buku A5 Biru

peraturan perundang-undangan

dan/atau keputusan tersebut.

c) Bagian perundang-undangan

menyelenggarakan harmonisasi

Rancangan peraturan perundang-

undangan dan/atau keputusan

untuk diberikan persetujuan lebih

lanjut sesuai ketentuan

perundang-undangan.

d) Bagian perundang-undangan

memberikan paraf koordinasi

pada Rancangan peraturan

perundang-undangan dan/atau

keputusan dan menyiapkan surat

pengantar dari Sekretaris Ditjen

kepada Biro Hukum hal

harmonisasi

Syarat dan Sesuai jam kerja
ketentuan
pemberian layanan
Jam Operasional
Layanan

3.1.2 Layanan Koordinasi Penyusunan Kebijakan

102 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I 99
KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I
I

Layanan

3.1.2 Layanan Koordinasi Penyusunan Kebijakan

102 | KCAakTuApLanOPGenLggAuYnAa N ASNeluKruEhS EUKnRitE TKAerRjaI AdTi A lNingEkuDnIgSanI

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.I

Dasar Hukum a) Permendgari No 74 Tahun 2017

tentang Pembentukan Produk

Hukum di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri;

b) SOP Kemendagri No 3.1.5 tentang

Penyusunan Bahan Kebijakan

Strategis Lingkup Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan.

Tata Cara a) Direktorat pemrakarsa menyusun
rancangan kebijakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan melibatkan

bagian perundang-undangan.

b) Rancangan kebijakan yang telah

disusun, disampaikan oleh

pimpinan unit kerja pemrakarsa

kepada Sekretaris Ditjen melalui

Bagian Perundang-undangan.

c) Dilakukan harmonisasi terhadap

Rancangan kebijakan lingkup

Ditjen Bina Adwil dengan

Direktorat pemrakarsa.

d) Rancangan kebijakan yang telah

selesai harmonisasi disampaikan

100 103 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I
I

oleh Sekretaris Ditjen kepada Biro

Hukum.

Respon Layanan a) Rancangan kebijakan disusun

berdasarkan kebutuhan dan

dikoordinasikan oleh Sekretaris

Ditjen melalui Bagian Perundang-

Undangan.

b) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada bagian

perundang-undangan untuk

menindaklanjuti Rancangan

kebijakan tersebut.

c) Bagian perundang-undangan

menyelenggarakan harmonisasi

Rancangan kebijakan untuk

diberikan persetujuan lebih lanjut

sesuai ketentuan perundang-

undangan.

d) Bagian perundang-undangan

memberikan paraf koordinasi

pada Rancangan kebijakan dan

menyiapkan surat pengantar dari

Sekretaris Ditjen kepada Biro

Hukum hal harmonisasi.

Syarat dan

104 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I101

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

ketentuan Sesuai jam kerja
pemberian layanan

Jam Operasional
Layanan

3.2 LAYANAN BIDANG ADVOKASI

3.2.1 Layanan Penyiapan Bahan Dalam Pemberian Bantuan

Hukum Dan Perlindungan Hukum

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan
Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum Undang-Undang No 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum

Tata Cara a) Direktorat Pemrakarsa
menyampaikan permasalahan

atau pengaduan hukum terhadap

Permendagri yang menjadi objek

pengaduan hukum;

b) Mempelajari pengaduan hukum

yang telah diajukan oleh

Direktorat Pemrakarsa dengan

berpedomaan terhadap peraturan

perundang-undangan yang

berlaku;

c) Melakukan kooordinasi dengan

Biro Hukum dan Direktorat

Pemrakarsa terkait pembahasan

pengaduan hukum yang telah

105 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
102 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

diajukan;

d) Mempersiapkan jawaban terkait

pengaduan hukum yang telaah

dipelajari dan ditelaah untuk

disampaikan kepada Direktorat

Pemrakarsa;

e) Memberikan Jawaban terkait

pengaduan hukum kepada

Direktorat Pemrakarsa yang akan

disampaikan oleh Sekretaris

Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan

Respon Layanan a) Permasalahan atau Pengaduan

Hukum yang telah disampaikan

oleh Direktorat Pemrakarsa akan

dicatat dan dinventarisir untuk

dapat menentukan penyelesaian

yang harus diambil;

b) Melakukan telaah terhadap

pengaduan hukum yang telah

diajukan oleh Direktorat

Pemrakarsa dengan berpedomaan

pada Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku;

c) Melakukan persiapan dan

melengkapi berbagai bahan

106 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I103

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

pendukung dalam

mempersiapkan jawaban terkait

pengaduan hukum yang telah

dipelajari dan ditelaah sebagai

hasil koordinasi dengan Biro

Hukum;

d) Jawaban terkait pengaduan

hukum akan disampaikan oleh

Sekretaris Direktorat Jenderal

Bina Administrasi Kewilayahan

yang selanjutnya akan dilakukan

mediasi lebih lanjut;

e) Apabila penyelesaian perkara

yang telah diselesaikan secara

non litigasi yang dilakukan tidak

menemukan jalan tengah maka

penyelesaian masalah hukum

diselesaikan melalui Lembaga

Peradilan atau litigasi yang

dilaksanakan oleh Biro Hukum

Syarat dan Sesuai jam kerja
ketentuan
pemberian layanan
Jam Operasional
Layanan

3.3 LAYANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

107 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
104 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

3.3 LAYANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

1037.|3.K1A TLaAyLanOaGn LDAokYuAmNenAtaNsi KPEroSgrEeKs RPEenTyAuRsuInAaTn APNeraEtuDraI nS I
Perundang-Undangan
I

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Layanan Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Undang-Undang No 15 Tahun 2019
tentang Pembentukan Perundang-

Undangan;

b) Peraturan Presiden No 9 Tahun

2015 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

c) Permendgari No 74 Tahun 2017

tentang Pembentukan Produk

Hukum di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri;

d) SOP Kemendagri No 3.1.5 tentang

Penyusunan Bahan Kebijakan

Strategis Lingkup Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan.

Tata Cara a) Direktorat pemrakarsa menyusun

rancangan peraturan perundang-

undangan dan/atau keputusan

sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan

melibatkan Bagian Perundang-

Undangan.

b) Tahapan penyusunan rancangan

108 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I 105I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

peraturan perundang-undangan

dan/atau keputusan yang sedang

disusun, disampaikan oleh

pimpinan unit kerja pemrakarsa

kepada Sekretariat Ditjen melalui

Bagian Perundang-Undangan

dengan melampirkan data dukung

(evidence) pada setiap tahapan,

yaitu :

1) Tahap Penyusunan, meliputi :

- Internal/Ditjen Bina

Administrasi

Kewilayahan

(Penyusunan Isu

Strategis, Penyusunan

Draf Awal,

Pembahasan/Harmonisa

si Internal);

- Eksternal/Biro Hukum

Kemendagri

(Pembahasan/Harmonis

asi Eksternal, Draf

Final);

2) Tahap Pengesahan (telah

ditandatangani Menteri Dalam

Negeri)

109 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
106 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

3) Tahap Pengundangan (Dalam

Berita Negara/Lembaran

Negara/Tambahan Lambaran

Negara);

4) Tahap Penyebarluasan (telah di
Autentifikasi Biro Hukum

Kemendagri).

c) Data dukung (evidence) yang telah

dihimpun selanjutnya

didokumentasikan pada aplikasi
peraturan perundang-undangan

bidang bina administrasi

kewilayahan.

Respon Layanan a) Rancangan peraturan perundang-

undangan dan/atau keputusan

disusun berdasarkan Prosundagri

yang ditetapkan dalam

Kepmendagri tentang Prosundagri
yang diusulkan Sekretaris Ditjen

kepada Biro Hukum Setjen
Kemendagri, selanjutnya dibuatkan

Form Pengendalian

Pendokumentasian terhadap

seluruh Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan yang akan

disusun pada Tahun Anggaran

110 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I107

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

berjalan dan dikoordinasikan oleh
Sekretariat Ditjen melalui Bagian
Perundang-Undangan.

b) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada Bagian Perundang-

Undangan untuk

mendokumentasikan proses

penyusunan Rancangan peraturan

perundang-undangan dan/atau

keputusan tersebut.

c) Bagian Perundang-Undangan

melakukan input data (evidence)

untuk setiap tahapan pada aplikasi

peraturan perundang-undangan

bidang bina administrasi

kewilayahan

Syarat dan

ketentuan

pemberian layanan

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

3.3.2 Layanan Dokumentasi Dan Informasi Kebijakan

111 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
108 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Layanan

3.3.2 Layanan Dokumentasi Dan Informasi Kebijakan

111 | KCAakTuApLanO PGenLgAguYnAa N ASNeluKruEhS EUKnRitE TKAerRjaI AdTi A lNingEkuDnIgSanI
Ditjen Bina Administrasi KewilayahanI.
Layanan

Dasar Hukum a) Peraturan Presiden Nomor 33

Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional

b) Permendgari No 74 Tahun 2017

tentang Pembentukan Produk

Hukum di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri;

c) SOP Kemendagri No 3.1.5 tentang

Penyusunan Bahan Kebijakan

Strategis Lingkup Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan.

Tata Cara a) Unit Satuan Kerja lingkup Ditjen
Bina Administrasi Kewilayahan

menyampaikan kebijakan berupa

Surat Edaran, Instruksi Menteri

Dalam Negeri, MoU, Perjanjian

Kerja Sama (PKS) yang akan

disampaikan kepada Pemerintah

Daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota.

b) Kebijakan (Surat Edaran,

Instruksi Menteri Dalam Negeri,

MoU, PKS) yang telah disusun

112 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I 109
KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I
I

tersebut, disampaikan oleh Unit

Satuan Kerja kepada Sekretariat

Ditjen melalui Bagian Perundang-

Undangan untuk

didokumentasikan pada aplikasi

peraturan perundang-undangan

bidang bina administrasi

kewilayahan

Respon Layanan a) Kebijakan (Surat Edaran,
Syarat dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri,

MoU, PKS) yang akan

disampaikan kepada Pemerintah

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

disampaikan kepada Sekretaris

Ditjen.

b) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada Bagian

Perundang-Undangan untuk

mendokumentasikan kebijakan

tersebut.

c) Bagian Perundang-Undangan

melakukan input data (kebijakan)

pada aplikasi peraturan

perundang-undangan bidang bina

administrasi kewilayahan

113 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
110 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

ketentuan Sesuai jam kerja
pemberian layanan

Jam Operasional
Layanan

IV. LAYANAN BAGIAN UMUM

4.1 LAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN
4.1.1 Layanan Penyusunan Formasi dan Analis Kebutuhan

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan
Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No 54
Tahun 2003 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil;

b) PERKA BKN Nomor 19 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyusunan

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

Tata Cara a) Kasubbag Kepegawaian

melakukan penyiapan analisis

kebutuhan dan penyusunan

formasi PNS, lulusan Praja IPDN

dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) ;

b) Selanjutnya Subbag Kepegawaian

Melaksanakan rapat koordinasi

pembahasan Penyusunan

Kebutuhan jumlah dan jenis

114 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I111

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

jabatan lulusan Praja IPDN

bersama IPDN, Biro Kepegawaian,

dan memerintahkan Kasubag

Kepegawaian untuk menyusun

konsep laporan kepada

Dirjen/Sesditjen Bina Adwil

terkait hasil rapat koordinasi

pembahasan Penyusunan

Kebutuhan jumlah dan jenis

jabatan lulusan Praja IPDN.

penyusunan rencana redistribusi

dan proyeksi kebutuhan PNS

Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan;

c) Kasubag Kepegawaian Menerima

dan membaca Surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi hal

penyusunan kebutuhan jumlah

dan jenis jabatan ASN kepada

Kepala Biro.

d) Kasubag Kepegawaian Menerima

dan mendisposisikan kepada

pejabat pelaksana untuk

membuat konsep nota dinas

pengantar dan konsep surat

115 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
112 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

edaran hal penyusunan

kebutuhan jumlah dan jenis

jabatan ASN Kementerian Dalam

Negeri beserta contoh format

formulir di sistem aplikasi e-

performa

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan
disposisi kepada bagian Umum
Syarat dan
ketentuan untuk menindak lanjuti Surat
pemberian layanan
Jam Operasional dari Biro kepegawaian terkait
Layanan
Analisis Kebutuhan dan Formasi.

b) Kabag Umum memberikan
disposisi kepada Subbag

Kepegawaian untuk menindak

lanjuti sebagaimana dimaksud.

c) Kasubbag Kepegawaian

menyampaikan kepada Biro

Kepegawaian terkait analisis

Kebutuhan dan Formasi di Ditjen

Bina Adwil sesuai dengan

kebutuhan pertahunnya

Sesuai jam kerja

4.1.2 Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat

116 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I113

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

4.1.2 Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan
116 | K A T ALLayOaGnanL A Y A N ADNitjeKnEBSinEaKARdmE TinAisRtrIaAsiTKAewNilaEyaDhIaSn.II
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun
Dasar Hukum

2002 tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil

Tata Cara a) Sekretaris Ditjen Bina Adwil,

menelaah surat pengantar berkas

usul dari satuan kerja di

lingkungan Ditjen Bina Adwil

tentang usulan Kenaikan Pangkat

PNS dan memberikan arahan

kepada Kepala Bagian Umum

untuk proses lanjut sesuai

ketentuan yang berlaku.

b) Kepala Bagian Umum menerima

arahan Sekretaris Ditjen Bina

Adwil dan mempelajari surat dari

satuan kerja, untuk selanjutnya

diserahkan kepada Kepala Sub

Bagian Kepegawaian untuk di

verifikasi dan proses lebih lanjut.

c) JFU mengagendakan,

menghimpun dan memverifikasi

Berkas UKP dari satuan kerja

untuk dilakukan entri berkas

persyaratan UKP yang telah

117 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
114 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

lengkap ke Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian BKN

secara Online (SAPK Online), serta

mencetak surat pengantar dan

Nota UKP.

d) ASN dilingkungan Direktorat

mengumpulkan kelengkapan

berkas persyaratan naik pangkat

kepada Subbag TU Direktoratnya

masing – masing.

e) Kasubbag TU melakukan

digitalisasi dokumen secara pdf

untuk dilakukan penginputan ke

dalam aplikasi Cloud Adwil

terhadap seluruh kelengkapan

data dari ASN yang akan naik

pangkat.

f) Kasubbag TU membuat surat

pengusulan kenaikan pangkat

atas nama ASN yang

bersangkutan dari Direktur

kepada Sekretaris Ditjen

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada bagian Umum

untuk menindak lanjuti usulan

kenaikan pangkat dari Direktorat.

118 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I115

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

b) Kabag Umum memberikan

disposisi kepada Subbag

Kepegawaian untuk menindak

lanjuti usulan kenaikan pangkat

sebagaimana dimaksud.

c) Kasubbag Kepegawaian

menyampaikan kepada Biro

Kepegawaian terkait usulan

kenaikan pangkat.

Syarat dan Sesuai jam kerja
ketentuan
pemberian layanan
Jam Operasional
Layanan

4.1.3 Layanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No 30 Tahun

2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil.

Tata Cara a) Pegawai pemroses Kenaikan Gaji

Berkala membuat daftar nominatif

Pegawai yang sudah waktunya

dibuatkan KGB (Mengecek data,

meminta berkas ke yang

119 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
116 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

bersangkutan untuk memenuhi

persyaratan KGB).

b) Pegawai pemroses Kenaikan Gaji

Berkala memproses KGB

berdasarkan berkas sebelumnya.

c) Kasubag Kepegawaian menerima

berkas KGB, meneliti memeriksa,

menindaklanjuti, dan memaraf

dan selanjutnya diserahkan ke

Kabag Umum dan Keuangan

untuk diverifikasi.

d) Kabag Umum menerima berkas

KGB selanjutnya meneliti

memeriksa, menindaklanjuti, dan

memaraf dan selanjutnya

diserahkan ke Pimpinan untuk di

tandatangani.

e) Selanjutnya setelah Berkas KGB

sudah selesai di tandatangani

oleh pimpinan, berkas KGB akan

di serahkan ke bagian keuangan.

f) Staf Kepegawaian menerima KGB

yang sudah disahkan, distempel,

diserahkan pada pengagenda

untuk didistribusikan.

g) Distribusi KGB.

120 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I117

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

h) Penyimpanan dan dokumentasi

SK- KGB/Berkas atau

mengarsipkan

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

Syarat dan disposisi kepada bagian Umum
ketentuan
pemberian layanan untuk menindak lanjuti usulan
Jam Operasional
Layanan kenaikan pangkat dari Direktorat.

b) Kabag Umum memberikan

disposisi kepada Subbag

Kepegawaian untuk menindak

lanjuti usulan kenaikan gaji

berkala sebagaimana dimaksud.

c) Kasubbag Kepegawaian

menyampaikan kepada Biro

Kepegawaian terkait usulan

kenaikan gaji berkala.

Sesuai jam kerja

4.1.4 Layanan Pengajuan Pensiun

121 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
118 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

4.1.4 Layanan Pengajuan Pensiun

121 | K A TALOG LAYANA N SKelEuSruEhK RUEnTitA RKeI rAjaT AdNi ElinDgIkSunII gan

Cakupan Pengguna

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum Undang-Undang No 11 Tahun 1969
Tata Cara
tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun

Janda/Duda Pegawai

a) Sekretaris Ditjen Bina Adwil

Menerima Surat Usulan

pemberhentian PNS dari

Komponen di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri

kemudian menelaahnya dan

memberi arahan atau Disposisi

kepada Kepala Bagian Mutasi

untuk proses lanjut.

b) Membuat Daftar Nominatif PNS

yang akan pensiun (Khusus BUP).

c) Mengumpulkan berkas usul

pensiun dari instansi.

d) Meneliti berkas usul pensiun dan

kelengkapannya.

e) Entri Data PNS yang diusulkan

Pensiunnya dalam SAPK (Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

f) Membuat Draf surat usulan

pensiun.

122 | KK AATTAALOL OG GLALYAANYAANNKAENSEKKERSETE AKRRIEATT AANR EI ADITSAI NI E D I S I 119
I

g) Penandatanganan surat usulan

pensiun.

h) Pengusulan pensiun ke Kanreg I

BKN/BKN Pusat/Setneg.

i) Penerimaan nota persetujuan

teknis pensiun dari Kanreg I

BKN/BKN Pusat/Setneg.

j) Penyusunan SK Pensiun.

k) Penyiapan Administrasi dan

Teknis Penyerahan SK Pensiun.

l) Penyerahan SK pensiun kepada

ybs.

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen Menerima Surat

Usulan pemberhentian PNS dari

Komponen di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri

kemudian menelaahnya dan

memberi arahan atau Disposisi

kepada Kepala Bagian Umum

untuk proses lanjut.

b) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada bagian Umum

untuk menindak lanjuti usulan

Pensiun.

c) Kabag Umum memberikan

disposisi kepada Subbag

123 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
120 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Kepegawaian untuk menindak

lanjuti usulan Pensiun

sebagaimana dimaksud.

d) Kasubag Kepegawaian Menelaah

surat usulan pemberhentian

tersebut serta memerintahkan

JFU menyiapkan usulan tersebut

untuk di proses lebih lanjut.

e) JFU yang melaksanakan

Menyiapkan Konsep Surat usulan

pemberhentian dan Surat DPCP

(Data Pegawai Calon Pensiun),

Konsep Surat tidak pernah

dikenakan hukuman disiplin baik

tingkat ringan/sedang/berat,

Konsep surat permintaan

pembayaran Pensiun pertama ke

TASPEN, Konsep Surat Usul

Pensiun kepada Sekretariat

Kabinet untuk PNS yang

berpangkat IV/c ke atas dengan

tembusan kepada Kepala BKN

untuk dimintakan pertimbangan

124 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I121

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

teknis, sedangkan untuk PNS

yang berpangkat IV/b kebawah

hanya ditujukan kepada Kepala

BKN, Nota Dinas kepada

Komponen apabila masih terdapat

kekurangan persyaratan atas usul

pensiun tersebut.

f) Kasubbag Kepegawaian

menyampaikan kepada Biro

Kepegawaian terkait usulan

Pensiun yang di maksud

Syarat dan -
ketentuan
pemberian layanan Sesuai jam kerja
Jam Operasional
Layanan

4.1.5 Layanan Pengajuan Pengangkatan Jabatan Pelaksana

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil

Tata Cara a) Kasubag TUPIM Menerima,
menelaah, dan mendisposisikan

surat usulan dari Bagian atau

125 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
122 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Direktorat di lingkungan Ditjen

Bina Adwil terkait pengangkatan

Jabatan Pelaksana kepada Kabag

untuk ditindaklanjuti.

b) Kasubag Kepegawaian Menerima

dan mendisposisikan kepada JFU

untuk membuat konsep nota

dinas perihal permintaan

Pengangkatan Jabatan Pelaksana

kepada Biro Kepegawaian, sesuai

surat usulan dari Bagian dan

Direktorat Ditjen Bina Adwil.

c) JFU pelaksana yang

melaksanakan Tugas untuk

membuat Nota Dinas terkait

Pengangkatan Jabatan Pelaksana

Melaporkan Hasil Analsis peta

jabatan lowong bagi

pengangkatan jabatan pelaksana

kepada Atasan Langsung untuk di

tindaklanjuti

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada bagian Umum

untuk menindak lanjuti usulan

Pengangkatan Jabatan Pelaksana

dari Bagian dan Direktorat.

126 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I123

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

b) Kabag Umum memberikan

disposisi kepada Subbag

Kepegawaian untuk menindak

lanjuti Pengangkatan Jabatan

Pelaksana sebagaimana

dimaksud.

c) Kasubbag Kepegawaian

menyampaikan kepada Biro

Kepegawaian terkait usulan

Pengangkatan Jabatan Pelaksana

agar di proses dengan ketentuan

kepegawaian yang berlaku.

Syarat dan -
ketentuan
pemberian layanan Sesuai jam kerja
Jam Operasional
Layanan

1.4.6 Layanan Berkas Usul Pencantuman Gelar PNS

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum PERKA BKN Nomor 33 Tahun 2011
tentang Kenaikan Pangkat Bagi PNS

yang Memperoleh Surat Tanda Tamat

Belajar Ijazah

127 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
124 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Tata Cara a) Sekretaris Ditjen Bina Adwil,
Respon Layanan
memberikan disposisi tentang

usul Pencantuman Gelar dan

Pelaporan Peningkatan

Pendidikan PNS dan memberi

arahan kepada Kabag Umum

untuk proses lanjut.

b) Kabag Umum menerima disposisi

dari Sekretaris Ditjen Bina Adwil

dan mempelajari Surat Usul dari

Biro Kepegwaian, kemudian

memberi disposisi kepada

Kasubbag kepegawaian Untuk di

tindak Lanjuti

a) Kasubbag Kepegawaian,

melaksanakan disposisi dari

Kabag Umum dan kemudian

memerintahkan dan

mengarahkan JFU untuk

memproses sesuai dengan

peraturan Kepegawaian.

b) JFU melaksanakan perintah

kasubbag Kepegawaian,

mengagendakan, memeriksa

kelengkapan berkas dan

membuatkan Surat Pengantar ke

128 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I125

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Biro Kepegawaian.

c) Kabag Umum membubuhkan

paraf pada Surat Pengantar Biro

Kepegawaian, selanjutnya

diserahkan kepada Bapak

Sekeretaris Ditjen Bina Layanan

Pengajuan Kenaikan Pangkat.

Syarat dan Sesuai jam kerja
ketentuan
pemberian layanan
Jam Operasional
Layanan

1.4.7 Layanan Laporan Rekapitulasi Kehadiran Dan

Rekapitulasi Tunjangan Kinerja

Cakupan Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen
Pengguna Bina Administrasi Kewilayahan.

Layanan

Dasar Hukum Permendagri Nomor 132 Tahun 2018

tentang Tunjangan Kinerja di

Kementerian Dalam Negeri;

Tata Cara a) Sekretaris Ditjen Bina Adwil
mendisposisikan kepada Kepala

Bagian Umum untuk membuat

laporan rekapitulasi kehadiran dan

rekapitulasi tunjangan kinerja sesuai

129 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
126 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Permintaan data dari Biro

kepegawaian.

b) Kepala Bagian Umum menerima,

menelaah, dan mendisposisikan

kepada Kepala Subbagian

Kepegawaian untuk ditindaklanjuti.

c) Kepala Subbagian Kepegawaian

menerima, menelaah, dan

mendisposisikan kepada Pejabat

Pelaksana untuk ditindaklanjuti.

d) Pejabat Pelaksana mencocokkan dan

melaporkan data laporan rekapitulasi

kehadiran dan tunjangan kinerja

antara aplikasi sistem daftar hadir

elektronik finger print serta memaraf

nota dinas pengantar.

e) Kepala Subbagian Kepegawaian

menerima, menelaah, dan

mengkoreksi laporan rekapitulasi

kehadiran dan tunjangan kinerja

untuk ditindaklanjuti serta memaraf

nota dinas pengantar.

f) Kepala Bagian Umum menerima,

menelaah dan mengkoreksi laporan

rekapitulasi kehadiran dan

tunjangan kinerja untuk

130 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I127

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

ditindaklanjuti serta memaraf nota

dinas pengantar perihal laporan

rekapitulasi kehadiran dan

rekapitulasi tunjangan kinerja

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen Bina Adwil

Syarat dan menerima, menandatangani, nota
ketentuan
pemberian dinas pengantar kepada Kepala

layanan Bagian perihal laporan rekapitulasi
Jam Operasional
kehadiran.
Layanan
b) Kepala Bagian menyampaikan nota

dinas pengantar kepada Kepala

Subbagian perihal laporan

rekapitulasi kehadiran dan

rekapitulasi tunjangan kinerja.

c) Pejabat Pelaksana memberikan

nomor surat, menggandakan,

menyimpan dokumen dan

mengantarkan nota dinas perihal

laporan rekapitulasi kehadiran dan

rekapitulasi tunjangan kinerja

kepada Biro Kepegawaian

kementerian dalam negeri

Sesuai jam kerja

1.4.8 Perpindahan PNS Kementerian Dalam Negeri Ke Instansi

131 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
128 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Layanan Sesuai jam kerja

1.4.8 Perpindahan PNS Kementerian Dalam Negeri Ke Instansi
Lain

131 | KCAakTuApaLnOPGenLggAuYnAa N ADSNeitlujerKnuEhBSinEaUKnARidtmE iTKneAisrRtjaraI sAidTKi AewlNiinlagEykauDhnaIgnSa.nII

Layanan

Dasar Hukum PERKA BKN Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan

Mutasi;

Tata Cara a) Sekretaris Menerima Surat Usulan
Permohonan Perpindahan PNS

Kemendagri ke instansi lain

kemudian menelaahnya dan

memberi arahan atau Disposisi

kepada Kepala Bagian Umum

untuk proses lanjut.

b) Kepala Bagian Umum menerima

Surat Usulan Permohonan

Perpindahan PNS Kemendagri ke

instansi lain berikut arahan dan

Disposisi dari Sekretaris Ditjen

Bina Adwil kemudian memberi

arahan kepada Kepala Sub Bagian

Kepegawaian untuk memproses

lebih lanjut.

c) Kepala Sub Bagian Kepegawaian

menelaah Surat Usulan

Permohonan Pindah PNS

132 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I129

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Kemendagri ke instansi lain serta

memperhatikan arahan Kepala

Bagian Umum dan kemudian

memerintahkan JFU Pelaksana

untuk diproses lebih lanjut.

d) JFU menginventarisir usul

permohonan perpindahan PNS

Kemendagri ke Instansi lain

apabila PNS disetujui

perpindahannya, maka JFU

menyiapkan konsep Surat

Pengantar dan Surat Persetujuan

Pindah untuk ditandatangani

Kepala Biro bagi PNS yang

mempunyai Golongan Ruang IV/a

kebawah serta menyiapkan

Konsep Surat Pengantar ke

Sekretaris Jenderal untuk

dimintakan tanda tangan Surat

Persetujuan Pindah bagi PNS yang

mempunyai Golongan Ruang IV/a

keatas dan bagi PNS yang tidak

disetujui perpindahannya maka

JFU menyiapkan Konsep Nota

Dinas Penolakan kepada Unit

Kerja yang bersangkutan yang

133 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
130 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

ditandatangani oleh Kepala Biro

kemudian diserahkan kepada

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

untuk diteliti dan diberi paraf.

e) Kepala Bagian Umum menelaah

dan memberi paraf pada Konsep

Surat/Nota Dinas yang

ditandatangani oleh Sekretaris

Ditjen bina Adwil.

f) Kepala Sub Bagian Kepegawaian

menindaklanjuti dan memberi

arahan kepada JFU pelaksana

untuk diproses lebih lanjut.

g) JFU memberikan nomor,

mengagendakan, mengarsip dan

mengirimkan berkas kelengkapan

Dokumen Persetujuan Pindah dan

mengirimkan Nota Dinas

Penolakan jika ada penolkan

kepada Unit Kerja terkait.

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen Bina Adwil

Menerima, membaca Surat

Usulan Permohonan Perpindahan

PNS Kemendagri ke instansi lain

kemudian menelaahnya dan

memberi arahan atau Disposisi

134 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I131

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

kepada Kepala Bagian Umum

untuk proses lanjut.

b) Kepala bagian Umum Menerima,

membaca Surat Usulan

Permohonan Perpindahan PNS

Kemendagri ke instansi lain

berikut arahan dan Disposisi dari

Sekretaris Ditjen Bina Adwil

kemudian memberi arahan

kepada Kepala Sub Bagian

Kepegawaian untuk memproses

lebih lanjut.

c) Kasubag Kepegawaian

Menginventarisir usul

permohonan perpindahan PNS

Kemendagri ke Instansi lain

apabila PNS disetujui

perpindahannya, maka JFU

menyiapkan konsep Surat

Pengantar ke instansi yang dituju

dan Surat Persetujuan Pindah

untuk ditandatangani Kepala Biro

bagi PNS yang mempunyai

Golongan Ruang IV/a kebawah

serta menyiapkan Konsep Surat

Pengantar ke Sekretaris Jenderal

untuk dimintakan tanda tangan

Surat Persetujuan Pindah bagi

PNS yang mempunyai Golongan

Ruang IV/a keatas dan bagi PNS

yang tidak disetujui

135 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
132 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

perpindahannya maka JFU

menyiapkan Konsep Nota Dinas

Penolakan kepada Unit Kerja yang

bersangkutan yang

ditandatangani oleh Kepala Biro

kemudian diserahkan kepada

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

untuk diteliti dan diberi paraf.

d) Menindaklanjuti dan memberi

arahan kepada JFU pelaksana

untuk diproses lebih lanjut.

e) Memberikan nomor,

mengagendakan, mengarsip dan

mengirimkan berkas kelengkapan

Dokumen Persetujuan Pindah dan

mengirimkan Nota Dinas

Penolakan

Syarat dan -
ketentuan
pemberian layanan Sesuai jam kerja
Jam Operasional
Layanan

4.2 LAYANAN BIDANG RUMAH TANGGA DAN BARANG MILIK

NEGARA

4.2.1 Layanan Penerimaan Tamu

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan
Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No. 39
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

136 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I133

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

UU No.9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan;
b) Permendagri No. 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri.

Tata Cara a) Pejabat di lingkungan Direktorat
Respon Layanan
menginformasikan kepada

Kasubag TU di Direktoratnya

masing-masing atas adanya

informasi kedatangan tamu

daerah dengan perihal tertentu.

b) Kasubag TU menginformasikan

kepada Kasubag RT/BMN terkait

kedatangan tamu daerah untuk

melakukan fasilitasi terhadap

tamu daerah.

a) Kasubag RT/BMN menugaskan

petugas Pengamanan Dalam yang

bertugas piket di hari tersebut.

b) Petugas Pengamanan Dalam yang

bertugas, pada stand front office

melakukan hal – hal sebagai

berikut terhadap tamu daerah:

- Memeriksa Surat Tugas,

- Memeriksa Kartu Identitas,

137 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
134 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Syarat dan - Memeriksa Surat Keterangan
ketentuan Rapid Test/Swab Test,
pemberian layanan
Jam Operasional - Memeriksa Surat Undangan.
Layanan
c) Tamu diarahkan kepada pejabat

yang bersangkutan sesuai dengan
jadwal yang sudah ditentukan

-

Sesuai jam kerja

4.2.2 Layanan Pengaduan Kehilangan Barang Pribadi

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No 28

Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

b) SOP Kemendagri No 3.1.17

tentang Pelaporan Barang Milik

Negara Tingkat Unit Akuntansi

Pembantu Tugas Pengguna

Barang -EI (UAPPB-1).

Tata Cara a) Pejabat/Pegawai yang mengalami

kehilangan barang melaporkan

kepada Kasubbag TU Direktorat

138 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I135

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

terkait adanya kehilangan barang;

b) Kasubbag TU Direktorat

mengajukan beberapa pertanyaan

kepada pejabat/pegawai yang

mengalami kehilangan tersebut.

c) Kasubbag TU Direktorat membuat

surat terkait laporan adanya

kehilangan barang kepada

Kasubbag RT/BMN

Respon Layanan a) Kasubbag RT/BMN menugaskan

Syarat dan petugas Pengamanan Dalam yang
ketentuan sedang piket untuk merespon
pemberian layanan laporan kehilangan.

b) Petugas Pengamanan Dalam

menyerahkan blanko laporan
kehilangan untuk diisi dan
menelusuri laporan kehilangan
secara lebih lanjut serta
berkoordinasi dengan pihak –
pihak terkait

-

139 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
136 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

4.2.3 Layanan Penjagaan Barang Inventaris/Strategis

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Layanan Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

b) SOP Kemendagri No 3.1.17 tentang

Pelaporan Barang Milik Negara

Tingkat Unit Akuntansi Pembantu

Tugas Pengguna Barang -EI

(UAPPB-1).

Tata Cara a) Direktorat mengajukan

permohonan penjagaan barang

inventaris/strategis melalui

Kasubbag TU.

b) Kasubbag TU Direktorat membuat

surat permohonan penjagaan

barang kepada Kasubbag

RT/BMN.

Respon Layanan a) Kasubbag RT/BMN menugaskan

petugas Pengamanan Dalam untuk
merespon laporan dari Direktorat.

140 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I137

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Syarat dan b) Petugas Pengamanan Dalam
ketentuan
pemberian layanan melaksanakan perintah Kasubbag
Jam Operasional RT/BMN.
Layanan
Sesuai jam kerja

4.2.4 Layanan Permintaan Barang Milik Negara

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun

2020 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

b) SOP Kemendagri No 3.1.17 tentang

Pelaporan Barang Milik Negara

Tingkat Unit Akuntansi Pembantu

Tugas Pengguna Barang -EI

(UAPPB-1).

Tata Cara a) Subdit mengajukan surat

permintaan barang (alat pengolah

data, meubelair) kepada Direktur.

141 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
138 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

b) Direktur menyampaikan surat

permohonan permintaan Barang
Milik Negara kepada Sekretaris
Direktorat Jenderal.

Respon Layanan a) Sekretaris ditjen memberikan

Syarat dan disposisi kepada bagian umum
ketentuan
pemberian layanan untuk menindaklanjuti

permohonan permintaan barang

milik Negara dari Direktorat.

b) Bagian Umum memeriksa

ketersediaan barang milik Negara

yang diminta oleh Direktorat

tersebut.

c) Dalam hal barang tersedia, bagian

Umum segera mendistribusikan

Barang Milik Negara kepada

Direktorat

-

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

142 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I139

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

4.2.5 Layanan Permintaan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun

2020 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

b) SOP Kemendagri No 3.1.17 tentang

Pelaporan Barang Milik Negara

Tingkat Unit Akuntansi Pembantu

Tugas Pengguna Barang -EI

(UAPPB-1).

Tata Cara a) Subdit mengajukan surat

permintaan ATK kepada

Kasubbag TU Direktorat.

b) Kasubbag TU Direktorat

menyampaikan surat permintaan

ATK kepada bagian Umum

Sekretariat ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan

Respon Layanan a) Kabag Umum memberikan

disposisi kepada Kasubbag
RT/BMN untuk menindaklanjuti
permohonan permintaan ATK dari

143 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
140 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Syarat dan Direktorat.
ketentuan
pemberian layanan b) Kasubbag RT/BMN memeriksa
Jam Operasional
Layanan ketersediaan ATK yang diminta
oleh Direktorat.

c) Dalam hal barang tersedia, bagian

Umum segera mendistribusikan
ATK kepada Direktorat

Sesuai jam kerja

4.2.6 Layanan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Diluar

Pemeliharaan Rutin

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No 28

Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

b) SOP Kemendagri No 3.1.17

tentang Pelaporan Barang Milik

Negara Tingkat Unit Akuntansi

Pembantu Tugas Pengguna

Barang -EI (UAPPB-1).

144 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I141

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Tata Cara a) Pemegang kendaraan

Respon Layanan mengajukan surat permohonan

Syarat dan perbaikan kendaraan kepada
ketentuan
pemberian layanan Kasubbag TU Direktorat.
Jam Operasional
Layanan b) Kasubbag TU Direktorat

menyampaikan surat

permohonan pemeliharaan

kendaraan kepada bagian

Umum Sekretariat ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan

a) Kabag Umum memberikan
disposisi kepada Kasubbag

RT/BMN untuk

menindaklanjuti permohonan

perbaikan kendaraan dari

Direktorat.

b) Kasubbag RT/BMN

memerintahkan pegawai terkait

untuk melakukan penarikan

sementara kendaraan sampai

dengan proses perbaikan

selesai.

-

Sesuai jam kerja

145 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
142 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

4.2.7 Layanan Penyediaan Ruang Rapat

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No 28 Tahun

2020 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

Tata Cara a) Subdit mengajukan surat

permohonan penyediaan ruang

rapat kepada Kasubbag TU

Direktorat.

b) Kasubbag TU Direktorat

menyampaikan surat permohonan

penyediaan ruang rapat kepada

bagian Umum Sekretariat ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan.

Respon Layanan a) Kabag Umum memberikan

disposisi kepada Kasubbag

RT/BMN untuk menindak lanjuti

surat permohonan penyediaan

ruang rapat dari Direktorat.

b) Kasubbag RT/BMN memeriksa

ketersediaan ruang rapat dan

segera menginformasikan

ketersediaan ruang rapat kepada

Kasubbag TU Direktorat.

146 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I143

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Syarat dan Sesuai jam kerja
ketentuan
pemberian layanan
Jam Operasional
Layanan

4.2.8 Layanan Pengembalian Barang Milik Negara Yang Rusak

Berat

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No 28

Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

b) SOP Kemendagri No 3.1.17

tentang Pelaporan Barang Milik

Negara Tingkat Unit Akuntansi

Pembantu Tugas Pengguna

Barang -EI (UAPPB-1)

Tata Cara a) Kasubbag TU Direktorat

menginventarisasi seluruh

Barang Milik Negara yang sudah

tidak layak dilingkungan unit

kerjanya.

b) Kasubbag TU Direktorat

membuat telaahan staf kepada

Direktur terkait dengan jumlah

147 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
144 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

dan jenis Barang Milik Negara

yang rusak berat.

c) Direktur menyampaikan surat

permohonan pengembalian

Barang Milik Negara yang rusak

berat kepada Sekretaris Ditjen.

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada Kabag Umum

untuk menindaklanjuti surat

permohonan pengembalian

Barang Milik Negara yang rusak

berat dari Direktorat.

b) Kabag Umum memerintahkan

Kasubbag RT/BMN untuk

menindaklanjuti surat

permohonan pengembalian

Barang Milik Negara yang rusak

berat.

Syarat dan Sesuai jam kerja
ketentuan
pemberian layanan
Jam Operasional
Layanan

148 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I145

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

4.2.9 Layanan Pengaduan Kerusakan Dan Kelengkapan

Fasilitas Kantor

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No 28

Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

b) SOP Kemendagri No 3.1.17

tentang Pelaporan Barang Milik

Negara Tingkat Unit Akuntansi

Pembantu Tugas Pengguna

Barang -EI (UAPPB-1).

Tata Cara Kasubbag TU Direktorat mengajukan

surat permohonan

perbaikan/pergantian kerusakan

fasilitas kantor kepada bagian

Umum.

Respon Layanan a) Kabag Umum memberikan

disposisi kepada Kasubbag

RT/BMN untuk menindaklanjuti

surat permohonan

149 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
146 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

perbaikan/pergantian

kerusakan fasilitas kantor dari

Direktorat.

b) Kasubbag RT/BMN

memerintahkan pegawai untuk

melakukan

perbaikan/pergantian

kerusakan fasilitas kantor

Syarat dan Sesuai jam kerja
ketentuan
pemberian layanan
Jam Operasional
Layanan

4.2.10 Layanan Permohonan Peminjaman Barang Inventaris

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No 28

Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

b) SOP Kemendagri No 3.1.17

tentang Pelaporan Barang Milik

150 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I147

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Negara Tingkat Unit Akuntansi

Pembantu Tugas Pengguna

Barang -EI (UAPPB-1).

Tata Cara a) Subdit mengajukan surat

Respon Layanan permohonan peminjaman

Syarat dan Barang Inventaris kepada
ketentuan
pemberian layanan Kasubbag TU Direktorat.

b) Kasubbag TU Direktorat

menyampaikan surat

permohonan peminjaman

Barang Inventaris kepada

bagian Umum Sekretariat ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan

a) Kabag Umum memberikan

disposisi kepada Kasubbag
RT/BMN untuk menindak
lanjuti surat permohonan
peminjaman barang inventaris
dari Direktorat.

b) Kasubbag RT/BMN memeriksa

ketersediaan barang inventaris
dan segera menginformasikan
ketersediaan barang inventaris
kepada Kasubbag TU Direktorat

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

151 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
148 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I