buku A5 Biru

KATALO G LAYANAN

KESEKRETA RIA TA N
Edisi-I

SEKRETARIAT
DITJENBINAADMINISTRASIKEW ILAYAHAN

TAHUN 2021





2

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya,

maka Katalog Layanan Kesekretariatan (KLK)

Edisi I ini dapat selesai. Sebagaimana kita

ketahui, semenjak dibentuknya Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan melalui terbitnya

Perpres Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini,

sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah

memberikan berbagai jenis layanan yang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya yang teramanatkan dalam Permendagri

Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri.

Tujuan dari terbitnya KLK adalah sebagai penjembatan

antara Sekretariat dengan Direktorat dalam hal permintaan dan

pemberian layanan, proses yang telah lama terlaksana namun

belum terdokumentasi sempurna. Melihat strategisnya peranan

KLK tersebut, maka diharapkan melalui KLK Edisi I ini proses

pelaksanaan pemberian dan penerimaan layanan akan lebih

mudah, cepat dan dapat diketahui frekuensi penggunannya. Total

seluruh layanan yang terdokumentasi saat ini sebanyak 59 jenis

layanan, yang tersebar pada 4 bagian dalam Sekretariat Ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan, diantaranya bagian perencanaan

25 jenis layanan, bagian umum 21 jenis layanan, bagian

keuangan 8 jenis layanan, dan Bagian Perundang-Undangan 5

jenis layanan.

Akhir kata, semoga dengan terciptanya KLK Edisi I ini

dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami

dalam melaksanakan program dukungan kepada masing-masing

UKE II dilingkungan Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan.

Jakarta, Maret 2021
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Indra Gunawan, SE, MPA 3
KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik yang mengedepankan aspek kualitas, cepat,

mudah dan terjangkau, Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri No. 43 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk

melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam penataan

pekerjaan perkantoran guna mencapai tujuan organisasi. Berkenaan

dengan fungsi sekretariat sebagai pusat administrasi kegiatan,

pelaksanaan ketatausahaan, komunikasi serta pusat data dan

dokumentasi, perlu diterbitkan Katalog Layanan Kesekretariatan

Edisi I sebagai bahan penunjang kegiatan layanan Sekretariat.

Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah

memiliki beberapa layanan di setiap bagian, namun kehadiran

layanan-layanan tersebut belum terinventarisir dengan optimal,

sehingga pelaksanaan layanan pun belum dirasakan optimal baik

dari penyedia layanan ataupun pengguna layanan. Frekuensi

permintaan dan pemberian layanan pun masih perlu pengukuran

sehingga dapat mengetahui seberapa baik mutu dari setiap layanan.

Penjabaran Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dalam

Permendagri 43 Tahun 2015 dinilai masih terlalu umum dan belum

spesifik sehingga berdampak pada terhambatnya beberapa

pelaksanaan kegiatan (Sekretariat dan Direktorat) sesuai dengan

tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka seluruh

layanan kesekretariatan perlu untuk segera dikatalogkan guna

menunjang tugas dan fungsi dari Ditjen Bina Administrasi

3|KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I
4

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Kewilayahan. Penetapan alur kerja yang jelas dari setiap layanan
tersebut sekurang-kurangnya memiliki Standar Operasional
Prosedure (SOP) sehingga pelaksanaan proses bisnis organisasi
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Sub Bagian
Sistem Prosedur dan Kinerja pada Bagian Perencanaan yang
mengawal dari hulu hingga hilir seluruh proses bisnis di Lingkungan
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan secara berkesinambungan
akan melakukan pembaharuan Katalog Layanan Kesekretariatan
sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga selaras dengan
tujuan pencapaian Reformasi Birokrasi.

5
4 | K AKAT TAALLOOGG LLAAYYAANANNA KNESKEEKSREEKTRARE ITAATRANI AETDAISNI IE D I S I I

6

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

DAFTAR TABEL 28
28
BAGIAN PERENCANAAN
28
LAYANAN BIDANG SISTEM, PROSEDUR DAN KINERJA 30
Layanan Fasilitasi Pembentukan/Revisi 31
Standar Operasional Prosedur (SOP) 33
Layanan Fasilitasi Usulan Kenaikan Kelas Jabatan 36
Layanan Evaluasi Kelembagaan 37
Layanan Fasilitasi Penyusunan dan Revisi Perjanjian Kinerja 39
Layanan Fasilitasi Penyusunan Variabel Pengukuran Kinerja
Layanan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II
Layanan Fasilitasi Manajemen Risiko

LAYANAN BIDANG PROGRAM DAN ANGGARAN 40
Layanan Revisi Anggaran Kewenangan KPA 44
Layanan Revisi Anggaran Di Luar Kewenangan 47
KPA (Kanwil/DJA/Ditjen Perbendaharaan) 50
Layanan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja 52
(Renja) Tahunan
Layanan Fasilitasi Penyusunan Kerangka Acuan Kinerja 55
(KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
Layanan Fasilitasi Penyusunan RKA-K/L (DIPA) Tahunan
Layanan Fasilitasi Surat Persetujuan Eselon I pada
Usulan Revisi Satker Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (DKTP)

BIDANG DATA, MONITORING DAN EVALUASI

Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 57

Layanan Pengaduan Melalui Aplikasi Lapor! 59

Layanan Peliputan dan Pengelolaan Pemberitaan &

Publikasi Ditjen Bina Adwil 61

Layanan Pengaduan Jaringan 63

Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Sistem Informasi 65

Layanan Bank Data 66

Layanan Pergantian Username dan Password 67

Layanan Permintaan Izin Pemanfaatan Server (Alokasi Server) 68

Layanan Pengajuan Data Pokok Baru yang Bersifat Strategis 70

Layanan Fasilitasi Penginputan Pencapaian Kinerja Output 7

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Pada Aplikasi Smart Kemenkeu Dan Aplikasi 71
E-Monev Bappenas 73
Layanan Pengaduan Aplikasi Sistem Informasi Di Lingkup
Ditjen Bina Adwil

BAGIAN KEUANGAN

LAYANAN BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN 75

Layanan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 75

Layanan Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) 76

Layanan Reviu DIPA yang Telah Disahkan 78

Layanan Sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM) 80

LAYANAN BIDANG PERBENDAHARAAN 82
Layanan Fasilitasi Gaji Pokok PNS 85
87
Layanan Fasilitasi Potongan Gaji

LAYANAN BIDANG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI 91
Layanan Verifikasi Tagihan Belanja Dengan
Uang Persediaan (UP) 91
Layanan Verifikasi Tagihan Belanja Langsung (LS) 93

BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN 96
LAYANAN BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN 96
Layanan Koordinasi Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan Dan/Atau Keputusan 96
Layanan Koordinasi Penyusunan Kebijakan 100

LAYANAN BIDANG ADVOKASI 102
Layanan Penyiapan Bahan Dalam Pemberian 102

Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum

LAYANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI 105
Layanan Dokumentasi Progres Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan 105
Layanan Dokumentasi Dan Informasi Kebijakan 109

8

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

LAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN 111
Layanan penyusunan formasi dan Analis Kebutuhan 111
Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat 114
Layanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala 116
Layanan Pengajuan Pensiun 119
Layanan Pengajuan Pengangkatan Jabatan Pelaksana 122
Layanan Berkas Usul Pencantuman Gelar PNS 124
Laporan Rekapitulasi Kehadiran Dan Rekapitulasi
Tunjangan Kinerja 128
Perpindahan PNS Kementerian Dalam Negeri ke Instansi lain 129

LAYANAN BIDANG RUMAH TANGGA DAN

BARANG MILIK NEGARA 133

Layanan Penerimaan Tamu 133

Layanan pengaduan kehilangan barang pribadi 135

Layanan Penjagaan Barang Inventaris/Strategis 137

Layanan Permintaan Barang Milik Negara 138

Layanan Permintaan Penyediaan Alat Tulis Kantor 140

Layanan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Diluar Pemeliharaan Rutin 141

Layanan Penyediaan Ruang Rapat 143

Layanan Pengembalian Barang Milik Negara yang Rusak Berat 144

Layanan Pengaduan Kerusakan dan

Kelengkapan Fasilitas Kantor 146

Layanan Permohonan Peminjaman Barang Inventaris 147

LAYANAN BIDANG TATA USAHA PIMPINAN 149
Layanan Surat Masuk Internal Ditjen Bina Adwil 149
Layanan Surat Masuk Internal
Kemendagri/Undangan/Pemda/K/L/Masyarakat/dll) 152
Layanan Keprotokolan (Fasilitasi Rapat Pimpinan
Dalam Kota/Luar Kota/Luar Negeri) 154

9

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesekretariatan merupakan wadah organisasi untuk
mengatur urusan manajemen perkantoran sebagai sarana
internal dan eksternal organisasi/Lembaga (Herlambang &
Merwoto, 2014). Kesekretariatan melaksanakan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan
dengan tata kelola yang baik (Weku, Manopo, & Tenges, 2018).
Perkembangan sistem pelayanan di era globalisasi menuntut
suatu organisasi untuk dapat semakin bertanggung jawab
dengan meningkatkan sumber daya manusia pada kualitas kerja
yang baik, sehingga organisasi mampu bersaing dan semakin
unggul dalam pelaksanaan pelayanan (Usman, 2011).

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
merupakan implementasi pasal 284 Permendagri No 43 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri yang mendisposisikan pelaksanaannya untuk
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan dituntut untuk mampu hadir
dalam pembinaan, pengawasan, koordinasi, penyusunan,
pembimbingan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi,

13 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I

I
10

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

pelaporan urusan pemerintahan dalam aspek kewilayahan
(Permendagri No 43 Tahun 2015).

KLK Edisi I dibuat untuk memberikan kontribusi
pengetahuan dan acuan layanan dalam memahami ruang
lingkup kesekretariatan. Dalam menjalankan proses bisnis
kesekretariatan, KLK Edisi I mengadopsi konsep Balanced
Scroecard sebagai starategi manajemen dukungan dengan
berlandaskan uraian layanan serta pendekatan praktis proses
layanan dalam menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan
oleh Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

B. DASAR HUKUM
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ditetapkan
berdasarkan:

a. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri;

Kedudukan Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan dipimpin oleh Direktur Jenderal sebagai unsur
penunjang dan bertanggung jawab pada Kementerian Dalam
Negeri yang dipimpin oleh seorang Menteri.

14 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I11

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

C. MAKSUD DAN TUJUAN KLK
Katalog Layanan Kesekretariatan Edisi I merupakan

deskripsi (hasil inventarisasi) seluruh layanan yang tersedia di
Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan saat ini. KLK
Edisi I berisi tentang tata cara dan respon dari setiap layanan
yang diklasifikasi pada setiap unsur bagian Sekretariat Ditjen
Bina Administrasi Kewilayahan.

Penyusunan KLK Edisi I bertujuan untuk mendefinisikan
layanan yang terdapat di Sekretariat agar lebih jelas dan detail,
sehingga dapat terukur frekuensi setiap layanan dan tercapainya
peran serta manfaat layanan pada jalannya proses bisnis
Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

15 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
12 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

BAB II
TINJAUAN TEORITIS

A. Pelayanan Publik

Dalam ilmu administrasi negara, sistem manajemen
pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua
jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi
pelayanan (Azhar, 2015). Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan
dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum
(legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan
hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare
state) (Riwanto & Gumbira, 2017). Berdasarkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun
2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala bentuk
pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat,
di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa,
baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan (KEPMEN PAN-RB Nomor 63 Tahun
2003).

Undang-Undang No. 25 tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 yang
menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

16 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I13

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

pelayanan publik. Ratminto & Winarsih, (2016) mendefinisikan
bahwa Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan,
baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
pada prinsipnya menjadi tanggunga jawab dan dilaksanakan
oleh Instansi Pemerintah Pusat, di daerah, dan di lingkungan
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

B. Kualitas Layanan

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki
standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan
merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima
layanan. Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi
(Ratminto & Winarsih, 2016):

1. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang jelas bagi
pemberi dan penerima pelayanan.

2. Waktu penyelesaian yang jelas saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.

3. Biaya/tarif pelayanan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam proses pelayanan.

17 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
14 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

4. Hasil pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

5. Saranan dan Prasarana pelayanan yang memadai oleh
pelayanan publik.

6. Kompetensi Petugas ditetapkan dengan tepat berdasarkan
pengetahuan, dan perilaku yang dibutuhkan.

Pelaksanaan layanan hendaknya mampu

merepresentasikan eksistensi organisasi dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, sehingga tujuan organisasi dapat terlihat

berdasarkan pengukuran penggunaan layanan yang telah

dilaksanakan. Pelaksanaan manajemen birokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan memodifikasi lima dimensi

pokok yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, yaitu

(Tangkilisan, 2005):

1. Wujud (Tangibles), yaitu meliputi fasilitas fisik,
perlengkapan, personel, sarana komunikasi;

2. Kehandalan (Realibility), yaitu kemampuan untuk
memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera,
akurat, dan memuaskan;

3. Ketanggapan (Responsiveness), yaitu keinginan untuk
memberikan pelayanan tanggap;

4. Jaminan (Assurance), yaitu mencakup pengetahuan,
kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang
dimiliki oleh staf;

18 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I15

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

5. Empati (Emphaty), yaitu kemudahan dalam hubungan
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami
kebutuhan para pelanggan.

Berdasarkan dimensi pokok kualitas pelayanan dalam
manajemen birokrasi, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
melaksanakan dukungan manajerial pemerintahan dalam
kesekretariatan seperti:

1. Penyusunan program dan anggaran;

2. Penyelenggaraan monitong, evaluasi dan manajemen
kinerja;

3. Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia dan
tata usaha kesekretariatan;

4. Penyelenggaraan layanan informasi publik dan database;

5. Penyelenggaraan layanan dukungan operasional
perkantoran;

6. Penyelenggaraan manajerial keuangan sesuai Sistem
Akuntansi Pemerintahan (SAP);

7. Penyelesaian program legislasi dan bahan kebijakan; dan

8. Bantuan hukum.

19 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
16 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

C. Balanced Scorecard

Balanced scorecard merupakan suatu sistem manajemen
strategi yang menjabarkan visi dan strategi organisasi menjadi
tujuan operasional dan tolak ukur (Kaplan & Norton, 2009).
Konsep ini digunakan sebagai salah satu rangkaian pengukuran
dan dapat memberikan gambaran non-keuangan yang berfokus
pada penggunaan informasi berbasis aktifitas untuk
menerapkan banyak tujuan dan tolak ukurnya. Balanced
scorecard memberikan manfaat dalam sistem pengkombinasian
antara pengukuran keuangan, kinerja dan acuan kinerja
organisasi; mengintegrasikan strategi dan visi organisasi untuk
mencapai tujuan jangka pendek dan jangka Panjang;
memberikan peluang dalam melihat bisnis dari perspektif
keuangan dan non-keuangan (customer, proses bisnis internal,
learning dan growth); dan memfasilitasi penilaian dalam
pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur
organisasi (Kaplan & Norton, 1992).

Standar perspektif balanced scorecard terbagi menjadi
empat, sebagai berikut:

1) Perspektif Keuangan, yaitu sistem pengukuran kinerja
dalam proses bisnis berkaitan dengan financial
sustainability. Perspektif ini digunakan dalam rangka
melakukan penilaian kinerja organisasi dengan orientasi
output.

20 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I17

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

2) Perspektif Customer atau pelanggan, yaitu konsep yang
berorientasi pada pelanggan sebagai pengguna produk atau
jasa yang telah dihasilkan oleh organisasi. Adanya konsep
ini menuntut organisasi untuk dapat selalu memperhatikan
dan menginovasikan produk/jasa sesuai dengan
perkembangan teknologi dan globalisasi.

3) Perspektif Proses Bisnis Internal, yang merupakan
serangkaian aktifitas organisasi untuk menciptakan
produk/jasa dalam rangka memenuhi tujuan organisasi.
Dalam perspektif ini memberikan layanan dan nilai-nilai
kepada stakeholder dan customer.

4) Perspektif Learning dan Growth, merupakan konsep yang
menggambarkan kemampuan organisasi dalam melakukan
perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber
daya internal organisasi.

Komponen yang dapat diukur dalam proses bisnis
manajemen organisasi pada inovasi layanan, sebagai berikut
(Kaplan, 2009):

a. Objektfiitas, di mana organisasi mampu menentukan
tujuan dari hadirnya project yang telah dibangun.

b. Measurement atau Alat Ukur, organisasi telah memiliki alat
ukur dalam mengukur penilaian.

c. Target

21 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
18 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

d. Inisiatif atau inovasi dari organisasi yang mampu
meningkatkan kualitas layanan.

22 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I19

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

BAB III

LAYANAN KESEKRETARIATAN
Pasal 284 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja KementerianDalam
Negeri telah mengamanatkan penyelenggaraan perumusan dsan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi
kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kesekretariatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

3.1 DAFTAR LAYANAN KESEKRETARIATAN
KODE JENIS LAYANAN

1.1 LAYANAN BIDANG SISTEM, PROSEDUR DAN KINERJA

1.1.2 Layanan Fasilitasi Usulan Kenaikan Kelas Jabatan

1.1.3 Layanan Evaluasi Kelembagaan

1.1.4 Layanan Fasilitasi Penyusunan dan Revisi Perjanjian
Kinerja

1.1.5 Layanan Fasilitasi Penyusunan Variabel Pengukuran
Kinerja

1.1.6 Layanan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II

1.1.7 Layanan Fasilitasi Manajemen Risiko

1.2 LAYANAN BIDANG PROGRAM DAN ANGGARAN

23 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
20 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

1.1.6 Layanan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II
1.1.7 Layanan Fasilitasi Manajemen Risiko

1.2 LAYANAN BIDANG PROGRAM DAN ANGGARAN

1.223.1| K A T A L O G LaLyAanYaAnNRAevNisi KAnEgSgaErKanR KE eTwAenRaInAgaTnAKNPAE D I S I

1.2.2 Layanan Revisi Anggaran Di Luar Kewenangan KIPA

(Kanwil/DJA/Ditjen Perbendaharaan)

1.2.3 Layanan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja
1.2.4 (Renja) Tahunan

Layanan Fasilitasi Penyusunan Kerangka Acuan
Kinerja (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya
(RAB)

1.2.5 Layanan Fasilitasi Penyusunan RKA-K/L (DIPA)
1.2.6 Tahunan

Layanan Fasilitasi Surat Persetujuan Eselon I
pada Usulan Revisi Satker Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan

1.3 LAYANAN BIDANG DATA, MONITORING DAN EVALUASI

1.3.1 Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

1.3.2 Layanan Pengaduan Melalui Aplikasi Lapor!
1.3.3
Layanan Pengelolaan Pemberitaan Pada Website
1.3.4 Ditjen Bina Adwil
1.3.5
Layanan Pengaduan Jaringan

Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Sistem
Informasi

24 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I 21

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I I

1.3.6 Layanan Bank Data
1.3.7
1.3.8 Layanan Pergantian Username dan Password
1.3.9
1.3.10 Layanan Permintaan Izin Pemanfaatan Server
(Alokasi Server)
1.3.11
Layanan Pengajuan Data Pokok Baru yang Bersifat
Strategis

Layanan Fasilitasi Penginputan Pencapaian
Kinerja Output Pada Aplikasi Smart Kemenkeu
Dan Aplikasi E-Monev BAPPENAS

Layanan Pengaduan Aplikasi Sistem Informasi Di
Lingkup Ditjen Bina Adwil

II. BAGIAN KEUANGAN

2.1 LAYANAN BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN

2.1.1 Layanan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)

2.1.2 Layanan Penyusunan Rencana Penarikan Dana
(RPD)

2.1.3 Layanan Reviu DIPA yang Telah Disahkan

2.1.4 Layanan Sosialisasi Standar Biaya Masukan
(SBM)

2.2 LAYANAN BIDANG PERBENDAHARAAN

25 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
22 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

2.1.3 (RPD)
2.1.4
Layanan Reviu DIPA yang Telah Disahkan

Layanan Sosialisasi Standar Biaya Masukan
(SBM)

2.2 LAYANAN BIDANG PERBENDAHARAAN

225.2|.1K A T A L O G LLaAyYanAaNn AFaNsiliKtaEsSi GE aKjiRPEokToAkRPINAS T A N E D I S I

2.2.2 Layanan Fasilitasi Potongan Gaji I

2.3 LAYANAN BIDANG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

2.3.1 Layanan Verifikasi Tagihan Belanja Dengan Uang
Persediaan (UP)

2.3.2 Layanan Verifikasi Tagihan Belanja Langsung (LS)

III. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.2 LAYANAN BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

3.1.1 Layanan Koordinasi Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan Dan/Atau Keputusan

3.1.2 Layanan Koordinasi Penyusunan Kebijakan

3.2 LAYANAN BIDANG ADVOKASI

3.2.1 Layanan Penyiapan Bahan Dalam Pemberian
Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum

3.3 LAYANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

3.3.1 Layanan Dokumentasi Progres Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan

3.3.2 Layanan Dokumentasi Dan Informasi Kebijakan

IV. BAGIAN UMUM

4.1 LAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN 23
4.1.1KATALOG LALYaAyNaAnaNnKpEenSyEuKsRuEnaTnARfoIrAmTaAsiNdEanDIASnIaIlis

26 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I

3.3.2 Layanan Dokumentasi Dan Informasi Kebijakan

IV. BAGIAN UMUM

4.1 LAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN

4.1.1 Layanan penyusunan formasi dan Analis

26 | K A T A L O G LKeAbYuAtuNhaAnN K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I

4.1.2 Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat I

4.1.3 Layanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

4.1.4 Layanan Pengajuan Pensiun

4.1.5 Layanan Pengajuan Pengangkatan Jabatan
Pelaksana

4.1.6 Layanan Berkas Usul Pencantuman Gelar PNS

4.1.7 Laporan Rekapitulasi Kehadiran Dan Rekapitulasi
Tunjangan Kinerja

4.1.8 Perpindahan PNS Kementerian Dalam Negeri ke
Instansi lain

4.2 LAYANAN BIDANG RUMAH TANGGA DAN
BARANG MILIK NEGARA

4.2.1 Layanan Penerimaan Tamu

4.2.2 Layanan pengaduan kehilangan barang pribadi

4.2.3 Layanan Penjagaan Barang Inventaris/Strategis

4.2.4 Layanan Permintaan Barang Milik Negara

4.2.5 Layanan Permintaan Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.2.6 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Diluar
Pemeliharaan Rutin

4.2.7 Layanan Penyediaan Ruang Rapat

24

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

27 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I

4.2.8 Layanan Pengembalian Barang Milik Negara yang
4.2.9 Rusak Berat
4.2.10 Layanan Pengaduan Kerusakan dan Kelengkapan
Fasilitas Kantor

Layanan Permohonan Peminjaman Barang Inventaris

4.3 LAYANAN BIDANG TATA USAHA PIMPINAN

4.3.1 Layanan Surat Masuk Internal Ditjen Bina Adwil

4.3.2 Layanan Surat Masuk Internal
Kemendagri/Undangan/Pemda/K/L/Masyarakat/dll)

4.3.3 Layanan Keprotokolan (Fasilitasi Rapat Pimpinan
Dalam Kota/Luar Kota/Luar Negeri)

3.2 URAIAN LAYANAN KESEKRETARIATAN

3.2.1 BAGIAN PERENCANAAN

Adapun tugas Bagian Perencanaan yaitu melaksanakan
penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran,
pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, penataan sistem dan prosedur serta penyusunan
laporan kinerja. Disisi lain Bagian Perencanaan pun
menjalankan fungsi pada:

1. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran

2. Pengelolaan data informasi serta monitoring dan evaluasi;
dan

28 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I25

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

3. Penataan sistem dan prosedur, reformasi birokrasi serta
penyusunan laporan kinerja.

3.2.2 BAGIAN KEUANGAN

Bagian Keuangan memiliki tugas dalam pengelolaan
keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan
pembukuan. Dalam fungsinya, Bagian Keuangan
melaksanakan:

1. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan

atas lapiran pemeriksaan keuangan;

2. Pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan

3. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

3.2.3 BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tugas bagian Perundang-Undangan yaitu melaksanakan
penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-
undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum,
fasilitasi penyelesaian masalah hukum. Adapun fungsi Bagian
Perundang-Undangan yaitu:

1. Penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-
undangan;

2. Penyiapan bahan fasilitasi litigasi dan advokasi hukum
serta perlindungan hukum;

3. Penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan; dan

4. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

29 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
26 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

3.2.4 BAGIAN UMUM

Bagian umum mempunyai tugas untuk melaksanakan
urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan
ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil
negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan
barang milik negara. Adapun fungsi Bagian Umum yaitu:

1. Pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan
serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat
jenderal;

2. Pelaksanaan urusan kearsipan;

3. Penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara;

4. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
dilingkungan direktorat jenderal; dan

5. Pelaksanaan urusan penataan barang milik negara;

Berdasarkan penjabaran tusi masing-masing bagian
kesekretariatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di atas, maka
terdapat jenis-jenis layanan kesekretariatan, sebagai berikut.

I. BAGIAN PERENCANAAN
1.1 LAYANAN BIDANG SISTEM, PROSEDUR DAN KINERJA
1.1.1 Layanan Fasilitasi Pembentukan/Revisi Standar
Operasional Prosedur (SOP)

30 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I

27

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

terdapat jenis-jenis layanan kesekretariatan, sebagai berikut.

I. BAGIAN PERENCANAAN

1.1 LAYANAN BIDANG SISTEM, PROSEDUR DAN KINERJA
1.1.1 Layanan Fasilitasi Pembentukan/Revisi Standar

Operasional Prosedur (SOP)

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

30 | K A DTaAsaLrOHGukLuAmY A N A aN) KPeErmS EenK RPEATN-ARRBI ANTo.A N42 ETDaIhSunI
PedomanI
2017 tentang

Penyusunan SOP AP;

b) Permen PAN-RB No. 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Proses

Bisnis Instansi Pemerintah;
c) Kepmendagri No.061-355 Tahun

2019 tentang SOP di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri;

Tata Cara a) Subdit penyusun draft SOP sesuai

proses bisnisnya dengan

melibatkan bagian perencanaan.

b) Draft SOP yang telah selesai
disusun, disampaikan kepada

pimpinan unit kerja penanggung
jawab untuk ditandatangani.

c) Direktur menyampaikan usulan
draft SOP

d) Draft yang telah ditandatangani

kepada sekretaris ditjen disertai
dengan nota dinas pengantar
penyampaian usulan SOP.

e) Pengguna layanan diharapkan

28 31 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N EDISI
I
KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan a) Sekretaris ditjen memberikan

disposisi kepada bagian

perencanaan untuk

menindaklanjuti usulan SOP dari

Direktorat.

b) Bagian perencanaan melakukan

klarifikasi akhir draft SOP.

c) Bagian perencanaan menyiapkan

Nota Dinas pengantar dari

sekretaris kepada Biro Ortala

terkait usulan SOP untuk

ditetapkan dengan Keputusan

Mendagri tentang SOP di

lingkungan Kementerian Dalam

Negeri.

Syarat dan a) Dokumen telaahan tugas dan fungsi
ketentuan b) Rancangan/usulan SOP
pemberian layanan
Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

32 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I

I29

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

1.1.2 Layanan Fasilitasi Usulan Kenaikan Kelas Jabatan

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Permen PAN-RB No.41 Tahun
2018 tentang Nomenklatur

Jabatan;

b) Permen PAN-RB No.34 Tahun

2011 tentang Pedoman Evaluasi

Jabatan;

c) Keputusan Menteri Dalam Negeri

No. 061-2842 Tahun 2019 tentang

Peta Jabatan di Lingkungan

Kemendagri.

Tata Cara a) Direktorat mengidentifikasi dan

mengklasifikasi ASN untuk

kenaikan kelas jabatan.

b) Direktorat mengusulkan nama-

nama ASN yang telah memenuhi

kriteria untuk direkomendasikan

naik kelas jabatan kepada bagian

perencanaan.

c) Direktorat mengusulkan nama-

nama ASN yang telah disetujui

untuk naik klas jabatan kepada

sekretaris ditjen melalui nota

33 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I

30

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

dinas direktur.

d) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan a) Bagian perencanaan melakukan

Syarat dan identifikasi akhir terhadap usulan
ketentuan
pemberian layanan nama-nama yang disampaikan
Jam Operasional
Layanan oleh direktorat.

b) Bagian perencanaan memberikan

persetujuan nama-nama ASN yang

layak untuk naik kelas jabatan ke

bagian umum yang selanjutnya

disampaikan kepada Biro

Kepegawaian dan Biro Organisasi

dan tata laksana Setjen

Kemendagri.

a) SK Jabatan terakhir

b) Surat Usulan kensaikan kelas

jabatan

Sesuai jam kerja

1.1.3 Layanan Evaluasi Kelembagaan

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

34 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I31

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Dasar Hukum Permen PAN-RB No.20 Tahun 2018
Tata Cara
tentang Pedoman Evaluasi
Respon Layanan
Kelembagaan Instansi Pemerintah;

a) Direktorat menyusun kajian

evaluasi kelembagaan dengan

rekomendasi perubahan

kelembagaan yang melibatkan

bagian perencanaan dan bagian

perundang-undangan.

b) Kajian evaluasi kelembagaan yang

telah selesai disusun, diusulkan

dan disampaikan kepada

pimpinan unit kerja penanggung

jawab untuk ditandatangani.

c) Direktorat menyampaikan kajian

kelembagaan yang telah

ditandatangani kepada sekretaris

ditjen disertai dengan nota dinas

pengantar penyampaian usulan

perubahan.

d) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

a) Sekretaris ditjen memberikan

disposisi kepada bagian

35 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
32 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

perencanaan untuk

menindaklanjuti usulan evaluasi

kelembagaan dari Direktorat.

b) Bagian perencanaan melaporkan

hasil kajian evaluasi kelembagaan

kepada dirjen melalui sekretaris.

c) Dirjen bersurat kepada sekjen

terkait usulan kajian evaluasi

kelembagaan untuk ditetapkan

dengan permendagri tentang

Organisasi Dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri.

Syarat dan a) Hasil kajian yang disetujui oleh
ketentuan
pemberian layanan Eselon II

Jam Operasional b) Surat Usulan kajian evaluasi
Layanan
kelembagaan

Sesuai jam kerja

1.1.4 Layanan Fasilitasi Penyusunan Dan Revisi Perjanjian

Kinerja

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Presiden No. 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

36 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I33

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

b) Permen PAN-RB No. 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Laporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

Tata Cara a) Direktorat melakukan pembahasan
Respon Layanan
37utase37 dengan bagian

perencanaan dalam rangka

37utase37n dokumen perjanjian

kinerja, dengan memperhatikan

dokumen pelaksanaan anggaran.

b) Dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah di susun, disampaikan

kepada pimpinan unit kerja untuk

disepakati.

c) Dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah disepakati disampaikan

kepada bagian perencanaan untuk

dilakukan validasi.

d) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

a) Bagian perencanaan melakukan

validasi dan klarifikasi akhir

37 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
34 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

terhadap Dokumen Perjanjian

Kinerja yang disampaikan oleh

direktorat.

b) Dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah divalidasi disampaikan

kepada Biro Perencanaan melalui

surat sekretaris Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan.

c) Dalam hal revisi/penyesuaian

perjanjian kinerja dapat dilakukan

jika terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau

38utase pejabat;

- Perubahan dalam strategi

yang mempengaruhi

pencapaian tujuan dan

sasaran (perubahan

program, kegiatan dan

alokasi anggaran);

- Perubahan prioritas atau

asumsi yang berakibat

secara signifikan dalam

proses pencapaian tujuan

dan sasaran

Syarat dan a) Dokumen Renja dan POK
ketentuan
b) Dokumen justifikasi perubahan

38 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I35

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

pemberian layanan semula-menjadi

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

1.1.5 Layanan Fasilitasi Penyusunan Variabel Pengukuran

Kinerja

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Layanan Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Permen PAN-RB No. 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Laporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

Tata Cara a) Direktorat melakukan pembahasan

variabel dengan bagian

perencanaan dalam rangka

penyusunan variable pengukuran

kinerja.

b) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

39 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
36 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

sebagaimana tertera dalam kolom
tatacara.

Respon Layanan a) Bagian perencanaan melakukan

Syarat dan analisis terhadap masukan yang
ketentuan
pemberian layanan disampaikan oleh direktorat.
Jam Operasional
Layanan b) Bagian perencanaan mengajukan

dokumen alat ukur kinerja ke

Sekretaris yang telah diparaf oleh

direktur ke Direktur Jenderal

untuk ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri.

a) Dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah disetujui

b) Dokumen Renja dan POK

Sesuai jam kerja

1.1.6 Layanan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Presiden No. 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

40 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I37

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

b) Permen PAN-RB No. 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Laporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

Tata Cara a) Direktorat indicator draf awal
Respon Layanan
Laporan Kinerja sesuai dengan

format yang disampaikan oleh

bagian Perencanaan dengan

memperhatikan data dan informasi

kinerja triwulanan.

b) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

a) Bagian perencanaan menghimpun

format data dan informasi kinerja

dari masing-masing unit kerja.

b) Bagian perencanaan menganalisis

dan mengevaluasi data dan

informasi kinerja yang telah

terkumpul untuk selanjutnya

dilakukan reviu oleh Itjen

Kemendagri

c) Bagian perencanaan

41 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
38 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Syarat dan menyampaikan Laporan Kinerja
ketentuan kepada Direktur Jenderal untuk
pemberian layanan selanjutnya disampaikan kepada
Biro Perencanaan melalui Surat
Jam Operasional Sekretaris Ditjen
Layanan a) Dokumen Perjanjian Kinerja yang
telah disetujui
b) Dokumen Renja dan POK
c) Pedoman pengukuran 42ndicator
kinerja
d) Dokumen evaluasi kinerja TW IV

Sesuai jam kerja

1.1.7 Layanan Fasilitasi Manajemen Risiko

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

Tata Cara a) Direktorat melakukan identifikasi

masalah terkait aspek-aspek

pencapaian target organisasi

dengan melibatkan bagian

perencanaan.

b) Bagian perencanaan

menyampaikan format identifikasi

risiko kepada direktorat dan

bagian lingkup secretariat.

42 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I39

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

c) Pengguna layanan diharapkan
untuk dapat mengakses barcode
sebagaimana tertera dalam kolom
tatacara.

Respon Layanan a) Bagian perencanaan melakukan

Syarat dan asistensi kepada Direktorat dalam
ketentuan
pemberian layanan menyusun identifikasi risiko dan
Jam Operasional
Layanan Rencana Tindak Pengendalian

(RTP) risiko Unit Kerja.

b) Dokumen risiko yang telah

disepakati disampaikan kepada

Direktur Jenderal untuk

ditetapkan dengan Kepmendagri

-

Sesuai jam kerja

1.2 LAYANAN BIDANG PROGRAM DAN ANGGARAN

1.2.1 Layanan Revisi Anggaran Kewenangan KPA

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

43 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
40 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Dasar Hukum a) PMK Nomor. 208/2020 tentang
Tata Cara
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun

2021;

b) PMK Nomor. 119/PMK.02/2020

tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2021;

a) Sekretariat Ditjen

memberitahukan kepada seluruh

unit kerja dalam hal akan

dilakukan revisi anggaran.

b) Direktorat menyampaikan usulan

revisi anggaran kepada

44ecretariat Ditjen yang

ditandatangani oleh pejabat

Eselon II.

c) Usulan yang disampaikan

menjelaskan latar belakang /

justifikasi diperlukannya revisi

anggaran.

d) Usulan dilengkapi dengan nota

dinas pengantar, matriks semula

menjadi dan data dukung terkait

lainnya yang diperlukan.

e) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

44 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I41

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

tatacara.

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada Bagian

Perencanaan untuk

menindaklanjuti usulan revisi

anggaran dari Direktorat/

Sekretriat.

b) Bagian Perencanaan meneliti

usulan anggaran dengan

memastikan rincian anggaran

yang direvisi tidak menganggu

pencapaian target kinerja dan

dituangkan ke dalam Berita Acara

penelitian.

c) Bagian Perencanaan menginput

usulan revisi ke dalam aplikasi

SAKTI.

d) Kepala Bagian Perencanaan

menyampaikan nota dinas kepada

Kepala Bagian Keuangan dengan

tembusan Sekretaris Ditjen yang

menjelaskan revisi anggaran yang

diusulkan telah sesuai dan dapat

diproses lebih lanjut.

e) Bagian Keuangan

menindaklanjuti dengan

45 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
42 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

pengecekan terhadap beberapa

aplikasi yang terkait.

f) Bagian Keuangan mengusulkan

kepada Sekretaris Ditjen untuk

mendapatkan penetapan

Syarat dan a) Dalam hal di luar waktu
ketentuan
pemberian layanan pelaksanaan revisi anggaran yang

Jam Operasional telah ditetapkan terdapat
Layanan
kebutuhan yang bersifat penting

dan mendesak dan menjadi atensi

Pimpinan Kemendagri sehingga

perlu dilakukan revisi anggaran,

maka mekanismenya dapat

dikecualikan dari ketentuan yang

ada.

b) Revisi anggaran dengan

kewenangan KPA dapat dilakukan

apabila target/volume output dan

alokasi anggaran pada level

Klasifikasi Rincian Output (KRO)

tidak berubah.

Sesuai jam kerja

1.2.2 Layanan Revisi Anggaran Di Luar Kewenangan KPA
(KANWIL/DJA/DITJEN PERBENDAHARAAN)

43
46 | KK AATTAALOL OG GLALYANYAANNKAENSEKKERSETE AKRRIEATAANR EI ADITSAI NI E D I S I

I

Layanan

1.2.2 Layanan Revisi Anggaran Di Luar Kewenangan KPA
(KANWIL/DJA/DITJEN PERBENDAHARAAN)

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

46 | K A T ALaLyOanGanL A Y A N BAinNa AKdEmSiEniKstRraEsiTKAeRwiIlaAyTahAaNn. E D I S I
I

Dasar Hukum a) PMK Nomor. 208/2020 tentang
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
2021;

b) PMK Nomor. 119/PMK.02/2020
tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2021;

Tata Cara a) Direktorat menyampaikan usulan

revisi anggaran yang merupakan

kewenangan di luar KPA kepada

sekretariat Ditjen yang

ditandatangani oleh pejabat Eselon

II.

b) Usulan yang disampaikan

menjelaskan latar belakang /

justifikasi diperlukannya revisi

anggaran.

c) Usulan dilengkapi dengan nota

dinas pengantar, matriks semula

menjadi dan data dukung terkait

lainnya yang diperlukan.

d) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

47 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I

44 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada bagian

perencanaan untuk

menindaklanjuti usulan revisi

anggaran dari Direktorat.

b) Bagian perencanaan meneliti draft

revisi kegiatan yang diusulkan oleh

Direktorat dan dituangkan ke

dalam Berita Acara penelitian.

c) Bagian perencanaan menginput

kedalam aplikasi SAKTI untuk

ditindaklanjuti oleh instansi yang

berwenang (KANWIL/DJA/DITJEN

Perbendaharaan).

d) Bagian Perencanaan

menyampaikan usulan revisi

anggaran untuk diteliti oleh Biro

Perencanaan sesuai

kewenangannya.

e) Bagian Perencanaan

menyampaikan usulan revisi

anggaran untuk diteliti oleh

Inspektorat Jenderal sesuai

kewenangannya.

48 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I45

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

f) Dalam hal revisi anggaran

memerlukan kesepakatan tiga

pihak (Kemenkeu, Bappenas,

Kemendagri) dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat dan a) Revisi anggaran dalam hal pagu
ketentuan
pemberian layanan anggaran berubah, pembukaan

blokir atau revisi anggaran kategori

lainnya yang bukan merupakan

kewenangan KPA dapat dilakukan

sepanjang terdapat justifikasi yang

kuat, bersifat penting dan

mendesak.

b) Dalam hal terdapat usulan revisi

informasi kinerja, dilakukan secara

selektif terutama bila terdapat

perubahan peraturan perundang-

undangan di tahun berjalan yang

dapat berdampak pada

ketidakmampuan mencapai

target/output bila tidak dilakukan

revisi informasi kinerja.

c) Sekretariat Ditjen berhak menolak

usulan revisi anggaran apabila

dapat berdampak terhadap nilai

Indikator Kinerja Pelaksanaan

49 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
46 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Jam Operasional Anggaran (IKPA) Kemendagri.
Layanan
d) Dalam hal terdapat revisi anggaran

dikarenakan kebijakan nasional
antara lain berupa pemotongan
anggaran, dikecualikan dari
layanan ini.

Sesuai jam kerja

1.2.3 Layanan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Tahunan

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Presiden No. 18 Tahun
2020 tentang RPJMN 2020-2024;

b) Permendagri No. 67 Tahun 2020

tentang Renstra Kemendagri

Tahun 2020-2024;

c) Kepmendagri No…. Tahun 2021

tentang Renstra Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun

2020-2024.

Tata Cara a) Direktorat/Sekrteraiat

menyiapkan usulan Renja dengan

mengacu pada dokumen Renstra,

rancangan awal RKP atau

50 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I47

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

prioritas lainnya yang perlu

dilaksanakan.

b) Usulan Renja yang telah selesai

disusun, disampaikan kepada

pimpinan unit kerja penanggung

jawab untuk ditandatangani.

c) Direktur/Direktorat

menyampaikan usulan Renja

kepada sekretaris Ditjen disertai

dengan nota dinas pengantar

d) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada Bagian

Perencanaan untuk

menindaklanjuti usulan Renja

dari Direktorat/Sekretariat.

b) Bagian Perencanaan

mengkompilasi dan menganalisis

usulan Renja yang diusulkan.

c) Bagian Perencanaan melakukan

pembahasan dengan

Direktorat/Subdit untuk

mengecek kesesuaian dengan

51 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
48 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I