34 berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.52 Sedangkan pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.53 Desa secara etimologi berasal dari Bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indoesia,54 desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi 52 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (43).” 53 “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1.” 54 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013).
35 serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Istilah “desa” secara etimologi berasal dari kata “Swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. “Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.55 Keberadaan desa di Indonesia sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa.56 “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landscappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya”. Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa 55 Eka NAM Sihombing Ramlan, Hukum Pemerintahan Desa, ed. Erwin Asmadi (Medan: Enam Media, 2021). Hal. 1 56 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan Pasal 18 Angka II Sebelum Amandemen, n.d.
36 (founding fathers) untuk menjatuh-kan pilihannya pada bentuk Negara kesatuan. Visi founding father tentang Desa adalah, “terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis, sedangkan misinya adalah menarik desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan desa tetap berada di luar sistem sebagaiamana pemerintahan kolonial memperlakukan desa, strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh”. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat.57 Adapun sejarah pengaturan d-esa dalam peraturan perundangundangan antara lain:58 a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan- . 59 Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah. Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Kehendak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di 57 Khaeril Anwar, “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Vol. III N (n.d.), https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/208. 58 Ramlan, Hukum Pemerintahan Desa. Hal. 14-38 59 “Undang-¬Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-¬Pokok Pemerintahan Daerah,” n.d., https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50212/uu-no-18-tahun-1965.
37 DaerahDaerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri ini mengadakan restrukturisasi wilayah desa dengan membentuk desa-desa baru dengan teritorial yang lebih luas merupakan pemikian yang sangat maju. Namun, walaupun demikian, dalam kenyataannya tidak mencapai hal-hal yang diharapkan. Ada beberapa sebab yang menghambat pelaksanaan gagasan-gagasan tersebut, yaitu: Pertama, desa sebagai bagian penting susunan pemerintahan daerah tidak diperbaharui sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah ini. Akibatnya, desa yang diharapkan sebagai tumpuan penyelenggaraan kemakmuran tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah. Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri tidak diikuti pembaharuan perangkat peraturan perundang undangan pendukung. Untuk pemerintahan desa tetap berlaku ketentuan Hindia Belanda Inlandse Gemeente Ordonnantie (IGO) untuk Jawa Madura dan Indlandse Gemeente Ordonnantie voor Buiten Gewesten (IGOB) untuk luar Jawa Madura. IGO dan IGOB tidak dapat dijadikan dasar pengembangan desa karena pengaturan itu pada dasarnya hendak membiarkan d-esa dalam keasliannya.
38 b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.60 Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) tingkat yang derajatnya dari atas ke bawah adalah sebagai berikut: 1) daerah tingkat ke I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya; 2) daerah tingkat ke II, termasuk Kotapraja; dan 3) Daerah tingkat ke III. c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah adalah hasil dari Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Di mana tugas panitia ini adalah: 1. Menyusun rencana undang-undang organik tentang Pemerintahan Daerah Otonomi sesuai dengan cita-cita demokrasi terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup segala pokok-pokok progresif dari UndangUndang Nomor 22 Tahun 1948, UndangUndang Nomor 60 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,” n.d., https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52381/uu-no-1-tahun-1957. 61 “Undang-¬Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-¬Pokok Pemerintahan Daerah.”
39 1 Tahun 1957, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961; 2. Menyusun rencana Undang-undang tentang Pokok--Pokok Pemerintahan Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai pengganti segala peraturan perundang-undangan dari masa kolonial mengenai pemerintahan desa sehingga dewasa ini masih berlaku; 3. Mengajukan asal usul penjelasan mengenai: a) Penyerahan urusan-urusan pemerintahan pusat yang menurut sifatnya dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan daerah dapat diserahkan kepada daerah, yang dahulu menurut Penjelasan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957 diharapkan akan dijadikan tugas suatu dewan otonomi dan desentralisasi; b) Tuntutan-tuntutan tentang pembagian daerah (pemecahan, pemisahan, penghapusan, dan pembentukan baru), perluasan batas-batas wilayah Kotapraja, pemindahan ibuKota daerah; c) Penertiban organisasi-organisasi masyarakat rukun kampung dan rukun tetangga. d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. 62 62 “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja,” n.d., https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50215/uu-no-19-tahun-1965.
40 Undang-undang ini adalah sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-- Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, lahir pula UndangUndang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Penetapan undang-undang ini bertujuan untuk: 1. Menggantikan semua peraturan perundang-undangan tentang desa yang bersifat kolonial feodal dan telah usang; 2. Menciptakan suatu undang-undang nasional yang akan menjamin tata pedesaan yang lebih dinamis dan penuh dayaguna untuk ikut menyelesaikan revolusi nasional yang demokratis dan pembangunan nasional semesta; 3. Mengatur kesatuan kesatuan masyarakat hukum di seluruh Indonesia menjadi desapraja untuk mempercepat terbentuknya daerah tingkat III menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batasbatas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri,
41 memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri. Dalam penjelasan Pasal 1 ini disebutkan bahwa: “Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang tercakup dalam pengertian penjelasan UndangUndang Dasar Pasal 18: Volksgemeenshappen seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya”, 63 yang bukan bekas-bekas swapraja, adalah Desapraja menurut UndangUndang ini. e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 64 Dengan pertimbangan bahwa UndangUndang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan karenanya perlu diganti, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam undang-- undang ini, yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memang membawa beberapa hal yang baru, sehingga telah menyebabkan terjadinya beberapa perubahan yang prinsipil dalam 63 “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja.” 64 “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa,” n.d., https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47151/uu-no-5-tahun-1979.
42 penyelenggaraan pemerintahan Desa di Indonesia. Beberapa hal yang baru tersebut adalah : 1. Secara resmi organisasi pemerintahan yang terendah dipisahkan antara yang bersifat administratif yaitu kelurahan dengan desa yang bersifat otonom. Kebijakan tersebut mencerminkan kemauan pemerintah pasca 1965 yang menginginkan dilaksanakannya asas dekonsentrasi sama dan sejajar dengan asas desentralisasi. Meskipun pada masa penjajahan Belanda melalui Indische Staatregeling 1854 Pasal 128 juga diatur kemungkinan desa yang tidak memiliki otonomi atau terikat dengan hukum adat, tetapi setelah kemerdekaan justru timbul keinginan yang kuat untuk mengembangkan otonomi daerah dan memelihara hukum adat sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ide yang berkembang pada masa itu adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya, yang terlihat dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sampai awal tahun 1960. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sendiri dalam Sidang Umum V tahun 1966 juga masih menginginkan dilaksanakannya prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya. 2. Untuk pertama kalinya secara nasional, pejabat dan pegawai organisasi pemerintahan yang terendah dipegang oleh pegawai negeri. Pada awal pelaksanaan ketentuan ini, pejabat-pejabat
43 pemerintahan desa atau yang setingkat dengan itu yang dijadikan kelurahan setelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan kemudian diangkan sebagai pegawai negeri. Dalam Pasal 24, Pasal 30, dan Pasal 31 disebutkan bahwa kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, kepala-kepala urusan dan kepala-kepala lingkungan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Gubernur (bagi lurah) dan oleh bupati/ waliKotamadya bagi lainnya. Dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, tentu saja para pejabat pemerintah Kelurahan mempunyai penghasilan tetap yang lebih pasti dibandingkan dengan pejabat pemerintahan desa. 3. Penghapusan lembaga perwakilan desa. Meskipun para prakteknya jarang terdapat lembaga di lingkungan pemerintahan desa yang secara resmi dinyatakan sebagai badan perwakilan rakyat atau masyarakat desa, tetapi di beberapa daerah lembaga semacam itu pernah ada. Dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 1956 gagasan tersebut dituangkan dengan membentuk Badan Musyawarah Desapraja yang secara resmi dinyatakan sebagai badan perwakilan rakyat Desa. Berbeda dengan sebelumnya, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 justru secara tegas meniadakan atau tidak memberi kemungkinan bagi adanya sejarah pengaturan desa dalam Peraturan Perundang-undangan lembaga perwakilan rakyat tersebut.
44 4. Pengukuhan kepala desa sebagai pusat kekuasaan di desa. Di hampir seluruh daerah di Indonesia, memang sejak lama kepala desa merupakan pusat kekuasaan, meskipun masih terdapat lembaga lain sebagai penasehat atau badan pertimbangan. Namun demikian, tidak secara tegas dinyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di tingkat desa. Kebijaksanaan ini mengikuti pola pemerintahan nasional, yang memberikan kekuasaaan yang dominan pada pimpinan eksekutif. 5. Penyeragaman organisasi pemerintahan desa. Sejak permulaannya desa-desa di Indonesia sudah beraneka ragam dalam hampir segala sesuatu. Keanekaragaman tersebut, dalam beberapa hal yang pokok melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ingin diseragamkan, tetapi masih banyak hal yang tetap dibiarkan beragam sebagaimana adanya, seperti sebutan para pejabat pemerintahan desa. Berbeda dengan sebelumnya, undang--undang desa yang baru ini secara ketat menghendaki keseragaman dalam hampir semua hal. Keseragaman tersebut bukan saja pada struktur organisasinya, tetapi juga pada sebutan desa itu sendiri beserta pada pejabat pemerintahannya. f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 65 65 “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d., https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999.
45 Dengan salah satu pertimbangan bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asalusul daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti. Dalam Pasal 1 huruf o disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Zen Zanzibar, konsep desa dalam Pasal 1 huruf o di atas, mengandung empat elemen pokok, yaitu: 1) kesatuan masyarakat hukum; 2) otonomi; 3) berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional; dan 4) berada dalam daerah Kabupaten. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah; 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab;
46 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas; 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah; 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain berlaku ketentuan peraturan daerah otonomi; 6. Peraturan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan desa; 7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah; 8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintahan kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
47 dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Dalam Undang-Undang ini, ada beberapa ketentuan mengenai pemerintahan Desa yang diatur, yaitu: 1. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asalusulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan dewan perwakilan rakyat daerah; 2. Di desa dibentuk pemerintah desa dan badan perwakilan Desa yang merupakan pemerintahan desa; 3. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa, di mana kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dengan masa jabatan paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dan untuk dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) setia dan taat kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945; c) tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-- Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
48 d) berpendidikan sekurangkurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat; e) berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; f) sehat jasmani dan rohani; g) nyata-nyata tidak terganggung jiwa/ingatannya; h) berkelakuan baik, jujur, dan adil; i) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; j) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; k) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat; l) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; dan m) memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah. 4. Kewenangan desa mencakup: a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b) kewenangan yang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; dan c) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten. 5. Tugas dan kewajiban kepala desa adalah:
49 a) memimpin penyelenggaraan pemerintah desa; b) membina kehidupan masyarakat desa; c) membina perekonomian desa; d) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; e) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; dan f) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. 6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; 7. Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 66 Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa 66 “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d., https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004.
50 desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengandung perubahan yang signifikan. Beberapa perbedaan yang lebih bersifat teknis, sehingga tidak menimbulkan perubahan yang prinsipil, di antaranya adalah: 1. Desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Desa yang semula ditentukan hanya ada di daerah kabupaten kemudian juga bisa ada di wilayah perkotaan; 3. Badan perwakilan desa diubah menjadi badan permusyawaratan desa;
51 4. Desa boleh membuat lembaga yang bisa memberikan keuntungan material/finasial yang merupakan badan usaha milik desa; 5. Masa jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi 6 (enam) tahun. h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 67 Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dlindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan adanya pengaturan Desa dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 sesungguhnya telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang desa, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang 67 “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d., https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014.
52 dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ekonomi berhenti di kabupaten/kota. Tujuan dari pengaturan desa sendiri dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, bahwa: 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; 5. Membentuk Pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
53 9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Konstruksi hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat sesuatu yang baru. Pertama, Undang-undang tentang Desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kedua, lahirnya undang-undang ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis desa, meskipin disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesua tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pengaturan desa pun memiliki beberapa asas, yang disebut dengan asas pengaturan desa, diantaranya adalah: 68 1. Asas subsidiaritas: dalam UU Desa didefinisikan sebagai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. 2. Keragaman berasal dari kata ragam. Berdasarkan KBBI ragam berarti; sikap, tingkah laku, cara, macam, jenis, musik, lagu, langgam, warna, corak, laras (tata bahasa). Keragaman disini memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam masyarakat 68 Marten Bunga, “Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan,” Indonesian Journal of Criminal Law, 2020, https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.388.
54 dimana terdapat perbedaanperbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi.69 3. Gotong royong: Semangat gotong royong mengungkapkan citacita kerakyatan, kebersamaan dan solidaritas sosial. 4. Asas kekeluargaan: merupakan kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa; 5. Musyawarah: Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. 6. Demokrasi: Sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin 7. Kemandirian: Dalam asas kemandirian ini tertuju pada tujuan dan sasaran diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. 8. Partisipasi: partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan 69 Lihat https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ragam
55 kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik. 9. Asas kesetaraan dan keadilan: ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. 10. Pemberdayaan: adalah serangkaiaan kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhui kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mendiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 11. Asas berkelanjutan: secara umum dapat dimaknai bahwa program yang diselenggarakan telah menjamin dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan di masa depan. 70 70 Melva Fitri Sialagan et al., “Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa,” JURNAL PIONIR, 2020.
56 B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes terlahir dari kedaulatan desa untuk mengelola sumberdaya ekonomi. BUMDes adalah anak kandung dari pemerintah desa dalam melahirkan fungsi dan perannya dalam memberikan setinggi-tingginya kesejahteraan masyarakat. BUMDes yang profesional tercipta dari Pemerintah Desa yang bersih, baik dan transparan. Dengan penyertaan modal yang bersumber dari potensi desa yang telah dipisahkan sebagai pengelolaan jasa pelayanan, mengelola aset dan usaha-usaha lainnya. Adapun filosofi keberadaan BUMDes didalam masyarakat desa adalah sebagai berikut :71 Pertama, BUMDes merupakan badan usaha tetapi didirikannya BUMdes ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana badan usaha lainnya, tetapi sebagai muatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kepada 71 Abdul Rahman Suleman Dkk., BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020).
57 masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa. Kedua, BUMDes pada suatu desa tidak akan ambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi menciptakan hal-hal baru, dengan tercipta nilai tambah dan mensinergikan aktivitas ekonomi yang sudah ada dan terlebih dahulu dijalankan oleh masyarakat. Ketiga, BUMDes sebagai bentuk Social Enterprise, yaitu lembaga bisnisyang berdiri sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial, dengan cara mewujudkan nilai tambah (Creating Value), mengelola aset dan potensi (Managing Value), dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat (Distributing Value). Filososfi selanjutnya bahwa BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun BUMDes dibentuknoleh desa dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya merupakan milik desa, namun pengurus BUMDes memiliki teritorial tersendiri yang bersifat otonom. Oleh karena itu pengurus BUMDes mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan BUMDes. 2. Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Upaya pemerintah dalam pengembangan BUMDes dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengantur Desa. Pendirian BUMDes diatur didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. 72 Peraturan perundang-undangan diatas guna diketahuinya peraturan perundang-undangan dan situasi hukum mengenai materi atau 72 V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2020).
58 substansi yang akan diatur. Kajian ini yang akan mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan perundang-undangan demi memuat peraturan desa agar tidak adanya peraturan yang berbenturan. Peraturan tentang pendirian BUMDes dimuat pada beberapa kebijakan perundang-undangan sebagai berikut :73 a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142. b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90. c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 sampai pasal 89. d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh desa. Membentuk BUM Desa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan, hal ini sebagaimana diatur pada: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu pada Pasal 87: 74 73 Sujarweni. Hal. 11-25 74 “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
59 a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa b. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan c. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 88 a. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa b. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Pasal 89 Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. Pengembangan usaha; dan b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Sandaran legal formal tersebut, memberikan arahan pembentukan BUM Desa sebagai berikut:
60 1) Pembentukan BUM Desa adalah legal, bahkan merupakan amanat dari Undang-Undang; dan 2) Ditujukan untuk meningkatkan kemandirian desa khususnya pada aspek keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PADesa, maka APB Desa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya. 75 Perlu diingat bahwa fungsi BUM Desa disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUM Desa adalah:76 a. Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa 75 Devi Deswimar and Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, “Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan,” IndraTech, 2020. 76 Arif Fajar Wibisono and Panuntun Bagas, “Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi Dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa,” Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI), 2020.
61 dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan b. Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan private/pribadi). Kepemilikan umum (public property) dapat dikelola oleh BUM desa seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa. 77 BUM Desa merupakan lembaga yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa. Adapun susunan pengelola BUM Desa terdiri dari: 78 a. Penasehat adalah ex-officio depala desa. b. Direksi adalah warga masyarakat yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. c. Pengelola adalah unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengelola ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil musdes dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. d. Kedudukan Keanggotaan dalan BUM Desa. Keberadaan anggota dalam BUM Desa tidak sama dengan keanggotaan pada Koperasi, 77 Suparji, Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) (Jakarta: UAI Press, 2019). Hal 1-3 78 Baiq Rosyida Dwi Astuti, Wirawan Suhaedi, and Intan Rakhmawati, “Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa,” Jurnal Abdimas Sangkabira, 2022, https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v2i2.81.
62 sehingga keanggotaan pada BUM Desa bisa sejajarkan dengan nasabah pada Bank. Dengan demikian anggota pada BUM Desa akan muncul manakala unit usaha BUM Desa adalah lembaga keuangan mikro. Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan terdiri dari tiga yakni sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan. Sektor jasa selain, jasa keuangan adalah jasa angkutan barang, sewa traktor tangan, wisata Desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako dan masih banyak lagi. Saat ini Ditjen PPMD, KemenDesa PDTT mendorong agar pengelolaan pasar desa dikelola oleh BUM Desa, sebagai salah satu sektor jasa. Ke depan, sektor riil juga diharapkan akan tumbuh dan berkembangan di desa seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan serta penyediaan bahan baku produksi bagi warga masyarakat desa. a. Unit Usaha Sektor Jasa 1) Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro) Kegiatan utama pada unit usaha ini adalah melakukan seperti yang dilakukan oleh bank. 2) Unit usaha jasa lainnya seperti : Jasa pengelolaan pasar desa; Jasa penyewaan alat-alat produksi; Jasa angkutan; Jasa pengelolaan air bersih, listrik desa; Jasa pengelolaan wisata; dan lain-lainnya.
63 b. Unit Sektor Riil 1) Usaha distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyediakan bahan kebutuhan pokok, bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku produksi masyarakat seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan. 2) Unit usaha pemasaran. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat desa keluar desa. Dalam memasarkan hasil produksi tersebut BUM Desa dapat melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi melalui kegiatan usaha seperti: Pemilihan (sortasi) produk berdasarkan klasifikasinya kualitas; pengemasan. 3) Unit Usaha Pengolahan. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah melakukan pengolahan terhadap bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Dengan demikian hasil produksi yang dari masyarakat akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Adapun Sumber-sumber modal BUM Desa sebagai berikut: a. Dari pemerintah pusat; b. Dari pemerintah provinsi; c. Dari pemerintah kabupaten/kota; d. Dari pemerintahan desa; e. Investasi dari laba/keuntungan usaha BUM Desa; f. Bunga Bank atau Bunga simpanan BUM Desa; dan
64 g. Sumbangan dari pihak lain seperti dari warga masyarakat, CSR (corporate social responsibility) perusahaan. Sumber permodalan yang berasal dari pemerintah pesa seperti : h. Setoran tunai, belanja pembiayaan dari APBDes, dalam hal ini sumber penerimaan pemerintah desa dapat saja bersumber dari hibah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun dari pihak lain; i. Belanja APBDesa dari bantuan keuangan kepada BUM Desa; dan j. Modal penyertaan barang milik desa yang dimanfaatkan oleh BUM Desa. Dalam hal penyertaan pemerintahan desa dari barang milik desa mengikuti kententuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada prinsipnya sebagai berikut: a. Jika dalam bentuk tanah desa, tidak melakukan pemindahan kepemilikan dari pemerintah desa kepada pihak lain dalam hal ini termasuk kepada BUM Desa; b. Jika dalam bentuk barang lainnya maka pilihannya adalah melakukan pemanfaatan atas kekayaan desa; dan c. Pemanfaatan tersebut diatas atas persetujuan BPD. Saat ini, sumbersumber permodalan BUM Desa sebagian besar berasal dari sumbangan/hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Urutan berikutnya adalah hasil pengelolaan dari aset desa seperti pasar desa, air bersih, tempat
65 wisata yang merupahan hasil kegiatan program-program lainnya yang telah diserahkan pengelolaan kepada pemerintah desa. 79 Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Dasar hukum pendirian BUMDES adalah Undang - undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan kekuatan hukum bagi BUMDes untuk dapat menjalin kemitraan dengan pihak manapun. Sehingga harapannya dapat meningkatkan jejaring bisnis dan going concern usaha yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa dalam jangka Panjang. Pada tahun 2021 jumlah BUMDes mencapai 57.273, dari jumlah BUMDes 45.233 BUMDes aktif (7%) dan 12.040 BUMDes tidak aktif (21%) Diantara BUMDes yang aktif 15.768 BUMDes atau 35% terdampak pandemi, sehingga merumahkan 123.176 pekerjanya. Sebanyak 45.233 BUMDes aktif memperkerjakan 20.369.834 orang dengan Omzet Rp 4,6 triliun.80BUMDes Cipta Karya Mandiri merupakan salah satu dari 195 BUMDes di Wonosobo dan termasuk BUMDes berkembang. 79 Suparji, Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Hal 14-15 80 “Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesdi Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.”
66 BAB III PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BLEDERAN A. Gambaran Umum Desa Blederan Kabupaten Wonosobo 1. Profi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo berjarak 120 km dari ibu kota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 km dari ibu kota negara (Jakarta), berada pada rentang 250 dpl - 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl - 1.000 dpl sebesar 50% (persen) dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan poisi pasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan jalan nasional ruas jalan Buntu - Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional tersebut.81 Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan Ibu Kota Wonosobo dan terletak 120 km sebelah Barat Laut Kota Semarang. Secara geografis Kabupaten Wonosobo berada pada 70 .11'.20" sampai 70 .36'.24" garis Lintang Selatan (LS), serta 1090 .44'.08" sampai 1100 .04'.32" garis Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 98.468 hektar (984,68 km2 ) atau 3,03% luas Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah sebesar itu secara administrasi 81 “Kabupaten Wonosobo,” n.d., https://website.wonosobokab.go.id/. Lihat juga dalam BPS Indonesia, “Statistik Indonesia 2022,” BPS Indonesia, 2022.
67 terbagi dalam 15 kecamatan. Perincian luas dari tiap-tiap kecamatan dapta ditunjukkan pada Tabel 1.1. di bawah ini.82 Tabel 3.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo No Kecamatan Luas (Ha) Persentase (%) Desa Kelurahan Desa& Kelurahan 1 Wadaslintang 12.716 12,91 16 1 17 2 Kepil 9.387 9,53 20 1 21 3 Sapuran 7.772 7,89 16 1 17 4 Kalibawang 4.782 4,86 8 8 5 Kaliwiro 10.008 10,16 20 1 21 6 Leksono 4.407 4,48 13 1 14 7 Sukoharjo 5.429 5,51 17 17 8 Selomerto 3.971 4,03 22 2 24 9 Kalikajar 8.330 8,46 18 1 19 10 Kertek 6.214 6,31 19 2 21 11 Wonosobo 3.238 3,29 7 13 20 12 Watumalang 6.823 6,93 15 1 16 13 Mojotengah 4.507 4,58 16 3 19 14 Garung 5.122 5,20 14 1 15 15 Kejajar 5.762 5,85 15 1 16 Total 98.468 100 236 29 265 Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 202183 Batas wilayah Kabupaten Wonosobo dapat dirinci sebagai berikut :84 82 “Kabupaten Wonosobo,” 2023, https://website.wonosobokab.go.id/.Lihat juga dalam data BPS Indonesia, “Catalog : 1101001,” Statistik Indonesia 2022, 2022. 83 Lihat https://wonosobokab.bps.go.id/indicator/153/71/1/jumlah-desa-dankelurahan.html, diakses pada tanggal 19 Mei 2023. 84 “Kabupaten Wonosobo,” 2023. Lihat juga dalam https://wonosobokab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3
68 a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang; b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen; d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen 2. Profil Desa Blederan a. Kondisi Geografis Desa Blederan merupakan salah satu dari 19 ( sembilan belas ) Desa / Kelurahan di Kecamatan Mojotengah dan salah satu dari 265 ( dua ratus enam puluh lima ) desa / kelurahan di Kabupaten Wonosobo yang terletak paling utara di Wilayah Kecamatan Mojotengah yang berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Garung. Adapun luas wilayah Desa Blederan 107.077 Ha merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 800 M di atas permukaan air laut, terbagi menjadi 2 (dua) dusun, Dusun Klesman dan Dusun Blederan terbagi menjadi 5 RW dan 18 RT. daerah dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan air laut ini terletak di Lereng Gunung Sindoro dan memiliki luas 107,08 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 66 Ha, tanah kering 33 Ha dan fasilitas umum 8,08 Ha. Adapun tanah sawah terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 48 Ha dan sawah irigasi setengah teknis seluas 18 Ha. Sedangkan tanah
69 kering terdiri dari tegal atau ladang seluas 11 Ha, dan pemukiman seluas 22 Ha.85 Dari segi administratif, Desa Blederan yang berada di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dibatasi oleh beberapa desa tetangga. berbatasan langsung dengan Desa Sendangsari (Garung) di sebelah utara, Desa Gemblengan (Garung) di sebelah timur, Desa Bumirejo (Mojotengah) di sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonokromo (Mojotengah). Selain itu, jarak dari Desa Blederan ke ibu kota kecamatan yaitu sekitar 4 km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten yakni sekitar 7 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Adapun jarak ke ibu kota provinsi sekitar 99 Km dengan waktu tempuh dengan kendaraan bermotor selama sekitar 3 jam. Untuk memudahkan masyarakat beraktivitas, tersdia 75 unit kendaraan umum dengan tujuan ibu kota kabupaten dan 25 unit kendaraan umum ke ibu kota provinsi.86 Dari segi topografi, Desa Blederan terdiri dari dataran rendah seluas 100 Ha, dataran tinggi/pegunungan seluas 6,077 Ha, dan aliran sungai seluas 1 Ha. Wilayah Blederan secara general sangat cocok untuk perkebunan karena memiliki tanah yang subur. 85 “Profil Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo,” 2021. 86 “Profil Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.”
70 Berdasarkan data dari Desa Blederan tahun 2021, luas tanaman pangan menurut komoditas dengan rincian sebagai berikut.87 Tabel 3.2 Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas No Komoditas Luas Lahan (Ha) Hasil panen(Ton/Ha) 1 Jagung 4 6 2 Cabe 17 25 3 Tomat 7 25 4 Padi sawah 54 6 Sumber: Profil Desa Blederan, 202188 Desa Blederan juga menjadi salah satu dari lima desa di provinsi Jawa Tengah yang menjadi obyek wisata sayur organic dan memiliki fasilitas Sekolah Pertanian, yakni "Lahan Belajar Kampling Sari" yang dikelola ibu-ibu dan tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Munawaroh. Sekolah Pertanian ini dapat dimanfaatkan warga lain dari luar desa untuk belajar budi daya sayuran organic. Komoditas sayur di desa ini selain dikonsumsi sendiri juga di pasarkan sehingga memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Blederan.89 Selain hasil pertanian, masyarakat Desa Blederan juga ada yang memanfaatkan hasil peternakan berupa sapi, ayam kampung, ayam broiler, bebek dan domba serta hasil perikanan berupa ikan mas, mujair dan lele melalui empang/kolam. Hasil perikanan dan peternakan ini selain untuk konsumsi pribadi juga ada yang dijual 87 “Profil Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.” 88 “Profil Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.” 89 “Wawancara Dengan Kepala Desa Blderan H.M Muttaqin Pada Tanggal 25 Januari 2023,” n.d.
71 langsung ke konsumen, melalui pengecer, melalui KUD, melalui tengkulak ddan juga dijual ke pasar.90 b. Kependudukan Desa Blederan terdiri dari 2 dusun yaitu Klesman dan Blederan serta terdiri dari 2 dukuh yaitu Sendang dan Jawar. Menurut data desa tahun 2021, Blederan memiliki 920 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 3.380 jiwa yang terdiri dari 1.734 laki-laki dan 1.646 perempuan. Adapun tingkat Pendidikan dapat merujuk pada tabel dibawah ini yang juga mengklasifikasikan penduduk Desa Blederan berdasarkan tingkatan Pendidikan berikut ini: Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Warga Desa Blederan No Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan 1 Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 10 orang 13 orang 2 Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group 79 orang 86 orang 3 Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 187 orang 226 orang 4 Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 0 orang 1 orang 5 Tamat SD/sederajat 530 orang 413 orang 6 Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 242 orang 178 orang 7 Tamat SMP/sederajat 420 orang 285 orang 8 Tamat SMA/sederajat 215 orang 240 orang 9 Tamat D-2/sederajat 0 orang 0 orang 10 Tamat D-3/sederajat 1 orang 1 orang 11 Tamat S-1/sederajat 77 orang 67 orang 12 Tamat S-2/sederajat 5 orang 0 orang Jumlah total 3.276 orang Sumber: Profil Desa Blederan, 202191 90 “Profil Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.” 91 “Profil Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.”
72 Tabel 3.4 Mata Pencaharian Pokok Warga Desa Blederan No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 1 Petani 144 orang 22 orang 2 Buruh migran 0 orang 3 orang 3 Pegawai Negeri Sipil 19 orang 15 orang 4 Pedagang barang kelontong 2 orang 66 orang 5 Montir 6 orang 0 orang 6 Ahli pengobatan alternatif 2 orang 1 orang 7 TNI 2 orang 0 orang 8 Dosen swasta 1 orang 1 orang 9 Pedagang keliling 12 orang 3 orang 10 Tukang kayu 24 orang 0 orang 11 Tukang batu 57 orang 0 orang 12 Pembantu rumah tangga 0 orang 24 orang 13 Karyawan perusahaan swasta 40 orang 27 orang 14 Wiraswasta 647 orang 0 orang 15 Pelajar 266 orang 312 orang 16 Perangkat Desa 7 orang 1 orang 17 Buruh harian lepas 26 orang 0 orang 18 Kontrakto 3 orang 0 orang 19 Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran 4 orang 2 orang 20 Anggota legislative 1 orang 0 orang Jumlah total penduduk 1.740 orang Sumber: Profil Desa Blederan, 202192 Jumlah total keluarga petani ada 803 keluarga , namun hanya 148 keluarga yang memiliki lahan pertanian dan yang bekerja sebagai buruh tani atau menggarap lahan milik orang mencapai 655 keluarga.93 Hal ini tentu saja berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Karena sebagai petani dan buruh tani kondisi keuangan mereka tergantung dengan hasil panen, sedangkan keberhasilan panen merupakan hal yang tidak menentu kadang-kadang terjadi 92 “Profil Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.” 93 “Profil Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.”
73 gagal panen akibat hama, penyakit maupun kondisi iklim yang tidak menentu. Menurut data Desa Blederan pada tahun 2021 tercatat masyarakat masyarakat yang menjadi seorang wiraswasta mencapai 647 orang hal ini dapat menjadi potensi dalam rangka meningkatkan perekonomian warga setempat. Apabial masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta mendapatkan bimbingan dan dukungan untuk selalu berinovasi dan memiliki visi untuk maju, tidak mustahil para wiraswasta tersebut bertranformasi menjadi seorang wirausahawan yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Terutama saat ini dengan adanya industry kreatif dan penggunaan internet yang semakin meluas diharapkan semakin mengedukasi masyarakat dalam membuka lapangan kerja baru. Selain itu dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sayur organic semakin membuka pola pikir masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan melalui pelestarian lingkungan hidup dan pengkonsumsian makanan sehat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat setempat semakin baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh warga Desa Blederan merupakan warga negara Indonesia dengan mayoritas beragama Islam sebanyak 1.730 orang laki-laki dan 1.642 perempuan serta katolik sejumlah 4 orang lakilaki dan 4 orang perempuan. Hal ini mempengaruhi kondisi prasarana peribadatan, saat ini di Desa Blederan Terdapat 4 buah
74 masjid dan 7 buah mushola dan belum terdapat bangunan greja sebagai pusat ibadah pemeluk agama katholik. Kondisi tersebut berdampak pada kegiatan sosial, budaya masyarakat.94 Di Desa Blederan, nilai-nilai keislaman masih sangat kental. Misalnya dengan adanya kegiatan yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu yang secara rutin, adanya tradisi slametan atau syukuran dan membuat nasi ambeng atau nasi tumpeng, masih dipakainya penanggalan jawa, masih dilaksanakannya budaya nyadra, slametan, mithoni, dan budaya-budaya lainnya yang mana merefleksikan adanya akulturasi antara nilai budaya Jawa dan ajaran agama Islam. Sehingga, Meskipun ditengah perkembangan zaman dan arus informasi yang kuat masuk ke desa, parktik kebudayaan sosial masyarakat tersebut masih tetap dilaksanakan. karena hal tersebt merupakan warisan dan wujud kearifan lokan dari kondisi sosial budaya masyarakat Desa Blederan secara khusus dan masyarakat Jawa secara umum. Budaya-budaya tersebut akan tetap lestari di dalam kehidupan masyarakat Desa Blederan. Warga desa ini juga didominasi etnis Jawa sebanyak 1.732 orang laki-lki dan 1.642 perempuan. Selain etnis Jawa, ada pula warga dari etnis Batak sebanyak 1 orang perempuan dan etnis Sunda sebanyak 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Meski berbeda etnis, rasa gotong royong dan kerukunan antar warga tetap terjaga. 94 “Profil Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.”
75 c. Sejarah Desa Blederan Desa Blederan berdiri pada tahun yang tidak diketahui sejarahnya, diperkirakan berdiri setelah terjadi perang Diponegoro melawan Belanda dan sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, hal ini berdasar dari cerita bahwa Lurah pertama di Desa Blederan di ketahui tahun 1912. Pemerintah Desa Blederan sampai saat ini belum menemukan dokumen dan bukti sejarah yang menyebutkan kapan tahun berdirinya Desa Blederan. Sejarah Desa Blederan hanya dapat di telusuri melalui cerita lisan yang berkembang secara turun temurun di tengah masyarakat khususnya tokoh sepuh masyarakat, bahwa Lurah pertama Desa Blederan berasal dari Yogyakarta.95 Menurut cerita dari Bapak Bahrudin selaku tokoh sepuh Desa Blederan dan juga mantan Bau/Kadus Dusun Blederan menerangkan bahwa Desa Blederan pada awalnya masuk wilayah Kecamatan Garung dan sejak tahun 1935 masuk wilayah Kecamatan Mojotengah. Di ceritakan pula bahwa Desa Blederan pada awalnya merupakan tempat musyawarah untuk menyusun strategi perang dan sebagai tempat untuk berlaga/perang adalah di Dusun Klesman. Sejarah ini ditulis berdasarkan cerita secara turun temurun, dan salah satu narasumber yang menjadi rujukan penulisan sejarah Desa Blederan adalah mantan Bau/Kadus Dusun Blederan periode 1972 – 2005 yaitu Bapak Bahrudin yang lahir di Wonosobo 95 Blederan, “Profil Desa Blederan.”
76 pada tanggal 5 April 1930, yang menceritakan sejarah Desa Blederan kepada Sekdes Blederan periode sekarang yaitu Bapak Masrukhin.96 3. Sejarah Kepemimpinan Desa Blederan97 Pemerintahan Desa Blederan yang berdiri sejak tahun 1912 pernah dipimpin oleh lurah/ kepala Desa sebagai berikut: a. Raden Karta Dimeja: Periode Sampai Tahun 1912 Raden Karta Dimeja berasal dari Yogyakarta keturunan bangsawan kraton, Beliau merupakan Lurah pertama Desa Blederan, pada masanya di Desa Blederan terdapat perwakilan kantor bank milik negara, untuk kondisi desa belum tertata dengan baik. b. Raden Danu Suwondo : Periode 1912 – 1926 Raden Danu Suwondo adalah putra dari Raden Karta Dimeja, Beliau menjadi Lurah karena menggantikan ayahnya. Pada masa itu kondisi Desa Blederan juga belum tertata dengan baik. Adapun Carik pada waktu itu adalah Bapak Tarmorejo, Beliau adalah ayah dari Bapak Bahrudin. c. Ngaradi : Periode 1926 – 1930 Pada waktu Lurah Ngaradi kondisi Desa Blederan juga belum tertata dengan baik dan untuk carik pada waktu itu masih di jabat oleh Bapak Tarmorejo. 96 Blederan. 97 Blederan.
77 d. Minhad : Periode 1930 – 1932 Pada waktu Lurah Minhad kondisi Desa Blederan juga belum tertata dengan baik. Adapun Carik pada waktu itu masih di jabat oleh Bapak Tarmorejo. e. H. Dahlan : Periode 1932 – 1950 Pada waktu Lurah H. Dahlan kondisi Desa Blederan sudah mulai merintis pembangunan desa dengan mulai di rintis pembuatan jalan setapak. Adapun Carik masih di jabat oleh Bapak Tarmorejo. f. Sakdun : Periode 1950 – 1959 Lurah Sakdun lahir di Wonosobo pada tahun 1920, pada waktu Lurah Sakdun kondisi Desa Blederan melanjutkan program dari Lurah H. Dahlan yaitu pembuatan jalan setapak dan pelebaran dan pembuatan jalan lingkungan Dusun Klesman sebelah utara, dimulainya pembuatan lapangan desa dan secara bertahap Desa Blederan sudah mulai tertata dengan baik dan dimulainya pembuatan jembatan masuk Dusun Klesman Desa Blederan. Adapun Carik pada waktu itu di jabat oleh Bapak Muhtar. g. Sakdullah : Periode 1959 – 1976 Lurah Sakdullah lahir di Wonosobo pada tahun 1929, kondisi Desa Blederan mulai tertata, hal tersebut dibuktikan dengan pembuatan jembatan yang dilanjutkan, hal ini bukti bahwa pembangunan desa sudah mulai di rencanakan. Pada jamannya mulai dirintis adanya pasar desa dan lokasinya masih di pinggir jalan. Adapun Carik pada waktu itu di jabat oleh Bapak Samsuhadi
78 dan selanjutnya sejak tahun 1972 jabatan Carik di jabat oleh Bapak Safrudin. h. Ahmad Afandi : Periode 1976 – 1989 Kepala Desa Ahmad Afandi lahir di Wonosobo pada tanggal 2 Mei 1944 Kondisi Desa Blederan sudah mulai, perencanaan pembangunan sudah mulai tersusun dan musyawarah dijalankan, hal ini dibuktikan dengan di bangunnya kantor desa di Dusun Klesman sebagai pusat pemerintahan Desa Blederan, adanya listrik masuk desa dan pembuatan jalan lingkungan yang menghubungkan antar Rukun Warga dalam satu wilayah dusun. Kondisi Pasar Desa pada waktu itu sudah menempati lokasi di tanah bengkok. Carik masih di jabat oleh Bapak Safrudin, Lurah dan Carik bahu membahu dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa, pembuatan lapangan sepak bola di lanjutkan dengan cara swadaya dari masyarakat dan juga pembangunan-pembangunan seperti pelebaran jalan lingkungan. i. Retno Harini : Periode 1989 – 1998 Kepala Desa Retno Harini lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Juli 1959. Pada waktu itu perencanaan pembangunan mulai tersusun, kelembagaan desa sudah terbentuk seperti: LKMD, Karang Taruna, RT dan RW. Musyawarah pembangunan desa mulai di jalankan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Sekdes pada waktu itu masih di jabat oleh Bapak Safrudin. . Pasar Jawar yang telah berdiri sekitar tahun 1970-an (pada masa lurah
79 Sakdullah), telah mengalami dua kali relokasi pada masa pemerintahan Kepala Desa Retno Harini kembali di relokasi ke Jawar hingga sampai sini di sebut Pasar Jawar. Kegiatan Desa seperti peringatan HUT RI dilakanakan secara meriah dengan melibatkan warga masyarakat. Pada saat itu juga pernah dilaksanakan lomba desa tingkat kecamatan dan kabupaten. j. Muttaqin : Periode 1998 – 2006 Kepala Desa Muttaqin lahir di Wonosobo pada tanggal 19 Nopember 1972 dan Sekdes masih di jabat oleh Bapak Safrudin dan tahun 1999 jabatan Sekdes di pegang oleh Bapak Masrukhin sampai sekarang. Pada masanya kondisi Desa Blederan mulai di tata mulai dari perenicanaan dan pelaksanaan pembangunan, kelembagaan desa di tumbuhkembangkan menjadi bagian yang berpartisipasi dalam pembangunan desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa konsekuensi bagi Desa Blederan untuk melengkapi segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan jalannya pemerintahan desa, dimulai dari penataan pemerintah desa dan kelembagaannya dan juga adanya Badan Permusyawaran Desa (BPD) sebagai satu kesatuan dengan pemerintah desa menjalankan pemerintahannya. Pembangunan mulai di galakkan dari mulai rollag dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan jalan protokol, senderan jalan protokol, rehab kantor desa dan pembuatan gedung serba guna, rehab pasar desa, pembenahan saluran irigasi, pembuatan jembatan tembus dan pengadaan air bersih Dusun
80 Klesman dan Dusun Blederan. Adapun prestasi yang diraih pada waktu itu adalah : Pelunasan PBB sebelum jatuh tempo, Juara 1 Lomba Kantor Desa tingkat kecamatan, Juara 2 Lomba Desa tingkat Kabupaten. k. H.M. Muttaqin : Periode 2006 – 2012 Kepala Desa H.M.Muttaqin merupakan mantan kepala desa yang mencalonkan kembali dan terpilih untuk periode yang kedua. Pada masa kepemimpinannya telah banyak perubahan yang terjadi dari mulai pengaspalan jalan protokol dan betonisasi jalan lingkungan. Adapun prestasi yang di raih dari tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten diantaranya : Juara 2 lomba Kantor Desa tingkat Kecamatan, Juara 1 terbaik pengelolaan ADD tingkat Kecamatan, mewakili Kabupaten Wonosobo lomba Desa tingkat propinsi dan lomba pengelolaan PUAP terbaik, pemasangan jaringan internet untuk masyarakat, Juara 2 Lomba perpustakan tingkat Kabupaten, Juara 1 Lomba perpustakaan tingkat Kabupaten, Juara 1 Lomba perpustakaan Desa tingkat propinsi, dan berbagai piala hasil kejuaran sepak bola tingkat kabupaten . Selain prestasi tersebut pada masanya telah dikedepankan transparansi di bidang pemerintahan, di selenggarakannya musyawarah dari mulai tingkat dusun sampai ke tingkat desa dengan melibatkan unsur yang ada di masyarakat secara partisipatif dan apresiatif. l. Yudi Cahyadi : Periode 2012 – 2018
81 Kepala Desa Yudi Cahyadi lahir di Wonosobo pada tanggal 2 Desember 1982, pada saat sekarang ini melanjutkan program kegiatan pembangunan desa dari pemerintahan sebelumnya. Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mana salah satu amanat UU Desa adalah dana yang besar yang bersumber dari APBN langsung ke desa, sehingga dengan dana yang besar memungkinkan desa untuk berbuat lebih banyak lagi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Betonisasi jalan lingkungan, senderan jalan dan irigasi, rehab pasar desa, pembuatan gapura desa, hal tersebut merupakan wujud nyata pembangunan di desa. Dan di tahun 2013 meraih juara 1 bidang otonomi desa tingkat Kabupaten Wonosobo sebagai Desa Hebat 2013, Desa berkinerja terbaik di bidang pengelolaan keuangan tingkat kabupaten tahun 2016 dan Pernghargaan Silver ISDA (Indonesian Sustainable Development Goals) Awards dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2017. m. H.M. Muttaqin: Periode 2018-2024 Kepala Desa H.M Muttaqin Kembali terpilih di periode ketiga. Desa Blederan semakin maju dan berkembang. Prestasi yang diraih diantaranya mendapat penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Lestari dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2018 dan 2022 dan Desa Pelopor Kampung Wisata Sayur 2019 oleh Lembaga
82 Pengembangan Teknologi Pedesaan dan Kampung Iklim Utama tingkat Nasional. Desa Blederan merupakan salah satu dari lima desa yang menjadi "Obyek Wisata Sayur Organik" di provinsi Jawa Tengah. Kelima kampung organik tersebut antara lain Mojosongo (Surakarta), Tonjong (Brebes), Gedangan (Boyolali), Grace Organik (Surakarta) dan Blederan (Wonosobo). Kini, di Desa Blederan sudah ada fasilitas Sekolah Pertanian, yakni "Lahan Belajar Kampling Sari" yang dikelola ibu-ibu dan tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Munawaroh. Sekolah Pertanian ini dapat dimanfaatkan warga lain dari luar desa untuk belajar budi daya sayuran organik. 98 4. Kondisi Sosial Dinamika politik yang terjadi di Indoensia juga berimbas pada dinamika sosial politik yang berada di Desa Blederan. Peran serta aktif masyarakat dalam politik lebih diakui dengan adanya pilkada secara langsung termasuk adanya pemilihan kepala desa (pilkades) langsung. Tidak hanya itu dalam kontek politik lokal desa blederan juga mengikuti dinamikan pada pemilhan-pemilihan lain seperti (pemilu legislative, pemilu presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan gubernur.99 98 Javi, “Desa Blederan Jadi Salah Satu Dari Lima Kampung Sayur Organik Di Jawa Tengah,” 21 Januari 2023, n.d., https://www.matamatanews.com/desa-blederan-jadi-salah-satudari-lima-kampung-sayur-organik-di-jawa-tengah. 99 “Wawancara Dengan Kepala Desa Blderan H.M Muttaqin Pada Tanggal 25 Januari 2023.”
83 Posisi kepala desa dipilih oleh masyarakat secara langsung berdasarkan etos kerja, kecerdasan, kejujuran, dan kedekatannya di kalangan warga masyarakat desa. bahkan kepala desa dapat diganti meskipun masa jabatannya belum habis. Hal ini terjadi apabila ia telah melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku. Oleh karena hal itu, setap warga domisi desa yang memiliki dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentikan dalam peraturan dan perundangundangan yang berlaku, dapat mengajukan diri untuk mendaftar sebagai kandidat kepala desa. 100 Meskipun dalam pemerintah Desa Blederan kepala desa merupakan seorang pemimpin politik, akan tetapi dalam proses mekanisme penentuan keputusan atau kebijakan tetap melibatkan partisipasi masyarakat. partisipati tersebut dapat melalui lembaga resmi dari desa seperti melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) maupun melalui mekanisme secara langsung. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa pola penyelenggaraan pemerintah dan kepemimpinan Desa Blederan telah menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dinamika politik lokal yang terjadi di Desa Blederan terlaksana dengan bagus. Hal ini nampak baik bila merujuk pada aspek kepemimpinan, proses mekanisme pemilihan kepala desa, hingga adanya partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik desa yang demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal Desa Blederan.101