Pedoman SMAP finish-senin

LAMPIRAN 1 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

FAKTOR DAN ISU-ISU SMAP BERLAKU TMT 26 Februari 2021
(KONTEKS ORGANISASI) REVISI KE 00
HALAMAN 3 dari 8

d) Sistem dan operasional pengadaan barang dan jasa / tender yang masih cukup rawan dengan
berbagai kepentingan keuntungan personil, pihak berkepentingan dan rekan bisnis yang dapat
mengarah pada tindak penyuapan dan gratifikasi.

e) Kegiatan operasional yang melibatkan banyak pihak dalam mata rantai bisnis yang relatif
panjang. Kondisi ini menjadikan perusahaan dan berbagai stakeholder yang terlibat sebagai
pihak berisiko tinggi terlibat tindak penyuapan, baik secara aktif maupun pasif.

f) Wilayah / lokasi aktivitas perusahaan di Indonesia yang masih memiliki budaya suap,
kickback, hadiah, donasi dan hospitality yang masih cukup tinggi.

g) Komunikasi dan pemahaman kebijakan serta sistem tata kerja anti penyuapan belum
dijalankan secara penuh dan konsisten oleh segenap Insan Perusahaan.

h) Kesadaran dan kepatuhan terhadap kode etik, tata nilai dan prinsip budaya berintegritas
masih belum maksimal oleh segenap Insan Perusahaan.

i) Perusahaan belum sepenuhnya fokus (menerapkan secara khusus/ tersertifikasi) sistem
manajemen anti penyuapan ISO 37001 yang dapat mencegah, mendeteksi dan merespon
penyuapan sebagai satu kesatuan sistem perusahaan.

j) Masih terdapat celah-celah kelemahan kesisteman yang memungkinkan untuk terjadinya
praktek penyuapan, kecurangan dan perilaku koruptif.

k) Penerapan berbagai sistem manajemen saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan
budaya perusahaan yang secara total dapat mencegah, mendeteksi dan merespon
penyuapan, kecurangan dan pelanggaran dalam perusahaan.

l) Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) yang masih relatif belum berjalan secara
efektif terutama dalam meningkatkan jumlah partisipasi dan pelibatan untuk pelaporan.

1.2. Faktor dan Isu-isu Eksternal

1.2.1. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang (opportunities) yang berpangaruh dalam pencapaian sasaran dan hasil yang
diinginkan dalam SMAP perusahaan adalah sbb :

a) Adanya penguatan peraturan perundangan dan ketentuan dari pemerintah dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur masalah tipikor, gratifikasi dan penyuapan
(pencegahan, pendeteksian dan penindakan).

b) Adanya fokus strategi nasional dan komitmen (oleh Pemerintah melalui Kementerian Negara
BUMN) untuk penerapan SMAP ISO 37001 di BUMN dan anak perusahaannya serta sektor
private / swasta terkait, termasuk penguatan dalam manajemen risiko dan whistle blowing
system perusahaan.

~ 102 ~

LAMPIRAN 1 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

FAKTOR DAN ISU-ISU SMAP BERLAKU TMT 26 Februari 2021
(KONTEKS ORGANISASI) REVISI KE 00
HALAMAN 4 dari 8

c) Animo dan antusiasme masyarakat dan pihak berkepentingan terkait keberadaan standar
Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang sudah intens dikomunikasikan oleh Badan
Standarisasi Nasional (BSN) dan menjadi bagian strategi nasional pencegahan korupsi.

d) Penerapan SMAP ISO 37001 di instansi / lembaga pemerintahan terkait yang memiliki
pengaruh / pengendalian kebijakan / teknis terhadap perusahaan (Sektor usaha Migas – SKK
Migas sedang serius membangun tatanan bisnis anti penyuapan untuk seluruh Kontraktor
Kontrak Kerjasama dan vendor terkait).

e) Adanya kesadaran, Komitmen dan semangat kebersamaan dari pihak-pihak berkepentingan
/ rekan bisnis untuk menghadirkan tata kelola bisnis yang bersih, adil, transparan dan
berintegritas serta terbebas dari penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

f) Adanya keinginan untuk pengembangan, penerapan dan sertifikasi dari instansi pemerintah,
BUMN, BUMD dan anak perusahaannya serta pihak swasta dan pihak-pihak terkait lainnya
secara bersama yang dapat membangun atmosfir yang baik dalam interaksi dunia usaha yang
bersih dan beintegritas.

g) Perkembangan iptek dan teknologi informasi untuk mendukung terlaksananya transparansi
penyelenggaraan usaha terutama dalam proses tender serta pengadaan barang dan jasa
yang masih cukup rentan.

h) Kontrol sosial masyarakat dan LSM terkait termasuk keberadaan jaringan media sosial yang
cukup membantu dalam optimalisasi kesadaran dan gerakan anti penyuapan.

1.2.2. Ancaman (Threats)

Beberapa ancaman (threats) yang dapat terjadi dan menjadi tantangan dalam mencapai sasaran
hasil SMAP perusahaan antara lain sebagai berikut:

a) Perekonomian dengan pertumbuhan yang kurang baik dan belum merata, harga kebutuhan
hidup yang terus meningkat serta kondisi kemiskinan yang membentuk tatanan sosial dengan
kesuburan budaya dan praktek penyuapan dan gratifikasi.

b) Era reformasi bangsa dengan tuntutan dan keinginan perubahan radikal, sehingga sistem nilai
mengalami perubahan, korupsi dan penyuapan muncul sebagai suatu penyakit transisional.

c) Nilai dan peringkat Indeks persepsi korupsi negara Indonesia yang masih sangat rendah (nilai
Indeks Persepsi Korupsi tahun 2019 masih berada pada point 40 dari skala 100),
menunjukkan masih banyaknya kekurangan dan masalah dalam pelaksanaan dan realisasi
program anti korupsi, termasuk penyuapan.

d) Saat ini, Indonesia secara massif melaksanakan pengembangan infrastruktur migas dengan
investasi yang besar, yang dari sisi lain berpotensi menjadi ajang praktek penyuapan oleh
berbagai pihak / oknum yang terlibat untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

e) Perusahaan yang bergerak pada sektor hulu migas merupakan salah satu yang paling rawan
untuk terjadinya penyuapan, gratifikasi dan korupsi.

~ 103 ~

LAMPIRAN 1 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

FAKTOR DAN ISU-ISU SMAP BERLAKU TMT 26 Februari 2021
(KONTEKS ORGANISASI) REVISI KE 00
HALAMAN 5 dari 8

f) Kelangkaan lingkungan sosial yang dapat mengispirasi, membentuk dan menyuburkan
perilaku anti penyuapan dan anti korupsi.

g) Interaksi dengan pejabat publik cukup intens dan bersifat tetap, baik dalam proses tender,
pengadaan barang dan jasa, hal perizinan, kerangka bisnis, pelaksana kebijakan, konsultasi
pemeriksaan dan pelaporan yang dapat menjadi penyebab terjadinya penyuapan.

h) Adanya potensi /kecenderungan Intervensi oknum kekuasaan dan kepentingan politik dalam
tubuh perusahaan pada aktivitas/proyek/transaksi/sektor tertentu yang sepenuhnya tidak
dalam kendali perusahaan.

i) Kurangnya pendidikan anti penyuapan pada personel / individu terkait baik sebagai rekan
binis, supplier, pihak ketiga, pemilik bisnis, pegawai maupun pejabat publik.

j) Persaingan usaha antar rekan bisnis dan supplier yang masih belum cukup sehat dan baik,
untuk mendapatkan/memenangkan project dari perusahaan.

k) Budaya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan terkait dalam
lingkungan dan dunia usaha masih belum baik.

1.2.3. Perumusan Penguatan Strategi

Kondisi internal dan eksternal diatas dapat berpengaruh positif atau negatif pada kinerja dan
pencapaian sasaran yang diinginkan dalam SMAP BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu,
oleh karena itu pada kondisi saat ini hingga beberapa tahun (periode tiga tahunan) mendatang
perlu dilakukan antisipasi dengan melakukan penguatan kondisi internal dan pengendalian kondisi
eksternal.

Adapun beberapa strategi penguatan kondisi internal dan pengendalian kondisi eksternal yang
akan dilakukan adalah:

1.2.3.1. Strategi Memperbaiki Kelemahan dan Memanfaatkan Peluang

Strategi memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan hasil yang
diinginkan dalam sistem manajemen anti penyuapan di BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina
Hulu antara lain mencakup:

a) Memperkuat kerjasama dan sinergisitas dengan pemerintah / pemangku kepentingan yang
memiliki komitmen dan kebijakan anti penyuapan untuk membudayakan gerakan anti
penyuapan dan korupsi.

b) Melakukan peningkatan dan upaya yang sungguh-sungguh secara berkelanjutan untuk
menanamkan kesadaran dan pemahaman bahwa penyuapan dan korupsi adalah perbuatan
yang tercela berdasarkan agama, sosial dan hukum.

c) Terlibat aktif dan mendukung penuh program pemerintah (SKK Migas dan Kementerian
Negara BUMN) dalam upaya pengembangan dan penerapan SMAP ISO 37001 di
perusahaan.

~ 104 ~

LAMPIRAN 1 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

FAKTOR DAN ISU-ISU SMAP BERLAKU TMT 26 Februari 2021
(KONTEKS ORGANISASI) REVISI KE 00
HALAMAN 6 dari 8

d) Melaksanakan secara baik pengembangan, penerapan, pemeliharaan dan upaya untuk
peraihan sertifikasi dan peningkatan SMAP ISO 37001 perusahaan.

e) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan e-procurement sehingga operasional pengadaan dapat
berjalan secara transparan, bersih dan berintegritas.

f) Membuat rencana jangka panjang dan langkah bertahap dalam mengupayakan kedewasaan
sistem manajemen anti penyuapan, menuju pembentukan budaya anti penyuapan.

g) Meningkatkan pengendalian dan uji kelayakan (due diligence) terhadap insan perusahaan,
transaksi / proyek serta rekan bisnis yang berada dalam mata rantai proses bisnis untuk
menekan risiko terjadinya penyuapan.

h) Melakukan sosialisasi kebijakan anti penyuapan dan sistem manajemen anti penyuapan
secara masif dan mengkampanyekan etika bisnis yang bersih dan berintegritas.

i) Fokus pada pencegahan dan penanggulangan penyuapan & korupsi yang komprehensif.

j) Melakukan monitoring, evaluasi efektifitas program dan peningkatan terhadap program yang
berjalan seperti Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS), pengendalian gratifikasi dan
penegakan disiplin dan ketaatan pada kode etik dan nilai-nilai / peraturan perusahaan.

k) Gerakan anti suap dan anti korupsi, untuk menimbulkan budaya malu melakukan
suap/korupsi, dan sikap anti terhadap perbuatan-perbuatan gratifikasi dalam masyarakat
sehingga akan melaporkan kepada aparat penegak hukum, dan mengawasi prosesnya.

1.2.3.2. Strategi Menggunakan Kekuatan dan Menghindari Ancaman

Strategi menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman untuk mendapatkan hasil yang
diinginkan dalam sistem manajemen anti penyuapan di BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina
Hulu antara lain mencakup:

a) Meningkatkan tindakan nyata pimpinan/ manajemen untuk melibatkan dan mengarahkan
SDM dalam pencapaian sasaran manajemen anti penyuapan dan SMAP perusahaan.

b) Meningkatkan mekanisme dan sistem peninjauan, pengawasan, supervisi, monitoring dan
evaluasi yang baik dalam sistem manajemen anti penyuapan.

c) Meningkatkan promosi dan motivasi secara kelembagaan dan terstruktur tentang kebijakan
anti penyuapan dan sistem manajemen anti penyuapan perusahaan.

d) Memperkuat nilai kebersamaan anti penyuapan dengan pemangku kepentingan melalui
payung hukum, nilai universal keagamaan, adat dan komunitas bisnis.

e) Melakukan sosialisasi intensif terhadap peraturan dan kebijakan anti penyuapan yang
ditetapkan oleh manajemen dan rekan bisnis dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas
peraturan yang ditetapkan.

~ 105 ~

LAMPIRAN 1 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

FAKTOR DAN ISU-ISU SMAP BERLAKU TMT 26 Februari 2021
(KONTEKS ORGANISASI) REVISI KE 00
HALAMAN 7 dari 8

f) Meningkatkan kerjasama/koordinasi dengan aparat penegak hukum, terutama KPK dan
Kepolisian dalam upaya penegakan aturan yang berindikasi tindak pidana korupsi /
penyuapan maupun tindak pidana lain.

g) Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap aturan dan sistem pencegahan penyuapan dan
korupsi yang telah ada dan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan dan potensi
penyimpangan / risiko penyuapan yang dapat terjadi.

h) Mendorong kepatuhan dan kesadaran penerapan etika berbisnis yang berintegritas dan tidak
menghalalkan segala cara dalam berinteraksi dengan klien, pemasok, pesaing, asosiasi
bisnis, komunitas dan regulator.

i) Menegakkan efektifitas, kedisplinan, konsistensi, keberanian dan sanksi dalam menjalankan
kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan SMAP perusahaan.

1.2.3.3. Strategi Menggunakan Peluang dan Memanfaatkan Kekuatan

Strategi menggunakan peluang dan memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan hasil yang
diinginkan dalam SMAP di BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu antara lain mencakup :

a) Penguatan dan membangun integritas kelompok bisnis antar rekan bisnis, sesama BUMN /
BUMD dan swasta terkait serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

b) Melaksanakan secara konsisten dan upaya peningkatan berkesinambungan atas program-
progrom yang telah ditetapkan untuk mencapai kebijakan dan sasaran anti penyuapan
perusahaan.

c) Mendorong penguatan hukum dan peraturan perundangan dalam penerapan SMAP.
d) Meningkatkan kemantapan sistem dan SOP untuk menciptakan standarisasi anti penyuapan

yang lebih baik dalam mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan termasuk adanya
kepastian mekanisme dan tata laksana organisasi secara lebih luas.
e) Memperkuat sistem kontrol sosial dengan mengefektifkan whistleblowing system (WBS)
sehingga dapat mencegah dan mendeteksi secara lebih baik kasus-kasus kecurangan dan
penyuapan yang terjadi.
f) Mewujudkan budaya anti suap dan anti korupsi dalam perusahaan melalui peningkatan
kualitas konsistensi perilaku, sistem reward dan punishment, serta kepatuhan yang didasari
oleh kepedulian dan kesadaran personil.

1.2.3.4. Strategi Memperbaiki Kelemahan dan Mengelola Ancaman

Strategi memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan kekuatan mengelola ancaman untuk
mendapatkan hasil yang diinginkan dalam SMAP di BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
antara lain mencakup:

~ 106 ~

LAMPIRAN 1 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

FAKTOR DAN ISU-ISU SMAP BERLAKU TMT 26 Februari 2021
(KONTEKS ORGANISASI) REVISI KE 00
HALAMAN 8 dari 8

a) Memastikan integrasi sistem manajemen anti penyuapan dalam proses bisnis dilakukan
dengan lebih baik dan jelas sehingga dapat dipetakan berbagai risiko anti penyuapan dan
penanganan yang lebih efektif.

b) Mendorong perubahan dan penguatan basis data dan informasi penyuapan melalui
penerapan manajemen anti penyuapan yang berbasis pada information communication
technology.

c) Menguatkan efektifitas fungsi kepatuhan anti penyuapan melalui program kepedulian dan
pelatihan serta peningkatan profesionalitas secara berkesinambungan.

d) Meningkatkan kualitas program audit internal sistem manajemen anti penyuapan untuk
memastikan efektifitas sistem dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Disusun Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Manager Internal Audit Senior Operation Manager General Manager
26 Februari 2021 26 Februari 2021 26 Februari 2021

~ 107 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 1 dari 13

KEBUTUHAN & HARAPAN PIHAK BERKEPENTINGAN / PEMANGKU KEPENTINGAN

Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan diarahkan pada kepentingan bisnis
perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab mutu, sosial perusahaan, keselamatan dan
kesehatan kerja, sistem manajemen dan lingkungan serta memperhatikan skala prioritas dan
saling menghargai sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara dimensi bisnis yang
berorientasi pada penciptaan nilai (value creation), berintegritas, bersih, transparan dan anti
penyuapan serta terwujudnya kepuasan pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan.

Dimensi sosial menyangkut aspek etika usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan, kondisi
kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan aspek sosial kemasyarakatan.
Dimensi lingkungan mengarahkan perusahaan untuk memperhatikan aspek kelestarian dan
keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit operasi/lapangan usaha. Sementara itu, secara
bersamaan pengelolaan pemangku kepentingan didasarkan juga pada nilai dan prinsip-prinsip tata
kelola, yaitu transparansi, integritas dan akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.

Perusahaan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak pemangku kepentingan, antara
lain melalui pengungkapan informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat
waktu dan melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika.

Untuk kepentingan komunikasi dengan pemangku kepentingan, perusahaan memiliki perangkat
penghubung yakni Fungsi Eksternal Affair dan Humas di unit-unit operasi, fungsi kepatuhan anti
penyuapan (FKAP) atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan dalam menjalankan operasional kegiatan serta tugas dan fungsinya selalu
menjadikan pemangku kepentingan dan pihak terkait / berkepentingan sebagai fokus utama.
Identifikasi pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan serta persyaratan (kebutuhan dan
harapan) mereka merupakan hal yang sangat penting.

Secara lebih lanjut prinsip berfokus pada pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan
menuntut perusahaan untuk secara serius melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan
(persyaratan) mereka yang dapat digunakan sebagai arah dan dasar pijakan pengembangan
strategi dan kebijakan perusahaan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai berikut:

~ 108 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 2 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

1. Pelanggan / Klien a. Mendapatkan informasi yang Informasi yang belum terakses

/ Pemberi lengkap, benar dan jelas dengan baik, kurang lengkap

Pekerjaan / mengenai identitas dan dan jelas.

Pengguna produk kegiatan perusahaan. Informasi kurang dimengerti

dan layanan dan difahami

perusahaan b. Mendapatkan data dan Informasi yang belum tersedia,

informasi yang lengkap, jelas, sulit diakses dan kurang bisa

akurat, valid dan mudah dimengerti dan difahami.

diakses mengenai perusahaan,

pimpinan dan pelaksana Informasi yang tidak tersedia

perusahaan, standar tata kelola secara komprehensif dan

perusahaan, kode etik, prinsip terbarukan, tidak secara aktif

dan nilai integritas perusahaan disosialisasikan dan tidak

serta kebijakan dan sasaran transparan.

anti penyuapan / anti korupsi

perusahaan.

c. Proses mendapatkan Memperoleh pekerjaan /

pekerjaan / tender dilakukan proyek dengan melakukan

secara berintegritas, sesuai upaya kecurangan,

kompetensi dan memenuhi penyuapan, bermain mata

semua persyaratan teknis dan dengan oknum klien dan hal-

administratif hal yang yang tidak

semestinya.

d. Mampu dan memenuhi syarat Pertanggungjawaban

kontraktual pekerjaan dan operasional tidak sesuai dan

mampu merealisasikan tidak terkelola serta

pekerjaan/ project sesuai diselesaikan secara baik.

dengan kebijakan, isi kontrak

kerjasama dan pakta integritas Adanya pelanggaran dari pakta

yang telah dibuat. integritas yang telah dibuat.

e. Mendapatkan hasil kerja / Tingginya harapan pelanggan

produk dan layanan yang terhadap aspek dan variabel

bermutu (sesuai spesifikasi), dan spesifikasi mutu produk

tepat waktu, jelas, aman dan yang sesuai (tidak di korupsi)

efisien. dengan didukung pengelolaan

yang bersih dan berintegritas.

~ 109 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 3 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

Tenaga dan personil yang SDM tidak berintegritas, sarana
empaty, akurat, adil, pasti, dan prasarana serta sistem
selamat, ramah dan profesional /aplikasi yang berisiko
dengan sistem administrasi memunculkan penyuapan dan
dan pengelolaan yang bersih kecurangan serta mengurangi
dan berintegritas. kepercayaan pelanggan.

f. Penanganan komplain / Tidak terlayaninya semua

keluhan / masukan secara baik, keluhan dengan baik dan

cepat, bertanggung jawab, sesuai. Penanganan keluhan

transparan dan solutif untuk tidak adil, tidak memuaskan

menyelesaikan permasalahan pelanggan secara tuntas,

yang ada. berkolusi untuk menutupi

masalah / kekurangan.

g. Terpenuhinya semua hak-hak Pelaksanaan hak-hak tidak

pelanggan dalam diiringi dengan pemenuhan

mendapatkan / menggunakan kewajiban perusahaan.

produk bermutu, tepat waktu Terjadi praktek pemenuhan

dan efisien serta layanan yang hak pelanggan, namun dengan

adil, bersih, transparan dengan melakukan unsur korupsi dan

tanpa adanya unsur korupsi, penyuapan. SMAP perusahaan

kolusi dan nepotisme termasuk tidak diterapkan secara baik.

penyuapan, gratifikasi dan

pemerasan.

2. Pemilik dan a. Melaksanakan proses Tidak efektifnya sosialisasi
Pemegang
Saham pengelolaan perusahaan peraturan perundangan,
Perusahaan
secara profesional, dukungan anggaran yang

menghasilkan produk bermutu, terbatas, serta kapasitas dan

layanan prima dan sesuai kualitas SDM yang belum

dengan peraturan memadai.

perundangan serta ketentuan

yang telah ditetapkan Pelaksanaan penerapan tata

berdasarkan prinsip dan tata kelola perusahaan (GCG) tidak

kelola perusahaan yang baik berjalan secara baik dan

(GCG). berkelanjutan.

~ 110 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 4 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

b. Koordinasi, pelaporan dan Koordinasi dan komunikasi

kerjasama yang saling tidak berjalan secara efektif

bersinergi untuk memastikan serta kurang cepatnya arus

semua pengelolaan informasi termasuk kurang

perusahaan, produk dan adanya keselarasan antar

layanan dapat sesuai ketentuan/kebijakan yang ada.

ketentuan (ketaatan) dan

berjalan secara baik, Terjadi unsur KKN dalam

berintegritas, bersih dan benar. proses pengelolaan hubungan

antar personil dan dengan

personil pemegang saham/

terkait.

c. Mematuhi semua ketentuan Perusahaan tidak berjalan

peraturan perundangan terkait secara baik, tidak

dan kebijakan perusahaan menghasilkan pertumbuhan

secara efektif dan efisien laba yang sustain sehingga

sehingga mampu memberikan deviden tidak optimal.

pendapatan dan deviden yang

optimal (pertumbuhan laba Ketentuan pelaporan yang

yang sustain) berlandaskan tidak terstandarisasi, laporan

pada laporan keuangan yang yang tidak akurat dengan

akuntable, benar dan kecurangan dan tidak tepat

transparan sebagai tanggung waktu.

jawab atas penempatan

participating interest / modal /

saham yang diberikan.

d. Kontribusi yang optimal dari Tidak secara efektif dapat

Perusahaan dalam mendukung visi dan misi

mewujudkan visi, misi dan perusahaan / keinginan

strategi perusahaan dan pemegang saham.

memenuhi keinginan Kepatuhan terhadap kode etik,

pemegang saham secara integritas dan nilai perusahaan

berintegritas dan menjunjung tidak optimal.

kode etik.

3. Pemerintah Pusat a. Memenuhi persyaratan legal Terjadinya unsur penyuapan

(Kementerian dan perizinan untuk kegiatan dan korupsi dalam proses

~ 111 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 5 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

ESDM, dan aktivitas perusahaan yang pemenuhan persyaratan
Kementerian sesuai dengan ketetapan,
BUMN dan ketentuan dan standar yang perusahaan dan perizinan.
Badan Pengatur diinginkan melalui proses yang
Kebijakan Teknis: transparan, jelas, adil dan Standarisasi tidak dapat
SKK Migas) bebas korupsi dan penyuapan. diterapkan karena kekurang
sumber daya.

b. Kontribusi perusahaan dalam Tidak secara efektif dapat

mewujudkan visi, misi serta mendukung visi, misi serta

strategi dan kebijakan strategi dan kebijakan

kementerian ESDM dan kementerian ESDM dan

Kementerian BUMN. BUMN.

c. Efisiensi dan efektifitas bisnis Pengelolaan teknis dan
pada bidangnya yang operasional perusahaan tidak
dilakukan sesuai dengan sesuai dengan aturan dan
kebijakan dan ketentuan teknis kebijakan teknis pemerintah.
terkait dengan lingkungan dijumpai praktek penyuapan
bisnis yang bebas pungli, suap, dan kecurangan lainnya.
gratifikasi, kickback / hal
serupa lainnya.

d. Sebagian pengatur kebijakan SMAP tidak dapat

telah menerapkan SMAP dikembangkan dan diterapkan

sehingga menginginkan / serta belum berjalan secara

mendesak pengelolaan baik dan efisien.

perusahaan dilakukan dengan

mengembangkan dan

menerapkan SMAP ISO 37001

secara benar dan

berkelanjutan.

4. Instansi Pusat / a. Kepatuhan dan Pengelolaan keuangan tidak

lembaga yang terselenggaranya pengelolaan berjalan sesuai dengan standar

terkait dengan keuangan perusahaan sesuai akuntansi, ketentuan dan

aspek keuangan dengan kaidah dan standar persyaratan yang ada.

perusahaan akuntasi yang bertanggung

(OJK, Dirjen jawab, transparan, jelas, akurat

Pajak, BPK, dan benar.

~ 112 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 6 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan Terjadinya unsur penyuapan
dan korupsi dalam proses
BPKP, Akuntan pengelolaan keuangan.
Publik, dll)

b. Kerjasama yang baik untuk Informasi tidak dapat diberikan
pemberian informasi yang secara memadai. Komunikasi
benar dan tepat serta tidak dapat berjalan secara
keterbukaan / layanan dalam efektif.
proses pemeriksaan / audit.
Terjadinya unsur kecurangan,
penyuapan, gratifikasi dan
korupsi dalam proses
pemberian informasi dan
pemeriksaan/ audit.

c. Ketepatan waktu dalam Laporan tidak tersedia sesuai

memberikan laporan dan waktu yang diinginkan.

kemajuan realisasi / progress Laporan dengan unsur

yang diminta. kecurangan, penyuapan dan

gratifikasi.

d. Kerjasama yang baik terkait Keterlambatan dan kesalahan

pengelolaan keuangan dan laporan pajak dan keuangan.

kepatuhan pembayaran /

pelaporan pajak secara tepat Peraturan terkait pajak yang

waktu dan tepat jumlah. cepat / sering berubah dan

belum tersosialisasikan

sehingga tidak dipenuhi.

Terjadi kecurangan dan
penggelapan pembayaran
pajak (penyuapan ke oknum
penyelenggara pajak).

5. Instansi / a. Keikutsertaan dan pemenuhan Program tidak dapat dijalankan

Lembaga Negara dalam program-program yang dan dipatuhi secara baik dan

Lainnya dilaksanakan serta mentaati benar (hanya bersifat

(Konsultatif dan semua ketentuan dan administratif dan tidak berbasis

~ 113 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 7 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

partisipasi ketetapan yang ada (program untuk pembentukan nilai
program – misal Good Corporate Governance, berintegritas, bersih, jujur dan

Kementerian Bebas KKN, WBS, Taat amanah).

ESDM , BSN, Lingkungan, Izin Kerja Tenaga Kurang tersedianya sumber

KemenPAN & Asing, Bea impor, dll) daya penerapan dan

RB, KPK, KLH keberlanjutan program.

dan Kehutanan, b. Kelengkapan, kebenaran dan Data dan pelaporan tidak
tersedia lengkap dan banyak
Dirjen Bea Cukai, kesesuaian pelaporan dan kesalahan (adanya rekayasa
Dirjen Imigrasi, data dan informasi) serta
Kementerian pemenuhan kewajiban
Tenaga Kerja dll)
program yang tepat waktu dan

dapat dipertanggung jawabkan. pemenuhan dilakukan dengan

penyuapan & gratifikasi.

c. Kerjasama, komunikasi dan Kerjasama, koordinasi dan pola

koordinasi yang baik dalam komunikasi tidak berjalan

proses konsultasi dan secara baik dan efektif, terjadi

partisipasi program. gratifikasi untuk prestasi

program.

6. Pemerintah a. Terlaksananya semua Ketidakpatuhan pada

Daerah (Provinsi kewajiban Perusahaan dalam kewajiban yang diamanahkan

dan Kabupaten/ memenuhi kebutuhan dan oleh peraturan perundangan

Kota serta Dinas harapan masyarakat daerah terkait.

Daerah Terkait) dengan melaksanakan proses Banyak unsur kepentingan

operasional / kerja yang yang mengaburkan objectifitas

bertanggung jawab dan pemenuhan kewajiban.

layanan yang prima, efisien Terjadi gratifikasi dan

dengan didasari prinsip penyuapan untuk upaya

pengelolaan yang baik, pemenuhan kewajiban

berwawasan lingkungan, perusahaan.

bersih berintegritas dan

transparan.

b. Memenuhi persyaratan legal Standarisasi tidak dapat
dan perizinan untuk kegiatan diterapkan karena kekurang
dan aktivitas perusahaan yang sumber daya.
sesuai dengan ketetapan,
ketentuan dan standar yang

~ 114 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 8 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

diinginkan melalui proses yang Terjadinya unsur penyuapan
transparan, jelas, adil dan dan korupsi dalam proses legal
bebas korupsi dan penyuapan. dan perizinan serta
pemenuhan persyaratan.

c. Keikutsertaan dan pemenuhan Program tidak dapat dijalankan

dalam program-program yang dan dipatuhi secara baik dan

dilaksanakan serta mentaati benar (hanya bersifat

semua ketentuan dan administratif dan tidak berbasis

ketetapan yang ada (program untuk pembentukan nilai

Good Corporate Governance, berintegritas, bersih, jujur dan

Bebas KKN, WBS, Taat amanah). Kurang tersedianya

Lingkungan, Corporate Social sumber daya penerapan dan

Responsibility/ CSR, dll) keberlanjutan program.

d. Kerjasama, komunikasi dan Kerjasama, koordinasi dan pola

koordinasi yang baik dalam komunikasi tidak berjalan

proses kemitraan dan secara baik dan efektif, terjadi

partisipasi program gratifikasi untuk prestasi

pemerintahan daerah program.

e. Kelengkapan, kebenaran dan Data dan pelaporan tidak
kesesuaian pelaporan terkait tersedia lengkap dan banyak
dan pemenuhan kewajiban kesalahan (adanya rekayasa
program yang tepat waktu dan data dan informasi).
dapat dipertanggung jawabkan.

7. Mitra Kerja a. Mendapatkan dan menjalankan Proses lelang / pengadaan /

/rekanan kontrak pekerjaan dari BOB penunjukkan yang tidak sesuai

penunjang PT. Bumi Siak Pusako - ketentuan, tidak adil dan

operasional, Pertamina Hulu dengan cara transparan serta ada unsur

produk, project yang fair, transparan, bersih, penyuapan, gratifikasi dan

dan layanan mudah, bebas penyuapan & KKN.

Perusahaan gratifikasi.

(kerjasama –

kontrak bisnis, b. Teknis operasional kerjasama Koordinasi dan arus informasi

Badan Operasi yang jelas, tepat waktu, efisien yang tidak lancar, adanya miss

Bersama, pemilik dan lancar sesuai dengan komunikasi, ketidakjelasan

lahan untuk kesepakatan / kontrak aturan main teknis kerjasama &

kerjasama.

~ 115 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 9 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

operasional kerja, adanya perubahan sepihak dan
investor, dll) ada kecurangan / penyuapan.

c. Pengaturan komunikasi dan Adanya kecurangan dan

kejelasan koordinasi dengan ketidakpatuhan pada pakta

pihak pemberi pekerjaan dan integritas.

adanya deklarasi kepatuhan Terjadi penyuapn, gratifikasi

serta pakta integritas. dan KKN dengan pihak

pemberi pekerjaan.

d. Keberlanjutan dan peningkatan Terjadi keluhan dan komplain

nilai tambah untuk pelanggan dari pelanggan terhadap

perusahaan dari hasil produk / layanan yang

kerjasama dengan mitra. merupakan hasil kerjasama

dengan mitra kerja (tidak terjadi

nilai tambah).

e. Terpenuhinya semua hak-hak Pembayaran terlambat atau

mitra dan pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan.

tepat waktu kepada pihak

mitra/rekanan sesuai Terjadi Unsur penyuapan dan

kesepakatan kerjasama / gratifikasi dalam proses

Kontrak. pembayaran.

8. Supplier / a. Mendapatkan kontrak Proses lelang / pengadaan

Pemasok pekerjaan dari BOB PT. Bumi yang tidak sesuai ketentuan,

Perusahaan Siak Pusako - Pertamina Hulu tidak adil dan transparan serta

(pembelian dengan cara yang fair, ada unsur penyuapan,

Barang / Jasa) transparan, bersih, mudah, gratifikasi dan KKN.

misal atas bebas penyuapan & gratifikasi.

material,

subkontraktor, b. Teknis operasional kerjasama Koordinasi dan arus informasi

vendor, mandor yang jelas, transparan dan yang tidak lancar, adanya miss

dan perusahaan lancar sesuai dengan komunikasi, ketidakjelasan

penyewaan alat kesepakatan / kontrak aturan main teknis kerjasama &

kerjasama dengan memenuhi adanya perubahan sepihak.

pakta integritas.

Pengawasan dan evaluasi Terjadi Unsur penyuapan dan

kinerja dilakukan secara fair, gratifikasi dalam operasional

objective, transparan, sesuai

~ 116 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 10 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

kriteria & ketentuan serta dan proses pengawasan /
bebas penyuapan & gratifikasi. evaluasi kinerja.

c. Terpenuhinya semua hak-hak Pembayaran terlambat atau
suplier dan pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan.
tepat waktu kepada pihak Terjadi Unsur penyuapan dan
supplier / pemasok sesuai gratifikasi dalam proses
kesepakatan kerjasama (SPK). pembayaran.

d. Keberlanjutan dan peningkatan Terjadi keluhan dan komplain

nilai tambah untuk pelanggan dari pelanggan terhadap

BOB PT. Bumi Siak Pusako - produk / layanan yang

Pertamina Hulu dari hasil merupakan penyediaan barang

kerjasama dengan supplier / / jasa dengan pihak supplier /

pemasok. rekanan (tidak terjadi nilai

tambah).

9. Manajemen / a. Tercapainya visi, misi, tujuan Tidak semua SDM dapat
Pimpinan
Perusahaan dan sasaran (KPI) perusahaan terlibat secara penuh dengan

secara efektif dan efisien kelemahan kompetensi dan

dengan keterlibatan semua kesadaran akan nilai dan

unsur yang saling bersinergi integritas perusahaan.

berbasis kompetensi SDM

yang memiliki tata nilai & Kesalahan dalam pengelolaan

prinsip/etika perusahaan dan kegagalan dalam

(berintegritas, jujur, amanah, kerjasama serta sinergi.

anti suap dll).

b. Terwujudnya tata nilai, kode Masih terjadi sikap dan

etik, norma dan konsep budaya kebiasaan buruk dalam

kerja perusahaan yang menciptakan perusahaan yang

berbasis integritas Insan bersih dan bebas suap, KKN

Perusahaan yang anti suap, serta gratifikasi.

anti gratifikasi dan anti KKN.

c. Terlaksananya semua tugas, Masih terjadi kecurangan dan
tanggung jawab, program dan aktivitas kerja yang tidak
fungsi yang ada dalam disiplin untuk memenuhi semua
perusahaan dalam standarisasi ketentuan yang berlaku.
kesisteman yang konsisten dan
taat asas / patuh sesuai

~ 117 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 11 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

ketentuan peratuan Sistem pengawasan dan

perundangan, kebijakan dan sanksi yang belum optimal.

prosedur yang berlaku.

10. Pegawai / a. Kesejahteraan, kebahagiaan Biaya hidup yang semakin
Personel
Perusahaan kerja meningkat dan adanya tinggi, sehingga tetap tidak

jaminan kesehatan – dapat memenuhi kebutuhan.

keselamatan kerja dan hari tua Melakukan praktek kecurangan

dan KKN untuk mendapatkan

kesejahteraaan / keuntungan.

b. Sistem rekrutmen, promosi dan Adanya kecurangan,

pengelolaan jenjang karir yang penyuapan, subjectifitas dan

sesuai dengan ketentuan dan KKN dalam proses rekrutmen,

peraturan terkait, bersifat promosi dan peningkatan karir.

transparan, bersih serta bebas

dari intervensi subjectivitas,

KKN, penyuapan dan

gratifikasi.

c. Pemenuhan semua hak-hak Terjadi penyuapan, gratifikasi

pegawai sesuai dengan dan pemerasan dalam upaya

kontrak / kesepakatan kerja pemenuhan hak pegawai.

bersama.

11. LSM / Non Profit a. Ketersediaan dan kemudahan Terjadi kesalahan komunikasi
Organisasi akses terkait data dan dan terjadi penyuapan,
terkait, termasuk informasi publik, yang dapat gratifikasi dan pemerasan atas
Media Masa. diperoleh secara gratis, upaya untuk mendapatkan
transparan, valid dan jelas informasi dan data yang benar
sesuai ketentuan & peraturan dan akurat.
perundangan yang berlaku.

b. Mendapatkan program Terjadi kecurangan dan

partisipasi dan advokasi yang ketidakadilan program.

sesuai, adil dan benar.

c. Adanya informasi/ penjelasan Informasi tertutup, penjelasan
dan klarifikasi yang memadai yang tidak memadai dan
terhadap semua kejadian / adanya unsur kecurangan data

~ 118 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 12 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

permasalahan / atas topik yang serta terjadi penyuapan /

menjadi fokus LSM / Media dari pemerasan dalam proses untuk

perusahaan. menutupi masalah sebenarnya.

12. Kepolisian dan a. Terpenuhinya seluruh Kelengkapan dokumen yang
aparatur
pengamanan dokumen legalitas dalam tidak terpenuhi di periode

penyelenggaraan pekerjaan/ pelaksanaan pekerjaan/proyek

proyek di suatu lokasi tertentu. karena kurangnya koordinasi

dengan pihak owner.

b. Kooperatif dan profesional Terdapat oknum yang

dalam mengikuti proses memanfaatkan kebutuhan

pemenuhan dokumen dalam pemenuhan dokumen untuk

perijinan kegiatan yang melanggar aturan perundang-

membutuhkan dukungan undangan sehingga dapat

instansi kepolisian / aparatur diperoleh dokumen secara

keamanan. instan.

13. Masyarakat / a. Perusahaan dapat memberikan Memiliki hubungan yang buruk

penduduk sekitar perhatian dan kontribusi untuk dengan masyarakat sekitar,

kantor / area masyarakat sekitar dan terjadi penyuapan dan

operasional memiliki program CSR yang kecurangan program CSR.

perusahaan (atas baik dan sesuai dengan Masyarakat sekitar memiliki

keberadaan peruntukkan. harapan yang terlalu tinggi atas

perusahaan). keberadaan perusahaan.

b. Perusahaan dapat Aktivitas ekonomi hanya

berkontribusi dalam berpengaruh secara lokal/

meningkatkan aktivitas terbatas. Deviden tidak optimal

ekonomi dan mendorong serta realisasi investasi

pertumbuhan ekonomi daerah / terkendala.

negara.

c. Tersedianya lapangan kerja Proses rekruitmen tidak

(rekrutmen tenaga kerja) yang transparan dan terjadi proses

transparan, bersih dan layak penyuapan, gratifikasi dan

untuk personil di sekitar area KKN.

perusahaan.

~ 119 ~

LAMPIRAN 2 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN BERLAKU TMT 26 Februari 2021
PIHAK BERKEPENTINGAN REVISI KE 00
HALAMAN 13 dari 13

Pihak

No Berkepentingan / Kebutuhan – Harapan Potensi Risiko –
Pemangku Kekhawatiran

Kepentingan

d. Aktivitas kantor / operasional Pengelolaan limbah yang buruk

pekerjaan tidak menimbulkan dan aktivitas yang

dampak lingkungan (limbah) mengganggu masyarakat

atau efek sosial yang buruk sekitar.

bagi masyarakat.

Disusun Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Manager Internal Audit Senior Operation Manager General Manager
26 Februari 2021 26 Februari 2021 26 Februari 2021

~ 120 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

SURAT PERINTAH
Nomor : SP-054 /GM/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN SISTEM

MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ISO 37001
BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO- PERTAMINA HULU

GENERAL MANAGER
BADAN OPERASI BERSAMA PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi BOB PT. Bumi Siak Pusako
- Pertamina Hulu melalui upaya peningkatan efektifitas sistem kerja
yang bersih, berintegritas, dan transparan, diperlukan sebuah model
penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diakui dan
berstandar internasional.

2. Bahwa untuk pengembangan, penerapan, pengendalian,
pemeliharaan dan peningkatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
perusahaan perlu dibentuk Tim penanggung jawab dalam Sistem
Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.

3. Bahwa tugas, peran, tanggung jawab dan wewenang tersebut
diberikan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang
ditetapkan melalui Keputusan General Manager BOB PT. Bumi
Siak Pusako - Pertamina Hulu.

4. Bahwa mereka yang jabatan/namanya tercantum dalam lampiran
keputusan ini dipandang perlu dan mampu untuk melaksanakan
tugas dimaksud.

Mengingat : 1. UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.

2. UU RI No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI
No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

3. UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi.

4. UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

5. UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6. UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

7. UU RI No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

~ 121 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

8. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN.

9. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi.

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2018 Tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

11. Persyaratan Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO
37001:2016.

Memperhatikan : 1. Surat SKK Migas nomor SRT-0144/SKMC0000/2020/S0 tanggal 22
Mei 2020 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di
KKKS

MEMUTUSKAN

Pertama : 1. Organisasi Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO
Kedua : 37001 berada dalam lingkup penerapan di Perusahaan BOB PT.
Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang selanjutnya disebut
sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) SMAP ISO
37001 adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung pengembangan,
penerapan, pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, dengan tugas, peran,
tanggung jawab dan wewenang utama:
 Mengawasi rancangan dan penerapan SMAP perusahaan.

 Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas
SMAP dan isu terkait penyuapan.

 Memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan SMAP ISO
37001.

 Melaporkan Kinerja SMAP kepada dewan pengarah,
manajemen puncak dan fungsi kepatuhan lainnya.

2. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan SMAP ISO 37001 dipimpin oleh
Manajemen Puncak untuk lingkup Perusahaan dan dalam aktivitasnya
dikoordinasikan langsung oleh seorang Ketua Fungsi Kepatuhan Anti
Penyuapan.

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan SMAP ISO 37001 pada Perusahaan
BOB PT. Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu ini terdiri dari:

 Manajemen Puncak

 Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

 Wakil Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

 Sekretariat Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

 Auditor Internal SMAP

~ 122 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

 Investigator Anti Penyuapan
 Pengelola WBS
 Administrator Pengendali Gratifikasi
 Anggota Tim

dengan struktur dan susunan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

Ketiga : Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan SMAP ISO 37001 pada Perusahaan
BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu mempunyai peran
dalam mengembangkan, menerapkan, mengendalikan, memelihara, dan
meningkatkan SMAP ISO 37001 sesuai lingkup penerapan di
Perusahaan BOB PT. Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu sehingga
dapat memenuhi dan sesuai dengan persyaratan standar sistem
manajemen anti penyuapan ISO 37001 dan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya. Tanggung jawab, wewenang dan
kompetensi masing-masing fungsi dalam tim secara lengkap ditetapkan
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
Kelima : SMAP ISO 37001 pada Perusahaan BOB PT. Bumi Siak Pusako-
Pertamina Hulu harus melapor dan bertanggungjawab kepada
Manajemen Puncak (General Manager) serta Dewan Pengarah (Sub
Committee JMC) BOB PT. Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur di dalam Surat Perintah ini
akan ditetapkan kemudian oleh General Manager.

Surat Perintah ini terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Perintah ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 November 2020

GENERAL MANAGER

Raihan

~ 123 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN
Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950

Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

Lampiran 1 Surat Perintah
Nomor : SP-054 /GM/XI/2020
Tanggal : 27 November 2020

Struktur Organisasi
Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan SMAP ISO 37001

BOB PT. Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu

DEWAN
PENGARAH

(Governing Body)

MANAJEMEN
PUNCAK

(Top Management)

KETUA FKAP - PENGELOLA WBS

WAKIL KETUA 1 - TIM PENGENDALIAN
WAKIL KETUA 2 GRATIFIKASI
WAKIL KETUA 3
WAKIL KETUA 4 - INVESTIGATOR

SEKRETARIAT INTERNAL
FKAP AUDITOR SMAP

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
RISK PENGADAAN LEGAL & HUMAN

MANAGEMENT RELATION RESOURCES

~ 124 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN
Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950

Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

Lampiran 1 Surat Perintah
Nomor : SP-054 /GM/XI/2020
Tanggal : 27 November 2020

SUSUNAN PERSONIL FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (FKAP)

FUNGSI PENANGGUNG JAWAB ASAL UNIT
: Raihan
Manajemen Puncak : Beni Subena General Manager

Ketua : Imelda Pasni IA & Compliance
Wakil Ketua 1
(Risk Management) : Rafiq Imtihan SPRM
Wakil Ketua 2
(Pengadaan) : Nazaruddin SCM
Wakil Ketua 3
(Legal & Relation) : Rahmah Selviawati EA
Wakil Ketua 4
(HR) : Henny Maharani HRM
Andriani
Sekretariat FKAP IA
Koordinator Ari Suryadi IA
Anggota IA
Yashinta Doranthy SPRM
Anggota Wk 1 Yancap Riadi Putra SCM
Rini Novita Sari SCM
Anggota Wk 2 Adiwinata SOM
Anggota Wk 2 Okti Suryadi Prod Ops
Anggota Wk 2 Mohammad Barbarosa OS
Yusman DWO
Anggota Wk 2 Dodi Chandra DWO
: Akmal Syaputra DWO
Anggota Wk 2 Arie Kurniawan QHSE
Errol Prihatino QHSE
Anggota Wk 2 M. Husni Thamrin EPT
Amalia Azlin EPT
Anggota Wk 2 Rizky Hidayat EKS
Bambang Catur Prasetya IT
Anggota Wk 2 Zulfahmi FINEC
Munasir EA
Anggota Wk 2

Anggota Wk 2

Anggota Wk 2

Anggota Wk 2

Anggota Wk 2

Anggota Wk 2

Anggota Wk 2

Anggota Wk 3

~ 125 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

FUNGSI PENANGGUNG JAWAB ASAL UNIT

Anggota Wk 3 Lia A. Putri EA
Anggota Wk 4 HRM
Anggota Wk 4 Ismadi Hasan HRM
Auditor Internal SMAP IA
Muhammad Haris IA
Pengendali Whistle Blower IA
System (WBS) : Henny Maharani SPRM
Pengendali Gratifikasi SCM
Investigator Andriani EA
HRM
Ari Suryadi

Romi Romandi

Fadly Yurizman

Wulan

M. Muhaimin Makmun

: Henny Maharani
Andriani
Ari Suryadi

: Henny Maharani
Andriani
Ari Suryadi

: Henny Maharani
Andriani
Munasir
Ismadi Hasan
Wulan

~ 126 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

Lampiran 2 Surat Perintah
Nomor : SP-054 /GM/XI/2020
Tanggal : 27 November 2020

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN KOMPETENSI
TIM ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (FKAP)

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ISO 37001
BOB PT. Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu

1. DEWAN PENGARAH

Tanggung Jawab
 Memberikan fokus yang jelas dan tepat dalam visi, misi dan kebijakan anti penyuapan

serta integritas sistem manajemen perusahaan / organisasi secara menyeluruh.
 Menyetujui kebijakan anti penyuapan Perusahaan.
 Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan Perusahaan telah sejalan.
 Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP) pada waktu yang direncanakan.
 Memastikan kebutuhan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk

operasi SMAP dialokasikan dan ditentukan.
 Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan sistem

manajemen anti penyuapan di Perusahaan oleh manajemen puncak.

Wewenang
 Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk

kebijakan untuk sistem manajemen anti penyuapan.
 Mengangkat dan memberhentikan pekerja level manajemen berdasarkan aturan internal

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
ketenagakerjaan.
 Melakukan tinjauan, monitoring dan mendapatkan laporan terkait kinerja SMAP.
 Memberikan saran dan masukan untuk peningkatan SMAP.

Persyaratan Kompetensi
 Melekat dan sesuai dengan persyaratan jabatan dan kompetensi untuk jabatan pada

Sub Commitee JMC.
 Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 (executive briefing).

2. MANAJEMEN PUNCAK

Tanggung Jawab
 Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), termasuk kebijakan dan

sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan
untuk mengatasi risiko penyuapan pada Perusahaan.
 Memastikan bahwa kebijakan dan sasaran anti penyuapan ditetapkan dalam SMAP dan
sejalan dengan konteks, kebutuhan pihak berkepentingan dan arah strategis organisasi.
 Memiliki Komitmen dalam melakukan pengembangan, penerapan, pemeliharaan serta

~ 127 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

peningkatan berkelanjutan dalam SMAP perusahaan / organisasi.
 Melakukan Kepemimpinan SMAP dengan prinsip keteladanan dan mengambil

tanggungjawab atas efektivitas SMAP.
 Memastikan integrasi persyaratan SMAP ke dalam proses Perusahaan.
 Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari SMAP.
 Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal.

 Mengkomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang
efektif dan memenuhi persyaratan SMAP.

 Memastikan SMAP dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya.
 Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan SMAP.
 Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di Perusahaan.
 Mempromosikan peningkatan berkelanjutan.
 Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan

kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang
tanggung jawab mereka.
 Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan
actual.
 Memastikan tidak ada personel yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau
disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan
yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari kebijakan anti
penyuapan Perusahaan, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan
ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis Perusahaan (kecuali jika ada partisipasi individu
dalam pelanggaran ini).
 Pada waktu yang direncanakan, melaporkan ke Dewan Pengarah mengenai isi dan
operasi dari SMAP dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur.
 Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan ke dalam
proses- proses bisnis organisasi.
 Memastikan bahwa sistem manajemen anti penyuapan mencapai hasil yang telah
diinginkan.
 Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan
mereka yang berlaku untuk bidang tanggung jawab mereka.
 Memberikan tahapan yang jelas dalam proses pengembangan SMAP ISO 37001.
 Menetapkan dan mengesahkan kebijakan, sasaran anti penyuapan dan Perencanaan
SMAP yang diusulkan oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
 Memantau & mengevaluasi penerapan SMAP yang ditetapkan dalam tinjauan
manajemen dan merekomendasikan perubahan untuk peningkatan.

Wewenang
 Mengambil keputusan manajerial yang terbaik terkait masalah dalam sistem manajemen

anti penyuapan.
 Membina bawahan dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan

sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kesadaran dan keterlibatan dalam SMAP.
 Memeriksa, menyetujui / menolak dan menandatangani berkas kerja/dokumen terkait

SMAP sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tanggung jawab dan mendisposisi
naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi.
 Melakukan tinjauan, monitoring dan mendapatkan laporan terkait kinerja SMAP.
 Memberikan saran dan masukan untuk peningkatan SMAP.

~ 128 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

Persyaratan Kompetensi
 Melekat dan sesuai dengan persyaratan jabatan dan kompetensi untuk jabatan

General Manager BOB PT. Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu.
 Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 (executive briefing).

3. KETUA TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN
TTaanngggguunnggjaJwawabab

 Mengawasi rancangan dan penerapan SMAP sesuai lingkup penerapan.
 Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas SMAP dan isu terkait penyuapan.
 Memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan standar ISO 37001.
 Melaporkan kinerja SMAP kepada Manajemen Puncak dan ke Dewan Pengarah.
 Bertanggung jawab secara penuh terhadap SMAP Organisasi (perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan, monitoring/ evaluasi, pemeliharaan
dan peningkatan).
 Memastikan SMAP diterapkan di seluruh area kerja sesuai ruang lingkup dengan target
pencapaian sertifikat ISO 37001 dan mempertahankannya serta meningkatkan
kualifikasinya ke persyaratan standar yang lebih tinggi.
 Memastikan proses dan dokumentasi yang diperlukan untuk SMAP ditetapkan, diterapkan
dan dipelihara serta ditingkatkan.
 Mengkoordinasikan peran dan tanggung jawab tim Fungsi Kepatuhan personil terkait untuk
pengembangan dan penerapan SMAP antara lain Sekretariat Fungsi Kepatuhan, Auditor
Internal SMAP, Anggota Tim serta fungsi terkait lainnya.
 Melakukan sosialisasi dan memastikan pembangkitan kesadaran tentang persyaratan dan
kebijakan SMAP di seluruh ruang lingkup penerapan.
 Bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah/ kendala dalam pengembangan dan
penerapan SMAP di seluruh ruang lingkup penerapan.
 Memastikan penggunaan standar kerja SMAP terkini (dokumentasi) di lokasi kerja.
 Mewakili Instansi/ Organisasi untuk masalah SMAP terutama kepada pihak luar
(Konsultan & Badan Sertifikasi / pihak lain yang terkait).
 Menyusun Manual / Pedoman Anti Penyuapan yang akan disahkan oleh pimpinan
puncak.
 Memantau terus – menerus penerapan SMAP yang sesuai dengan Standard
Internasional ISO 37001 dan melaporkannya kepada manajemen sebagai bahan tinjauan
manajemen.
 Merencanakan dan memantau program identifikasi dan penilaian resiko penyuapan, audit
internal, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, tinjauan manajemen, tindakan
perbaikan dan pencegahan dalam SMAP.
Wewenang
 Mengajukan usulan/rekomendasi ke manajemen puncak dan dewan pengarah atas
seluruh aktifitas terkait dengan implementasi SMAP dan program kepatuhan.
 Memiliki akses langsung dan cepat kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak
Ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan
penyuapan atau SMAP.
 Memberikan pendapat/compliance opinion atas transaksi penting dan kebijakan
perusahaan mengacu kepada prinsip-prinsip dan tata nilaiAnti Penyuapan.

~ 129 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

 Menetapkan strategi dan program kerja, sosialisasi dan komunikasi yang terkait
implementasi SMAP dan program kepatuhan termasuk media dan sarana serta fasilitas
pendukung yang akan dipergunakan.

 Menetapkan strategi sosialisasi Kebijakan dan SMAP termasuk peraturan perundang-
undangan baru yang berdampak langsung terhadap SMAP perusahaan.

 Memeriksa, menyetujui / menolak dan menandatangani berkas kerja/dokumen terkait
SMAP sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tanggung jawab dan mendisposisi
naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi.

 Melakukan tinjauan, monitoring dan mengajukan laporan terkait kinerja SMAP.
 Memberikan saran dan masukan untuk peningkatan SMAP.

Persyaratan Kompetensi
 Melekat dan sesuai dengan persyaratan jabatan dan kompetensi untuk jabatan tingkat

Manager.
 Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.

4. WAKIL KETUA TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN

Tanggung Jawab
 Membantu tugas dan tanggung jawab Ketua FKAP, terutama dalam :
 Mengawasi rancangan dan penerapan SMAP sesuai lingkup penerapan dengan

menjaminkan prinsip indepensi dan terlepas dari konflik kepentingan.
 Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas SMAP dan isu terkait

penyuapan sesuai lingkup yang menjadi tanggung jawabnya.
 Memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan standar ISO 37001.
 Memastikan SMAP diterapkan terutama pada area kerja sesuai tanggung jawabnya.
 Memastikan proses dan dokumentasi yang diperlukan untuk SMAP ditetapkan,

diterapkan dan dipelihara serta ditingkatkan pada lingkup area kerjanya.
 Melakukan sosialisasi dan memastikan pembangkitan kesadaran tentang persyaratan

dan kebijakan SMAP di seluruh ruang lingkup penerapan di area kerjanya.
 Bertanggung jawab terhadap identifikasi dan penanganan risiko serta pemecahan

masalah/ kendala dalam pengembangan dan penerapan SMAP di seluruh ruang lingkup
penerapan di area kerjanya.
 Bertanggung jawab terhadap semua tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan /
diberikan oleh Ketua FKAP.

Wewenang
 Mengajukan usulan/rekomendasi ke manajemen puncak dan dewan pengarah atas

seluruh aktifitas terkait dengan implementasi SMAP dan program kepatuhan.
 Memiliki akses langsung dan cepat kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak

Ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan
penyuapan atau SMAP.
 Memberikan pendapat/compliance opinion atas transaksi penting dan kebijakan
perusahaan mengacu kepada prinsip-prinsip dan tata nilaiAnti Penyuapan.
 Mengusulkan strategi dan program kerja, sosialisasi dan komunikasi yang terkait
implementasi SMAP dan program kepatuhan termasuk media dan sarana serta fasilitas
pendukung yang akan dipergunakan.

~ 130 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

 Mengkoordinir kegiatan kerja dan pelaksanaan program terkait SMAP di area kerjanya.
 Memberikan rekomendasi pengawasan dan monitoring kepatuhan personil dalam

menjalankan SMAP dalam bentuk sanksi administratif kepada personilybs.
 Mengusulkan strategi sosialisasi Kebijakan dan SMAP termasuk peraturan perundang-

undangan baru yang berdampak langsung terhadap SMAP perusahaan.
 Bersama ketua FKAP memeriksa, menyetujui / menolak dan menandatangani berkas

kerja/dokumen terkait SMAP sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tanggung jawab
dan mendisposisi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib
administrasi.
 Bersama Ketua melakukan tinjauan, monitoring & mengajukan laporan terkait kinerja
SMAP.
 Memberikan saran dan masukan untuk peningkatan SMAP.

Persyaratan Kompetensi
 Melekat & sesuai dengan persyaratan kompetensi untuk jabatan tingkat Manager.
 Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.

5. SEKRETARIAT FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN

Tanggung Jawab
 Mendukung penuh peran dan tanggung jawab Ketua dan Wakil Ketua Fungsi Kepatuhan

Anti Penyuapan dalam semua aktivitas administratif serta pengendalian SMAP ISO
37001 (Identifikasi dan Penanganan Resiko Anti Penyuapan, Pengendalian Dokumen,
Pengendalian Rekaman, Tinjauan FKAP dan Manajemen, Audit Internal, Tindakan
Perbaikan dan pencegahan, Komunikasi, dll).
 Mengontrol semua informasi terdokumentasi SMAP dalam hal baru diterbitkan,
perubahan, distribusi, penomoran, penarikan dokumen kadaluarsa, masa simpan dan
pemusnahan, dll.
 Memelihara berkas hasil kerja seperti Daftar Induk Dokumen, identifikasi dan penilaian
resiko penyuapan, audit report, minutes meeting, dll selama penerapan SMAP.
 Mengatur skedul kegiatan, pertemuan dan berbagai program yang dilaksanakan untuk
implementasi dan operasional SMAP, termasuk mengkoordinasikan pelaksanaan
training/sosialisasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan SMAP ISO 37001.
 Bersama Ketua/Wakil Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan, memonitor
pengembangan, penerapan, sertifikasi, pengendalian dan pemeliharaan serta
peningkatan SMAP.
 Bersama Ketua/Wakil Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan sebagai penghubung
perusahaan dengan pihak luar yang berhubungan dengan sistem anti penyuapan
(misal konsultan dan badan sertifikasi).
 Memonitor penerapan SMAP (terutama dalam hal kerapian dan kelengkapan
administrative) dan melaporkannya ke Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
 Mengumpulkan, menyusun bahan dan menyampaikan laporan kinerja SMAP kepada
Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
Wewenang
 Memeriksa, menyetujui / menolak dan menandatangani berkas kerja/dokumen terkait
SMAP sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tanggung jawab nya.

~ 131 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

 Melakukan tinjauan, monitoring administratif dan menyusun laporan terkait kinerja SMAP.
 Memberikan saran dan masukan untuk peningkatan SMAP

Persyaratan Kompetensi
 Melekat dan sesuai dengan persyaratan jabatan dan kompetensi untuk jabatan tingkat

Senior Staf (Koordinator Sekretariat).
 Melekat dan sesuai dengan persyaratan jabatan dan kompetensi untuk jabatan Staf

atau Officer (Anggota Sekretariat).
 Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.
 Menguasai dan memahami teknis kesekretariatan dan administrasi pengendalian

dokumen dan tata arsip.

6. AUDITOR INTERNAL SMAP

Tanggung Jawab
 Merencanakan pelaksanaan kegiatan audit internal sesuai dengan lingkup penerapan

SMAP perusahaan dan program audit yang telah ditetapkan oleh ketua fungsi
kepatuhan anti penyuapan.
 Melakukan persiapan audit, pengumpulan bahan dan informasi serta kriteria audit untuk
penelaahan / tinjauan awal dan mengembangkan checklist audit.
 Mengadakan pertemuan awal dengan pihak auditee (opening meeting) untuk
menjelaskan tujuan dan teknis audit internal SMAP.
 Melakukan audit implementasi (on-site) untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan
dokumen, penerapan SMAP dengan kriteria audit dengan lingkup sesuai penerapan
SMAP di perusahaan.
 Melakukan wawancara, observasi untuk mendapatkan informasi penerapan,
melakukan verifikasi, meminta dan menemukan bukti objectif serta menetapkan
temuan audit atasketidaksesuaian maupun saran perbaikan di area audit.
 Menginformasikan dan menjelaskan kepada auditee atas setiap temuan/saran yang
ditemukan saat audit, meminta untuk dilakukan tindakan perbaikan guna
penyempurnaan dokumen dan/atau penerapan sistem manajemen anti penyuapan.
 Membuat kesimpulan dan laporan hasil audit untuk disampaikan kepada pihak
manajemen untuk dikaji dan ditindaklanjuti dalam tinjauan manajemen.
 Melakukan verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari pihak auditee untuk
memastikan temuan telah ditindaklanjuti secara efektif.
Wewenang
 Melakukan review dan wawancara serta observasi di area audit.
 Meminta akses dan informasi / data yang dibutuhkan dalam upaya pemastian
pemenuhan kriteria audit internal.
 Menetapkan temuan audit dan tingkatannya (Major / minor / observasi – saran
peningkatan bagi auitee).
 Melakukan verifikasi keefektifan tindakan perbaikan.

Persyaratan Kompetensi
 Melekat dan sesuai dengan persyaratan jabatan dan kompetensi untuk jabatan Internal
Auditor (Lead Auditor).

~ 132 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

 Melekat dan sesuai dengan persyaratan jabatan dan kompetensi untuk jabatan tingkat
Manager/Staf yang ditunjuk sebagai auditor (Anggota Auditor).

 Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.

7. INVESTIGATOR ANTI PENYUAPAN

Tanggung Jawab
 Menindaklanjuti kebutuhan audit investigasi yang berasal dari berbagai sumber yang

masuk dan melakukan penelaahan atas indikasi kasus penyuapan yang terjadi.
 Melakukan perencanaan khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang

mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan,
penyelewengan, dan kecurangan (fraud) sehingga menimbulkan kasus penyuapan.
 Melakukan audit investigasi pendahuluan untuk mendapatkan bukti awal, permintaan
keterangan untuk pemahaman profil dan dokumen dasar calon untuk persiapan audit
investigasi lanjutan.
 Melaksanakan audit investigasi lapangan dan melakukan pengamatan langsung,
melakukan pengecekan fakta, melakukan wawancara umum maupun wawancara
investigatif.
 Melakukan pengumpulan dokumen dan bukti-bukti investigasi serta merumuskan
hipotesa temuan dan menuliskan hasil temuan audit investigasi.
 Membuat kesimpulan audit investigasi dan menetapkan laporan untuk manajemen dan
pihak terkait yang berkepentingan.
 Melakukan monitoring tindak lanjut hasil penelaahan dan audit investigasi.
Wewenang
 Melakukan review dan wawancara investigatif di area audit.
 Meminta akses dan informasi / data yang dibutuhkan dalam upaya pemastian
pembuktian kasus.
 Menetapkan hipotesa dan kesimpulan audit investigasi.
 Melakukan verifikasi keefektifan tindakan perbaikan.

Persyaratan Kompetensi
 Melekat dan sesuai dengan persyaratan jabatan dan kompetensi untuk jabatan tingkat
Manager/Staf yang ditunjuk atau yang ditetapkan.
 Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.
 Pelatihan Audit Investigasi

8. PENGELOLA WBS (WHISTLE BLOWIG SYSTEM)

Tanggung Jawab
 Menerima seluruh pengaduan dan pelaporan atas isu-isu yang menjadi cakupan

whistle blowing system (WBS).
 Melakukan verifikasi / pengajuan pertanyaan kepada pelapor untuk memastikan

kelengkapan pelaporan.
 Membuat registrasi / pemberian nomor identifikasi pelaporan

~ 133 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

 Membuat laporan penyingkapan tertulis dan rekomendasi yang sesuai serta
memasukkannya ke dalam e-room.

 Mencatat dan memelihara catatan hasil proses pengelolaan pelaporan.

Wewenang
 Merahasiakan dan tidak mengungkapkan identitas pelapor.
 Melakukan proses pengelolaan pelaporan secara independen dan profesional.
 Menindaklanjuti pelaporan hanya untuk yang memenuhi kriteria.
 Memberikan masukan dan saran perbaikan terkait dengan WBS.

Persyaratan Kompetensi
 Merupakan beberapa personel yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjalankan

pengelolaan administrasi pelaporan WBS secara independen dengan menggunakan
wadah e-room yang bersifat aman dan terproteksi.
 Pengelola WBS bersifat independen untuk menghindari intervensi dan perlindungan
laporan pelaporan dari konflik kepentingan.

9. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Tanggung Jawab
 Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan dan pengendalian praktek gratifikasi

di lingkungan perusahaan.
 Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktek gratifikasi, baik

dari penerimaan laporan gratifikasi sampai dengan pengiriman Surat Keputusan KPK
kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang
diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik negara.
 Menerima uang yang diserahkan oleh pelapor dan/atau penerima yang diterima oleh
gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan, serta
melaporkan dan menyerahkannya kepada KPK setelah adanya surat keputusan KPK
mengenai kepemilikannya.
 Mendiseminasikan / mensosialisasikan kebijakan perusahaan terkait dengan gratifikasi
kepada Insan Perusahaan, pihak ketiga, masyarakat pada umumnya dan para
stakeholders.
 Melakukan penerimaan laporan penerimaan benda gratifikasi, melakukan pemilahan
kategori gratifikasi dan pemrosesan laporan gratifikasi dalam kedinasan dan bukan
gratifikasi dari wajib lapor gratifikasi.
 Melaksanakan mekanisme saluran pelaporan pengaduan whistleblowing system (WBS).
 Melakukan evaluasi atas efektifitas dari kebijakan terkait gratifikasi dan
pengendaliannya di lingkungan perusahaan.
 Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi
kepada manajemen perusahaan yang dapat digunakan sebagai salah satu
management tools.
 Menindaklanjuti laporan dugaan praktek gratifikasi yang berasal dan/atau bersumber
dari WBS, instansi yang berwenang dan/atau informasi yang diperoleh masyarakat
Wewenang
 Melakukan proses pengelolaan pelaporan Gratifikasi, melakukan verifikasi dan review
dokumen secara independen & profesional

~ 134 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN
Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950

Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

 Menindaklanjuti pelaporan hanya untuk yang memenuhi kriteria gratifikasi.
Memberikan masukan dan saran perbaikan terkait dengan gratifikasi.

Persyaratan Kompetensi
 Merupakan unit dengan personel yang ditunjuk yang berada dibawah Internal

Audit yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi dan
pengelolaan gratifikasi di perusahaan.

10. ANGGOTA FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN – RISK MANAGEMENT

Tanggung Jawab
Membantu Ketua dan Wakil Ketua 1 FKAP dan manajemen dalam menyiapkan,
menyusun dan menyempurnakan Desain SMAP perusahaan / organisasi dalam hal Risk
Management.

11. ANGGOTA FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN – PENGADAAN

Tanggung Jawab
Membantu Ketua dan Wakil Ketua 2 FKAP dan manajemen dalam menyiapkan,
menyusun dan menyempurnakan Desain SMAP perusahaan / organisasi dalam hal Bisnis
Proses Pengadaan, uji kelayakan (due diligence) dan membantu proses risk assesment
sebagai risk owner.

12. ANGGOTA FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN – LEGAL & RELATION

Tanggung Jawab
Membantu Ketua dan Wakil Ketua 3 FKAP dan manajemen dalam menyiapkan,
menyusun dan menyempurnakan Desain SMAP perusahaan / organisasi dalam hal terkait
legal, relation (proses bisnis perizinan), penilaian risiko penyuapan dan security (proses
investigasi).

13. ANGGOTA FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN – HUMAN RESOURCES

Tanggung Jawab
Membantu Ketua dan Wakil Ketua 4 FKAP dan manajemen dalam menyiapkan,
menyusun dan menyempurnakan Desain SMAP perusahaan / organisasi dalam hal HR
(aturan internal mengenai personel dan tindaklanjut, penilaian risiko penyuapan,
kepedulian dan pelatihan dan due diligence personel).

~ 135 ~

BADAN OPERASI BERSAMA

PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu
CPP BLOCK, CENTRAL SUMATRA BASIN

Kantor Pusat : RDTX Tower Lantai 20 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV / 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 5799 1552 Facsimile : (62-21) 5799 1553 http : //www.bobcpp.co.id

14. ANGGOTA FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN
Selain tanggung jawab yang telah disebutkan secara khusus di atas, tanggung jawab anggota
FKAP juga adalah:
Tanggung Jawab
 Membantu Ketua / Wakil Ketua FKAP dan manajemen puncak mengembangkan
Pedoman Anti Penyuapan, Kebijakan Anti Penyuapan, Sasaran & Perencanaan SMAP
yang ingin dicapai oleh perusahan/ organisasi.
 Menyiapkan dan memastikan penyusunan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kerja
terkait SMAP secara baik.
 Melakukan identifikasi dan registrasi resiko anti penyuapan, melakukan penilaian dan
menetapkan rencana mitigasi di lingkup area kerjanya serta meninjau, mengevaluasi dan
memastikan efektifitas pelaksanaanya.
 Mempelajari dan memahami Kebijakan, Sasaran anti penyuapan dan semua
dokumentasi terkait SMAP ISO 37001.
 Memantau efektifitas dan konsistensi jalannya pelaksanaan SMAP di unit/proses kerjanya
dan melaporkan kepada KFKAP serta memberikan masukan dan mengobservasi
secara langsung tentang efektivitas SMAP yang telah dibangun.
 Memastikan kesiapan dan pelaksanaan Audit internal maupun audit investigasi di
lingkungan kerjanya dapat berjalan secara baik.
 Proaktif untuk keberhasilan program-program SMAP sehingga dapat berkontribusi
dalam pencapaian sasaran SMAP perusahaan.
 Membantu pelaksanaan sosialisasi dan penjelasan untuk pemahaman kebijakan,
sasaran dan dokumentasi SMAP yang telah dibuat untuk unit /proses kerjanya.
 Memfasilitasi pelaksanaan penerapan SMAP di lingkungan / areanya untuk tetap dan
selalu memenuhi persyaratan standar SMAP 37001 dan Dokumentasi (Pedoman,
Prosedur, IK) yang telah dibuat.
 Menyimpan dan memelihara semua catatan / arsip terkait dengan penerapan aktivitas
kerja di unit / proses kerjanya.

Melakukan peningkatan mutu kerja dan SMAP secara berkelanjutan di unit / proses
kerjanya masing-masing.
Wewenang
 Memeriksa dan menandatangani dokumen / berkas kerja terkait SMAP sesuai tugas
pokok fungsi di area kerjanya.
 Membina dan memberdayakan personil di area kerjanya dengan melatih, membimbing,
mengarahkan, memotivasi, menginspirasi, menegur dan memberikan usulan sanksi
dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai dalam SMAP.
 Membantu wakil ketua terkait dalam mengkoordinir kegiatan kerja dan pelaksanaan
program-program terkait SMAP di area kerjanya.
 Memberikan masukan rekomendasi pengawasan dan monitoring kepatuhan personil
dalam menjalankan SMAP dalam bentuk sanksi administratif kepada personil ybs.
 Memberikan masukan dan saran perbaikan (sehubungan dengan sistem manajemen anti
penyuapan) kepada Ketua / wakil ketua FKAP.
Persyaratan Kompetensi
 Melekat sesuai dengan persyaratan jabatan dan kompetensi untuk jabatan tingkat
Manager/staf di lingkungan perusahaan (anggota process owner).
 Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.

~ 136 ~

LAMPIRAN 4 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

PEMETAAN PROSES DAN SOP BERLAKU TMT 30 April 2021
SMAP REVISI KE 01
HALAMAN 1 dari 10

GAMBARAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

1. PEMETAAN PROSES & MODEL SMAP BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU

Penyelenggaraan SMAP pada BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu, terdiri atas berbagai
kesatuan aktivitas, proses dan sub proses yang saling terkait dan bersinergi untuk mencapai tujuan
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) perusahaan antara lain untuk :

a) Memastikan semua aktivitas dan proses operasional / kegiatan perusahaan dapat berjalan
secara efektif, efisien, konsisten dan terkontrol berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas,
berintegritas, adil, bersih, transparan dan akuntabilitas.

b) Mencapai kepuasan total bagi semua pihak terkait (stakeholder) melalui sistem pencegahan,
pendeteksian dan penanganan penyuapan.

c) Menciptakan budaya berintegritas dan anti penyuapan di BOB PT. Bumi Siak Pusako -
Pertamina Hulu berbasis pada prinsip-prinsip dasar dan tata nilai sistem manajemen Anti
Penyuapan.

d) Terjadinya peningkatan kinerja dan efisiensi SMAP secara berkelanjutan.

Semua aktivitas, proses dikelola dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat mencegah,
mendeteksi dan merespon setiap risiko penyuapan / penyuapan yang terjadi dengan kesadaran
dan pemberdayaan pelaku proses dalam kesatuan sistem untuk mencapai tujuan dan sasaran anti
penyuapan melalui pemastian & kendali proses sesuai dengan standar SMAP yang mencakup :

a) Proses terkait Penentuan Konteks Organisasi
b) Proses terkait Kepemimpinan dan Komitmen
c) Proses terkait Perencanaan Manajemen
d) Proses terkait Penyediaan dan Pemberdayaan Sumber Daya.
e) Proses terkait Realisasi dan Operasional proses bisnis utama perusahaan.
f) Proses terkait Review, Monitoring, Pengukuran, Analisa, Evaluasi dan Perbaikan

Berkelanjutan.
g) Proses terkait Pendukung Umum.

Urutan dan keterkaitan dari proses-proses tersebut sesuai ruang lingkup penerapan SMAP pada
BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu dipetakan dalam gambaran SMAP dengan
penjelasannya sebagai berikut:

~ 137 ~

LAMPIRAN 4 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

PEMETAAN PROSES DAN SOP BERLAKU TMT 30 April 2021
SMAP REVISI KE 01
HALAMAN 2 dari 10

~~ 113388 ~~

LAMPIRAN 4 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

PEMETAAN PROSES DAN SOP BERLAKU TMT 30 April 2021
SMAP REVISI KE 01
HALAMAN 3 dari 10

2. PENJELASAN PROSES PADA GAMBARAN SMAP

Pemetaan hubungan proses yang berurutan dan saling terkait untuk mencapai sasaran SMAP
meliputi gambaran dan penjelasan proses sebagai berikut :

NO. PROSES DOKUMEN TERKAIT PN. JAWAB REF –
Process Related Document Person In Charge CLAUSUL

ISO 37001

PROSES KONTEKS ORGANISASI - KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN
Context Of The Organization Process – Leadership And Commitment

1 Konteks  Visi, Misi, Tujuan & Komitmen Manajemen 4.1, 4.2,
Organisasi dan  Identifikasi dan penanganan Puncak, 4.3, 4.4,
Perencanaan Ketua Fungsi 5.1, 5.2,
Isu strategis Anti suap (SWOT Kepatuhan Anti 5.3, 6.2
Context Of The Penyuapan
Organization and Analysis) (FKAP), 4.5, 6.1, 6.2
Planning  Identifikasi Harapan dan Manager Terkait

Kebutuhan Pihak

Berkepentingan
 Kebijakan & Sasaran Anti

Penyuapan/ Target Kinerja
 Perencanaan
Sistem

Manajemen Anti Penyuapan
 Monitoring
Pencapaian

Sasaran Anti Penyuapan
 Rencana Kerja/Hasil Rapat

Pimpinan

2 Pengendalian  Pedoman SMAP Manajemen
Risiko  Kebijakan Manajemen Risiko Puncak,
Penyuapan  Identifikasi dan Penanganan Ketua FKAP,
Manager Terkait
Bribery Risk Risiko / Peluang
Control  Matriks Penilaian Tingkat

Risiko
 Monitoring & evaluasi

Tindakan Penanganan Risiko

3 Pengorganisasia  Pedoman SMAP Manajemen 5.1, 5.2,
n & Komunikasi  Struktur Puncak, 5.3, 7.4
Organisasi Ketua FKAP,
Manager Terkait
Organizing & Perusahaan
 Uraian Jabatan & Kompetensi
Communication  SK Tim Fungsi Kepatuhan
 Tanggung Jawab, Wewenang

dan Kompetensi Manajemen

Puncak
 SOP Komunikasi

~ 139 ~

LAMPIRAN 4 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

PEMETAAN PROSES DAN SOP BERLAKU TMT 30 April 2021
SMAP REVISI KE 01
HALAMAN 4 dari 10

 Matriks Komunikasi

Organisasi
 SOP Tinjauan Manajemen

4 Tinjauan  Pedoman SMAP Manajemen 9.3, 9.3.1,
Manajemen  SOP Tinjauan Manajemen Puncak, 9.3.2, 9.4
Ketua FKAP,
Management (Top Manajemen, Dewan Sekretariat
Review Pengarah dan Fungsi FKAP,
Kepatuhan) Manager
 Agenda dan bahan Rapat Terkait,
Tinjauan Manajemen SMAP
 Laporan Fungsi Kepatuhan
Anti Penyuapan
 Notulen Hasil Tinjauan Mgt
SMAP

PROSES MANAJEMEN SUMBER DAYA
Resources Management Process

1 Penentuan dan  Perencanaan Sistem Manajemen 7.1, 7.2,
Penyediaan 7.3, 8.9
Sumber Daya Manajemen Anti Penyuapan Puncak,
 Pedoman Rekrutmen
Determination  Man Power Planning Ketua FKAP,
and Provision of
Resources Sekretariat

Perusahaan FKAP, Mgr
 Business Process HRM
Terkait, Fungsi

HRM

2 Kompetensi dan  Struktur Organisasi Manajemen 7.1, 7.2,
Proses  Uraian Jabatan & Kompetensi 7.3, 8.9
Mempekerjakan  Business Process HRM Puncak,
SDM
 Pedoman Rekrutmen Ketua FKAP,
Competency and
Employment  SOP Pengembangan Karir Sekretariat
process
 Penetapan Tugas Personel FKAP, Mgr

 SOP Pelatihan & Sertifikasi Terkait, Fungsi

 Program Kepedulian & HRM, Pengelola

WBS, Serikat

Pelatihan SMAP Pekerja
 Deklarasi/ Ikrar Kepatuhan

Anti Penyuapan & Integritas
 SOP Uji Kelayakan Personel
 Peraturan
Perusahaan

Tentang Kepegawaian
 SOP Sistem Pelaporan
Pelanggaran (Whistleblowing
System)

~ 140 ~

LAMPIRAN 4 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

PEMETAAN PROSES DAN SOP BERLAKU TMT 30 April 2021
SMAP REVISI KE 01
HALAMAN 5 dari 10

3 Kepedulian dan  Pedoman SMAP Manajemen 7.2, 7.3, 8.9
Pelatihan  Kebijakan dan Sasaran Anti
Puncak, 7.5, 7.5.1,
7.5.2, 7.5.3
Concern and Penyuapan Ketua FKAP,
Training  Business Process HRM
 Prinsip Dasar Integritas Sekretariat

 Kode Etik Perusahaan FKAP, Mgr

 Pedoman Conflic of Interest Terkait, Fungsi

 Uraian Jabatan & Kompetensi HRM, Pengelola

 SOP Pelatihan & Sertifikasi WBS

 Program Kepedulian dan

Pelatihan SMAP
 Deklarasi / Ikrar Kepatuhan

Anti Penyuapan & Integritas
 SOP Uji Kelayakan Personel
 Peraturan
Perusahaan

Tentang Kepegawaian
 SOP Sistem Pelaporan

Pelanggaran (Whistleblowing

System)
 Hasil Identifikasi dan

Penanganan Risiko
 Pedoman
Pengendalian

Gratifikasi
 SOP
Penanganan

Pembayaran Fasilitas dan

Pemerasan

4 Pengendalian  Pedoman SMAP Ketua FKAP,
Informasi  SOP Pengendalian Dokumen Sekretariat
Terdokumentasi
dan Rekaman FKAP, Mgr
Documented  Pengelolaan dan Penataan Terkait
Information
Control Arsip Perusahaan
 Daftar Induk Dokumen
 Daftar Rekaman

PROSES OPERASIONAL PERUSAHAAN
Operational Company Process

1. Perencanaan dan  Pedoman SMAP Manajemen 8.1
Pengendalian  BPP
Operasional Supply Chain Puncak,

Operational Management Ketua FKAP,
Company  SOP Uji Kelayakan
Process Rekan Sekretariat

Bisnis FKAP, Mgr

Terkait

~ 141 ~

LAMPIRAN 4 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

PEMETAAN PROSES DAN SOP BERLAKU TMT 30 April 2021
SMAP REVISI KE 01
HALAMAN 6 dari 10

 SOP Penilaian dan

Penanganan Risiko

Penyuapan
 WI Profil Risiko Penyuapan

Berbasis Proses & Aktivitas
 Identifikasi dan Rencana

Tindakan Penanganan Risiko

Proses.
 Pedoman
Pelimpahan

Otorisasi (Delegation of

Authority / DOA)
 Ketentuan
Pengendalian

Transaksi Keuangan
 SOP Sistem Pelaporan

Pelanggaran (Whistleblowing

System)
 Pedoman
Pengendalian

Gratifikasi
 SOP
Penanganan

Pembayaran Fasilitas dan

Pemerasan
 SOP Audit Investigasi &

Penanganan Penyuapan

2 Uji Kelayakan  Pedoman SMAP Manajemen 8.2, 8.5, 8.8
(Due Diligence)  SOP Uji Kelayakan Rekan Puncak,

Bisnis dan Project / Transaksi Panitia Lelang,
 SOP Uji Kelayakan Personel Petugas Uji
 BPP
Supply Chain Kelayakan, Mgr

Management terkait
 Kuesioner Due Diligence
 Deklarasi Komitmen & Pakta

integritas Rekan Bisnis /

Supplier

3 Pengendalian  Pedoman SMAP Manajemen 8.4
Non Keuangan  BPP
Supply Chain Puncak,
Non-Financial
Control Management Panitia Lelang,
 SOP Uji Kelayakan Rekan Petugas Uji

Bisnis dan Project / Transaksi Kelayakan, Mgr
 SOP Uji Kelayakan Personel Terkait

4 Pengendalian  Pedoman SMAP Manajemen 8.3
Keuangan  Pedoman
Pelimpahan Puncak, Ketua
Financial Control
Otorisasi (Delegation of FKAP,

Authority / DOA)

~ 142 ~

LAMPIRAN 4 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

PEMETAAN PROSES DAN SOP BERLAKU TMT 30 April 2021
SMAP REVISI KE 01
HALAMAN 7 dari 10

 Pedoman Treasury Mgr dan Staf
 SOP / Ketentuan Keuangan

Pengendalian Transaksi

Keuangan
 Standar Akuntasi Indonesia
 Pernyataan
Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK)
 Standar dan ketentuan

Laporan Keuangan Untuk

Laporan Pemerintah (Pajak)

5 Peningkatan  Pedoman SMAP Ketua FKAP, 8.9, 7.2, 7.3
Kepedulian  SOP Sistem Pelaporan Sekretariat 8.5, 8.2
(Whistleblowing 8.8, 8.2
System) Pelanggaran (Whistleblowing FKAP, Semua

Raising Concerns System) Pegawai terkait
(Whistleblowing  Peraturan
System) Perusahaan / Pelapor,

Tentang Kepegawaian Fungsi HRM,
 Pedoman
Pengendalian Pengelola WBS

Gratifikasi
 Pedoman Konflik Kepentingan

6 Pengendalian  Pedoman SMAP Manajemen
Anti Suap Rekan  SOP Uji Kelayakan Rekan Puncak,

Bisnis / Supplier Bisnis dan Project / Transaksi Panitia Lelang,
 SOP Uji Kelayakan Personel Petugas Uji
 BPP
Supply Chain Kelayakan, Mgr

Management terkait
 Kuesioner Due Diligence
Anti-Bribery Control  Deklarasi Komitmen & Pakta
Business Associate
/ Suppliers integritas Rekan Bisnis
 Program Kepedulian dan

Sosialisasi Rekan Bisnis &

Supplier

7 Penanganan  Pedoman SMAP Manajemen
Ketidakcukupan  BPP
Pengendalian Supply Chain Puncak,
Anti Penyuapan
Management Panitia Lelang,
Inadequate  SOP Uji Kelayakan Rekan Petugas Uji
Handling of Anti-
Bribery Control Bisnis dan Project / Transaksi Kelayakan, Mgr
 SOP Uji Kelayakan Personel terkait
 SOP
Penanganan

Ketidaksesuaian dan

Tindakan Perbaikan

~ 143 ~

LAMPIRAN 4 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

PEMETAAN PROSES DAN SOP BERLAKU TMT 30 April 2021
SMAP REVISI KE 01
HALAMAN 8 dari 10

8 Pengendalian  Pedoman SMAP Manajemen 8.7
Gratifikasi  Pedoman Puncak,
Gratification Pengendalian Unit 8.1, 8.2,
control Pengendalian 8.3, 8.4,
Gratifikasi Gratifikasi, Mgr 8.5, 8.6,
9 Proses  Pedoman Konflik Kepentingan terkait 8.7, 8.8, 8.9
Procurement  SOP Sistem Pelaporan
Procurement
Process Pelanggaran (Whistleblowing

System) Penanganan
 SOP

Pembayaran Fasilitas dan

Pemerasan

 Pedoman SMAP Manajemen
 BPP
Supply Chain Puncak,

Management Panitia Tender,
 SOP Uji Kelayakan Rekan Petugas Uji

Bisnis dan Project/ Transaksi Kelayakan, Mgr
 SOP Uji Kelayakan Personel terkait
 Kuesioner Due Diligence
 Deklarasi Komitmen & Pakta

integritas Rekan Bisnis
 Program Kepedulian dan

Sosialisasi Rekan Bisnis

PROSES PENDUKUNG Supporting Process

1 Kepegawaian dan  Struktur Organisasi Manajemen 7.1, 7.2,
 Uraian Jabatan & Kompetensi Puncak, 7.3, 8.9
Organisasi
 Business Process HRM
Employee Affair  BPP Rekrutmen Ketua FKAP,
and Organization  Prinsip Dasar Integritas
Sekretariat

 Kode Etik Perusahaan FKAP, Mgr
 Pedoman Conflic of Interest
Terkait, Fungsi
HRM, Pengelola
 Uraian Jabatan & Kompetensi WBS
 SOP Pelatihan & Sertifikasi
 Prgm Kepedulian & Pelatihan

SMAP
 Deklarasi / Ikrar Kepatuhan

Anti Penyuapan & Integritas
 SOP Pengembangan Karir

Pekerja
 Penetapan Tugas Personel
 SOP Uji Kelayakan Personel
 Peraturan
Perusahaan

Tentang Kepegawaian
 SOP Sistem Pelaporan

Pelanggaran (WBS)

~ 144 ~

LAMPIRAN 4 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

PEMETAAN PROSES DAN SOP BERLAKU TMT 30 April 2021
SMAP REVISI KE 01
HALAMAN 9 dari 10

2 Pengelolaan  Pedoman SMAP Ketua FKAP, 7.1, 7.5
Teknologi  SOP Pemeliharaan dan
Informasi Sekretariat FKAP,

Information Perbaikan Sarana & Fasilitas Fungsi IT.
Technology
Management Kerja
 Panduan / petunjuk

penggunaan program-

program aplikasi terkait yang

digunakan dalam perusahaan

3 Akuntansi &  Pedoman/SOP unit Manajemen 7.1, 8.3
Keuangan
Keuangan Puncak, Fungsi
Accounting  Pedoman Treasury
Finance &  Standar Akuntasi Indonesia Keuangan, Mgr
dan Staf
 Kebijakan Akuntansi & Keuangan

Keuangan Perusahaan
 Pernyataan
Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK)
 Aturan dan Ketetapan sistem

tata kelola keuangan untuk

laporan Keuangan (Pajak)

4 Administrasi  Pedoman Tata Kelola Manajemen 7.1, 7.5, 8.4
Umum & Tata Administrasi Perusahaan Puncak,
Usaha Sekretariat FKAP,
General  SOP Pengendalian Informasi Fungsi Sekretaris
Administrative & Terdokumentasi Perusahaan,
Administration Umum
 Ketentuan dan pedoman
dalam penataan arsip
perusahaan

PROSES EVALUASI KINERJA & PENINGKATAN
Performance Evaluation & Improvement

1 Pemantauan dan  Pedoman SMAP Manajemen 9.1
 Monitoring 9.2, 9.3
Pengukuran Pencapaian Puncak,

Sasaran & Sasaran Anti Penyuapan Ketua FKAP,
Kepatuhan  Evaluasi Efektifitas Pelatihan
 Evaluasi efektivitas tindakan Sekretariat

Monitoring and perbaikan atas hasil audit FKAP, Mgr
 Evaluasi efektifitas program-
Measurement of Terkait, Fungsi
program anti penyuapan
Target & HRM

Compliance  Pedoman SMAP

2 Audit Internal  SOP Asurans Ketua FKAP,
Internal Audit
 SOP Internal Audit SMAP Sekretariat FKAP,

 Program dan Jadwal Audit Lead Auditor,

 Laporan Hasil Audit Internal Auditor-Auditee

SMAP

~ 145 ~

LAMPIRAN 4 PEDOMAN ANTI PENYUAPAN

PEMETAAN PROSES DAN SOP BERLAKU TMT 30 April 2021
SMAP REVISI KE 01
HALAMAN 10 dari 10

3 Investigasi  Pedoman SMAP Ketua FKAP, 8.10
 SOP Audit Investigasi
Penyuapan Sekretariat FKAP,
Bribery Investigator
Investigation
 Pedoman SMAP
4 Pengendalian  SOP Audit Investigasi Manajemen 10.1

Ketidaksesuaian  SOP Puncak, Ketua
Non-conformity Mgr
control Penanganan FKAP,

Ketidaksesuaian & Tindakan Terkait

Perbaikan
5 Pengolahan &  Pedoman SMAP
Ketua FKAP, 9.1
 Analisa Hasil Pengukuran Sekretariat FKAP,
Analisa Data

Date Processing Pencapaian Sasaran Anti Mgr terkait,
& Analysis
Penyuapan Investigator
 Analisa Laporan Penyuapan
 Analisa hasil penyelidikan
 Pedoman SMAP
6 Tindakan Manajemen 10.1, 10.2
Perbaikan dan  SOP
Penanganan Puncak, Ketua

Pencegahan & Ketidaksesuaian & Tindakan FKAP, Mgr terkait,

Peningkatan Perbaikan auditee, dan
 Program-program
Berkelanjutan semua staf terkait

Corrective and Peningkatan Anti Penyuapan

Preventive Action &
Continous
improvement

Disusun Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Pjs Manager Internal Audit Pjs Senior Operation Manager General Manager
30 April 2021 30 April 2021 30 April 2021

~ 146 ~

SOP SISTEM
PELAPORAN
PELANGGARAN

(WBS)

~ 147 ~

~ 148 ~

DEPARTEMEN : INTERNAL AUDIT NOMOR BOBCPP/SOP/IA/001
BERLAKU TMT 23 Februari 2021
SISTEM PELAPORAN REVISI KE 00
PELANGGARAN (WHISTLE HALAMAN 1 dari 16
BLOWING SYSTEM)

HALAMAN PENGESAHAN

Disusun Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :
23 Februari 2021 23 Februari 2021 23 Februari 2021

TM IS & Compliance Manager Internal Audit General Manager

Dokumen ini adalah milik BOB PT BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU, pendistribusiannya baik
dalam bentuk hard copy maupun soft copy mengikuti ketentuan yang berlaku. Informasi yang ada di dalam
dokumen ini seluruh atau sebagian tidak boleh disebarluaskan dan dilarang keras menggandakan tanpa
mendapatkan izin dari Ketua FKAP.

~ 149 ~

DEPARTEMEN : INTERNAL AUDIT NOMOR BOBCPP/SOP/IA/001
BERLAKU TMT 23 Februari 2021
SISTEM PELAPORAN REVISI KE 00
PELANGGARAN (WHISTLE HALAMAN 2 dari 16
BLOWING SYSTEM)

DAFTAR ISI

Halaman
I. UNIT KERJA/ FUNGSI/ JABATAN TERKAIT................................................................................ 4
II. TUJUAN .............................................................................................................................................. 4
III. RUANG LINGKUP ............................................................................................................................. 5
IV. REFERENSI ....................................................................................................................................... 5
V. DOKUMEN TERKAIT........................................................................................................................ 6
VI. PENGERTIAN DAN BATASAN ....................................................................................................... 6
VII. PROSEDUR........................................................................................................................................ 8
VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN ........................................................................... 14
IX. LAMPIRAN........................................................................................................................................ 14
X. ALUR PROSES................................................................................................................................ 15

~ 150 ~

DEPARTEMEN : INTERNAL AUDIT NOMOR BOBCPP/SOP/IA/001
BERLAKU TMT 23 Februari 2021
SISTEM PELAPORAN REVISI KE 00
PELANGGARAN (WHISTLE HALAMAN 3 dari 16
BLOWING SYSTEM)

HALAMAN REVISI

Nomor Uraian Revisi Disetujui Oleh Tanggal
Revisi

~ 151 ~