ atau voucher termasuk dan namun
tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga, voucher hiburan,
paket wisata yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak
relevan/ tidak berhubungan dengan maksud penugasan Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu tersebut;
l. Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang
dilakukan oleh Pihak Ketiga pada saat pelaksanaan tugasnya;
m. Pemberian kepada Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu termasuk yang
diberikan kepada Keluarga Inti-nya sehubungan dengan suatu perayaan ulang
tahun, pernikahan, dan kelulusan dari Pihak Ketiga yang nilai dalam mata uang
Rupiah melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing Pihak
Ketiga. Kecuali yang diatur dalam pemberian Bukan Gratifikasi pada poin 1
huruf f.
n. Pemberian fasilitas berupa jasa boga/ catering dari Pihak Ketiga pada saat
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang bersangkutan menggelar perayaan
termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun, dan
kelulusan;
o. Pemberian fasilitas perjalanan wisata kepada Keluarga Inti Insan BOB PT BSP
- Pertamina Hulu dari Pihak Ketiga;
p. Potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu membeli barang dari Pihak Ketiga;
~ 17 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 12 dari 22
q. Pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu dari Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya
keagamaan.
2) Perlakuan
Setiap Gratifikasi menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus ditolak
kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu yang bersangkutan untuk menolaknya.
Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah
sebagai berikut:
a. Jika Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu tersebut tidak mengetahui
pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta
tidak mengetahui identitas dan alamat Pihak Ketiga;
b. Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan
penolakan menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Perusahaan dan
Pihak Ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau
setara uang dan/ atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi
Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dari masing-masing Pihak Ketiga.
2. GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN
Adalah pemberian Gratifikasi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu sebagai wakil resmi Perusahaan dalam kegiatan
tertentu.
1) Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun tidak
terbatas pada:
a. Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan
makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/ atau setara
uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Insan BOB BOB
PT BSP - Pertamina Hulu yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga
dimana Insan BOB BOB PT BSP - Pertamina Hulu tersebut ditugaskan
berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Perusahaan;
b. Barang dalam bentuk apapun dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan, dimana
keikutsertaan Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang bersangkutan dalam
kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi
Perusahaan, kecuali seminar kit, sertifikat, plakat/cinderamata, goodybag/
~ 18 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 13 dari 22
gimmick (sebagaimana diatur dalam pemberian Bukan Gratifikasi poin 1 huruf
r);
c. Akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu dari Pihak Ketiga pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk
namun tidak terbatas pada seminar, kongres, dan simposium sepanjang tidak
diatur dalam perjanjian antara Pihak Ketiga dengan Perusahaan;
d. Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/ reward
pada kegiatan kontes/ kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan
yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga;
e. Diskon dan/ atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu, yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel,
jasa transportasi (contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas
kedinasan yang dinikmati oleh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang
bersangkutan;
f. Barang dalam bentuk apapun, makanan dan minuman, baik yang diberikan
maupun yang diterima, yang berasal dari sesama Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu dalam pelaksanaan tugas Kedinasan yang menurut pemikiran
logika ada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan;
g. Uang dan/ atau setara uang dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek
atau voucher, yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu karena telah menjadi pemateri dalam salah satu acara/event
dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
h. Uang dan/ atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang
diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dalam
pelaksanaan tugas kedinasan.
2) Perlakuan
Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut:
a. Setiap pemberian Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/ atau setara
uang wajib ditolak.
b. Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/ atau
setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan
bukan termasuk dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap, dapat
diterima.
~ 19 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 14 dari 22
c. Setiap tindakan Gratifikasi dalam kedinasan wajib dilaporkan.
3. BUKAN GRATIFIKASI
Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
yang bersangkutan meraih prestasi tertentu.
1) Beberapa contoh pemberian yang bukan merupakan Gratifikasi adalah sebagai
berikut:
a. Gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu dari Perusahaan;
b. Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun
tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta
lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu;
c. Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha,
dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia
jasa transportasi (tiket pesawat), dimana pemilik badan usaha tersebut tidak
mempunyai hubungan kerja/ kedinasan dengan Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu yang bersangkutan;
d. Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku
bagi masyarakat umum, yang diperoleh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
atas penempatan dana pribadinya;
e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu;
f. Diperoleh dari hubungan keluarga yaitu kakek/ nenek, bapak/ ibu, suami/ istri,
kakak/ adik, anak, cucu, besan, paman/ bibi, kakak ipar/ adik ipar, sepupu/
kemenakan sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan
BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang bersangkutan;
g. Penghargaan dan/ atau hadiah yang diberikan karena pencapaian prestasi
akademis atau non akademis yang diperoleh Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan hubungan dinas;
h. Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau diskon
komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum dan/ atau diperoleh karena
adanya kerjasama resmi antara Pihak Ketiga dangan Perusahaan;
~ 20 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 15 dari 22
i. Pemberian kepada Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang didasarkan pada
kontrak atau perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
j. Makanan dan/ atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang
diperoleh sehubungan dangan keikutsertaan Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak Ketiga;
k. Pinjaman dari bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku
bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan
Perusahaan;
l. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka
kepada masyarakat umum yang diperoleh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas di Perusahaan;
m. Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak
Ketiga secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu;
n. Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/
atau dalam bentuk jasa boga/ catering yang berasal dari dan kepada sesama
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu;
o. Hadiah doorprize yang diperoleh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dalam
kegiatan, event atau gathering yang diselenggarakan Perusahaan;
p. Uang dan/ atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada
cek atau vocher, yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan BOB PT BSP
- Pertamina Hulu sebagai honor karena telah menjadi pemateri/ pengajar untuk
sesama Insan BOB BOB PT BSP - Pertamina Hulu dalam suatu acara/ event
yang bersifat pelatihan/ training;
q. Uang dan/ atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada
cek atau voucher, yang diberikan kepada Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
sebagai honor karena telah menjadi pemateri/ pengajar di luar jam kerja atau
pada hari cutinya, dalam suatu acara/ event yang bersifat pelatihan/training;
r. Plakat, vandal, goodybag/ gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan,
yang nilainya secara keseluruhan sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta
rupiah) dimana keikutsertaan Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang
bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan
penugasan resmi Perusahaan.
~ 21 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 16 dari 22
2) Perlakuan
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dapat menerima dan menikmati tanpa
diwajibkan membuat laporan Gratifikasi.
C. BATASAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN
DARI PIHAK KETIGA
1. BATASAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk
apapun, kecuali:
1) Hiburan (entertainment) yang masih dalam batas kewajaran yang tidak melanggar
kaidah agama, norma kesusilaan, dengan memenuhi seluruh batasan-batasan
sebagai berikut:
a. Hiburan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh Pihak Ketiga
pemberi yang sama kepada Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu, dengan
ketentuan dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
b. Hiburan tersebut terpaksa diterima oleh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
karena dikhawatirkan apabila dilakukan penolakan atas tawaran tersebut akan
mempengaruhi hubungan bisnis yang sudah terjalin dengan baik antara
Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang
bersangkutan;
d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/ atau yang
bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
e. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu.
2) Hadiah/ cinderamata yang tertera logo/ nama perusahaan Pihak Ketiga dan/ atau
Pemberi, dengan batasan-batasan yang seluruhnya harus dipenuhi sebagai
berikut:
a. Hadiah/ cinderamata yang bertuliskan logo/ nama Pihak Ketiga Pemberi
dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/ program
promosi Pihak Ketiga dan/ atau Pemberi;
b. Nilai hadiah/ cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp1.000.000,- (satu
juta Rupiah);
~ 22 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 17 dari 22
c. Hadiah/ cinderamata tersebut bukan merupakan benda yang sifatnya
melanggar kesusilaan dan hukum.
3) Hadiah/ cinderamata yang tidak mencantumkan logo/ nama Pihak Ketiga Pemberi,
yang diberikan dalam suatu kegiatan/ event/ acara yang bersifat resmi dan/ atau
dalam rangka promosi dan sponsorship dimana Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu yang bersangkutan hadir mewakili Perusahaan. Penerimaan hadiah/
cinderamata ini harus dilaporkan kepada Atasan Langsung Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu yang bersangkutan sebelum dilaporkan kepada Bagian
Compliance BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
4) Apabila Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu, khususnya Wajib Lapor Gratifikasi,
tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/ atau
pada situasi dimana pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan
kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan Wajib Lapor Gratifikasi yang
bersangkutan, maka Wajib Lapor Gratifikasi tersebut wajib segera melaporkan
kepada Atasan Langsung sebelum dilaporkan kepada Bagian Compliance BOB
PT BSP - Pertamina Hulu.
5) Pimpinan tertinggi setempat dan/ atau Atasan Langsung wajib menjaga informasi
mengenai Gratifikasi tersebut secara terbatas.
6) Pimpinan tertinggi setempat dan/ atau Atasan Langsung minimal setingkat
Manager wajib menyimpan hadiah/ cinderamata yang diperoleh dari hasil
penerimaan Gratifikasi yang telah dilaporkan oleh para Wajib Lapor Gratifikasi
dalam lingkungan kerjanya sampai dengan adanya keputusan peruntukkan
hadiah/ cinderamata tersebut;
7) Khusus pemberian berbentuk uang atau setara uang (dalam hal ini termasuk tapi
tidak terbatas pada cek, voucher, giro dan sebagainya) dalam jumlah berapapun
wajib diserahkan kepada Bagian Compliance BOB PT BSP - Pertamina Hulu untuk
disimpan oleh Departemen FINEC.
2. BATASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu dilarang memberikan hadiah/ cinderamata dan
hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, kecuali jika
memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:
1) Pemberian hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment) tersebut sudah
direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaanya sudah disetujui oleh pejabat
sesuai dengan otoritasnya;
~ 23 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 18 dari 22
2) Pemberian hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment) tersebut
dimaksudkan untuk menunjang kepentingan Perusahaan dan tidak bertujuan
untuk menyuap Pihak Ketiga supaya bersedia memberikan sesuatu kepada
Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum;
3) Hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment) yang diberikan tidak dalam
bentuk uang dan/ atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada voucher cek
dan giro) kecuali dalam rangka pemberian dana sponsorship yang dilengkapi
dengan dokumen pendukung lainnya;
4) Hadiah/ cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang melanggar
kesusilaan dan hukum;
5) Hadiah/ cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,-
(satu juta Rupiah) kecuali dalam rangka promosi, sponsorship atau Customer
Gathering atau Gathering Stakeholders yang dilengkapi dengan dokumen
pendukung lainnya;
6) Hadiah/ cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang
melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud,
dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan tidak
dapat dihilangkan;
7) Pemberian hadiah/ cinderamata dan/ atau hiburan (entertainment) tidak
dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan
pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun.
Apabila Wajib Lapor Gratifikasi melakukan pemberian hadiah/ cinderamata dan
hiburan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) di atas
wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Setiap rencana pemberian hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment)
wajib disampaikan kepada Atasan Langsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari
sebelum pelaksanaan pemberian hadiah/ cinderamata secara tertulis;
2) Atasan Langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera
memutuskan apakah pemberian tersebut disetujui/ tidak disetujui secara tertulis
dan meneruskannya kepada Pimpinan Tertinggi Setempat untuk memperoleh
persetujuan;
3) Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib mengisi aplikasi dalam GCG
online system atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada
~ 24 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 19 dari 22
Bagian Compliance BOB PT BSP - Pertamina Hulu dalam hal tempat Wajib Lapor
Gratifikasi tersebut ditugaskan tidak dapat terhubung dengan GCG online
system.
3. BATASAN ATAS PEMBERIAN YANG BERDASARKAN PERMINTAAN PIHAK
KETIGA.
1) Setiap Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu apabila diminta untuk memberikan
hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment) hendaknya menolak secara
sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan
terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada Peminta tersebut.
Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan dari Bagian
Compliance BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang sekaligus juga merupakan salah
satu bentuk sosialisasi atas kebijakan Gratifikasi tersebut.
2) Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/ atau
pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis
Perusahaan, Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu, khususnya Wajib Lapor
Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan
Langsung dan mengisi aplikasi dalam GCG Online System atau mengisi formulir
gratifikasi dan menyerahkannya kepada Bagian Compliance BOB PT BSP -
Pertamina Hulu apabila tempat Wajib Lapor Gratifikasi tersebut ditugaskan tidak
dapat terhubung dengan GCG Online System;
3) Atasan Langsung Insan BOB BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang bersangkutan
agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan
Tertinggi Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan
diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi keraguan
dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi Setempat melaporkan
hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi diatasnya dengan tembusan
kepada Bagian Compliance. Selain itu, apabila diperlukan, Atasan Langsung dapat
berkonsultasi dengan Bagian Hukum - Departemen External Affair Perusahaan.
4. BATASAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI LAINNYA
Bila dalam kegiatan sehari-harinya Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu menemukan
atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
termasuk dalam tindakan yang berpotensi suap dan/ atau termasuk dalam kategori
Gratifikasi baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan
permintaan) dan/ atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini, maka
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang bersangkutan wajib melaporkannya
~ 25 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 20 dari 22
kepada Atasan Langsung dan Bagian Compliance BOB PT BSP - Pertamina Hulu
secara tertulis.
BAB lll
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI
A. IMPLEMENTASI
Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu dan Pihak Ketiga, maka ditugaskan kepada Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mencantumkan larangan pemberian/ penerimaan hadiah/ cinderamata dan hiburan
(entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/ jasa di
lingkungan BOB PT BSP - Pertamina Hulu, dengan merujuk pada Pedoman ini.
2. Bagian Compliance - Departemen Internal Audit dan Departemen External Affair BOB
PT BSP - Pertamina Hulu ditugaskan untuk secara terus menerus memberikan
informasi kepada seluruh Insan BOB BOB PT BSP - Pertamina Hulu, Pihak Ketiga
dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan BOB
PT BSP - Pertamina Hulu.
3. Bagian Procurement - Departemen Supply Chain Management, di Lingkungan BOB
PT BSP - Pertamina Hulu ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada
seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang/ jasa, agen,
distributor dan pelanggan serta stakeholder lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan
mengetahui isi Pedoman ini.
5. Menugaskan kepada Bagian Compliance - Departemen Internal Audit untuk
membangun sistem implementasi Pedoman ini hingga ke Unit Operasi BOB PT BSP
- Pertamina Hulu.
6. Internal Audit Manager dibantu oleh TM IS & Compliance ditugaskan memonitor
penerapan Pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam)
~ 26 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 21 dari 22
bulan sekali kepada General Manager mengenai implementasinya termasuk laporan-
laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasi.
B. KOMITE ETIK
1. Tanggung Jawab
Komite etik bertanggungjawab untuk memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan
pelaporan gratifikasi di Perusahaan.
2. Kewenangan Komite Etik
1) Komite Etik memiliki kewenangan menetapkan status barang atau uang dan/atau
setara uang yang berasal dari gratifikasi apakah dapat menjadi milik penerima,
milik Perusahaan atau dikembalikan kepada pemberi sesuai ketentuan dalam
Pedoman ini.
2) Berkoordinasi dengan Joint Management Committee (JMC) untuk menetapkan
status lebih lanjut suatu laporan gratifikasi yang bernilai dan berdampak besar bagi
Perusahaan.
3. Komposisi Komite Etik
Penanggung jawab komite etik BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu adalah
General Manager dan sebagai anggota komite etik terdiri dari manager departemen
dengan keanggotaan 5 (lima) sebagai berikut:
1. Senior Operation Manager, sebagai ketua komite.
2. HRM Manager, sebagai sekretaris komite.
3. Manager Internal Audit, sebagai anggota komite.
4. Dua (2) orang manager dari departemen, sebagai anggota komite.
C. Tindak Lanjut atas Laporan Gratifikasi
1. Penyampaian laporan atas dugaan gratifikasi wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi
paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
2. Komite Etik dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan
wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima, milik Perusahaan atau
dikembalikan kepada pemberi.
~ 27 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/001
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN PENGENDALIAN REVISI KE 01
GRATIFIKASI HALAMAN 22 dari 22
3. Apabila terdapat laporan gratifikasi yang bernilai dan berdampak besar bagi
Perusahaan, Komite Etik akan berkoordinasi dengan Joint Management Committee
untuk tindak lanjutnya.
D. SANKSI ATAS PELANGGARAN
Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi. Ketentuan
mengenai tata cara pelaporan diatur dalam aturan tersendiri. Pelanggaran terhadap
ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di
Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari
peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.
~ 28 ~
PEDOMAN
BENTURAN
KEPENTINGAN
~ 29 ~
~ 30 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 1 dari 13
HALAMAN PENGESAHAN
Disusun Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :
17 Februari 2021 25 Februari 2021 25 Februari 2021
Manager Internal Audit Senior Operation Manager General Manager
Dokumen ini adalah milik BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu, pendistribusiannya baik
dalam bentuk hard copy maupun soft copy mengikuti ketentuan yang berlaku. Informasi yang
ada di dalam dokumen ini seluruh atau sebagian tidak boleh disebarluaskan dan dilarang keras
menggandakan tanpa mendapatkan izin dari Ketua FKAP.
~ 31 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 2 dari 13
HALAMAN REVISI
Nomor Uraian Revisi Disetujui Oleh Tanggal
Revisi Email ke [email protected]
17/02/2021
1
~ 32 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 3 dari 13
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola, Internal Control dan Risk Management yang baik,
bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu diciptakan lingkungan yang positif dan kondusif
yang terbebas dari adanya benturan kepentingan.
Benturan kepentingan terjadi ketika komitmen dan tanggung jawab seseorang berpotensi tidak
dijalankan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya suatu kepentingan atau hubungan
pribadi orang tersebut. Benturan kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang,
baik secara nyata/aktual, berpotensi maupun hanya merupakan persepsi, dapat berbenturan
dengan dedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu. Kondisi ini sangat mungkin terjadi, terutama ketika kepentingan atau hubungan pribadi
tersebut tidak diungkap secara terbuka.
Setiap Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu harus bertindak untuk kepentingan BOB PT BSP
- Pertamina Hulu dan tidak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi adanya benturan
kepentingan. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan secara
professional tanpa pengaruh siapapun untuk mencegah pengaruh tersebut dapat melemahkan
penilaian independensi dalam memberikan value added bagi BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
A. TUJUAN
Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan panduan dalam menjelaskan,
mengidentifikasi dan menangani persepsi, potensi maupun kejadian sebenarnya akan
benturan kepentingan yang melibatkan seluruh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
dengan kepentingan korporasi BOB PT BSP - Pertamina Hulu. Dengan adanya prosedur
ini diharapkan seluruh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu memiliki pemahaman yang
sama tentang benturan kepentingan sehingga seluruh Insan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu secara mandiri dapat mengungkapkan adanya benturan kepentingan dan mampu
menghindarkan diri mereka sendiri dari posisi pengambil keputusan jika berada dalam
situasi benturan kepentingan terhadap korporasi BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
~ 33 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 4 dari 13
B. RUANG LINGKUP
Prosedur dan hal-hal yang diatur di dalamnya berlaku bagi seluruh Insan BOB PT.BSP-
Pertamina Hulu. Setiap Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu harus melaporkan ada atau
tidaknya benturan kepentingan secara berkala sesuai ketentuan dan format formulir yang
telah disediakan Perusahaan.
C. DEFINISI
1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan yang
seseorang atau sekelompok orang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang
dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi,
keluarga atau golongannya sehingga tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan
tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi
perusahaan.
2. Benturan kepentingan nyata/ aktual adalah adanya benturan langsung antara tugas
resmi dan tanggung jawab seorang individu di BOB PT BSP - Pertamina Hulu, dengan
kepentingan atau kewajiban lain, baik pribadi atau melibatkan pihak ketiga.
3. Benturan kepentingan persepsi adalah adanya benturan kepentingan terjadi ketika
secara logis dapat dipersepsikan, atau memberikan kesan, bahwa terdapat
kepentingan lain, baik pribadi atau melibatkan pihak ketiga yang bersaing dan dapat
mempengaruhi kinerja tugas dan tanggung jawab serta pengambilan keputusan
seorang individu di BOB PT BSP - Pertamina Hulu secara tidak semestinya.
4. Benturan kepentingan potensi adalah adanya benturan kepentingan terjadi ketika
sesorang memiliki kepentingan atau kewajiban, baik pribadi atau melibatkan pihak
ketiga, yang dapat bertentangan dengan tugas resminya dan tanggung jawab yang
diemban di BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
~ 34 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 5 dari 13
5. Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah
General Manager, Senior Manager, Manager dan seluruh Pekerja untuk dan atas
nama BOB PT BSP - Pertamina Hulu serta personil yang bekerja di lingkungan BOB
PT BSP - Pertamina Hulu termasuk anggota Keluarga Inti-nya.
6. Korporasi adalah : Badan Operasi Bersama PT BSP – Pertamina Hulu.
D. TANGGUNG JAWAB
1. Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
1.1. Melapor kepada atasan langsung jika mengalami situasi dimana benturan
kepentingan, baik aktual, persepsi maupun potensi terjadi atau memungkinkan
akan terjadi.
1.2. Melakukan deklarasi benturan kepentingan setiap tahun, dan/ atau setiap
adanya kejadian terkini yang menyebabkan kondisi adanya benturan
kepentingan baik aktual, persepsi maupun potensi.
2. Atasan langsung
Menerima laporan dan/ atau deklarasi benturan kepentingan dari timnya,
mendiskusikan dan menentukan mitigasi atas benturan kepentingan, baik aktual,
persepsi maupun potensi, yang terjadi pada organisasi yang dipimpinnya.
3. TM Information, System & Compliance, Departemen Internal Audit
3.1. Melakukan monitoring terhadap pelaporan benturan kepentingan.
3.2. Melakukan analisis terkait pelaporan benturan kepentingan dan berkoordinasi
dengan Departemen HRM maupun departemen terkait lainnya sehubungan
adanya benturan kepentingan
3.3. Memberikan saran dalam memitigasi benturan kepentingan, baik aktual,
persepsi maupun potensi.
~ 35 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 6 dari 13
4. Pimpinan dan Manajemen
4.1. Menjadi teladan dan memiliki tanggung jawab utama dan kewenangan atas
seluruh tata kelola dan kebijakan benturan kepentingan di BOB PT BSP -
Pertamina Hulu.
4.2. Melakukan pengawasan atas kecukupan pengendalian dan prosedur dalam
mengelola kondisi benturan kepentingan.
E. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR BENTURAN KEPENTINGAN
1. Bentuk Benturan Kepentingan
Beberapa kondisi yang memiliki potensi menimbulkan benturan kepentingan, antara
lain:
1.1. Keputusan untuk diri sendiri, yaitu keputusan yang dibuat oleh Insan BOB PT
BSP - Pertamina Hulu untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, yang
bertentangan dengan peraturan dan/atau prosedur yang berlaku.
1.2. Pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama, dimana kepentingan pekerjaan
sampingan tersebut dapat berbenturan dengan pekerjaannya di BOB PT BSP
- Pertamina Hulu.
1.3. Penerimaan hadiah dan hiburan dari individu, atau perusahaan yang
melakukan bisnis dengan BOB PT BSP - Pertamina Hulu di mana penerima
hadiah bekerja baik langsung maupun tidak langsung.
1.4. Hubungan keluarga antara karyawan yang terlibat dalam suatu pelaksanaan
kerja, baik di dalam BOB PT BSP - Pertamina Hulu maupun organisasi dan/
atau perusahaan yang berbeda.
2. Pengungkapan Benturan Kepentingan
Seluruh Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu diminta untuk mengenali ketika mereka
memiliki, berpotensi memiliki, atau dapat dianggap/terlihat memiliki benturan
kepentingan. Setiap Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu harus berkonsultasi kepada
~ 36 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 7 dari 13
atasan langsung mereka jika belum memahami secara jelas mengenai kondisi yang
dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Jika pada suatu kondisi Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu tidak yakin apakah
terdapat benturan kepentingan atau tidak, beritahu atasan langsung yang
bersangkutan dan jelaskan situasinya, terutama jika kondisi tersebut dapat membawa
individu untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan kepentingan
terbaik BOB PT BSP - Pertamina Hulu. Setiap Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
harus mengikuti prosedur ini terlepas dari:
1) Ada atau tidaknya risiko hukum yang dilanggar,
2) Apakah keuntungan yang diperoleh adalah nyata, potensial, ataupun akan
menjadi persepsi orang lain jika melihat kondisi yang Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu dihadapi,
3) Apakah kondisi ini menyebabkan keuntungan bagi Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu, ataupun orang dekat anda seperti keluarga, kerabat, teman,
atau orang yang memiliki kepentingan terhadap Insan BOB PT BSP -
Pertamina Hulu.
BOB PT BSP - Pertamina Hulu memahami bahwa menghindari benturan kepentingan
tidak selalu dapat, atau mudah dilaksanakan. Tindakan yang harus dilakukan setiap
Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu yang tidak dapat menghindari benturan
kepentingan adalah mengungkapkannya kepada atasan langsung.
3. Formulir Pernyataan Benturan Kepentingan
Untuk membantu setiap Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu menilai apakah benturan
kepentingan telah terjadi, individu dapat melaporkan dalam formulir pengungkapan
benturan kepentingan. Formulir ini juga berfungsi untuk memastikan adanya catatan
dari setiap pengungkapan/diskusi antar setiap Insan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
dan atasan langsung mereka. Untuk kepentingan dokumentasi BOB PT BSP -
~ 37 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 8 dari 13
Pertamina Hulu, formulir yang telah diisi dan ditandatangani agar dapat diserahkan ke
Internal Audit Departemen atau dikirimkan via email ke: [email protected].
4. Perubahan Keadaan
Bisnis memiliki sifat yang dinamis dan ketika keadaan berubah, pengungkapan yang
telah dilakukan mungkin tidak lagi akurat atau lengkap pada masa berikutnya. Ketika
terjadi perubahan keadaan yang menimbulkan benturan kepentingan, setiap individu
harus segera mengungkapkannya kepada atasan langsung mereka, serta melakukan
pengungkapan melalui formulir pengungkapan benturan kepentingan.
5. Pelanggaran terhadap Kebijakan Benturan Kepentingan
Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh individu terhadap Kebijakan
Benturan Kepentingan ini, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai
dengan Peraturan yang berlaku.
F. PENINJAUAN ULANG DAN PEMBARUAN
BOB PT BSP - Pertamina Hulu dapat melakukan penambahan, perubahan, maupun
pembaruan terhadap ketentuan ini jika diperlukan, dan peninjauan ulang kembali akan
dilakukan minimal sekali dalam dua tahun atau jika terdapat perubahan pada peraturan
terkait.
G. LAMPIRAN
1. Lampiran A: Jenis dan Contoh Benturan Kepentingan
2. Lampiran B: Formulir Pernyataan Manual
~ 38 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 9 dari 13
Lampiran A: Jenis dan Contoh Benturan Kepentingan
No Jenis Contoh
1 Keputusan untuk diri sendiri (self- Penyusunan kebijakan dan aturan lain yang memberikan
dealing) manfaat kepada diri sendiri tanpa pembahasan dan
persetujuan dari hirarki manajemen di atasnya.
2 Pekerjaan sampingan di luar a. Bekerja sebagai Direktur, Manajer ataupun pegawai
pekerjaan utama pada suatu organisasi atau perusahaan yang
merupakan pesaing, ataupun yang sedang atau
hendak berbisnis dengan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu.
b. Baik dilakukan sendiri maupun oleh keluarga/ kerabat,
menjual/ menyewakan barang dan/atau memberikan
jasa pada organisasi atau perusahaan yang
merupakan pesaing, ataupun yang sedang atau
hendak berbisnis dengan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu.
c. Baik dilakukan sendiri maupun oleh keluarga/ kerabat,
memiliki kepentingan keuangan, peminjaman atau
investasi, pada organisasi atau perusahaan yang
merupakan pesaing, ataupun yang sedang atau
hendak berbisnis dengan BOB PT BSP - Pertamina
Hulu.
d. Baik dilakukan sendiri maupun oleh keluarga/ kerabat,
menjual, menyewakan dan/ atau meminjamkan
dengan kompensasi, barang dan/ atau jasa atas nama
dan milik pribadi Pekerja atau Keluarga Inti Pekerja
(suami/ isteri/ anak) kepada BOB PT BSP - Pertamina
Hulu baik secara langsung maupun melalui pihak
ketiga.
e. Baik dilakukan sendiri maupun bersama dengan
atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain
~ 39 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 10 dari 13
melakukan kegiatan di dalam maupun di luar
lingkungan kerja dengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
merugikan BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
3 Pemberian hadiah dan hiburan (Gift Menerima hadiah dan/ atau hiburan dari perusahaan yang
and Entertainment) menjadi pesaing, atau sedang melakukan bisnis, atau
sedang dalam upaya untuk mendapatkan bisnis dengan
BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
4 Hubungan kekeluargaan antar Memberikan informasi rahasia BOB PT BSP - Pertamina
karyawan Hulu kepada pihak yang tidak berwenang tanpa
persetujuan tertulis dari BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
5 Situasi lainnya dimana Manajemen a. Bertindak dalam tugas dan tanggung jawabnya
dan Karyawan juga mendeklarasikan mewakili kepentingan BOB PT BSP - Pertamina Hulu
Potensi Benturan Kepentingan. pada suatu transaksi atau interaksi dengan suatu
organisasi/ perusahaan lain dimana terdapat kerabat
dekat anda yang memiliki status sebagai pemilik,
karyawan, direksi atau konsultan pada
organisasi/perusahaan tersebut.
b. Proses perekrutan pegawai, pembuatan ikatan
kontrak, atau supervise terhadap pihak yang memiliki
hubungan kekerabatan.
c. Memiliki atasan/ bawahan/ rekan kerja yang memiliki
hubungan kekeluargaan di dalam BOB PT BSP -
Pertamina Hulu.
Catatan:
Hubungan kekeluargaan meliputi: suami/ isteri, orang tua,
orang tua wali, mertua, anak (termasuk anak angkat dan
anak tiri), saudara kandung, saudara tiri, saudara angkat,
keponakan/ kemenakan, paman, bibi, kakek, nenek, cucu,
sepupu dan menantu atau orang lain yang mempunyai
hubungan dekat dengan karyawan.
~ 40 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 11 dari 13
Lampiran B : Formulir Pernyataan Benturan Kepentingan
Pernyataan Benturan Kepentingan
Saya yang bertanda-tangan dibawah ini, telah memahami bahwa salah satu bagian dari
komitmen Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu (“BOB PT BSP
- PERTAMINA HULU”) dalam hal Perilaku Etika, yang dinyatakan dalam Kode Etik & Etika
Bisnis adalah bahwa saya akan menghindarkan diri dari situasi dimana loyalitas saya kepada
BOB PT BSP - PERTAMINA HULU mungkin saja bertentangan dengan kepentingan pribadi
saya. Saya juga memahami bahwa apabila pertentangan seperti itu timbul, saya
berkewajiban untuk menyatakan hal tersebut secara tertulis kepada atasan saya, yang
selanjutnya akan memastikan bahwa saya akan dipisahkan atau dijauhkan dari
pengambilan keputusan atau operasi dimana dalam diri saya mungkin timbul benturan
kepentingan tersebut.
Bersama ini saya menyatakan bahwa saya mempunyai/ tidak mempunyai benturan
kepentingan dalam mengerjakan tugas saya di BOB PT BSP - PERTAMINA HULU.
Berikut ini adalah pernyataan dari saya :
1. Saya pernah/ tidak pernah dan sedang/ tidak sedang menjabat sebagai direksi,
manajer atau penasehat ataupun jabatan lainnya dari pesaing BOB PT BSP -
PERTAMINA HULU ataupun perusahaan bisnis lain yang mempunyai hubungan
bisnis atau akan menjalin hubungan bisnis dengan BOB PT BSP - PERTAMINA
HULU.
2. Saya mempunyai/ tidak mempunyai kepentingan/keuntungan pribadi terhadap
perusahaan atau organisasi manapun yang sedang mempunyai hubungan bisnis
dengan BOB PT BSP - PERTAMINA HULU ataupun sedang mencari hubungan
bisnis dengan BOB PT BSP - PERTAMINA HULU di masa mendatang.
3. Saya mempunyai/ tidak mempunyai saudara/keluarga yang mempunyai saham/
kepentingan dalam perusahaan atau organisasi yang pada saat ini mempunyai
hubungan bisnis dengan BOB PT BSP - PERTAMINA HULU.
4. Saya mewakili/ tidak mewakili BOB PT BSP - PERTAMINA HULU dalam segala
macam transaksi (mengenai kontrak, persetujuan tagihan, dsb.) dengan pihak lain di
mana saudara/ keluarga saya mempunyai kepentingan finansial.
~ 41 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 12 dari 13
5. Saya pernah/ tidak pernah dan akan/ tidak akan menerima segala macam
kompensasi atau keuntungan finansial dalam bentuk apapun dari para pemasok,
pesaing atau pelanggan, atau dari seseorang, badan atau perusahaan yang bertindak
atas nama, atau mewakili pemasok atau pelanggan dalam berbisnis dengan BOB PT
BSP - PERTAMINA HULU, kecuali yang sudah diatur dalam Kode Etik & Etika Bisnis
mengenai Hadiah, Pemberian dan Keramah-tamahan dan Pedoman gratifikasi,
penolakan, penerimaan, pemberian hadiah/ cindera mata dan hiburan.
6. Saya pernah/ tidak pernah dan akan/ tidak akan membocorkan kepada orang lain
atau perusahaan di luar BOB PT BSP - PERTAMINA HULU, rahasia, rencana,
program, data finansial, rumus, proses atau teknologi milik BOB PT BSP -
PERTAMINA HULU atau yang saya temukan dalam rangka pekerjaan saya. Serta
akan/ tidak akan memakai informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau
menanganinya sedemikian rupa sehingga merugikan kepentingan BOB PT BSP -
PERTAMINA HULU.
7. Saya pernah/ tidak pernah dan akan/ tidak akan melakukan tindakan lain, di luar
dari yang disebutkan di atas, yang menurut pendapat saya termasuk dalam hal
benturan kepentingan.
8. Saya mempunyai/ tidak mempunyai kepentingan/ keuntungan pribadi terhadap
pihak customer, pegawai/ pejabat pemerintah, partai politik dan pihak-pihak lainnya
manapun yang sedang mempunyai hubungan bisnis dengan BOB PT BSP -
PERTAMINA HULU ataupun sedang mencari hubungan bisnis dengan BOB PT BSP
- PERTAMINA HULU di masa mendatang.
9. Saya mempunyai/ tidak mempunyai kepentingan/ keuntungan pribadi terhadap
kawan/ sesama pegawai BOB PT BSP - PERTAMINA HULU dan/ ataupun seseorang
yang menjadi hubungan keluarga langsung dengan saya baik yang berada di
departemen yang sama atau di departemen lainnya
10. Saya memiliki/ tidak memiliki atasan/ bawahan/ rekan kerja yang memiliki
hubungan kekeluargaan di dalam BOB PT BSP - Pertamina Hulu.
~ 42 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/002
INTERNAL AUDIT
BERLAKU TMT 25 Februari 2021
PEDOMAN BENTURAN REVISI KE 01
KEPENTINGAN HALAMAN 13 dari 13
11. Saya mempunyai/ tidak mempunyai benturan kepentingan dan pengecualian
lainnya.
• Sehubungan dengan di atas, pernyataan Saya terkait benturan kepentingan adalah : Ada
/ Tidak Ada (coret salah satu)
Jika Ada mohon dijelaskan. Lampirkan halaman tambahan apabila tempat ini tidak
cukup.
Dengan menandatangani pernyataan ini, saya menyatakan bahwa pernyataan diatas
ataupun yang ada pada lembaran tambahan adalah benar dan segala konsekwensi yang
mungkin timbul menjadi tanggung-jawab saya apabila terdapat pelanggaran terhadap
pernyataan tersebut.
Pembuat Pernyataan Mengetahui
No. Pek. Dept.
Nama Tanggal & Nama Atasan Tanggal &
Tanda- (Minimal Tanda-
Tangan Manager) Tangan
~ 43 ~
PEDOMAN ANTI
PENYUAPAN
~ 45 ~
~ 46 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : INTERNAL AUDIT NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/003
BERLAKU TMT 30 April 2021
01
PEDOMAN ANTI PENYUAPAN REVISI KE 1 dari 53
HALAMAN
Disusun Oleh : HALAMAN PENGESAHAN Disahkan Oleh :
30 April 2021 30 April 2021
Diperiksa Oleh :
30 April 2021
Pjs Manager Internal Audit Pjs Senior Operation Manager General Manager
Dokumen ini adalah milik BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu, pendistribusiannya baik
dalam bentuk hard copy maupun soft copy mengikuti ketentuan yang berlaku. Informasi yang ada
di dalam dokumen ini seluruh atau sebagian tidak boleh disebarluaskan dan dilarang keras
menggandakan tanpa mendapatkan izin dari Ketua FKAP.
~ 47 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : INTERNAL AUDIT NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/003
BERLAKU TMT 30 April 2021
01
PEDOMAN ANTI PENYUAPAN REVISI KE 2 dari 53
HALAMAN
DAFTAR ISI
1. BAB 1 PENDAHULUAN.................................................................................................................. 4
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................................................................. 4
1.2. REFERENSI..................................................................................................................................... 5
1.3. PENGERTIAN DAN BATASAN ....................................................................................................... 6
1.4. FAKTOR DAN ISU-ISU STRATEGIS .............................................................................................. 8
1.5. KEBUTUHAN & HARAPAN PIHAK BERKEPENTINGAN / PEMANGKU KEPENTINGAN ............ 9
1.6. RUANG LINGKUP PENERAPAN SMAP ....................................................................................... 10
2. BAB 2 KEBIJAKAN DAN PRINSIP DASAR ................................................................................ 12
2.1. VISI DAN MISI PERUSAHAAN...................................................................................................... 12
2.2. KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN ................................................................................................... 13
2.3. SASARAN ANTI PENYUAPAN...................................................................................................... 14
2.4. KOMITMEN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ............................................................. 15
2.5. PRINSIP DASAR DAN TATA NILAI ANTI PENYUAPAN .............................................................. 16
3. BAB 3 ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB SMAP ............................................................ 22
3.1. STRUKTUR ORGANISASI BOB PT BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU ....................... 22
3.2. TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KOMPETENSI............................................................ 22
3.3. FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN .................................................................................. 23
3.4. PEMETAAN PROSES SMAP BOB PT BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU ................... 25
4. KERANGKA SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN........................................................... 26
4.1. KONTEKS PERUSAHAAN ............................................................................................................ 26
4.2. RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN................................................... 27
4.3. KEPEMIMPINAN............................................................................................................................ 30
4.4. PERENCANAAN ............................................................................................................................ 34
4.5. DUKUNGAN................................................................................................................................... 35
4.6. OPERASI (OPERATION)............................................................................................................... 43
4.7. EVALUASI KINERJA...................................................................................................................... 49
4.8. PENINGKATAN.............................................................................................................................. 52
LAMPIRAN
1. Faktor dan Isu-Isu SMAP (Konteks Organisasi)
2. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan
3. Penetapan Tim Organisasi FKAP SMAP
4. Pemetaan Proses dan Dokumen SMAP
~ 48 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : INTERNAL AUDIT NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/003
BERLAKU TMT 30 April 2021
01
PEDOMAN ANTI PENYUAPAN REVISI KE 3 dari 53
HALAMAN
Nomor HALAMAN REVISI Disetujui Oleh Tanggal
Revisi
Uraian Revisi 30 April 2021
01 30 April 2021
Perubahan pengesahan tandatangan
02 pada:
a. Halaman Pengesahan
b. Kebijakan Anti Penyuapan
c. Sasaran Anti Penyuapan
d. Deklarasi Komitmen Anti Penyuapan
dan Integritas Manajemen
Lampiran IV -Bagan Pemetaan Proses
~ 49 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : INTERNAL AUDIT NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/003
BERLAKU TMT 30 April 2021
01
PEDOMAN ANTI PENYUAPAN REVISI KE 4 dari 53
HALAMAN
1. BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN
Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ini merupakan informasi terdokumentasi
yang menjadi arah dan acuan utama bagi manajemen dan segenap insan BOB PT Bumi Siak
Pusako - Pertamina Hulu dalam menerapkan SMAP yang memiliki tujuan sebagai berikut :
a) Menyediakan panduan dan kerangka kebijakan yang dirancang untuk membantu perusahaan
dalam mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan sesuai dengan peraturan
perundangan, ketentuan dan persyaratan SMAP.
b) Memastikan terpenuhinya persyaratan kepatuhan terhadap SMAP dan peraturan
perundangan yang relevan dengan anti Penyuapan di Perusahaan.
c) Memberikan keseragaman pandangan dan pemahaman penerapan SMAP dilingkungan
perusahaan dengan menyediakan arah dan acuan bagi Insan Perusahaan dalam menyadari
pentingnya upaya penanganan penyuapan dan dapat terlibat aktif memenuhi dan mematuhi
semua prinsip dan tata nilai, kebijakan, sasaran, tata kerja, program, dan ketentuan lainnya
dalam sistem manajemen anti penyuapan serta dapat melaksanakannya secara terkendali,
efektif, konsisten dan berkelanjutan.
d) Mendeklarasikan unsur dan organ SMAP serta komitmen dan tanggung jawab untuk
memenuhi persyaratan dan keberlanjutan SMAP.
e) Menunjukkan komitmen dan kesungguhan kepada semua pemangku kepentingan agar dapat
terlibat dengan serius untuk mendukung dan bersinergi dalam mewujudkan kerjasama usaha
yang menjunjung nilai integritas, kejujuran, transparansi dalam iklim anti penyuapan, anti
gratifikasi dan anti korupsi.
f) Memastikan SMAP yang diterapkan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan menyediakan
kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti Penyuapan serta
memberikan panduan keterkaitan kebijakan, pedoman, SOP dan dokumen lainnya dengan
Standar SMAP.
g) Mendorong penguatan program kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan sistem
manajemen anti penyuapan serta peraturan perundangan terkait secara internal perusahaan,
nasional dan internasional ke anak perusahaan dan pihak ketiga lainnya.
h) Mendorong terbentuknya lingkungan dan budaya anti penyuapan bagi organisasi sehingga
mampu menjadikan Insan Perusahaan yang berintegritas, bersih, jujur, anti penyuapan dan
amanah sebagai kebiasaan kerja sehari-hari.
Pedoman SMAP ini juga merupakan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan
serta pihak-pihak terkait dengan BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu dalam hal Kebijakan
~ 50 ~
PEDOMAN (MANUAL)
DEPARTEMEN : INTERNAL AUDIT NOMOR BOBCPP/MANUAL/IA/003
BERLAKU TMT 30 April 2021
01
PEDOMAN ANTI PENYUAPAN REVISI KE 5 dari 53
HALAMAN
dan Sasaran Anti Penyuapan serta metoda dan kerangka perusahaan dalam menerapkan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan. Untuk maksud lainnya, Pedoman SMAP ini juga merupakan sarana
kepedulian dan pelatihan bagi Insan Perusahaan untuk mengetahui komitmen dan kebijakan anti
penyuapan serta berbagai aturannya.
Pedoman ini diterbitkan secara terkendali dan untuk saran, masukan dan komentar terhadap isi
Pedoman ini harus disampaikan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) BOB PT Bumi
Siak Pusako - Pertamina Hulu.
1.2. REFERENSI
Referensi Peraturan dan perundang-undangan serta persyaratan lain yang dikeluarkan oleh
lembaga-lembaga dan instansi pemerintahan secara nasional yang menjadi acuan oleh
perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya terkait SMAP antara lain adalah:
a) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.
b) UU RI No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.
10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1
Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU RI No. 30 Tahun 2020.
c) UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
d) UU RI No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
e) UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.
f) UU RI No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
g) UU RI No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti
Korupsi, 2003.
h) Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas KKN.
i) Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi.
j) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi.
k) Peraturan Mahkamah Agung RI No.13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Tindak Pidana oleh Korporasi.
~ 51 ~
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Pedoman SMAP
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search