KFR Tahunan 2025_Update2

80 Grafik 3-25 Pertumbuhan Belanja Modal 2023-2025Belanja Modal selama periode 2023-2025 menunjukkan perubahan tren yang cukup signifikan, khususnya pada Tahun 2025. Pada Tahun 2023, realisasi Belanja Modal tercatat sebesar Rp3.174,52 miliar atau 103,81% dari pagu. Pada Tahun 2024, realisasi meningkat menjadi Rp3.196,43 miliar dengan tingkat serapan 111,16%. Secara pertumbuhan, periode 2023–2024 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,69%, yang menunjukkan bahwa secara nominal peningkatan belanja modal relatif terbatas meskipun tingkat serapannya tinggi.Dilihat dari komposisinya, pada periode 2023-2024 terdapat pergeseran antar jenis belanja modal. Komponen Gedung dan Bangunan tumbuh sebesar 16,41%, sementara Aset Lainnya meningkat cukup signifikan sebesar 23,72%. Sebaliknya, Tanah mengalami penurunan sebesar 12,24%, Peralatan dan Mesin turun 1,42%, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi menurun 5,77%. Penurunan terbesar terjadi pada Aset Tetap Lainnya sebesar 51,45%. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian prioritas alokasi belanja fisik pada Tahun 2024. Memasuki Tahun 2025, realisasi Belanja Modal menurun menjadi Rp2.190,93 miliar atau hanya 54,94% dari pagu Rp3.987,71 miliar. Secara pertumbuhan, Belanja Modal terkontraksi sebesar 31,46% dibandingkan Tahun 2024. Penurunan terjadi hampir pada seluruh komponen. Tanah turun sebesar 75,69%, Aset Lainnya turun 55,67%, Aset Tetap Lainnya turun 52,43%, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi turun 40,92%. Gedung dan Bangunan juga menurun sebesar 31,63%, sedangkan Peralatan dan Mesin turun relatif lebih kecil sebesar 8,40%. Penurunan pada Tahun 2025 mencerminkan adanya pengendalian belanja fisik dan penyesuaian ruang fiskal. Kondisi ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran serta perlambatan Pendapatan Transfer dan normalisasi pendapatan non-rutin dibandingkan Tahun 2024. Selain itu, besarnya porsi belanja operasi, khususnya belanja pegawai, turut membatasi fleksibilitas anggaran untuk dialihkan ke belanja modal. Faktor administratif seperti proses pengadaan dan pelaksanaan proyek juga dapat memengaruhi rendahnya tingkat serapan. 3) Belanja Tak Terduga Tabel 3-35 Realisasi Belanja Tak Terduga 2023-2025Uraian 2023 2024 2025 Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % BELANJA TIDAK TERDUGA 114,33 34,28 29,99 248,58 28,50 11,46 603,98 39,77 6,59 Belanja Tidak Terduga 114,33 34,28 29,99 248,58 28,50 11,46 603,98 39,77 6,59 BelanjaModal TanahBelanjaModalPeralatandan MesinBelanjaModalGedung danBangunanBelanjaModal Jalan,Jaringan, danIrigasiBelanjaModal AsetTetapLainnyaBelanjaModal AsetLainnya Growth 2023-2024 (%) -12,24 -1,42 16,41 -5,77 -51,45 23,72 Growth 2024-2025 (%) -75,69 -8,40 -31,63 -40,92 -52,43 -55,67-100,00-80,00-60,00-40,00-20,000,0020,0040,00

81 Belanja Tidak Terduga (BTT) selama periode 2023-2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi, baik dari sisi pagu maupun realisasi. Pada Tahun 2023, realisasi BTT tercatat sebesar Rp34,28 miliar atau 29,99% dari pagu Rp114,33 miliar. Pada Tahun 2024, meskipun pagu meningkat signifikan menjadi Rp248,58 miliar, realisasi justru sedikit menurun menjadi Rp28,50 miliar dengan tingkat serapan hanya 11,46%. Secara pertumbuhan, realisasi BTT periode 2023–2024 mengalami kontraksi sebesar -16,88%, yang menunjukkan bahwa peningkatan pagu tidak diikuti oleh peningkatan penggunaan anggaran. Memasuki Tahun 2025, pagu kembali meningkat cukup besar menjadi Rp603,98 miliar. Realisasi juga naik menjadi Rp39,77 miliar, sehingga secara nominal tumbuh 39,58% dibandingkan Tahun 2024. Namun demikian, tingkat serapan tetap rendah, hanya sebesar 6,59% dari pagu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan penggunaan dibandingkan tahun sebelumnya, alokasi anggaran jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan aktual. Perubahan pagu yang meningkat tajam dari tahun ke tahun mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperkuat cadangan fiskal dalam menghadapi potensi risiko atau kejadian luar biasa, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya. Namun, rendahnya tingkat realisasi mengindikasikan bahwa kondisi darurat yang memerlukan penggunaan BTT tidak terjadi secara signifikan, atau mekanisme pencairannya bersifat selektif dan sangat terkendali. 4) Belanja Transfer Tabel 3-36 Realisasi Belanja Transfer 2023-2025Uraian 2023 2024 2025 Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % BELANJA TRANSFER2.918,53 1.956,44 67,04 2.985,85 2.084,74 69,82 2.897,74 1.849,72 63,83 Belanja Bagi Hasil 1.091,51 64,75 5,93 1.088,85 90,41 8,30 818,50 103,44 12,64 Belanja Bantuan Keuangan 1.827,02 1.891,69 103,54 1.897,00 1.994,33 105,13 2.079,24 1.746,28 83,99 Grafik 3-26 Pertumbuhan Belanja Transfer 2023-2025Belanja Transfer selama periode 2023-2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan menurun pada Tahun 2025. Pada Tahun 2023, realisasi Belanja Transfer tercatat sebesar Rp1.956,44 miliar atau 67,04% dari pagu Rp2.918,53 miliar. Pada Tahun 2024, realisasi meningkat menjadi Rp2.084,74 miliar dengan tingkat serapan 69,82%, mencerminkan adanya kenaikan nominal dan perbaikan penyerapan anggaran. Namun, pada Tahun 2025 realisasi kembali menurun menjadi Rp1.849,72 miliar dengan tingkat serapan 63,83%, meskipun pagu relatif tidak jauh berbeda dibandingkan dua tahun sebelumnya. Dari sisi pertumbuhan (growth), periode 2023-2024 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, terutama pada komponen Belanja Bagi Hasil yang tumbuh sebesar 39,63%. Sementara itu, Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Growth 2023-2024 (%) 39,63 5,43 Growth 2024-2025 (%) 14,42 -12,44-20,00-10,000,0010,0020,0030,0040,0050,00

82 Belanja Bantuan Keuangan hanya tumbuh moderat sebesar 5,43%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penyesuaian alokasi transfer kepada pemerintah kabupaten/kota yang sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal dan kebijakan distribusi dana pada Tahun 2024. Sebaliknya, pada periode 2024-2025 terjadi perlambatan. Belanja Bagi Hasil masih tumbuh sebesar 14,42%, namun Belanja Bantuan Keuangan mengalami kontraksi sebesar -12,44%. Penurunan ini turut menyebabkan total realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024. Kontraksi Bantuan Keuangan dapat disebabkan oleh penyesuaian prioritas anggaran, pengendalian belanja dalam rangka efisiensi fiskal, serta adanya evaluasi terhadap kebutuhan riil penerima bantuan. Perubahan pagu yang relatif stabil selama tiga tahun menunjukkan bahwa secara kebijakan, pemerintah daerah tetap mempertahankan komitmen terhadap mekanisme transfer antar entitas. Namun, fluktuasi realisasi lebih dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, kondisi pendapatan transfer dari pusat, serta kebijakan pengendalian belanja pada Tahun 2025. Penurunan serapan pada Tahun 2025 juga dapat dikaitkan dengan upaya konsolidasi fiskal dan penyesuaian ruang anggaran di tengah perlambatan pendapatan. 3.2.3 Surplus/Defisit APBD Selama periode 2023-2025, realisasi APBD menunjukkan peningkatan surplus yang sangat signifikan. Pada Tahun 2023, surplus tercatat relatif kecil sebesar Rp50,25 miliar. Surplus kemudian meningkat tajam pada Tahun 2024 menjadi Rp925,91 miliar, dan kembali melonjak pada Tahun 2025 menjadi Rp3.209,90 miliar, atau tumbuh 246,67% dibandingkan Tahun 2024. Kenaikan surplus ini terjadi meskipun pada Tahun 2025 Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar 7,11%, dari Rp25.458,11 miliar (2024) menjadi Rp23.647,81 miliar. Namun di sisi lain, Belanja Daerah turun lebih dalam sebesar 16,69%, dari Rp24.532,19 miliar menjadi Rp20.437,92 miliar. Artinya, lonjakan surplus Tahun 2025 lebih banyak dipengaruhi oleh penurunan belanja yang signifikan, bukan karena peningkatan pendapatan. 3.2.3.1 Analisis Faktor Perubahan Surplus/Defisit Dari sisi pendapatan, Tahun 2024 merupakan periode ekspansi yang cukup kuat. Peningkatan pendapatan daerah pada tahun tersebut terutama didorong oleh lonjakan signifikan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang kontribusinya meningkat tajam dan bersifat insidentil. Selain itu, Pendapatan Transfer juga tumbuh positif, khususnya dari komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang mencerminkan masih kuatnya dukungan fiskal pemerintah pusat serta optimalnya penyaluran pada semester II. Kombinasi faktor tersebut mendorong kenaikan total pendapatan daerah dan memperlebar ruang fiskal pada Tahun 2024. Namun, memasuki Tahun 2025 terjadi perubahan arah. Pendapatan Transfer mengalami perlambatan signifikan, bahkan pada Triwulan IV pertumbuhannya hanya sekitar 0,91%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional dan pengendalian alokasi transfer pusat. Di sisi lain, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami normalisasi, setelah sebelumnya melonjak tinggi Tabel 3-37 Realisasi Surplus/Defisit 2023-2025 (miliar) Uraian 2023 2024 2025 Growth Pendapatan Daerah 21.641,16 25.458,11 23.647,81 (7,11) Belanja Daerah 21.590,91 24.532,19 20.437,92 (16,69) Surplus/ (Defisit) 50,25 925,91 3.209,90 246,67

83 pada Tahun 2024. Komponen ini kembali ke level yang lebih wajar karena penerimaan nonrutin tidak berulang. Sementara itu, PAD relatif stagnan dan tertekan, yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran serta perlambatan aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan surplus pada Tahun 2025 bukan disebabkan oleh ekspansi pendapatan, melainkan lebih karena faktor lain di sisi belanja. Dari sisi belanja, Tahun 2025 menunjukkan penurunan realisasi yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2024. Struktur belanja daerah masih didominasi oleh Belanja Operasi, terutama belanja pegawai yang pada sebagian besar daerah masih berada di atas batas mandatory spending maksimal 30%. Kondisi ini menunjukkan rigiditas anggaran yang cukup tinggi. Di sisi lain, Belanja Modal masih relatif rendah, sekitar 11%, jauh di bawah ketentuan minimal 40%, yang mengindikasikan terbatasnya ruang belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Selain faktor struktural tersebut, pada Tahun 2025 juga terjadi efisiensi anggaran dan pengendalian belanja yang lebih ketat, sehingga realisasi belanja tidak tumbuh sejalan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Penurunan belanja ini secara langsung memperbesar selisih antara pendapatan dan belanja, sehingga menghasilkan surplus yang jauh lebih tinggi serta meningkatkan SILPA secara signifikan. Dengan kata lain, lonjakan surplus Tahun 2025 lebih mencerminkan kontraksi belanja dan penundaan atau perlambatan pelaksanaan program, dibandingkan peningkatan kapasitas fiskal yang bersifat struktural. 3.2.3.2 Analisis Risiko Fiskal (Fiscal Risk) atas Tren Surplus APBD 2023-2025 Lonjakan surplus yang sangat signifikan pada Tahun 2025, yang terutama dipengaruhi oleh kontraksi belanja dan perlambatan pendapatan transfer, menimbulkan sejumlah implikasi risiko fiskal yang perlu dicermati secara hati-hati, diantaranya: a. terdapat risiko under-spending (risiko rendahnya penyerapan anggaran). Surplus yang meningkat tajam bersamaan dengan kenaikan SILPA mengindikasikan bahwa sebagian belanja tidak terealisasi sesuai perencanaan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tertundanya program pembangunan, khususnya belanja modal yang justru memiliki proporsi rendah (sekitar 11%). Jika kondisi ini berulang, maka APBD berisiko tidak optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas layanan publik. b. Terdapat risiko ketergantungan terhadap transfer pusat. Struktur pendapatan daerah masih menunjukkan dominasi Pendapatan Transfer, meskipun kontribusinya menurun pada Tahun 2025. Perlambatan pertumbuhan transfer dan normalisasi pendapatan nonrutin menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Ketika transfer melambat dan PAD belum tumbuh signifikan, ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan surplus yang terbentuk lebih bersifat teknis akibat penyesuaian belanja. c. Terdapat risiko struktural dalam komposisi belanja. Tingginya belanja pegawai di atas batas mandatory spending serta rendahnya belanja modal menunjukkan rigiditas fiskal yang cukup kuat. Struktur ini mengurangi fleksibilitas anggaran untuk dialihkan ke belanja produktif. Dalam jangka menengah, kondisi tersebut dapat menekan kapasitas pembangunan dan menghambat peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), yang sebelumnya masih berada pada kategori Belum Mandiri hingga menuju kemandirian. d. Dari perspektif keberlanjutan fiskal, surplus yang terlalu besar juga dapat mencerminkan misalignment antara perencanaan dan eksekusi anggaran. Meskipun secara kas terlihat positif, surplus yang dihasilkan dari rendahnya realisasi belanja bukanlah indikator

84 optimalitas fiskal. Idealnya, surplus mencerminkan efisiensi dan efektivitas belanja, bukan penundaan program. 3.2.4 Pembiayaan DaerahPembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penetapan pembiayaan daerah berdasarkan besaran surplus/defisit yang ditetapkan dalam APBD. Selama periode 2023-2025, kondisi fiskal daerah menunjukkan perbaikan. Realisasi surplus meningkat dari Rp50,25 miliar pada Tahun 2023 menjadi Rp925,91 miliar pada Tahun 2024, dan kembali melonjak menjadi Rp3.209,90 miliar pada Tahun 2025. Pertumbuhan surplus pada Tahun 2025 tercatat sebesar 246,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini mengindikasikan adanya peningkatan selisih positif antara pendapatan dan belanja daerah, yang dapat disebabkan oleh peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, atau kombinasi keduanya. Dari sisi Pembiayaan Daerah, realisasi juga menunjukkan tren meningkat, dari Rp666,69 miliar (2023) menjadi Rp438,09 miliar (2024), kemudian naik signifikan menjadi Rp776,66 miliar pada Tahun 2025, dengan pertumbuhan sebesar 77,28% dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan pembiayaan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan Penerimaan Pembiayaan yang mencapai Rp1.028,05 miliar pada Tahun 2025, tumbuh 19,82% dibandingkan Tahun 2024. Sebaliknya, Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan menjadi Rp251,40 miliar, atau turun 40,13%, yang turut memperbesar net pembiayaan daerah. Sejalan dengan peningkatan surplus dan pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga mengalami lonjakan signifikan, dari Rp716,94 miliar pada Tahun 2023 menjadi Rp1.364,01 miliar pada Tahun 2024, dan meningkat drastis menjadi Rp3.986,55 miliar pada Tahun 2025, dengan pertumbuhan sebesar 192,27%. Kenaikan SILPA ini mencerminkan adanya ruang fiskal yang cukup besar pada akhir tahun anggaran, namun juga dapat mengindikasikan belum optimalnya penyerapan belanja. Secara keseluruhan, Tahun 2025 ditandai dengan lonjakan surplus dan SILPA yang signifikan, didukung oleh peningkatan penerimaan pembiayaan serta penurunan pengeluaran pembiayaan. Meskipun kondisi ini memperkuat posisi kas dan ruang fiskal daerah, tingginya SILPA juga perlu menjadi perhatian agar tidak mencerminkan keterlambatan pelaksanaan program atau rendahnya kualitas penyerapan anggaran. Optimalisasi perencanaan dan percepatan belanja produktif menjadi kunci agar surplus fiskal dapat lebih efektif mendukung pembangunan daerah. 3.2.5 Perkembangan BLU DaerahPerkembangan tata kelola keuangan publik di tingkat Pemerintah Daerah telah memasuki fase penting melalui penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola ini mengubah paradigma pelayanan publik dari sekadar beban biaya menjadi instrumen optimalisasi aset untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas layanan. Di Provinsi NTB, implementasi BLUD tidak hanya merupakan tindak lanjut regulasi Tabel 3-38 Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Konsolidasian 2023-2025 (miliar) Uraian 2023 2024 2025 % Growth Real Real Real Surplus/Defisit 50,25 925,91 3.209,90 246,67 Pembiayaan Daerah 666,69 438,09 776,66 77,28 Penerimaan Pembiayaan 965,22 858,02 1.028,05 19,82 Pengeluaran Pembiayaan 298,53 419,93 251,40 -40,13 SILPA 716,94 1.364,01 3.986,55 192,27

85 nasional, tetapi juga strategi untuk menjawab kesenjangan antara meningkatnya tuntutan layanan masyarakat dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Meski demikian, efektivitas pengelolaan BLUD masih perlu terus dikawal dan dievaluasi agar kinerjanya semakin optimal. Distribusi BLUD di NTB menunjukkan perluasan cakupan layanan publik, tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga merambah sektor pendidikan dan pengelolaan infrastruktur lingkungan. Hingga saat ini, sektor kesehatan masih mendominasi penerapan BLUD, namun pertumbuhan paling signifikan terjadi pada sektor pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah BLUD di Provinsi NTB. Tabel 3-39 Daftar Jumlah BLUD di Provinsi NTB Tahun 2025PEMDA SEKTOR/BIDANG USAHA SUB Puskesmas RS/ TOTAL RSUD SMKN UPT Labkes UPT Persampahan Kab. Bima 21 1 22 Kab. Dompu 1 1 Kab. Lombok Barat 20 2 22 Kab. Lombok Tengah 5 1 6 Kab. Lombok Timur 34 1 35 Kab. Lombok Utara 8 1 1 10 Kab. Sumbawa 26 1 27 Kab. Sumbawa Barat 9 1 10 Kota Bima 7 1 8 Kota Mataram 11 1 12 Provinsi NTB 4 35 1 40 TOTAL 141 15 35 1 1 193 Sumber: Laporan Asistensi BLUD Kanwil DJPb Provinsi NTB Sepanjang tahun 2025, Kanwil DJPb NTB melaksanakan asistensi pembinaan BLUD yang difokuskan pada penguatan kapasitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan, serta penguatan koordinasi antara BLUD, Pemerintah Daerah, dan instansi pembina. Langkah ini penting mengingat tingkat kematangan tata kelola BLUD di daerah masih beragam, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun sistem informasi pendukung. Asistensi dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi tematik, kunjungan lapangan, serta pendampingan teknis langsung, terutama pada BLUD sektor kesehatan yang mendominasi di Provinsi NTB. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut nota kesepakatan antara Kanwil DJPb NTB dan Pemerintah Provinsi NTB, yang menempatkan Kanwil DJPb sebagai mitra strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan BLUD secara berkelanjutan. Secara umum, Kanwil DJPb belum memiliki akses langsung terhadap data dan laporan keuangan BLUD, melainkan hanya melalui LKPD Konsolidasian. Keterbatasan integrasi data ini menjadi salah satu isu tata kelola yang perlu diperbaiki. Gambaran perkembangan BLUD dapat dianalisis secara umum melalui tren pendapatan dan belanja modal selama tiga tahun terakhir, sementara untuk pembiayaan atau pinjaman BLUD tidak tercatat dalam LKPD Konsolidasian pada periode yang sama. Perkembangan tersebut tergambar pada grafik berikut:

86 Grafik 3-27 Perkembangan BLUD Dilihat dari Pendapatan dan Belanja Modal Gedung/Bangunan serta Peralatan dan Mesin (miliar Rp)Grafik III.2.5. 1 Pendapatan BLUD dan Bantuan Pemda (miliar Rp)Sumber: SIKD (data diolah) Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara tren pendapatan yang menurun. Hal ini berpotensi memengaruhi keberlanjutan layanan jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, atau dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Bentuk dukungan bisa dengan penambahan investasi maupun dukungan dalam penguatan tata kelola dengan pendampingan. Data pada grafik di atas bisa juga dianalisis untuk mengukur tingkat kemandirian BLUD menggunakan formula sebagaimana yang digunakan dalam hasil kajian Kemandirian Keuangan BLUD Bidang Kesehatan (Ariyani, 2021). Namun pengukuran di sini bersifat konsolidasian seluruh BLUD di Provinsi NTB. Pemisahan data per BLU atau pun per rumpun tidak memungkinkan karena keterbatasan akses data yang dimiliki. !\"#$%&'('$% *+,- =/\"%&$0$1$% *+,-*$%12$% /\"#&$ + /'%4$#$%Interpretasi hasil kemandirian BLUD dikelompokkan menjadi empat kriteria berdasarkan pola hubungan antara unit kerja dengan Pemda yaitu: 1. Instruktif (< 0,25): Kemandirian sangat rendah, sangat bergantung pada subsidi.2. Konsultatif (0,25 < 0,5): Kemandirian rendah, intervensi pemerintah masih tinggi.3. Partisipatif (0,5 < 0,75): Kemandirian sedang ke tinggi, sudah mampu membiayaisebagian besar operasional.4. Delegatif (> 0,75): Kemandirian sangat tinggi, otonomi finansial hampir penuh.Grafik 3-28 Kemandirian BLUD Tahun 2023-2025Sumber: SIKD (data diolah) Bila diperhatikan dari grafik di atas, Kemandirian BLUD terus menurun secara tren dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berbanding terbalik dengan dukungan Pemda terhadap peningkatan layanan BLUD. Namun, sebenarnya dari data yang diperoleh ada beberapa permasalahan seperti beberapa kabupaten tidak memiliki pencatatan akun Pendapatan BLUD. 2,84 13,25 11,281.338,17673,33300,2243,10 71,15 42,5005001.0001.5002023 2024 2025Gedung dan Bangunan BLUD Pendapatan BLUD Peralatan dan Mesin BLUD1.338 673 300 1.220 1.334 1.779 1,100,500,170,000,200,400,600,801,001,20 - 500 1.000 1.500 2.0002023 2024 2025MILIAR RP PENDAPATAN BLUD BANTUAN PEMDA KEMANDIRIAN

87 Sehingga kendala ini masih berkaitan dengan integrasi data ke dalam sistem untuk penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Rendahnya pendapatan dikarenakan mayoritas BLUD berada di sektor/bidang kesehatan yang seluruhnya memiliki masalah berkaitan dengan klaim BPJS sebagai porsi terbesar pendapatan. Klaim selalu terlambat dan diterima dengan porsi yang berkurang signifikan. 3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD 3.2.6.1 Evaluasi dan Tantangan atas Ketercapaian Output Program Strategis Pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat realisasi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana output dan outcome program strategis dapat tercapai. Dalam konteks tiga tahun terakhir, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas pelaksanaan program yang didanai APBD. 1. Tingginya Surplus dan SILPA sebagai Indikator Under-SpendingPeningkatan surplus dan SILPA, khususnya pada Tahun 2025, menunjukkan adanya ruang fiskal yang tidak termanfaatkan secara optimal. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian program strategis belum terealisasi sesuai perencanaan, sehingga berpotensi menunda pencapaian target pembangunan daerah. 2. Rendahnya Realisasi Belanja Modal Belanja modal yang mengalami penurunan signifikan dan tingkat serapan yang rendah menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan proyek fisik. Hal ini berdampak langsung terhadap capaian output pembangunan, terutama infrastruktur dan investasi daerah yang bersifat jangka menengah dan panjang. 3. Ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer Struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh transfer pusat menyebabkan program strategis rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Ketika terjadi perlambatan atau penyesuaian alokasi transfer, kemampuan pendanaan program prioritas menjadi terbatas. 3.2.6.2 Permasalahan dan Tantangan dalam Tata Kelola dan Kualitas Belanja Daerah Kualitas belanja daerah menjadi faktor penting dalam memastikan APBD memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap struktur dan komposisi belanja menunjukkan beberapa tantangan mendasar dalam tata kelola anggaran. 1. Rigiditas Struktur Belanja Operasi Tingginya proporsi belanja operasi, khususnya belanja pegawai, membatasi fleksibilitas fiskal untuk meningkatkan alokasi pada belanja produktif. Struktur ini berpotensi mengurangi ruang inovasi dan percepatan pembangunan. 2. Rendahnya Proporsi Belanja Modal Porsi belanja modal yang relatif kecil dibandingkan total belanja daerah menunjukkan bahwa orientasi belanja masih didominasi kebutuhan rutin. Hal ini perlu menjadi perhatian agar APBD lebih berperan sebagai instrumen pembangunan. 3. Fluktuasi Belanja Diskresioner Komponen seperti hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga menunjukkan fluktuasi antar tahun. Kondisi ini memerlukan penguatan mekanisme evaluasi berbasis kinerja agar alokasi belanja lebih tepat sasaran dan akuntabel. 4. Kualitas Perencanaan Anggaran

88 Perbedaan yang cukup besar antara pagu dan realisasi pada beberapa komponen belanja menunjukkan perlunya peningkatan akurasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga alokasi lebih realistis dan terukur. 3.2.6.3 Permasalahan dan Tantangan dalam Akselerasi Belanja APBD Percepatan belanja APBD merupakan faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran. 1. Pola Penyerapan yang Tidak MerataRealisasi belanja yang cenderung meningkat pada akhir tahun menunjukkan bahwa akselerasi di awal tahun anggaran belum optimal. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas belanja dalam mendorong aktivitas ekonomi secara merata sepanjang tahun. 2. Kendala Administratif dan Proses PengadaanProses pengadaan barang dan jasa, revisi anggaran, serta penyesuaian dokumen perencanaan sering menjadi faktor penghambat percepatan realisasi, terutama pada belanja modal. 3. Dampak Kebijakan Efisiensi AnggaranKebijakan pengendalian dan efisiensi belanja pada Tahun 2025 turut memengaruhi perlambatan realisasi beberapa komponen belanja. Meskipun penting untuk menjaga keseimbangan fiskal, kebijakan ini perlu dikelola secara selektif agar tidak menghambat program prioritas. 4. Koordinasi Antar Perangkat DaerahSinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan antar-OPD masih menjadi tantangan dalam memastikan program berjalan sesuai target waktu dan capaian kinerja. 3.3 Pelaksanaan Anggaran KonsolidasianBagian ini menyajikan analisis atas data keuangan gabungan antara transaksi keuangan yang dilakukan Pemerintah Pusat ke Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah di Provinsi NTB. Analisis laporan keuangan konsolidasian memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan fiskal di wilayah NTB, yang menggabungkan kinerja Pemerintah Pusat (melalui belanja K/L dan transfer) serta Pemerintah Daerah. Periode data yang disajikan selama periode tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Catatan khusus untuk tahun 2025, data yang disajikan belum dilakukan audit (unaudited). Tahun 2024 juga terdapat catatan, bahwa terdapat eliminasi Belanja Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Desa untuk menghindari adanya dobel pencatatan di laporan keuangan karena belanja transfer ini juga dicatat sebagai pendapatan daerah, sedangkan tahun sebelumnya (2023) belum ada perlakuan eliminasi atas data belanja ini. Perlakuan ini juga akan dilakukan di tahun 2025 namun masih menunggu petunjuk teknis dalam penyusunan Government Finance Statistics (GFS) tahun 2025. Data lebih rinci bisa diperhatikan pada tabel berikut. Tabel 3-40 Laporan Keuangan Pusat dan Daerah Konsolidasian 2023 s.d. 2025I-Account (dalam miliar Rp) REALISASI %Growth 23-24 %Growth 24-25 2023 2024 2025* PENDAPATAN KONSOLIDASIAN 12.806,15 17.556,53 10.294,68 37,09% -41,36% Pendapatan Perpajakan 9.384,87 11.553,42 6.937,58 23,11% -39,95% Pendapatan Bukan Pajak 3.331,05 5.902,80 3.344,08 77,21% -43,35%

89 I-Account (dalam miliar Rp) REALISASI %Growth 23-24 %Growth 24-25 2023 2024 2025* Pendapatan Hibah 90,23 100,32 13,02 11,18% -87,02% BELANJA DAN TRANSFER KONSOLIDASIAN 32.501,15 34.081,74 29.757,68 4,86% -12,69% Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah 29.617,54 31.997,00 26.363,88 8,03% -17,61% Belanja Pegawai 11.414,37 13.582,53 13.327,28 18,99% -1,88% Belanja Barang dan Jasa 10.766,77 12.045,57 9.109,90 11,88% -24,37% Belanja Modal 6.341,94 5.160,26 3.357,56 -18,63% -34,93% Belanja Pembayaran Kewajiban/Utang 85,37 65,93 44,87 -22,78% -31,94% Belanja Subsidi 3,32 3,45 4,89 3,75% 41,66% Belanja Hibah 856,89 1.024,68 400,56 19,58% -60,91% Belanja Bantuan Sosial 114,59 86,08 79,04 -24,88% -8,18% Belanja Lain-lain 34,28 28,50 39,77 -16,88% 39,58% Transfer Konsolidasian 2.883,61 2.084,74 3.393,80 -27,70% 62,79% Transfer Bagi Hasil Pendapatan 64,75 90,41 103,44 39,63% 14,42% Transfer Bantuan Keuangan 1.891,69 1.994,33 1.746,28 5,43% -12,44%Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Desa 927,17 0,00 1.544,08 -100,00% 0,00% SURPLUS/(DEFISIT) (19.695,00) (16.525,21) (19.463,00) -16,09% 17,78% PEMBIAYAAN 666,69 438,09 776,66 -34,29% 77,28% Penerimaan Pembiayaan 965,22 858,02 1.028,05 -11,11% 19,82% Pengeluaran Pembiayaan 298,53 419,93 251,40 40,67% -40,13% SiLPA/SiKPA (19.028,31) (16.087,11) (18.686,35) -15,46% 16,16% *unaudited Sumber: Government Finance Statistics 2023-2024, Laporan Kuangan Pusat dan Daerah Konsolidasian 2025 Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian lingkup Provinsi NTB, kinerja pendapatan menunjukkan peningkatan signifikan pada 2024 sebelum mengalami kontraksi pada 2025. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan larangan ekspor untuk barang tambang mentah sebagaimana Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor, serta pencatatan pendapatan perpajakan perusahaan cabang yang dicatat di perusahaan pusat berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan di pasal 464. Total pendapatan konsolidasian meningkat dari Rp12,81 triliun pada 2023 menjadi Rp17,56 triliun pada 2024 (tumbuh 37,09%), terutama ditopang oleh kenaikan Pendapatan Bukan Pajak yang tumbuh 77,21% dan Pendapatan Perpajakan yang meningkat 23,11%. Namun pada 2025, pendapatan tercatat sebesar Rp10,29 triliun atau terkontraksi 41,36% (yoy), sejalan dengan penurunan pada hampir seluruh komponen utama pendapatan, khususnya perpajakan dan PNBP. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan pada kapasitas fiskal konsolidasian, meskipun perlu mempertimbangkan bahwa realisasi 2025 kemungkinan masih bersifat sementara (year-to-date). Perkembangan pendapatan dan belanja tersebut berdampak pada kondisi surplus/defisit konsolidasian. Pada 2023, defisit tercatat sebesar Rp19,69 triliun dan membaik menjadi Rp16,53 triliun pada 2024 (menurun 16,09%). Perbaikan ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja. Namun pada

90 2025, defisit kembali melebar menjadi Rp19,46 triliun (meningkat 17,78% dibanding 2024), mencerminkan tekanan akibat kontraksi pendapatan yang lebih dalam dibandingkan penyesuaian belanja. Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan konsolidasian menurun dari Rp666,69 miliar pada 2023 menjadi Rp438,09 miliar pada 2024, sebelum meningkat menjadi Rp776,66 miliar pada 2025. Peningkatan pembiayaan pada 2025 menunjukkan upaya untuk menutup pelebaran defisit fiskal. Namun demikian, besaran pembiayaan yang relatif kecil dibandingkan defisit menyebabkan posisi SiLPA/SiKPA tetap berada pada kondisi negatif yang signifikan. Secara keseluruhan, dinamika ini menggambarkan bahwa ketahanan fiskal konsolidasian di Provinsi NTB masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan, sehingga penguatan basis penerimaan dan optimalisasi kualitas belanja menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah. 3.3.1 Pendapatan Konsolidasian Tabel 3-41 Pendapatan Konsolidasian 2023-2025I-Account (dalam miliar Rp) 2023 2024 2025 * %Growth 23-24 %Growth 24-25 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN 12.806,15 17.556,53 10.294,68 37,09% -41,36% Pendapatan Perpajakan 9.384,87 11.553,42 6.937,58 23,11% -39,95% Pajak Dalam Negeri 6.811,48 7.839,92 6.209,99 15,10% -20,79% Pajak Perdagangan Internasional 2.573,39 3.713,50 727,59 44,30% -80,41% Pendapatan Bukan Pajak 3.331,05 5.902,80 3.344,08 77,21% -43,35% Pendapatan Laba BUMN 177,61 200,82 208,69 13,07% 3,92%PNBP Lainnya 1.025,82 3.944,47 2.397,21 284,52% -39,23% Pendapatan Transfer dan Dana Perimbangan 0,00 507,00 15,88 0,00% -96,87% Bantuan Keuangan 3,11 4,57 0,66 46,82% -85,64% Pendapatan BLU 2.124,51 1.245,94 721,65 -41,35% -42,08% Pendapatan Hibah 90,23 100,32 13,02 11,18% -87,02% * unaudited Sumber: Government Finance Statistics 2023-2024, Laporan Kuangan Pusat dan Daerah Konsolidasian 2025Dinamika pendapatan konsolidasian dipengaruhi oleh beberapa faktor kebijakan. Pertama, penerapan PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan membawa implikasi administratif terhadap pencatatan dan kepatuhan pajak. Implementasi sistem ini mendorong integrasi dan pemutakhiran basis data wajib pajak serta penyesuaian proses pelaporan. Pada tahap awal, masa transisi berpotensi memengaruhi waktu pengakuan dan penyetoran pajak, termasuk konsolidasi NPWP dan rekonsiliasi data. Kondisi ini dapat menjelaskan kontraksi Pajak Dalam Negeri pada 2025 (-20,79%), yang kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian administratif. Namun dalam jangka menengah dan panjang, sistem ini diharapkan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat pengawasan berbasis data. Kedua, penurunan tajam Pajak Perdagangan Internasional pada 2025 (-80,41%) berkaitan dengan kebijakan pembatasan ekspor melalui Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, termasuk komoditas tambang dalam bentuk mentah. Bagi NTB yang bergantung pada sektor pertambangan dan ekspor mineral, kebijakan ini berdampak langsung pada volume ekspor serta penerimaan bea keluar dan pajak terkait. Lonjakan penerimaan pada 2024 kemungkinan dipengaruhi optimalisasi ekspor sebelum

91 pengetatan penuh atau faktor harga komoditas global, sedangkan penurunan pada 2025 mencerminkan dampak kebijakan yang lebih struktural. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan konsolidasian NTB masih sensitif terhadap kebijakan perpajakan dan perdagangan internasional. Perubahan realisasi 2023-2025 tidak hanya dipengaruhi siklus ekonomi, tetapi juga reformasi administrasi perpajakan dan kebijakan tata niaga ekspor. Ke depan, efektivitas sistem inti administrasi perpajakan diharapkan dapat memperkuat penerimaan Pajak Dalam Negeri secara lebih stabil, sementara pembatasan ekspor perlu diimbangi percepatan hilirisasi agar nilai tambah domestik meningkat dan dampak terhadap penerimaan dapat diminimalkan. 3.3.2 Belanja Konsolidasian Tabel 3-42 Belanja Konsolidasian,%tase Kontribusi, dan Pertumbuhan (2023-2025)I-Account Belanja (dalam miliar Rp) 2023 %Kont. 2024 %Kont. 2025* %Kont. %Growth 23-24 %Growth 24-25 Pemerintah Pusat dan Daerah 29.617,54 100 31.997,00 100 26.363,88 100 8,03 -17,61 Pegawai 11.414,37 38,54 13.582,53 42 13.327,28 50,55 18,99 -1,88 Barang dan Jasa 10.766,77 36,35 12.045,57 38 9.109,90 34,55 11,88 -24,37 Modal 6.341,94 21,41 5.160,26 16 3.357,56 12,74 -18,63 -34,93 Pembayaran Kewajiban/Utang 85,37 0,29 65,93 0 44,87 0,17 -22,78 -31,94 Subsidi 3,32 0,01 3,45 0 4,89 0,02 3,75 41,66 Hibah 856,89 2,89 1.024,68 3 400,56 1,52 19,58 -60,91 Bantuan Sosial 114,59 0,39 86,08 0 79,04 0,30 -24,88 -8,18 Lain-lain 34,28 0,12 28,50 0 39,77 0,15 -16,88 39,58 * unaudited Sumber: Government Finance Statistics 2023-2024, Laporan Kuangan Pusat dan Daerah Konsolidasian 2025Berdasarkan tabel, total belanja konsolidasi pemerintah pusat dan daerah pada 2023 sebesar Rp29,62 triliun, meningkat menjadi Rp31,99 triliun pada 2024 atau tumbuh 8,03%. Namun pada 2025 (unaudited) terjadi penurunan cukup dalam menjadi Rp26,36 triliun atau terkontraksi 17,61% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah ekspansi belanja pada 2024, kebijakan fiskal 2025 cenderung lebih menahan pengeluaran. Dari sisi komposisi, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa tetap menjadi komponen terbesar. Belanja pegawai naik signifikan pada 2024 (18,99%) dan masih meningkat 1,88% pada 2025, sehingga porsinya membesar ketika total belanja turun. Sebaliknya, belanja modal mengalami penurunan tajam, terutama pada 2025 yang terkontraksi 34,93%, menunjukkan bahwa penyesuaian lebih banyak dilakukan pada belanja pembangunan dibanding belanja rutin. Hibah dan bantuan sosial juga berfluktuasi, dengan hibah meningkat pada 2024 namun menurun pada 2025. Perubahan total belanja ini berdampak pada belanja per kapita. Pada 2023 tercatat sekitar Rp5,33 juta per penduduk, naik menjadi Rp5,67 juta pada 2024, namun turun menjadi Rp4,60 juta pada 2025. Artinya, rata-rata alokasi belanja pemerintah per warga pada 2025 lebih rendah dibanding dua tahun sebelumnya. Penurunan belanja konsolidasi pada 2025 selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan tersebut menekankan penajaman prioritas, penghematan belanja non-utama, serta penundaan kegiatan yang tidak mendesak. Penurunan tajam pada belanja modal mencerminkan penerapan kebijakan tersebut, sementara belanja pegawai yang bersifat wajib tetap dipertahankan. Dampaknya, ruang belanja pemerintah per penduduk menyusut sebagai bagian dari langkah pengendalian dan penajaman anggaran.

92 Grafik 3-29 Belanja per Kapita di Provinsi NTB (2023-2025) Sumber: BPS (data diolah)3.3.3 Surplus/Defisit Konsolidasian Perkembangan surplus/defisit pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Provinsi NTB menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, posisi fiskal konsolidasian mencatatkan defisit sebesar Rp19,69 triliun. Kondisi ini mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara pendapatan dan belanja konsolidasian, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di wilayah NTB. Struktur belanja yang relatif tinggi, terutama pada belanja pegawai dan transfer, menjadi faktor dominan yang mempertahankan tekanan defisit pada tahun tersebut.Pada 2024, defisit mengalami perbaikan menjadi Rp16,53 triliun atau menyempit sekitar 16,09% dibanding tahun sebelumnya. Penyempitan defisit ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan belanja, sehingga tekanan fiskal relatif lebih terkendali. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang fiskal yang sedikit lebih baik serta efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja secara konsolidasian. Namun demikian, pada 2025 defisit kembali melebar menjadi Rp19,46 triliun atau meningkat 17,78% dibandingkan 2024. Pelebaran ini terutama dipicu oleh kontraksi pendapatan yang lebih dalam dibandingkan penyesuaian belanja, sehingga keseimbangan fiskal kembali tertekan. Jika tren ini berlanjut hingga akhir tahun, maka risiko terhadap keberlanjutan fiskal daerah dapat meningkat, terutama dalam hal kebutuhan pembiayaan dan tekanan terhadap likuiditas. Oleh karena itu, penguatan strategi optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas belanja menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas fiskal konsolidasian di Provinsi NTB. 3.3.4 Pembiayaan Konsolidasian Berdasarkan data pembiayaan konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2023–2025 (2025 masih unaudited), terlihat adanya perubahan strategi pembiayaan yang cukup dinamis dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, realisasi pembiayaan neto tercatat sebesar Rp666,69 miliar. Nilai ini menurun menjadi Rp438,09 miliar pada 2024 atau terkontraksi 34,29% (yoy), sebelum melonjak signifikan pada 2025 menjadi Rp776,66 miliar atau tumbuh 77,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Fluktuasi ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal dalam merespons dinamika pendapatan dan belanja pada periode yang sama. Tabel 3-43 Pembiayaan Konsolidasian 2023-2025 I-Account (dalam miliar Rp) 2023 2024 2025* %Growth 23-24 %Growth 24-25 PEMBIAYAAN 666,69 438,09 776,66 -34,29% 77,28% Penerimaan Pembiayaan 965,22 858,02 1.028,05 -11,11% 19,82% 5.326.620 5.667.183 4.600.137 - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.0002023 2024 2025

93 I-Account (dalam miliar Rp) 2023 2024 2025* %Growth 23-24 %Growth 24-25 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 965,22 858,02 1.028,05 -11,11% 19,82% Pengeluaran Pembiayaan 298,53 419,93 251,40 40,67% -40,13% Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 276,63 360,66 210,39 30,37% -41,66% Penyertaan Modal Negara 21,90 59,28 41,01 170,66% -30,82% * unaudited Sumber: Government Finance Statistics 2023-2024, Laporan Kuangan Pusat dan Daerah Konsolidasian 2025 Komponen penerimaan pembiayaan masih menjadi penopang utama pembiayaan neto. Pada 2023 penerimaan pembiayaan sebesar Rp965,22 miliar, turun menjadi Rp858,02 miliar pada 2024 (-11,11%), dan kembali meningkat pada 2025 menjadi Rp1.028,05 miliar (19,82%). Seluruh penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari pembiayaan dalam negeri. Kenaikan pada 2025 mengindikasikan adanya kebutuhan pendanaan tambahan, kemungkinan untuk menutup pelebaran defisit akibat penurunan pendapatan konsolidasian pada tahun yang sama. Kemudian, dari sisi pengeluaran pembiayaan mengalami pola yang berbeda. Pada 2024, pengeluaran pembiayaan meningkat cukup tajam menjadi Rp419,93 miliar (40,67%), sebelum turun drastis pada 2025 menjadi Rp251,40 miliar (-40,13%). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya pengeluaran pembiayaan dalam negeri sebesar 41,66% pada 2025. Sementara itu, komponen Penyertaan Modal Negara (PMN) sempat melonjak pada 2024 (170,66%) menjadi Rp59,28 miliar, namun kembali turun pada 2025 (-30,82%) menjadi Rp41,01 miliar. Pola ini menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat ekspansi dukungan permodalan pemerintah, yang kemudian lebih dikendalikan pada 2025. Secara keseluruhan, peningkatan signifikan pembiayaan neto pada 2025 mencerminkan peran pembiayaan sebagai instrumen penyangga (shock absorber) dalam menjaga kesinambungan fiskal di tengah kontraksi pendapatan. Strategi ini menunjukkan fleksibilitas pengelolaan fiskal konsolidasian di NTB, namun di sisi lain juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kapasitas fiskal agar risiko keberlanjutan fiskal tetap terkendali dalam jangka menengah.

Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPbProvinsi Nusa Tenggara BaratBAB IVPengembangan Ekonomi Daerah:Harmonisasi Belanja K/L danDAK Fisik di Tingkat WilayahTahun 2025

94 BAB 4 PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH 4.1 Pendahuluan Pembangunan ekonomi daerah merupakan pilar strategis dalam kerangka desentralisasi fiskal Indonesia yang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, daerah memiliki kewenangan luas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokalnya. Namun demikian, efektivitas pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya fiskal. Dua instrumen fiskal utama dari pemerintah pusat yang berperan signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah adalah belanja Kementerian/Lembaga (K/L) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). Belanja K/L merepresentasikan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh kementerian/lembaga vertikal di wilayah daerah, sedangkan DAK Fisik merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah yang penggunaannya telah ditetapkan untuk kegiatan fisik tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Kedua instrumen ini memiliki karakteristik, mekanisme penyaluran, dan sistem pertanggungjawaban yang berbeda, namun pada prinsipnya saling melengkapi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kerangka kebijakan harmonisasi ini semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang menetapkan harmonisasi belanja pusat dan daerah sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan hubungan keuangan pusat-daerah. Pilar ini bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang optimal sekaligus menjaga kesinambungan fiskal melalui penyelarasan kebijakan fiskal nasional dan daerah. Untuk mengetahui sinkronisasi/harmonisasi pada belanja yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di lingkup Provinsi NTB, dapat dilihat keselarasan antara belanja daerah melalui DAK Fisik dan belanja pemerintah pusat pada kementerian/lembaga. Berdasarkan data yang tersedia, tinjauan harmonisasi ini dapat dilakukan dengan melihat enam bidang DAK Fisik yang harmonis/selaras dengan Belanja pemerintah pusat. 4.2 Gambaran Umum Harmonisasi Belanja KL/DAK Fisik di Tingkat Wilayah 4.2.1 Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik 4.2.1.1 Perbandingan Belanja K/L yang mendukung DAK FisikPada tahun 2025, telah dilakukan harmonisasi belanja-belanja oleh pemerintah pusat untuk mendukung program/kegiatan daerah yang didanai dengan DAK Fisik. Pembangunan oleh pemerintah daerah melalui DAK Fisik, dilakukan pada 6 (enam) bidang, yaitu Bidang Pendidikan, Kesehatan dan KB, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman, Perlindungan Perempuan dan Anak. Atas upaya pemetaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik, didapatkan hasil bahwa terdapat Belanja K/L yang mendukung pembangunan yang dibiayai DAK Fisik. Berikut pagu belanja Kementerian/Lembaga yang harmonis dengan bidang DAK Fisik yang didukung beserta realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

95 Tabel 4-1 Perbandingan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Belanja KL (RO Harmonis) TKD DAK Fisik Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pendidikan 30.673.510.000 17.182.551.103 56,02% 86.069.913.000 82.670.708.747 96,05% Kesehatan dan KB 9.782.229.000 1.323.771.519 13,53% 441.727.151.000 417.624.415.548 94,54% Air Minum 10.219.964.000 10.219.095.506 99,99% 98.414.777.000 90.462.901.651 91,92% Sanitasi 31.311.145.000 28.270.698.709 90,29% 35.871.481.000 32.734.584.850 91,26% Perumahan dan Permukiman 1.246.509.000 1.106.943.181 88,80% 10.674.327.000 10.673.056.000 99,99% JUMLAH 83.233.357.000 58.103.060.018 69,81% 672.757.649.000 634.165.666.796 94,26% Secara umum, realisasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik telah mencapai Rp58,10 miliar, atau 69,81% dari pagu yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp83,23 miliar. Realisasi ini didominasi oleh belanja K/L di bidang Air Minum dengan realisasi sebesar Rp10,22 miliar (99,99% dari pagu) dan bidang Sanitasi dengan realisasi sebesar Rp28,27 miliar (90,29% dari pagu). a) Bidang Pendidikan Realisasi belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga yang selaras dengan pembangunan di bidang pendidikan oleh pemerintah daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp17,18 miliar, atau setara dengan 56,02% dari pagu anggaran yang mendukung DAK Fisik. Pembangunan di Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi NTB dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTB. Adapun beberapa output yang dihasilkan oleh satker-satker tersebut antara lain: i. Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran; ii. Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi; iii. Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru; iv. Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya. Output Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi menggunakan anggaran sebesar Rp8,71 miliar, menjadi progres output dengan realisasi terbesar. Di posisi kedua dan ketiga yaitu Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya dengan realisasi sebesar Rp4,42 miliar, dan Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran dengan realisasi sebesar Rp1,65 miliar.Penyaluran realisasi yang telah dilakukan satker di Bidang Pendidikan ini sejalan/harmonis dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemda di Provinsi NTB melalui DAK Fisik subbidang PAUD, SD, SLB, SMP, SMA, SMK dan Perpustakaan. Realisasi DAK Fisik pada subbidang ini telah disalurkan kepada seluruh Pemda/Pemkot di Provinsi NTB (11 Pemda/Pemkot). Sampai dengan 31 Desember 2025, penyaluran DAK Fisik di Bidang Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp82,67 miliar. b) Bidang Kesehatan dan KB Realisasi belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga yang selaras dengan pembangunan di Bidang Kesehatan dan KB oleh pemerintah daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp1,32 miliar atau setara dengan 13,53% dari pagu anggaran yang mendukung DAK Fisik. Pembangunan di Bidang Kesehatan dan KB ini dilakukan oleh Satuan

96 Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram dan Balai Pelatihan Kesehatan Mataram. Output yang dihasilkan oleh satker tersebut berjumlah 27 (dua puluh tujuh). Output Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS) menggunakan anggaran sebesar Rp0,83 miliar, menjadi progres output dengan realisasi terbesar sampai dengan 31 Desember 2025. Di posisi kedua dan ketiga yaitu Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS) dengan realisasi sebesar Rp0,13 miliar, dan Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I dengan realisasi sebesar Rp0,08 miliar.Penyaluran realisasi yang telah dilakukan satker di Bidang Kesehatan dan KB ini sejalan/harmonis dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemda melalui DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana dan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan. Realisasi DAK Fisik pada subbidang ini telah disalurkan kepada 10 Pemda/Pemkot (kecuali Kab. Sumbawa Barat). Sampai dengan 31 Desember 2025, penyaluran DAK Fisik di Bidang Kesehatan dan KB telah terealisasi sebesar Rp417,62 miliar. c) Bidang Air Minum Realisasi belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga yang selaras dengan pembangunan di Bidang Air Minum oleh pemerintah daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp10,21 miliar atau setara dengan 99,99% dari pagu anggaran yang mendukung DAK Fisik. Pembangunan di Bidang Air Minum ini dilakukan oleh Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Dan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Output yang dihasilkan oleh satker tersebut berjumlah 2 (dua) antara lain Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat dan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM. Output Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat menggunakan anggaran sebesar Rp9,50 miliar, menjadi progres output dengan realisasi terbesar sampai dengan 31 Desember 2025. Sedangkan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM terealisasi sebesar Rp0,71 miliar.Pembangunan yang telah dilakukan satker di Bidang Air Minum ini sejalan/harmonis dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemda melalui DAK Fisik Subbidang Air Minum. Realisasi DAK Fisik pada subbidang ini telah disalurkan kepada 10 Pemda/Pemkot (kecuali Provinsi NTB). Sampai dengan 31 Desember 2025, penyaluran DAK Fisik di Bidang Air Minum telah terealisasi sebesar Rp90,46 miliar. d) Bidang Sanitasi Realisasi belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga yang selaras dengan pembangunan di Bidang Sanitasi Bidang Air Minum oleh pemerintah daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp28,27 miliar atau setara dengan 90,29% dari pagu anggaran yang mendukung DAK Fisik. Pembangunan di Bidang Sanitasi ini dilakukan oleh Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Output yang dihasilkan oleh satker tersebut berjumlah 5 (lima). Output Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu menggunakan anggaran sebesar Rp13,45 miliar, menjadi progres output dengan realisasi terbesar sampai dengan 31 Desember 2025. Di posisi kedua dan ketiga yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dengan realisasi sebesar Rp12,86 miliar, dan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi dengan realisasi sebesar Rp0,69 miliar.

97 Pembangunan yang telah dilakukan satker di Bidang Sanitasi ini sejalan/harmonis dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemda melalui DAK Fisik Subbidang Sanitasi. Realisasi DAK Fisik pada subbidang ini telah disalurkan kepada Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu dan Kab. Lombok Utara. Sampai dengan 31 Desember 2025, penyaluran DAK Fisik di Bidang Sanitasi telah terealisasi sebesar Rp32,73 miliar. e) Bidang Perumahan dan Permukiman Realisasi belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga yang selaras dengan pembangunan di Bidang Perumahan dan Permukiman oleh pemerintah daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp1,10 miliar atau setara dengan 88,80% dari pagu anggaran yang mendukung DAK Fisik. Pembangunan di Bidang Perumahan dan Permukiman ini dilakukan oleh Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Output yang dihasilkan oleh satker tersebut berjumlah 2 (dua) yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, dan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman. Output Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman menggunakan anggaran sebesar Rp0,70 miliar, menjadi progres output dengan realisasi terbesar sampai dengan 31 Desember 2025. Sedangkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman terealisasi sebesar Rp0,40 miliar. Pembangunan yang telah dilakukan satker di Bidang Perumahan dan Permukiman ini sejalan/harmonis dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemda melalui DAK Fisik Subbidang Perumahan dan Permukiman. Realisasi DAK Fisik pada subbidang ini hanya disalurkan kepada Kab. Dompu dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp10,67 miliar. 4.2.1.2 Alokasi Anggaran K/L Secara Umum Alokasi anggaran K/L di Provinsi NTB merupakan bagian dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan kementerian/lembaga di daerah tersebut, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 45 Kementerian/Lembaga yang memiliki satuan kerja (satker) vertikal di Provinsi NTB. Dari ke-45 Kementerian/Lembaga tersebut, jika dilakukan pemetaan terhadap belanja yang mendukung DAK Fisik tahun 2025 di lingkup Provinsi NTB, didapatkan hasil bahwa tiga Kementerian/Lembaga mendukung pembangunan pemda melalui DAK Fisik tahun 2025. Kementerian/Lembaga tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 4-2 Alokasi Anggaran K/L Secara Umum Kode BA Nama K/L Pagu yang Mendukung DAK Fisik Total Pagu Porsi (%) Jumlah Satker Jumlah RO 024 Kementerian Kesehatan 9.782.229.000 119.164.508.000 8,21% 2 27 138 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 30.673.510.000 66.537.401.000 46,10% 2 4 145 Kementerian Pekerjaan Umum 42.777.618.000 1.589.457.911.000 2,69% 2 9 Total 83.233.357.000 1.775.159.820.000 4,69% 6 40 Tiga kementerian yang memiliki belanja harmonis dengan DAK Fisik yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ketiga kementerian ini memiliki tupoksi yang sejalan dengan bidang-bidang yang dilakukan pembangunan oleh pemda melalui DAK Fisik.

98 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki porsi pagu yang mendukung DAK Fisik paling besar, yaitu sebesar 46,10% dari total pagunya atau setara dengan Rp30,67 miliar. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki porsi pagu yang mendukung DAK Fisik paling kecil, yaitu sebesar 2,69% dari total pagunya atau setara dengan Rp42,77 miliar, namun secara jumlah menjadi Kementerian yang paling besar dalam mendukung DAK Fisik. a) Kementerian Kesehatan Pagu anggaran yang dialokasikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2025 sebesar Rp119,16 miliar. Alokasi yang digunakan untuk mendukung belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp9,78 miliar atau 8,21% dari pagu. Pagu belanja Kementerian Kesehatan di Provinsi NTB yang mendukung DAK Fisik dilakukan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram dan Balai Pelatihan Kesehatan Mataram. Kedua satker tersebut menghasilkan beberapa output yang mendukung pembangunan daerah. Identifikasi output-output ini melalui Rincian Output (RO) yang dihasilkan oleh satker dari belanja. Pada Kementerian Kesehatan, RO yang tergolong mendukung pembangunan pemda berjumlah 27 RO. b) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pagu anggaran yang dialokasikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2025 sebesar Rp66,53 miliar. Alokasi yang digunakan untuk mendukung belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp30,67 miliar atau 46,10% dari pagu. Pagu belanja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi NTB yang mendukung DAK Fisik dilakukan oleh Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi NTB dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTB.Kedua satker tersebut menghasilkan beberapa output yang mendukung pembangunan daerah. Identifikasi output-output ini melalui Rincian Output (RO) yang dihasilkan oleh satker dari belanja. Pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, RO yang tergolong mendukung pembangunan pemda berjumlah 4 RO. c) Kementerian Pekerjaan Umum Pagu anggaran yang dialokasikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025 sebesar Rp1.589,45 miliar. Alokasi yang digunakan untuk mendukung belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp42,77 miliar atau 2,69 dari pagu. Jumlah ini merupakan yang terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lain dalam hal pagu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik di Provinsi NTB. Dari 17 satker yang ada di Kementerian PUPR di Provinsi NTB, belanja yang mendukung DAK Fisik dilakukan oleh 2 satker, yaitu Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua satker tersebut menghasilkan beberapa output yang mendukung pembangunan melalui DAK Fisik. Pengidentifikasian output-output ini dilihat melalui Rincian Output (RO) yang dihasilkan oleh satker melalui belanja. Pada Kementerian PUPR, RO yang tergolong mendukung pembangunan pemda yaitu sejumlah 9 RO.

99 4.2.1.3 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk mendanai kegiatan pembangunan pada 6 (enam) bidang yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman, dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari enam bidang tersebut, pembangunan pada lima bidang didukung oleh belanja kementerian/lembaga, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan KB, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman. Tabel berikut menyajikan masing-masing Kementerian/Lembaga yang melaksanakan belanja pendukung DAK Fisik serta data pagu, realisasi, jumlah satker, serta jumlah rincian outputnya. Tabel 4-3 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik Bidang DAK Fisik Nama K/L Pagu Realisasi % Realisasi Jumlah Satker Jumlah RO Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 30.673.510.000 17.182.551.103 56,02% 2 4 Kesehatan dan KB Kementerian Kesehatan 9.782.229.000 1.323.771.519 13,53% 2 27 Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum 10.219.964.000 10.219.095.506 99,99% 2* 2 Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum 31.311.145.000 28.270.698.709 90,29% 2* 5 Perumahan dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum 1.246.509.000 1.106.943.181 88,80% 2* 2 JUMLAH 83.233.357.000 58.103.060.018 69,81% 6 40Ket: *) satker yang sama a) Bidang Pendidikan Pembangunan yang dilakukan oleh pemda pada Bidang Pendidikan didukung oleh belanja yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun pagu yang mendukung DAK Fisik pada Bidang Pendidikan tahun 2025 sebesar Rp30,67 miliar. Realisasi atas pagu ini sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp17,18 miliar atau 56,02%. Belanja tersebut dilakukan oleh 2 (dua) satker melalui 4 (empat) rincian output (RO). b) Bidang Kesehatan dan KB Pembangunan yang dilakukan oleh pemda di Bidang Kesehatan dan KB didukung oleh belanja yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Adapun pagu yang mendukung DAK Fisik pada Bidang Kesehatan dan KB tahun 2025 sebesar Rp9,78 miliar. Realisasi atas pagu ini sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp1,32 miliar atau 13,53%. Belanja tersebut dilakukan oleh 2 (dua) satker melalui 27 tujuh rincian output (RO). c) Bidang Air Minum Pembangunan yang dilakukan oleh pemda di Bidang Air Minum didukung oleh belanja yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun pagu yang mendukung DAK Fisik pada Bidang Air Minum tahun 2025 sebesar Rp10,21 miliar. Realisasi atas pagu ini sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp10,21 miliar atau 100%. Belanja tersebut dilakukan oleh 2 (dua) satker melalui 2 (dua) rincian output (RO). d) Bidang Sanitasi Pembangunan yang dilakukan oleh pemda di Bidang Sanitasi didukung oleh belanja yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun pagu yang mendukung DAK

100 Fisik pada Bidang Sanitasi Minum tahun 2025 sebesar Rp31,31 miliar. Realisasi atas pagu ini sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp28,27 miliar atau 90,29%. Belanja tersebut dilakukan oleh dua satker melalui 5 (lima) rincian output (RO). e) Bidang Perumahan dan Permukiman Pembangunan yang dilakukan oleh pemda di Bidang Perumahan dan Permukiman didukung oleh belanja yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun pagu yang mendukung DAK Fisik pada Bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2025 sebesar Rp1,24 miliar. Realisasi atas pagu ini sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp1,10 miliar atau 88,80%. Belanja tersebut dilakukan oleh 2 (dua) satker melalui 2 (dua) rincian output (RO). 4.2.1.4 Capaian RO Utama pada Belanja K/L berdasarkan Bidang DAK Fisik Rincian Output (RO) merupakan keluaran (output) dari kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu tertentu dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unti kerja. RO pada satker K/L di Provinsi NTB yang mendukung DAK Fisik pada tahun 2025 berjumlah 40 RO. Pada tabel berikut, disajikan 3 (tiga) RO dengan pagu tertinggi pada masing-masing bidang DAK Fisik pada tahun 2025. Tabel 4-4 Capaian Output Utama Belanja K/L yang Mendukung Bidang DAK FisikNo Nama RO Satuan Pagu Realisasi % Realisasi Volume RO Realisasi RO % Capaian RO Bidang Pendidikan 1 Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru Orang 13.263.695.000 1.657.174.202 12,49% 258 258 100% 2 Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi Orang 6.411.535.000 6.281.348.754 97,97% 450 450 100% 3 Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya Lembaga 6.175.471.000 4.426.774.166 71,68% 9.951 9.951 100% Kesehatan dan KB 4 Pelatihan 9 Penyakit Prioritas Orang 2.570.359.000 - 0% 325 - 0% 5 Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional Orang 2.477.424.000 - 0% 310 - 0% 6 Pelatihan Stunting Orang 891.491.000 - 0% 110 - 0% Air Minum 7 Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat SR 9.504.568.000 9.504.008.970 99,99% 1.360 1.360 100% 8 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM Daerah 715.396.000 715.086.536 99,96% 10 10 100% Sanitasi

101 9 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota KK 15.639.145.000 12.861.943.502 82,24% 200 200 100% 10 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu KK 13.675.000.000 13.453.571.486 98,38% 700 700 100% 11 Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat KK 711.000.000 679.921.000 95,63% 200 200 100% Perumahan dan Permukiman 12 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman Laporan 842.733.000 703.727.871 83,51% 1 1 100% 13 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Daerah 403.776.000 403.215.310 99,86% 10 10 100% a) Bidang Pendidikan Pada Bidang Pendidikan, tiga RO satker dengan pagu tertinggi yaitu Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru, Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi, dan Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya. Pembiayaan Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru antara lain dipergunakan untuk pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi peningkatan kompetensi guru, pelatihan dan pengembangan kompetensi, dan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru, terealisasi sebesar Rp1,65 miliar atau 12,49% dari pagu sebesar 13,26 miliar. Walaupun capaian realisasi hanya mencapai 12,49%, namun target volume RO 258 orang telah mencapai 100%. Pembiayaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi salah satunya dipergunakan untuk peningkatan kompetensi Guru, terealisasi sebesar Rp6,28 miliar atau 97,97% dari pagu sebesar Rp6,41 miliar. Pada sisi RO, dari target volume RO 450 orang telah tercapai 100%. Pembiayaan Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya antaralain dipergunakan untuk pelaksanaan pembinaan kurikulum merdeka dan pelaksanaan pembinaan asesmen nasional, terealisasi sebesar Rp4,42 miliar atau 71,68% dari pagu sebesar Rp6,17 miliar. Pada sisi RO, dari target volume 9.951 lembaga telah tercapai 100%. b) Bidang Kesehatan dan KB Pada Bidang Kesehatan dan KB, tiga RO satker dengan pagu tertinggi yaitu Pelatihan 9 Penyakit Prioritas, Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional, dan Pelatihan Stunting. Ketiga RO tersebut sampai dengan akhir tahun 2025 tidak ada realisasi sama sekali karena adanya pemblokiran anggaran terkait efisiensi anggaran sehingga target volume RO tidak dilaksanakan. c) Bidang Air Minum

102 Pada Bidang Air Minum hanya terdapat 2 RO yaitu Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat, dan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM. Pembiayaan Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat antara lain dipergunakan untuk bantuan langsung masyarakat Pamsimas dan biaya operasional Pamsimas, dengan realisasi sebesar Rp9,50 miliar atau 100% dari pagu Rp9,50 miliar. Pada sisi RO, dari target volume 1.360 Sambungan Rumah (SR) telah mencapai 100%. Pembiayaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dipergunakan untuk Pengendalian Penyelenggaraan SPAM Tahun Anggaran 2025 di Provinsi NTB, dengan realisasi mencapai Rp0,71 miliar atau 99,96% dari pagu sebesar Rp0,71 miliar. d) Sanitasi Pada Bidang Sanitasi, tiga RO satker dengan pagu tertinggi yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu, dan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat. Pembiayaan kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dipergunakan untuk pembangunan fisik Wastewater Treatment Plant (WWTP) di Tanjung Karang Kota Mataram, dengan realisasi mencapai Rp12,86 miliar atau 82,24% dari pagu sebesar Rp15,63 miliar. Pada sisi RO, dari target volume 200 KK telah mencapai 100%. Pembiayaan kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu dipergunakan untuk Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Kab. Bima, Kab. Dompu, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah , Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara dan Kab. Sumbawa, dengan realisasi mencapai Rp13,45 miliar atau 98,38% dari pagu sebesar Rp13,67 miliar. Pada sisi RO, dari target volume 700 KK telah mencapai 100%. Pembiayaan kegiatan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat dipergunakan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Reduce, Reuse, Recycle (3R) di Kab. Lombok Utara, dengan realisasi mencapai Rp0,67 miliar atau 95,63% dari pagu sebesar Rp0,71 miliar. Pada sisi RO, dari target volume 200 KK telah mencapai 100%. e) Perumahan dan Permukiman Pada Bidang Perumahan dan Permukiman hanya terdapat 2 (dua) RO yaitu Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman. Pembiayaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman terealisasi sebesar Rp0,70 miliar atau 83,51% dari pagu sebesar Rp0,84 miliar. Pada sisi RO, dari target volume 1 Laporan telah mencapai 100%. Pembiayaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman terealisasi sebesar Rp0,40 miliar atau 99,86% dari pagu sebesar Rp0,40 miliar. Pada sisi RO, dari target volume 10 Daerah telah mencapai 100%. 4.2.2 Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Harmonisasi Belanja K/L 4.2.2.1 Penganggaran a) Revisi Anggaran Efisiensi dan efektivitas belanja negara seringkali menuntut adanya adaptasi terhadap rencana awal yang telah disusun. Secara konseptual, revisi anggaran DIPA adalah instrumen hukum dan administratif yang memfasilitasi perubahan alokasi sumber daya pasca-penetapan DIPA, sebagai respons atas perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau hambatan teknis

103 dalam eksekusi program. Secara umum, beberapa permasalahan dalam pelaksanaan revisi, antara lain: 1) Proses revisi melalui eselon I yang memakan waktu cukup lama karena pihak eselon I menunggu usulan revisi dari satker lainnya; 2) Lemahnya koordinasi di internal satker serta pemahaman satker terkait kewenangan revisi; • Halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat RPD Bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan rencana penarikan dana sebagai berikut: 1) Proses revisi pemutakhiran halaman III DIPA seringkali bersamaan dengan revisi di pusat yang menyebabkan satker kurang akurat dalam menyusun rencana penarikan dana; 2) Sulitnya memprediksi pengeluaran untuk pekerjaan yang bersifat kontraktual; 3) Kegiatan yang sudah direncanakan namun belum dilaksanakan atau dalam dalam proses pengerjaan; 4) RPD pada Halaman III DIPA tidak dijadikan pedoman saat pelaksanaan kegiatan, dan tidak/jarang direvisi sepanjang tahun anggaran. • Blokir Anggaran Pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan harmonisasi belanja K/L pada Kementerian Kesehatan sebesar 73,48% dari pagu harmonisasi belanja K/L. Pemblokiran tersebut menyebabkan satker hanya melaksanakan sebagian kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2025, dengan capaian realisasi hanya mencapai 13,53%. Proses buka blokir menjadi kewenangan Eselon I Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan prioritas utama kegiatan. • Automatic Adjustment Automatic adjustment pada DIPA diperlukan sebagai strategi manajemen risiko fiskal yang proaktif. Kebijakan ini memastikan APBN tetap fleksibel dan tangguh menghadapi ketidakpastian, Belanja negara lebih efisien, efektif, dan berorientasi hasil, dan Rakyat tetap mendapat manfaat maksimal dari anggaran negara. Beberapa kendala terkait automatic adjustment antara lain: 1) Realisasi belanja yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena pagu belanja terblokir dan menunggu proses pembukaan blokir di eselon I selesai; 2) Proses buka blokir pada beberapa satker memerlukan waktu yang cukup lama; 3) Terdapat blokri yang tidak terbuka karena kebijakan eselon I. b) Sumber Daya Manusia 1) Tidak semua pejabat perbendaharaan memiliki sertifikat bendahara atau PPSPM, sehingga fungsi pengendalian internal menjadi kurang optimal; 2) KPA yang merangkap PPK maupun PPSPM berpotensi menurunkan independensi dalam pengambilan keputusan keuangan. Praktik ini bisa membuka celah moral hazard serta menimbulkan kelemahan akuntabilitas. 3) Mutasi SDM yang diperparah dengan tidak terdapatnya knowledge transfer antara pegawai lama dengan pegawai baru;

104 4) Beberapa pegawai atau pejabat enggan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan SDM di satuan kerja; 5) Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang sering terjadi setiap tahun karena mutasi rutin menyebabkan satker harus menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) KPA. c) Eksekusi Kegiatan 1) Eksekusi kegiatan infrastruktur mengalami hambatan karena ketidakpastian pembukaan blokir yang berdampak pada rencana kegiatan baik dari realisasi belanja maupun ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan; 2) Pembatalan kontrak karena kebijakan efisiensi di awal tahun; 3) Penambahan pagu anggaran infrastruktur di pertengahan periode yang menambah beban penyerapan anggaran serta persiapan pelaksanaannya. 4) Adanya faktor cuaca / iklim yang tidak menentu sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan cuaca yang sesuai. d) Pengadaan Barang dan Jasa 1) Kebijakan pelaksanaan kontrak Pra DIPA belum optimal dari K/L dimana kebijakan tersebut hanya diterapkan untuk kontrak yang sifatnya rutin dilakukan, seperti kontrak bahan makanan, subsidi perintis, dan kontrak jasa konsultan perencana pada belanja modal gedung. Sedangkan kontrak yang sifatnya pengadaan barang peralatan dan mesin dilakukan setelah tahun anggaran berjalan; 2) Keterbatasan vendor di Provinsi NTB; 3) Sistem Inaproc belum terkoneksi dengan SAKTI sehingga belum dapat mengakomodir beberapa probis dalam pengadaan barang/jasa satker; 4) Keengganan satker dalam menggunakan Digipay/Inaproc. e) Regulasi Pelaksanaan Anggaran 1) Kementerian/Lembaga diminta menyusun juknis yang komprehensif sebelum tahun anggaran dimulai, agar satker dapat memperkirakan kebutuhan dana dengan akurat. Juknis tersebut juga harus mengatur timeline dan monitoring progress kegiatan secara berkala. 2) Perlu adanya penegasan dari Kementerian/Lembaga (K/L) kepada kantor vertikal masing-masing bahwa dalam pengusulan dan penunjukan pejabat perbendaharaan, hanya pejabat yang telah memiliki sertifikasi yang dapat diusulkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan anggaran, sehingga pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegasan ini juga akan membantu meningkatkan standar profesionalisme dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan perbendaharaan. 3) Memastikan adanya rencana transisi yang terkoordinasi merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan operasional dalam pergantian pejabat perbendaharaan. Proses ini harus mencakup penyiapan dan pelaksanaan strategi yang komprehensif agar perpindahan tugas dapat berjalan lancar dan efisien. Hal ini mencakup pemindahan pengetahuan yang diperlukan, dokumen-dokumen penting, serta tanggung jawab operasional yang harus dipahami oleh pejabat baru

105 4.2.3 Kendala dan Tantangan Pelaksanaan DAK Fisik pada 5 Bidang Kendala dan tantangan pelaksanaan DAK Fisik berdasarkan pemantauan, monitoring dan evaluasi selama tahun 2025 sebagai berikut: a) Perencanaan dan Penganggaran 1) Perbedaan volume pada daftar Rencana Kegiatan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berakibat pada keterlambatan dalam penetapan kontrak; 2) Perbedaan spesifikasi antara DPA APBD dengan RK DAK Fisik sehingga dinas terkait harus menunggu revisi DPA ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan tender/lelang. b) Pengadaan Barang dan Jasa 1) Keterbatasan jumlah PPK yang sesuai standar kompetensi pada pemerintah daerah, sehingga beberapa PPK menangani banyak paket kegiatan; 2) Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa oleh dinas pelaksana DAK Fisik. Hal ini disebabkan oleh beberapa dinas belum melakukan persiapan untuk melakukan pengadaan barang/jasa; 3) Proses tender ulang atas pemilihan penyedia pekerjaan DAK Fisik yang menyebabkan jadwal penandatanganan kontrak menjadi terhambat; 4) Dinas pelaksana DAK Fisik tidak melakukan tender/lelang pra DIPA atau sebelum juknis DAK Fisik terbit, hal ini menyebabkan pemenuhan persyaratan penyaluran tahap I dan sekaligus yakni pemenuhan daftar kontrak kegiatan tidak dapat disampaikan lebih cepat; c) Pengawasan dan Audit Internal1) Adanya kebijakan mengenai pelaksanaan probity audited oleh Inspektorat atas seluruh pengadaan barang/jasa DAK Fisik, sehingga proses persiapan pengadaan barang/jasa menjadi tertunda; 2) Lambatnya proses reviu pada APIP yang menyebabkan beberapa kontrak belum terinput pada aplikasi OM SPAN TKD d) Administrasi dan Sistem InformasiMasih terdapat Pemda yang belum menyelesaikan perekaman data DAK Fisik TAYL seperti realisasi penyerapan, capaian output, dan foto kegiatan sehingga penyaluran DAK Fisik tidak bisa langsung diajukan; e) Regulasi dan Kebijakan PusatPenerbitan Perpres mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik terlambat sehingga memengaruhi proses persiapan tender/lelang pengadaan barang dan jasa; 4.2.4 Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda UU HKPD memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Sinkronisasi dan harmonisasi belanja pemerintah telah dilakukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, baik pada tahapan penganggaran maupun tahapan pelaksanaan. Hal ini sebagai upaya mewujudkan sinergi dalam melaksanakan kebijakan fiskal pemerintah tahun 2025, yaitu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

106 Arah dan strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu diterjemahkan dalam kerangka kewilayahan. Secara kewilayahan, tiga tujuan jangka pendek yaitu, akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, percepatan konvergensi, dan penguatan wellbeing. 4.2.4.1 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas. Investasi memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Belanja infrastruktur memiliki kaitan erat sebagai tulang punggung utama dalam menarik dan mendorong investasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pada bidang infrastruktur. Berikut perbandingan pagu antara Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Dana Desa) pada bidang infrastruktur dalam grafik: Berdasarkan grafik tersebut di atas, menunjukkan bahwa alokasi Belanja Pemerintah Pusat pada bidang infrastruktur lebih besar dibandingkan Pemerintah Daerah yang berasal dari Dana Desa. Alokasi yang besar pada Pemerintah Pusat dikarenakan Pemerintah Pusat menangani infrastruktur strategis lintas wilayah yang memerlukan anggaran besar dan teknologi tinggi. Sedangkan pada Pemerintah Daerah lebih fokus pada pelaksanaan fisik di lapangan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Belanja Infrastruktur pemerintah pusat dilakukan oleh 4 (empat) K/L yang terbagi dalam 20 (dua puluh) satker. Belanja infrastruktur pemerintah pusat diantaranya untuk operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang konektivitas darat, udara, dan bidang SDA dan irigasi. Berikut grafik pagu dan realisasi K/L yang memiliki alokasi belanja infrastruktur. Grafik 4.4 Pagu dan Realisasi K/L yang memiliki belanja infrastruktur.Grafik 4-1 Perbandingan Pagu Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Dana Desa) pada Bidang Infrastruktur95,85%4,15%BPP Pemda

107 Berdasarkan grafik di atas belanja infrastruktur pemerintah pusat dilakukan oleh 4 (empat) K/L yaitu, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi. Pagu yang dikelola 4 (empat) K/L sebesar Rp1.553,71 miliar dengan realisasi sebesar Rp1.529,17 miliar atau 98,42%. Kementerian Pekerjaan Umum memiliki mandat membangun infrastruktur yang tidak dapat ditangani oleh kapasitas fiskal daerah, sehingga alokasi belanja infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum menjadi yang terbesar dengan nilai pagu sebesar Rp1.455,53 miliar, dengan realisasi sebesar Rp1.441,84 miliar atau 99,06% dari pagu. Belanja infrastruktur pemerintah daerah, salah satunya melalui Dana Desa pada program padat karya. Realisasi dana desa tahun 2025 untuk padat karya lingkup Provinsi NTB telah tersalurkan semua, dengan realisasi sebesar Rp67,26 miliar atau 100% dari pagu. Program pada karya dipergunakan untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pedesaan maupun rehabilitasi sarana pertanian/perikanan. 4.2.4.2 Percepatan Konvergensi Dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, akselerasi konvergensi daerah merupakan faktor penting. Kualitas pembangunan yang diiringi konvergensi bukan saja akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, namun juga memberikan dorongan yang kuat bagi pemberdayaan ekonomi berbasis keunggulan komparatif. Untuk mencapai tujuan ini, penguatan ekosistem pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan menjadi kunci utama. Penguatan ekosistem pembangunan daerah adalah prasyarat utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien demi mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan program-program pembangunan yang efektif dan efisien. Dengan menggabungkan kedua elemen ini, ekosistem pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis, menghasilkan dampak yang signifikan bagi kemajuan wilayah serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di sisi lain, pelayanan dasar pendidikan memegang peran strategis yang sangat penting dalam membangun manusia yang berkualitas. Hal ini menjadi fondasi esensial bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, keuangan inklusif berperan sebagai enabler yang mendorong inklusi keuangan ditingkat lokal, yang berujung pada perluasan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan menguatkan dan mempertegas aspek-aspek ini, pembangunan daerah dapat diakselerasi dengan lebih efektif dan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pada bidang pendidikan. Berikut perbandingan pagu antara Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (DAK Fisik) pada bidang pendidikan dalam grafik:

108 Berdasarkan grafik tersebut di tersebut alokasi (pagu) Belanja Pemerintah Pusat terlihat lebih besar karena mencakup program-program strategis nasional, pengembangan kapasitas, dan tata kelola sistem pendidikan yang bersifat lintas wilayah. Sementara DAK Fisik Pendidikan fokus pada infrastruktur fisik di tingkat lokal. Keduanya dirancang untuk saling melengkapi dengan tujuan akhir mengoptimalkan pelayanan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Belanja pemerintah pusat tahun 2025 pada fungsi pendidikan di Provinsi NTB dilaksanakan oleh8 (delapan) K/L yang terbagi dalam 168 satker dengan pagu sebesar Rp2.345,64 miliar dan direalisasikan sebesar Rp2.211,89 miliar atau 94,30% dari pagu. Belanja tersebut diantaranya untuk bantuan dan subsidi, layanan manajemen internal, penyelenggaraan pendidikan, fasilitasi dan pembinaan, serta tata kelola dan akreditasi. 3 (tiga) K/L yang memiliki pagu terbesar pada fungsi pendidikan adalah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berikut grafik pagu dan realisasi 3 K/L terbesar fungsi pendidikan. Grafik 4.5 Pagu dan Realisasi 3 (tiga) K/L Terbesar Fungsi PendidikanBerdasarkan grafik di atas Kementerian Agama menjadi Kementerian yang memiliki pagu belanja dan realisasi terbesar, hal ini disebabkan karena adanya satuan kerja yang menyelenggarakan layanan pendidikan yakni Madrasah. Pada sisi pemerintah daerah, penyelenggaraan fungsi pendidikan salah satunya didanai melalui DAK Fisik Bidang Pendidikan. Realisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun Grafik 4-2 Perbandingan Pagu Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (DAK Fisik) pada Bidang Pendidikan96,46%3,54%BPP Pemda

109 2025 lingkup Provinsi NTB sebesar Rp82,67 miliar atau 96,05% dari pagu sebesar Rp86,07 miliar. Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya untuk pengadaan peralatan praktik kejuruan, pengadaan peralatan teknoligi, informasi dan komunikasi, dan pengadaan peralatan pendidikan. Diharapkan dengan pengadaan tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi NTB. 4.2.4.3 Penguatan Wellbeing Berbagai program unggulan untuk penguatan well-being ditempuh melalui penguatan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, serta perlinsos yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Provinsi NTB tengah memanfaatkan dividen demografi dengan struktur penduduk generasi muda yang lebih dominan. Kondisi ini dapat menjadi modal untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan produktivitas dengan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan sejahtera melalui pendidikan yang bermutu dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan akses, kualitas dan link and match dengan kebutuhan industri. Salah satu aspek krusial untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui akselerasi penurunan stunting. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting pada tahun 2025. Berikut perbandingan pagu antara Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (DAK Fisik) penanganan stunting dalam grafik: Berdasarkan grafik tersebut di atas, alokasi (pagu) belanja untuk penanganan stunting melalui Dana Desa lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja pada pemerintah pusat. Alokasi penanganan stunting melalui dana desa lebih besar karena alokasinya melalui mekanisme earmark (penggunaan dana yang ditetapkan) khusus untuk penanganan stunting skala desa, disamping itu juga mekanisme ini memastikan alokasi dana langsung tersedia di tingkat desa untuk intervensi prioritasnasional, sehingga nominalnya terkumpul dari seluruh desa di Provinsi NTB. Alokasi pagu belanja pemerintah pusat untuk penanganan stunting terdapat di 7 (tujuh) K/L terbagi dalam 19 satker. Belanja Pemerintah Pusat berfokus pada fungsi strategis nasional seperti pengembangan kebijakan, standarisasi, pelatihan dan koordinasi lintas sektor. Cakupan kegiatannya lebih bersifat “hulu”. Dari 7 (tujuh) K/L yang mendapat alokasi belanja penanganan stunting, hanya 4 (empat) K/L yang melaksanakan realisasi. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk penanganan stunting pada tahun 2025 sebesar Rp26,32 miliar atau 90,19% dari pagu dana sebesar Rp29,19 miliar. Berikut grafik pagu dan realisasi 4 (empat) K/L untuk Penanganan Stunting. Grafik 4-3 Perbandingan Pagu Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Dana Desa) untuk Penanganan Stunting 14,13%85,87%BPP Pemda

110 Grafik 4.6 Pagu dan Realisasi K/L untuk Penanganan Stunting Berdasarkan grafik tersebut di atas, Kementerian PUPR menjadi kementerian dengan alokasi dan realisasi yang terbesar. Realisasi untuk penanganan stunting di Kementerian PUPR yaitu pembangunan Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu. Pada BPM dipergunakan untuk kegiatan Desa Pangan Aman, sedangkan pada BKKBN dipergunakan untuk fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam intensifikasi dan integrasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR). Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) merupakan strategi krusial BKKBN dalam percepatan penurunan stunting melalui pengaturan jarak kehamilan, pelayanan KB pasca persalinan, dan edukasi gizi. Intervensi ini menyasar Keluarga Berisiko Stunting (KRS) untuk memastikan kesehatan ibu dan anak, serta memutus rantai stunting sejak dini.Penanganan stunting oleh pemerintah daerah berfokus pada implementasi langsung di lapangan (hilir) yang menjangkau seluruh desa di Provinsi NTB. Program penanganan stunting skala desa didanai melalui skema earmark Dana Desa. Realisasi dana desa pada tahun 2025 untuk penanganan stunting lingkup Provinsi NTB telah tersalurkan 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp177,38 miliar. Upaya-upaya pencegahan dan penurunan stunting telah dilakukan pemerintah lingkup Provins NTB melalui penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa serta penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), pembangunan posyandu/polindes, dan pemeliharaan sumber air bersih. Bantuan langsung juga diberikan kepada masyarakat, contohnya melalui penyediaan makanan tambahan bagi balita.

Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPbProvinsi Nusa Tenggara BaratBAB VAnalisis TematikTahun 2025

111 BAB 5 ANALISIS TEMATIK 5.1 Tema Mandatory: Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 5.1.1 Pendahuluan5.1.1.1 Latar Belakang Pembangunan ekonomi regional pada dasarnya tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM), tingkat kesejahteraan masyarakat, serta efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong transformasi struktural ekonomi. Dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan utama pembangunan SDM adalah masih tingginya prevalensi malnutrisi dan stunting, yang berdampak langsung terhadap produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan, dan daya saing jangka panjang. Data nasional menunjukkan bahwa angka stunting pada anak balita masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, yaitu sekitar 21,5 persen, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban gizi kronis tertinggi di Asia Tenggara. Sebagai respons strategis terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional pada 6 Januari 2025. Program ini merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan, sekaligus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, UMKM pangan, koperasi, dan rantai pasok daerah. Pada tahap awal, program ini menargetkan sekitar 19,5 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, dan diproyeksikan menjangkau lebih dari 80 juta penerima hingga 2029, dengan total pembiayaan mencapai Rp450 triliun. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, MBG memiliki dua dimensi utama: pertama, dimensi human capital investment, yakni peningkatan status gizi yang berimplikasi pada perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja; kedua, dimensi stimulus fiskal regional, yaitu peran belanja pemerintah dalam menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal, khususnya sektor pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, dan jasa boga. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bahwa implementasi MBG dapat berkontribusi hingga 0,86 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun pertama pelaksanaan, terutama melalui peningkatan permintaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan rantai pasok domestik. Dalam konteks regional, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi wilayah yang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. NTB merupakan provinsi dengan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, peternakan, dan perikanan, serta memiliki tingkat kemiskinan dan kerentanan pangan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu, NTB juga menghadapi tantangan serius dalam indikator pembangunan manusia, terutama terkait gizi anak dan kualitas pendidikan dasar. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG di NTB berpotensi memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, baik melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun melalui penguatan basis produksi lokal.

112 Implementasi MBG di NTB secara resmi dimulai pada awal Februari 2025, dengan Kota Mataram sebagai salah satu daerah perintis. Pelaksanaan program ini melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), yang bertugas memastikan standar mutu gizi, keamanan pangan, serta kelancaran distribusi makanan ke sekolah-sekolah dan kelompok sasaran. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan MBG di NTB, sebagaimana di wilayah lain, menghadapi berbagai tantangan operasional, seperti keterbatasan kesiapan dapur umum, kendala logistik, serta kapasitas pengawasan mutu pangan yang belum merata. Selain persoalan teknis, program MBG juga menuai sorotan kritis di tingkat nasional, terutama terkait insiden keracunan pangan yang terjadi di sejumlah daerah, tata kelola program yang dinilai terlalu tersentralisasi, serta potensi inefisiensi anggaran. Laporan internasional dan media nasional mencatat adanya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap aspek keamanan pangan, sistem distribusi, dan kapasitas manajemen program. Temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai sayuran basi dan lemahnya pengawasan di beberapa titik distribusi semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap desain dan implementasi kebijakan MBG. Dalam konteks fiskal regional, MBG juga membawa implikasi besar terhadap struktur belanja pemerintah pusat dan daerah. Dengan skala anggaran yang masif, program ini berpotensi memengaruhi alokasi anggaran sektor lain, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, belanja MBG membuka peluang besar bagi pelaku ekonomi lokal di NTB untuk terlibat dalam rantai pasok pangan, mulai dari produksi bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Oleh karena itu, diperlukan kajian fiskal regional yang komprehensif untuk menilai sejauh mana MBG mampu menciptakan nilai tambah ekonomi daerah, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi NTB ini dirancang untuk membandingkan kondisi perekonomian daerah sebelum dan sesudah implementasi MBG, dengan menggunakan indikator-indikator ekonomi makro dan mikro yang relevan, seperti pertumbuhan PDRB sektoral, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, inflasi pangan, indeks pembangunan manusia (IPM), serta kinerja keuangan daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas MBG sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dan inklusif. 5.1.1.1 Tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Secara normatif, tujuan utama MBG adalah meningkatkan status gizi anak dan kelompok rentan guna menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Program ini dirancang untuk menekan angka stunting, mengurangi kesenjangan akses pangan bergizi, serta memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi harian. Pemerintah menargetkan bahwa menu MBG mampu memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan kalori harian anak, dengan komposisi gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah, serta susu. Di luar tujuan kesehatan, MBG juga memiliki orientasi ekonomi yang kuat. Pemerintah secara eksplisit menekankan pelibatan petani lokal, koperasi desa, UMKM pangan, dan pelaku usaha mikro sebagai pemasok utama bahan baku. Dengan demikian, MBG diharapkan mampu menciptakan pasar domestik yang stabil bagi produk pertanian dan pangan lokal, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dalam jangka

113 menengah, kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat transformasi struktural ekonomi daerah dari sektor subsisten menuju sektor produktif berbasis nilai tambah. Bagi Provinsi NTB, tujuan MBG menjadi semakin strategis mengingat struktur ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor primer. MBG membuka peluang integrasi antara kebijakan gizi, pembangunan pertanian, dan pengentasan kemiskinan. Dengan desain kebijakan yang tepat, MBG berpotensi mendorong tumbuhnya klaster ekonomi lokal berbasis pangan, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan stabilitas harga hasil pertanian di tingkat petani. 5.1.1.2 Kelemahan dan Realitas Pelaksanaan MBG di Lapangan Meskipun memiliki tujuan yang mulia dan potensi ekonomi yang besar, pelaksanaan MBG di lapangan menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Pertama, aspek kesiapan infrastruktur dan logistik. Banyak daerah, termasuk di NTB, mengalami keterlambatan implementasi akibat belum siapnya dapur umum, keterbatasan fasilitas penyimpanan bahan pangan, serta kendala distribusi ke wilayah terpencil dan kepulauan. Penundaan pelaksanaan MBG di beberapa kecamatan di Kota Mataram menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi faktor penentu keberhasilan program. Kedua, aspek tata kelola dan koordinasi kelembagaan. Model implementasi yang cenderung tersentralisasi di bawah Badan Gizi Nasional dinilai kurang fleksibel dalam merespons keragaman kondisi lokal. Sejumlah analis kebijakan publik menyoroti perlunya penguatan peran pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas lokal dalam perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, serta pengawasan mutu, agar program lebih adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, aspek keamanan pangan dan kualitas layanan. Kasus keracunan pangan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan lemahnya sistem pengawasan mutu, sanitasi dapur, serta pelatihan tenaga pengolah makanan. Laporan internasional mencatat bahwa ribuan siswa terdampak keracunan akibat konsumsi menu MBG, sehingga memicu kritik luas terhadap kesiapan sistem kontrol kualitas dan manajemen risiko program. Temuan BPOM mengenai sayuran basi dalam rantai pasok MBG semakin menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam standar operasional dan pengawasan pangan. Keempat, aspek efisiensi fiskal dan keberlanjutan anggaran. Dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar, MBG berpotensi menimbulkan tekanan signifikan terhadap APBN dan ruang fiskal daerah. Pada 2026, anggaran MBG diperkirakan melampaui Rp300 triliun, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya crowding-out terhadap belanja publik di sektor lain yang sama pentingnya, seperti pendidikan dan infrastruktur. Dalam konteks NTB, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut adanya sinergi kebijakan yang cermat agar MBG tidak menimbulkan distorsi alokasi anggaran dan ketergantungan fiskal jangka panjang. 5.1.1.3 Permasalahan Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat sejumlah permasalahan fundamental yang perlu dikaji secara sistematis dalam konteks pelaksanaan MBG di Provinsi NTB, yaitu: 1. Belum tersedianya kajian komprehensif mengenai dampak fiskal dan ekonomi regional MBG di NTB. Sebagian besar evaluasi MBG masih berfokus pada aspek gizi dan sosial, sementara dampak ekonomi makro dan mikro di tingkat daerah relatif belum terdokumentasi secara sistematis.

114 2. Keterbatasan data empiris tentang perubahan struktur ekonomi lokal pasca-MBG. Belum diketahui secara jelas sejauh mana MBG mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian, UMKM pangan, serta penciptaan lapangan kerja di NTB. 3. Potensi trade-off fiskal antara MBG dan belanja pembangunan lainnya. Skala anggaran MBG menimbulkan risiko terdesaknya alokasi anggaran sektor produktif lainnya, sehingga memerlukan analisis biaya-manfaat yang cermat dalam konteks pembangunan daerah. 4. Kesenjangan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Perbedaan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan kualitas tata kelola antar kabupaten/kota di NTB berpotensi menciptakan disparitas dampak MBG. 5.1.1.4 Pertanyaan Penelitian Sejalan dengan permasalahan tersebut, Kajian Fiskal Regional Provinsi NTB ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian utama berikut: a. Bagaimana perubahan kinerja perekonomian Provinsi NTB sebelum dan sesudah implementasi Program Makan Bergizi Gratis, ditinjau dari indikator pertumbuhan PDRB, struktur sektoral, kemiskinan, dan pengangguran? b. Sejauh mana MBG berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal NTB melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa boga? c. Bagaimana dampak MBG terhadap kinerja fiskal daerah, khususnya dalam hal komposisi belanja pemerintah, efektivitas penyerapan anggaran, dan keberlanjutan fiskal? d. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong keberhasilan implementasi MBG di NTB, baik dari aspek kelembagaan, logistik, maupun tata kelola? 5.1.1.5 Signifikansi Kajian Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti (evidence-based policy). Secara akademis, KFR ini memperkaya literatur tentang peran belanja sosial dalam mendorong pembangunan ekonomi regional. Secara praktis, hasil kajian diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyempurnakan desain dan implementasi MBG agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan karakteristik ekonomi seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat. 5.1.2 Kerangka Teoretis dan Konseptual 5.1.2.1 Perspektif Teoretis Pembangunan Ekonomi Regional Teori pembangunan ekonomi modern menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai determinan utama pertumbuhan jangka panjang. Sejak kontribusi klasik Schultz (1961) dan Becker (1964), investasi pada kesehatan dan pendidikan dipahami sebagai bentuk human capital investment yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini, program intervensi gizi publik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai kebijakan strategis yang memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan. Pendekatan endogenous growth theory menekankan bahwa peningkatan kualitas manusia menghasilkan increasing returns, di mana perbaikan gizi berdampak pada kapasitas kognitif, performa pendidikan, serta efisiensi kerja (Lucas, 1988; Romer, 1990). Bukti empiris

115 menunjukkan bahwa malnutrisi kronis menghambat perkembangan otak, menurunkan prestasi akademik, dan menekan produktivitas hingga 20–30% dalam jangka panjang (Grantham-McGregor et al., 2007; Hoddinott et al., 2013). Dalam konteks regional, pembangunan ekonomi tidak semata bergantung pada akumulasi modal fisik, tetapi juga pada sinergi kebijakan fiskal, struktur ekonomi lokal, dan kapasitas kelembagaan (Barro, 1990; Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, evaluasi MBG di NTB harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah berbasis SDM dan stimulus fiskal, yang menilai simultan dampak sosial dan ekonomi. 5.1.2.2 Program Gizi sebagai Investasi Pembangunan Ekonomi Program gizi publik dipandang sebagai salah satu kebijakan sosial dengan economic rate of return yang sangat tinggi. World Bank (2022) memperkirakan bahwa setiap investasi US$1 pada intervensi gizi anak menghasilkan manfaat ekonomi hingga US$16 melalui peningkatan produktivitas dan penghematan biaya kesehatan. Intervensi gizi terbukti: 1) Meningkatkan capaian pendidikan, melalui peningkatan konsentrasi dan kehadiran siswa; 2) Menurunkan biaya kesehatan jangka panjang, akibat berkurangnya penyakit tidak menular; dan 3) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya pada sektor informal dan agraris. Dalam perspektif development economics, MBG bukan sekedar program kesejahteraan, melainkan instrumen pembangunan ekonomi struktural yang memengaruhi lintasan pertumbuhan jangka panjang (Alderman & Bundy, 2012; World Bank, 2022). 5.1.2.3 Teori Kebijakan Fiskal dan Multiplier Effect Regional MBG merupakan bentuk ekspansi fiskal berskala besar, sehingga perlu dianalisis menggunakan kerangka teori fiscal multiplier. Keynes (1936) menegaskan bahwa belanja pemerintah mampu meningkatkan permintaan agregat, yang kemudian memicu efek pengganda terhadap output dan pendapatan. Dalam konteks regional, multiplier fiskal sangat bergantung pada struktur ekonomi lokal, kandungan input lokal (local content), kapasitas UMKM dan sektor pertanian, dan keterkaitan antarsektor (inter-sectoral linkage). Menurut Rodriguez-Pose dan Ezcurra (2010), daerah dengan sektor pertanian dan UMKM yang dominan cenderung memiliki multiplier lokal yang tinggi, selama rantai pasok terhubung secara internal. Hal ini relevan bagi NTB yang memiliki basis pertanian, peternakan, dan perikanan yang kuat. MBG berpotensi menciptakan 1) Multiplier produksi, dalam hal peningkatan permintaan bahan pangan lokal; 2) Multiplier pendapatan, yaitu peningkatan pendapatan petani, pedagang, dan jasa catering; dan 3) Multiplier tenaga kerja, yaitu penciptaan lapangan kerja di sektor pengolahan dan distribusi. 5.1.2.4 Kerangka Konseptual: MBG sebagai Intervensi Ganda (Dual-Track Impact) Secara konseptual, dampak MBG terhadap ekonomi NTB dapat dijelaskan melalui dualtrack impact model, yaitu jalur social-human capital dan jalur ekonomi-fiskal.

116 Gambar 1. Dual track impact model Model ini sejalan dengan pendekatan nutrition-sensitive development yang menempatkan kebijakan gizi sebagai pengungkit pembangunan ekonomi berkelanjutan (Ruel et al., 2018). Berdasarkan seluruh uraian teoritis, MBG diposisikan sebagai kebijakan fiskal strategis yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional melalui dua jalur utama: investasi human capital dan stimulus ekonomi lokal. Dengan kerangka ini, analisis KFR NTB tidak hanya mengukur apakah MBG meningkatkan ekonomi, tetapi juga bagaimana dan melalui mekanisme apa peningkatan tersebut terjadi. 5.1.3 Metodologi Penelitian 5.1.3.1 Desain Penelitian Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan kausal-komparatif. Metode Interrupted Time Series Analysis (ITS) digunakan untuk menganalisis perubahan pola pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah implementasi Program MBG di Provinsi NTB. 5.1.3.2 Jenis dan sumber data Kajian ini menggunakan data sekunder runtut waktu (time series) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Indikator utama yang dianalisis meliputi: Dimensi Ekonomi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan PDRB riil (%) Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%) Pertumbuhan PDRB sektor jasa lainnya (%) Pertumbuhan PDRB sektor konsumsi rumah tangga (%) MBG Perbaikan Gizi Kesehatan & Konsentrasi Kualitas SDM Produktifitas Pertumbuhan EkonomiBelanja MBG Permintaan PanganProduksi LokalPendapatan Petani & UMKMKonsumsi PDRB Penurunan Kemiskinan Jalur Social- CapitalJalur Ekonomi-Fiskal

117 Ketenagakerjaan Tingkat pengangguran terbuka (%) Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu orang) Kesejahteraan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5.1.3.3 Teknik Analisis Data Analisis dilakukan melalui dua tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dinamika indikator ekonimi dan fiskal daerah. Kedua, metode Interrupted Time Series digunakan untuk menguji perubahan level dan tren pertumbuhan ekonomi setelah implementasi MBG. Model ITS memungkinkan identifikasi dampak kebijakan secara lebih akurat dengan membandingkan pola sebelum dan sesudah intervensi. 5.1.4 Hasil Analisis Deskriptif Struktur dan Pertumbuhan PDRB Sektoral NTB 5.1.4.1 Metode Analisis a. Pendekatan Analisis Deskriptif Time Series Sektoral Evaluasi dampak implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perekonomian regional dilakukan melalui pendekatan deskriptif komparatif berbasis data time series triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengingat keterbatasan jumlah observasi dan relatif singkatnya periode implementasi program, analisis difokuskan pada perbandingan rata-rata pertumbuhan dan kontribusi sektoral sebelum dan sesudah MBG, yang diperkuat dengan analisis Interrupted Time Series. Pendekatan ini menilai dua dimensi utama, yaitu dimensi perubahan laju pertumbuhan sektoral (growth effect) dan dimensi struktur ekonomi (structure effect), sehingga memungkinkan identifikasi dampak ekonomi program secara empiris dan sistematis meskipun dengan keterbatasan data. b. Persamaan Matematis(1) Rata-rata Pertumbuhan Sektoral Rata-rata pertumbuhan sektor i dalam periode tertentu dihitung sebagai: g\"! =\"#∑ g$%#%&\" (1) dimana: g\"! = rata-rata pertumbuhan sektor ig$% = pertumbuhan sektor i pada periode tn = jumlah periode(2) Perubahan Pertumbuhan Before–AfterΔg$ = g\"!'(%)* − g\"!+)(,*) (2) dimana: Δg$ = perubahan pertumbuhan sektor i

118 (3) Rata-rata Kontribusi Struktur Ekonomi s\"! =\"#∑ s$%#%&\" ( dimana: s$% = kontribusi sektor i terhadap PDRB5.1.4.2 Analisis Pertumbuhan PDRB Sektoral a. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Before–After MBG Tabel berikut menunjukkan rata-rata pertumbuhan sektoral sebelum dan sesudah MBG. Tabel 5-1 Rata-rata Pertumbuhan PDRB Sektoral NTB (%) Sektor Avg. Sebelum Implementasi MBG Avg. Setelah Implementasi MBG Perubahan Pertumbuhan PDRB riil 5.38 3.26 −2.12 Pertanian 1.52 5.13 +3.61 Industri pengolahan 4.46 74.09 +69.63 Perdagangan 5.86 6.17 +0.31 Jasa lainnya 4.81 4.51 −0.30 Konsumsi rumah tangga 4.46 4.48 +0.02 b. Interpretasi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi sektoral di Provinsi NTB pasca implementasi Program MBG bersifat heterogen dan tidak menunjukkan percepatan pertumbuhan secara agregat. Rata-rata pertumbuhan PDRB riil tercatat menurun dari 5,38 persen pada periode sebelum implementasi menjadi 3,26 persen pada periode setelah implementasi, atau turun sebesar 2,12 poin persentase. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam horizon pengamatan yang terbatas, pelaksanaan MBG belum mampu mendorong ekspansi output regional secara menyeluruh. Namun demikian, pada tingkat sektoral terdapat perubahan kinerja yang signifikan dan selektif. Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang substansial, dari ratarata 1,52 persen menjadi 5,13 persen, atau meningkat sebesar 3,61 poin persentase. Peningkatan ini mengindikasikan penguatan aktivitas produksi pada sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyediaan bahan pangan, sejalan dengan peningkatan permintaan domestik akibat implementasi MBG. Sektor perdagangan juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan, meskipun dengan magnitudo yang lebih terbatas, dari 5,86 persen menjadi 6,17 persen, yang mencerminkan penguatan aktivitas distribusi sebagai dampak lanjutan dari meningkatnya produksi dan permintaan.Sebaliknya, sektor jasa lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan dari 4,81 persen menjadi 4,51 persen, sementara konsumsi rumah tangga relatif stabil dengan peningkatan sangat terbatas dari 4,46 persen menjadi 4,48 persen. Stabilitas ini menunjukkan bahwa sisi permintaan agregat tidak bersifat ekspansif secara luas. Selain itu, sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yang mengindikasikan adanya faktor

119 struktural atau efek-efek basis statistik, sehingga interpretasi ekonominya perlu dilakukan secara hati-hati. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa dampak ekonomi MBG bersifat sektoral dan asimetri, dengan penguatan utama terjadi pada sektor-sektor yang terkait langsung dengan rantai pasok pangan dan aktivitas distribusi, sementara pertumbuhan ekonomi regional tidak menunjukkan percepatan pertumbuhan yang menyeluruh dan merata. c. Analisis Struktur PDRB Sektoral 1) Hasil Perhitungan Distribusi PDRB Berdasarkan pengolahan data PDRB triwulanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perubahan struktur ekonomi sektoral dievaluasi melalui perbandingan rata-rata kontribusi sektor terhadap total PDRB sebelum dan sesudah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil perhitungan distribusi sektoral ditunjukkan pada Tabel 4.2. Tabel 5-2Distribusi PDRB Sektoral NTB (%) Sektor Avg. Sebelum Implementasi MBG Avg. Setelah Implementasi MBG Perubahan Pertanian 21.43 21.99 +0.56 Industri pengolahan 3.86 6.59 +2.72 Perdagangan 14.20 14.54 +0.34 Jasa lainnya 2.10 2.16 +0.07 Konsumsi rumah tangga 59.66 60.47 +0.81 Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan komposisi sektoral yang mencerminkan dinamika struktur ekonomi regional dalam periode pengamatan. 2) Interpretasi Struktur Ekonomi Hasil analisis distribusi sektoral menunjukkan adanya perubahan struktur ekonomi regional yang bersifat selektif antarsektor. Peningkatan kontribusi sektor pertanian dari 21,43 persen menjadi 21,99 persen mengindikasikan penguatan peran sektor pangan dalam struktur pembentukan output regional. Penguatan ini menunjukkan meningkatnya signifikansi aktivitas produksi berbasis komoditas domestik dalam perekonomian daerah. Perubahan struktural paling menonjol terjadi pada sektor industri pengolahan, yang mengalami peningkatan kontribusi dari 3,86 persen menjadi 6,59 persen. Peningkatan sebesar 2,72 poin persentase ini menunjukkan adanya pergeseran komposisi output regional menuju sektor pengolahan. Perubahan tersebut mengindikasikan penguatan aktivitas hilirisasi atau peningkatan nilai tambah pada sektor tertentu dalam perekonomian regional. Kontribusi sektor perdagangan juga meningkat dari 14,20 persen menjadi 14,54 persen, yang menunjukkan penguatan fungsi distribusi dalam struktur ekonomi daerah. Sementara itu, sektor jasa lainnya menunjukkan peningkatan kontribusi yang relatif terbatas, yang mencerminkan stabilitas peran sektor jasa dalam pembentukan output regional. Selain perubahan pada sektor produksi, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB meningkat dari 59,66 persen menjadi 60,47 persen. Peningkatan ini menunjukkan penguatan peran permintaan domestik dalam struktur ekonomi regional. Dominannya kontribusi konsumsi rumah tangga menegaskan bahwa dinamika ekonomi daerah masih sangat dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi domestik.

120 Secara keseluruhan, perubahan struktur ekonomi menunjukkan adanya penguatan kontribusi sektor yang berkaitan dengan aktivitas produksi domestik dan permintaan internal. Dengan demikian, dinamika struktural ekonomi regional dalam periode pengamatan lebih mencerminkan perubahan komposisi sektoral dibandingkan transformasi ekonomi yang bersifat menyeluruh. 3) Implikasi Struktural terhadap Dinamika Ekonomi Regional Perubahan distribusi sektoral menunjukkan bahwa dinamika ekonomi regional ditandai oleh penguatan sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan domestik dan aktivitas produksi lokal. Peningkatan kontribusi sektor pertanian dan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah tetap berbasis pada aktivitas produksi primer dan permintaan internal. Di sisi lain, peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan mengindikasikan adanya perubahan komposisi output yang berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi regional. Namun demikian, besarnya perubahan kontribusi pada sektor tertentu menunjukkan bahwa dinamika struktural perlu dipahami dalam konteks faktor sektoral spesifik dan tidak dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai perubahan struktural ekonomi yang menyeluruh. Secara umum, struktur ekonomi regional menunjukkan kecenderungan penguatan pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas produksi domestik dan konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama dalam pembentukan PDRB regional. d. Nilai Ekonomi Program MBG dan Dampaknya terhadap Ekonomi Sektoral Berdasarkan hasil pengolahan data PDRB triwulanan sektoral di Provinsi Nusa Tenggara Barat, evaluasi deskriptif before–after menunjukkan bahwa perubahan kinerja ekonomi regional pasca implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersifat heterogen antarsektor dan tidak menunjukkan akselerasi pertumbuhan agregat. 1) Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Regional Rata-rata pertumbuhan PDRB riil regional mengalami perlambatan dari 5,38 persen pada periode sebelum implementasi menjadi 3,26 persen pada periode sesudah implementasi. Dengan demikian, secara agregat tidak ditemukan indikasi percepatan pertumbuhan ekonomi regional pada periode pengamatan. Hasil ini menegaskan bahwa perubahan pertumbuhan sektoral perlu dipahami sebagai dinamika sektoral spesifik, bukan sebagai bukti peningkatan pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan. 2) Perubahan Kinerja Sektoral Analisis sektoral menunjukkan pergeseran pola pertumbuhan yang tidak seragam: a) Sektor pertanian menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan dari 1,52 persen menjadi 5,13 persen. Perubahan ini mengindikasikan penguatan aktivitas produksi primer dalam struktur ekonomi regional pada periode sesudah implementasi. b) Sektor industri pengolahan mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi (dari 4,46 persen menjadi 74,09 persen). Mengingat basis kontribusi sektor ini relatif kecil dalam struktur PDRB, perubahan tersebut lebih mencerminkan fluktuasi sektoral spesifik dibandingkan perubahan struktural ekonomi yang luas.

121 c) Sektor perdagangan menunjukkan peningkatan moderat dari 5,86 persen menjadi 6,17 persen, yang mencerminkan stabilitas aktivitas distribusi dan perdagangan domestik. d) Sektor jasa lainnya mengalami sedikit perlambatan dari 4,81 persen menjadi 4,51 persen, yang menunjukkan stabilitas relatif sektor tersier. e) Pengeluaran konsumsi rumah tangga relatif stabil (4,46 persen menjadi 4,48 persen), yang menunjukkan tidak terdapat perubahan signifikan pada dinamika permintaan domestik. Dengan demikian, perubahan sektoral lebih mencerminkan realokasi dinamika pertumbuhan antar sektor daripada ekspansi ekonomi agregat. 3) Perubahan Struktur Ekonomi Regional Analisis distribusi sektoral menunjukkan penguatan kontribusi beberapa sektor terhadap pembentukan PDRB: a) Kontribusi sektor pertanian meningkat dari 21,43 persen menjadi 21,99 persen. b) Kontribusi industri pengolahan meningkat dari 3,86 persen menjadi 6,59 persen. c) Kontribusi perdagangan meningkat dari 14,20 persen menjadi 14,54 persen. d) Kontribusi konsumsi rumah tangga meningkat dari 59,66 persen menjadi 60,47 persen. Perubahan komposisi tersebut menunjukkan kecenderungan penguatan sektor berbasis produksi domestik dan permintaan internal dalam struktur ekonomi regional. 4) Interpretasi Nilai Ekonomi ProgramBerdasarkan bukti deskriptif, nilai ekonomi MBG dalam periode pengamatan lebih tepat diinterpretasikan sebagai berikut: a) Reorientasi dinamika sektoralPeningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian menunjukkan penguatan peran sektor produksi primer dalam struktur ekonomi regional. b) Penguatan permintaan domestik yang terbatasStabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa perubahan pada sisi permintaan agregat bersifat terbatas dan tidak menjadi sumber utama perubahan pertumbuhan regional. c) Perubahan komposisi output regionalPeningkatan kontribusi industri pengolahan menunjukkan perubahan komposisi output menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi, meskipun perubahan tersebut masih bersifat sektoral. Dengan keterbatasan data dan pendekatan deskriptif, hasil penelitian tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan kausal antara MBG dan perubahan pertumbuhan ekonomi regional, melainkan sebagai indikasi perubahan dinamika sektoral dalam periode observasi. e. Implikasi Fiskal Regional Temuan empiris menunjukkan bahwa perubahan kinerja ekonomi regional lebih ditandai oleh realokasi dinamika sektoral daripada akselerasi pertumbuhan agregat. Dalam konteks struktur ekonomi NTB yang berbasis produksi primer dan konsumsi domestik, implikasi fiskal yang dapat ditarik secara hati-hati adalah sebagai berikut:

122 1) Kebijakan fiskal berbasis sektor lokal berpotensi mempengaruhi komposisi output regional, khususnya pada sektor dengan keterkaitan langsung terhadap aktivitas produksi domestik. 2) Penguatan struktur ekonomi berbasis sektor primer dan konsumsi domestikmenunjukkan bahwa dinamika ekonomi daerah masih sangat dipengaruhi oleh faktor internal regional. 3) Perubahan kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan potensi peningkatan nilai tambah regional, namun memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui analisis kuantitatif lanjutan. Dengan demikian, implikasi fiskal yang dapat disimpulkan bersifat struktural dan komposisional, bukan ekspansif terhadap pertumbuhan agregat. Berdasarkan analisis deskriptif time series sektoral, implementasi MBG pada periode pengamatan tidak diikuti oleh percepatan pertumbuhan ekonomi regional secara agregat. Namun demikian, terdapat perubahan dinamika sektoral yang ditandai oleh: 1) Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian. 2) Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan. 3) Penguatan peran konsumsi rumah tangga dalam struktur PDRB. 4) Pergeseran komposisi output regional menuju sektor produksi domestik. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi regional lebih mencerminkan dinamika struktural sektoral dibandingkan ekspansi ekonomi agregat. Oleh karena itu, dalam kerangka empiris penelitian ini, MBG lebih tepat dipahami sebagai faktor yang berkorelasi dengan perubahan komposisi sektoral ekonomi regional, dengan keterbatasan pada penarikan inferensi kausal. f. Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat Analisis kesejahteraan masyarakat dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif time series before–after terhadap indikator pasar kerja, kemiskinan, dan pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini dipilih karena jumlah observasi terbatas dan tujuan analisis adalah mengidentifikasi perubahan pola indikator kesejahteraan pada periode sebelum dan sesudah implementasi MBG, tanpa menarik inferensi kausal. Secara konseptual, kesejahteraan regional direpresentasikan melalui tiga dimensi utama, yaitu kesempatan kerja, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, indikator yang dianalisis meliputi tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel 5-3Perubahan Indikator Kesejahteraan Masyarakat NTB (Before–After MBG) Indikator Rata-rata Sebelum Implementasi MBG Rata-rata Setelah Implementasi MBG Perubahan Arah Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3.02 3.14 +0,13 Naik Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) 744.92 716.17 −28,75 Turun

123 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73.11 73.98 +0,87 Naik g. Dampak terhadap Kondisi Pasar KerjaAnalisis tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa dinamika pasar kerja regional pada periode pengamatan relatif stabil dengan fluktuasi moderat antarperiode. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa perubahan struktur ekonomi sektoral yang teridentifikasi sebelumnya belum sepenuhnya tertransmisikan ke penciptaan kesempatan kerja secara luas. Dalam kerangka ekonomi regional, respons pasar kerja terhadap perubahan aktivitas ekonomi umumnya bersifat lagging indicator, sehingga penyesuaian penyerapan tenaga kerja terjadi dengan jeda waktu tertentu setelah perubahan aktivitas produksi. Oleh karena itu, tidak ditemukannya perubahan signifikan pada tingkat pengangguran tidak menunjukkan ketiadaan dinamika ekonomi, melainkan mencerminkan sifat penyesuaian struktural yang gradual. Secara substantif, stabilitas indikator pengangguran menunjukkan bahwa perubahan aktivitas ekonomi sektoral belum menghasilkan tekanan negatif terhadap pasar kerja regional. h. Dampak terhadap Kemiskinan Analisis jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan perubahan yang terbatas dalam periode pengamatan. Pola ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi regional belum diikuti oleh perubahan signifikan pada tingkat kesejahteraan material masyarakat dalam jangka pendek. Dalam literatur ekonomi pembangunan, perubahan kemiskinan umumnya dipengaruhi oleh kombinasi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan efektivitas intervensi sosial. Dengan mempertimbangkan bahwa pertumbuhan ekonomi agregat tidak mengalami percepatan pada periode observasi, maka stabilitas indikator kemiskinan merupakan hasil yang konsisten secara empiris. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan struktur ekonomi sektoral belum sepenuhnya tertransmisikan ke peningkatan kesejahteraan material secara luas pada periode pengamatan. i. Dampak terhadap Pembangunan Manusia Analisis IPM menunjukkan kecenderungan peningkatan yang bersifat gradual, sejalan dengan karakteristik indikator pembangunan manusia yang berevolusi secara jangka panjang. Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, meskipun perubahan tersebut tidak dapat secara langsung diatribusikan pada dinamika ekonomi jangka pendek. Dalam konteks pembangunan regional, peningkatan IPM menunjukkan bahwa proses pembangunan manusia tetap berlangsung secara progresif, terlepas dari fluktuasi siklus ekonomi jangka pendek. Hal ini menegaskan bahwa dimensi kesejahteraan non-monetary memiliki dinamika yang relatif lebih stabil dibandingkan indikator ekonomi makro. j. Dampak terhadap Kesejahteraan MasyarakatBerdasarkan ketiga indikator kesejahteraan, dinamika kesejahteraan masyarakat regional dapat dirangkum sebagai berikut: 1) Pasar kerja menunjukkan stabilitas tanpa indikasi penurunan kesejahteraan tenaga kerja. 2) Tingkat kemiskinan menunjukkan perubahan terbatas dalam horizon pengamatan.

124 3) Pembangunan manusia menunjukkan peningkatan gradual yang konsisten. Dengan demikian, perubahan ekonomi sektoral yang teridentifikasi sebelumnya belum sepenuhnya tertransmisikan menjadi perubahan signifikan pada indikator kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek. Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi regional pada periode pengamatan lebih dominan pada dimensi struktural sektoral dibandingkan dengan dimensi kesejahteraan sosial secara langsung. Hal ini konsisten dengan karakteristik transmisi kebijakan ekonomi regional yang berlangsung secara bertahap melalui mekanisme pendapatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan dasar. 5.1.4.3 Analisis Interrupted Time Series: Evaluasi Dampak Implementasi Program Makan Bergizi Gratis terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional a. Pendekatan MetodologisUntuk memperkuat validitas empiris evaluasi dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kinerja ekonomi regional, analisis dalam kajian ini dilengkapi dengan pendekatan Interrupted Time Series Analysis (ITS). Metode ITS merupakan salah satu pendekatan kuasi-eksperimental yang secara luas digunakan dalam evaluasi kebijakan publik karena mampu mengidentifikasi perubahan level dan tren variabel ekonomi yang terjadi setelah suatu intervensi kebijakan pada titik waktu tertentu. Berbeda dengan pendekatan deskriptif before–after yang hanya membandingkan ratarata antarperiode, ITS memungkinkan estimasi perubahan trajektori pertumbuhan ekonomi secara dinamis dengan mengontrol tren sebelum intervensi serta mengidentifikasi perubahan tren setelah kebijakan diimplementasikan. Dalam kajian ini, implementasi MBG pada Februari 2025 ditetapkan sebagai titik intervensi kebijakan.Secara ekonometrik, model yang digunakan merupakan spesifikasi ITS autoregresif, yang juga mempertimbangkan sifat persistensi dalam dinamika pertumbuhan ekonomi regional. Model yang diestimasi dirumuskan sebagai berikut: Y% = β- + β\"Trend% + β.MBG% + β/TrendAfterMBG% + β0Y%1\" + ε%Dimana Y% merupakan pertumbuhan PDRB riil triwulanan, Trend% merepresentasikan tren waktu, MBG% merupakan variabel dummy implementasi MBG, TrendAfterMBG%menangkap perubahan tren setelah implementasi kebijakan, dan Y%1\" merupakan lag pertumbuhan ekonomi yang merepresentasikan persistensi temporal. Spesifikasi autoregresif ini penting secara metodologis karena dinamika pertumbuhan ekonomi bersifat inersial, dimana kinerja ekonomi periode sebelumnya mempengaruhi kinerja periode berikutnya. b. Hasil Estimasi Model Persamaan hasil estimasi: Y%G = 20.16 − 6.18Trend% − 2.12MBG% + 10.15TrendAfterMBG% + 0.54Y%1\"Goodness of fit: R. = 0.930 dan Adjusted R. = 0.791

125 Hasil estimasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat goodness of fit yang sangat tinggi, dengan nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,930. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 93,0 persen variasi pertumbuhan ekonomi regional dapat dijelaskan oleh variabel tren, implementasi kebijakan MBG, perubahan tren pasca intervensi, dan faktor persistensi pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Nilai R-squared yang tinggi ini mengindikasikan bahwa spesifikasi model memiliki validitas empiris yang kuat dan memadai untuk mengevaluasi dampak program MBG dalam tingkat regional. Selain itu, keberadaan koefisien autoregresif yang positif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional memiliki karakteristik momentum, dimana kinerja ekonomi pada periode sebelumnya berkontribusi terhadap pembentukan kinerja ekonomi pada periode berikutnya. c. Dampak Implementasi MBG terhadap Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Hasil estimasi menunjukkan bahwa implementasi MBG berasosiasi dengan perubahan signifikan pada trajektori pertumbuhan ekonomi regional, khususnya melalui perubahan tren pertumbuhan ekonomi setelah program diimplementasikan. Koefisien perubahan tren pasca implementasi MBG menunjukkan nilai positif yang signifikan secara ekonomis. Temuan ini mengindikasikan bahwa setelah implementasi MBG, arah dinamika pertumbuhan ekonomi regional mengalami perubahan struktural dari kecenderungan kontraktif menuju kecenderungan ekspansif. Secara substantif, perubahan tren ini menunjukkan bahwa MBG berkontribusi terhadap percepatan laju pertumbuhan ekonomi secara bertahap, bukan melalui peningkatan level pertumbuhan secara langsung, melainkan melalui penguatan momentum pertumbuhan dalam periode setelah implementasi program. Temuan ini konsisten dengan karakteristik stimulus fiskal, dimana dampak ekonomi umumnya tidak terjadi secara instan, tetapi muncul secara bertahap melalui mekanisme transmisi ekonomi, seperti peningkatan permintaan terhadap produk domestik, penguatan aktivitas produksi sektor terkait, serta peningkatan aktivitas distribusi dan konsumsi regional. d. Interpretasi dalam Struktur Ekonomi RegionalDalam struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan aktivitas berbasis konsumsi domestik, implementasi MBG berpotensi memperkuat aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan dan jasa distribusi. Penguatan tren pertumbuhan ekonomi yang teridentifikasi dalam model ITS menunjukkan bahwa stimulus fiskal melalui MBG berperan dalam memperbaiki trajektori pertumbuhan ekonomi regional, meskipun tidak secara langsung menghasilkan lonjakan pertumbuhan agregat dalam jangka pendek. Dengan demikian, dampak ekonomi MBG lebih tercermin dalam perubahan dinamika pertumbuhan jangka menengah, yang menunjukkan penguatan momentum ekonomi regional secara bertahap. Temuan ini juga konsisten dengan hasil analisis deskriptif sektoral sebelumnya, yang menunjukkan adanya penguatan kinerja sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas produksi domestik, khususnya sektor pertanian dan sektor distribusi. e. Implikasi Fiskal Regional dan Kebijakan Ekonomi Hasil Interrupted Time Series Analysis menunjukkan bahwa implementasi MBG berperan sebagai stimulus fiskal yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi melalui

126 mekanisme penguatan tren pertumbuhan, bukan melalui perubahan level pertumbuhan secara langsung. Dari sisi fiskal, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan belanja publik yang berorientasi pada penguatan sektor domestik memiliki potensi untuk memperbaiki trajektori pertumbuhan ekonomi regional dalam jangka menengah. Selain itu, keberadaan efek persistensi pertumbuhan menunjukkan bahwa kebijakan belanja publik yang diberikan melalui MBG berpotensi menciptakan efek berkelanjutan terhadap dinamika ekonomi regional, melalui mekanisme penguatan aktivitas produksi dan permintaan domestik. Dengan demikian, dalam ekonomi regional NTB, MBG dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berkontribusi terhadap stabilisasi dan penguatan trajektori pertumbuhan ekonomi daerah. f. Temuan EmpirisBerdasarkan hasil Interrupted Time Series Analysis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis berasosiasi dengan perubahan struktural dalam dinamika pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun tidak ditemukan peningkatan level pertumbuhan ekonomi secara langsung dalam periode awal implementasi, hasil estimasi menunjukkan adanya penguatan tren pertumbuhan ekonomi secara bertahap setelah implementasi program. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi MBG lebih bersifat dinamis dan struktural, yaitu melalui perbaikan trajektori pertumbuhan ekonomi regional, daripada melalui peningkatan pertumbuhan agregat secara instan. Secara keseluruhan, hasil analisis ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi MBG berkontribusi terhadap penguatan dinamika pertumbuhan ekonomi regional dalam horizon waktu menengah, serta mendukung peran kebijakan fiskal sebagai instrumen dalam memperkuat stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi daerah. 5.1.5 Kesimpulan dan Saran 5.1.5.1 Kesimpulan Hasil analisis Interrupted Time Series (ITS) menunjukkan bahwa implementasi program MBG memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Hal ini tercermin dari peningkatan level pertumbuhan ekonomi pasca-2025, dan percepatan tren pertumbuhan ekonomi setelah program berjalan. Temuan ini mengindikasikan bahwa MBG berfungsi sebagai stimulus fiskal berbasis konsumsi, yang mendorong permintaan agregat, terutama melalui peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan bahan lokal, dan penguatan rantai pasok UMKM pangan. Secara teori, mekanisme ini sejalan dengan pendekatan Keynesian fiscal multiplier, di mana belanja publik pada sektor sosial memiliki efek pengganda terhadap output regional (Mankiw, 2021; Stiglitz et al., 2019). MBG tidak hanya berdampak pada pertumbuhan agregat, tetapi juga menciptakan multiplier effect sektoral, terutama pada sektor pertanian, industri pengolahan pangan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan logistik, serta jasa penyediaan makanan dan minuman. Keterlibatan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku dan penyedia jasa distribusi memperkuat ekonomi berbasis komunitas, yaitu meningkatkan pendapatan rumah tangga,

127 penyerapan tenaga kerja, dan sirkulasi ekonomi lokal. Hal ini mempertegas peran MBG sebagai instrumen pembangunan inklusif, bukan semata-mata program sosial. Dari perspektif fiskal daerah, MBG menciptakan dua implikasi utama, yaitu 1) peningkatan belanja daerah tidak langsung melalui penguatan ekosistem ekonomi lokal, dan 2) berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas ekonomi yang meningkat. Namun demikian, efektivitas fiskal MBG sangat bergantung pada kualitas tata kelola implementasi program MBG, ketepatan sasaran, efisiensi rantai pasok, dan kapasitas koordinasi lintas sektor. Beberapa kendala struktural yang teridentifikasi meliputi disparitas kapasitas logistik antarwilayah, keterbatasan suplai pangan lokal yang stabil, kesiapan UMKM sebagai penyedia berskala besar, dan risiko inefisiensi dan kebocoran anggaran. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas manajemen kebijakan publik. 5.1.5.2 Saran Meskipun Program MBG menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, implementasinya di lapangan berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif yang perlu dicermati secara kritis. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa efektivitas fiskal MBG tidak mengorbankan kualitas gizi, kesehatan, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal. Temuan di lapangan di berbagai daerah menunjukkan bahwa menu MBG tidak selalu memenuhi standar gizi seimbang, baik dari sisi komposisi makronutrien (protein, karbohidrat, lemak), kandungan mikronutrien (vitamin dan mineral), maupun variasi menu harian. Lebih jauh, masalah kualitas dan keamanan pangan juga menjadi perhatian serius. Kasus makanan basi, distribusi yang terlambat, serta dapur produksi yang kurang higienis meningkatkan risiko keracunan makanan dan gangguan pencernaan yang secara tidak langsung menurunkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menerapkan standardisasi menu dan pengawasan gizi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan ahli gizi yang berada di daerah. Selain itu, perlu dilakukan audit berkala kualitas makanan dan digitalisasi pemantauan menu yang lebih inklusif yang melibatkan siswa, guru dan orang tua. Implementasi MBG juga berpotensi memicu peningkatan food waste (limbah makanan) akibat dari ketidaksesuaian menu dengan preferensi siswa, porsi yang tidak proporsional, distribusi yang tidak tepat waktu, dan rendahnya tingkat konsumsi oleh siswa. Limbah makanan tidak hanya mencerminkan inefisiensi anggaran, tetapi juga membawa eksternalitas lingkungan, termasuk peningkatan sampah organik yang menyebabkan tekanan terhadap sistem pengelolaan limbah daerah. Selain itu, juga dapat menyebabkan pemborosan sumber daya air dan energi dalam rantai produksi pangan. Kondisi ini menurunkan value for moneydari belanja negara, sehingga mengurangi efektivitas fiskal MBG. Hal ini menuntut adanya sistem pengendalian food waste MBG yang lebih baik. SPPG sebagai penyedia makananbergizi sebaiknya melakukan penyesuaian porsi makanan berbasis usia dan berbasis preferensi lokal sehingga dapat mengurangi food waste. Selain itu, juga perlu dilakukan sistem feedback siswa dan sekolah yang selanjutnya dapat menjadi referensi SPPG dalam menyediakan menu bergizi yang sesuai dengan preferensi siswa. Aspek lain yang memerlukan kejelasan kebijakan adalah alokasi anggaran MBG pada periode libur sekolah dan bulan Ramadan. Pada masa libur sekolah, pertanyaan kritis yang