KFR Tahunan 2025_Update2

31 Tabel 2-1 Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi NTBNo. Sasaran Makro Kesra Target 2025 Realisasi 2025 Hasil Reviu 1. Pertumbuhan Ekonomi 6,00 12,49 Pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kenaikan sepanjang tahun 2025 dan ditutup dengan angka 12,49% (yoy), jauh melampaui target yang ditetapkan. Kenaikan yang sangat signifikan ini dikarenakan adanya kontribusi besar dari kinerja industri pengolahan utamanya oleh industri logam dasar (smelter) yang mencerminkan peningkatan aktivitas hilirisasi dan nilai tambah regional. Asumsi/proyeksi ke depan pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pada sektor-sektor selain industri logam dasar seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi agar tidak ketergantungan pada smelter. 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - 73,97 IPM NTB 2025 menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan menempatkan pertumbuhan IPM NTB berada di atas laju IPM Nasional dan di peringkat ketujuh nasional. Target IPM pada 2025 tidak tercantum pada dokumen RPJMD karena pada periode ini target kesra menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM). Sementara untuk IMM 2025 belum terdapat data hasil perhitungan dari BPS. Asumsi/proyeksi ke depan: indeks kesejahteraan manusia berdasarkan RPJMN dan RPJMD dihitung menggunakan IMM. 3. Kemiskinan 11,68-12,18 11,38 Presentase tingkat kemiskinan di NTB cenderung mengalami penurunan dan berada di bawah target. Hal ini menunjukkan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. Asumsi/proyeksi ke depan implementasi program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap layanan dasar diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan lebih dalam lagi. 4. Pengangguran 2,19-2,79 3,05 Tingkat pengangguran pada 2025 masih berada di atas target. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah Angkatan kerja

32 No. Sasaran Makro Kesra Target 2025 Realisasi 2025 Hasil Reviu tidak diimbangi dengan terbukanya jumlah lapangan kerja yang ada. Asumsi/proyeksi ke depan perlu dilakukan penguatan program pengurangan angka pengangguran dengan cara penguatan sektor pelatihan tenga ahli dan pembukaan lapangan kerja pada sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata. 5. Rasio Gini 0,369-0,373 0,364 Angka gini rasio tahun 2025 berhasil melebihi target. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan tingkat ketimpangan di NTB. Asumsi/proyeksi ke depan dapat meningkatkan target optimis agar lebih memotivasi dalam pengambilan kebijakan. 6. PDRB Per Kapita (Rp Juta) 35,80 33,67 Target PDRB per Kapita tahun 2025 belum dapat tercapai karena beberapa faktor seperti ketergantungan struktur ekonomi yang dapat dilihat pada bagian pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada smelter sehingga kombinasi PDRB kurang merata. Asumsi/proyeksi ke depan pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pada sektor-sektor selain industri logam dasar seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi agar tidak ketergantungan pada smelter. 7. Inflasi 3-3,7 3,01 Inflasi NTB pada akhir 2025 menunjukkan angka yang masih dalam rentang target menunjukkan keberhasilan Tim TPID dalam mengendalikan harga-harga sehingga tidak mengalami anjlok maupun terlalu tinggi. Asumsi/proyeksi ke depan tekanan inflasi diperkirakan akan tetap terkendali dengan upaya pengendalian melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 8. Nilai Tukar Petani (NTP) 105 134,14 NTP yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan petani relatif lebih baik dibandingkan dengan pengeluaran mereka karena harga komoditas pertanian yang menguntungkan dan peningkatan produktivitas.

33 No. Sasaran Makro Kesra Target 2025 Realisasi 2025 Hasil Reviu Asumsi/proyeksi ke depan dengan dukungan kebijakan yang pro-petani dan stabilitas harga komoditas, NTP di NTB diharapkan tetap tinggi. 9. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 100 107,98 NTN berada pada capaian yang tinggi karena kenaikan harga jual ikan akibat peningkatan permintaan domestik dan ekspor, serta diversifikasi produk olahan perikanan, peningkatan hilirisasi perikanan melalui pengolahan ikan dan dukungan koperasi. Asumsi/Proyeksi ke Depan: adanya ketergantungan pada cuaca masih tinggi, potensi badai dapat menghambat aktivitas nelayan, penguatan hilirisasi dan ekspor produk perikanan perlu ditingkatkan agar pendapatan nelayan lebih berkelanjutan melalui KNMP. Sumber: RPJMD dan BPS Provinsi NTB

Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPbProvinsi Nusa Tenggara BaratBAB IIIAnalisis Fiskal RegionalTahun 2025

34 BAB 3 ANALISIS FISKAL REGIONA 3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi Kinerja fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Tahun Anggaran 2025 dipengaruhi oleh tantangan struktural dari sisi penerimaan dan belanja negara. Di sisi perpajakan, penerapan PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang pemusatan administrasi perpajakan menyebabkan sebagian penerimaan pajak badan usaha besar dicatat di kantor pusat wajib pajak di luar daerah. Secara teknis, hal ini mengurangi pencatatan penerimaan di NTB meskipun aktivitas ekonominya tetap terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital (Coretax) menimbulkan fase transisi yang berpotensi menyebabkan penyesuaian dan keterlambatan sementara dalam pencatatan penerimaan, khususnya pada awal tahun. Pada sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan juga terdampak kebijakan larangan ekspor konsentrat mineral hingga kuartal III 2025 sebagai bagian dari strategi hilirisasi nasional. Kebijakan ini menekan sementara penerimaan bea keluar karena perusahaan tambang menunda ekspor sambil menunggu operasional fasilitas pengolahan. Meskipun berdampak jangka pendek terhadap penerimaan, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan nilai tambah ekspor dalam jangka menengah. Dari sisi belanja, pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD turut memengaruhi struktur pengeluaran. Kebijakan ini menekankan penghematan belanja non-prioritas, dengan pengecualian belanja pegawai dan bantuan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan penyesuaian belanja pemerintah pusat di daerah, sementara belanja Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil, tetap meningkat dan membantu menjaga likuiditas fiskal daerah. Sebaliknya, belanja pemerintah pusat di wilayah NTB mengalami penurunan signifikan. Tabel 3-1 I-Account Realisasi APBN Provinsi NTB Tahun 2023-2025Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTB

35 Secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2025 masih melampaui target, mencerminkan terjaganya aktivitas ekonomi dan optimalisasi pengawasan penerimaan. Namun dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan negatif. Berdasarkan I-Account TA 2023-2025, realisasi pendapatan sebesar Rp7.554,16 miliar pada 2023 (103,41% dari pagu), meningkat menjadi Rp9.393,21 miliar pada 2024, dan menurun menjadi Rp4.839,74 miliar pada 2025 meskipun tetap melampaui target (111,02%). Pendapatan perpajakan tetap menjadi kontributor utama, sementara peningkatan PNBP didorong oleh penerimaan dari penegakan hukum dan layanan kesehatan. Dari sisi belanja, realisasi belanja negara di NTB relatif stabil pada kisaran Rp26–28 triliun dengan tingkat serapan di atas 97%, menunjukkan pelaksanaan anggaran yang cukup efektif. Belanja Pemerintah Pusat mengalami penurunan, terutama pada belanja barang dan belanja modal, seiring penyesuaian prioritas dan selesainya beberapa proyek strategis, sementara belanja pegawai tetap stabil sebagai komponen wajib. Di sisi lain, Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi komponen dominan dan meningkat hingga Rp19.762,24 miliar pada 2025, didukung kenaikan Dana Bagi Hasil. Secara umum, struktur APBN di NTB masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada transfer pusat, dengan posisi defisit yang tetap terkendali dalam kerangka keberlanjutan fiskal.3.1.1 Pendapatan Negara Pendapatan Negara dan Hibah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama TA 2023–2025 menunjukkan dinamika yang cukup progresif, baik dari sisi target maupun realisasi. Pada TA 2023 realisasi pendapatan mencapai Rp7.554,16 miliar atau 103,41% dari target, menandakan kinerja penerimaan yang cukup kuat. Pada TA 2024 realisasi meningkat menjadi Rp9.393,21 miliar, namun tingkat pencapaian turun menjadi 92,63% karena target yang lebih tinggi. Sementara pada TA 2025 target pendapatan turun signifikan menjadi Rp4.359,42 miliar, tetapi realisasi justru melampaui target sebesar Rp4.839,74 miliar atau 111,02%. Tabel 3-2 Pendapatan Negara dan Hibah Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (miliar)Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Prov. NTB Dilihat dari komponennya, Pendapatan Perpajakan tetap menjadi kontributor utama pendapatan negara di NTB. Realisasi pajak pada TA 2023 sebesar Rp6.649,60 miliar (97,18%), meningkat pada TA 2024 menjadi Rp8.458,27 miliar meskipun tingkat realisasi hanya 88,17% akibat kenaikan target. Pada TA 2025 realisasi sebesar Rp3.953,47 miliar atau 106,31%, menunjukkan kinerja yang cukup baik Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBGrafik 3-1 Struktur dan Kinerja Pendapatan Negara APBN Prov. NTB 2023-20256.649,60 8.458,27 3.953,47904,56934,94886,27103,4192,63111,0280,0085,0090,0095,00100,00105,00110,00115,000,001.000,002.000,003.000,004.000,005.000,006.000,007.000,008.000,009.000,0010.000,002023 2024 2025Perpajakan PNBP Kinerja %

36 meskipun nominal menurun seiring penyesuaian target dan dinamika implementasi kebijakan perpajakan yang baru. Dominasi pendapatan perpajakan mencerminkan kuatnya kontribusi aktivitas ekonomi formal, produksi barang/jasa, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak di wilayah NTB. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja yang relatif kuat dengan tingkat realisasi yang selalu melampaui target. Pada TA 2023 realisasi PNBP mencapai Rp904,56 miliar (195,68%), meningkat pada TA 2024 menjadi Rp934,94 miliar (170,87%), dan pada TA 2025 sebesar Rp886,27 miliar (138,36%). Tingginya realisasi PNBP mengindikasikan adanya optimalisasi layanan pemerintah, pemanfaatan aset negara, serta penerimaan berbasis sumber daya dan jasa layanan di daerah. Secara keseluruhan, struktur pendapatan negara di NTB masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, sementara PNBP berperan sebagai penopang tambahan yang mampu meningkatkan capaian total pendapatan negara di wilayah tersebut. 3.1.1.1. Pendapatan Perpajakan Pendapatan perpajakan Provinsi NTB yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif selama periode 2023-2025. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan perpajakan mencapai Rp6.649,60 miliar atau 97,18% dari target, kemudian meningkat targetnya pada 2024 namun realisasinya sebesar Rp8.458,27 miliar dengan capaian 88,17%. Pada tahun 2025, realisasi tercatat Rp3.953,47 miliar atau 106,31% dari target meskipun secara nominal mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi pajak dalam negeri pada 2023 terealisasi Rp4.076,21 miliar (113,82%), meningkat menjadi Rp4.744,77 miliar (100,89%) pada 2024, namun menurun menjadi Rp3.225,88 miliar (90,34%) pada 2025, terutama dipengaruhi penurunan pajak penghasilan dan PPN. Tabel 3-3Pendapatan Perpajakan Prov. NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBSementara itu, pajak perdagangan internasional menunjukkan realisasi Rp2.573,39 miliar (78,90%) pada 2023 dan Rp3.713,50 miliar (75,94%) pada 2024, kemudian turun secara target namun realisasinya meningkat signifikan menjadi Rp727,59 miliar dengan capaian 491,05% pada 2025, didorong oleh kenaikan penerimaan bea keluar/pungutan ekspor. Secara keseluruhan, kinerja pendapatan perpajakan NTB masih sangat dipengaruhi oleh dinamika perdagangan internasional dan fluktuasi komponen pajak utama dalam negeri. a. Pajak Dalam Negeri Penerimaan pajak dalam negeri Provinsi NTB selama periode 2023-2025 menunjukkan perkembangan yang beragam antarjenis pajak. Pada tahun 2023, kinerja pajak dalam negeri tercatat sangat baik dengan capaian 113,82%, didukung oleh realisasi Pajak Penghasilan

37 (PPh) sebesar Rp2.043,64 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp1.424,15 miliar yang menjadi kontributor utama, disertai PBB sebesar Rp511,24 miliar, cukai Rp22,55 miliar, serta pajak lainnya Rp74,63 miliar. Pada tahun 2024, kinerja pajak dalam negeri relatif stabil dengan capaian 100,89%, seiring meningkatnya realisasi PPh menjadi Rp2.737,75 miliar dan PPN menjadi Rp1.542,60 miliar, meskipun PBB menurun menjadi Rp366,95 miliar, sementara cukai dan pajak lainnya relatif stagnan. Memasuki tahun 2025, kinerja pajak dalam negeri menurun menjadi 90,34% yang terutama dipengaruhi oleh penurunan signifikan PPh menjadi Rp1.509,16 miliar dan PPN menjadi Rp1.030,62 miliar, serta merosot tajamnya PBB menjadi Rp0,35 miliar. Namun demikian, penurunan tersebut sebagian tertahan oleh lonjakan pajak lainnya yang mencapai Rp664,20 M, sementara penerimaan cukai relatif stabil sebesar Rp21,55 M. b. Pajak Perdagangan Internasional Struktur pajak perdagangan internasional Provinsi NTB selama tahun 2023–2025 didominasi oleh penerimaan bea keluar dibandingkan bea masuk. Pada tahun 2023, realisasi bea masuk tercatat sebesar Rp110,49 miliar, sedangkan bea keluar jauh lebih besar yaitu Rp2.462,90 miliar. Kondisi serupa berlanjut pada tahun 2024, di mana bea masuk sedikit menurun menjadi Rp106,49 miliar, sementara bea keluar meningkat signifikan menjadi Rp3.607,01 miliar. Memasuki tahun 2025, penerimaan bea masuk kembali turun menjadi Rp62,95 miliar, sedangkan bea keluar juga mengalami penurunan cukup tajam menjadi Rp664,64 miliar, namun tetap menjadi kontributor utama dalam struktur pajak perdagangan internasional NTB. Dari sisi kinerja, capaian pajak perdagangan internasional menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2023 kinerja tercatat sebesar 78,90%, kemudian menurun menjadi 75,94% pada tahun 2024, mencerminkan realisasi yang belum mencapai target secara optimal. Namun pada tahun 2025, kinerja melonjak signifikan menjadi 491,05%, yang mengindikasikan realisasi jauh melampaui target meskipun secara nominal penerimaan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja terutama ditopang oleh komponen bea keluar sebagai penyumbang terbesar, yang mengalami 113,82%100,89%90,34%0,00%20,00%40,00%60,00%80,00%100,00%120,00%0,00500,001.000,001.500,002.000,002.500,003.000,003.500,004.000,004.500,005.000,002023 2024 2025PPh PPN PBBCukai Pajak Lainnya % KinerjaSumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTB Grafik 3-2 Struktur Pajak Dalam Negeri dan Kinerja 2023-2025Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBGrafik 3-3 Struktur Pajak Perdagangan Internasional dan Kinerja Tahun 2023-202578,90%75,94%491,05%0,00%100,00%200,00%300,00%400,00%500,00%600,00%0,001.000,002.000,003.000,004.000,002023 2024 2025Bea Masuk Bea Keluar % Kinerja

38 kenaikan pada kuartal IV 2025 seiring dibukanya kembali ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara, setelah sebelumnya terjadi akumulasi volume persediaan. c. Tax Ratio Nusa Tenggara Barat dan Nasional Perkembangan tax ratio Provinsi NTB selama 2023–2025 menunjukkan pola fluktuatif namun secara umum berada pada kisaran 1–7%, dengan puncak pada Q4-23 sebesar 6,95% dan kembali meningkat pada Q4-25 menjadi 3,67% setelah sempat melemah pada awal 2025. Sementara itu, tax ratio nasional bergerak pada rentang yang lebih tinggi, yakni sekitar 7-12%, dengan penguatan pada semester II 2024 dan 2025 yang mencapai di atas 11%. Perbedaan level ini merupakan hal yang wajar karena tax ratio nasional dihitung dari total penerimaan pajak pusat terhadap PDB nasional yang memiliki basis pajak sangat luas, termasuk sektor industri besar, manufaktur, dan pertambangan skala besar, sedangkan tax ratio daerah mencerminkan penerimaan pajak di wilayah tersebut terhadap PDRB yang struktur ekonominya bisa lebih terbatas. Dalam konteks NTB yang struktur ekonominya banyak ditopang sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM dengan tingkat formalitas yang belum sepenuhnya tinggi, capaian tax ratio di kisaran 3 (tiga)% dapat dikategorikan relatif baik. Fluktuasi yang terjadi lebih mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi musiman dan kinerja penerimaan sektoral dibandingkan lemahnya kapasitas pemungutan. Dengan demikian, kesenjangan antara tax ratio NTB dan nasional tidak serta-merta menunjukkan kinerja yang kurang optimal, melainkan menggambarkan perbedaan karakteristik basis ekonomi dan kewenangan perpajakan antara level daerah dan nasional.d. Pendapatan Sektor Usaha Dominan Struktur penerimaan pajak Provinsi NTB tahun 2025 menunjukkan dominasi yang sangat kuat dari sektor Administrasi Pemerintah dengan nilai sebesar Rp1.637,76 miliar atau berkontribusi 52,05% terhadap total penerimaan. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari kelompok Lainnya sebesar Rp575,83 miliar (18,30%) dan sektor Perdagangan sebesar Rp448,95 miliar (14,27%). Sementara itu, sektor Jasa Keuangan menyum bang Rp197,19 miliar (6,27%), Persewaan dan Tenaga Kerja Rp162,09 miliar (5,15%), serta Akomodasi dan Makan Minum Rp124,85 miliar Grafik 3-4 Tren Tax Rasio NTB dan Nasional 2023-20252,23 2,19 4,34 6,95 3,83 5,79 4,98 3,86 1,23 1,68 1,43 3,67 9,89 11,57 9,02 10,77 8,95 10,02 9,46 11,83 7,06 7,25 11,31 11,41 - 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q42023 2024 2025 Tax Rasio NTB Tax Rasio NasionalSumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTB18,30%3,97%5,15%6,27%14,27%52,05%Lainnya575,83 MAkomodasi Dan Mamin124,85 MPersewaan, Tenaga Kerja162,09 MJasa Keuangan197,19 MPerdagangan448,95 MAdministrasi Pemerintah1.637,76 MGrafik 3-5 Penerimaan dan Kontribusi Sektor Dominan Prov. NTB Tahun 2025Sumber: ALCo 2025 Kanwil Pajak Provinsi NTB

39 (3,97%). Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penerimaan pajak NTB masih bertumpu pada aktivitas pemerintahan. Dominasi sektor Administrasi Pemerintah mengindikasikan besarnya peran belanja dan aktivitas fiskal pemerintah dalam mendorong penerimaan pajak daerah, terutama melalui PPN dan PPh terkait belanja pegawai serta pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, kontribusi sektor Perdagangan, Jasa Keuangan, serta Akomodasi dan Makan Minum mencerminkan pergerakan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Struktur ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas sektor swasta mulai memberikan kontribusi yang signifikan, ketergantungan terhadap aktivitas pemerintahan masih menjadi karakter utama penerimaan pajak NTB pada tahun 2025. 3.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provinsi NTB selama periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang tetap melampaui target meskipun mengalami fluktuasi capaian. Pada tahun 2023, realisasi PNBP mencapai Rp904,56 miliar atau 195,67% dari target sebesar Rp462,28 miliar. Kinerja ini berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi meningkat menjadi Rp934,94 miliar atau 170,87% dari target Rp547,15 miliar. Namun pada tahun 2025, meskipun target meningkat menjadi Rp640,55 miliar, realisasi tercatat Rp886,27 miliar dengan tingkat capaian 138,36%, menunjukkan penurunan kinerja%tase dibanding dua tahun sebelumnya. Secara pertumbuhan, realisasi PNBP mengalami kontraksi sebesar 5,21% pada 2025 dibandingkan 2024. Tabel 3-4 Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: ALCo Kanwil DJPb Provinsi NTBDari sisi struktur, PNBP NTB didominasi oleh komponen PNBP lainnya dan BLU. Pada tahun 2023, PNBP lainnya terealisasi Rp518,30 miliar (271,28%) dan meningkat menjadi Rp529,91 miliar (268,92%) pada 2024, namun menurun menjadi Rp467,19 miliar (184,80%) pada 2025. Sementara itu, penerimaan BLU menunjukkan tren peningkatan bertahap, dari Rp386,26 miliar (142,42%) pada 2023 menjadi Rp405,03 miliar (115,69%) pada 2024, dan Rp419,08 miliar (108,08%) pada 2025, dengan pertumbuhan positif sebesar 3,47% pada 2025. Secara keseluruhan, meskipun kinerja%tase mengalami penurunan, realisasi PNBP tetap berada di atas target dan masih memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara di Provinsi NTB. a. PNBP Lainnya Selama periode 2023-2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya di Provinsi NTB menunjukkan tren peningkatan meskipun komposisi antar komponen mengalami pergeseran. Total realisasi meningkat dari Rp518,30 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp529,91 miliar di tahun 2024. Kontribusi terbesar tetap berasal dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang tumbuh dari Rp210,96 miliar menjadi Rp234,08 miliar. Peningkatan signifikan juga terjadi pada Pendapatan Jasa Lainnya (dari Rp15,79 miliar menjadi Rp24,49 miliar), Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening Perbankan (dari Rp5,47 miliar menjadi Rp6,97 miliar), serta lonjakan tajam pada Pendapatan Denda dari

40 Rp3,09 miliar menjadi Rp28,93 miliar. Sebaliknya, beberapa pos justru menurun, seperti Pendapatan Lain-lain yang turun cukup dalam dari Rp138,57 miliar menjadi Rp98,82 miliar, serta Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang merosot dari Rp20,97 miliar menjadi hanya Rp9,58 miliar. Grafik 3-6 Realisasi PNBP Lainnya Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: spanint.kemenkeu.go.id Kanwil DJPb Provinsi NTBKomponen lainnya relatif stabil meskipun ada sedikit fluktuasi. Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN bergerak landai dari Rp12,21 miliar menjadi Rp11,75 miliar, demikian pula Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan yang stagnan di kisaran Rp79 miliar lebih. Pendapatan Jasa Transportasi juga meningkat tipis dari Rp32,06 miliar menjadi Rp36,10 miliar. Secara umum, pertumbuhan PNBP Lainnya di NTB tahun 2024 lebih banyak ditopang oleh kenaikan pendapatan administratif, denda, dan jasa, sementara pos pendapatan lain-lain dan pendidikan justru mengalami tekanan yang cukup berarti. b. Badan Layanan Umum (BLU) Pendapatan empat BLU di Provinsi NTB selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat secara agregat, dengan dinamika pada masing-masing entitas. Universitas Mataram mencatat pendapatan sebesar 271,02 miliar pada 2023, kemudian menurun menjadi 264,25 miliar pada 2024 dan sedikit turun lagi menjadi 263,69 miliar pada 2025. Sebaliknya, UIN Mataram mengalami peningkatan konsisten dari 72,14 miliar pada 2023 menjadi 80,56 miliar pada 2024, dan kembali naik menjadi 87,60 miliar pada 2025, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Sementara itu, Rumah Sakit Bhayangkara Mataram meningkat dari 34,69 miliar pada 2023 menjadi 37,24 miliar pada 2024, namun turun menjadi 34,48 miliar pada 2025. Adapun Poltekkes Mataram 263,6987,6034,4833,31Unram (677527)UIN Mtm (307843)Rumkit (651252)Poltekes (632270)2025 2024 2023Sumber: spanint.kemenkeu.go.id Kanwil DJPb Provinsi NTBGrafik III.1.1. 1 Pendapatan BLU Prov. NTB 2023-2024 (dalam miliar) 11,61245,4876,0517,9432,91 27,42 21,517,9026,37 Pendapatandari Penjualan,PengelolaanBMN, IuranBadan Usaha,danPenerimaanKlaim PendapatanAdministrasidan PenegakanHukum PendapatanKesehatan,PerlindunganSosial, danKeagamaan PendapatanPendidikan,Budaya, Riset,dan Teknologi PendapatanJasaTransportasi,KomunikasidanInformatika. PendapatanJasa Lainnya PendapatanBunga,PengelolaanRekeningPerbankan,danPengelolaan PendapatanDenda PendapatanLain-lain2023 2024 2025

41 baru ditetapkan sebagai BLU pada pertengahan tahun 2024, sehingga belum mencatat pendapatan pada 2023. Pada tahun pertama implementasi BLU (2024), pendapatan tercatat sebesar 34,79 miliar dan relatif stabil pada 2025 sebesar 33,31 miliar. Secara total, pendapatan keempat BLU meningkat dari 377,84 miliar pada 2023 menjadi 416,84 miliar pada 2024 dan kembali naik menjadi 419,08 miliar pada 2025, yang antara lain dipengaruhi oleh mulai beroperasinya Poltekkes Mataram sebagai BLU.3.1.1.3. Penerimaan Hibah Penerimaan hibah dalam struktur APBN yang tercatat melalui I-Account merupakan bagian dari pendapatan negara yang dikelola dan dibukukan pada tingkat pusat (nasional). Hibah tersebut dapat berasal dari pemerintah asing, lembaga internasional, maupun pihak lainnya yang sah, dan pengelolaannya berada pada kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait. Oleh karena itu, pencatatan, pengesahan, dan pelaporannya dilakukan secara terpusat dalam sistem keuangan negara. Sementara itu, untuk I-Account pada satuan kerja di daerah, tidak terdapat penerimaan hibah yang dibukukan secara langsung. Hal ini karena mekanisme administrasi dan akuntansi hibah tetap melekat pada pengelolaan di tingkat pusat. Dengan demikian, meskipun kegiatan atau program yang dibiayai hibah dapat dilaksanakan di daerah, pencatatan penerimaan hibahnya tidak muncul pada I-Account daerah, melainkan tetap tercermin pada I-Accountnasional.3.1.2 Belanja Negara Realisasi Belanja Negara di Provinsi NTB periode 2023–2025 menunjukkan tren penurunan secara persentase terhadap pagu, namun secara nominal justru mengalami peningkatan. Pada 2023, realisasi mencapai 99,29% dari pagu atau sebesar Rp27.222,46 miliar. Tahun 2024 turun menjadi 98,89% dengan nominal Rp26.830,68 miliar, dan kembali turun secara%tase pada 2025 menjadi 97,82%. Meskipun demikian, secara nominal realisasi tahun 2025 meningkat menjadi Rp27.423,00 miliar, atau tumbuh 2,21% dibandingkan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tingkat serapan terhadap pagu sedikit menurun, kapasitas belanja secara nilai rupiah tetap meningkat. Tabel 3-5 Belanja Negara Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBSecara komponen, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami penurunan baik dari sisi%tase maupun nominal, dari Rp9.878,10 miliar (99,61%) pada 2023 menjadi Rp7.660,76 miliar (95,11%) pada 2025, atau terkontraksi 18,82% dibandingkan 2024. Sebaliknya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menunjukkan peningkatan nominal yang signifikan dari Rp17.344,36 miliar pada 2023 menjadi Rp19.762,24 miliar pada 2025, dengan pertumbuhan 13,61% dari 2024 ke 2025, meskipun%tase realisasinya sedikit menurun menjadi 98,92%. Dengan demikian, kenaikan nominal Belanja Negara di NTB pada 2025 terutama ditopang oleh peningkatan TKDD, di tengah tren penurunan tingkat persentase serapan anggaran secara umum.

42 3.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Belanja Pemerintah Pusat (BPP) merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di daerah. BPP mencerminkan peran langsung pemerintah pusat dalam menyediakan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pelaksanaan fungsi pemerintahan, serta berbagai intervensi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data time series tahun 2023–2025, pagu BPP menunjukkan tren menurundari Rp9.917,22 miliar pada 2023 menjadi Rp9.603,52 miliar pada 2024 dan kembali turun menjadi Rp8.054,95 miliar pada 2025. Realisasinya juga mengalami penurunan dari Rp9.878,10 miliar (99,61%) pada 2023 menjadi Rp9.436,32 miliar (98,26%) pada 2024, serta Rp7.660,76 miliar (95,11%) pada 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan alokasi anggaran pemerintah pusat di NTB. Oleh karena itu, analisis BPP tidak hanya menitikberatkan pada tingkat serapan, tetapi juga pada efektivitas dan kualitas belanja (quality spending) serta optimalisasi pemanfaatan anggaran (spending better) agar tetap memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 3.1.2.2. Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tabel 3-6 Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBBerdasarkan jenis belanja, Belanja Pegawai menunjukkan tren peningkatan pagu dari Rp3.046,42 miliar (2023) menjadi Rp3.576,33 miliar (2024) dan Rp3.925,58 miliar (2025). Realisasi relatif stabil dan tinggi, masing-masing 103,11%, 100,00%, dan 99,52%, dengan pertumbuhan realisasi 2024–2025 sebesar 9,24%. Kenaikan belanja pegawai tahunu 2025 ini turut dipengaruhi oleh kebijakan penambahan Kementerian Negara/Lembaga yang berdampak pada pembentukan unit kerja baru, penambahan formasi jabatan, serta kebutuhan pengisian pegawai dan penyesuaian remunerasi. Belanja Barang mengalami kenaikan pagu dari Rp3.662,31 miliar (2023) menjadi Rp4.083,97 miliar (2024), namun turun signifikan menjadi Rp2.885,45 miliar (2025). Realisasi juga menurun dari Rp3.936,02 miliar (2024) menjadi Rp2.596,74 miliar (2025) dengan 99,61%98,26%95,11%92,00%93,00%94,00%95,00%96,00%97,00%98,00%99,00%100,00%0,002.000,004.000,006.000,008.000,0010.000,0012.000,002023 2024 2025Pagu Real % KinerjaSumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTB Grafik III.1.3. 1 Pagu dan Realisasi BPP 2023-2025

43 kontraksi pertumbuhan sebesar 34,03%. Penurunan tajam pada 2025 disebabkan oleh efisiensi belanja operasional, pembatasan kegiatan, digitalisasi proses kerja, atau refocusing anggaran untuk prioritas lain. Grafik 3-7 Persentase Realisasi Anggaran per Jenis Belanja 2023-2025Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBBelanja Modal menunjukkan tren penurunan paling tajam. Pagu turun dari Rp3.187,90 miliar (2023) menjadi Rp1.920,06 miliar (2024) dan kembali turun menjadi Rp1.217,52 miliar (2025). Realisasi 2025 tercatat Rp1.130,76 miliar (92,87%), dengan pertumbuhan negatif 40,51% dibandingkan 2024. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya proyek pembangunan fisik atau infrastruktur, akibat selesainya proyek strategis pada tahun sebelumnya serta kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial relatif stabil dan cenderung meningkat dari sisi pagu, yaitu Rp20,59 miliar (2023), Rp23,16 miliar (2024), dan Rp26,40 miliar (2025), dengan realisasi konsisten 100% setiap tahun serta pertumbuhan 13,99% pada 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga perlindungan sosial dan memastikan ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, tren tiga tahun menunjukkan pergeseran struktur belanja dari belanja yang bersifat pembangunan (modal dan barang) ke belanja yang lebih bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai serta belanja sosial. Penurunan signifikan pada belanja barang dan modal pada 2025 menjadi faktor utama kontraksi total realisasi anggaran, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi fiskal, penyesuaian prioritas nasional, serta pengendalian defisit anggaran.3.1.2.3. Belanja Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga Selama TA 2023–TA 2025, realisasi anggaran 15 K/L dengan pagu terbesar menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan prioritas fiskal dan siklus kebijakan nasional. 999 BUN (Bendahara Umum Negara) tetap menjadi yang terbesar dan relatif stabil pada 2023–2024 (sekitar Rp17,3 triliun), lalu meningkat signifikan pada 2025 menjadi Rp19,74 triliun (growth ±14,14%). Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan belanja yang dikelola melalui BUN, seperti kewajiban pembayaran pemerintah dan belanja strategis lainnya. Sebaliknya, sektor infrastruktur seperti 033 PU mengalami kontraksi tajam dari Rp3,83 triliun (2023) menjadi Rp2,18 triliun (2024), dan pada 2025 (145 PU) terealisasi Rp1,56 triliun, mengindikasikan penyesuaian atau selesainya proyek-proyek besar serta kebijakan efisiensi belanja modal. Dinamika paling menonjol terjadi pada K/L terkait penyelenggaraan Pemilu. 076 KPU melonjak dari Rp301,51 miliar (2023) menjadi Rp733,95 miliar (2024) seiring tahapan Pemilu 103,11%100,00% 99,52% 97,16%96,38%89,99%99,05%98,99%92,87%100,00% 100,00% 100,00%80,00%85,00%90,00%95,00%100,00%105,00%0,00500,001.000,001.500,002.000,002.500,003.000,003.500,004.000,004.500,002023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja BansosPagu Real % Kinerja

44 2024, kemudian tidak lagi masuk 15 besar pada 2025. Pola serupa terlihat pada 115 Bawaslu yang meningkat pada 2024 lalu menurun pada 2025. Sementara itu, K/L dengan fungsi layanan publik dan keamanan seperti 060 POLRI dan 012 Pertahanan cenderung stabil dengan fluktuasi moderat, mencerminkan karakter belanja yang relatif rutin dan prioritas nasional. Tabel 3-7 Realisasi Belanja 15 K/L Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: sintesa.kemenkeu.go.id Provinsi NTBPada 2025 terlihat kecenderungan refocusing dan efisiensi anggaran di beberapa K/L teknis. Realisasi 024 Kesehatan terkontraksi signifikan (±51,93% dibanding 2024), 018 Pertanian turun ±32,36%, dan 054 BPS turun ±37,28%. Di sisi lain, sektor penegakan hukum seperti 005 MA tumbuh kuat (±39,46%) dan 006 Kejaksaan meningkat ±15,09%, menunjukkan penguatan fungsi hukum. Secara keseluruhan, tren tiga tahun mencerminkan siklus belanja politik pada 2024, penyesuaian belanja infrastruktur, serta konsolidasi fiskal dan penguatan belanja strategis pada 2025. 3.1.2.4. Belanja Berdasarkan Fungsi Selama Tahun Anggaran 2023–2025, struktur belanja berdasarkan fungsi menunjukkan pergeseran prioritas yang cukup jelas. Fungsi Pelayanan Umum tetap mendominasi dan meningkat dari realisasi Rp18.566,44 miliar pada 2024 menjadi Rp20.127,62 miliar pada 2025, tumbuh 8,41% dengan tingkat serapan tetap tinggi (98,73%). Fungsi Ketertiban dan Keamanan juga meningkat 4,21% pada 2025, mencerminkan penguatan stabilitas nasional. Sementara itu, fungsi Pertahanan mengalami kontraksi ringan sebesar 4,42%, meskipun tingkat realisasinya tetap tinggi. Sebaliknya, fungsi Ekonomi kembali terkontraksi 10,68% pada 2025 setelah penurunan tajam pada 2024, menunjukkan berlanjutnya penyesuaian belanja infrastruktur dan stimulus ekonomi. Tabel 3-8 Realisasi Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi di Prov. NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: sintesa.kemenkeu.go.id Provinsi NTB Penurunan lebih dalam pada 2025 terjadi pada fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup (-39,67%) dan Perumahan dan Fasilitas Umum (-72,37%), yang mengindikasikan

45 pembatasan belanja fisik dan refocusing anggaran. Fungsi Kesehatan juga terkontraksi 19,61% dengan tingkat serapan turun menjadi 85,05%, sedangkan Pendidikan turun 12,57% dengan serapan 79,98%, yang dapat dipengaruhi penyesuaian program dan efisiensi anggaran. Di sisi lain, fungsi Agama tumbuh 12,80% menjadi Rp246,02 miliar, sementara Perlindungan Sosial turun 13,63% namun tetap memiliki tingkat serapan tinggi (97,82%). Secara umum, Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kecenderungan konsolidasi fiskal dengan penguatan fungsi pelayanan umum dan stabilisasi, serta pengurangan pada fungsi yang bersifat pembangunan fisik dan sektoral tertentu. 3.1.3 Transfer ke Daerah (TKD) Perkembangan pagu dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi NTB selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat optimal. Pada TA 2023, pagu ditetapkan sebesar 17.498,77 miliar rupiah dengan realisasi mencapai 17.344,36 miliar rupiah atau 99,12%. Memasuki TA 2024, pagu relatif stabil menjadi 17.529,66 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 17.394,36 miliar rupiah dan tingkat kinerja meningkat menjadi 99,23%. Pada TA 2025, terjadi kenaikan pagu yang cukup signifikan menjadi 19.978,92 miliar rupiah, dengan realisasi mencapai 19.762,24 miliar rupiah atau 98,92%. Meskipun persentase realisasi sedikit menurun pada 2025, capaian tersebut tetap menunjukkan kualitas penyerapan yang sangat tinggi. Tabel 3-9 Realisasi Belanja TKD Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBDari sisi pertumbuhan, realisasi TKDD Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 13,61% pada periode 2024–2025, mencerminkan adanya penguatan dukungan fiskal pemerintah pusat kepada daerah. Kenaikan pagu yang cukup besar pada 2025 turut mendorong peningkatan nominal realisasi secara signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kinerja penyaluran TKDD di NTB selama tiga tahun terakhir menunjukkan konsistensi efektivitas pelaksanaan anggaran serta kontribusi yang semakin besar terhadap pendapatan daerah dalam APBD, sehingga memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.3.1.3.1 TKD Regional Bali Nusa Tenggara Realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah Bali, NTB, dan NTT selama periode 2023–2025 menunjukkan kinerja penyaluran yang relatif stabil dan konsisten tinggi, dengan capaian di atas 96% setiap tahunnya. Di Bali, realisasi meningkat dari 11,07 pada 2023 menjadi 11,93 pada 2025, meskipun%tase kinerja sedikit menurun dari 99,13% menjadi 98,17%. NTB juga mencatat tren kenaikan realisasi dari 17,34 pada 2023 menjadi 19,76 pada

46 2025, dengan kinerja tetap terjaga di kisaran 98–99%. Sementara itu, NTT memiliki nilai realisasi terbesar setiap tahun, yaitu 24,09 pada 2023, meningkat menjadi 24,87 pada 2024, namun menurun menjadi 23,05 pada 2025, dengan%tase kinerja yang turut menurun hingga 96,29%. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa kontribusi belanja negara melalui TKD terhadap komponen pendapatan daerah dalam APBD di ketiga provinsi tersebut masih sangat dominan dan tersalurkan secara optimal. Tingginya%tase kinerja mencerminkan efektivitas penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah dalam mendukung pembiayaan program dan kegiatan daerah. Meskipun terdapat sedikit penurunan persentase kinerja pada 2025, khususnya di NTT, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa sebagian besar pagu anggaran berhasil direalisasikan. Dengan demikian, TKD tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga kapasitas fiskal daerah dan mendukung stabilitas pendapatan APBD di Bali, NTB, dan NTT selama tiga tahun terakhir. 3.1.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Perkembangan pagu dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) selama periode 2023–2025 menunjukkan tren meningkat secara konsisten, baik dari sisi alokasi maupun realisasi anggaran. Pada TA 2023, pagu DAU sebesar Rp8.864,08 miliar dengan realisasi mencapai Rp8.864,04 miliar atau 100,00%, mencerminkan penyaluran yang sangat optimal dan nyaris tanpa deviasi. Tabel 3-10 Realisasi DAU Prov. NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBPada TA 2024, pagu meningkat signifikan menjadi Rp10.202,14 miliar dengan realisasi sebesar Rp10.173,88 miliar atau 99,72 persen. Selanjutnya pada TA 2025, pagu kembali naik menjadi Rp11.038,91 miliar dan terealisasi sebesar Rp10.994,64 miliar atau 99,60 persen. Meskipun persentase realisasi sedikit menurun dalam dua tahun terakhir, tingkat penyerapan tetap sangat tinggi dan stabil di atas 99 persen, menunjukkan efektivitas mekanisme penyaluran DAU. Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi NTB, Bali, dan NTTGrafik 3-8 Realisasi dan Kinerja TKD Regional Bali Nusra 2023-2024 (triliun Rp)11,07 11,7 11,9317,34 17,3919,7624,09 24,8723,0599,13%98,38%98,17%99,12% 99,23%98,92%99%98,31%96,29%94,50%95,00%95,50%96,00%96,50%97,00%97,50%98,00%98,50%99,00%99,50%0510152025302023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025Bali NTB NTTReal % kinerja

47 Dari sisi pertumbuhan, realisasi DAU pada periode 2024–2025 tumbuh sebesar 8,07 persen, dari Rp10.173,88 miliar pada 2024 menjadi Rp10.994,64 miliar pada 2025. Kenaikan pagu dari Rp8.864,08 miliar pada 2023 menjadi Rp11.038,91 miliar pada 2025 menunjukkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari transfer pusat. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyesuaian kebutuhan fiskal daerah, peningkatan belanja pegawai sebagai komponen utama DAU, kebijakan penguatan layanan dasar, serta penyesuaian formula alokasi berbasis celah fiskal. Sementara itu, sedikit penurunan persentase realisasi pada 2024 dan 2025 dibandingkan 2023 dapat disebabkan oleh faktor administratif, efisiensi belanja, atau pengendalian penyaluran berbasis kinerja. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa DAU tetap menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pendanaan APBD dan kesinambungan pelayanan publik di daerah.3.1.3.3 Dana Bagi Hasil (DBH) Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) selama TA 2023–2025 menunjukkan pola fluktuatif yang cukup tajam. Pada TA 2023, pagu DBH tercatat sebesar Rp 2.874,73 miliar dengan realisasi Rp 2.873,96 miliar atau 99,97%. Pada TA 2024, pagu menurun signifikan menjadi Rp 1.263,76 miliar dengan realisasi Rp 1.263,42 miliar atau 99,97%. Namun pada TA 2025 terjadi lonjakan pagu menjadi Rp 3.707,44 miliar dengan realisasi Rp 3.653,32 miliar atau 98,54%. Pertumbuhan realisasi dari TA 2024 ke TA 2025 mencapai 189,16%, yang menunjukkan peningkatan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun tingkat penyaluran tetap berada pada kategori sangat tinggi di atas 98% setiap tahun.Fluktuasi tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika penerimaan negara yang menjadi sumber DBH, baik dari DBH Pajak (seperti PPh, PBB, dan cukai hasil tembakau) maupun DBH Sumber Daya Alam (migas, minerba, kehutanan, perikanan, dan panas bumi). Penurunan tajam pada TA 2024 kemungkinan disebabkan oleh normalisasi harga komoditas global atau penyesuaian asumsi penerimaan dalam APBN, sedangkan lonjakan pada TA 2025 dapat dipengaruhi oleh peningkatan harga dan volume produksi komoditas, kenaikan penerimaan pajak, serta penyelesaian kurang bayar atau rekonsiliasi penerimaan tahun sebelumnya. 8.864,08 8.864,04 10.202,14 10.173,88 11.038,91 10.994,64100,00%99,72%99,60%99,20%99,40%99,60%99,80%100,00%100,20%0,004.000,008.000,0012.000,002023 2024 2025Pagu Real % KinerjaSumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTB Grafik 3-9 Realisasi dan Kinerja DAU Tahun 2023-2025(miliar Rp)Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTB Grafik 3-10 Realisasi dan Kinerja DBH Tahun 2023-2025 (miliar Rp)2.874,73 2.873,96 1.263,76 1.263,42 3.707,44 3.653,3299,97% 99,97%98,54%97,50%98,00%98,50%99,00%99,50%100,00%100,50%0,00500,001.000,001.500,002.000,002.500,003.000,003.500,004.000,002023 2024 2025Pagu Real % Kinerja

48 Secara umum, DBH menunjukkan karakter yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional, namun dari sisi penyaluran tetap menunjukkan kinerja yang sangat optimal. 3.1.3.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Perkembangan Dana Transfer Khusus (DTK) selama TA 2023–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi pada pagu dan realisasi. Pada TA 2023, pagu DTK sebesar Rp 4.402,02 miliar dengan realisasi Rp 4.301,98 miliar atau 97,73%. Pada TA 2024, pagu meningkat menjadi Rp 4.633,33 miliar dengan realisasi Rp 4.540,16 miliar atau 97,99%, mencerminkan kenaikan nominal realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada TA 2025, pagu menurun menjadi Rp 4.018,62 miliar dengan realisasi Rp 3.953,22 miliar atau 98,37%. Meskipun tingkat penyerapan menunjukkan perbaikan persentase dari tahun ke tahun, secara nominal realisasi tahun 2025 mengalami kontraksi. Tabel 3-11 Realisasi Dana Transfer Khusus (DTK) Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBPertumbuhan realisasi DTK dari TA 2024 ke TA 2025 tercatat sebesar minus 12,93%, yang menunjukkan adanya penurunan alokasi dan penyaluran dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan transfer pusat ke daerah, perubahan prioritas pembangunan nasional, serta evaluasi kinerja pelaksanaan DAK fisik dan nonfisik. Secara umum, meskipun terjadi penurunan nominal pada 2025, kinerja penyaluran DTK tetap tergolong optimal dengan tingkat realisasi konsisten di atas 97%, mencerminkan efektivitas mekanisme penyaluran dan kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran.3.1.3.5 DAK Fisik Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) selama TA 2023–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan penurunan tajam pada tahun terakhir. Pada TA 2023, pagu DAK Fisik sebesar Rp 1.588,19 miliar dengan realisasi Rp 1.509,64 miliar atau 95,05%. Pada TA 2024, pagu meningkat menjadi Rp 1.707,33 miliar dengan realisasi Rp 1.645,77 miliar atau 96,39%, yang mencerminkan kenaikan alokasi dan perbaikan tingkat penyerapan dibanding tahun sebelumnya. Namun pada TA 2025, pagu turun signifikan menjadi Rp 678,63 miliar dengan realisasi Rp 637,87 miliar atau 93,99%. Secara nominal, realisasi tahun 2025 mengalami kontraksi yang cukup dalam dibandingkan tahun 2024. Grafik 3-11 Realisasi dan Kinerja DAK Fisik 2023-2025 (miliar Rp) 1.588,19 1.509,64 1.707,33 1.645,77 678,63 637,8795,05%96,39%93,99%92,50%93,00%93,50%94,00%94,50%95,00%95,50%96,00%96,50%97,00%0,00200,00400,00600,00800,001.000,001.200,001.400,001.600,001.800,002023 2024 2025Pagu Real % KinerjaSumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTB

49 Pertumbuhan realisasi dari TA 2024 ke TA 2025 tercatat minus 61,24%. Penurunan tajam ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan transfer pusat ke daerah, refocusing atau penyesuaian prioritas belanja infrastruktur, serta rasionalisasi anggaran dalam APBN. Selain itu, DAK Fisik sangat bergantung pada kesiapan teknis daerah, kelengkapan dokumen, dan progres fisik kegiatan, sehingga keterlambatan pengadaan atau pelaksanaan proyek dapat memengaruhi penyaluran. Meskipun tingkat realisasi masih berada di atas 93%, tren penurunan pagu dan realisasi pada 2025 menunjukkan adanya penyesuaian signifikan dalam kebijakan pendanaan infrastruktur daerah. 3.1.3.6 DAK Non-Fisik Perkembangan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) selama TA 2023–2025 menunjukkan tren yang relatif meningkat dan stabil dengan tingkat penyerapan yang sangat tinggi. Pada TA 2023, pagu sebesar Rp 2.813,83 miliar dengan realisasi Rp 2.792,34 miliar atau 99,24%. Pada TA 2024, pagu meningkat menjadi Rp 2.926,00 miliar dengan realisasi Rp 2.894,39 miliar atau 98,92%. Selanjutnya pada TA 2025, pagu kembali naik cukup signifikan menjadi Rp 3.339,99 miliar dengan realisasi Rp 3.315,35 miliar atau 99,26%. Kenaikan pagu dari tahun ke tahun diikuti oleh realisasi yang konsisten tinggi di kisaran 99%, menunjukkan stabilitas pelaksanaan dan penyaluran. Pertumbuhan realisasi dari TA 2024 ke TA 2025 tercatat sebesar 14,54%, mencerminkan peningkatan alokasi dan kebutuhan pendanaan layanan dasar daerah. DAK Non Fisik umumnya digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta berbagai layanan publik lainnya yang bersifat mandatory dan berkelanjutan. Kenaikan pagu kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan belanja layanan dasar, peningkatan jumlah sasaran penerima, serta kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di daerah. Secara umum, tren 2023–2025 menunjukkan bahwa DAK Non Fisik bersifat lebih stabil dibandingkan DAK Fisik karena tidak terlalu dipengaruhi oleh progres fisik proyek, melainkan berbasis kebutuhan rutin dan formula alokasi yang relatif tetap. 3.1.3.7 Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak termasuk dalam kategori daerah penerima Dana Otonomi Khusus maupun Dana Keistimewaan, sehingga struktur transfer ke daerah yang diterima NTB berasal dari skema reguler seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa. 3.1.3.8 Dana Desa (DD) Perkembangan Dana Desa (DD) selama TA 2023–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil pada dua tahun pertama, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2025. Pada TA 2.813,83 2.792,34 2.926,00 2.894,39 3.339,99 3.315,3599,24%98,92%99,26%98,70%98,80%98,90%99,00%99,10%99,20%99,30%2.500,002.600,002.700,002.800,002.900,003.000,003.100,003.200,003.300,003.400,002023 2024 2025Pagu Real % KinerjaSumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTB Grafik 3-12 Realisasi dan Kinerja DAK Non Fisik 2023-2025 (miliar Rp)

50 2023, pagu Dana Desa sebesar Rp1.121,68 miliar dengan realisasi Rp1.121,05 miliar atau 99,94%. Pada TA 2024, pagu meningkat menjadi Rp1.145,90 miliar dengan realisasi Rp1.145,64 miliar atau 99,98%, yang menunjukkan peningkatan nominal sekaligus tingkat penyaluran yang hampir sempurna. Namun pada TA 2025, pagu menurun menjadi Rp1.098,92 miliar dengan realisasi Rp1.046,45 miliar atau 95,23%. Penurunan ini tercermin dalam pertumbuhan realisasi 2024-2025 sebesar -8,66%, yang menunjukkan kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 3-12 Realisasi Dana Desa Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp)Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBPenurunan pagu dan realisasi pada 2025 kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan alokasi Dana Desa secara nasional, perubahan formula pembagian berbasis kinerja dan kebutuhan, serta penguatan syarat penyaluran seperti pemenuhan laporan realisasi, capaian output, dan prioritas penggunaan dana. Selain itu, Dana Desa sangat bergantung pada kepatuhan administrasi dan kinerja pemerintah desa dalam menyampaikan laporan dan memenuhi tahapan penyaluran, sehingga keterlambatan atau ketidaksesuaian dokumen dapat memengaruhi realisasi. Meskipun terjadi penurunan pada 2025, secara umum kinerja penyaluran Dana Desa selama 2023–2025 tergolong sangat baik, dengan tingkat realisasi di atas 95% setiap tahun dan hampir mencapai 100% pada 2023 dan 2024. 3.1.4 Surplus/Defisit APBNPerkembangan surplus/defisit APBN selama TA 2023–2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi langsung oleh pergerakan pendapatan negara dan belanja negara. Pada TA 2023, realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp7.554,16 miliar (103,41%) dengan realisasi belanja negara Rp27.222,46 miliar (99,29%), sehingga terjadi defisit Rp19.668,30 miliar. Pada TA 2024, pendapatan meningkat menjadi Rp9.393,21 miliar, namun tidak mencapai target (92,63%), sementara belanja terealisasi Rp26.830,68 miliar (98,89%), menghasilkan defisit Rp-17.437,47 miliar. Defisit ini sempat membaik dibanding 2023, meskipun realisasinya melampaui pagu (102,62%). Pada TA 2025, pendapatan turun signifikan menjadi Rp4.839,74 miliar atau terkontraksi -48,48% dibanding 2024, sedangkan belanja meningkat menjadi Rp27.423,00 miliar atau tumbuh 2,21%, sehingga defisit melebar menjadi Rp-22.583,26 miliar dengan pertumbuhan defisit 29,51%. Tabel 3-13 Surplus/Defisit APBN di Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (miliar Rp) Sumber: ALCo 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTBDari perspektif risiko fiskal (fiscal risk), pelebaran defisit pada 2025 terutama dipicu olehpenurunan tajam pendapatan negara yang tidak diimbangi penyesuaian belanja secara proporsional. Risiko dari sisi pendapatan dapat bersumber dari perlambatan ekonomi, fluktuasi harga komoditas, penurunan penerimaan pajak dan PNBP, serta ketidakpastian global. Sementara itu, dari sisi belanja, adanya kebutuhan belanja prioritas, mandatory

51 spending, dan komitmen program strategis menyebabkan ruang penyesuaian relatif terbatas. Kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap pembiayaan dan berpotensi menambah kebutuhan utang apabila tidak dikelola secara hati-hati. Secara keseluruhan, tren 2023–2025 menunjukkan bahwa keseimbangan fiskal sangat sensitif terhadap volatilitas penerimaan, sehingga penguatan basis pajak, optimalisasi PNBP, serta peningkatan kualitas dan efisiensi belanja menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah.3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat di Regional Kewenangan pembinaan Badan Layanan Umum (BLU) wilayah Provinsi NTB terdapat empat Satker yang berada di bawah empat Kementerian yang berbeda. Ruang lingkup sektor atau rumpun ada satu di bidang kesehatan dan tiga lainnya di bidang pendidikan. Adapun lokasi keempat BLU seluruhnya berada di Pulau Lombok. Dari keempat BLU yang ada, paling terakhir ditetapkan statusnya sebagai BLU adalah Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Mataram yang ditetapkan sebagai BLU pada tahun 2023 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, dan Politeknik Kesehatan Padang pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tabel 3-14 Daftar BLU di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara BaratNama Satuan Kerja (Satker) BLU Kementerian/Lembaga Pembina Sektor Layanan/Rumpun Universitas Mataram (UNRAM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Pendidikan Tinggi UIN Mataram Kementerian Agama Pendidikan Tinggi Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan Pendidikan Vokasi RS Bhayangkara Mataram Kepolisian Kesehatan Sumber: bios.kemenkeu.go.id Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BLU juga cukup siginifikan. Data pada dua tahun terakhir menunjukkan proporsi terhadap keseluruhan PNBP berkisar hamper separuh dan terdapat kenaikan peningkatan proporsi dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 4,05%. Data ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas layanan yang dicerminkan dengan peningkatan penerimaan meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Artinya BLU di Provinsi NTB dapat menjaga kualitas output layanannya meskipun dengan anggaran yang lebih sedikit.Tabel di bawah ini bisa menjadi gambaran umum mengenai kinerja keuangan keempat BLU. Tabel 3-15 Perbandingan dan Kontribusi PNBP Tahun 2024 dan 2025PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 2024 2025 % REALISASI GROWTH (Miliar Rp)% KONTRIBUSI REALISASI (Miliar Rp)% KONTRIBUSI PNBP BLU 405,03 43,32% 421,43 47,42% 4,05% PNBP LAINNYA 529,91 56,68% 467,21 52,58% -11,83% TOTAL 934,94 100% 888,64 100% -4,95% Sumber: Treasury Big DataSelain keempat BLU pada tabel di atas, ada juga Satker yang mengelola PNBP berpotensi untuk ditetapkan statusnya menjadi BLU. Salah satu pertimbangannya karena Satker ini mengelola PNBP dalam jumlah yang relatif sama dengan keempat BLU lainnya dan memiliki layanan utama pada sektor kesehatan yang saat ini hanya ada satu BLU yaitu Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Mataram. Satker pengelola PNBP yang dimaksud adalah RS TNI

52 Wira Bhakti Mataram. Tabel data di bawah ini bisa menjadi gambaran data Satker yang memiliki PNBP tidak terpusat serta perbandingan antar Satker yang lainnya di Provinsi NTB. Tabel 3-16 PNBP Satker di Wilayah Provinsi NTB Tahun 2023 s.d. 2025SATKER 2023 2024 2025 Asrama Haji Lombok 1.936.310.000 2.502.870.000 3.067.508.750 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB 270.127.000 280.301.500 261.746.400 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil PerikananMataram 117.575.000 88.475.000 91.050.000 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram 1.449.390.000 2.391.785.000 2.680.907.001 Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 537.632.400 1.023.631.330 863.350.908 Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram 2.666.197.500 2.940.127.700 3.043.553.900 Lanud T. G. K.H. M. Zainudin Abdul Madjid 651.068.540 676.276.415 668.911.224 Politeknik Pariwisata Lombok 5.504.948.416 6.596.135.534 7.753.737.222 Rumkit tk. IV 09.07.02 Wira Bhakti Mataram Kesdam IX/Udy 20.828.278.900 20.027.336.500 18.076.892.388 Sumber: e-SPM Namun tentu saja apabila nantinya akan menjadi BLU, banyak persiapan yang harus dilakukan terutama berkaitan dengan perbaikan tata kelola. Pengukuran kualitas tata kelola BLU ini diukur menggunakan Maturity Rating BLU berdasarkan penilaian atas enam aspek diantaranya: Aspek Keuangan dengan bobot 20%, Aspek Pelayanan dengan bobot 25%, Aspek Kapabilitas Internal dengan bobot 20%, Aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan dengan 20%, Apek Inovasi dengan bobot 10%, serta Aspek Lingkungan bobotnya 5%. Keenam aspek tersebut diukur melalui skala 1 s.d. 5 mulai dari tingkat dasar hingga tingkat yang paling matang sebagaimana telah ditetapkan melalui Peratura Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap tingkatan: a. Level 1 (Tingkat Dasar): Pada tingkat ini, BLU baru mulai mengembangkan sistem dan proses untuk mengelola operasional mereka. Fokus utama adalah pada pemenuhan persyaratan dasar dan kepatuhan terhadap regulasi. b. Level 2 (Tingkat Menengah): Pada tingkat ini, BLU telah memiliki sistem dan proses yang lebih terstruktur dan mulai mengimplementasikan praktik-praktik manajemen yang lebih baik. berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. c. Level 3 (Tingkat Lanjutan): Pada tingkat ini, BLU telah memiliki sistem dan proses yang matang dan mulai mengadopsi praktik-praktik terbaik dari sektor swasta. Fokus utama adalah pada inovasi dan peningkatan kualitas layanan. d. Level 4 (Tingkat Terintegrasi): Pada tingkat ini, BLU telah memiliki sistem dan proses yang terintegrasi dengan baik dan mampu mengelola operasional dengan sangat efektif. berfokus pada pengelolaan risiko dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. e. Level 5 (Tingkat Optimal): Pada tingkat ini, BLU telah mencapai tingkat kematangan yang paling tinggi dan mampu memberikan layanan yang sangat berkualitas dengan efisiensi yang tinggi. Fokus utama adalah pada pencapaian keunggulan operasional dan kepuasan pelanggan yang maksimal. Dengan implementasi Maturity Rating, BLU dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan mereka, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan

53 untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Maturity Rating juga membantu BLU untuk menetapkan target kinerja yang lebih jelas dan realistis, serta memantau kemajuan mereka dalam mencapai target tersebut. Nilai Maturity Ratingterakhir dari keempat BLU hanya RSB Mataram yang bisa mencapai Level 3 (tingkat lanjutan) sedangkan yang lainnya masih berada di Level 2 (Tingkat Menengah). Tabel 3-17 Hasil Penilaian Maturity Rating TerakhirASPEK Bobot ASPEK UNIV. MATARAM UIN MATARAM POLTEKKES MATARAM RSB MATARAM Keuangan 20% 2,19 3,19 2,63 3,10 Pelayanan 25% 3,73 3,85 4,17 4,15 Kapabilitas Internal 20% 2,00 2,25 2,50 3,25 Tata Kelola dan Kepemimpinan 20% 1,80 1,40 1,80 2,40 Inovasi 10% 1,50 2,00 1,75 2,25 Lingkungan 5% 1,00 1,50 2,00 2,50 NILAI AKHIR 2,33 2,61 2,70 3,14 Sumber: bios.kemenkeu.go.id Tabel tersebut menggambarkan hasil Maturity Rating empat BLU di Provinsi NTB yang rata-rata masih berada di nilai 2,70. Penilaian berdasarkan enam aspek dengan bobot berbeda. Aspek Pelayanan memiliki bobot terbesar (25%), diikuti Keuangan, Kapabilitas Internal, serta Tata Kelola dan Kepemimpinan (masing-masing 20%), kemudian Inovasi (10%) dan Lingkungan (5%). Secara agregat nilai akhir tertimbang) RSB Mataram memperoleh skor tertinggi sebesar 3,14, diikuti Poltekkes Mataram (2,70), UIN Mataram (2,61), dan UNRAM (2,33). Pada level aspek, Pelayanan menunjukkan skor relatif tinggi pada seluruh BLU, khususnya Poltekkes dan RSB (4,15), sementara aspek Inovasi dan Lingkungan cenderung memiliki skor lebih rendah dibanding aspek lainnya.Melihat dari sisi keuangan, keempat BLU mencatatkan PNBP bersumber dari layanan mereka yang cukup fluktuatif. Peningkatan yang cukup signifikan ditunjukkan oleh Poltekkes Mataram saat baru ditetapkan menjadi BLU tahun 2023 kemudian dua tahun berikutnya mengalami peningkatan cukup drastis dari PNBP mereka. Tabel di bawah ini bisa dicermati sebagai gambaran kondisi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tabel 3-18 PNBP BLU Periode 2023 s.d. 2025BLU 2023 2024 2025* Politeknik Kesehatan Mataram 10.004.045.663 23.965.483.221 33.309.802.232 RS Bhayangkara Mataram 39.388.706.068 40.253.601.991 34.475.230.980 UIN Mataram 72.257.178.631 82.103.924.913 89.021.118.806 Universitas Mataram 272.138.558.579 264.249.738.652 272.022.814.306 Sumber: bios.kemenkeu.go.id dan myintress.kemenkeu.go.id (* = unaudited) Berdasarkan tabel PNBP BLU periode tahun 2023 hingga 2025 (dengan catatan data tahun 2025 masih unaudited), kinerja PNBP BLU di Provinsi NTB menunjukkan tren peningkatan secara agregat. Total PNBP meningkat dari Rp393,79 miliar (2023) menjadi Rp410,57 miliar (2024), dan kembali naik menjadi Rp428,89 miliar (2025). Secara institusional, kontribusi terbesar berasal dari Universitas Mataram dengan realisasi di kisaran Rp270 miliar per tahun, diikuti UIN Mataram yang konsisten meningkat dari Rp72,26 miliar (2023) menjadi Rp89,02 miliar (2025). RS Bhayangkara Mataram relatif stabil pada 2023–2024 namun menurun pada 2025, sementara Politeknik Kesehatan Mataram menunjukkan lonjakan

54 signifikan dari Rp10,00 miliar (2023) saat awal ditetapkan sebagai BLU kemudian menjadi Rp33,31 miliar (2025). Secara analitis, kenaikan total PNBP mencerminkan penguatan kapasitas layanan dan optimalisasi pemanfaatan aset BLU di Provinsi NTB, terutama pada sektor pendidikan tinggi keagamaan dan vokasi kesehatan yang menunjukkan pertumbuhan progresif. Dominasi Universitas Mataram mengindikasikan tingkat skala usaha dan diversifikasi layanan yang lebih matang, namun pertumbuhannya cenderung stagnan dibandingkan akselerasi UIN Mataram dan Poltekkes yang mengalami ekspansi signifikan. Penurunan pada RS Bhayangkara Mataram di tahun 2025 perlu dicermati, apakah dipengaruhi faktor penurunan demand layanan, kebijakan tarif yang belum disesuaikan, atau perubahan pola klaim BPJS kesehatan yang menjadi sumber penerimaan mayoritas. Secara keseluruhan, tren ini mengarah pada peningkatan kemandirian finansial BLU di Provinsi NTB. Melalui data PNBP yang ada, tingkat kemandirian BLU sebagai salah satu indikator penilaian Maturity Rating pada Aspek Keuangan dapat diketahui. Keempat BLU yang ada, masih sangat bergantung kepada dukungan dana APBN. Dukungan ini utamanya untuk Belanja Pegawai dan sebagian Belanja Barang karena pendapatan BLU belum cukup untuk menghidupi kebutuhan operasionalnya. Tingkat kemandirian ini dihitung menggunaka persentase pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dibandingkan dengan belanja yang terdapat dalam LRA. Tabel 3-19 Data Pendapatan dan Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (unaudited)KOMPONEN UNIV. MATARAM UIN MATARAM POLTEKKES MATARAM RSB MATARAM Pendapatan 272.022.814.306 89.021.118.806 33.309.802.232 34.475.230.980 Belanja 601.616.594.779 214.553.101.267 60.817.926.032 39.376.917.934 TINGKAT KEMANDIRIAN 0,45 0,41 0,55 0,88 Sumber: myintress.kemenkeu.go.idBerdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025, tingkat kemandirian BLU di Provinsi NTB bervariasi. Secara umum, BLU sektor pendidikan seperti Universitas Mataram (UNRAM), UIN Mataram, dan Poltekkes Mataram menunjukkan struktur pendapatan yang relatif stabil karena ditopang oleh UKT, jasa layanan pendidikan, serta pendapatan kerja sama. Sementara itu, RSB Mataram sebagai BLU sektor layanan kesehatan memiliki karakteristik pendapatan yang lebih dinamis, dipengaruhi oleh klaim layanan kesehatan (BPJS dan non-BPJS) serta tingkat kunjungan pasien. Perbedaan karakteristik bisnis ini berimplikasi pada variasi kapasitas masing-masing BLU dalam membiayai belanjanya secara mandiri. Dari sisi tingkat kemandirian, BLU dengan proporsi pendapatan yang mendekati atau melampaui total belanja mencerminkan kemampuan pembiayaan operasional yang lebih kuat tanpa ketergantungan signifikan pada Rupiah Murni (RM) APBN. Apabila terdapat BLU dengan rasio pendapatan terhadap belanja yang masih relatif rendah, hal tersebut mengindikasikan kebutuhan dukungan APBN yang lebih besar, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Dalam konteks penguatan kinerja, BLU dengan tingkat kemandirian tinggi memiliki ruang fiskal lebih luas untuk ekspansi layanan dan peningkatan kualitas, sedangkan BLU dengan tingkat kemandirian lebih rendah perlu mendorong optimalisasi PNBP, efisiensi belanja, serta inovasi layanan guna memperbaiki rasio kemandiriannya pada tahun-tahun berikutnya. Aset yang berkaitan langsung dengan

55 masyarakat diantaranya yang termasuk aset lancar: Kas pada BLU dan Persediaan karena kedua akun ini berkaitan langsung dengan pelayanan misalnya persediaan obat pada rumah sakit atau bersifat supporting untuk layanan dengan Alat Tulis Kantor (ATK). Kemudian yang perlu dilihat berikutnya adalah aset tetap berupa Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan, keduanya penting karena merupakan sumber daya peralatan yang dibutuhkan secara langsung untuk standarisasi kualitas layanan kepada masyarakat. Perkembangan aset-aset tersebut bisa diketahui dari grafik: Grafik 3-13 Perkembangan Aset yang Berkaitan dengan Layanan Keempat Satker BLU (dalam Juta Rp)Universitas Mataram UIN Mataram 624.010 661.189 663.089 66.191 70.217 45.522 465.618 524.227 598.369 19.723 20.586 7.736 - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.0002023 2024 2025Juta RpGedung dan Bangunan Kas pada BLU Peralatan dan Mesin Persediaan459.109 500.968 501.808 105.498 115.645 139.613 167.308 176.330 190.447 - 668 692 527 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.0002023 2024 2025Juta RpGedung dan Bangunan Kas pada BLU Peralatan dan Mesin Persediaan

56 Politeknik Kesehatan MataramRumah Sakit Bhayangkara Mataram Sumber: myintress.kemenkeu.go.id dan bios.kemenkeu.go.id (data diolah) Berdasarkan data perkembangan aset BLU lingkup Provinsi NTB selama periode 2023 s.d. 2025, secara umum terlihat tren peningkatan nilai aset yang cukup konsisten, khususnya pada kelompok aset yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti kas BLU, persediaan, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan. Kenaikan aset ini mencerminkan adanya penguatan kapasitas operasional dan keberlanjutan layanan pada BLU sektor pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas layanan serta dukungan pembiayaan baik dari PNBP maupun APBN. Kemudian melihat dari sisi likuiditas dan fleksibilitas layanan, perkembangan kas pada BLU menunjukkan peningkatan signifikan pada beberapa satker, terutama pada Poltekkes Mataram dan UIN Mataram, yang mengindikasikan ruang fiskal yang semakin memadai untuk mendukung kebutuhan operasional harian, pengadaan barang/jasa, serta respons cepat terhadap kebutuhan layanan masyarakat. Sementara itu, fluktuasi kas pada UNRAM di tahun 2025 perlu dicermati lebih lanjut sebagai bagian dari strategi manajemen kas dan siklus belanja, agar tidak berdampak pada kelancaran pelayanan akademik dan layanan penunjang. Pada kelompok aset persediaan, meskipun secara nominal relatif lebih kecil dibandingkan aset tetap, tren kenaikan persediaa terutama pada Poltekkes Mataram dan RSB 39.925 110.609 102.291 1.661 7.604 16.057 64.272 67.966 76.251 24 30 715 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.0002023 2024 2025Juta RpGedung dan Bangunan Kas pada BLU Peralatan dan Mesin Persediaan19.308 21.936 21.936 8.469 12.263 13.930 132.804 133.580 145.455 2.920 2.182 2.089 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.0002023 2024 2025Juta RpGedung dan Bangunan Kas pada BLU Peralatan dan Mesin Persediaan

57 Mataram menunjukkan penguatan dukungan terhadap layanan inti, seperti kegiatan praktik pendidikan kesehatan dan layanan medis. Ketersediaan persediaan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas layanan publik, khususnya pada BLU kesehatan yang sangat bergantung pada bahan habis pakai maupun persediaan seperti obat-obatan. Sementara itu, peningkatan yang paling signifikan terlihat pada aset peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan di hampir seluruh BLU, terutama pada UNRAM dan UIN Mataram. Hal ini mencerminkan investasi jangka menengah dan jangka panjang dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan, baik melalui modernisasi sarana pembelajaran, laboratorium, maupun fasilitas penunjang lainnya. Dalam konteks Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb NTB, perkembangan aset ini dapat dimaknai sebagai sinyal positif atas peran BLU dalam memperkuat layanan publik di daerah, sekaligus sebagai dasar untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan aset agar berdampak lebih nyata terhadap kualitas dan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat. 3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi PusatSelama tahun 2025, Kanwil DJPb Provinsi NTB melaksanakan penatausahaan investasi pemerintah secara tertib dan akuntabel, khususnya pada skema penerusan pinjaman (SLA), kredit program, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta investasi lainnya. Pada pengelolaan SLA, terdapat dua debitur utama yang dimonitor, yaitu KAP Nusawangi dan KLP Sinar Rinjani. KAP Nusawangi menunjukkan kinerja baik dengan percepatan pelunasan pinjaman pada Desember 2025, yang berdampak positif terhadap kualitas portofolio investasi dan menurunkan risiko fiskal. Sebaliknya, KLP Sinar Rinjani telah bubar dan keberadaan pengurus serta asetnya tidak diketahui, sehingga berpotensi menimbulkan piutang bermasalah. Kanwil terus melakukan penelusuran administratif dan koordinasi guna memastikan penanganan sesuai ketentuan serta menjaga akuntabilitas aset negara. Pada sisi kredit program dan pembiayaan UMi, Kanwil melaksanakan Survei KUR dan Survei UMi untuk memastikan ketepatan sasaran dan mengidentifikasi potensi kendala pembayaran. Selain itu, dilakukan pembinaan terhadap lima UMKM binaan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan literasi keuangan. Sebagai upaya penguatan pemberdayaan ekonomi, Kanwil juga memfasilitasi sertifikasi halal self declare gratis bagi 100 UMKM di Kota Mataram bekerja sama dengan LP3H Al Muhajirin Al Hakim. Secara keseluruhan, pelaksanaan penatausahaan investasi dan pemberdayaan UMKM tahun 2025 mencerminkan komitmen menjaga kualitas aset pemerintah sekaligus mendorong dampak ekonomi yang berkelanjutan. 3.1.6.1. Penerusan Pinjaman Investasi yang ditatausahakan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB berupa penerusan pinjaman pemerintah pusat (Subsidiary Loan Agreement/SLA) kepada koperasi/proyek daerah terdiri dari tiga loan, yaitu KAP Nusawangi (Loan ID 9000102) serta KLP Sinar Rinjani (Loan ID 2000801 dan 2000901). Total posisi Hak Tagih Pemerintah (HTP) menunjukkan tren penurunan dari Rp6,4 miliar pada Semester I 2024 menjadi Rp62 miliar pada Semester II 2025. Penurunan tersebut sepenuhnya berasal dari pembayaran angsuran oleh KAP Nusawangi sebesar Rp253,4 juta hingga lunas pada akhir 2025, yang mencerminkan kinerja pembayaran yang baik dan komitmen debitur terhadap kewajibannya. Sementara itu, dua loan KLP Sinar Rinjani tidak mengalami perubahan outstanding selama periode pengamatan, sehingga seluruh sisa HTP per Semester II 2025 sebesar Rp6,2 miliar terkonsentrasi pada entitas tersebut.

58 Tabel 3-20 Daftar Debitur Penerusan Pinjaman SLA pada Kanwil DJPb Prov. NTB Tahun 2025Sumber: slim-smi.kemenkeu.go.id Provinsi NTBDari sisi kontribusi terhadap perekonomian regional, penerusan pinjaman kepada KAP Nusawangi sebagai koperasi angkutan penyeberangan berperan dalam mendukung konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal. Pelunasan pinjaman menunjukkan usaha yang berkelanjutan tanpa menimbulkan risiko fiskal lanjutan. Sebaliknya, KLP Sinar Rinjani yang telah bubar tidak lagi memberikan kontribusi ekonomi dan berpotensi menjadi piutang bermasalah, sehingga memerlukan perhatian dalam pengelolaan risiko fiskal dan langkah penyelesaian administratif sesuai ketentuan yang berlaku. 3.1.6.2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi NTB selama periode 2023–2025 menunjukkan dinamika pertumbuhan yang fluktuatif baik dari sisi nominal akad maupun jumlah debitur. Pada tahun 2023, realisasi akad tercatat sebesar Rp5.259,39 miliar dengan 168.963 debitur. Tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan dari sisi nominal menjadi Rp6.051,71 miliar atau tumbuh sekitar 15,07 persen dibanding tahun sebelumnya, meskipun jumlah debitur relatif stabil di angka 168.320 (sedikit menurun sekitar 0,38 persen). Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan rata-rata nilai pembiayaan per debitur atau ekspansi pembiayaan pada sektor usaha yang lebih produktif dan membutuhkan modal lebih besar. Pada tahun 2025, nilai akad KUR tercatat sebesar Rp5.717,99 miliar atau menurun sekitar 5,51 persen dibanding 2024, sejalan dengan penurunan jumlah debitur menjadi 147.135 atau turun sekitar 12,58 persen. Meskipun demikian, tingkat penyaluran tetap berada pada level yang relatif tinggi dibanding 2023, menunjukkan bahwa KUR masih menjadi instrumen utama dalam mendukung pembiayaan UMKM di NTB. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan penyesuaian strategi penyaluran yang lebih selektif dan berorientasi pada kualitas pembiayaan, dengan tetap menjaga peran KUR dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan memperkuat perekonomian daerah.a. KUR per Skema Penyaluran KUR per skema menunjukkan bahwa skema Mikro menjadi kontributor terbesar baik dari sisi jumlah debitur maupun nominal akad, meningkat dari Rp2,89 triliun (73.801 debitur) pada 2023 menjadi Rp3,81 triliun (97.009 debitur) pada 2024, kemudian tetap tinggi sebesar Rp3,55 triliun (84.892 debitur) pada 2025. Skema Kecil relatif stabil namun cenderung menurun dari Rp1,90 triliun (8.606 debitur) pada 2023 menjadi Rp1,76 triliun (7.587 debitur) pada 2025. Skema Super Mikro mengalami penurunan signifikan baik nominal 5.259,39 6.051,71 5.717,99168.963 …147.135 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 180.0004.500,004.900,005.300,005.700,006.100,00 2023 2024 2025Akad (miliar) DebiturSumber: sikp.kemenkeu.go.id Provinsi NTB Grafik 3-14 Jumlah Debitur dan Penyaluran Akad KUR Provinsi NTB 2023-2025 (dalam miliar)

59 maupun debitur dari Rp185,73 miliar (20.029 debitur) pada 2023 menjadi Rp27,51 miliar (2.881 debitur) pada 2025. Skema UMI sempat menurun pada 2024 namun kembali meningkat pada 2025 menjadi Rp300,91 miliar dengan 51.621 debitur. Sementara itu, skema TKI menunjukkan peningkatan meski dalam nominal kecil, dan pada 2025 muncul diversifikasi skema baru seperti UMIPRO1, KUA, Demand Rumah, dan Supply Rumah yang meskipun porsinya masih terbatas, mencerminkan perluasan akses pembiayaan ke sektor-sektor spesifik termasuk perumahan dan usaha produktif tertentu. Tabel 3-21 Penyaluran KUR per Skema Provinsi NTB Tahun 2023-2025Sumber: sikp.kemenkeu.go.id Provinsi NTB b. KUR per Sektor Penyaluran KUR di Provinsi NTB per sektor selama 2023–2025 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang mencatat debitur terbesar setiap tahun, yakni 107.730 debitur dengan akad Rp2.651.653,39 juta pada 2023, 96.587 debitur dengan Rp2.934.595,04 juta pada 2024, dan 82.598 debitur dengan Rp2.439.061,50 juta pada 2025. Tabel 3-22 Penyaluran KUR per Sektor Provinsi NTB Tahun 2023-2025Sumber: sikp.kemenkeu.go.id Provinsi NTBSektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan juga menjadi kontributor utama dengan tren peningkatan nominal dari Rp1.785.756,93 juta (48.069 debitur) pada 2023 menjadi Rp2.339.442,20 juta (52.133 debitur) pada 2025. Industri Pengolahan menunjukkan fluktuasi dengan puncak pada 2024 sebesar Rp315.126,80 juta, sementara sektor Jasa Kemasyarakatan serta Akomodasi dan Makan Minum turut memberikan kontribusi signifikan. Beberapa sektor seperti Real Estate mengalami lonjakan nominal cukup besar pada 2025 menjadi Rp97.771,65 juta, sedangkan sektor Perikanan, Transportasi, Konstruksi, Pendidikan, dan Kesehatan relatif stabil dengan porsi lebih kecil. Secara keseluruhan, struktur penyaluran ini menunjukkan bahwa KUR di NTB berfokus pada penguatan sektor perdagangan dan

60 pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah, dengan dukungan berkelanjutan pada sektor produktif lainnya. 3.1.6.3. Kredit Ultra Mikro (UMi) Pada tahun 2023, UMi disalurkan kepada 66.526 debitur dengan total pembiayaan sebesar Rp290.745.685.324. Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 50.041 debitur dengan nominal Rp264.320.210.154, yang mengindikasikan adanya penyesuaian kapasitas penyaluran maupun selektivitas penerima. Namun pada 2025, kinerja kembali meningkat menjadi 51.622 debitur dengan total akad Rp301.009.600.000, termasuk tambahan skema UMIPRO1 sebesar Rp100.000.000 kepada 1 (satu) debitur. Kenaikan nominal pada 2025 menunjukkan penguatan kembali dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro. Tabel III.1.6. 1 Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) Provinsi NTB Tahun 2023-2025Sumber: sikp.kemenkeu.go.id Provinsi NTBSecara pelaksanaan, UMi menyasar pelaku usaha mikro paling bawah yang belum sepenuhnya terakses perbankan, sehingga keberadaannya sangat strategis dalam memperluas inklusi keuangan. Stabilitas penyaluran di atas Rp260 miliar per tahun mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam mendukung permodalan usaha skala sangat kecil seperti pedagang kaki lima, usaha rumahan, dan sektor informal lainnya. Dampaknya terhadap perekonomian daerah cukup signifikan karena membantu menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendorong perputaran ekonomi lokal di tingkat akar rumput, sehingga berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi NTB yang lebih inklusif dan berdaya tahan. 3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah Ketercapaian output program strategis pemerintah di tahun 2025 memiliki tantangan tersendiri. Pergantian pucuk pimpinan negara dengan program dan struktur kabinet baru berimbas pada perubahan kebijakan. Salah satu kebijakan yang krusial adalah efisiensi anggaran APBN. Kebijakan ini seluruhnya tertuang dalam Laporan Spending Review dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran untuk wilayah Nusa Tenggara Barat pada akhir tahun 2025. Laporan tersebut telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan negara di daerah. Secara umum, alokasi anggaran non-operasional di NTB masih didominasi oleh instansi-instansi besar seperti Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agama, dengan realisasi yang cukup tinggi. Namun, jika ditelaah lebih dalam melalui sisi efisiensi, terdapat pola yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran cenderung menumpuk di akhir tahun atau yang sering disebut sebagai end-year rush. Fenomena ini menjadi perhatian karena berisiko menurunkan kualitas kegiatan yang dilakukan secara terburu-buru. Selain masalah pola penyerapan, kedua laporan ini juga menyoroti adanya sejumlah anggaran yang masih terblokir dalam jumlah yang cukup signifikan, mencapai puluhan miliar rupiah. Salah satu pos belanja yang paling banyak terkena blokir adalah belanja barang nonoperasional lainnya. Hal ini tentu menghambat kelancaran program di lapangan bagi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terkait. Di sisi lain, kebijakan efisiensi pada belanja

61 perjalanan dinas mulai membuahkan hasil dengan adanya penurunan pagu, meskipun masih diperlukan transparansi yang lebih baik dalam merinci setiap komponen biaya perjalanan agar tidak terjadi ketidakefektifan penggunaan dana. Sebaliknya, terdapat K/L dengan realisasi yang masih perlu perhatian, terutama pada belanja barang dan belanja modal. Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi misalnya, menghadapi tantangan berupa blokir anggaran yang baru dibuka pada pertengahan tahun, revisi anggaran, serta keterlambatan proses pengadaan dan kontrak. Dampaknya, deviasi antara rencana dan realisasi cukup besar hingga awal November, meskipun proyeksi menunjukkan potensi perbaikan signifikan di akhir tahun. Grafik di bawah ini bisa menjadi gambaran permasalahan dalam bentuk%tase realisasi belanja pegawai (51), belanja barang (52), belanja modal (53), dan belanja bantuan sosial (57) pada akhir periode. Grafik 3-15 Persentase Realisasi Anggaran per Jenis BelanjaAnalisis juga menemukan tingginya blokir pada beberapa akun strategis, khususnya 523119 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan), 524119 (Perjalanan Dinas Paket Meeting), dan 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya), dengan total blokir mencapai sekitar 6,55% dari pagu. Pada sejumlah satker, bahkan terdapat blokir hingga 100% pada akun tertentu, yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, terdapat Rincian Output (RO) dengan realisasi di bawah 30%, terutama pada program rehabilitasi dan pembangunan prasarana pendidikan, yang berisiko terhadap pencapaian target pembangunan. Meskipun progresnya positif, tetap ada beberapa hambatan yang perlu diwaspadai, seperti kendala teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa serta perlunya revisi anggaran untuk mengatasi kekurangan dana pada pos belanja pegawai. Selain itu, faktor alam seperti potensi cuaca ekstrem di penghujung tahun menjadi risiko nyata yang dapat menghambat penyelesaian proyek infrastruktur fisik.3.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)Arah dan strategi kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada penguatan pembangunan multipolar melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan daya saing investasi berbasis potensi lokal dan hilirisasi, pemerataan serta peningkatan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap transformasi digital, percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi produktif, serta penguatan intervensi konvergensi penurunan stunting. Selain itu, pembangunan diarahkan pada penguatan sentra ekonomi dan UMKM berbasis keunggulan wilayah, ketahanan pangan dan ekonomi lokal,

62 serta afirmasi bagi wilayah tertinggal dan kelompok rentan guna mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Untuk mendukung strategi tersebut, peningkatan kualitas pengelolaan APBD menjadi prasyarat utama. Penguatan kapasitas fiskal dilakukan melalui kebijakan TKD berbasis kebutuhan dan kinerja daerah. Optimalisasi PAD tidak hanya menekankan peningkatan penerimaan, tetapi juga perbaikan tata kelola yang efisien dan berkelanjutan. Kualitas belanja ditingkatkan melalui prinsip spending better, dengan fokus pada belanja produktif dan berorientasi hasil. Pengendalian defisit dilakukan secara pruden untuk menjaga kesinambungan fiskal, serta didukung pemanfaatan skema pembiayaan inovatif yang akuntabel. Dalam rangka menciptakan struktur belanja yang lebih produktif, pemerintah daerah perlu membatasi belanja pegawai maksimal 30% dan mengalokasikan belanja infrastruktur minimal 40% dari total belanja. Penyesuaian kebijakan kepegawaian, termasuk penerapan zero atau minus growth dalam rekrutmen, perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal. Saat ini, sebagian besar daerah masih mengalokasikan belanja infrastruktur di bawah 20%, padahal peningkatan infrastruktur berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi. Di sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi risiko fiskal, khususnya pola penyerapan belanja yang lambat pada awal tahun dan terkonsentrasi di kuartal IV. Pola ini berpotensi menimbulkan inefisiensi dan mengurangi efektivitas belanja. Oleh karena itu, percepatan dan efisiensi pelaksanaan APBD perlu diperkuat agar pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Tabel 3-23 I-Account APBD 2023 s.d. 2025I-Account (dalam Miliar Rp) TA 2023 (Audited) TA 2024 (Audited) TA 2025 % Growth (2024 – 2025) Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real PENDAPATAN DAERAH 22.304,84 21.641,16 0,97 24.055,03 25.458,11 1,06 26.738,01 23.647,81 0,88 -0,07 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5.271,47 5.164,57 0,98 5.780,12 5.718,76 0,99 5.776,07 5.421,70 0,94 -0,05 Pendapatan Transfer 16.820,36 16.364,05 0,97 17.954,68 17.783,68 0,99 20.229,14 17.944,63 0,89 0,01 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 213,01 112,54 0,53 320,24 1.955,67 6,11 732,8 281,49 0,38 -0,86 BELANJA DAERAH 22.501,87 21.590,91 0,96 24.155,23 24.532,19 1,02 27.256,18 20.437,92 0,75 -0,17 Belanja Operasi 16.525,36 16.459,95 1,00 18.293,76 19.251,02 1,05 20.370,72 16.397,26 0,80 -0,15 Belanja Pegawai 8.930,18 8.273,12 0,93 10.133,26 10.006,12 0,99 11.383,55 9.419,46 0,83 -0,06 Belanja Barang dan Jasa 6.658,29 7.147,26 1,07 7.084,90 8.087,93 1,14 8.325,25 6.474,84 0,78 -0,20 Belanja Bunga 101,29 85,37 0,84 61,04 65,93 1,08 45,83 44,87 0,98 -1,00 Belanja Subsidi 7 3,32 0,47 5,1 3,45 0,68 7 4,89 0,70 0,42 Belanja Hibah 722,19 856,89 1,19 951,92 1.024,68 1,08 548,34 400,56 0,73 -0,61 Belanja Bantuan Sosial 106,42 93,99 0,88 57,54 62,92 1,09 60,75 52,64 0,87 -0,16 Belanja Modal 2.943,66 3.140,24 1,07 2.627,05 3.167,94 1,21 3.383,73 2.151,16 0,64 -0,32 Belanja Modal 2.943,66 3.140,24 1,07 2.627,05 3.167,94 1,21 3.383,73 2.151,16 0,64 -0,32 Belanja Tidak Terduga 114,33 34,28 0,30 248,58 28,50 0,11 603,98 39,77 0,07 0,40 Belanja Tidak Terduga 114,33 34,28 0,30 248,58 28,50 0,11 603,98 39,77 0,07 0,40 Belanja Transfer 2.918,53 1.956,44 0,67 2.985,85 2.084,74 0,70 2.897,74 1.455,58 0,50 -0,30 Belanja Bagi Hasil 1.091,51 64,75 0,06 1.088,85 90,41 0,08 818,5 57,02 0,07 -0,37 Belanja Bantuan Keuangan 1.827,02 1.891,69 1,04 1.897,00 1.994,33 1,05 2.079,24 1.398,56 0,67 -0,30 SURPLUS / (DEFISIT) -197,03 50,25 -0,26 -100,20 925,91 -9,24 -518,17 3.182,39 -6,14 2,44 PEMBIAYAAN 197,03 666,69 3,38 100,21 438,09 4,37 518,17 393,85 0,76 -0,10 Penerimaan Pembiayaan 384,02 965,22 2,51 385 858,02 2,23 787,02 523,70 0,67 -0,39 Pengeluaran Pembiayaan 186,99 298,53 1,60 284,79 419,93 1,47 268,85 129,85 0,48 -0,69 Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)0,00 716,94 0,01 1.364,01 0,00 3.576,24 1,62

63 Target pendapatan daerah Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp26.738,01 miliar atau meningkat 11,15% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp24.055,03 miliar. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan Pendapatan Transfer menjadi Rp20.229,14 miliar (naik 12,67%) serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang ditargetkan Rp732,8 miliar (naik 128,82%). Sementara itu, PAD relatif stagnan dan tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, pagu Belanja Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp27.256,18 miliar atau naik 12,83% dari Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan. Kenaikan belanja terutama berasal dari Belanja Operasi yang mencapai Rp20.370,72 miliar (naik 11,36%), didorong oleh Belanja Pegawai Rp11.383,55 miliar (naik 12,31%) dan Belanja Barang dan Jasa Rp8.325,25 miliar (naik 17,54%). Belanja Modal juga meningkat signifikan menjadi Rp3.383,73 miliar (naik 28,79%), menunjukkan penguatan kembali belanja investasi dan infrastruktur. Selain itu, Belanja Tidak Terduga naik tajam menjadi Rp603,98 miliar (naik 143,03%) sebagai langkah antisipatif terhadap risiko dan keadaan darurat. Sementara Belanja Transfer sebesar Rp2.897,74 miliar relatif stabil namun sedikit menurun 2,95%. Dengan struktur tersebut, APBD Tahun 2025 direncanakan mengalami defisit Rp518,17 miliar, meningkat dibandingkan defisit Tahun 2024 sebesar Rp100,20 miliar. Defisit ini mencerminkan kebijakan yang lebih ekspansif untuk mendukung pembangunan. Penutupannya direncanakan melalui Pembiayaan Daerah sebesar Rp518,17 miliar, yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan Rp787,02 miliar, terutama dari pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya. Sementara Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp268,85 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran pokok pinjaman, sehingga tetap menjaga kesinambungan fiskal daerah. Grafik 3-16 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Surplus/Defisit per Triwulanan 2023-2025 (dalam miliar)3.2.1 Pendapatan Daerah Kinerja Pendapatan Daerah hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp23.647,81 miliar atau 88% dari target Rp26.738,01 miliar. Capaian ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai Rp25.458,11 miliar (106%), namun masih lebih tinggi dari Tahun 2023 sebesar Rp21.641,16 miliar (97%). Secara tahunan, realisasi 2025 turun sekitar 7% dibanding 2024, tetapi masih tumbuh sekitar 9% dibanding 2023. Penurunan dibandingkan 2024 terutama disebabkan tidak berulangnya penerimaan temporer dan nonrutin yang sebelumnya mendorong lonjakan pendapatan. Menurut jenisnya, PAD Tahun 2025 terealisasi Rp5.421,70 miliar atau 94% dari target Rp5.776,07 miliar. Capaian ini sedikit lebih rendah dari Tahun 2024 (Rp5.718,76 miliar; 99%), namun lebih tinggi dari Tahun 2023 (Rp5.164,57 miliar; 98%). Penurunan dibandingkan 2024 2.375,935.773,9012.703,1621.641,163.098,869.234,1015.223,8125.458,113.865,829.870,5317.084,3823.647,811.817,965.897,17 12.285,8921.590,912.034,138.374,51 14.141,1324.532,193.151,987.842,7613.901,9920.437,92557,97 -123,27 417,27 50,25 1.064,73 859,59 1.082,68 925,91 713,85 2.027,78 3.182,39 3.209,90Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q4-23 Q1-24 Q2-24 Q3-24 Q4-24 Q1-25 Q2-25 Q3-25 Q4-25Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/Defisit

64 mencerminkan normalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah seiring perlambatan aktivitas ekonomi.Pendapatan Transfer terealisasi Rp17.944,63 miliar atau 89% dari target Rp20.229,14 miliar, sedikit meningkat secara nominal dibandingkan 2024 dan lebih tinggi dari 2023. Namun persentase capaian terhadap target menurun akibat penyesuaian jadwal penyaluran dan pergeseran sebagian alokasi ke periode berikutnya. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi Rp281,49 miliar atau 38% dari target Rp732,80 miliar, turun signifikan dibandingkan 2024 yang mencapai Rp1.955,67 miliar (611%). Penurunan ini terutama disebabkan tidak berulangnya hibah dan pendapatan insidentil yang pada 2024 menjadi faktor utama lonjakan pendapatan daerah. Terdapat tiga komponen pendapatan daerah yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menggambarkan kemandirian APBD atas kemampuan sendiri, sementara Pendapatan Transfer menggambarkan ketergantungan APBD pada dana pusat. Tabel 3-24 Komposisi Komponen Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah 2023-2025 (miliar)Komponen Pendptan 2023 2024 2025 Real Komposisi Real Komposisi Real Komposisi PAD 5.164,57 23,86 5.718,76 22,46 5.421,70 22,93 PNDPT. TRANSFER 16.364,05 75,62 17.783,68 69,85 17.944,63 75,88 LAIN-LAIN PD 112,54 0,52 1.955,67 7,68 281,49 1,19 PENDAPATAN DAERAH 21.641,16 100,00 25.458,11 100,00 23.647,81 100,00 Struktur Pendapatan Daerah selama periode 2023 - 2025 masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, meskipun terjadi dinamika kontribusi antar komponen. Pada Tahun 2023, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp21.641,16 miliar, dengan kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 75,62%, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 23,86%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,52%. Pada Tahun 2024, realisasi pendapatan daerah meningkat signifikan menjadi Rp25.458,11 miliar. Peningkatan ini diiringi perubahan komposisi pendapatan, di mana kontribusi Pendapatan Transfer sedikit menurun menjadi 69,85%, sementara kontribusi PAD relatif stabil sebesar 22,46%. Lonjakan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi Rp1.955,67 miliar mendorong kenaikan kontribusinya secara signifikan menjadi 7,68%, yang mencerminkan adanya penerimaan bersifat insidentil dan tidak berulang pada tahun tersebut. Memasuki Tahun 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp23.647,81 miliar, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 namun masih lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023. Komposisi pendapatan kembali menunjukkan pola normalisasi, dengan kontribusi Pendapatan Transfer meningkat menjadi 75,88%, PAD naik secara proporsional menjadi 22,93%, sementara kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurun tajam menjadi 1,19%.

65 Grafik III.2 1 Realisasi Komponen Pendapatan Per Triwulanan 2023-2025 (miliar)Grafik III.2.2 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah per triwulan selama periode 2023 - 2025 memiliki pola musiman yang konsisten. Pada Tahun 2023, realisasi pendapatan daerah meningkat secara bertahap dari Rp2.375,93 miliar pada Triwulan I hingga mencapai puncak sebesar Rp12.703,16 miliar pada Triwulan IV, dengan total realisasi tahunan sebesar Rp21.641,16 miliar. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan signifikan Pendapatan Transfer, yang menjadi komponen dominan sepanjang tahun. Memasuki Tahun 2024, tren peningkatan pendapatan daerah terlihat lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah meningkat dari Rp3.098,86 miliar pada Triwulan I dan mencapai puncak tertinggi pada Triwulan IV sebesar Rp15.223,81 miliar, dengan total realisasi tahunan Rp25.458,11 miliar. Peningkatan ini tidak hanya ditopang oleh Pendapatan Transfer, tetapi juga oleh lonjakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, khususnya pada Triwulan III dan IV, yang mengindikasikan adanya penerimaan bersifat insidentil dan tidak berulang. Sementara itu, pada Tahun 2025, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pola normalisasi. Realisasi pendapatan meningkat dari Rp3.865,82 miliar pada Triwulan I menjadi Rp8.970,53 miliar pada Triwulan II, dan mencapai puncak sebesar Rp17.084,38 miliar pada Triwulan IV, dengan total realisasi tahunan sebesar Rp23.647,81 miliar. Meskipun masih lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023, capaian Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024, terutama akibat menurunnya kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang pada tahun sebelumnya memberikan dorongan signifikan. Ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, Pendapatan Transfer secara konsisten menjadi kontributor terbesar pada setiap triwulan dan setiap tahun, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan tren relatif stabil dan meningkat secara moderat. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh faktor insidentil, sehingga kontribusinya tidak konsisten antar triwulan maupun antar tahun. Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025Pendptan Daerah 2.375,93 5.773,9012.703,1621.641,163.098,86 9.234,1015.223,8125.458,113.865,82 9.870,5317.084,3823.647,81PAD 420,14 869,78 2.883,99 5.164,57 302,29 1.476,81 3.424,38 5.718,76 507,96 1.899,70 3.527,30 5.421,70Pendptan Transfer 1.953,99 4.892,98 9.794,4116.364,052.792,17 7.572,5511.129,1017.783,683.357,85 7.882,9813.023,3717.944,63Lain-lain PD 1,80 11,14 24,75 112,54 4,40 184,74 670,33 1.955,67 0,02 87,85 533,71 281,492.375,935.773,9012.703,1621.641,163.098,869.234,1015.223,8125.458,113.865,829.870,5317.084,3823.647,81

66 3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Analisis Realisasi PAD dan Komposisi komponen PAD terhadap pendapatan Tahun 2023 s.d 2025 Tabel 3-25 Realisasi PAD dan Komposisi komponen PAD terhadap pendapatan Tahun 2023 s.d 2025 (miliar)Uraian 2023 2024 2025 Real % ke Pendapatan Real % ke Pendapatan Real % ke Pendapatan Pajak Daerah 2.735,11 12,64 3.095,15 12,16 2.982,78 12,61 Retribusi Daerah 178,07 0,82 1.287,69 5,06 1.749,95 7,40 Hasil Pengelolaan KD 177,61 0,82 200,82 0,79 208,69 0,88 Lain-lain PAD yang sah 2.073,78 9,58 1.135,10 4,46 480,28 2,03 PAD 5.164,57 23,86 5.718,76 22,46 5.421,70 22,93 Selama periode 2023 sampai dengan 2025, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi moderat dengan kecenderungan relatif stabil. Pada Tahun 2023, realisasi PAD tercatat sebesar Rp5.164,57 miliar, kemudian meningkat pada Tahun 2024 menjadi Rp5.718,76 miliar atau tumbuh sekitar 10,73%. Namun pada Tahun 2025, realisasi PAD menurun menjadi Rp5.421,70 miliar, meskipun masih berada di atas capaian Tahun 2023. Dari sisi kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah, PAD menyumbang 23,86% pada Tahun 2023, menurun tipis menjadi 22,46% pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 22,93% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal PAD relatif stabil, perannya dalam struktur pendapatan daerah masih belum dominan dan sangat dipengaruhi oleh dinamika Pendapatan Transfer. Kontribusi Komponen PAD terhadap Total Pendapatan APBD 1) Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan komponen terbesar PAD selama tiga tahun berturut-turut. Realisasi Pajak Daerah tercatat sebesar Rp2.735,11 miliar (12,64%) pada Tahun 2023, meningkat menjadi Rp3.095,15 miliar (12,16%) pada Tahun 2024, kemudian sedikit menurun menjadi Rp2.982,78 miliar (12,61%) pada Tahun 2025. Secara proporsional, kontribusi Pajak Daerah terhadap total pendapatan daerah relatif stabil di kisaran 12-13%, mencerminkan perannya sebagai sumber PAD utama yang cukup konsisten. 2) Retribusi Daerah Realisasi Retribusi Daerah menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada Tahun 2023, realisasi tercatat sebesar Rp178,07 miliar (0,82%), kemudian melonjak pada Tahun 2024 menjadi Rp1.287,69 miliar (5,06%), dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi Rp1.749,95 miliar (7,40%). Peningkatan ini terjadi akibat perubahan klasifikasi pelaporan dari komponen lain-lain PAD yang sah menjadi retribusi daerah 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Komponen ini relatif stagnan dan berkontribusi kecil terhadap total pendapatan daerah. Realisasi tercatat sebesar Rp177,61 miliar (0,82%) pada Tahun 2023, kemudian menurun pada Tahun 2024 menjadi Rp200,82 miliar (0,79%), dan kembali turun pada Tahun 2025 menjadi Rp208,69 miliar (0,88%). Kontribusi yang rendah menunjukkan bahwa potensi hasil pengelolaan BUMD dan penyertaan modal daerah belum optimal sebagai sumber pendapatan berkelanjutan. 4) Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain PAD yang Sah bersifat paling fluktuatif. Pada Tahun 2023, realisasi tercatat sebesar Rp203,78 miliar (0,95%), kemudian melonjak tajam pada Tahun 2024 menjadi

67 Rp1.135,10 miliar (4,46%), dan kembali menurun signifikan pada Tahun 2025 menjadi Rp480,28 miliar (2,03%). b. Analisis Pertumbuhan PAD tahun 2023 s.d tahun 2025 Grafik 3-17 Realisasi PAD Triwulanan 2023 s.d. 2025 (miliar)Pada Triwulan I selama periode 2023-2025, realisasi PAD menunjukkan pola yang relatif rendah dan stabil. Kondisi ini mencerminkan karakteristik awal tahun anggaran, di mana pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal serta masih dipengaruhi oleh proses administrasi dan penyesuaian kebijakan. Pada Tahun 2024, realisasi PAD Triwulan I tercatat lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023. Namun, pada Tahun 2025, realisasi PAD Triwulan I mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024, yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran serta pengetatan belanja pemerintah yang berdampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi dan transaksi yang menjadi objek PAD, khususnya retribusi daerah. Memasuki Triwulan II, realisasi PAD pada ketiga tahun menunjukkan tren peningkatan dibandingkan Triwulan I. Pada Tahun 2023 dan 2024, peningkatan PAD didorong oleh mulai optimalnya pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, pada Tahun 2025, meskipun realisasi PAD Triwulan II tetap meningkat, laju pertumbuhannya lebih moderat dibandingkan Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan implementasi efisiensi anggaran yang semakin masif, terutama pada belanja perjalanan dinas, kegiatan rapat, dan belanja operasional lainnya, yang secara tidak langsung menekan penerimaan PAD dari sektor jasa dan pelayanan tertentu. Pada Triwulan III, realisasi PAD mengalami akselerasi pada seluruh periode pengamatan. Tahun 2023 dan 2024 mencatat lonjakan realisasi yang signifikan, mencerminkan optimalisasi pemungutan dan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Namun, pada Tahun 2025, meskipun realisasi PAD Triwulan III tetap meningkat, tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mulai memberikan dampak struktural terhadap basis penerimaan PAD, khususnya pada Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang sangat bergantung pada intensitas kegiatan pemerintah dan masyarakat. Pada Triwulan IV, realisasi PAD pada ketiga tahun tetap mencapai puncak tahunan, seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan menjelang akhir tahun anggaran. Namun demikian, puncak realisasi PAD Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD tetap dilakukan, ruang peningkatan penerimaan menjadi lebih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q4-23 Q1-24 Q2-24 Q3-24 Q4-24 Q1-25 Q2-25 Q3-25 Q4-25PAD 420,14 869,78 2.883,99 5.164,57 302,29 1.476,81 3.424,38 5.718,76 507,96 1.899,70 3.527,30 5.421,70Pajak Daerah 344,42 553,01 1.712,73 2.735,11 173,44 747,32 1.625,20 3.095,15 399,55 1.205,61 1.881,13 2.982,78Retribusi Daerah 46,67 48,91 106,30 178,07 23,51 257,38 607,85 1.287,69 73,55 585,42 1.125,51 1.749,95Hasil Pengelolaan KD 0,00 87,69 116,07 177,61 0,00 11,11 135,68 200,82 0,00 2,40 145,83 208,69Lain-lain PAD yang Sah 29,05 180,16 948,90 2.073,78 105,34 461,00 1.055,65 1.135,10 34,86 106,27 374,84 480,28420,14869,782.883,995.164,57302,291.476,813.424,385.718,76507,961.899,703.527,305.421,70

68 yang menekan aktivitas ekonomi serta mengurangi penerimaan yang bersifat insidentil dan tidak berkelanjutan. Tabel 3-26 Pertumbuhan Komponen PAD Prov. NTB 2023-2025 (persen) Uraian 2022 2023 2024 Real Growth Real Growth Real Growth Pajak Daerah 2.735,11 34,51 3.095,15 13,16 2.982,78 (3,63) Retribusi Daerah 178,07 35,39 1.287,69 623,14 1.749,95 35,90 Hasil Pengelolaan KD 177,61 172,07 200,82 13,07 208,69 3,92 Lain-lain PAD yang sah 2.073,78 108,58 1.135,10 (45,26) 480,28 (57,69) PAD 5.164,57 60,17 5.718,76 10,73 5.421,70 (5,19)Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan dinamika pertumbuhan yang fluktuatif selama periode 2022–2024. Pada Tahun 2023, PAD tumbuh cukup kuat sebesar 10,73%, mencerminkan fase akselerasi kinerja pendapatan daerah. Namun demikian, pada Tahun 2024 PAD mengalami kontraksi sebesar 5,19%, yang menandai terjadinya perlambatan dan normalisasi pertumbuhan setelah lonjakan pada tahun sebelumnya. Pola ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD NTB belum sepenuhnya berkelanjutan dan masih dipengaruhi oleh faktor temporer. Dari sisi komponen, Retribusi Daerah menjadi sumber pertumbuhan utama, dengan lonjakan sangat signifikan pada Tahun 2023 dan tetap mencatat pertumbuhan tinggi pada Tahun 2024. Sebaliknya, Pajak Daerah, sebagai tulang punggung PAD, menunjukkan tren pertumbuhan yang melambat dan mulai mengalami kontraksi pada Tahun 2024, seiring dengan melemahnya aktivitas ekonomi dan keterbatasan ruang intensifikasi. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tumbuh terbatas, sementara Lain-lain PAD yang Sah sangat volatil, sehingga kurang dapat diandalkan sebagai sumber pertumbuhan jangka menengah. Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD NTB masih bersifat tidak merata antar komponen dan rentan terhadap fluktuasi. Ke depan, strategi peningkatan PAD perlu diarahkan pada penguatan basis pajak yang berkelanjutan, konsolidasi pertumbuhan retribusi agar tidak bersifat insidentil, serta optimalisasi kinerja BUMD, sehingga pertumbuhan PAD dapat lebih stabil dan mendukung kemandirian fiskal daerah. c. Tax Ratio Pusat dan Daerah terhadap PDRB Grafik 3-18 Tax Ratio Pajak Pusat dan Pajak Daerah terhadap PDRB (ADHB) 2023-2025Tax ratio APBD diukur dengan membandingkan pendapatan Pajak Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Tax ratio bermanfaat dalam evaluasi keefektifan sistem perpajakan suatu negara atau daerah. Rasio yang tinggi menggambarkan kemampuan mengumpulkan pajak yang tinggi meskipun di sisi lain beban rakyat atas kewajiban pajak juga meningkat, dan sebaliknya. Sesuai dengan 0,86 1,374,036,290,401,603,476,910,912,553,805,730,002,004,006,008,000,0010,0020,0030,0040,0050,0060,00Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q4-23 Q1-24 Q2-24 Q3-24 Q4-24 Q1-25 Q2-25 Q3-25 Q4-25a. Pajak Pusat b. Pajak Daerah c. PDRB (ADHB)d. Tax Ratio Pusat e. Tax Ratio Daerah

69 Amanah UU HKPD angka rasio pajak daerah setidaknya berada di angka 3%, namun saat ini secara rata-rata nasional angka rasio pajak daerah masih di sekitar 1,5% yang berarti masih perlu dioptimalkan dan kerja keras bagi semua daerah. Pada Tahun 2023, tax ratio Pajak Daerah dan Pajak Pusat menunjukkan tren meningkat dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Tax ratio Pajak Daerah naik dari 0,86% pada Triwulan I menjadi 6,29% pada Triwulan IV, mencerminkan optimalisasi pemungutan yang terkonsentrasi pada akhir tahun. Pajak Pusat juga menunjukkan pola serupa, dengan puncak pada Triwulan IV seiring meningkatnya penerimaan dan pertumbuhan PDRB (ADHB). Pada Tahun 2024, fluktuasi tax ratio lebih tajam. Triwulan I mencatat penurunan signifikan Pajak Daerah menjadi 0,40%, namun kemudian meningkat konsisten hingga mencapai puncak tertinggi selama periode pengamatan, yakni 6,91% pada Triwulan IV. Pajak Pusat juga meningkat pada Triwulan III dan IV, meskipun fluktuasinya lebih moderat. Kondisi ini menunjukkan akselerasi penerimaan pajak, terutama pada paruh kedua tahun. Memasuki Tahun 2025, tax ratio kembali turun pada Triwulan I di tengah peningkatan PDRB, yang menekan rasio pajak secara relatif. Namun pada Triwulan II hingga IV terjadi pemulihan, dengan Pajak Daerah naik dari 2,55% menjadi 5,73%, dan Pajak Pusat mencapai level tertinggi pada Triwulan IV 2025. Meski demikian, kenaikan 2025 lebih moderat dibanding 2024, dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB 2023–2025 belum sepenuhnya diikuti peningkatan tax ratio, sehingga masih terdapat ruang optimalisasi penerimaan pajak. d. Analisis Kemandirian Fiskal Daerah Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung bedasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota. Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah melalui 2 (dua) tahap, yaitu penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah dan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menetapkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: Keterangan: KFD = (pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu) – (pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu) RKFD = KFD / Belanja Pegawai Berdasarkan tabel Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Tahun 2025, secara umum kapasitas fiskal kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi kategori rendah. Provinsi NTB sendiri memiliki rasio KFD sebesar 0,598 dan Tabel 3-27 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) NTB 2025No. Nama Daerah Rasio KFD 2025 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 2025 1 Provinsi NTB 0,598 rendah 2 Kab. Bima 0,032 rendah 3 Kab. Dompu 0,028 Rendah 4 Kab. Lombok Barat 0,165 Sedang5 Kab. Lombok Tengah 0,176 Sedang 6 Kab. Lombok Timur 0,048 Rendah 7 Kab. Sumbawa 0,034 Rendah 8 Kota Mataram 0,116 Rendah 9 Kota Bima 0,02 Rendah 10 Kab. Sumbawa Barat0,457 Sangat tinggi 11 Kab. Lombok Utara 0,221 Sedang

70 berada pada kategori rendah, yang menunjukkan bahwa secara agregat kemampuan fiskal daerah masih terbatas dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri. Daerah dengan kapasitas fiskal relatif lebih baik hanya terdapat pada beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah yang berada pada kategori sedang, serta Kabupaten Sumbawa Barat yang mencatat rasio tertinggi sebesar 0,457 dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara juga berada pada kategori sedang, menunjukkan kapasitas fiskal yang lebih kuat dibandingkan sebagian besar daerah lainnya. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten/kota lainnya masih berada pada kategori rendah. Kondisi ini mengindikasikan tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan terbatasnya ruang fiskal daerah. Hal ini mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal yang cukup signifikan antar wilayah di NTB. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber pendapatan daerah dan kebijakan afirmatif fiskal yang lebih terarah guna mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah di Provinsi NTB. Sedangkan formulasi Kemandirian fiskal sebelumnya secara sederhana diartikan kemampuan APBD dalam membiayai kegiatan dengan dana yang dihasilkan sendiri (tercermin dari Pendapatan Asli Daerah). Besaran kemandirian fiskal dapat diperoleh dengan membandingkan Pendapatan Transfer dengan total Pendapatan Daerah. Pengkategorian Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) terbagi dalam 4 kategori meliputi Sangat Mandiri (IKF ≥0,75), Mandiri (0,50 ≤ IKF < 0,75), Menuju Kemandirian (0,25 ≤ IKF < 0,50) dan Belum Mandiri (IKF < 0,25). Grafik 3-19 Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi NTB Triwulanan 2023-2025Secara umum, nilai IKF Provinsi NTB masih berada dalam kategori belum mandiri (IKF < 0,25). Pada triwulan IV 2024, IKF Provinsi NTB berhadil mencapai kategori menuju mandiri, yang mengindikasikan membaiknya kinerja fiskal daerah pada paruh kedua tahun anggaran, terutama dari sisi pendapatan daerah. Namun demikian, pada Tahun 2025, IKF kembali mengalami penurunan pada Triwulan I 2025 sebesar 0,1314, sehingga kembali berada pada kategori Belum Mandiri. Penurunan ini sejalan dengan pola awal tahun anggaran serta dampak kebijakan efisiensi anggaran yang menekan kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya, IKF kembali meningkat pada Triwulan II hingga Triwulan IV 2025 dan mendekati ambang batas kategori Menuju Kemandirian, meskipun belum mampu bertahan secara konsisten di atas nilai 0,25. Secara keseluruhan, dinamika IKF Provinsi NTB selama periode 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih dalam tahap transisi, dengan kecenderungan membaik pada akhir tahun anggaran namun belum stabil. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan agar Provinsi NTB dapat bergerak secara lebih konsisten menuju kategori Menuju Kemandirian dan selanjutnya Mandiri secara fiskal. 0,1776 0,15260,2290 0,24380,0990 0,17990,26900,30150,13140,2014 0,2377 0,24120,00000,10000,20000,30000,40000,50000,6000IKF s.d.Q1-23IKF s.d.Q2-23IKF s.d.Q3-23IKF s.d.Q4-23IKF s.d.Q1-24IKF s.d.Q2-24IKF s.d.Q3-24IKF s.d.Q4-24IKF s.d.Q1-25IKF s.d.Q2-25IKF s.d.Q3-25IKF s.d.Q4-25Provinsi NTB Mandiri Menuju Kemandirian

71 Dengan perubahan formulasi tersebut, upaya pemerintah daerah baik Kab/Kota dan Provinsi yang saat menggunakan formula IKF lebih fokus dengan meningkatkan total pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, maka dengan formulasi yang baru ini (RKFD) disamping pemerintah daerah wajib meningkatkan pendapatan daerah maka juga wajib bisa mengendalikan belanja pegawai. Pemerintah daerah yang selama ini terbebani dengan terus meningkatnya belanja pegawai maka harus berani mengambil sikap melakukan perubahan kebijakan yang sistematis di bidang kepegawaian. Kebijakan tersebut dapat berupa pertumbuhan minus growth, Implementasi Analisis Kebutuhan Pegawai yang terarah, serta penegakan disiplin pegawai sehingga dapat tercipta efektifitas dan efisiensi.3.2.1.2 Pendapatan Transfer a. Analisis Perkembangan Pendapatan Transfer dan Kontribusi Komponan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah Tabel 3-28 Realisasi Pendapatan Transfer Prov. NTB 2023-2025 (persen)Uraian 2023 2024 2025 Real % ke Pendapatan Real % ke Pendapatan Real % ke Pendapatan Dana Perimbangan 15.084,54 69,70 16.461,77 64,66 12.101,97 51,18 Dana Bagi Hasil 1.972,18 9,11 1.770,42 6,95 2.267,74 9,59 Dana Alokasi Umum 8.863,90 40,96 10.166,94 39,94 7.558,77 31,96 Dana Alokasi Khusus 4.248,47 19,63 4.524,41 17,77 2.275,45 9,62 Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya 1.276,39 5,90 1.321,91 5,19 921,41 3,90 Pendapatan Transfer 16.384,05 75,71 17.783,68 69,85 12.023,37 50,84 Selama periode 2023-2025, kinerja Pendapatan Transfer menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun, baik dari sisi nominal maupun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Pada Tahun 2023, realisasi Pendapatan Transfer tercatat sebesar Rp16.384,05 miliar, dengan kontribusi sebesar 75,71% terhadap total pendapatan daerah. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pada Tahun 2024, realisasi Pendapatan Transfer meningkat menjadi Rp17.783,68 miliar, namun kontribusinya menurun menjadi 69,85%. Peningkatan nominal tersebut terutama didorong oleh naiknya Dana Bagi Hasil menjadi Rp1.770,42 miliar serta tetap tingginya Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10.166,94 miliar. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga meningkat signifikan menjadi Rp4.524,41 miliar, mencerminkan adanya penguatan dukungan pendanaan pusat untuk program prioritas tertentu. Penurunan persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah disebabkan oleh meningkatnya komponen pendapatan lain, khususnya PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Memasuki Tahun 2025, Pendapatan Transfer mengalami penurunan cukup signifikan menjadi Rp12.023,37 miliar, dengan kontribusi turun tajam menjadi 50,84%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya Dana Alokasi Umum yang turun menjadi Rp7.558,77 miliar, serta penurunan Dana Alokasi Khusus menjadi Rp2.275,45 miliar. Selain itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya juga menurun menjadi Rp921,41 miliar, yang menunjukkan berkurangnya dukungan transfer non-reguler. Kondisi ini sejalan dengan kebijakan penyesuaian fiskal dan efisiensi anggaran di tingkat pusat, serta pergeseran alokasi belanja pusat yang lebih selektif. Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal nasional, penyesuaian formula dan besaran Dana Alokasi Umum, dinamika

72 alokasi Dana Alokasi Khusus yang sangat bergantung pada prioritas program, serta berkurangnya transfer yang bersifat non-reguler. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat turut berdampak pada penurunan dukungan transfer pada Tahun 2025. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan, agar ketergantungan terhadap transfer pusat dapat dikurangi dan stabilitas fiskal daerah dapat lebih terjaga. b. Analisis pertumbuhan (growth) Pendapatan Transfer Grafik 3-20 Realisasi Pendapatan Transfer Triwulanan (Miliar)Berdasarkan grafik realisasi Pendapatan Transfer per triwulan, terlihat bahwa selama periode 2023–2025 terdapat tren peningkatan kumulatif dari Triwulan I hingga Triwulan IV pada setiap tahunnya, yang menunjukkan pola penyaluran transfer yang progresif dan terkonsentrasi pada paruh kedua tahun anggaran. Pada Triwulan I, realisasi Pendapatan Transfer relatif lebih rendah dibanding triwulan berikutnya, namun menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2023 ke 2024 dan kembali meningkat pada 2025. Hal ini mencerminkan perbaikan awal penyaluran dana transfer serta penyesuaian jadwal pencairan dari pemerintah pusat. Memasuki Triwulan II, pertumbuhan terlihat lebih signifikan. Tahun 2024 mencatat peningkatan yang cukup tajam dibandingkan 2023, dan Tahun 2025 kembali menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan percepatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada semester pertama.Pada Triwulan III, tren pertumbuhan semakin kuat. Realisasi tahun 2024 meningkat cukup signifikan dibandingkan 2023, dan Tahun 2025 kembali berada di atas capaian tahun sebelumnya. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar transfer pusat disalurkan secara bertahap dan meningkat menjelang akhir tahun, terutama untuk mendukung penyelesaian program prioritas. Puncak realisasi terjadi pada Triwulan IV di setiap tahun. Pertumbuhan dari 2023 ke 2024 terlihat cukup tinggi, dan Tahun 2025 kembali menunjukkan capaian tertinggi dibanding dua tahun sebelumnya. Pola ini menegaskan bahwa penyaluran Pendapatan Transfer masih bersifat musiman dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran, sejalan dengan mekanisme penyaluran berbasis kinerja dan pemenuhan persyaratan administratif. Tabel 3-29 Pertumbuhan Pendapatan Transfer 2023-2025 (miliar)Pendapatan Transfer (miliar) 2023 2024 2025 Growth 2023-2024 (%) Growth 2024-2025 (%) TW I 1.953,99 2.792,17 3.357,85 42,90 20,26 TW II 4.892,98 7.572,55 7.882,98 54,76 4,10 TW III 9.794,41 11.129,10 13.023,37 13,63 17,02 TW IV 16.364,05 17.783,68 17.944,63 8,68 0,91 Meskipun mengalami perlambatan, pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat terus mengalami pertumbuhan. Pada Triwulan I 2025, 1.953,99 4.892,98 9.794,41 16.364,05 2.792,17 7.572,55 11.129,10 17.783,68 3.357,85 7.882,98 13.023,37 17.944,63T W I T W I I T W I I I T W I V2023 2024 2025

73 Pendapatan Transfer tumbuh 20,26% dibandingkan Triwulan I 2024, meningkat dari Rp2.792,17 miliar menjadi Rp3.357,85 miliar. Pertumbuhan ini masih relatif kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan lonjakan 42,90% pada periode sebelumnya (2023–2024). Hal ini menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025 masih terdapat dorongan penyaluran transfer yang cukup baik. Namun, pada Triwulan II 2025, pertumbuhan melambat tajam menjadi hanya 4,10%, meskipun nominal tetap meningkat menjadi Rp7.882,98 miliar. Perlambatan ini mengindikasikan mulai terbatasnya ekspansi alokasi transfer serta adanya penyesuaian kebijakan fiskal pusat. Memasuki Triwulan III 2025, pertumbuhan kembali menguat menjadi 17,02%, menunjukkan adanya percepatan penyaluran pada semester II, kemungkinan terkait pemenuhan target penyerapan atau dukungan terhadap program prioritas tertentu. Sementara itu, pada Triwulan IV 2025, pertumbuhan hanya sebesar 0,91%, hampir stagnan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan realisasi Rp17.944,63 miliar, kondisi ini menandakan bahwa ruang pertumbuhan Pendapatan Transfer pada akhir tahun 2025 relatif terbatas dan cenderung stabil dibandingkan Tahun 2024. Tahun 2025 mencerminkan fase konsolidasi dan normalisasi Pendapatan Transfer, yang menuntut daerah untuk semakin memperkuat sumber pendapatan yang lebih mandiri guna menjaga stabilitas fiskal jangka menengah. 3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tabel 3-30 Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (miliar)Uraian 2023 2024 2025 Real % ke Pendapatan Real % ke Pendapatan Real % ke PendapatanPendapatan Hibah 90,23 0,42 100,32 0,39 13,02 0,06 Dana Darurat - - - - - - Pendapatan Lainnya 22,31 0,10 1.885,35 7,41 268,47 1,14 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah112,54 0,52 1.985,67 7,80 281,49 1,19 Selama periode 2023-2025, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan pola yang sangat fluktuatif baik dari sisi nominal maupun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Pada Tahun 2023, realisasi tercatat sebesar Rp112,54 miliar, dengan kontribusi relatif kecil yaitu 0,52% terhadap total pendapatan daerah. Struktur penerimaan pada tahun ini didominasi oleh Pendapatan Hibah sebesar Rp90,23 miliar dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp22,31 miliar. Memasuki Tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan menjadi Rp1.985,67 miliar, atau meningkat lebih dari 16 kali lipat dibandingkan Tahun 2023. Kontribusinya terhadap total pendapatan daerah juga meningkat tajam menjadi 7,80%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan sangat besar pada komponen Pendapatan Lainnya yang mencapai Rp1.885,35 miliar, yang mengindikasikan adanya penerimaan bersifat insidentil atau non-rutin. Namun pada Tahun 2025, realisasi kembali turun signifikan menjadi Rp281,49 miliar, dengan kontribusi menurun menjadi 1,19%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh normalisasi Pendapatan Lainnya yang turun menjadi Rp268,47 miliar, serta menurunnya Pendapatan Hibah menjadi Rp13,02 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa lonjakan pada Tahun 2024 tidak bersifat berkelanjutan.

74 3.2.2 Belanja Daerah Belanja Daerah tahun 2025 pada Provinsi NTB ditetapkan sebesar Rp27.256,18 miliar. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp20.370,72 miliar atau 74,74%, belanja modal sebesar Rp3.383,73 miliar atau 12,41%, belanja tidak terduga sebesar Rp28,50 miliar atau 2,22% dan belanja transfer sebesar Rp2.897,74 miliar atau 10,63%. Tabel 3-31 Pagu Realisasi Belanja Daerah Prov. NTB 2023-2025 (miliar)Uraian s.d. 31 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2024 s.d. 31 Desember 2025 Growth % Pagu Real % Pagu Real % Pagu Real %Bel. Operasi 16.525,36 16.459,95 99,60 18.293,76 19.251,02 105,23 20.370,72 16.397,26 80,49 -14,82 Bel. Modal 2.943,66 3.140,24 106,68 2.627,05 3.167,94 120,59 3.383,73 2.151,16 63,57 -32,10 Bel. Tidak Terduga 114,33 34,28 29,98 248,58 28,50 11,47 603,98 39,77 6,58 39,54 Bel. Transfer 2.918,53 1.956,44 67,04 2.985,85 2.084,74 69,82 2.897,74 1.849,72 63,83 -11,27 Bel. Daerah 22.501,87 21.590,91 95,95 24.155,23 24.532,19 101,56 27.256,18 20.437,92 74,98 -16,69 Ditinjau berdasarkan jenis belanjanya, sampai dengan Triwulan IV 2025, Pemerintah Daerah Provinsi NTB telah membelanjakan sebesar Rp20.370,72 miliar atau 74,98% dari pagu, yang digunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp16.397,26 miliar atau 80,49%, Belanja Modal sebesar Rp2.151,16 miliar atau 63,57%, Belanja Tak Terduga sebesar Rp39,77 miliar atau 6,58%, dan Belanja Transfer sebesar Rp1.849,72 miliar atau 63,83% dari pagu. Sedangkan berdasarkan fungsi/ urusan, Pemerintah Daerah membelanjakan sebesar Rp15.598,80 miliar (73,32%) untuk belanja pelayanan umum, sebesar Rp131,34 miliar (0,62%) untuk belanja ketertiban dan keamanan, sebesar Rp781,55 miliar (3,67%) untuk belanja ekonomi, sebesar Rp149,69 miliar (0,70%) untuk belanja lingkungan hidup, sebesar Rp1.576,55 miliar (7,41%) untuk belanja perumahan dan fasilitas umum, sebesar Rp1.576,56 miliar (7,41%) untuk belanja kesehatan, sebesar Rp70,42 miliar (0,33%) untuk belanja pariwisata, sebesar Rp1.257,26 miliar (5,91%) untuk belanja pendidikan dan sebesar Rp133,37 miliar (0,63%) untuk belanja perlindungan sosial. Grafik III.2 2 Realisasi Belanja per Fungsi TW IV 20253.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja Dalam rangka menilai kualitas pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2025, penting untuk melihat tidak hanya besaran realisasi, tetapi juga pola distribusi dan komposisi belanja antar triwulan. Secara umum, struktur belanja daerah mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah daerah, di mana dominasi belanja tertentu dapat menunjukkan fokus 73,32%0,62%3,67%0,70%7,41%7,41%0,33%5,91%0,63%Belanja Pelayanan UmumBelanja Ketertiban dan KeamananBelanja EkonomiBelanja Lingkungan HidupBelanja Perumahan dan Fasilitas UmumBelanja KesehatanBelanja PariwisataBelanja PendidikanBelanja Perlindungan Sosial

75 pada pelayanan publik rutin, percepatan pembangunan fisik, maupun penguatan dukungan antar pemerintah daerah. Selain itu, pola realisasi antar triwulan juga menjadi indikator apakah penyerapan anggaran berlangsung secara proporsional atau masih terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran (backloaded spending). Grafik 3-21 Komposisi Belanja Daerah Per Triwulan 2025Berdasarkan grafik komposisi belanja daerah per triwulan Tahun 2025, terlihat bahwa Belanja Operasi mendominasi struktur belanja pada setiap triwulan, dengan proporsi terbesar dibandingkan komponen lainnya. Realisasi Belanja Operasi meningkat signifikan dari Rp2.720,50 miliar pada Triwulan I menjadi Rp16.397,26 miliar pada Triwulan IV, menunjukkan pola akumulatif yang kuat hingga akhir tahun anggaran. Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dari Triwulan I hingga Triwulan IV, yakni dari Rp97,69 miliar menjadi Rp2.151,16 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada semester II, yang umumnya terjadi seiring selesainya proses pengadaan dan kontraktual. Komponen Belanja Transfer juga mengalami peningkatan tajam sepanjang tahun, dari Rp322,52 miliar pada Triwulan I menjadi Rp1.840,72 miliar pada Triwulan IV. Peningkatan ini mencerminkan penyaluran transfer kepada pemerintah kabupaten/kota atau entitas lainnya yang cenderung terealisasi pada paruh kedua tahun anggaran. Adapun Belanja Tidak Terduga relatif kecil dibandingkan komponen lainnya, dengan realisasi yang meningkat dari Rp11,25 miliar pada Triwulan I menjadi Rp39,77 miliar pada Triwulan IV. Meskipun nilainya terbatas, tren kenaikan menunjukkan adanya penggunaan dana untuk kebutuhan yang tidak direncanakan sebelumnya, namun tetap dalam batas terkendali. Secara keseluruhan, struktur belanja daerah Tahun 2025 masih didominasi oleh Belanja Operasi, sementara Belanja Modal dan Belanja Transfer menunjukkan percepatan signifikan pada semester II. Pola ini mencerminkan karakteristik pengelolaan anggaran yang masih terkonsentrasi pada akhir tahun, serta perlunya upaya peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan realisasi belanja agar distribusi penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun. Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025BELANJA TRANSFER 322,52 757,79 1.455,58 1.849,72BELANJA TIDAK TERDUGA 11,25 14,66 24,84 39,77BELANJA MODAL 97,69 355,33 960,98 2.151,16BELANJA OPERASI 2.720,50 6.714,99 11.460,59 16.397,26

76 a. Mandatory Spending Dalam UU HKPD, salah satu pilarnya yaitu peningkatan kualitas belanja/spending better yang mencakup mandatory spending. Didalamnya mengatur alokasi maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari pagu dan alokasi minimal belanja infrastruktur sebesar 40% dari pagu. Ketentuan mandatory spending tersebut harus dipenuhi pemerintah daerah pada tahun 2027. Pengambilan data mandatory spending bidang infrstruktur hanya mengambil data sampel pada belanja modal guna memberikan gambaran secara umum saja. Ketentuan belanja infrastruktur sesuai PMK 24 Tahun 2024 menyatakan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/ atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan belanja penunjang ketersediaan infrastruktur tersebut. Sampai dengan triwulan IV 2025 realisasi belanja pegawai di wilayah Nusa Tenggara Barat telah mencapai Rp9.419 miliar atau 44,27% dari total pagu belanja daerah. Sedangkan realisasi untuk Belanja Modal secara keseluruhan sebesar Rp2.151,16 miliar atau 10,11% dari total pagu belanja daerah. Grafik 3-22 Mandatori Spending Belanja Pegawai dan Modal Th.2025 Prov/Kab/kotaDari sisi belanja pegawai, seluruh pemda masih berada di atas batas maksimal 30%. Realisasi belanja pegawai tercatat masing-masing sebesar: Provinsi (40,17%), Kab. Bima (59,84%), Kab. Dompu (50,16%), Kab. Lombok Barat (42,55%), Kab. Lombok Tengah (45,96%), Kab. Lombok Timur (46,12%), Kab. Sumbawa (49,23%), Kota Mataram (40,64%), Kota Bima (52,85%), Kab. Sumbawa Barat (35,21%), Kab. Lombok Utara (36,41%), dan ratarata NTB (40,87%). Angka tersebut menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Bima dan Kota Bima proporsinya melampaui 50%. 40,1759,8450,1642,5545,96 46,1249,2340,6452,8535,21 36,4140,878,094,20 4,9712,24 10,347,15 6,9916,6020,97 21,2111,62 11,060,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,00Provinsi Bima Dompu Lobar Loteng Lotim Sumbawa Mataram Kota Bima KSB KLU NTBReal Bel.Pegawai (%) Real Bel. Modal (%) Mandatori Pgw Mandatori ModalPemda Pagu Bel Daerah Bel. Pegawai Bel. Modal Real-25 % Real-25 % Provinsi 5.724,93 2.299,57 40,17 462,87 8,09 Bima 1.318,65 789,08 59,84 55,35 4,20 Dompu 997,21 500,16 50,16 49,56 4,97 Lobar 2.072,77 881,86 42,55 253,74 12,24 Loteng 2.168,37 996,67 45,96 224,11 10,34 Lotim 2.771,69 1.278,38 46,12 198,29 7,15 Sumbawa 1.861,31 916,34 49,23 130,05 6,99 Mataram 1.448,06 588,44 40,64 240,36 16,60 Kota Bima 757,12 400,15 52,85 158,77 20,97 KSB 1.330,42 468,41 35,21 282,17 21,21 KLU 825,01 300,41 36,41 95,87 11,62 NTB 21.275,54 9.419,46 44,27 2.151,16 10,11 Tabel 3-32 Persentase Mandatory Spending Belanja Pegawai dan Belanja Modal Pemda 2025 (miliar)

77 Sementara itu, dari sisi belanja modal, seluruh daerah masih jauh di bawah ketentuan minimal 40%. Realisasi belanja modal pada Triwulan IV 2025 berkisar antara 4,20% (Kab. Bima) hingga 21,21% (Kab. Sumbawa Barat). Kabupaten Sumbawa Barat (21,21%) dan Kota Bima (20,97%) merupakan daerah dengan proporsi belanja modal tertinggi, namun tetap belum mendekati batas minimal 40%. Rata-rata Provinsi NTB sendiri hanya mencapai 11,06%, yang menunjukkan bahwa porsi belanja untuk pembangunan fisik dan investasi daerah masih relatif rendah. Ketidakseimbangan antara belanja pegawai dan belanja modal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah di NTB masih menghadapi rigiditas struktur anggaran, di mana belanja rutin lebih dominan dibandingkan belanja produktif. Kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan langkah konsolidasi fiskal melalui pengendalian pertumbuhan belanja pegawai serta peningkatan alokasi belanja modal agar komposisi anggaran lebih seimbang dan selaras dengan ketentuan mandatory spending yang ditetapkan pemerintah pusat. b. Analisis Belanja Daerah Per Pemerintah Daerah Realisasi belanja APBD sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar Rp23.599,92 miliar atau 97,18% dari pagu belanja sebesar Rp.24.285,40 miliar. Apabila dilihat dari realisasi belanja daerah per kabupaten/kota dan provinsi di NTB Triwulan IV 2025, dapat dilihat bahwa terdapat variasi dalam persentase realisasi anggaran di setiap daerah. Provinsi NTB memiliki pagu belanja sebesar Rp6.232,61 miliar dengan realisasi mencapai Rp5.724,93 miliar, sehingga tingkat kinerja realisasi anggaran tercatat sebesar 91,85%. Capaian ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di tingkat provinsi tergolong cukup baik, meskipun belum mencapai 100%. Grafik 3-23 Realisasi Belanja Daerah Per Pemda 2025Pada tingkat kabupaten/kota, terdapat variasi kinerja realisasi anggaran. Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mencatat kinerja tertinggi dengan realisasi sebesar 93,20% dari pagu Rp2.242,00 miliar dan realisasi Rp2.072,77 miliar. Diikuti oleh Kabupaten Dompu dengan tingkat realisasi 73,12%, serta Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebesar 80,17% dari pagu Rp3.457,43 miliar dengan realisasi Rp2.771,69 miliar. Sementara itu, beberapa daerah menunjukkan tingkat realisasi yang relatif lebih rendah. Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat kinerja sebesar 59,65%, yang merupakan salah satu yang terendah, dengan realisasi Rp1.330,42 miliar dari pagu Rp2.230,54 miliar. Kota Bima juga menunjukkan tingkat realisasi rendah sebesar 66,99%, sedangkan Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat realisasi sebesar 63,86%. Provinsi Bima Dompu Lobar Loteng Lotim Sbw Mtrm Kt. Bima KSB KLUPagu 6.232,61 2.132,77 1.363,84 2.224,00 2.781,91 3.457,43 2.453,32 1.957,67 1.130,24 2.230,54 1.291,84Real 5.724,93 1.318,65 997,21 2.072,77 2.168,37 2.771,69 1.861,31 1.448,06 757,12 1.330,42 825,01Kinerja (%) 91,85 61,83 73,12 93,20 77,95 80,17 75,87 73,97 66,99 59,65 63,860,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00100,000,001.000,002.000,003.000,004.000,005.000,006.000,007.000,00

78 Secara umum, kinerja realisasi belanja daerah Tahun 2025 berada pada kisaran 60% hingga 93%, yang menunjukkan adanya disparitas efektivitas penyerapan anggaran antar daerah. Daerah dengan tingkat realisasi di atas 80% dapat dikategorikan memiliki pengelolaan penyerapan anggaran yang relatif baik, sementara daerah dengan capaian di bawah 70% perlu melakukan evaluasi terhadap perencanaan, proses pengadaan, serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar kualitas belanja dan ketepatan waktu penyerapan dapat lebih optimal. 1) Belanja Operasi Tabel 3-33 Realisasi Belanja Operasi 2023-2025Uraian 2023 2024 2025 Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % BELANJA OPERASI 16.525,36 16.459,95 99,60 18.293,76 19.251,02 101,56 20.370,72 16.397,26 80,49 Belanja Pegawai 8.930,18 8.273,12 92,64 10.133,26 10.006,12 105,23 11.383,55 9.419,46 82,75 Belanja Barang dan Jasa 6.658,29 7.147,26 107,34 7.084,90 8.087,93 98,75 8.325,25 6.474,84 77,77 Belanja Bunga 101,29 85,37 84,29 61,04 65,93 114,16 45,83 44,87 97,91 Belanja Subsidi 7,00 3,32 47,49 5,10 3,45 108,01 7,00 4,89 69,80 Belanja Hibah 722,19 856,89 118,65 951,92 1.024,68 67,63 548,34 400,56 73,05 Belanja Bansos 106,42 93,99 88,32 57,54 62,92 107,64 60,75 52,64 86,64 Belanja Operasi merupakan komponen belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan memberikan manfaat dalam jangka pendek, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Dalam struktur APBD, belanja operasi memiliki porsi dominan dan sangat menentukan fleksibilitas fiskal daerah. Oleh karena itu, analisis tren realisasi selama tiga tahun terakhir menjadi penting untuk melihat konsistensi pengelolaan anggaran serta implikasinya terhadap kualitas belanja daerah. Secara agregat, realisasi Belanja Operasi menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2023-2025. Pada Tahun 2023, realisasi tercatat sebesar Rp16.459,95 miliar atau 99,60% dari pagu, yang menunjukkan tingkat serapan yang optimal. Pada Tahun 2024, realisasi meningkat signifikan menjadi Rp19.251,02 miliar atau 101,56% dari pagu, mencerminkan adanya ekspansi belanja dan kemungkinan penyesuaian anggaran melalui perubahan APBD. Namun, pada Tahun 2025 realisasi mengalami penurunan menjadi Rp16.397,26 miliar dengan tingkat serapan hanya 80,49% dari pagu Rp20.370,72 miliar. Secara nominal, terjadi kontraksi sekitar 14-15% dibandingkan Tahun 2024, yang menunjukkan adanya pengendalian dan efisiensi belanja operasi. Dilihat dari komponennya, belanja pegawai tetap menjadi kontributor terbesar dalam belanja operasi. Realisasinya meningkat dari Rp8.273,12 miliar pada Tahun 2023 menjadi Rp10.006,12 miliar pada Tahun 2024, kemudian menurun menjadi Rp9.419,46 miliar pada Tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan pada Tahun 2025, proporsinya masih dominan dalam struktur belanja daerah, sehingga menunjukkan adanya rigiditas anggaran yang membatasi ruang fiskal untuk belanja produktif. Belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan pada Tahun 2024, namun turun signifikan pada Tahun 2025 menjadi Rp6.474,84 miliar dengan tingkat serapan hanya 77,77%. Penurunan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh

79 kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja perjalanan dinas, rapat, serta kegiatan operasional lainnya. Komponen belanja hibah dan bantuan sosial juga menunjukkan fluktuasi. Realisasi hibah meningkat pada Tahun 2024 namun turun tajam pada Tahun 2025, mencerminkan pengendalian terhadap belanja yang bersifat diskresioner. Subsidi dan bantuan sosial relatif lebih stabil, meskipun tingkat serapannya tidak selalu optimal. Secara keseluruhan, perubahan pagu dan realisasi pada Tahun 2024 lebih mencerminkan ekspansi fiskal dan optimalisasi penyerapan, sedangkan pada Tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi serta penyesuaian ruang fiskal akibat perlambatan pendapatan transfer dan normalisasi pendapatan non-rutin. Grafik 3-24 Pertumbuhan Belanja Operasi 2023-2025Berdasarkan grafik pertumbuhan Belanja Operasi 2023-2025, terlihat perbedaan pola yang cukup kontras antara periode 2023-2024 dan 2024-2025. Pada 2023-2024, hampir seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif, seperti Belanja Pegawai (16,96%), Barang dan Jasa (20,95%), serta Bansos (19,58%), yang mencerminkan fase ekspansi belanja pada Tahun 2024. Hanya Belanja Subsidi yang mengalami kontraksi. Sebaliknya, pada periode 2024-2025 sebagian besar komponen mengalami penurunan. Belanja Pegawai turun 14,82%, Barang dan Jasa turun 5,86%, Bunga turun 19,94%, Subsidi turun 31,94%, dan Bansos turun signifikan 60,91%. Hanya Belanja Hibah yang tumbuh cukup tinggi sebesar 41,66%. Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa Tahun 2025 merupakan fase konsolidasi dan efisiensi anggaran setelah ekspansi belanja pada Tahun 2024. 2) Belanja Modal Tabel 3-34 Realisasi Belanja Modal 2023-2025Uraian 2023 2024 2025 Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % BELANJA MODAL 3.057,98 3.174,52 103,81 2.875,63 3.196,43 111,16 3.987,71 2.190,93 54,94Tanah 131,30 130,81 99,63 51,99 114,80 220,80 87,87 27,91 31,77Peralatan dan Mesin 843,98 764,55 90,59 660,22 753,69 114,16 968,62 690,39 71,28Gedung dan Bangunan1.014,11 932,76 91,98 1.051,77 1.085,82 103,24 1.114,87 742,40 66,59Jalan, Jaringan, dan Irigasi883,85 1.083,42 122,58 804,90 1.020,87 126,83 1.146,26 603,12 52,62Aset Tetap Lainnya 69,47 119,98 172,72 56,01 58,25 104,02 61,10 27,71 45,35Aset Lainnya 0,95 108,71 11404,99 2,16 134,50 6235,71 5,00 59,62 1.192,49BelanjaPegawaiBelanjaBarang danJasaBelanjaBungaBelanjaSubsidiBelanjaHibahBelanjaBantuanSosial Growth 2024-2025 (%) -14,82 -5,86 -19,94 -31,94 41,66 -60,91 Growth 2023-2024 (%) 16,96 20,95 13,16 -22,78 3,75 19,58-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%