84 5. Kondisi Pemerintahan Desa a. Aparat Pemerintahan Desa Tabel 3.5 Jumlah Aparat atau Perangkat Desa Blederan No Aparat Keterangan 1 Kepala Desa 1 2 Sekretaris Desa 1 3 Kepala Urusan Pemerintahan 1 4 Kepala Urusan Kesra dan Pelayanan 1 5 Kepala Urusan umum dan Perencanaan 1 6 Kepala Urusan Keuangan 1 7 Kepala Dusun Blederan 1 8 Kepala Dusun Klesman 1 Sumber: Profil Desa Blederan, 2021 b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pemerintahan desa adalah sistem pemerintahan yang berlaku di tingkat paling rendah dari struktur pemerintahan di suatu negara. Pemerintahan desa berfungsi untuk mengatur dan mengurus urusan administrasi di tingkat desa atau kelurahan. Pemerintahan desa biasanya dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa. Kepala desa bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan desa, mengambil keputusan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan desa. Di bawah kepemimpinan kepala desa, terdapat lembagalembaga pemerintahan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang bertugas untuk memberikan saran dan bantuan kepada kepala desa 100 “Wawancara Dengan Kepala Desa Blderan H.M Muttaqin Pada Tanggal 25 Januari 2023.” 101 “Wawancara Dengan Kepala Desa Blderan H.M Muttaqin Pada Tanggal 25 Januari 2023.”
85 dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada juga perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun yang membantu dalam administrasi dan pelaksanaan kegiatan di desa. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Blederan sebagai berikut: Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Blederan Sumber: Kantor Desa Blederan, 2023 Keterangan: 1. Kepala Desa: H.M. Muttaqin 2. Sekretaris Desa: Ida Indriawati, S.P 3. Kasi Pemerintahan: Muchamid 4. Kasi Kesra dan Pelayanan: Adi Utoro 5. Kaur Umum dan Perencanaan: Hendri Aryadi 6. Kaur Keuangan: A. Asrur Anwar 7. Kadus Klesman: Khusnu Wahid 8. Kadus Blederan: Munjiyono
86 B. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Desa Cipta Karya Mandiri 1. Struktur BUMDES Cipta Karya Mandiri BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Konsep BUMDes berasal dari Indonesia dan merupakan inisiatif untuk mengembangkan perekonomian di tingkat desa. Sejarah BUMDes sendiri terkait dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, terutama dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Sebelum adanya BUMDes, kegiatan ekonomi di desa umumnya terbatas pada sektor pertanian dan usaha mikro kecil yang bersifat tradisional. Desa-desa sering menghadapi tantangan dalam memperoleh akses modal, manajemen yang efektif, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. 102 Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan program Desa Mandiri, yang kemudian menjadi cikal bakal konsep BUMDes. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada desa-desa dalam membangun lembaga ekonomi di tingkat desa yang mandiri dan berkelanjutan. Pada tahun 2014, BUMDdes secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan landasan hukum 102 Hakim, “Peningkatan Pengetahuan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).”
87 dan panduan operasional bagi BUMDes. Sejak saat itu, BUMDes mulai dikenal dan diimplementasikan di berbagai desa di seluruh Indonesia.103 BUMDes memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan berbagai usaha ekonomi di tingkat lokal. BUMDes dapat bergerak di berbagai sektor usaha, seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, pariwisata, dan lainlain, tergantung pada potensi dan kebutuhan desa tersebut. BUMDes beroperasi dengan prinsip kemandirian, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Masyarakat desa menjadi pemilik dan pengelola BUMDes, sehingga mereka memiliki kepentingan langsung dalam keberhasilan usaha tersebut. Pendapatan yang dihasilkan oleh Bumdes dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal lainnya.104 Seiring berjalannya waktu, BUMDes semakin berkembang dan menjadi bagian integral dari pembangunan di tingkat desa di Indonesia. Program ini telah membantu masyarakat desa dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemerintah terus mendorong implementasi BUMDes dan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pembiayaan, dan akses ke pasar, guna memperkuat peran dan kontribusi BUMDes dalam pembangunan desa. 103 Daniel Kevin Octovianus Tallo and Eko Wahyudi, “Revitalisasi BUMDES Sebagai Perwujudan Pasal 89 Huruf B UURI 6 Tahun 2014,” Jurnal Supremasi, 2021, https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1387. 104 Nining Asniar Ridzal and Waode Adriani Hasan, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI, 2020, https://doi.org/10.35326/pkm.v4i1.575.
88 Sejarah BUMDes di Desa Blederan yang bernama BUMDes Cipta Karya Mandiri tidak lepas dari peran pasar Desa Jawar. Pasar desa Blederan awalnya didirikan sekitar tahun 1970-an dan pada pemerintahan kepala Desa Retno Harini (1989-1998), pasar desa direlokasi ke Jawar sehingga dikenal dengan sebutan Pasar Jawar. Pasar Desa Jawar ini hingga saat ini masih aktif digunakan sebagai transaksi jual-beli masyarakat lokal maupun masyarakat sekitar desa. Pada awalnya, pasar desa dikelola oleh UPTD Kecamatan Mojotengah. Pada 11 Januari 2016 BUMDesa Cipta Karya Mandiri mulai didirikan dengan modal awal Rp.5.000.000. Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 9 ), Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 50 ), serta Peraturan Desa Blederan 410/33/2016 Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. 105 Melalui beberapa aturan tersebut, maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa dengan nama Cipta Karya Mandiri. BUMDes Cipta Karya Mandiri beralamat di Jalan Jawar Kayugiang Km. 1 Dusun Klesman Rt. 04/02 Desa Blederan Kecamatan Mojotengah. Sedangkan kantornya 105 Hasil wawancara dengan pak Hendri Ariadi, pengelola BUMDES Cipta Karya mandiri & Observasi langsung di BUMDES Cipta Karya mandiri.
89 beralamat di Jalan Kalibeber Km. 1 Jawar Ruko Pasar Dusun Jawar Desa Blederan Kecamatan Mojotengah.106 BUMDes Cipta Karya Mandiri mempunyai visi yaitu menjadi lembaga usaha desa yang professional dan sehat menuju kemandirian desa yang sejahtera. Untuk melaksanakan visi tersebut, maka dibuatlah beberapa misi sebagai instrumen dalam mewujudkan tercapainya visi yang telah dicanangkan, yaitu penggalian potensi desa, meningkatkan ekonomi masyarakat desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Tujuan dibentuknya badan usaha milik desa ini adalah untuk meningkatkan usaha pengelolaan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Cipta Karya Mandiri Desa Blederan adalah sebagai berikut: a. Pengawas 1. Ketua: Sibyan Sumilyan 2. Anggota: a) Sofwan b) Lilis Fariyanti b. Komisaris/Penasihat: H.M. Muttaqin c. Direksi 1) Direktur. Sony Umayah 2) Sekretaris. Hendri Ariyadi 3) Bendahara. Subagiyo 106 “Peraturan Desa Nomor 410/33/2016 Tentang Pendirian BUMDes Cipta Karya Mandiri,” n.d.
90 2. Unit Pasar Jawar Desa Blederan Pasar Jawar Desa Blederan adalah pasar tradisional yang terletak di Desa Blederan. Desa Blederan sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah yang cukup pedesaan di Indonesia. Pasar ini merupakan pusat kegiatan perdagangan dan pertukaran barang bagi masyarakat setempat. Pasar Jawar Desa Blederan mungkin tidak sebesar atau sepadat pasar di kota-kota besar, namun pasar ini memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Pasar ini menawarkan berbagai macam barang dagangan, seperti bahan makanan segar, sayuran, buah-buahan, daging, ikan, bahan pangan olahan, bahan pakaian, keperluan rumah tangga, dan barang-barang lainnya. Selain itu, pasar ini juga menjadi tempat berkumpulnya para pedagang lokal yang menjual produk-produk mereka, baik itu hasil pertanian, kerajinan tangan, atau barang-barang lainnya. Atmosfer pasar tradisional seperti Pasar Jawar Desa Blederan biasanya cukup ramai dan bersemangat. Pedagang dan pembeli saling berinteraksi, berdiskusi, dan menawar harga barang. Pasar ini juga menjadi tempat bertemunya masyarakat lokal, sehingga memiliki fungsi sosial yang penting sebagai tempat berbagi informasi dan memperkuat hubungan antar warga. Meskipun pasar ini mungkin tidak memiliki fasilitas modern yang sama seperti pasar-pasar di kota, tetapi pasar tradisional seperti ini memiliki daya tarik tersendiri dengan menjaga tradisi dan budaya lokal serta memberikan kesempatan bagi pedagang lokal untuk berjualan dan mempertahankan mata pencaharian mereka.
91 Pasar Jawar Desa Blederan menawarkan pengalaman berbelanja yang berbeda dari supermarket atau pusat perbelanjaan modern. Jika pengunjung mengunjungi pasar ini, maka dapat merasakan atmosfer yang khas, melihat beragam produk lokal, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Pasar Jawar Desa Blederan berlokasi di Jalan. Kalibeber Km. 1 Dusun Jawar Desa Blederan. Pasar Desa seluas 2.500 m2 ini setiap hari ramai di penuhi masyarakat untuk bertransaksi jual beli. Aktivitas di pasar dimulai sekitar pukul 05.00 hingga 15.00. Namun karena merupakan pasar pagi, biasanya pasar ramai saat pagi hari dan mulai sepi sekitar pukul 09.00. Saat ini terdapat 86 kios, terdiri dari 57 kios aktif dan 29 kios tidak aktif yang sebagian dialihfungsikan sebagai gudang. Sejak berdiri tahun 2016, BUMDes mengelola unit pasar desa dalam hal ini adalah Pasar Jawar melalui penarikan abonemen atau retribusi kios setiap harinya dan parkir. Besar abonemen untuk kios Rp.3.000 per hari, los Rp. 1.500 per hari dan lapak Rp. 1.000 per hari. Sedangkan untuk parkir di terima dari 100-150 kendaraan yang datang setiap harinya.107 BUMDes Cipta Karya Mandiri pada awalnya memiliki unit usaha peternakan, simpan pinjam dn pasar desa. Namun saat ini yang masih berjalan adalah unit Pasar Desa. Sehingga BUMDes memaksimalkan unit pasar desa dan masih mengalami kesulitan dalam pengembangan unit usaha lain karena berlokasi tidak jauh dari pusat kota dan fakta di lapangan tidak boleh menabrak usaha lain. Selain itu, BUMDes juga tidak membuka unit 107 “Wawancara Dengan Sekretaris BUMDes Cipta Karya Mandiri Hendri Ariyadi Pada Tanggal 16 Maret 2023,” n.d.
92 simpan pinjam karena sangat beresiko.108 Pengembangan Pasar Jawar juga berkaitan dengan berdirinya BUMDES Cipta Karya Mandiri. Keberadaan BUMDesa ini bertujuan untuk bersama-sama masyarakat Desa Blederan menggali potensi yang terdapat di desa dalam rangka meningkatkan roda perekonomian masyarakat pedesaan. Keberadaan BUMDesa diyakini bukan hanya untuk menunjang skala pembangunan ekonomi lokal di desa namun juga mampu berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Wonosobo. 109 Selain itu, tujuan penting dilakukannya pengembangan Pasar Jawar merupakan upaya pemerintah desa untuk melakukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan sebagai mana tercantum dalam Peraturan Desa 410/33/2016 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDesa Cipta Karya Mandiri. Menurut Peraturan Desa tersebut, manajemen BUMDes harus dikelola dengan baik. Karena itu pengelolanya harus dibekali ilmu manajemen yang mumpuni. Manajemen yang baik, akan mempermudah pengelola menjalankan Bumdes. Segala bentuk sumber daya yang dimiliki BUMDes, harus secara maksimal dituangkan dan dikeluarkan secara maksimal. Secara umum pemasaran BUMDes sangatlah mudah karena desa mempunyai produk-produk yang sangat unggul sebagai bahan baku. Oleh karena itu secara pemasaran BUMDes harus mengembangkan teknologi sebagai dasar peningkatan kualitas SDM. Dalam hal pengelolaan keuangan manajemen BUMDes harus sangat sehat 108 “Wawancara Dengan Sekretaris BUMDes Cipta Karya Mandiri Hendri Ariyadi Pada Tanggal 16 Maret 2023.” 109 “Peraturan Desa Nomor 410/33/2016 Tentang Pendirian BUMDes Cipta Karya Mandiri.”
93 karena itu mencakup ekonomi seluruh anggota. Selain itu dukungan dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pusat sangatlah penting karena itu mencakup motivasi untuk menambah wawasan dalam hal pengelolaan secara benar dan baik.110 C. Peran Bumdes Cipta Karya Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blederan Desa Blederan merupakan salah satu Desa di Wonosobo yang terkenal dengan wisata kampung sayur. Desa ini telah memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Cipta Karya Mandiri yang didirikan pada tahun 2016. Awalnya BUMDes memiliki tiga unit usaha yaitu simpan pinjam, peternakan dan unit pasar desa. Namun hingga saat ini BUMDes hanya lebih terfokus pada unit pasar desa. Pendirian dan Pengelolaan didasarkan pada Peraturan Desa Blederan 410/33/2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 50 ).111 Pada saat pendirian BUMDes, modal yang disertakan pemerintah desa sebesar Rp. 5.000.000,00 dari APBDes. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 11 110 “Peraturan Desa Nomor 410/33/2016 Tentang Pendirian BUMDes Cipta Karya Mandiri.” 111 “Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 50 ),” n.d.
94 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat 1 yang menyebutkan Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:112 1. penyertaan modal desa; 2. penyertaan modal masyarakat desa; dan 3. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal. Pasal 40 ayat 3 menerangkan penyertaan modal desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. 113 Sesuai tujuan didirikannya BUMDes, yaitu menampung kegiatankegiatan ekonomi masyarakat agar usaha masyarakat lebih produktif dan efektif maka BUMDes Cipta Karya Mandiri memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : 1. Pengaspalan jalan utama desa yang berlokasi di depan TK. Pertiwi hingga di depan rumah Pak Suratman pada tahun 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00 2. Rehab jembatan di Dukuh Sendang Dusun Klesman yang rusak diterjang banjir pada tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 3. Pemberian sembako ke masyarakat desa yang terdampak Covid-19 pada tahun 2020. 112 “Peraturan Pemerinah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 40 Ayat 1,” n.d. 113 “Peraturan Pemerinah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 40 Ayat 3,” n.d.
95 4. Pembuatan teralis kantor desa dan pembenahan ruangan pada tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp. 20.000,00 5. Pembuatan gorong-gorong di Dusun Blederan tahun 2021 sebesar Rp. 5.000.000,00 6. Membuka Lapangan Pekerjaan. BUMDes juga berperan dalam membuka lapangan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan BUMDes dengan acuan perencanaan kebetuhan karyawan. Seluruh pegawai BUMDes adalah masyarakat Desa Blederan sejumlah 6 orang. 7. Mendukung peran unit pasar desa. Membangun pasar desa adalah salahsatu pilihan jitu bagi desa untuk membangun putaran ekonomi domestik (internal) desa. Oleh karena itu, pasar desa menjadi salah satu jenis usaha yang banyak dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di berbagai daerah. Karena, pasar desa bukan hanya mempertemukan antara pemilik produk alias produsen pada konsumen atau pembeli secara langsung. Proses transaksi inilah yang kemudian memotong laju masuknya produk pabrikan dan para tengkulak yang selama ini menguasai jalur distribusi. Dengan dikelolanya pasar desa oleh BUMDes, pembinaan dan pengembangannya sangatlah mudah karena BUMDes telah punya anggaran, baik berasal dari pernyataan modal maupun dari sumber lainnya. Pengelolaan pasar desa oleh BUMDes diharapkan pasar desa mampu dikelola secara profesional untuk membuat pasar benarbenar menjadi pusat ekonomi di desa. Maka, pasar desa harus memiliki pengelola yang menguasai berbagai persoalan mengenai pasar sekaligus mengembangkannya. Tetapi pada saat yang sama, BUMDes juga bakal
96 mendapatkan keuntungan dari keberadaan pasar itu misalnya dari sewa kios, penjualan produk, simpan-pinjam dan sebagainya.114 8. Sebagai sumber utama Pendapatan Asli Desa (PAD) Prosentase pembagian keuntungan BUMDes berdasarkan AD/ART yaitu 50% untuk desa, 30% untuk kas BUMDes, 12% untuk penarik harian 8% untuk kas buku.115 Setiap tahunnya, BUMDes selalu memberi pemasukan pada PAD sehingga keuntungan dari BUMDes sangat terasa manfaatnya bagi pemerintah desa dan masyarakat. D. Hambatan BUMDes Cipta Karya Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blederan Dalam menjalani aktivitas di masyarakat, ada sejumlah hambatan yang dialami BUMDes Cipta Karya Mandiri. Berdiri sejak 2016, berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bapak H.M Muttaqin, hambatan awal yang dialami adalah kesulitan mengembangkan unit usaha. Pada awalnya, BUMDes memiliki tiga unit usaha yaitu peternakan, simpan pinjam dan unit pasar. Untuk peternakan, pihak pengelola berfokus pada ternak kambing, namun tidak dapat berjalan lama. Adapun untuk usaha simpan pinjam, pihak BUMDes juga kesulitan untuk berkembang karena banyak dana pinjaman yang tidak/susah kembali. Belajar dari pengalaman tersebut, saat ini pengelola BUMDes berfokus pada unit pasar desa. 114 Edi Eko P, “Pasar Desa Kaliagung Direncanakan Untuk Dikelola BUMDes Mitra Agung,” 14 April 2020, n.d., https://kaliagungkulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2020/4/14/pasar-desa-kaliagung-direncanakan-untukdikelola-bumdes-mitra-agung. 115 “Wawancara Dengan Sekretaris BUMDes Cipta Karya Mandiri Hendri Ariyadi Pada Tanggal 16 Maret 2023.”
97 Hambatan berikutnya yang dialami pengelola, menurut wawancara dengan Sekretaris BUMDes, Hendri Ariyadi, BUMDes masih sulit membuka unit usaha lain karena lokasinya yang berada tidak jauh dari kota. Tidak jauh dari desa, terdapat bank, berbagai usaha perdagangan dan fasilitas transportasi yang lancar, sehingga untuk saat ini BUMDes masih berfokus pada unit usaha pasar. Adapun hambatan berikutnya, menurut Direktur BUMDes, Sony Umayah, adalah faktor dari pengelola BUMDes sendiri. Pengelola BUMDes belum bisa fokus karena masih merangkap jabatan. Selain itu kurangnya kemampuan manajerial dan profesionalitas pengelola sehingga diharapkan pada periode berikutnya, BUMDes Cipta Karya Mandiri dapat memiliki pemimpin yang cakap dalam mengelola BUMDes, baik secara keuangan, manajerial dan juga kepemimpinan sehingga dapat memaksimalkan potensi desa dengan lebih baik.
98 BAB IV ANALISIS PERAN BUMDES CIPTA KARYA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BLEDERAN BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 A. Analisis Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blederan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pembangunandesa di Indonesia. Dalam undangundang tersebut, terdapat ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut ini adalah analisis peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, antara lain: 1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: BUMDes dapat membantu mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan mendukung dan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah di desa. BUMDes dapat menyediakan modal usaha, pelatihan, akses pasar, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memajukan sektor ekonomi di desa. 2. Penciptaan Lapangan Kerja: Bumdes dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja di desa. Dengan mengembangkan usaha dan proyek-proyek ekonomi lokal, BUMDes membantu mengurangi angka pengangguran di desa dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat.
99 3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat: BUMDes dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti usaha pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, pariwisata, dan lain sebagainya. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, BUMDes berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara keseluruhan. 4. Pelayanan Publik: BUMDes dapat menyediakan berbagai layanan publik yang penting bagi masyarakat desa, seperti penyediaan air bersih, energi listrik, telekomunikasi, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Melalui pengelolaan yang baik, BUMDes dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di desa. 5. Pengembangan Infrastruktur Desa: BUMDes dapat berperan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar, dan sarana umum lainnya. Dengan memperbaiki infrastruktur desa, BUMDes memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup mereka. 6. Pemberdayaan Sosial dan Budaya: BUMDes juga dapat mendukung pemberdayaan sosial dan budaya di desa. BUMDes dapat menginisiasi program-program pengembangan potensi lokal, menjaga kearifan lokal, mendukung kesenian dan kerajinan tradisional, serta mempromosikan pariwisata desa. Hal ini membantu melestarikan warisan budaya dan meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap identitas lokal mereka. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, BUMDes dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan
100 masyarakat di pedesaan. Namun, penting bagi BUMDes untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-programnya agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Berdasarkan studi kasus di Desa Blederan, bagi hasil dari BUMDes menjadi sumber pendapatan asli desa (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) dikatakan bahwa sumber pendapatan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:116 1. Pendapatan asli desa 2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota 5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota 6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat 7. Lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan Asli Desa merupakan upaya murni yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan ke dalam rekening kas desa. Pendapatan asli desa sendiri terdiri dari beberapa jenis dan objek pendapatan diantaranya yaitu:117 1. Hasil usaha desa, antara lain bagi hasil BUMDes 116 Updesa, “Pendapatan Desa: Pengertian, Jenis, Dan Sumbernya,” 2017, https://updesa.com/pendapatan-desa/. 117 Updesa.
101 2. Hasil asset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul kewenangan lokal berskala desa. 3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa 4. Pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa. Adapun bagi hasil yang diterima dari BUMDes Cipta Karya Mandiri untuk pendapatan asli Desa Blederan terhitung mulai tahun anggaran 2019 pada masa Kepala Desa Bapak H.M Muttaqin hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut: Tabel 3.6 Rincian Bagi Hasil BUMDes untuk PAD Desa Blederan Tahun Anggaran 2019-2023 No Tahun Jumlah Bagi Hasil BUMDes Rincian Penggunaan Uraian Jumlah 1 2019 21.480.000 a. Belanja operasional perkantoran (jas langganan listrik 1 tahun b. Belanja operasional perkantoran (jasa langganan air bersih 1 tahun) c. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa d. Honor Penjaga Pasar (24 orang/bulan) e. Honor Petugas Kebersihan Pasar (1 tahun) Rp. 1.800.000 Rp. 480.000 Rp. 1.800.000 Rp. 14.400.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.200.000
102 f. Pembuangan sampah Pasar (1 tahun) 2 2020 21.720.000 a. Belanja Operasional perkantoran (jasa langganan listrik 1 tahun b. Belanja operasional perkantoran (jasa langganan air bersih 1 tahun) c. Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa (jasa langganan listrik 1 tahun) d. Honor penjaga pasar Desa (1 tahun) e. Honor petugas kebersihan pasar desa (1 tahun) f. Pembuangan sampah pasar desa ( 1 tahun) Rp. 1.920.000 Rp. 600.000 Rp. 1.800.000 Rp. 14.400.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.200.000 3 2021 26.150.000 a. Belanja Operasional perkantoran (jas langganan listrik 1 tahun) b. Belanja operasional perkantoran (jasa langganan air bersih 1 tahun) c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll) d. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas Desa) e. Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa Blederan Rp. 600.000 Rp. 1.800.000 Rp. 5.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 8.750.000
103 4 2022 17.400.000 a. Belanja operasional perkantoran (jas langganan listrik 1 tahun) b. Belanja operasional perkantoran (jasa langganan air bersih 1 tahun) c. Penyelenggaraan hari jadi, HUT RI dan Merdi Desa d. Penyelenggaraan Lomba Hatinya PKK Rp. 600.000 Rp. 1.800.000 Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 5 2023 17.400.000 a. Pemeliharaan jalan desa b. Penyediaan operasional pemerintah desa dan penyediaan insentif/oprasional RT/RW Rp. 7.500.000 Rp. 9.900.000 Sumber: Open Data Desa Kabupaten Wonosobo, 118 Data Diolah Penulis Pendapatan asli desa yang diperoleh dari bagi hasil BUMDes pada awal pendirian BUMDes tahun 2016 hingga tahun 2018, belum memiliki adanya catatan keuangan yang teratur sehingga belum bisa didapatkan data secara rinci.119 Pada tahun 2017, mekanisme data terbuka di pemerintahan Wonosobo terwujud. Dalam kolaborasi bersama pemerintah Kabupatan Wonosobo, Infest (Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies) mengembangkan sistem informasi desa (yang salah satunya memuat fitur pengelolaan keuangan desa) yang kemudian digunakan oleh seluruh desa di Wonosobo (236 desa). Aplikasi Mitra Desa yang telah dikembangkan sejak 2011 dihubungkan dengan middleware 118 Lihat http://datadesa.wonosobokab.go.id 119 “Wawancara Dengan Direktur BUMDes Cipta Karya Mandiri Sony Umayah Pada Tanggal 17 April 2023,” n.d.
104 (http://datadesa.Wonosobokab.go.id) yang memungkinkan pertukaran data dari desa dan kabupaten. Desa kini mengelola keuangan secara digital. Pemerintah kabupaten dapat secara langsung mengawasi kinerja keuangan desa secara “real time”. Hal terpenting dari inovasi ini adalah keterbukaan akses masyarakat terhadap dokumen keuangan desa. 120 Berdasarkan data dari Open Data Desa, rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) baru bisa diakses mulai tahun 2019. Bagi hasil BUMDes merupakan sumber utama pendapatan asli Desa (PAD). Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, PAD dari bagi hasil BUMDes ini dikembalikan ke pasar desa untuk belanja operasional, pemeliharaan pasar, dan honor petugas. Mulai tahun 2021, pemerintah desa memanfaatkan PAD untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat diantaranya diadakannya pelatihan, penyuluhan, peningkatan kualitas SDM, mengadakan acara seni, sosial budaya, HUT RI dan perbaikan infrastruktur jalan desa. Salah satu indikator dari berdayanya suatu desa adalah kemampuan desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa sehingga desa mampu membiayai kegiatan-kegiatannya tanpa harus memungut iuran dari masyarakat maupun meminta bantuan dari pemerintah. Saat BUMDes didirikan tahun 2016, mendapatkan modal sebesar Rp. 5.000.000 hibah pemerintah desa, setelah itu, BUMDes dapat mandiri dan belum pernah mendapat bantuan baik dari Dana Desa maupun ADD. Sebaliknya bagi hasil BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan asli Desa (PAD). 120 “Open Data Desa Kabupaten Wonosobo,” 2023, http://datadesa.wonosobokab.go.id/.
105 Dalam pelaksanaan kegiatan tentu terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam setiap kegiatan BUMDes Cipta Karya Mandiri. Menurut wawancara dengan Direktur BUMDes, Sony Umayah, BUMDes Cipta Karya Mandiri memiliki pospek yang bagus karena telah memiliki unit pasar desa yang sudah berjalan. Sekretaris Desa, Ida Indriawati, S.P, menambahkan unit pasar desa dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa. Sebagai desa yang terkenal dengan wisata kampung sayur organik, pasar Jawar juga menjadi salah satu tujuan penjualan hasil kebun dan produk UMKM. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Cipta Karya Mandiri memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Blederan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut adalah beberapa peran utama BUMDes Cipta Karya Mandiri: 1. Pengembangan Usaha Desa: BUMDes bertugas untuk mengembangkan usaha di tingkat desa dengan mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan peluang bisnis yang ada. Melalui pengelolaan usaha yang baik, BUMDes dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran di desa. 2. Pemberdayaan Masyarakat: BUMDes berperan dalam memberdayakan masyarakat desa dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. BUMDes dapat memberikan pelatihan, pendampingan, dan modal usaha kepada masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka. Hal ini membantu masyarakat desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
106 3. Penyediaan Layanan Publik: BUMDes juga dapat menyediakan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, seperti penyediaan air bersih, listrik, transportasi, atau telekomunikasi. Dengan mengelola layanan publik ini, BUMDes dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa. 4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: BUMDes dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Contohnya, BUMDes dapat mengembangkan usaha ekowisata atau usaha berbasis produk-produk lokal yang ramah lingkungan. Dengan demikian, BUMDes berperan dalam melestarikan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. 5. Peningkatan Infrastruktur Desa: BUMDes juga dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, atau sarana olahraga. Dengan memperbaiki infrastruktur, BUMDes membantu meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas di desa, yang pada gilirannya meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui peran-peran ini, BUMDes Cipta Karya Mandiri berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
107 B. Analisis Faktor yang Menghambat BUMDes Cipta Karya Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blederan Dalam hal peran akuntabilitas BUMDes diketahui bahwa strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan BUMDes telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, BUMDes sudah dapat mewadahi program-program bantuan lainnya yang didapat dari pemerintah dan membantu mewadahi dana-dana program pemerintah yang masuk ke desa secara tidak langsung akan turut menjaga aset desa. Melalui program BUMDes ini telah menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) di mana strategi yang dilakukan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa. Sebagian besar BUMDes yang membawa dampak yang positif, contohnya yaitu dapat mewadahi program-program bantuan pemerintah, menjaga aset-aset program yang ada serta menjaga aset desa itu sendiri.121 Meningkatnya PADes tersebut, ditemukan masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaannya. Faktor penghambat dari segi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDes, yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pengawasan dari pemerintah daerah.122 Berikut beberapa analisis terhadap faktor yang dapat menghambat jalannya BUMDes secara umum, antara lain: 121 Mirna Amirya, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa,” Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, 2020, https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21. 122 Amirya.
108 1) Kurangnya akses terhadap modal. Modal yang cukup menjadi kunci untuk membangun dan mengembangkan BUMDes. Namun, BUMDes seringkali kesulitan mendapatkan akses terhadap modal yang cukup dari berbagai sumber, baik dari pemerintah maupun dari sektor swasta. Hal ini dapat menghambat kemampuan BUMDes dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diinginkan. Namun hal ini tidak dialami oleh BUMDes Cipta Karya Mandiri, dimana BUMDes hanya mendapat modal sebesar Rp. 5.000.000 di awal pendirian yang didapatkan dari APB Desa, dan berikutnya dapat menjadi sumber PAD. 2) Kurangnya keterampilan dan pengetahuan Banyak BUMDes yang beranggotakan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha dan program BUMDes. Hal ini dapat menghambat kemampuan BUMDes dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memonitor program dan kegiatan yang dilakukan. 3) Kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat Pemerintah dan masyarakat seringkali tidak memberikan dukungan yang cukup untuk BUMDes. Dukungan yang kurang dapat membuat BUMDes sulit untuk mendapatkan sumber daya, seperti tenaga kerja, modal, dan bantuan teknis yang diperlukan. Selain itu, kurangnya dukungan juga dapat mempengaruhi motivasi dan semangat kerja anggota BUMDes dalam menjalankan kegiatan. Dukungan ini juga bisa dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan untuk
109 4) Tidak adanya regulasi yang jelas. Regulasi yang jelas dan terstandarisasi dapat membantu BUMDes dalam mengelola program dan kegiatan mereka. Namun, seringkali regulasi yang ada belum cukup jelas atau terstandarisasi sehingga mengakibatkan BUMDes kesulitan dalam mengelola program dan kegiatan mereka. Sampai saat ini BUMDes Cipta Karya Mandiri masih berfokus pada unit usaha pasar berdasarkan Perdes 410/33/2016, dan belum ada kesulitasn mengelola kegiatan pasar karena telah lama berlangsung sejak pasar berdiri. 5) Masalah sosial dan politik. Adanya masalah sosial dan politik di daerah yang menjadi wilayah kerja BUMDes dapat mempengaruhi jalannya program dan kegiatan yang dilakukan. Masalah tersebut dapat mengganggu stabilitas lingkungan, termasuk stabilitas politik, sosial, dan keamanan. Hal ini dapat membuat BUMDes kesulitan dalam menjalankan program dan kegiatan yang diinginkan. Adapun hambatan yang dialami oeh BUMDes Cipta Karya Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain: 1. Masalah sosial politik yang membuat BUMDes kesulitan dalam menjalankan program yang direncanakan. BUMDes Cipta Karya Mandiri sulit untuk membuka unit usaha lain karena lokasi desa yang tidak jauh dari kota. Di sekitar desa, sudah ada bank, dan berbagai usaha perdagangan. Untuk wisata, saat ini Desa Blederan berfokus pada wisata kampung sayur yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). BUMDes Cipta Karya Mandiri tidak membuka unit simpan pinjam kembali, karena diawal
110 pendirian unit simpan pinjam tidak menguntungkan dan sebaliknya sangat beresiko pada sulitnya pengembalian pinjaman dari nasabah/masyarakat. Kurangnya ketrampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha dn program BUMDes. Hal ini dialami oleh BUMDes Cipta Karya Mandiri, dimana pengelola BUMDes belum bisa fokus mengelola BUMdes karena masih merangkap dengan pekerjaan lain, serta kemampuan manajerial yang harus diperbaiki. Diharapkan pada periode berikutnya BUMDes memiliki pemimpin baru yang professional dalam mengelola BUMDes baik secara keuangan, manajerial, dan memaksimalkan potensi Desa melalui BUMDes.123 Untuk meningkatkan kapabilitas pengelola BUMDes, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo dan Program Studi (Prodi) Administrasi Keuangan dan Perbankan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) pernah mengadakan kegiatan Pendampingan Bisnis untuk Tingkatkan Kapasitas BUMDes Wonosobo dari Vokasi UI-Pemkab Wonosobo pada Agustus – Oktober 2022.124 Diharapkan kegiatan serupa dapat diadakan secara berkala untuk mningkatkan kemampuan manajerial pengelola BUMDes sehingga dapat mengelola potensi desa dengan lebih baik. Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes diharapkan dapat membuat BUMDes menjadi lebih maju. Karena menurut 123 “Wawancara Dengan Direktur BUMDes Cipta Karya Mandiri Sony Umayah Pada Tanggal 17 April 2023.” 124 Maudisha, “Pendampingan Bisnis Untuk Tingkatkan Kapasitas BUMDes Wonosobo Dari Vokasi UI-Pemkab Wonosobo,” 18 November 2022, n.d., https://www.ui.ac.id/pendampinganbisnis-untuk-tingkatkan-kapasitas-bumdes-wonosobo/.
111 riset, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan kinerja BUMDes di Indonesia yaitu komunikasi, sistem informasi akuntansi, sumber daya manusia, motivasi, lingkungan kerja, gaji, kompetensi, kinerja organsisasi, komitmen, budaya organisasi, pelatihan, pengaruh kepuasan kerja.125 2. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola BUMDes, baik secara keuangan maupun manajerial. Hal ini dapat menghambat BUMDes dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memonitor program dan kegiatan yang dilakukan. Hal ini diantaranya disebabkan karena pengelola masih merangkap pekerjaan lain belum bisa fokus pada BUMDes 3. Belum diberlakukannya hak dan kewajiban dari pengelola BUMDes meskipun sudah tercantum pada AD ART. Ada beberapa alasan mengapa hak dan kewajiban dari pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum diberlakukan meskipun sudah tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART): a) Kurangnya kesadaran dan pemahaman: Mungkin ada kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penerapan hak dan kewajiban yang tercantum dalam AD ART. Pengelola BUMDes mungkin belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya mengikuti dan melaksanakan ketentuan yang ada. 125 Ade Rani Aprillia, Dwi Cahyono, and Ari Sita Nastiti, “Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis Vol 1 No 1 (2021): Universitas Muhammadiyah Jember.
112 b) Ketidakjelasan peraturan pelaksana: Meskipun hak dan kewajiban BUMDes tercantum dalam AD ART, mungkin belum ada peraturan pelaksana yang jelas yang mendukung implementasi praktis dari hak dan kewajiban tersebut. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan pengelola BUMDes merasa kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut. c) Keterbatasan sumber daya: BUMDes seringkali beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, baik dalam hal keuangan, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Keterbatasan ini dapat membuat pengelola BUMDes kesulitan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum dalam AD ART. d) Tidak adanya mekanisme pemantauan dan pengawasan yang efektif: Jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam BUMDes, pengelola mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu mematuhi ketentuan yang ada. e) Pertimbangan politik atau kepentingan pribadi: Dalam beberapa kasus, keputusan untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban BUMDes dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kepentingan pribadi dari para pengelola. Hal ini dapat menghambat implementasi yang tepat dari AD ART. Penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa hak dan kewajiban dari pengelola BUMDes diberlakukan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman, penyusunan peraturan pelaksana yang jelas, alokasi sumber daya yang memadai, pengawasan yang efektif, dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes.
113 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, skripsi ini membahas mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cipta Karya Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan antara lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, penyedia layanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha desa,. Meskipun baru memiliki satu unit usaha namun telah dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal dan dapat memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa. 2. Faktor yang menghambat BUMDes Cipta Karya Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain: Regulasi yang tidak jelas, Keterbatasan akses terhadap pendanaan, Ketentuan perizinan dan regulasi bisnis, Keterbatasan akses terhadap pasar, Ketidakpastian hukum dan perubahan kebijakan, Perlindungan hukum dan kontrak: BUMDes mungkin menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hukum dan pembuatan kontrak. Hal ini juga dikarenakan faktor SDM yang masih merangkap pekerjaan dan kemampuan manajerial yang masih perlu ditingkatkan.
114 B. Saran Dari beberapa kesimpulan di atas, penulis memberi beberapa saran yaitu: 1. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMDes Cipta karya Mandiri dan program yang telah dilaksanakan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Lalu gunakan hasil evaluasi ini untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan dalam menjalankan Bumdes. 2. Selain itu perlu diterapkan praktik pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan dan sumber pendapatan BUMDes Cipta karya Mandiri dapat dilaporkan secara rutin kepada masyarakat melalui musyarwarah Desa. Hal ini akan membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat. 3. Agar dilakukan peningkatan kemampuan manajerial pengelola BUMDes Cipta Karya Mandiri Desa Blederan melalui pelatihan-pelatihan dan terus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan dinas terkait agar pengelola BUMDes memiliki kemampuan manajerial dan akuntabilitas dalam mengelola BUMDes agar dapat terus berkembang. Diharapkan pada periode berikutnya, BUMDes memiliki manajemen yang efektif dan profesional serta memiliki pengurus dan staf yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai. agar mereka dapat mengelola BUMDes dengan lebih baik. BUMDes dapat membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Jalin kerjasama yang saling
115 menguntungkan untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan usaha dan program BUMDes.
116 DAFTAR PUSTAKA Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Almanshur, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. Ami Yuningsih, and Siti Chodijah. “Peran Masyarakat Desa Dalam Menjalankan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Rancakasumba.” Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 2022. https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.57. Amirya, Mirna. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa.” Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, 2020. https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21. Ansori, Mochamad Dzaki, Tarsisius Murwadji, Dan Helza, and Nova Lita. “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Jurnal Sains Sosio Humaniora 6, no. 1 (June 2022): 195–205. https://doi.org/10.22437/JSSH.V6I1.19429. Anwar, Khaeril. “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Vol. III N (n.d.). https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/208. Aprillia, Ade Rani, Dwi Cahyono, and Ari Sita Nastiti. “Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).” Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis Vol 1 No 1 (2021): Universitas Muhammadiyah Jember. Ariadi, Andi. “Perencanaan Pembangunan Desa.” Meraja Journal Vol. 2, No (2019). Ariani Wulansari, Nury, S. Martono, Desti Ranihusna, and Anindya Ardiansari. “Peningkatan Kualitas Manajerial Pengelola Bumdes Untuk Penguatan Organisasi Pada Tahap Infan.” Seminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk Negeri, 2021. https://doi.org/10.47841/adpi.v3i1.250. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Atmojo, Wahyu Tri. “Dari 195 BUMDes Di Wonosobo, Hanya Ada 4 Yang Masuk
117 Kategori Maju.” 25 Agustus 2022, n.d. https://www.wonosobozone.com/berita/pr-4674264767/dari-195-bumdes-diwonosobo-hanya-ada-4-yang-masuk-kategori-maju. Bahasa, Tim Redaksi KBBI Pusat. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Bella Najoan, Debby D.V. Kawengian, Stefi H. Harilama. “Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial DiKelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat.” E-Journal “Acta Diurna” Volume VI (2017): Universitas Sam Ratulangi. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/ 17375/16908. BKT, Redaksi KPPN. “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya,” n.d. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951- dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html. Blederan, Pemerintah Desa. “Profil Desa Blederan,” 2019. https://blederanmojotengah.wonosobokab.go.id/. BPS Indonesia. “Catalog : 1101001.” Statistik Indonesia 2022, 2022. ———. “Statistik Indonesia 2022.” BPS Indonesia, 2022. Bunga, Marten. “Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem PerundangUndangan.” Indonesian Journal of Criminal Law, 2020. https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.388. Daerah, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi. “Dana Desa Dimanfaatkan Untuk BUMDes.” 24 Mei 2016, n.d. https://www.kppod.org/berita/view?id=510. Damayanti, Citra Tirtaningtyas. “Peran BUMDES Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul,” 2019. Devi Deswimar, and Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. “Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan.” IndraTech, 2020. Dkk., Abdul Rahman Suleman. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020. Dwi Astuti, Baiq Rosyida, Wirawan Suhaedi, and Intan Rakhmawati. “Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.” Jurnal Abdimas Sangkabira, 2022. https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v2i2.81.
118 Fitri Sialagan, Melva, Zaid Afif, Fakultas Hukum Universitas Asahan, and Jl Jend Ahmad Yani Kisaran Sumatera Utara. “Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa.” Jurnal Pionir, 2020. Habib Kashogi, Iznan, Dasril Radjab, and Bustanuddin Bustanuddin. “Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022. https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17655. Hakim, Fatkhurohman & Lukman. “Peningkatan Pengetahuan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).” Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks “Soliditas” (J-Solid) 5, no. 2 (October 2022): 346–56. https://doi.org/10.31328/JS.V5I2.4082. Humas. “Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 Dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022,” n.d. https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/. Izhar. “Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik.” Jurnal Pesona Volume 2 N, no. STKIP Muhammadiyah Pringsewu (n.d.): Hlm. 63-73. Javi. “Desa Blederan Jadi Salah Satu Dari Lima Kampung Sayur Organik Di Jawa Tengah.” 21 Januari 2023, n.d. https://www.matamatanews.com/desablederan-jadi-salah-satu-dari-lima-kampung-sayur-organik-di-jawa-tengah. “Kabupaten Wonosobo,” n.d. https://website.wonosobokab.go.id/. “Kabupaten Wonosobo,” 2023. https://website.wonosobokab.go.id/. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Medan: Bitra Indonesia, 2013 . Kemendesa PDTT. “Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.” Kemendesa PDTT, 2020. Kevin Octovianus Tallo, Daniel, and Eko Wahyudi. “Revitalisasi BUMDES Sebagai Perwujudan Pasal 89 Huruf B UURI 6 Tahun 2014.” Jurnal Supremasi, 2021. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1387. Marsono. Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta: CVEJ, 2005. Maudisha. “Pendampingan Bisnis Untuk Tingkatkan Kapasitas BUMDes Wonosobo Dari Vokasi UI-Pemkab Wonosobo.” 18 November 2022, n.d. https://www.ui.ac.id/pendampingan-bisnis-untuk-tingkatkan-kapasitasbumdes-wonosobo/.
119 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018. Muabezi, Zahermann Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum ( Rechtsstaats ) Bukan Kekuasaan ( Machtsstaat ) Rule Of Law And Not Power State.” Jurnal Hukum Peradilan, 2017. Nazir, Moch. Metode Penelitian. Jakarta: Salemba Empat, 2003. Nuqul, Fathul Lubabin. “Teori Peran (Role Theory).” J Bone Joint Surg Am, 1979. “Open Data Desa Kabupaten Wonosobo,” 2023. http://datadesa.wonosobokab.go.id/. P, Edi Eko. “Pasar Desa Kaliagung Direncanakan Untuk Dikelola BUMDes Mitra Agung.” 14 April 2020, n.d. https://kaliagungkulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2020/4/14/pasar-desa-kaliagungdirencanakan-untuk-dikelola-bumdes-mitra-agung. “Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,” n.d. “Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesdi Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.” Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi Volume02, (2023): Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. https://mopolayio.fe.ung.ac.id/index.php/mopolayio/article/view/60/48. “Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 50 ),” n.d. “Peraturan Desa Nomor 410/33/2016 Tentang Pendirian BUMDes Cipta Karya Mandiri,” n.d. “Peraturan Pemerinah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 40 Ayat 1,” n.d. “Peraturan Pemerinah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 40 Ayat 3,” n.d. Permendagri. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.” Pengelolaan Pasar Desa, 2007. “Profil Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo,” 2021.
120 Ramlan, Eka NAM Sihombing. Hukum Pemerintahan Desa. Edited by Erwin Asmadi. Medan: Enam Media, 2021. Ridzal, Nining Asniar, and Waode Adriani Hasan. “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri, 2020. https://doi.org/10.35326/pkm.v4i1.575. Sagita, Garnies Lellyana. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Repository UMS, 2017. Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.” Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Huumaniora Volume 18 (2016). http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947/6476. Sidik, Fajar. “Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa.” Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Vol 19 No (2015). http://journal.ugm.ac.id/jkap. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. bandung: alfabeta, 2011. Sujarweni, V. Wiratna. Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2020. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Suparji. Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Jakarta: UAI Press, 2019. Suryawati, Nany. Hak Asasi Politik Perempuan. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020. “Undang-¬Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-¬Pokok Pemerintahan Daerah,” n.d. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50212/uu-no-18- tahun-1965. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan Pasal 18 Angka II Sebelum Amandemen, n.d. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,” n.d. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52381/uu-no-1-tahun1957. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja,” n.d. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50215/uu-no-19-tahun-1965. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d.
121 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (43),” n.d. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d. “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa,” n.d. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47151/uu-no-5-tahun-1979. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” n.d. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1,” n.d. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” n.d. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/153567/UU_Nomor_11_Tahun _2020-compressed.pdf. Updesa. “Pendapatan Desa: Pengertian, Jenis, Dan Sumbernya,” 2017. https://updesa.com/pendapatan-desa/. Wahjono, Padmo. Pembangunan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Ind-Hill Co, 1989. “Wawancara Dengan Direktur BUMDes Cipta Karya Mandiri Sony Umayah Pada Tanggal 17 April 2023,” n.d. “Wawancara Dengan Kepala Desa Blderan H.M Muttaqin Pada Tanggal 25 Januari 2023,” n.d. “Wawancara Dengan Sekretaris BUMDes Cipta Karya Mandiri Hendri Ariyadi Pada Tanggal 16 Maret 2023,” n.d. Wibisono, Arif Fajar, and Panuntun Bagas. “Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi Dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa.” Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI), 2020. Wulandari, Widya. “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun Periode 2008-2012),” n.d. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58163/Skripsi Widya Wulandari - 090910201016_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
122 Zufri, Ansharullah Kurniawan. “Penerapan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Dinamika Vol. 29 No (2023). http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/issue/view/1296.
123 LAMPIRAN-LAMPIRAN