PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di BUMDes Desa Blederan Kabupaten Wonosobo)

i PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di BUMDes Desa Blederan Kabupaten Wonosobo) Oleh: SITI LATIFAH NIM: 2019090080 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO TAHUN 2023

ii PERNYATAAN KEASLIAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Siti Latifah NIM : 2019090080 Jenjang : Sarjana (S-1) Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Syari’ah dan Hukum Judul Skripsi : “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di BUMDes Desa Blederan Kabupaten Wonosobo)” Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya dan penelitian saya sendiri, kecuali beberapa bagian yang telah dirujuk sumber-sumbernya. Wonosobo, Mei 2023 Yang Menyatakan Siti Latifah NIM: 2019090080

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM Program Studi : Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah (S.1), Hukum Ekonomi Syari’ah/Mu’amalah (S.1), Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (S.1), Ilmu Hukum (S.1) Alamat Kampus : Jln. KH. Hasyim Asy'ari KM. 03 Kalibeber Wonosobo Jawa Tengah 56351 Telp : (0286) 321873, Fax : (0286) 324160, Website : http//www.unsiq.ac.id, Email : [email protected] iii P E N G E S A H A N Nomor : ……./FSH-UNSIQ/VI/2023 Judul Skripsi : “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di BUMDes Desa Blederan Kabupaten Wonosobo)” Ditulis oleh : Siti Latifah NIM : 2019090080 Program studi : Ilmu Hukum (S-1) Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Wonosobo, Juni 2023 Dekan, Dr. Herman Sujarwo, S.H, M.H NIDN. 0611078104

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM Program Studi : Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah (S.1), Hukum Ekonomi Syari’ah/Mu’amalah (S.1), Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (S.1), Ilmu Hukum (S.1) Alamat Kampus : Jln. KH. Hasyim Asy'ari KM. 03 Kalibeber Wonosobo Jawa Tengah 56351 Telp : (0286) 321873, Fax : (0286) 324160, Website : http//www.unsiq.ac.id, Email : [email protected] iv

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM Program Studi : Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah (S.1), Hukum Ekonomi Syari’ah/Mu’amalah (S.1), Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (S.1), Ilmu Hukum (S.1) Alamat Kampus : Jln. KH. Hasyim Asy'ari KM. 03 Kalibeber Wonosobo Jawa Tengah 56351 Telp : (0286) 321873, Fax : (0286) 324160, Website : http//www.unsiq.ac.id, Email : [email protected] v

vii MOTTO ا ا ه ا ع ۡ س ُ َل و ا ِّ ا ا ً س ۡ ف ا ن ُ ُف ّٰللا ه ِّ اٰل ك ُ اَل ي Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah Ayat 286)

viii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufiq, hidayah, ianayah, serta kenikmatan-Nya yang tiada tara kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang istimewa dan menjadi suri tauladan terbaik sepanjang masa. Alhamdulillah, karena dengan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di BUMDes Desa Blederan Kabupaten Wonosobo). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. Dalam penyusunan skripsi ini, kami tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi kepada kami. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Pertama, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Ika Setyorini, S.H, M.H. dan Ibu Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I, selaku pembimbing kami dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan selama proses penulisan skripsi. Tanpa bimbingan beliau, kami tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen di Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengajaran yang berharga selama masa perkuliahan kami. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk belajar di lingkungan akademik yang inspiratif ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada civitas akademika UNSIQ: 1) Bapak Dr. H. Z. Sukawi, M.A. selaku Rektor UNSIQ 2) Bapak Dr. Herman Sujarwo, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ

ix 3) Ibu Ika Setyorini, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UNSIQ & Ibu Nila Amania, S.H, M.H selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UNSIQ 4) Segenap dosen & Staf Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ 5) Suami tercinta Dr. M. Ali Mustofa Kamal, AH, S.Th.I, M.S.I. Anak-anak kami kakak Isya, Mbak Himda, Dek Navid, dan orang tua Mbah Munawir, Mbah Muslimah, Mbah Khah, yang selalu mendoakan dan mendukung lahir batin. Terima kasih untuk segala cinta, kebaikan, dukungan dan kemurahan hati. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan berlipat ganda dan mengijabah setiap doa-doa kita. 6) Teman-teman sekelas yang selalu bersama dalam suka dan duka selama perkuliahan. Dukungan, diskusi, dan kerja sama yang kita lakukan bersama telah membantu dalam mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi. 7) Bapak H.M. Muttaqin selaku Kepala Desa Blederan beserta keluarga, seluruh perangkat desa Blederan, dan seluruh staf BUMDes Cipta Karya Mandiri, atas bantuan dan kerja sama selama ini. 8) Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu namun memberikan dukungan dalam bentuk apapun dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum dan memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin mengeksplorasi topik yang sama. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Wonosobo, Mei 2023 Penulis, Siti Latifah NIM:2019090080

x PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988 A. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ب ba b - ت ta t - ث śa ś s (dengan titik di atas) ج jim j - ح ha’ h H (dengan titik di bawah) خ kha’ kh - د dal d - ذ żal ż Z (dengan titik di atas) ر ra r - ز za z - س sin s - ش syin sy - ص sad s s (dengan titik di bawah) ض dad d d (dengan titik di bawah) ط Ta t t (dengan titik di bawah) ظ Za z z (dengan titik di bawah) ع’ ain ‘ koma terbalik di atas غ gain g - ف Fa f - ق qaf q - ك kaf k - ل lam l - م mim m -

xi ن nun n - و wawu w - هـ H h - ء hamzah ' apostrof ي Ya y - B. Konsonan Rangkap Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: احمديه ditulis Ahmadiyyah C. Ta’ Marbutoh di Akhir Kata 1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. dtulis jamā’ah جماعة 2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: كرامة األولياء ditulis karāmatul-auliyā’ D. Vokal Pendek Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. E. Vokal Panjang a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. F. Vokal Rangkap 1. Fathah + Ya’ Mati ditulis ai بينكم ditulis bainakum 2. Fathah + Wawu Mati ditulis au قول ditulis qaul G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof (‘) أأنتم ditulis a’antum مؤنث ditulis lain syakartum H. Kata Sandang Alif + Lam 1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah, contoh: القران ditulis Al-Qur’ān القياس ditulis Al-Qiyās 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis Sesuai Dengan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. السماء ditulis As-Samā الشمس ditulis Asy-Syams I. Huruf Besar Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. J. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat 1. Ditulis kata per kata

xii ذوي الفروض ditulis żawī al-furūd 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh: أهل السنه ditulis ahl as-sunnah شيخ اإلسالم ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul Islām

xiii DAFTAR ISI HALAMAN DEPAN...........................................................................................i PERNYATAAN KEASLIAN............................................................................ ii PENGESAHAN..................................................................................................iii PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI ............................................................iv NOTA DINAS .................................................................................................... v NOTA DINAS PEMBIMBING ........................................................................vi MOTO................................................................................................................ vii KATA PENGANTAR.......................................................................................viii PEDOMAN TRANSLITERASI....................................................................... x DAFTAR ISI .....................................................................................................xiii DAFTAR TABEL ............................................................................................. xv ABSTRAK.........................................................................................................xvi BAB I PENDAHULUAN................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................... 8 C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ............................................................... 8 D. Kajian Pustaka ......................................................................................... 9 E. Kerangka Teori ....................................................................................... 15 F. Metode Penelitian ................................................................................... 22 G. Sistematika Pembahasan......................................................................... 31 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA...................................................................... 32 A. Tinjauan Umum tentang Teori Pemerintahan......................................... 32 1. Teori Pemerintahan Daerah.............................................................. 32 2. Teori Pemerintahan Desa ................................................................. 33 B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa............................... 56 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa................................................ 56 2. Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa .......................... 57

xiv BAB III PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BLEDERAN........................ 66 A. Gambaran Umum Desa Blederan Kabupaten Wonosobo....................... 66 1. Profil Kabupaten Wonosobo........................................................... 66 2. Profil Desa Blederan....................................................................... 68 3. Sejarah Kepemimpinan Desa Blederan ......................................... 76 4. Kondisi Sosial................................................................................. 82 5. Kondisi Pemerintahan Desa............................................................ 84 B. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Desa Cipta Karya Mandiri........... 86 1. Struktur BUMDES Cipta Karya Mandiri......................................... 86 2. Unit Pasar Jawar Desa Blederan ...................................................... 90 C. Peran Bumdes Cipta Karya Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blederan ..................................................................... 93 D. Hambatan BUMDes Cipta Karya Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bledera………………………………96 BAB IV ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) CIPTA KARYA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BLEDERAN BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 .................................................... 98 A. Analisis Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blederan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 ............................... 98 B. Analisis Faktor yang Menghambat BUMDes Cipta Karya Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blederan..................... 107 BAB V PENUTUP ........................................................................................... 113 A. Kesimpulan ............................................................................................ 113 B. Saran ...................................................................................................... 114 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 116 LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................. 123

xv DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo.............................. 67 Tabel 3.2 Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas......................................... 70 Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Warga Desa Blederan........................................... 71 Tabel 3.4 Mata Pencaharian Pokok Warga Desa Blederan .................................. 72 Tabel 3.5 Jumlah Aparat atau Perangkat Desa Blederan...................................... 85 Tabel 3.6 Rincian Bagi Hasil BUMDes untuk PAD Desa Blederan Tahun Anggaran 2019-2023 .............................................................................. 101

xvi ABSTRAK Skripsi dengan Judul: “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di BUMDes Desa Blederan Kabupaten Wonosobo)”; ditulis oleh Siti Latifah, NIM: 2019090080; Pembimbing 1: Ika Setyorini, S.H, M.H; pembimbing 2: Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I. --------------------------------------------- Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak UU No 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan, BUMDes menjadi semakin strategis. Kebijakan berupa desentralisasi fiscal ke desa menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal 87-90 pada UU No 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, data laporan yang diperoleh secara langsung penulis dari pihak pengelola BUMDes Cipta Karya mandiri Desa Blederan. Dari hasil penelitian ini dihasilkan bahwasanya Desa Blederan merupakan salah satu desa di Wonosobo yang terkenal dengan wisata kampung sayur. Desa ini telah memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Cipta Karya Mandiri yang didirikan pada tahun 2016. BUMDes Cipta Karya Mandiri memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengaspalan jalan, rehab jembatan, bantuan sembako dll serta sebagai sumber utama PAD Desa Blederan. Melalui peran peningkatan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, penyedia layanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha desa, BUMDes Cipta Karya Mandiri berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes Cipta Karya Mandiri dalam meningkatkan potensi desa Blederan sudah berjalan dengan baik. Meskipun baru memiliki satu unit usaha namun telah dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal dan sudah memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Ada beberapa faktor hukum yang dapat menghambat jalannya BUMDes Cipta Karya Mandiri, antara lain: Regulasi yang tidak jelas, Keterbatasan akses terhadap pendanaan, Ketentuan perizinan dan regulasi bisnis, Keterbatasan akses terhadap pasar, Ketidakpastian hukum dan perubahan kebijakan, Perlindungan hukum dan kontrak: BUMDes mungkin menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hukum dan pembuatan kontrak. Kata Kunci: Peran BUMDes, Faktor Hukum, Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat, UU No 6 Tahun 2014, BUMDes Cipta Karya Mandiri.

xvii ABSTRACT Bachelor Thesis with the title: "The Role of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Improving the Welfare of Village Communities Based on Law No. 6 of 2014 (Case Study in BUMDes Blederan Village, Wonosobo District)"; written by Siti Latifah, NIM: 2019090080; Supervisor 1: Ika Setyorini, S.H, M.H; Supervisor 2: Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I. ----------------------------------- The independent village is currently an important issue that needs to be considered more seriously and discussed in more depth. The reason is, since Law No. 6 of 2014 concerning villages was ratified, BUMDes have become increasingly strategic. The policy in the form of fiscal decentralization to the villages shows a large and progressive form of alignment from the central government for the priority of increasing regional development in community services for the realization of the welfare of rural communities. These funds can be used as capital for village development through Village Owned Enterprises (BUMDes) in accordance with Articles 87-90 of Law No. 6 of 2014 with the aim of encouraging an increase in the economic scale of people's productive businesses. The specification of this research is descriptive qualitative with the approach method used in this research is empirical juridical to look at legal aspects in social interaction in society. The primary data sources in this study were the results of interviews, observations, and report data obtained directly by the author from the BUMDes Cipta Karya Mandiri management in Blederan Village. The results of this study it was produced that Blederan Village is one of the villages in Wonosobo which is famous for its vegetable village tourism. This village already has a BUMDes with the name BUMDes Cipta Karya Mandiri which was founded in 2016. BUMDes Cipta Karya Mandiri contributes to improving community welfare through paving roads, bridge rehabilitation, basic food assistance etc. as well as being the main source of Blederan Village PAD. Through the role of improving infrastructure, utilizing natural resources and the environment, providing public services, empowering communities and developing village businesses, BUMDes Cipta Karya Mandiri plays a role in improving the welfare of the people of Blederan Village in accordance with the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. BUMDes Cipta Karya Mandiri in increasing the potential of Blederan village has been going well. Even though it only has one business unit, it has been managed and utilized optimally and has provided an increase in Village Original Income. There are several legal factors that can hinder the running of BUMDes Cipta Karya Mandiri, including: Unclear regulations, Limited access to funding, Licensing provisions and business regulations, Limited access to markets, Legal uncertainty and policy changes, Legal protection and contracts: BUMDes may facing challenges in terms of legal protection and contracting. Keyword: The Role of BUMDes, Legal Factors, Village Government, Community Welfare, Law No. 6 of 2014, BUMDes Cipta Karya Mandiri.

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerahdaerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Hal ini tercermin dari UU Nomor 6 Tahun 20141 tentang Desa menyebut bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana desa Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 Desa. Pagu Dana Desa Tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar Rp4 triliun dibandingkan tahun 2021.3 1 “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” n.d., https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf. 2 Andi Ariadi, “Perencanaan Pembangunan Desa,” Meraja Journal Vol. 2, No (2019). 3 Humas, “Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 Dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022,” n.d., https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritaspemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/.

2 Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa 30%. Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara Alokasi Dana Desa. Sedangkan 70% Dana Desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. 4 Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4 Redaksi KPPN BKT, “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya,” n.d., https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951- dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html.

3 sesuai Pasal 87-90 pada UU No 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat.5 Masyarakat desa yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, yang disepakati dalam musyawarah desa dengan semangat gotong royong untuk membentuk dan mengembangkan potensi desa di bidang ekonomi atau pelayanan publik. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan amanat undangundang. Namun, kedudukan dan keberadaan BUMDes menjadi persoalan pelik ketika UUDes menyebut BUMDes sebagai badan usaha, namun kedudukan BUMDes sendiri tidak tertulis tersendiri. Permasalahan lain yang muncul adalah BUMD kesulitan melakukan kerjasama bisnis dengan pihak lain, BUMD juga kesulitan mendapatkan modal bank, dan peluang perluasan usaha BUMD terhambat karena tidak berbadan hukum (legal status before the law).6 Sulit bagi BUMD untuk bekerja sejajar dengan yang lain. Oleh karena itu, BUMDes harus mendapat penyelesaian status hukumnya dari para pemangku kepentingan sehingga dengan lahirnya UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (disingkat UU Cipta Kerja), ketentuan Pasal 117 menyatakan bahwa “Usaha desa yang selanjutnya disebut sebagai BUM Desa, adalah badan hukum yang dibentuk bersama desa dan/atau desa yang melakukan usaha, menggunakan harta kekayaan, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan jasa 5 Fajar Sidik, “Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa,” Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Vol 19 No (2015), http://journal.ugm.ac.id/jkap. 6 Iznan Habib Kashogi, Dasril Radjab, and Bustanuddin Bustanuddin, “Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022, https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17655.

4 dan/atau usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 7 Pada UU Cipta Kerja bagian kedua yaitu bagian ke-10 Pasal 117 tentang Badan Usaha Desa, dimana Pasal 117 mengubah ketentuan Pasal 1(6) UU Desa yang berbunyi sebagai berikut: “UU Desa, ini-maka BUMDes adalah badan usaha dimana desa memiliki seluruh atau sebagian besar modal kekayaan desa tertentu melalui penyertaan modal langsung dari suatu sumber untuk mengelola harta, jasa, dan usaha lain guna menjamin sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 8 Desa memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya. Namun, tidak semua potensi dan sumberdaya desa, bisa dimaksimalkan dan daya dukung sumber daya desa terbatas dalam aspek SDM, teknologi dan pengelolaan keuangan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan desa. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa adalah salah satu wujud pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa. Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendirikan badan usaha milik desa guna mendorong perekonomian masyarakat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat, saat ini setidaknya ada 12.115-unit BUMDes di seluruh Indonesia. Undang-Undang 7 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” n.d., https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/153567/UU_Nomor_11_Tahun_2020- compressed.pdf.“ 8 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”

5 Desa yang diperjelas melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan, salah satu prioritas pemanfaatan Dana Desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes. Desa-desa di Pulau Jawa lebih berpeluang memanfaatkan Dana Desa untuk membentuk BUMDes karena infrastrukturnya relatif lebih baik dibandingkan dengan desa di luar Pulau Jawa.9 Namun, berkaca dari pengalaman pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) yang sering rawan secara politis, pengelolaan BUMDes mesti dilakukan secara profesional.10 Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistim Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sudah ada sejak sebelum UU Desa No.6/2014. Tetapi paska UU Desa, BUMDes menjadi semakin strategis. Pendirian BUMDes menjadi program prioritas Kementrian Desa di tahun 2017. Setelah BUMDes terbentuk, maka ada dua entitas (kelembagaan) yang ada di desa, yaitu Pemerintah Desa dan BUMDes. Patut dipahami bahwa Pemerintah Desa dan BUMDes merupakan dua kelembagaan yang berbeda. Secara keuangan, ada pemisahan harta Antara kekayaan Pemerintah Desa dan BUMDes. Pengelola BUMDes bukan merupakan bagian dari perangkat desa. Pengelola diserahkan ke pihak yang memiliki kompetensi. 9 Kemendesa PDTT, “Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” Kemendesa PDTT, 2020. 10 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, “Dana Desa Dimanfaatkan Untuk BUMDes,” 24 Mei 2016, n.d., https://www.kppod.org/berita/view?id=510.

6 Pengelola BUMDes adalah orang yang professional, memiliki keahlian dan jiwa kewirausahaan.11 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Wonosobo saat ini tercatat berjumlah 195 unit. Dengan pembagian klasifikasi 4 BUMDes maju, 11 BUMDes berkembang, 95 BUMDes Tumbuh, dan 85 BUMDes Dasar.12 Di kecamatan Mojotengah terdapat 3 BUMDes yang terletak di Desa Blederan, Mojosari dan Dero Duwur. BUMDes Dero Duwur termasuk dalam klasifikasi rintisan atau dasar dan Blederan serta Mojosari termasuk dalam klasifikasi berkembang. BUMDes Cipta Karya Mandiri di Desa Blederan berfokus pada usaha penyewaan kios di unit pasar desa. Desa Blederan merupakan salah satu dari 19 (Sembilan belas) desa/ kelurahan di Kecamatan Mojotengah dan salah satu dari 265 (dua ratus enam puluh lima) desa/ kelurahan di Kabupaten Wonosobo yang terletak paling utara di wilayah Kecamatan Mojotengah yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Garung.13 Desa Blederan terdiri dari 2 dusun yaitu Klesman dan Blederan serta 2 dukuh yaitu Jawar dan Sendang serta terbagi menjadi 5 RW dan 18 RT. BUMDes Cipta Karya Mandiri terletak di pasar tradisionaldDesa yang berada di Jawar. Pasar Jawar merupakan pasar Desa Blederan. Pasar ini awalnya dikelola UPTD wilayah kecamatan Mojotengah. Setelah adanya UU No. 6 Tahun 2014 pasar diberi keleluasaan untuk dikelola berdasarkan peraturan 11 Nury Ariani Wulansari et al., “Peningkatan Kualitas Manajerial Pengelola Bumdes Untuk Penguatan Organisasi Pada Tahap Infan,” Seminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk Negeri, 2021, https://doi.org/10.47841/adpi.v3i1.250. 12 Wahyu Tri Atmojo, “Dari 195 BUMDes Di Wonosobo, Hanya Ada 4 Yang Masuk Kategori Maju,” 25 Agustus 2022, n.d., https://www.wonosobozone.com/berita/pr4674264767/dari-195-bumdes-di-wonosobo-hanya-ada-4-yang-masuk-kategori-maju. 13 Pemerintah Desa Blederan, “Profil Desa Blederan,” 2019, https://blederanmojotengah.wonosobokab.go.id/.

7 menteri dalam negeri nomor 42 Tahun 2007 (Undang-Undang Tentang Desa) untuk pengembangan pasar desa. 14 Rancangan BUMDes Cipta Karya Mandiri telah disusun pada tahun 2011 yang kemudian disusun SK dan Perdes pada tahun 2016. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Mojotengah, Desa Blederan dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Desa wisata yang berada di kaki Gunung Sindoro ini dikenal sebagai kampung sayur organik. Saat memasuki panen raya, hasil panen raya dibeli pengunjung yang datang ke Desa Blederan dan sebagian lagi dijual ke pasar tradisional Jawar maupun ditawarkan door to door ke instansi pemerintah, BUMN, BUMD, swasta dan perorangan. Melihat fenomena tersebut, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai pemerataan keuntungan yang diterima masyarakat Desa Blederan dan pengelolaan BUMDes Cipta Karya Mandiri dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan UU Desa, UU Cipta Kerja dan peran penting BUMDes Cipta Karya Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut apakah benar BUMDes Cipta Karya Mandiri benar-benar murni dalam pengelolaan masyarakat Desa Blederan dan Pemerintah Desa serta keuntungan dari usaha-usaha tersebut yang dapat sampai merata ke masyarakat Desa Blederan atau tidak serta pengelolaan BUMDes Cipta Karya Mandiri beserta hambatan yang dialami dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “Peran BUMDes dalam Meningkatkan 14 Permendagri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa,” Pengelolaan Pasar Desa, 2007.

8 Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di BUMDes Desa Blederan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana peran BUMDes Cipta Karya Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014? 2. Faktor apa saja yang menghambat BUMDes Cipta Karya Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan? C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Berdasarkan kajian permasalahan di atas, maka tujuan akademik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui peran BUMDes Cipta Karya Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan. 2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menghambat BUMDes Cipta Karya Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan. 3. Untuk mengetahui kajian akademik persoalan hukum dan perundangan yang berhubungan dengan isu-isu pengelolaan BUMDes. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep sosiologi hukum pembangunan

9 melalui basis teori struktural fungsional yang menekankan pada masyarakat yang saling terintegrasi satu sama lain khususnya dalam menganalisis peran masyarakat di Desa Blederan melalui BUMDes. 2. Manfaat Praktis, a) bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Desa Blederan agar memahami betapa pentingnya peran anggota masyarakat dan seluruh pihak untuk dapat mengembangkan peran BUMDes sebagai sebuah potensi dari Desa Blederan yang dapat terus ditingkatkan. b) Bagi Pemerintah Desa Blederan. 3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah Desa Blederan dalam membuat kebijakan mengenai peningkatan peran unit pasar Desa dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar Desa Blederan. D. Kajian Pustaka Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis juga akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu untuk menemukan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan ingin melanjutkan penelitian sebelumnya. Adapun kajian terdahulu yang pernah dilakukan berkenaan dengan topik penelitian ini diantaranya : Penelitian yang dilakukan oleh Fatkhurohman, Lukman Hakim dengan judul Peningkatan Pengetahuan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jurnal Soliditas, tahun 2022.15 15 Fatkhurohman & Lukman Hakim, “Peningkatan Pengetahuan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” Jurnal Aplikasi Dan

10 Dalam penelitian tersebut, Desa merupakan struktur pemerintahan terendah di Indonesia yang dalam perkembangannya banyak mengalami reformasi organisasi untuk menjadi Desa yang mandiri dan berpengaruh melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaannya diatur oleh beberapa peraturan perundangundangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pertama. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 sebagai perintah eksekutif. Ketiga, Peraturan Menteri Desa Bidang Pembangunan dan Perpindahan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengelolaan dan Penatausahaan serta Pembubaran Badan Usaha Desa. Terakhir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mendefinisikan BUMDes sebagai badan hukum yang berbadan hukum desa dan/atau desa yang berperan mengelola perusahaan, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan untuk memenuhi dan/atau menyediakan. berbagai jenis usaha. lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pengaturan BUMDes secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan menjamin keberadaannya dilindungi undang-undang dan segala kegiatannya sejak awal, menjalankan fungsi pokoknya sampai dengan pembubarannya, jelas tidak boleh bertentangan dengan peraturannya. Sama pentingnya dengan peran BUMDes dalam struktur pemerintahan desa dan perannya dalam kesejahteraan masyarakat desa, tidak kalah pentingnya untuk diketahui oleh pemerintah desa dan masyarakat. Inovasi Ipteks “Soliditas” (J-Solid) 5, no. 2 (October 2022): 346–56, https://doi.org/10.31328/JS.V5I2.4082.

11 Penelitian yang dilakukan oleh Ansharullah Kurniawan Zufri dengan judul ‘Penerapan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jurnal dinamika UNISMA tahun 2022’.16 Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Ketapanrame Kecamatan Trawasi Kabupaten Mojokerto berdasarkan UU Desa Demokrasi No. 6 Tahun 2014, dilakukan kajian untuk mengetahui peran dan batasan pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pasal 78 UU No 6 Tahun 2014. Kajian ini merupakan hukum hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 6 masih tidak maksimal. Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa faktor terkait kualitas sumber daya manusia, ketidakhadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan rencana kerja Dewan Pengurus (RKP) menjadi kendala. Pemerintah bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan tentang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa, menata kembali peraturan tentang dana bantuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatkan pengawasan dan pengendalian kinerja Pemerintah Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Dzaki Ansori dkk dengan judul ‘Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang- 16 Ansharullah Kurniawan Zufri, “Penerapan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Dinamika Vol. 29 No (2023), http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/issue/view/1296.

12 Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, jurnal Sains Sosio Humaniora, Universitas Jambi tahun 2022.17 Penelitian menunjukkan bahwa BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh kota untuk meningkatkan perekonomian kota. Menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam mengisi jabatan dan mengelola BUMDes akan mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera karena BUMDes masih belum mampu menyejahterakan masyarakat desa. Menurut UU Desa dan UU Perdes, pengisian jabatan BUMDES Kertamuk sudah memenuhi syarat UU Ciptaker, dan untuk GCG penerapannya kurang tepat. Pengelolaan BUMDes Kertamut dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, peran kepala desa sebagai pengembang BUMDes dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian skripsi Citra Tirtaningtyas Damayanti dengan judul ‘Peran Bumdes Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul’ pada FISIPOL Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.18 Fokus penelitian dalam skripsi tersebut adalah bagaimana peran BUMDes dalam pengembangan Desa wisata Pujon Kidul serta pengelolaan BUMDes menurut UU Pasal 6 Tahun 2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi. Sebab di dalam pengelolaan BUMDes melingkupi aspek yang 17 Mochamad Dzaki Ansori et al., “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Sains Sosio Humaniora 6, no. 1 (June 2022): 195–205, https://doi.org/10.22437/JSSH.V6I1.19429. 18 Citra Tirtaningtyas Damayanti, “Peran BUMDES Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul,” 2019.

13 lebih luas selain itu keuntungan dapat dinikmati bersama baik terhadap anggota masyarakat yang melakukan penyertaan modal maupun tidak. Sedangkan dalam koperasi, keuntungan hanya dapat dinikmati oleh anggota koperasi saja dengan mekanisme pengelolaan yang tidak dapat maksimal. Penelitian skripsi Garnies Lellyana Sagita yang berjudul ‘Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus BUMDes Tirta Mandiri Klaten)’ pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017.19 Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Kehadiran UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa disikapi oleh Desa Ponggok melalui 4 pendekatan, yaitu: a) Pendekatan Spasial (Tata Ruang), b) Pendekatan Sektoral (BUMDes), c) Pendekatan Pembangunan SDM, d) Pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pendayagunaan BUMDes ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga Desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/ menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam AD BUMDes. Kajian skripsi berikutnya yang dilakukan oleh saudara Widya Wulandari dengan judul ‘Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Desa Kemiri 19 Garnies Lellyana Sagita, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Repository UMS (2017).

14 Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun Periode 2008-2012)’ FISIP Universitas Jember tahun 2014.20 Menurut penelitian Widya Wulandari, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kembang memiliki 6-unit usaha. Unit usaha yang dimiliki BUMDes “Kembang” meliputi, a) Pengelolaan Air Minum (PAM), b) Pengelolaan Pasar Desa, c) Pengelolaan Jasa Rekening Listrik, d) Pengadaan Kebutuhan Saprodi dan Pupuk Pertanian, e) Pengelolaan Galian C (Batu Sungai), dan f) Kegiatan Perekonomian desa lainnya. Namun, untuk saat ini yang berjalan ada 3-unit usaha Badan Usaha yaitu, a) Pengelolaan Air Minum (PAM), b) Pengelolaan Pasar Desa dan c) Pengelolaan Jasa Rekening Listrik. Tujuan utama mendirikan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menambah sumber pendapatan asli desa dengan memanfaatkan potensi dan aset desa secara efisien, efektif dan profesional, dalam artian BUMDes memberikan kontribusi terhadap PADes. Namun dari hasil wawancara, terkait dengan kontribusi BUMDes terhadap PADes ternyata BUMDes belum bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak adanya kontribsi BUMDes terhadap peningkatan pendapatan asli desa yaitu sedikitnya keuntungan yang didapat BUMDes karena jumlah pengeluaran yang besar sedangkan jumlah pendapatan sedikit, banyaknya piutang yang belum dibayar oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan masih adanya hutang BUMDes yang belum dibayar kepada pihak ketiga yaitu kepala desa. Penelitian dan riset yang telah dilakukan berdasarkan kajian terdahulu diatas berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan pada karya penelitian 20 Widya Wulandari, “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun Periode 2008-2012),” n.d., https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58163/Skripsi Widya Wulandari - 090910201016_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

15 skripsi ini, yaitu perbedaan pada variabel kesadaran hukum, variabel kepatuhan hukum, variabel jenis penelitian kuantitatif-kualitatifnya dan aspek potret sosiologi hukum dimana objek dan subjek Desa Blederan menjadi fokus pembeda utama pada aspek analisis dan temuan objek-subjek hukum nya. E. Kerangka Teori Analisis terhadap permasalahan hukum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teori. Teori ini diperlukan bagi dunia ilmu karena dapat memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Adapun teori yang diunakan yaitu teori peran, teori negara hukum, teori pemerintahan daerah dan teori pemerintahan Desa. 1. Teori Peran (Role Theory) Teori Peran (Role Theory) 21 adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologidan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai Tokoh ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi actor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi actor dalam teater, yaitu 21 Fathul Lubabin Nuqul, “Teori Peran (Role Theory),” J Bone Joint Surg Am, 1979.

16 bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang aau actor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Teori peran beranggapan bahwa peranan seseorangitu merupakan hasil interaksi diri dengan posisi (status dalam masyarakat) dan dengan peran (menyangkut norma dan nilai). Yang penting dalam teori peran ini adalah actor (pelaku) dan target (sasaran).22 Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satutergantung pada yang lain dan sebaliknya. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturanperaturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapih dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya.23 22 Ami Yuningsih And Siti Chodijah, “Peran Masyarakat Desa Dalam Menjalankan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Rancakasumba,” Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 2022, https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.57. 23 Stefi H. Harilama Bella Najoan, Debby D.V. Kawengian, “Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial DiKelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat,” E-Journal “Acta Diurna” Volume VI (2017): Universitas Sam Ratulangi, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/17375/16908.

17 2. Teori Negara Hukum Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Paham rechtsstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang rechtsstaats mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.24 Paham rechtsstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.25 Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari Bahasa asing, seperti “rechtstaat” (Belanda), “etet de droit” (Prancis), “the state according to law”, “legal state”, the rule of law” (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru popular kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: 24 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum Di Indonesia (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989). Hal. 30 25 Zahermann Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum ( Rechtsstaats ) Bukan Kekuasaan ( Machtsstaat ) Rule Of Law And Not Power State,” Jurnal Hukum Peradilan, 2017.

18 Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Penyebutan kata rechtstaat dalam penjelasan umum tersebut memnunjukkan bahwa konsep rechstaat memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep rechstaat dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya. 26 Selain istilah rechtsstaat, istilah lain yang juga sangat popular di Indonesia adalah the rule of law yang juga digunakan untuk maksud negara hukum. Notohamidjojo (1970:27) menggunakan kata- kata”…maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat”. Kemudian, Djokosoetono mengatakan bahwa negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalua kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat (Padmo Wahyono, 1984:67). Muhammad Yamin (1982:72) menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of law. Jelasnya Yamin menyatakan bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (macthtsstaat) tempat tenaga senjata da kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.) (kursif penulis).” 27 26 Nany Suryawati, Hak Asasi Politik Perempuan (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020). 27 Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Huumaniora Volume 18 (2016), http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947/6476.

19 3. Teori Pemerintah Daerah Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada UndangUndang Dasar 1945.28 Pemerintah daerah sendiri dapat diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pada pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi, istilah tersebut berarti proses atau kegiatan.29 Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistenm dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang - Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Model 28 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d. 29 Marsono, Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri (Jakarta: CVEJ, 2005).

20 Hubungan Pusat dan Daerah Negara Kesatuan yang menganut pembagian kekuasaan secara vertikal menimbulkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini secara administratif dilakukan dengan cara membuat kebijakan desentralisasi.30 4. Teori Pemerintahan Desa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala Desa atau lurah yang menyelangarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. 31 Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.32 Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 30 “Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,” n.d. 31 Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). 32 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (43),” n.d.

21 urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.33 Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Dasar hukum pendirian BUMDes adalah Undang - undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan kekuatan hukum bagi BUMDes untuk dapat menjalin kemitraan dengan pihak manapun. Sehingga harapannya dapat meningkatkan jejaring bisnis dan going concern usaha yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian Desa dalam jangka Panjang. Pada tahun 2021 jumlah BUMDes mencapai 57.273, dari jumlah BUMDes 45.233 BUMDes aktif (7%) dan 12.040 BUMDes tidak aktif (21%) Diantara BUMDes yang aktif 15.768 BUMDes atau 35% terdampak pandemi, sehingga merumahkan 123.176 pekerjanya. Sebanyak 45.233 BUMDes aktif memperkerjakan 20.369.834 orang dengan Omzet Rp 4,6 triliun.34BUMDes Cipta Karya Mandiri merupakan salah satu dari 195 BUMDes di Wonosobo dan termasuk BUMDes berkembang. 33 “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1,” n.d. 34 “Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesdi Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo,” Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi Volume02, (2023):

22 F. Metode Penelitian Dalam kegiatan penelitian ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai dengan objek penelitian karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal.35 Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Jenis & pendekatan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.36 Metode pendekatan yuridis empiris menghasilkan teori-teori tentang eksitensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. 37 2. Spesifikasi Penelitian Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, https://mopolayio.fe.ung.ac.id/index.php/mopolayio/article/view/60/48. 35 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 36 Ali. Hal. 105 37 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal. 78

23 hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan dilakukan generalisasi.38 Bogdan & Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.39 Kemudian Moleong mensistesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.40 Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipandang lebih mendukung dan memberi arti dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Nazir menambahkan bahwa :41 penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala/keadaan dan tidak bermaksud menguji hipotesis. 38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (bandung: alfabeta, 2011). Hal. 1 39 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). 40 Moleong. 41 Moch. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

24 3. Sumber Data a. Sumber data Primer Sumber data primer mengacu pada sumber data yang pertama kali dikumpulkan dari sumber asli untuk tujuan penelitian atau analisis. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang dapat berupa wawancara, survei, pengamatan, eksperimen, atau pengumpulan data lainnya yang dilakukan oleh peneliti atau organisasi yang memerlukan data tersebut. 42 Sumber data primer memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, data tersebut dikumpulkan secara langsung oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung dalam penelitian atau analisis yang sedang dilakukan. Kedua, sumber data primer memberikan informasi yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya atau tidak tersedia dalam sumber data sekunder yang sudah ada. Oleh karena itu, data primer sering dianggap sebagai data yang paling orisinal dan langsung terkait dengan topik penelitian atau analisis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, data laporan yang diperoleh secara langsung penulis dari pihak pengelola BUMDes Cipta Karya mandiri Desa Blederan. b. Sumber data Sekunder Sumber data sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau telah ada sebelumnya untuk tujuan lain, tetapi dapat 42 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.

25 digunakan kembali untuk analisis atau penelitian baru. Data sekunder tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang sedang menggunakannya, melainkan merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau dari sumber-sumber publik yang tersedia. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundangan tentang Desa dan BUMDes, sumber skripsi, tesis, disertasi, website, sumber jurnal nasional maupun internasional yang berhubungan dengan tema BUMDes.43 4. Sumber data Tersier Data tersier, yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sumber Tersier dalam konteks hukum mengacu pada sumber-sumber hukum yang bukan merupakan sumber utama atau primer, tetapi menggambarkan atau mengomentari sumber hukum utama. Adapun sumber data tersier yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang hukum diantaranya: 1) Buku Hukum: Buku-buku hukum yang ditulis oleh akademisi, praktisi hukum, atau pakar hukum dapat menjadi sumber data tersier yang berharga. Buku-buku ini sering menyajikan analisis, penafsiran, dan komentar tentang undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum lainnya. 2) Jurnal Hukum: Jurnal-jurnal hukum yang diakui secara akademik menyediakan artikel-artikel ilmiah yang menggambarkan dan menganalisis isu-isu hukum terkini. Artikel- 43 Ali, Metode Penelitian Hukum. hal. 106

26 artikel ini sering ditulis oleh pakar hukum, profesor, dan peneliti yang berfokus pada berbagai aspek hukum. 3) Ensiklopedia Hukum: Ensiklopedia hukum menyediakan informasi yang lebih rinci tentang konsep, prinsip, dan istilah hukum. Sumber-sumber seperti "Black's Law Dictionary" (Kamus Hukum Black) dan "Encyclopedia of Law" (Ensiklopedia Hukum) adalah contoh ensiklopedia hukum yang umum digunakan. 4) Komentar dan Anotasi: Beberapa undang-undang dan peraturan sering dilengkapi dengan komentar atau anotasi yang memberikan penjelasan dan interpretasi lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuannya. Sumber-sumber ini dapat membantu dalam memahami maksud dan ruang lingkup hukum yang relevan. 5)Situs Web Hukum: Ada banyak situs web yang menyediakan informasi hukum dan sumber-sumber hukum tersier. Misalnya, situs-situs hukum pemerintah, lembaga penelitian hukum, lembaga akademik, dan lembaga profesional hukum sering menyediakan artikel, penelitian, dan materi referensi yang bermanfaat. 5. Teknik Pengumpulan data Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dimana cara tersebut menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif ini menurut Arikunto44 adalah : 44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hal. 110

27 a. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung ataupun tidak langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Adapun obyek yang diteliti diantaranya, pelaksanaan awal pendirian BUMDes, pengelolaan dan kendala-kendala pelaksanaan program BUMDes, komunikasi dengan pemerintah Desa, serta dukungan dari pemerintah terkait pengembangan BUMDes. b. Wawancara, yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian adalah Kepala Desa Blederan, Sekretaris Desa Blederan, Direktur BUMDes Cipta Karya Mandiri, dan Sekretaris BUMDes.45 c. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian, dokumen dapat digunakan sebagai bukti suatu penelitian atau pengujian. Peneliti mengumpulkan data baik yang ada di BUMDes Cipta Karya Mandiri Desa Blederan Kabupaten Wonosobo, dan data lain (primer dan sekunder) yang menunjang dan menguatkan hasil temuan di lapangan. Data yang dikumpulkan dapat berupa arsip, 45 Proses wawancara dan pengambilan data dilakukan sejak penulis melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat di Desa Blederan selama 40 hari, terhitung mulai bulan Februari 2023 sampai bulan Mei 2023. Wawancara dan pengambilan data dilakukan secara holistik dimana penulis membaur secara langsung dengan pihak pengelola BUMDes dan masyarakat Desa Blederan.

28 laporan, draf, evaluasi kegiatan, foto, baik yang berbentuk deskriptif maupun angka. 6. Teknik Analisis Data Pada tahapan analisis data ini dilakukan proses untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data-data tentang peran BUMDES ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kembali dengan teori hukum yang ada dan dilakukan analisis isi.46 Langkah Analisis isi (content analysis) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis isi dokumen atau konten tertulis, seperti teks, artikel, laporan, atau pesan teks. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau karakteristik tertentu dalam data yang dianalisis. Berikut adalah langkah-langkah penulis dalam melakukan analisis isi pada penelitian ini: a. Menentukan tujuan penelitian: yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama BUMDes, mencari pola atau tren tertentu, atau mengevaluasi sentimen dan gab dalam konten yang berhubungan implementasi peraturan perundangannya. b. Menentukan Unit Analisis: yaitu memilih unit analisis yang sesuai dengan tema peranan BUMDes dan dokumen perundanagan yang melatar belakangi. Ini bisa berupa kata-kata, kalimat, paragraf, atau bagian lain dari dokumen yang ingin dianalisis. c. Pengembangan Kategori: Identifikasi kategori-kategori atau dimensi analisis yang akan digunakan, yaitu menganalisis artikel berita, kategori 46 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). hal. 285

29 analisis termasuk topik, pendekatan naratif, atau sentimen yang berhubungan dengan peran BUMDes. d. Pengkodean Data: yaitu mulai mengkodekan data sesuai dengan kategori yang telah ditentukan sebelumnya, dengan menggunakan metode manual dan bantuan alat analisis teks untuk mempermudah tugas ini seperti grammarly, mendeley dan open AI. e. Analisis dan Interpretasi: Setelah semua data telah dikodekan, dilakukan analisis statistik dan/atau kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, atau temuan penting yang berhubungan dengan faktor hukum yang menghambat BUMDes Cipta Karya Mandiri. f. Verifikasi dan Validasi: pada tahapan ini, dilakukan verifikasi dan validasi. Ini dapat melibatkan peninjauan ulang data oleh peneliti lain atau penggunaan alat validasi otomatis dengan menggunakan mendeley. g. Pelaporan Hasil: menyajikan temuan dan interpretasi dalam riset penelitian skripsi ini secara jelas dan sistematis. Menggunakan data dukung grafik, tabel, atau contoh kutipan untuk mendukung dan mengilustrasikan temuan. Dalam Analisis isi (content analysis) kualitatif pada penelitian ini lebih membaca pada kecenderungan isi tentang data-data BUMDES yang sudah terkumpul dari berbagai sumber termasuk hasil wawancara dengan pengelola BUMDES dilihat dari konteks dan proses dari dokumen-dokumen sumber sehingga hasil yang diperoleh lebih mendalam dan rinci mengenai isi peran BUMDES serta mampu menjelaskan keter-kaitan isi peran BUMDES dengan konteks realitas sosial hukum yang terjadi. Pada tahapan analisis selanjutnya

30 yaitu pada tahapan penyimpulan data dilakukan dengan menggunakan pola berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum dan dilakukan generalisasi sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru.47 G. Sistematika Pembahasan Hasil penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut: BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi. BAB II berisi tentang tinjauan umum pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang pemerintahan daerah dengan mengulas teori-teori tentang pemerintah desa, teori pemerintahan daerah, teori peran, teori negara hukum yang dihubungkan dengan BUMDes. BAB III berisi tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan. Lebih lanjut akan diuraikan tentang profil dan gambaran umum lokasi penelitian, struktur BUMDes, tinjauan umum BUMDes dan gambaran umum unit pasar Desa. 47 Izhar, “Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik,” Jurnal Pesona Volume 2 N, no. STKIP Muhammadiyah Pringsewu (n.d.): Hlm. 63-73.

31 BAB IV berisi analisis peran dan faktor yang menghambat jalannya BUMDes Cipta Karya Desa Blederan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BAB V berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saransaran yang terkait dengan rumusan masalah penelitian.

32 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA A. Tinjauan Umum tentang Teori Pemerintahan 1. Teori Pemerintahan Daerah Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Dasar 1945.48 Pemerintah daerah sendiri dapat diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pada pemerintahan daerah dan DPRD 48 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”

33 menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi, istilah tersebut berarti proses atau kegiatan.49 Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistenm dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang - Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Model Hubungan Pusat dan Daerah Negara Kesatuan yang menganut pembagian kekuasaan secara vertikal menimbulkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini secara administratif dilakukan dengan cara membuat kebijakan desentralisasi.50 2. Teori Pemerintahan Desa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan Desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala Desa atau lurah yang menyelangarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. 51 Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa, desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 49 Marsono, Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri. 50 “Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.” 51 Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.