LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II TAHUN 2023
LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XX TAHUN 2023 Nama Peserta : MASRAN RAUF, S.STP,M.Si NIP NDH Jabatan : : : 1978020241996121002 18 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Instansi : PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO Nama Mentor : BUDIYANTO SIDIKI, S.SOS, M.Si NIP Jabatan : : 197403111993011001 Pj. SEKRETARIS DAERAH No. Hp Mentor : 081322833826 Gagasan Perubahan : OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI SATUAN LINMAS MELALUI PROGRAM GAS FULL PAK TRANTIB* DI PROVINSI GORONTALO KET : * adalah Gerak Aktif Satpol PP dan Fungsi Layanan Linmas melalui Pelaksana Aksi Ketentraman dan Ketertiban) Pelaksana Proper, (MASRAN RAUF, S.STP.M.Si) 197403111993011001 Disetujui oleh Mentor, (BUDIYANTO SIDIKI, S.SOS, M.Si) Pj. SEKRETARIS DAERAH Bahwa Laporan Akhir ini Telah Dilaksanakan Secara sungguh - sungguh Melalui Aksi Perubahan Di Provinsi Gorontalo
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN Nama Peserta : MASRAN RAUF, S.STP, M.Si NIP NDH Jabatan : : : 1978020241996121002 18 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Instansi : PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO Gagasan Perubahan : OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI SATUAN LINMAS MELALUI PROGRAM GAS FULL PAK TRANTIB* DI PROVINSI GORONTALO KET : * adalah Gerak Aktif Satpol PP dan Fungsi Layanan Linmas melalui Pelaksana Aksi Ketentraman dan Ketertiban) Telah disetujui untuk mengikuti Seminar Ujian Laporan Akhir Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XX Tanggal Oktober 2023 Menyetujui, Coach, (Drs. DEDE PANDASWITA, M.Si) WI AHLI UTAMA Mentor, (BUDIYANTO SIDIKI, S.SOS, M.Si) Pj. SEKRETARIS DAERAH
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN Nama Peserta : MASRAN RAUF, S.STP,M.Si NIP NDH Jabatan : : : 1978020241996121002 18 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Instansi : PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO Gagasan Perubahan : OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI SATUAN LINMAS MELALUI PROGRAM GAS FULL PAK TRANTIB* DI PROVINSI GORONTALO KET : * adalah Gerak Aktif Satpol PP dan Fungsi Layanan Linmas melalui Pelaksana Aksi Ketentraman dan Ketertiban) Telah diperiksa dan disetujui Dalam Seminar Ujian Laporan Akhir Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XX Tanggal Oktober 2023 Menyetujui, Coach, (Drs. DEDE PANDASWITA, M.Si) WI AHLI UTAMA Mentor, (BUDIYANTO SIDIKI, S.SOS, M.Si) Pj. SEKRETARIS DAERAH Penguji, (…………………………………………….)
1 BAB I PERENCANAAN PERUBAHAN Pada tahun 2024, Bangsa Indonesia dan tidak terkecuali di Provinsi Gorontalo akan menghadapi pemilihan umum yang sangat penting, yaitu pemilihan umum untuk memilih pemimpin daerah, legislator, dan presiden, melaksanakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa. Dalam rangka menyukseskan pemilu, pilkada dan pilkades ini, perencanaan perubahan menjadi penting dan disegerakan melalui aksi perubahan didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dan kabupaten kota. Satuan Perlindungan Masyarakat atau sering kita sebut dengan Satlinmas atau yang lebih kita kenal dengan nama Linmas/Hansip merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mereka memiliki peran yang sangat penting dan menjadi garda terdepan dalam memastikan jalannya pemilu secara aman dan lancar. Oleh karena itu, perubahan dalam peran dan fungsi satuan linmas perlu direncanakan secara optimal. Pertama-tama, perlu dilakukan peningkatan jumlah anggota satuan linmas dalam menghadapi pemilu 2024 melalui validasi data sebaran satlinmas. Dengan adanya peningkatan jumlah anggota, satuan linmas akan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di seluruh wilayah provinsi Gorontalo. Selain itu, anggota satuan linmas juga perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang intensif untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas menjaga ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya, perlu dilakukan pemetaan wilayah yang lebih rinci untuk menentukan kekuatan satuan linmas yang akan ditempatkan di setiap daerah. Melalui pemetaan ini, akan lebih mudah untuk menentukan jumlah anggota satuan linmas yang dibutuhkan di setiap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan yang berbeda. Selain itu, perlu juga dilakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara satuan linmas, aparat keamanan, dan penyelenggara pemilu. Koordinasi yang baik antara semua pihak yang terkait akan memastikan keamanan pemilu yang optimal. Dalam hal ini, perlu diselenggarakan rapat koordinasi secara rutin serta dibentuk komando terpadu sebagai pusat koordinasi dalam pengamanan pemilu. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi satuan linmas dalam menjaga keamanan pemilu. Melalui sosialisasi ini, masyarakat akan lebih menyadari pentingnya peran satuan linmas dan akan ikut mendukung serta melibatkan diri untuk menjaga keamanan di sekitar tempat pemungutan suara. Pada saat pemilu berlangsung, tugas satuan linmas adalah menjaga keamanan di sekitar tempat pemungutan suara, memantau perkembangan situasi, dan melakukan tindakan preventif terhadap setiap potensi gangguan keamanan. Dalam hal ini, satuan linmas perlu dilengkapi dengan peralatan dan sarana pendukung yang memadai. Dengan perencanaan perubahan yang matang dalam optimalisasi peran dan fungsi satuan linmas, diharapkan pemilu 2024, Pilkada dan Pilkades di Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses. Keberhasilan ini juga akan menjadi sebuah pembelajaran dan contoh bagi provinsi-provinsi lain dalam menyusun rencana perubahan yang serupa..
2 I. TOPIK PROYEK PERUBAHAN NO TOPIK PROYEK PERUBAHAN URAIAN 1. JUDUL/TOPIK OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI SATUAN LINMAS MELALUI PROGRAM GAS FULL PAK TRANTIB* DI PROVINSI GORONTALO KET : * adalah Gerak Aktif Satlinmas dan Fungsi Layanan Linmas melalui Pelaksana Aksi Ketentraman dan Ketertiban) 2. DESKRIPSI Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimanaSatuanPolisi Pamong Prajadiatur dalam Pasal 255 dan 256 tentang: “Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo. Berdasarakan Peraturan Daerah tersebut tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo ada tugas yang utama: 1. Menegakkan Hukum Perda dan Perkada; 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman (Trantibum); dan 3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Linmas). Namun demikian yang terpenting adalah persoalan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yakni bagaimana membuat masyarakat aman serta situasi yang terkendali, tetapi jika ada yang melanggar ketertiban dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Prajaharus hadir dalam konteks penegakan hukum serta melaksanakan fungsi pengawasan termasuk Perintah Gubernur Provinsi Gorontalo. Kondisi diwilayah dapat kita temukan begitu lemah dan tidak optimalnya peran fungsi perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Linmas berada di kabupaten dan kota. Data personil yang tidak valid dan kondisi peralatan yang dimiliki oleh Satlinmas saat ini sangat jauh dari harapan terwujudnya layanan yang baik dan berkelanjutan dan tersebar di seluruh pelosok dan kehidupan lingkungan masyarakat. Dalam menghadapi agenda nasional Pemilu 2024, Pilkada dan Pilkades kedepan sangat diperlukan kesiapsiagaan personil dan kemampuan taktis anggota linmas dalam melakasanakan tugasnya dilapangan.
3 NO TOPIK PROYEK PERUBAHAN URAIAN Belum lagi jika diperhadapkan dengan kurangnya dukungan penganggaran dan perhatian dari pemangku kepentingan menunjukan adanya kelemahan yang dapat diukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan. Data jumlah personil Satlinmas Provinsi Gorontalo berdasarkan Resume Laporan Penyelenggaraan Linmas 3. SPONSOR BUDIYANTO SIDIKI, S.SOS, M.Si Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo 4. PROJECTLEADER MASRAN RAUF,S.STP, M.SI Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Gorontalo 5. SUMBER DAYA TIM 1. Tim 1 : Tim Efektif 2. Tim 2 : Stakeholders II. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Prajadiatur dalam Pasal 255 dan 256 tentang: “Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo. Berdasarakan Peraturan Daerah tersebut tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo ada tugas yang utama: 1. Menegakkan Hukum Perda dan Perkada; 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman (Trantibum); dan 3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Linmas). Namun demikian yang terpenting adalah persoalan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yakni bagaimana membuat masyarakat aman serta situasi yang terkendali, tetapi jika ada yang melanggar ketertiban dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja harus hadir dalam konteks penegakan hukum serta melaksanakan fungsi pengawasan termasuk Perintah Gubernur Provinsi Gorontalo. Kondisi diwilayah dapat kita temukan begitu lemah dan tidak optimalnya peran fungsi perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Linmas berada dikabupaten dan kota. Data personil yang tidak valid dan kondisi peralatan yang dimiliki oleh Satlinmas saat ini sangat jauh dari harapan terwujudnya layanan yang baik dan berkelanjutan dan tersebar di seluruh pelosok dan kehidupan lingkungan masyarakat. Dalam menghadapi agenda nasional Pemilu 2024, Pilkada dan Pilkades kedepan sangat diperlukan kesiapsiagaan personil dan kemampuan taktis anggota linmas dalam melakasanakan tugasnya dilapangan.
4 Belum lagi jika diperhadapkan dengan kurangnya dukungan penganggaran dan perhatian dari pemangku kepentingan menunjukan adanya kelemahan yang dapatdiukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan. Data jumlah personil Satlinmas Provinsi Gorontalo berdasarkan Resume Laporan Penyelenggaraan Linmas Periode s.d 11 Juli 2023 hanya sebanyak 28 orang sedangkan data anggota Satlinmas tahun 2022 lalu sebanyak 4.172 orang. Terdapat nilai agregat 0,01% data yang terlapor melalui SIMLinmas Kemendagri. Gambaran diatas menggambarkan ketidakvali dan yangtelapor melalui sistem. Pada penelusuran berbagai hal terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Satlinmas diatas dicetuskan ide dan gagasan dalam rangka mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi satlinmas melalui jargon “GAS FULL PAK TRANTIB” yang telah di implementasikan pada Aksi Perubahan dengan Judul ”OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI SATUAN LINMAS MELALUI PROGRAM GAS FULL PAK TRANTIB* DI PROVINSI GORONTALO” (* = adalah Gerak Aktif Satuan Polisi Pamong Praja dan Fungsi Layanan Linmas melalui Pelaksana Aksi Ketentraman dan Ketertiban). III.LATARBELAKANG III.1. Urgensi Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, SatuanPolisi Pamong Praja (Satlinmas) merupakan lembaga yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Provinsi Gorontalo. Namun, dalam beberapatahun terakhir, terdapat beberapa tantangan dan perubahan yang perlu ditangani olehSatlinmas Provinsi Gorontalo. Pertama, jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan peningkatan aktivitas dan kompleksitas situasi di dalam masyarakat. Hal ini membuat tugas Satlinmas semakin berat dalam menjaga ketertiban. Kedua, adanya perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, seperti media sosial danplatform digital. Perubahan tersebut menyebabkan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mengungkapkan pendapat dan berbagi informasi. Ketiga, dalam rangka mendukung agenda Nasional dan Daerah yang kedepan akan melaksanakanpesta rakyat Pemilu serentak Tahun 2024, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa yang nantinya sesuai dengan ketetapan peraturan perundangan undangan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya ada fungsi layanan Perlindungan masyarakat (Linmas). Selain itu, perubahan iklim, bencana alam, kenyaman dan ketertiban lingkungan masyarakat juga menjadi perhatian penting Satlinmas Provinsi GorontaloBerdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Bina Adwil Kementrian Dalam Negeri RI periode samapai dengan tanggal 11 Juni 2023 secara nasional dan khususProvinsi Gorontalo, data satuan Linmas yang ada didaerah belum memadai dan valid karena lebih disebabkan oleh kurangnya atensi dan perhatian daerah dalam membina, membentuk dan melatih masyarakat yang secara sukarela menjadi gardaterdepan dalam menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib, sehingga dapat membantu tugas dan fungsi Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut disajikan data laporan yang dirilis oleh Kemendagri cq. Direktorat Bina Administrasi dan Wilayah sebagai berikut:
5
6 Berdasarkan latar belakang di atas, Satlinmas Provinsi Gorontalo membutuhkan rencana aksi perubahan dan grand strategi yang komprehensif untuk mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang belum memadai dan merata. Rencana aksi perubahan ini meliputi tahapan-tahapan strategis sebagai berikut : 1) Memberikan penekanan terhadap regulasi Satlinmas melalui surat edaran dan pembuatan petunjuk teknis pembentukan Satlinmas yang diharapkan dapat mengarahkan dan memberi penguatan kelembagaan dan personil di Provinsi Gorontalo; 2) Memberikan pelatihan dan pembekalan baik kelembagaan maupun personil yang akan melaksanakan peran dan fungsi Perlindungan Masyarakat melalui Jambore Satlinmas di Provinsi Gorontalo; 3) Mengevaluasi dan monitoring aktifitas Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya termasuk ketersediaan sarana prasarana penunjang dan ketangkasan siskamling, pos kamling secara menyeluruh dan merata di Provinsi Gorontalo. Dengan adanya rencana aksi perubahan yang komprehensif ini, diharapkan Satlinmas Provinsi Gorontalo dapat menghadapi tantangan dan perubahan dengan lebih baik, menjaga ketertiban dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan lebih dilingkungan masyarakat luas termasuk dukungan kesiapan pelaksanaan agenda nasional Pemilu, Pilkada dan Pilkades kedepan. III.2. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009
7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2007- 2025 yang ditetapkan dengan Visi: Gorontalo Maju Dan Mandiri. Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas. Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi yangtelah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta focus-fokus pembangunan utama, yaitu; 1. Misi Pertama, Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, yaitu dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menujukeunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Pilar pembangunan ekonomi Gorontalo diletakkan pada kompetensi inti daerah, yakni pertanian (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan energi, secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatankonektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminatif dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga. 2. Misi Kedua, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, adalah dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yangmeliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagimasyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.
8 3. Misi ketiga, Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah dengan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right-sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah,peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, serta peningkatan penyeberluasaninformasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik. Telaahan Visi Misi dan Program yang mengacu pada Dokumen RPD Provinsi GorontaloTahun 2023-2026 Visi : Gorontalo Maju Dan Mandiri Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah Tujuan: Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan Penguatan Demokrasi Daerah Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi Indikator Kinerja dalam RPD - Persentase Peningkatan Pelayanan Ketentraman, dan Ketertiban Umum - SAKIP OPD Program 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program Pencegahan,Penanggulangan, Penyelamatan KebakarandanPenyelematan Non Kebakaran 3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah dan PeraturanGubernur 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 5. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, PenyelamatanKebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9. Administrasi Umum Perangkat Daerah 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9 III.3. Visi dan Misi Satpol PP Provinsi Gorontalo Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo diuraikan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Dalam menyelenggarakantugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas: a) Menegakan Perda dan Perkada; b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi: d) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; e) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; f) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; g) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan h) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Gubernur tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan PolisiPamong Praja Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : 1. TUGAS POKOK Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo mempunyai tugas Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 2. FUNGSI Dari ketentuan tugas pokok tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi: 1) Menyusunan program dan pelaksanaan Penegakkan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 2) Melaksanakan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum didaerah;
10 3) Melaksanakan Kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; 4) Melaksanakan koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan KepalaDaerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya; 5) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 3. KEWENANGAN Kewenangan Polisi Pamong Praja antara lain adalah sebagai berikut: 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah; 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 3) Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan 5) Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Untuk optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, maka dibentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi dan dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor: 65 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yang antara lain: 1. Kepala Satuan; 2. Sekretariat; a) Sub Bagian Program dan Keuangan; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Bidang Penegakkan Perda a) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Perda b) Seksi PPNS 4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. a) Seksi Pemadam Kebakaran; b) Seksi Bina Potensi Masyarakat 5. Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum a) Seksi Operasi dan Pengendalian (OPSDAL); b) Seksi Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan 6. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, diuraikan sebagai berikut:
11 1. Kepala Satuan Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusann Kepala Daerah yangberkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kepala Satuan mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman; b) Melaksanakan urusan-urusan pemerintah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman; c) Mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman; d) Mengkoordinasikan dengan instansi terkit dalam menegakan produk hukum daerah ; e) Menyelenggarakan pembinaan teknis dalam pencapaian program Satuan Polisi Pamong Praja; f) Menyelenggarakan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penegakan produk-poduk hukum daerah; g) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan berlaku; h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang menpunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas maka, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan satuan; b) Melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas; c) Mengelola administrasi keuangan, kepegawaian dan umum; d) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris satuan ; e) Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil; f) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan; g) Pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; h) Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; i) Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kenderaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta kenderaan dinas; j) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan. k) Pelaksanaan tugas lainnya yang dberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
12 Dan Kesekretariatan ini terdiri atas 2 (dua) Subbagian antara lain: 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun perencanaan dan mengkopilasi reprogram, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Satuan. Dalam menyelenggarakan tugas maka, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi: a. Menyusun, menyiapkan dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan keuangan; b. Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan; c. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan; d. Menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan melakukan penyusunan laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); e. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan; f. Menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; g. Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran; h. Melakukan penyusunan program dan rencana atas kegiatan dan anggaran; i. Membantu pelaksanaan tugas sekretaris selaku PPK-SKPD. j. Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran; k. Melakukan pengolahan data keuangan unit kerja; l. Menyusun bahan dan evaluasi pelaporan kegiatan; m. Menyiapkan bahan/data laporan realisasi keuangan; n. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja; o. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan rincian obyekbelanja langsung; p. Melaksanakan tugas selaku Pembantu PPK-SKPD yang meliputi : 1. Menyusun rencana operasional kas 2. Meneliti dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tagihanpembayaran; 3. Kelengkapan yang dimaksud antara lain: a) Ketersediaan anggaran dan kebenaran perhitungan; b) Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA; c) Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
13 4. Menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan; 5. Menyiapkan dan menerbitkan SPM; 6. Mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran; 7. Mengelola pembayaran gaji pegawai; 8. Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran; 9. Melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah; 10. Membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi; 11. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentinganpengawasan dan pengendalian; 12. Membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUDserta PA secara berkala. 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariatdibidang Umum dan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas maka, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan Sub Bagian Umumdan Kepegawaian; b. Pengorganisasian dan pengkoordinasian tugas dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian; c. Pelayanan umum, pembinaan dan pengembangan dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol,perlengkapan dan kepegawaian; d. Menyusun pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Kartu Asuransi Kesehatan dan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pegawai; e. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai; f. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Satuan; g. Mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen kepegawaian; h. Mengembangkan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat,
14 keprotokolan, akomodasi dan perjalanan dinas pegawai; i. Mengiventarisir kebutuhan listrik, air, faksimile, telpon, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya; j. Mengadministrasikan, mengolah, mengadakan, menyimpan, memelihara sarana dan prasarana kantor; k. Mengatur keamanan, kebersihan dan keindahan ruangan, halaman dan taman kantor; l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; m. Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris; n. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di SKPD yang berasaldari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; o. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; p. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan LaporanBarang Pengguna Tahunan (LBPT) serta laporan inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; q. Menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dari bidang/unit kerja terkait di lingkungan Satuan; dan r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya. 3. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Penegakan Peraturan Daerah dan Optimalisasi tugas PPNS serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. Dalam melaksanakan tugas maka, Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan perda, dan fungsi PPNS b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Penegakan Peraturan Daerah; c) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Penegakan Peraturan Daerah; d) Pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; e) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; f) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
15 g) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan; h) Pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur da Keputusan Gubernur; i) Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; j) Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; k) Penyajian data dan informasi di bidang Penegakan Peraturan Daerah; l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; m) Penyusunan laporan realisasi anggaran bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; n) Penyusunan laporan kinerja program bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan o) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya; Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Trantibum terbagi atas2 (dua) Seksi antara lain; 1. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Perda; Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengawasi dan melaporkan pelaksaan tugas urusan Seksi dan Penyuluhan Peraturan Daerah terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah;. Dalam melaksanakan tugas maka, Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah; b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi dan Penyuluhan Peraturan Daerah; d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian daerah dan lembaga/instansi terkait dalam penanganan atas pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan gubernur dan keputusan gubernur; e. Menerima laporan atas pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum; f. Menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran peraturan daerah dan keputusan gubernur; g. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah;
16 h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; i. Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; 2. Seksi Penyidik PNS (PPNS); Seksi Penyidik PNS (PPNS) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksaan tugas urusan Seksi Seksi Penyidik PNS (PPNS) terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah;. a. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian daerah dan lembaga/instansi terkait dalam penanganan atas pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan gubernur dan keputusan gubernur; c. Menerima laporan atas pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum; d. Menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran peraturan daerah dan keputusan gubernur; e. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; g. Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; 4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Bidang Perlidungan Masyarakat dan Bencana Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bencana Kebakaran. a. Dalam melaksanakan tugas maka, Bidang Perlidungan Masyarakat dan Kebakaan menyelenggarakan fungsi: Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; c. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; d. Pelaksanaan rekruitmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
17 e. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat dan Kebakaran; f. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; g. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; h. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system Perlindungan Masyarakat terpadu; i. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system perlindungan masyarakat dan Kebakaran; j. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; k. Pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana; l. Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; m. Pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; n. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendaliandi Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bencana Kebakaran serta pembinaan pengamanan swakarsa; o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; p. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang PerlindunganMasyarakat dan Kebakaran; q. Penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran terbagi atas 3 (tiga) Seksi antara lain: 1. Seksi Pemadam Kebakaran Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksaan tugas dalam hal penanganan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas maka, Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di lingkup pemadam kebakaran; b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi pemadam kebakaran; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Pemadam Kebakaran; d. Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran, Pelatihan dan Pencegahan
18 Kebakaran di lingkup Pemadam Kebakaran; e. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Pemadam Kebakaran; f. Penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran; g. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran; h. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran; i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemadam Kebakaran; dan j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. 2. Seksi Bina Potensi masyarakat; Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksaan tugas urusan Seksi Bina Potensi Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas maka, Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Bina Potensi Masyarakat; b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Bina Potensi Masyarakat; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Bina Potensi Masyarakat; d. Menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat; e. Menyusun konsep peta potensi kerawanan; f. Menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat; g. Menyusun rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan; h. Melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana; i. Menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara; j. Menyajikan data dan informasi di Seksi Bina Potensi Masyarakat; k. Melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan Pengamanan Swakarsa; l. Melaksanakan pembinaan,pemantauan, pengawasan dan pengendalian di seksi Bina Potensi Masyarakat; m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi Bina Potensi Masyarakat; dan n. Melaksanakan tugas lainnya yang dibenkan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
19 5. Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pembinaan dan pengembangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. Dalam melaksanakan tugas maka, Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; b. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. Pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarkat; d. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acaraacara resmi; e. Pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah; f. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa; g. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; h. Pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; i. Penyajian data dan informasi di bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; k. Penyusunan laporan realisasi anggaran bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; l. Penyusunan laporan kinerja program bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya; Bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ada 2 (dua) Seksi antara lain: 1. Seksi Operasi dan Pengendalian Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksaan tugas urusan Seksi Operasional dan Pengendalian. Dalam melaksanakan tugas maka, Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi: a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi
20 Operasional dan Pengendalian; b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi Operasional dan Pengendalian; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Operasional dan Pengendalian; d. Menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah; e. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa; f. Melaksanakan penanganan pengaduan adanya pelanggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; g. Mengoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; h. Menyajikan data dan informasi di bidang operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; i. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; j. Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Operasional dan Pengendalian, dan; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Seksi Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengamanan dan pengawalan pimpinan serta melaporkan pelaksaan tugas urusan Seksi Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Dalam melaksanakan tugas maka, Seksi Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. Menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi; b. Menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan di seluruh wilayah; c. Melaksanakan penanganan pengaduan adanya pelanggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. Melaksanakan pengamanan dan monitoring objek objek vital di Provinsi Gorontalo e. Melaksanakan penjagaan objek vital di Provinsi Gorontalo f. Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan, dan; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
21 6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing- masing. 2. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. 4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Bagan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagai berikut: III.4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provnsi Gorontalo Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provnsi Gorontalo KEPALA DINAS SEKRETARIS KASUBAG UMPEG KASUB PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEPALA BIDANG TRANTIB KABID LINMAS KABID PENEGAKAN PERDA KASIE OPSDAL KASIE PAMWAL KASIE BINA POTENSI KASIE DAMKAR KASIE WASLUH KASIE PPNS
22 III.5. Kondisi Organisasi Saat ini III.5.1 Gambaran Organisasi Saat ini Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar dapat berjalan denganbaik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungankegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu ”Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat“, yang dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena urgennya urusan ini maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas. Dengan harapan pembuat undangundang ini Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah serta menumbuh kembangkan kaepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan dicantumkannya pasal ini dalam Undang – undang dimaksud maka, dapat dikatakan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang harus ada dan mandiri, serta dibutuhkan dalam tatanan Pemerintahan Daerah, baik di Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota. Dimana Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2023-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo harus mengacu beberapa produk perencanaan terkait lainnya, yaitu Renstra Kemendagri Tahun 2020- 2024. Pada bagian ini akan dijabarkan kaitan Renstra Satlinmas Provinsi Gorontalo dengan dokumen perencanaan lainnya, untuk menunjukkan keterkaitan antar dokumen. Ketugasan pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah berada dalam wilayah koordinasi ketugasan Kementrian Dalam Negeri, sehingga salah satu acuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah Renstra Kemendagri.
23 Dari 3 tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020- 2024 terdapat 2 tujuan yang berkaitan dengan Satlinmas Yaitu (T1) Terwujudnya Stabilitas Politik dalam Negeri dan kesatuan bangsa dan (T2) Peningkatan Kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi Selanjutnya dari (T1) ditetapkanlah sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satlinmas, yaitu (T1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4) dengan indikator Sasaran meliputi : 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”. 2. Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas Untuk (T2) ditetapkanlah sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satlinmas, yaitu (T2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif , professional, proaktif dan inovatif (SS7) dengan salah satu indikator sasarannya adalah Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM. Berikut dapat disajikan ketertaikan antara dokumen Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah Provinsi Gorontalo serta Kebijakan Utama Daerah Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Demokrasi yang ada kaitannya dengan aksi perubahan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
24
25
26 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja selang Tahun 2023-2026 Fungsi Layanan Perlindungan Masyarakat (Linmas) memiliki peran strategis dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di tingkat daerah. Di Provinsi Gorontalo, Linmas diharapkan menjadi garda terdepan dalammemitigasi berbagai risiko dan ancaman yang mungkin terjadi. Namun, dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi Satlinmas di Gorontalo, terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi dan dianalisis. Langkah analisis yang dilakukan adalah dengan menggukan AnalisisFishbone, juga dikenal sebagai Diagram Ishikawa atau Diagram Tulang Ikan, adalah alat yang digunakan Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Kinerja Pada Tahun Ke2023 2024 2025 2026 Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Penguatan Demokrasi Daerah Indeks Demokrasi Indonesia Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi Presentase IDIyang tercapai 87.80% 88.06% 88.33% 88.59% Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100% 100% 100% 100% Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100% 100% 100% 100% Nilai Sakip BB BB BB A
27 untuk menganalisis penyebab akar dari suatu masalah atau situasi. Di dalam konteks masalah Satlinmas di Provinsi Gorontalo,analisis Fishbone dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tertentu dan mengidentifikasi solusi yang tepat. Penting untuk dicatat bahwa manfaat analisis Fishbone dapat maksimal jika dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak terkait, dan diikuti dengan tindakan perbaikan yang tepat. Hal ini akan membantumeningkatkan kinerja Satlinmas dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Ada 3 (tiga) masalah utama yang diidentifikasi berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu: 1). Belum tersedianya data valid anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo; 2). Belum terlatihnya anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo, dan 3). Belum Optimalnya layanan Satlinmas di Provinsi Gorontalo. Hal ini dapatdigambarkan dalam diagram Analisa Fishbone dibawah ini :
28 Gambar 1 : Analisis Fishbone/Tulang
29 TABEL 1. MATRIK TABEL IDENTIFIKASI MASALAH DAN SEBAB MASALAH (1) Belum Optimalnya Layanan Fungsi Anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo IDENTIFIKASI MASALAH (kondisi saat ini/masalah) SEBAB/AKAR MASALAH SOLUSI/ PENANGGULANGAN MASALAH/AREA PERUBAHAN (INOVASI)/OUTPUT KONDISI YANG DIHARAPKAN/ TUJUAN (URUTAN PRIORITAS MASALAH) MANFAAT BAGI JANGKA WAKTU (PRIORITAS INOVASI)(Jk. Pendek/Jk. Menengah/Jk. Panjang)/ PRIORITAS MASALAH OUTCOME/ KEMANFAATAN Belum Optimalnya Layanan Fungsi Anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo a. Manusia : 1. Anggota Satlinmas belum terlatih dan terdidik 1. Melatih dan mendidik Anggota Satlinmas melalui kegiatan Jambore Satlinmas di Provinsi Gorontalo 1. Terdistribusinya Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. (bln September 2023) 2. Tersedianya Juknis Pendataan dan rekruitmen Satlinmas di Provinsi Gorontalo (September 2023) 3. Terdistribusinya Petunjuk Teknis di Kab/Kota se Provinsi ORGANISASI/ SDM : - Menjadi agen pelaksana aktif di lingkungan masyakat secara dinamis bekerja; - Data Satlinmas Kemendagri valid MASYARAKAT : Andil dalam menjaga lingkungannya dan tidak apatis ANTAR ORGANISASI : Membantu Babinsa Jangka Pendek (2 bulan) 1. Pendistribusian SE Mendagri 2. Pembuatan Juknis 3. Sosialisasi Surat Pengantar SE dan Uji coba Kabupaten Bone Bolango 4. Pemilihan Satlinmas Terbaik se Prov Gorontalo Jangka Menengah (6 bln) 1. Pembentukan Dukungan terhadap pelaksanaan Agenda Nasional (Pemilu 2024) siap ditugaskan Kondisi trantibum dilingkungan masyarakat selalu terjaga dgn kehadiran Satlinmas Peningkatan PAD terwujud dengan masuknya investor ke daerah yg kondusif
30 IDENTIFIKASI MASALAH (kondisi saat ini/masalah) SEBAB/AKAR MASALAH SOLUSI/ PENANGGULANGAN MASALAH/AREA PERUBAHAN (INOVASI)/OUTPUT KONDISI YANG DIHARAPKAN/ TUJUAN (URUTAN PRIORITAS MASALAH) MANFAAT BAGI JANGKA WAKTU (PRIORITAS INOVASI)(Jk. Pendek/Jk. Menengah/Jk. Panjang)/ PRIORITAS MASALAH OUTCOME/ KEMANFAATAN 2. Anggota Satlinmas belum tersebar merata 1. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. 2. Menyusun Petunjuk Teknis tentang Mekanisne Pembentukan Satlinmas di Kab dan Kota Gorontalo (September 2023) 4. Terlaksananya Jambore Satlinmas se Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango (Oktober 2023) 5. Terlaksananya uji coba melalui evaluasi dan monitoring sikap, uji ketangkasan dan kelengkapan sarpras Satlinmas di Kabupaten Bone Bolango (Oktober 2023) 6. Terpilihnya anggota Satlinmas terbaik tingkat Provinsi Gorontalo (Oktober 2023) dan Babinkantibmas dalam menjaga trantibum Satlinmas di Kab/Kota 2. Penyusunan dan Pelaporan Data Satlinmas secara real time melalui System/Aplikasi SIMLinmas 3. Pelatihan dan Pembinaan Satlinmas di Kab/Kota Se Provinsi Gorontalo 4. Penysunan Draft Rancangan Perda terkait Satlinmas Jangka Panjang (1 Tahun) 1. Pengusulan Draft Perda terkait Satlinmas di Provinsi Gorontalo menjadi Prolegda DPRD 2. Pembahasan Perda terkait Satlinmas Provinsi Gorontalo 3. Pimpinan Satlinmas tidakpaham tupoksi 1. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
31 IDENTIFIKASI MASALAH (kondisi saat ini/masalah) SEBAB/AKAR MASALAH SOLUSI/ PENANGGULANGAN MASALAH/AREA PERUBAHAN (INOVASI)/OUTPUT KONDISI YANG DIHARAPKAN/ TUJUAN (URUTAN PRIORITAS MASALAH) MANFAAT BAGI JANGKA WAKTU (PRIORITAS INOVASI)(Jk. Pendek/Jk. Menengah/Jk. Panjang)/ PRIORITAS MASALAH OUTCOME/ KEMANFAATAN b.Metode : 1. Sistem Rekrut Satlinmas hanya Sukarela 1. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. 2. Menyusun Petunjuk Teknis tentang Mekanisne Pembentukan Satlinmas di Kab dan Kota 3. Pelaksanaan Agenda Nasional dan Daerah yang disupport oleh Satlinmas 2. Peralatan Linmas belum memadai 1. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. 2. Sistem Kompensasi/gaji tidak diatur 2. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
32 IDENTIFIKASI MASALAH (kondisi saat ini/masalah) SEBAB/AKAR MASALAH SOLUSI/ PENANGGULANGAN MASALAH/AREA PERUBAHAN (INOVASI)/OUTPUT KONDISI YANG DIHARAPKAN/ TUJUAN (URUTAN PRIORITAS MASALAH) MANFAAT BAGI JANGKA WAKTU (PRIORITAS INOVASI)(Jk. Pendek/Jk. Menengah/Jk. Panjang)/ PRIORITAS MASALAH OUTCOME/ KEMANFAATAN c. Anggaran : 1.Anggaran tidak disupport ADD 3. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 d.Kebijakan : 1. Peran Legislatif/Bangg ar diharapkan 2. Political will Kepala Daerah blm ada 1. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
33 TABEL 2 MATRIK TABEL IDENTIFIKASI MASALAH DAN SEBAB MASALAH (2) Belum terlatihnya anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo IDENTIFIKASI MASALAH (kondisi saat ini/masalah) SEBAB/AKAR MASALAH SOLUSI/PENANGGULANGAN MASALAH/AREA PERUBAHAN (INOVASI)/OUTPUT KONDISI YANG DIHARAPKAN/TUJUAN (URUTAN PRIORITAS MASALAH) MANFAAT BAGI JANGKA WAKTU (PRIORITAS INOVASI)(Jk. Pendek/Jk. Menengah/Jk. Panjang)/ PRIORITAS MASALAH OUTCOME/ KEMANFAATAN Belum terlatihnya anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo a. Manusia 1. Anggota Satlinmas belum terlatih dan terdidik 1. Melatih dan mendidik Anggota Satlinmas melalui kegiatan Jambore Satlinmas di Provinsi Gorontalo 1. Jumlah anggota Satlinmas terpenuhi sesuai kebutuhan wilayah 2. Data jumlah Satlinmas tersusun dan terdata by name by addres 3. Data anggota Satlinmas yang terdata dilatih dan dibina secara menyeluruh 4. Pemanfaatan ITdan aplikasi digunakan secara aktif 5. Porsi anggaran terpenuhi sesuai indikato SPM ORGANISASI/ SDM : - Menjadi agen pelaksana aktif di lingkungan masyakat secara dinamis bekerja; MASYARAKAT: andil dalam menjaga lingkungannya dan tidak apatis ANTAR ORGANISASI: Membantu Babinsa dan Babinkantibmas dalam menjaga Jangka Pendek (2 bulan) Dukungan terhadap pelaksanaan Agenda Nasional (Pemilu 2024) 2. Anggota Satlinmas belum tersebar merata 1. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. 2. Menyusun Petunjuk Teknis tentang Mekanisne Pembentukan Satlinmas di Kab dan Kota
34 IDENTIFIKASI MASALAH (kondisi saat ini/masalah) SEBAB/AKAR MASALAH SOLUSI/PENANGGULANGAN MASALAH/AREA PERUBAHAN (INOVASI)/OUTPUT KONDISI YANG DIHARAPKAN/TUJUAN (URUTAN PRIORITAS MASALAH) MANFAAT BAGI JANGKA WAKTU (PRIORITAS INOVASI)(Jk. Pendek/Jk. Menengah/Jk. Panjang)/ PRIORITAS MASALAH OUTCOME/ KEMANFAATAN b. Metode 3. Peralatan Linmas belum memadai 1. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. 2. Menyusun Petunjuk Teknis tentang Mekanisne Pembentukan Satlinmas di Kab dan Kota trantibum c. Lingkungan 1. Kenyamanan tidak dirasakan 2. Tertib dan tentram tidak terpenuhi 3. Hewan lepas tidak terjaga 1. Pembentukan Unit TRC Satlinmas yang terlatih dan terdidik 2. Pelatihan dan pendidikan dasar Satlinmas d. Anggaran 1. Anggaran tidak disupport ADD 1. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. 2. Menyusun Petunjuk Teknis tentang Mekanisne Pembentukan Satlinmas di Kab dan Kota
35 IDENTIFIKASI MASALAH (kondisi saat ini/masalah) SEBAB/AKAR MASALAH SOLUSI/PENANGGULANGAN MASALAH/AREA PERUBAHAN (INOVASI)/OUTPUT KONDISI YANG DIHARAPKAN/TUJUAN (URUTAN PRIORITAS MASALAH) MANFAAT BAGI JANGKA WAKTU (PRIORITAS INOVASI)(Jk. Pendek/Jk. Menengah/Jk. Panjang)/ PRIORITAS MASALAH OUTCOME/ KEMANFAATAN e. Kebijakan 1. Peran Legislatif/Banggar diharapkan 2. Political will KepalaDaerah belum ada 1. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. 2. Menyusun Petunjuk Teknis tentang Mekanisne Pembentukan Satlinmas di Kab dan Kota
36 TABEL 3 MATRIK TABEL IDENTIFIKASI MASALAH DAN SEBAB MASALAH (3) Belum Tersedianya data valid anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo IDENTIFIKASI MASALAH (kondisi saat ini/masalah) SEBAB/ AKAR MASALAH SOLUSI/PENANGGULANGAN MASALAH/AREA PERUBAHAN (INOVASI)/OUTPUT KONDISI YANG DIHARAPKAN/ TUJUAN (URUTAN PRIORITAS MASALAH) MANFAAT BAGI JANGKA WAKTU (PRIORITAS INOVASI)(Jk. Pendek/Jk. Menengah/Jk. Panjang)/PRI ORITAS MASALAH OUTCOME/ KEMANFAATAN Belum Tersedianya data valid anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo a. Metode 1. SIMLinmas belum aktif 2. Sistem Rekrut Satlinmas hanya Sukarela 3. Sistem Kompensasi/gaji tidak diatur 1. Pelatihan operator SIMLinmas di Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo 2. Sosialisasi tentang kesadaran Masyarakat menjadi anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo 3. Pengadaan perangkat IT dan aplikasi yang dibutuhkan Anggota Satlinmas di Kabupaten dan Kota 4. Diklat Integrasi Data Satlinmas terpusat 1. Pemanfaatan IT dan aplikasi digunakan secara aktif 2. Porsi Anggaran Satlinmas diprioritaskan 3. Data jumlah Satlinmas tersusundan tterdata by name by addres ORGANISASI/ SDM : - Memudahkan Koordinasi Satlinmasdi Kabupaten Kota; - Data Satlinmas Kemendagri valid MASYARAKAT : - Memiliki kepercayaan diriuntuk menjaga lingkungan sendiri ANTAR ORGANISASI : - Membantu Babinsa dan Babinkantibma Jangka Pendek ((2 bulan) Fungsi sosial masyarakat melalui peran aktif dalam Satlinmas menjadi ujung tombak Peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh
37 IDENTIFIKASI MASALAH (kondisi saat ini/masalah) SEBAB/ AKAR MASALAH SOLUSI/PENANGGULANGAN MASALAH/AREA PERUBAHAN (INOVASI)/OUTPUT KONDISI YANG DIHARAPKAN/ TUJUAN (URUTAN PRIORITAS MASALAH) MANFAAT BAGI JANGKA WAKTU (PRIORITAS INOVASI)(Jk. Pendek/Jk. Menengah/Jk. Panjang)/PRI ORITAS MASALAH OUTCOME/ KEMANFAATAN s dalam menjaga trantibum b. Kebijakan 1. Pimpinan Satlinmas tidak paham tupoksi 2. Political will Kepala daerah belum ada 1. Mendistribusikan Surat Edaran Mendagri NOMOR 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Penguatan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. 2. Menyusun Petunjuk Teknis tentang Mekanisne Pembentukan Satlinmas di Kab dan Kota
38 III.5.2 Prioritas Masalah /Isu Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisa Fishbone permasalahan utama dan factor-faktor penyebab utama maka pada aksi perubahan ini akan di fokuskan pada permasalahan pada Belum Optimalnya Layanan Fungsi Anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo. Gambar 2 : Analisis Fishbone/Tulang
39 TABEL 4 ANALISIS USG PRIORITAS MASALAH PRIORITAS MASALAH NO MASALAH/ISSU URGENTLY SERIOUSLY GROWTH JUMLAH NILAI PENGUTAMAAN 1 Belum Optimalnya Layanan Fungsi Anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo 5 5 5 15 Dukungan terhadap pelaksanaan Agenda Nasional (Pemilu 2024) siap ditugaskan Kondisi trantibum dilingkungan masyarakat selalu terjaga dgn kehadiran Satlinmas Peningkatan PAD terwujud dengan masuknya investor ke daerah yg kondusif 2. Belum terlatihnya anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo 4 4 3 11 Kondisi trantibum dilingkungan masyarakat selalu terjagadgn kehadiran Satlinmas 3. Belum Tersedianya data valid anggota Satlinmas di Provinsi Gorontalo 4 3 1 8 Dukungan terhadap pelaksanaan Agenda Nasional (Pemilu 2024) siap ditugaskan