PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di BUMDes Desa Blederan Kabupaten Wonosobo)
Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak UU No 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan, BUMDes menjadi semakin strategis. Kebijakan berupa desentralisasi fiscal ke desa menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal 87-90 pada UU No 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat.
Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, data laporan yang diperoleh secara langsung penulis dari pihak pengelola BUMDes Cipta Karya mandiri Desa Blederan.
Dari hasil penelitian ini dihasilkan bahwasanya Desa Blederan merupakan salah satu desa di Wonosobo yang terkenal dengan wisata kampung sayur. Desa ini telah memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Cipta Karya Mandiri yang didirikan pada tahun 2016. BUMDes Cipta Karya Mandiri memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengaspalan jalan, rehab jembatan, bantuan sembako dll serta sebagai sumber utama PAD Desa Blederan.
Melalui peran peningkatan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, penyedia layanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha desa, BUMDes Cipta Karya Mandiri berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Blederan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes Cipta Karya Mandiri dalam meningkatkan potensi desa Blederan sudah berjalan dengan baik. Meskipun baru memiliki satu unit usaha namun telah dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal dan sudah memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
Ada beberapa faktor hukum yang dapat menghambat jalannya BUMDes Cipta Karya Mandiri, antara lain: Regulasi yang tidak jelas, Keterbatasan akses terhadap pendanaan, Ketentuan perizinan dan regulasi bisnis, Keterbatasan akses terhadap pasar, Ketidakpastian hukum dan perubahan kebijakan, Perlindungan hukum dan kontrak: BUMDes mungkin menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hukum dan pembuatan kontrak.
-
Follow
-
0
-
Embed
-
Share
-
Upload
