buku A5 Biru

Dokumen Perencanaan dan

evaluasi capaian kinerj tahun

sebelumnya.

d) Bagian Perencanaan menginput ke

dalam aplikasi KRISNA untuk

selanjutnya dilakukan

pembahasan tiga pihak

(Kemenkeu, Bappenas dan

Kemendagri)

e) Setelah dilakukan pembahasan

tiga pihak dan di setujui,

Dokumen Renja disampaikan ke

Biro Perencanaan.

Syarat dan -
ketentuan Sesuai jam kerja
pemberian layanan
Jam Operasional
Layanan

1.2.4 Layanan Fasilitasi Penyusunan Kerangka Acuan Kinerja

52 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I 49
I
KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

1.2.4 Layanan Fasilitasi Penyusunan Kerangka Acuan Kinerja

52 | (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) lNingEkuDnIgSanII
KATALO G LAYA N ASNeluKruEhS EUKnRit E TKeArRjaI AdTi A

Cakupan Pengguna

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Presiden No. 18 Tahun
2020 tentang RPJMN 2020-2024;

b) Permendagri No. 67 Tahun 2020

tentang Renstra Kemendagri

Tahun 2020-2024;

c) Kepmendagri No…. Tahun 2021

tentang Renstra Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun

2020-2024;

d) PMK Nomor. 119/PMK.02/2020

tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2021.

Tata Cara a) Direktorat/Sekretariat

menyiapkan usulan KAK dan RAB

usulan kegiatan sesuai dengan

format yang disampaikan oleh

Bagian Perencanaan.

b) Usulan KAK dan RAB yang telah

selesai disusun, disampaikan

kepada pimpinan unit kerja

Eselon II penanggung jawab untuk

ditandatangani.

c) Direktorat/Sekretariat

50 53 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S II

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

menyampaikan usulan KAK dan

RAB kegiatan kepada Sekretaris

Ditjen disertai dengan nota dinas

pengantar

d) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada Bagian

Perencanaan untuk

menindaklanjuti KAK dan RAB

dari Direktorat.

b) Bagian perencanaan meneliti KAK

dan RAB yang diusulkan oleh

Direktorat dan dituangkan ke

dalam Berita Acara penelitian.

Syarat dan c) Bila terdapat perbaikan, KAK dan
ketentuan
pemberian layanan RAB dikembalikan kepada Subdit
bagian penanggung jawab untuk
dilakukan perbaikan.

Dalam hal Subdit/Bagian tidak
menyampaikan usulan KAK dan RAB
perbaikan sesuai batas waktu yang
telah ditetapkan, dalam rangka tertib

54 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I51

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Jam Operasional admnistrasi Bagian Perencanaan
Layanan berhak melakukan intervensi terhadap
RKA-K/L Subdit atau melakukan
pemblokiran.

Sesuai jam kerja

1.2.5 Layanan Fasilitasi Penyusunan RKA-K/L (DIPA) Tahunan

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan
Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Presiden No. 18 Tahun
2020 tentang RPJMN 2020-2024;

b) Permendagri No. 67 Tahun 2020

tentang Renstra Kemendagri

Tahun 2020-2024;

c) Kepmendagri No…. Tahun 2021

tentang Renstra Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun

2020-2024;

d) PMK Nomor. 119/PMK.02/2020

tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2021.

Tata Cara a) Direktorat menyiapkan usulan

RAB dengan mengacu pada

dokumen Renja.

b) Usulan RAB yang telah selesai

55 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
52 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

disusun, disampaikan kepada

pimpinan unit kerja penanggung

jawab untuk ditandatangani.

c) Direktorat menyampaikan usulan

RAB kepada Sekretaris Ditjen

disertai dengan nota dinas

pengantar.

d) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada bagian

perencanaan untuk

menindaklanjuti usulan RAB dari

Direktorat/Sekretariat.

b) Bagian Perencanaan meneliti RAB

yang diusulkan oleh Direktorat

dan dituangkan ke dalam Berita

Acara penelitian.

c) Dokumen RAB direviu oleh APIP

dan Biro perencanaan dengan

melibatkan Bagian Perencanaan

serta unit kerja pengusul untuk

mengecek kesesuaian antara RAB

dengan RENJA.

56 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I53

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

d) Setelah direviu oleh APIP, Bagian

Perencanaan menginput ke

aplikasi SAKTI yang selanjutnya

dilakukan penelaahan oleh DJA

dan Biro Perencanaan untuk

diterbitkan menjadi DIPA.

e) Bila terdapat perbaikan, RAB

dikembalikan kepada unit kerja

penanggung jawab untuk

dilakukan perbaikan.

f) RAB hasil perbaikan diinput ke

dalam aplikasi SAKTI.

Syarat dan Dalam hal subdit tidak menyampaikan
ketentuan
pemberian layanan usulan RAB perbaikan sesuai batas

Jam Operasional waktu yang telah ditetapkan, Bagian
Layanan
Perencanaan berhak melakukan

intervensi terhadap RKA-K/L Subdit

atau melakukan pemblokiran.

Sesuai jam kerja

54 1.2.6 Layanan Fasilitasi Surat Persetujuan Eselon I pada
57K|AKTAATLOAGL OLAGYALNAAYNAKNEASENKRK EETSAERKIARTEATNAERDI IASTI AI N E D I S I
I

1.2.6 Layanan Fasilitasi Surat Persetujuan Eselon I pada

57 | K A T AUsLuOlaGn L RAeYviAsiN ASNatkKerE S EDeKkRonEsTenAtRraIsAi T DA aNn E DTuIgSaIs

Pembantuan (DKTP) I

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) PMK Nomor. 208/2020 tentang
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun

2021;

b) PMK Nomor. 119/PMK.02/2020

tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2021;

Tata Cara a) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Satker DKTP menyiapkan usulan

revisi dengan mengacu pada PMK

tentang Tata Cara Revisi

Anggaran.

b) KPA Satker DKTP mengajukan

usulan persetujuan Eselon I

kepada Dirjen Bina Adwil cq

Sekretaris Ditjen dengan

dilengkapi surat pengantar sesuai

pada format PMK Tata Cara Revisi

Anggaran dan matriks semula

menjadi.

c) Setelah persetujuan Eselon I

terbit, KPA Satker DKTP

mengajukan usulan revisi

58 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I 55
I
KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

anggaran melalui aplikasi SAKTI

sesuai dengan kewenangannya.

d) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada Bagian

Perencanaan untuk

menindaklanjuti usulan revisi

dari Satker DKTP.

Syarat dan b) Bagian Perencanaan meneliti

usulan revisi yang diajukan
Satker DKTP. Bila telah sesuai,
Bagian Perencanaan mengajukan
konsep surat persetujuan Eselon I
kepada Sekretaris Ditjen yang
telah mendapatkan paraf unit
kerja teknis pembina DKTP.

c) Bagian Perencanaan melakukan

approval persetujuan unit Eselon
I pada aplikasi SAKTI setelah
Sekretaris Ditjen menandatangani
surat persetujuan.

Surat persetujuan akan diproses

59 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
56 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

ketentuan setelah seluruh persyaratan
pemberian layanan
terpenuhi.
Jam Operasional
Layanan Sesuai jam kerja

1.3 LAYANAN BIDANG DATA, MONITORING DAN EVALUASI

1.3.1 Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan
Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No. 61
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

b) Permendagri No. 03 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kemendagri dan

Pemda.

Tata Cara a) Subdit sebagai regulator teknis

menginventarisasi produk

kebijakan yang telah diterbitkan

serta data pendukung kegiatan

berupa paparan, sambutan, press

release, dan/atau

dokumentasi/foto (max 5 foto)

kegiatan.

b) Data-data sebagaimana dimaksud

60 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I57

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

di atas, diunggah ke dalam Cloud

Adwil sesuai akun Subdit masing–

masing dalam bentuk “pdf”.

c) Pengunggahan data dilakukan

paling lambat:

1) Pada tanggal berlaku, untuk

produk kebijakan.

2) Setelah selesai pelaksaan

kegiatan, untuk data

pendukung kegiatan.

d) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan a. PIC pada bagian perencanaan
melakukan validasi dan verifikasi
data yang diunggah oleh masing–
masing Subdit ke dalam Cloud
Adwil berdasarkan kolom – kolom
folder yang telah disediakan.

b. Data yang telah divalidasi dan
diverifikasi diunggah ke dalam
aplikasi (web-based-dipastikan
61embali) PPID oleh PIC pada

61 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
58 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Syarat dan bagian perencanaan.
ketentuan -
pemberian layanan Sesuai jam kerja
Jam Operasional
Layanan

1.3.2 Layanan Pengaduan melalui Aplikasi Lapor

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Presiden No. 76 Tahun

2013 tentang Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik;

b) Permen PAN-RB No.46 Tahun 2020

tentang Roadmap Pengembangan

Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional Tahun

2020-2024.

Tata Cara a) PIC pada masing-masing

Direktorat berkoordinasi dengan

subdit yang menjadi sasaran

pengaduan setelah mendapatkan

informasi pengaduan dari Bagian

Perencanaan untuk mendapatkan

jawaban pengaduan.

b) Jawaban pengaduan diinput ke

62 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I59

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

dalam aplikasi lapor.go.id oleh PIC

masing-masing Direktorat melalui

akun yang telah dimilki.

c) PIC masing-masing Direktorat

melakukan rekapitulasi

pengaduan setiap akhir bulan dan

membuat laporan kepada Direktur

dengan tembusan bagian

perencanaan.

d) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan a) Bagian perencanaan

mengidentifikasi pengaduan

sesuai dengan tupoksi untuk

kemudian didistribusikan kepada

masing – masing admin/PIC

Direktorat melalui akun aplikasi

lapor.go.id yang sudah disediakan

dan mengkonfirmasi kepada PIC

Direktorat yang bersangkutan.

b) Bagian Perencanaan melakukan

konfirmasi kembali kepada PIC

Direktorat apabila dalam waktu 3

(tiga) hari kerja pengaduan belum

63 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
60 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

ditindaklanjuti.

c) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari

kerja pengaduan belum

ditindaklanjuti, akan diberikan

surat peringatan kepada

Direktorat yang bersangkutan

Syarat dan -
ketentuan
pemberian layanan Sesuai jam kerja
Jam Operasional
Layanan

1.3.3 Layanan Peliputan dan Pengelolaan Pemberitaan &

Publikasi Ditjen Bina Adwil

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) UU No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

b) Peraturan Pemerintah No. 61

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang – Undang No. 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

c) Permendagri No. 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan

64 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I61

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah.

d) SOP Kemendagri No

060.1/1158/2021 tentang

Layanan Pengelolaan Pemberitaan

dan Publikasi Ditjen Bina Adwil.

e) SOP Kemendagri No

060.1/1159/2021 tentang

Layanan Peliputan Kegiatan

Strategis Ditjen Bina Adwil.

Tata Cara a) Subdit menyampaikan

permohonan peliputan kegiatan

kepada bagian perencanaan

melalui Kasubag TU Direktorat

masing-masing, maksimal 1 (satu)

minggu sebelum kegiatan tersebut

berlangsung.

b) Subdit menyiapkan pemberitaan

hasil kegiatan yang akan di

publikasikan melalui Kasubag TU

Direktorat masing – masing.

c) Kasubag TU memvalidasi hasil

pemberitaan dan meneruskan

kepada bagian perencanaan untuk

dipublikasikan.

d) Pengguna layanan diharapkan

65 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
62 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan Bagian perencanaan bekerja sama

Syarat dan dengan bagian umum menindaklanjuti
ketentuan
pemberian layanan permohonan peliputan dengan
Jam Operasional
Layanan menugaskan Tim Peliputan ke

kegiatan yang dimaksud dan

melakukan verifikasi dan publikasi

terhadap pemberitaan yang bersifat

strategis dari masing – masing

Kasubag TU Direktorat ke dalam

Website Ditjen Bina Adwil.

-

Sesuai jam kerja

1.3.4 Layanan Pengaduan Jaringan

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum SOP Kemendagri No 060.1/1157/2021
tentang Layanan Pengaduan Jaringan.

Tata Cara a) Pegawai di lingkukan Ditjen Bina

Adwil menyampaikan

66 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I63

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

permasalahan jaringan internet

kepada Kasubbag TU masing-

masing Direktorat.

b) Kasubbag TU Direktorat

melakukan konfirmasi

permasalahan jaringan internet

(LAN dan WI-FI) yang digunakan

dan melaporkan kepada PIC

bagian perencanaan.

c) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan Bagian perencanaan menindaklanjuti

Syarat dan pengaduan permasalahan jaringan
ketentuan
pemberian layanan internet (LAN dan WI-FI) yang
Jam Operasional
Layanan digunakan serta berkoordinasi dengan

para pihak terkait

-

Sesuai jam kerja

1.3.5 Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Sistem Informasi

67 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
64 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Layanan Sesuai jam kerja

1.3.5 Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Sistem Informasi

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

67 | K A T ALLayOaGnanL A Y A N ADNitjeKn EBSinEaKARdmE iTnAistRraI sAi TKeAwNilayEaDhaI nS.I
SOP Kemendagri No 060.1/1156/2021I
Dasar Hukum

tentang Layanan Pengaduan

Penyalahgunaan Sistem Informasi.

Tata Cara a) Pegawai di lingkungan Ditjen Bina

Adwil memberikan informasi dan

membuat laporan pengaduan

kepada Bagian Perencanaan dan

Kasubbag TU masing-masing

Direktorat terkait penyalahgunaan

sistem informasi.

b) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan Bagian perencanaan melakukan tindak

lanjut terhadap penyalahgunaan

sistem informasi dan melaporkannya

(mengordinasikan) kepada pihak-pihak

terkait.

Syarat dan -
ketentuan Sesuai jam kerja
pemberian layanan
Jam Operasional
Layanan

68 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I 65
I
KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

1.3.6 Layanan Bank Data

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan
Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia;

Tata Cara a) Subdirektorat pada masing-
masing Direktorat melakukan

penginputan, updating, dan
pengunggahan data sesuai dengan

slot folder yang telah disediakan

pada aplikasi Cloud Adwil.

b) Penginputan dan updating data

sebagaimana dimaksud, berisikan

hal – hal sebagai berikut:

1. Data Kinerja;

2. Dokumen (Word, Excel, Power

Point, pdf);

3. Regulasi;

4. Press Release; dan

5. Data – data yang bersifat

strategis lainnya.

c) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode

sebagaimana tertera dalam kolom

tatacara.

Respon Layanan a) Bagian Perencanaan memberikan

69 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
66 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Syarat dan akses login pada aplikasi Cloud
ketentuan Adwil (username dan password)
pemberian layanan untuk masing-masing Direktorat
Jam Operasional dan Subdirektorat.
Layanan b) Bagian Perencanaan melakukan
monitoring data yang sudah di
masukkan oleh Direktorat dan
Subdirektorat.
c) Bagian Perencanaan melakukan
konfirmasi kepada TU masing-
masing Direktorat terhadap
Data/Informasi yang belum
terinventarisasi dalam Cloud Adwil

-

Sesuai jam kerja

1.3.7 Layanan Pergantian Username Dan Password

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum SOP Kemendagri No 060.1/1155/2021
tentang Layanan Pergantian Username

dan Password.

Tata Cara a) Pegawai di lingkungan Ditjen Bina

70 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I67

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Adwil melakukan permohonan

reset password sistem dan/atau

aplikasi kepada Bagian

APderweinl canmaaenlakmueklanlui KpaesrumbobhaognTaUn

rmesaestingp-amsaswsinorgdDisriesktteomrat.dan/atau
b) aPpelnikgagusina lakyeapnaadna diharBaapgkiaann

PuenrteunkcandaapnatmmeleanlugiakKsaessubbbaargcoTdUe

mseabsaingagi-mmaansaingteDrtireeraktodraalta.m kolom

b) Ptaetnagcgaurna.a layanan diharapkan

Respon Layanan Baguianntuk pdearpenatcanmaeanngaksmesembbaerrcikodane

Respon Layanan passsewbaorgdaimyaannga btaerruterkaepdaadlaampekgoalwomai
Syarat dan
ketentuan yantgatacarma.elakukan permohonan

pemberian layanan Bpearguiabnahanp.erencanaan memberikan
Syarat dan password yang baru kepada pegawai

JamkeOtepnetruasainonal yang melakukan permohonan
pembeLraiyaannlaanyanan -perubahan.

-Sesuai jam kerja

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

1.3.8 Layanan Permintaan Izin Pemanfaatan Server (Alokasi

Server)

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

71 1|.K3.A8 T ALLLaayOyaaGnnaanLnAPYerAmNinAtDaNiatnjeKnIzEBinSinEPaKeAmRdamEniTfnaAiasttRarnaI sAiSTKereAvweNirla(yEAalDhokaI anSs.Ii
DasSaerrHveurk) um
SOP Kemendagri No 060.1/1154/2021I

68 Cakupan Pengguna Steenlutarunhg ULanyitanaKnerjaPerdmi inltinaagknungIzainn

71K|AKTAATLOA GL OLAGYAL NAAYNAKNEASPNEemKaKRnEEfaTSaAEtRaKnIRASTEeArTvNeArER(ADI lIAoSkTIaAsI iNSerEvDerI) S I
a) Direktorat melakukan koordinasIi
Tata Cara

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Dasar Hukum SOP Kemendagri No 060.1/1154/2021
tentang Layanan Permintaan Izin
Tata Cara Pemanfaatan Server (Alokasi Server)
a) Direktorat melakukan koordinasi
Respon Layanan
dengan bagian perencanaan terkait
alokasi server dengan memberikan
informasi tentang fungsi dan
manfaat aplikasi, spesifikasi server
serta pendukungnya.
b) Pengguna layanan diharapkan
untuk dapat mengakses barcode
sebagaimana tertera dalam kolom
tatacara.
a) Bagian perencanaan melakukan

konfirmasi besaran alokasi server
b) Bagian perencanaan melakukan

testing aplikasi yang diberikan
dari direktorat
c) Bagian perencanaan melakukan
koordinasi terkait ketersediaan
server untuk aplikasi.

Syarat dan -
ketentuan Sesuai jam kerja
pemberian layanan
Jam Operasional

Layanan

72 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I

1.3.9 Layanan Pengajuan Data Pokok Baru Yang BersifaIt

Strategis 69

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I
Cakupan Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Layanan

1.3.9 Layanan Pengajuan Data Pokok Baru Yang Bersifat

Strategis

Cakupan Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Pengguna Layanan Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum SOP Kemendagri No 060.1/1153/2021

tentang Layanan Pengajuan Data Pokok

Baru yang Bersifat Strategis.

Tata Cara a) Subdit melakukan identifikasi
potensi data pokok yang bersifat
strategis dengan mengacu kepada
target yang ada pada Renja dan Isu
– isu yang bersifat strategis
nasional.

b) Subdit mengajukan usulan data
pokok baru kepada bagian
perencanaan.

Respon Layanan a) Bagian perencanaan melakukan
validasi data pokok baru yang
diusulkan oleh Direktorat.

b) Bagian perencanaan melakukan
updating data pokok baru dan
menyampaikan kepada Pusdatin
Kemendagri.

Syarat dan -

ketentuan

73 | K A TpeAmL bOeGrianL A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I

layanan I

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

70
K1A.3T.A10LOG LLaAyYanAaNnANFaKsEiliStaEsKi RPEeTnAgiRnpIAuTtaAnN PEeDnIcSaIpaIian Kinerja
Output Pada Aplikasi Smart Kemenkeu Dan Aplikasi

ketentuan Sesuai jam kerja
pemberian

layanan
Jam Operasional

Layanan

1.3.10 Layanan Fasilitasi Penginputan Pencapaian Kinerja

Output Pada Aplikasi Smart Kemenkeu Dan Aplikasi

E-Monev Bappenas

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Pemerintah No.39 Tahun

2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Renaca

Pembangunan;

b) PMK No.214/PMK.02/2017 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Anggaran atas Pelaksanaan RKA

K/L.

Tata Cara a) Subdit menyiapkan dan 74enyusun
data realisasi capaian akuntabilitas

unit kerja eselon II lingkup Ditjen

Bina Adwil berdasarkan hasil

pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan matrik pengendalian

kinerja yang telah disampaikan

74 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I

71

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

oleh Bagian Perencanaan.
b) Pengguna layanan diharapkan

untuk dapat mengakses barcode
sebagaimana tertera dalam kolom
tatacara.

Respon Layanan a) Bagian Perencanaan melakukan

validasi data kepada masing-

masing unit kerja eselon II lingkup

Ditjen Bina Adwil untuk

mensinkronkan dengan hasil

capaian kinerja yang telah

dilaksanakan. Pelaksanaan

validasi data dilaksanakan setiap

Bulan.

b) Bagian Perencanaan melakukan

penginputan data yang telah

tervalidasi ke dalam Aplikasi

Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Terpadu Kementerian

Keuangan (SmArt) dan e-Monev

Bappenas berdasarkan hasil

sinkronisasi data realisasi capaian

akuntabilitas dengan hasil

capaian kinerja.

75 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
72 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Syarat dan c) Hasil penginputan ke dalam
ketentuan Aplikasi tersebut, sebagai bentuk
pemberian layanan laporan monitoring dan evaluasi
Jam Operasional terhadap pencapaian kinerja
Layanan Bulanan, Triwulanan, Semesteran
dan Akhir Tahun Anggaran Ditjen
Bina Adwil.

-

Sesuai jam kerja

1.3.11 Layanan Pengaduan Aplikasi Sistem Informasi Di

Lingkup Ditjen Bina Adwil

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Presiden No. 76 Tahun

2013 tentang Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik;

b) Permen PAN-RB No.46 Tahun 2020

tentang Roadmap Pengembangan

Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional Tahun

2020-2024.

Tata Cara a) Direktorat menyampaikan

76 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I73

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

informasi kepada bagian

perencanaan terkait masalah yang

terjadi pada aplikasi

b) Direktorat membuat laporan

permasalahan yang terjadi pada

aplikasi;

c) Permendagri No. 03 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kemendagri dan

Pemda.

Respon Layanan a) Bagian perencanaan melakukan

Syarat dan pengecekan dan tindak lanjut
ketentuan
pemberian layanan pada aplikasi tersebut.

b) Bagian perencanaan memberikan

laporan hasil permasalahan pada

aplikasi ke direktorat.

-

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

II. BAGIAN KEUANGAN
2.1 LAYANAN BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN

74 77K|AKTAATLOAGL OLAGYALNAAYNAKNEASENKRK EETSAERKIARTEATNAERDI IASTI AI N EDISI
I

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

II. BAGIAN KEUANGAN

2.1 LAYANAN BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN

2.1.1 Layanan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
77 (|TKLHAPT) A L O G LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI
I
Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Layanan Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) PMK. 190/PMK.05/2012 tentang

Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

b) PMK. 119.PMK.02/2020 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2021;

c) Peraturan BPK No.2 Tahun 2010

tentang Pemantauan Pelaksanaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Tata Cara a) Auditor melaksanakan entry
meeting dengan satuan kerja

sebelum dilakukannya

pemeriksaan.

b) Auditor melaksanakan

pemeriksaan sehingga

mengahasilkan Konsep Hasil

Pemeriksaan (KHP).

c) Seluruh pelaksana dengan

kegiatan masing-masing

memeriksa dan memberikan

tanggapan atas KHP.

78 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I 75
I
KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

d) Bentuk tindak lanjut dari KHP

yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) dan menindaklanjuti

rekomendasi yang ada di LHP.

e) Melaksanakan rekonsiliasi tindak

lanjut hasil pemeriksaan yang

dilakukan oleh BPK dan Itjen.

Respon Layanan a) Sub bagian anggaran menyiapkan

Syarat dan data yang dibutuhkan dalam
ketentuan
pemberian layanan pemeriksaan.
Jam Operasional
Layanan b) Sub bagian anggaran

menindaklanjuti Laporan Hasil

Pemeriksaan.

-

Sesuai jam kerja

2.1.2 Layanan Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Layanan Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) PMK No.277/PMK.05/2014 tentang

Rencana Penarikan Dana, Rencana

Penerimaan Dana, dan Perencanaan

Kas;

79 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
76 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

b) PMK. 190/PMK.05/2012 tentang

Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Tata Cara a) Sub bagian anggaran melakukan
Respon Layanan
identifikasi kegiatan yang akan

dilaksanakan seperti kegiatan

kontraktual atau non-kontraktual.

b) Sub bagian anggaran menyusun

rencana pelaksanaan kegiatan

selama satu tahun anggaran

c) Tahapan lanjutan dengan

mengalokasikan dana sesuai

rencana pelaksanaan kegiatan per

bulan

d) Selanjutnya dengan menuangkan

rencana pelaksanaan kegiatan dan

alokasi dana dalam RPD bulanan

e) Membandingkan RPD bulanan

dengan target penarikan dana

f) Tahap akhir yaitu dengan

melakukan penyesuaian RPD

Bulanan

a) Sub bagian anggaran melakukan

identifikasi kegiatan.

b) Menyiapkan data kegiatan selama

80 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I77

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Syarat dan satu tahun anggaran
ketentuan c) Melaksanakan penyesuan RPD.
pemberian layanan -
Jam Operasional
Layanan Sesuai jam kerja

2.1.3 Layanan Reviu DIPA Yang Telah Disahkan

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Layanan Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Presiden No. 18 Tahun
2020 tentang RPJMN 2020-2024;

b) Permendagri No. 67 Tahun 2020

tentang Renstra Kemendagri

Tahun 2020-2024;

c) Kepmendagri No.060-415 Tahun

2020 tentang Renstra Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun

2020-2024;

d) PMK Nomor. 119/PMK.02/2020

tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2021.

Tata Cara Satuan kerja harus selalu melakukan
reviu terhadap DIPA yang dikelolanya

81 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
78 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Respon Layanan dan hal yang diperlukan agar
mengajukan revisi DIPA. Berikut
Syarat dan beberapa jenis revisi DIPA:
ketentuan
1) Revisi DIPA Kewenangan KPA
berupa pergeseran anggaran antar
komponen dalam satu keluaran
yang sama dalam satuan kerja
yang sama (revisi POK)

2) Revisi DIPA Kewenangan Kanwil
Ditjen Perbendaharaan berupa
usulan revisi anggaran bagian
anggaran K/L dan BA BUN berupa
pengesahan tanpa memerlukan
penelahaan.

3) Revisi DIPA Kewenangan DJA
memproses usulan revisi anggaran
bagian anggaran K/L dan BA BUN
yang memerlukan penelahaan dan
revisi pengesahan untuk subtansi
tertentu

Sub bagian anggaran menerima dan
melakukan reviu DIPA yang telah
diajukan sehingga dapat dilanjutkan
menjadi bahan revisi DIPA.

-

82 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I79

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

pemberian layanan Sesuai jam kerja
Jam Operasional
Layanan

2.1.4 Layanan Sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM)

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Layanan Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Undang-Undnag Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara

b) Peraturan Pemerintah Nomor 09

Tahun 2010 tentang Penyusunan

RKA-K/L

c) PMK No.51/PMK.02/2014 tentang

Pedoman Standar Biaya, Standar

Struktur Biaya & Indeksasi dalam

Penyusunan RKA-K/L

d) PMK. 119.PMK.02/2020 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2021;

Tata Cara a) Narasumber dapat diberikan

honorarium dengan ketentuan

bukan berasal dari Satuan Kerja

Kementerian Dalam Negeri,

sosialisasi dilaksanakan minimal

60 menit.

b) Penyedian konsumsi (makan dan

83 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
80 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

snack) dalam sosialisasi hanya

dapat dilakukan jika melibatkan

Eselon I, durasi rapat minimal 2

jam dan pelaksanaan secara

offline.

c) Penyewaan kendaraan dengan

ketentuan (Kwitansi, SIM dan

STNK driver, Foto atau Video

Kendaraan) ke daerah dengan

kondisi geografis khusus (daerah

bencana) dengan menyediakan

kwitansi dari bagian keuangan dan

menunjukkan Surat Tugas.

d) Perjalanan dinas dapat ditanggung

serta untuk biaya Rapid Antigen

e) Menyerah Laporan

pertanggungjawaban maksimal

5hari setelah perjalanan dinas.

Respon Layanan Sub bagian anggaran melakukan

Syarat dan sosialisasi standar biaya minimum
ketentuan
pemberian layanan kepada satuan kerja Kementerian

Dalam Negeri dengan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan.

-

84 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I81

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

2.2 LAYANAN BIDANG PERBENDAHARAAN

2.2.1 Layanan Fasilitasi Gaji Pokok PNS

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedelapan Belas atas PP Nomor 7

Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai

Negeri Sipil

Tata Cara a) Direktorat menyampaikan usulan
fasilitasi gaji pokok kepada Bagian

Keuangan yang ditandatangani

oleh pejabat Eselon II.

b) Usulan yang disampaikan

menjelaskan latar belakang gaji

pokok / justifikasi diperlukannya

fasilitasi gaji.

c) Usulan dilengkapi dengan nota

dinas pengantar data dukung

terkait lainnya yang diperlukan

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada Bagian

Keuangan untuk menindaklanjuti

85 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
82 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

usulan fasilitasi gaji pokok dari

Direktorat.

b) Bagian Keuangan menelaah

usulan yang disesuaikan dengan

ketentuan-ketentuan fasilitasi gaji

pokok PNS.

c) Bagian Keuangan

menindaklanjuti dengan

pengecekan terhadap beberapa

data dukung lainnya yang

dibutuhkan.

d) Bagian Keuangan mengusulkan

kepada Sekretaris Ditjen untuk

mendapatkan penetapan.

Syarat dan a) Penambahan nominal gaji pokok
ketentuan
pemberian layanan seorang Aparatur Sipil Negara

berdasarkan ketentuan:

• Kenaikan Gaji Berkala.

Dibutuhkan SK yang

menyatakan Kenaikan Gaji

Berkala yang diterbitkan oleh

subbag Kepegawaian agar

dapat dilakukan perubahan

data dan tunjangan terkait.

Paling lambat tanggal 5 setiap

bulannya. Apabila melebihi

86 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I83

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

tanggal yang sudah

ditentukan maka akan

diproses pada gaji bulan

berikutnya.

• Kenaikan Pangkat.

Dibutuhkan SK yang

menyatakan Kenaikan

Pangkat yang diterbitkan oleh

subbag Kepegawaian agar

dapat dilakukan perubahan

data dan tunjangan terkait.

Paling lambat tanggal 5 setiap

bulannya. Apabila melebihi

tanggal yang sudah

ditentukan maka akan

diproses pada gaji bulan

berikutnya.

• Tunjangan Istri dan Anak

(maksimal 2 orang). Bagi

Aparatur Sipil Negara yang

baru menikah, dapat

melampirkan Akta

Nikah/Buku Nikah yang telah

dilegalisir setiap halaman

oleh subbag Kepegawaian.

Paling lambat tanggal 5 setiap

87 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
84 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

bulannya. Apabila melebihi

tanggal yang sudah

ditentukan maka akan

diproses pada gaji bulan

berikutnya. Bagi Aparatur

Sipil Negara yang memiliki

anak, dapat melampirkan

Akta Lahir Anak yang telah

dilegalisir oleh subbag

Kepegawaian. Paling lambat

tanggal 5 setiap bulannya.

Apabila melebihi tanggal yang

sudah ditentukan maka akan

diproses pada gaji bulan

berikutnya. Anak yang

ditanggung Negara adalah 2

(dua) orang dengan maksimal

umur 25 tahun dan

menyertakan surat

keterangan kuliah.

• Pengangkatan atau

Pemberhentian atas Jabatan

Struktural/Fungsional

b) Proses gaji Pegawai Pindahan

antar Komponen Kemendagri,

dapat dilakukan dengan

88 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I85

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

melengkapi:

• SKPP Pindah

• ADK Gaji dari satker

sebelumnya

• SK Mutasi

• Fotocopy halaman depan

buku tabungan BNI Gambir

c) Proses gaji pegawai baru atau

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),

dapat dilakukan dengan

melengkapi:

• SK BKN dan SK PNS/CPNS

• SK SPMT CPNS

• Fotocopy KTP, NPWP, Buku

Nikah (jika ada), dan Akta

Lahir Anak (jika ada)

• Fotocopy halaman depan

buku tabungan BNI Gambir

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

2.2.2 Layanan Fasilitasi Potongan Gaji

89 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
86 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

2.2.2 Layanan Fasilitasi Potongan Gaji

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

89 | K A T ALLayOaGnanL A Y A N ADNitjeKn EBSinEaKARdmE iTnAistRraI sAi TKeAwNilayEaDhaI nS.I
a) Peraturan Pemerintah Nomor 20I
Dasar Hukum

Tahun 2013 tentang Asuransi

Sosial Pegawai Negeri Sipil;

b) Peraturan Presiden Nomor 64

Tahun 2020 tentang Jaminan
Kesehatan;

c) SE KORPRI KEMENDAGRI
Nomor. 900/043/SET.KORPRI

Tata Cara a) Direktorat menyampaikan usulan

fasilitasi pemotongan gaji kepada

Bagian Keuangan yang

ditandatangani oleh pejabat

Eselon II.

b) Usulan yang disampaikan

menjelaskan latar belakang

pemotongan / justifikasi
diperlukannya pemotongan gaji.
c) Usulan dilengkapi dengan nota

dinas pengantar data dukung
terkait lainnya yang diperlukan

Respon Layanan a) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada Bagian

Keuangan untuk menindaklanjuti

usulan pemotongan gaji dari

90 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I 87

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I I

Syarat dan Direktorat.
ketentuan
pemberian layanan b) Bagian Keuangan menelaah

usulan yang disesuaikan dengan
komponen-komponen pemotongan
gaji.

c) Bagian Keuangan menindaklanjuti

dengan pengecekan terhadap
beberapa data dukung lainnya
yang dibutuhkan.

d) Bagian Keuangan mengusulkan

kepada Sekretaris Ditjen untuk
mendapatkan penetapan.

e) Penjelasan komponen potongan

gaji dilampirkan dalam bentuk
slip gaji oleh bagian
pembendaharaan
a) Iuran wajib pegawai dilakukan
berdasarkan PP Nomor 20 Tahun
2013 dan Perpres No. 64 Tahun
2020 Tentang BPJS. Pemotongan
sebesar 8% atas gaji pokok dan
tunjangan keluarga yang terdiri
dari :

• 4.75% Iuran Program
Pensiun

• 3.75% Iuran Tunjangan Hari

91 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
88 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Tua

• 1% Iuran BPJS atas total

gaji pokok, tunjangan gaji

dan tunjangan kinerja

b) Pemotongan Iuran Korpri

dilakukan berdasarkan SE

KORPRI KEMENDAGRI Nomor

900/043/SET.KORPRI tanggal 30

Januari 2020 besar potongan

ditentukan dari jenis jabatan

masing-masing pegawai

sebagaimana terlampir pada poin

2.

c) Pemotongan Iuran Koprim

(Koperasi) besaran iurannya

ditentukan dari tiap golongan

masing-masing pegawai dan

jumlah potongan ditentukan oleh

Pengurus KOPRIM sebagaimana

terlampir pada poin 2.

d) Potongan Pinjaman Bank

berdarkan pinjaman pribadi

kepada Bank Mitra BJB dan BRI

dengan memenuhi syarat potong

oleh Petugas Pengelolaan

Administrasi Belanja Pegawai

92 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I89

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

(PPABP).

e) Besar potongan iuran KOPRIM &

KORPRI ditentukan oleh Pengurus

KOPRIM dan SE KORPRI

KEMENDAGRI Nomor

900/043/SET.KORPRI tanggal 30

Januari 2020.

f) Besaran potongan iuran KORPRI

untuk :

• ESELON I sebesar Rp.

375.000,-

• ESELON II sebesar Rp.

250.000,-

• ESELON III sebesar Rp.

125.000,-

• ESELON IV sebesar Rp.

75.000,-

• JFU sebesar Rp 25.000,-

g) Besaran potongan iuran KOPRIM

(KOPERASI) untuk :

• Golongan IV sebesar Rp.

200.000,-

• Golongan III sebesar Rp.

100.000,-

• Golongan II sebesar Rp.

50.000,-

93 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
90 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

Jam Operasional Sesuai jam kerja
Layanan

2.3 LAYANAN BIDANG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

2.3.1 Layanan Verifikasi Tagihan Belanja Dengan Uang

Persediaan (UP)

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Layanan Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

178/PMK.05/2018 tentang

Perubahan atas PMK

190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

196/PMK.05/2018 tentang Tata

Cara Pembayaran dan Penggunaan

Kartu Kredit Pemerintah.

Tata Cara a) Subdit menyiapkan kelengkapan

dokumen tagihan belanja sesuai

dengan peraturan yang berlaku;

94 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I91

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

b) Subdit menyerahkan dokumen

tersebut ke Bendahara

Pengeluaran Pembantu/Staf

Pengelola Keuangan di Unit kerja

masing-masing untuk diperiksa

terlebih dahulu kelengkapan dan

kesesuaian dokumen tagihan;

c) BPP/Staf Pengelola Keuangan dan

membuat nota dinas permohonan

verifikasi yang di tandatangani

oleh Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan;

d) BPP/Staf Pengelola Keuangan

menyerahkan dokumen tagihan

belanja tersebut ke Bagian

Keuangan

Respon Layanan a) Verifikator melakukan pengujian

atas kelengkapan dokumen

tagihan, keabsahan dokumen

tagihan, dan ketersediaan pagu

anggaran yang selanjutnya

menyerahkan dokumen tersebut

kepada Kasubbag Verifikasi dan

Akuntansi;

b) Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi

melakukan verifikasi dan validasi

95 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
92 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

terhadap dokumen tagihan yang

telah diuji oleh verifikator dan

selanjutnya dokumen tersebut

diserahkan kepada kepala bagian

keuangan;

c) Kepala Bagian Keuangan selaku

Pejabat Penandatangan SPM

melakukan pengujian atas

permintaan pembayaran dan

menerbitkan perintah pembayaran

Syarat dan a) Dokumen tagihan belanja diterima
ketentuan
pemberian layanan dan diperiksa sesuai jam kerja;

Jam Operasional b) Kelengkapan dokumen (tabel I)
Layanan
terlampir.

Sesuai jam kerja

2.3.2 Layanan Verifikasi Tagihan Belanja Langsung (LS)

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen

Layanan Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

96 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I93

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

178/PMK.05/2018 tentang

Perubahan atas PMK

190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

196/PMK.05/2018 tentang Tata

Cara Pembayaran dan Penggunaan

Kartu Kredit Pemerintah.

Tata Cara a) Subdit menyiapkan kelengkapan

dokumen tagihan belanja sesuai

dengan peraturan yang berlaku;

b) Subdit menyerahkan dokumen

tersebut ke Bendahara

Pengeluaran Pembantu/Staf

Pengelola Keuangan di Unit kerja

masing-masing untuk diperiksa

terlebih dahulu kelengkapan dan

kesesuaian dokumen tagihan;

c) BPP/Staf Pengelola Keuangan dan

membuat nota dinas permohonan

verifikasi yang di tandatangani

oleh Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan;

d) BPP/Staf Pengelola Keuangan

97 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
94 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

menyerahkan dokumen tagihan

belanja tersebut ke Bagian

Keuangan

Respon Layanan a) Verifikator melakukan pengujian

atas kelengkapan dokumen

tagihan, keabsahan dokumen

tagihan, dan ketersediaan pagu

anggaran yang selanjutnya

menyerahkan dokumen tersebut

kepada Kasubbag Verifikasi dan

Akuntansi;

b) Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi

melakukan verifikasi dan validasi

terhadap dokumen tagihan yang

telah diuji oleh verifikator dan

selanjutnya dokumen tersebut

diserahkan kepada kepala bagian

keuangan;

c) Kepala Bagian Keuangan selaku

Pejabat Penandatangan SPM

melakukan pengujian atas

permintaan pembayaran dan

menerbitkan perintah pembayaran

kabag keuangan dan selanjutnya

dokumen diserahkan kepada

Sekretaris Ditjen Adwil Selaku

98 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I95

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

KPA;

d) Sekretaris Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan selaku KPA

mengesahkan rencana penarikan

dana yang diterbitkan oleh PPSPM,

dan selanjutnya dokumen

diserahkan kembali ke BPP/Staf

pengelola melalui bagian

keuangan.

Syarat dan a) Dokumen tagihan belanja diterima
ketentuan
pemberian layanan dan diperiksa sesuai jam kerja;

Jam Operasional b) Kelengkapan dokumen (tabel II)
Layanan
terlampir.

Sesuai jam kerja

III. BAGIAN PERUNDANG – UNDANGAN

3.1 LAYANAN BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

3.1.1 Layanan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Keputusan

Cakupan Pengguna Seluruh Unit Kerja di lingkungan

Layanan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dasar Hukum a) Undang-Undang No 15 Tahun
2019 tentang Pembentukan

Perundang-Undangan;

b) Peraturan Presiden No 9 Tahun

99 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
96 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

2015 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

c) Permendgari No 74 Tahun 2017

tentang Pembentukan Produk

Hukum di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri;

d) SOP Kemendagri No 3.1.5 tentang

Penyusunan Bahan Kebijakan

Strategis Lingkup Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan.

Tata Cara a) Direktorat pemrakarsa menyusun

rancangan peraturan perundang-

undangan dan/atau keputusan

sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan

melibatkan bagian perundang-

undangan.

b) Rancangan peraturan perundang-

undangan dan/atau keputusan

yang telah disusun, disampaikan

oleh pimpinan unit kerja

pemrakarsa kepada Sekretaris

Ditjen melalui Bagian Perundang-

undangan.

c) Dilakukan harmonisasi terhadap

Rancangan peraturan perundang-

100 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
I97

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I

undangan dan/atau keputusan

lingkup Ditjen Bina Adwil dengan

Direktorat pemrakarsa.

d) Rancangan peraturan perundang-

undangan dan/atau keputusan

yang telah selesai harmonisasi

disampaikan oleh Sekretaris

Ditjen kepada Biro Hukum

Respon Layanan a) Rancangan peraturan perundang-

undangan dan/atau keputusan

disusun berdasarkan Prosundagri

yang ditetapkan dalam

Kepmendagri tentang Prosundagri

yang diusulkan Sekretaris Ditjen

kepada Biro Hukum Setjen

Kemendagri, selanjutnya dibentuk

Tim Penyusunan Peraturan

Perundang-Undangan Lingkup

Ditjen Bina Adwil yang

dikoordinasikan oleh Sekretaris

Ditjen melalui Bagian Perundang-

Undangan.

b) Sekretaris Ditjen memberikan

disposisi kepada bagian

perundang-undangan untuk

menindaklanjuti Rancangan

101 | K A T A L O G L A Y A N A N K E S E K R E T A R I A T A N E D I S I
98 I

KATALOG LAYANAN KESEKRETARIATAN EDISI I