KFR Tahunan 2025_Update2

128 muncul adalah: apakah anggaran tetap dicairkan? Jika ya, dialokasikan untuk siapa dan dalam bentuk apa? Serta bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya? Demikian pula pada bulan Ramadan, di mana pola konsumsi dan waktu makan berubah secara signifikan, sehingga diperlukan desain ulang skema MBG, misalnya pemberian paket gizi untuk berbuka puasa, distribusi take-home ration, atau pengalihan menu berbasis kebutuhan gizi spesifik Ramadan, atau paket pangan keluarga rentan. Program MBG juga berpotensi menciptakan risiko marginalisasi petani dan UMKM lokal. MBG diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM pangan. Namun, dalam praktiknya terdapat indikasi bahwa bahan baku diperoleh dari pemasok besar nonlokal yang berpotensi menyingkirkan pelaku usaha kecil daerah, serta rantai pasok yang didominasi oleh kontraktor besar. Hal ini akan melemahkan multiplier effectekonomi lokal dan MBG justru berpotensi memperkuat ketimpangan ekonomi antarwilayah, menciptakan ketergantungan pada pemasok eksternal dan mengurangi daya saing pelaku usaha lokal. Dalam konteks NTB yang memiliki basis pertanian dan UMKM yang cukup besar, kondisi ini dapat menghambat transformasi berbasis komunitas. Dengan demikian, perlu dilakukan afirmasi pengadaan lokal dengan membuat aturan minimal 60-70% bahan baku berasal dari petani dan UMKM di NTB, atau membuat skema kontrak inklusif berbasis koperasi.

129 5.2 Tema Pilihan : Kontribusi Ekonomi Industri Kecil Menengah (IKM) Konveksi terhadap Penerimaan APBN di Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.2.1 Pendahuluan 5.2.1.1 Latar Belakang IIndustri Kecil Menengah (IKM) merupakan pilar penting pembangunan ekonomi daerah, terutama di wilayah yang struktur ekonominya masih didominasi sektor primer dan aktivitas informal, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kerangka pembangunan inklusif, IKM berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, mendorong pemerataan ekonomi, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat lokal (Tambunan, 2019; OECD, 2017). Salah satu subsektor unggulan IKM di NTB adalah industri konveksi, yang mencakup produksi pakaian jadi, seragam sekolah, busana muslim, serta produk tekstil rumah tangga. Industri ini bersifat padat karya, membutuhkan modal relatif rendah, dan memiliki fleksibilitas tinggi terhadap permintaan pasar, sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, khususnya perempuan dan kelompok usia produktif berpendidikan menengah ke bawah. Secara empiris, pertumbuhan industri konveksi didorong oleh meningkatnya kebutuhan sandang, perkembangan sektor pendidikan dan pariwisata, serta ekspansi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Sentra utama industri konveksi di NTB meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram, dengan skala produksi yang beragam. Selain kontribusi ekonomi, sektor ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan. Data BPS NTB (2024) menunjukkan bahwa industri pengolahan mikro dan kecil menyerap lebih dari 20% tenaga kerja non-pertanian, dengan kontribusi signifikan dari subsektor konveksi. Namun, sektor ini menghadapi tantangan struktural, antara lain keterbatasan permodalan, rendahnya adopsi teknologi, kualitas SDM yang belum merata, lemahnya pemasaran, serta tekanan persaingan dan guncangan ekonomi global. Oleh karena itu, kajian tren kinerja IKM konveksi menjadi penting untuk memetakan dinamika pertumbuhan, menilai kontribusi ekonomi, serta merumuskan kebijakan pembangunan industri daerah yang berkelanjutan dan inklusif. 5.2.1.2 Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis perkembangan (tren) IKM konveksi di Provinsi NTB dari aspek jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai produksi, dan kontribusi ekonomi. 2. Mengidentifikasi sejauh mana kontribusi IKM konveksi terhadap perekonomian daerah NTB. 3. Mengevaluasi dinamika struktural sektor konveksi dalam konteks transformasi ekonomi daerah. 4. Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan IKM konveksi di NTB.

130 5.2.1.3 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah utama kajian ini adalah: “Bagaimana perkembangan, struktur, dan kontribusi ekonomi Industri Kecil Menengah (IKM) konveksi terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perspektif tren waktu?” Adapun pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana tren pertumbuhan jumlah unit usaha IKM konveksi di NTB? 2. Sejauh mana kontribusi sektor konveksi terhadap PDRB industri pengolahan NTB? 3. Faktor struktural apa yang memengaruhi dinamika perkembangan IKM konveksi di NTB? 5.2.2 Kerangka Teoretis Dan Konseptual 5.2.2.1 Teori Pembangunan Ekonomi Berbasis Industri Kecil Menengah Dalam teori pembangunan modern, sektor industri kecil dan menengah (IKM/UMKM) dipandang sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi inklusif, khususnya di negara berkembang. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa IKM memainkan peran strategis dalam menciptakan pertumbuhan berbasis pemerataan (pro-poor growth), karena karakteristiknya yang padat karya, fleksibel, dan berakar kuat pada ekonomi lokal. Tambunan (2019) menyatakan bahwa IKM berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan ekonomi daerah. Dalam konteks regional, keberadaan IKM memperkuat struktur ekonomi lokal melalui penciptaan local value chain, yang memperkecil kebocoran ekonomi ke luar daerah (Rodriguez-Pose & Wilkie, 2017). 5.2.2.2 Industri Konveksi dalam Perspektif Struktur Industri dan Daya Saing Daerah Industri konveksi termasuk dalam sektor industri pengolahan ringan (light manufacturing) yang memiliki hambatan masuk rendah, skala usaha fleksibel, serta ketergantungan tinggi pada tenaga kerja. Dalam teori struktur industri, sektor ini umumnya bersifat labour-intensive, sehingga sangat relevan bagi daerah dengan surplus tenaga kerja seperti NTB (Porter, 1998). Dari perspektif daya saing regional, keberhasilan sektor konveksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja terampil, akses terhadap bahan baku, infrastruktur logistik, akses pembiayaan, dan integrasi dengan rantai nilai nasional dan global. Porter (2000) menekankan pentingnya cluster-based development, di mana sentra industri konveksi yang terkonsentrasi secara geografis akan menghasilkan efisiensi produksi, inovasi, dan daya saing yang lebih tinggi. 5.2.2.3 Teori Pertumbuhan Sektoral dan Transformasi Ekonomi Daerah Model transformasi struktural (Lewis, 1954; Chenery, 1979) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi ditandai oleh pergeseran tenaga kerja dan output dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dalam konteks ini, pertumbuhan industri konveksi di NTB dapat dipahami sebagai bagian dari proses industrialisasi ringan berbasis lokal. Industri konveksi berperan sebagai jembatan antara ekonomi tradisional dan ekonomi modern, karena industri ini dapat menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah, mendorong urbanisasi produktif, serta meningkatkan nilai tambah hasil produksi lokal.

131 5.2.2.4 Analisis Tren dalam Kajian Ekonomi RegionalAnalisis tren merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengamati pola perubahan variabel ekonomi dari waktu ke waktu. Dalam kajian regional, analisis tren sangat berguna untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan, mendeteksi fluktuasi siklus ekonomi, dan menilai stabilitas sektor tertentu.Menurut Gujarati dan Porter (2010), analisis tren dapat dilakukan melalui analisis deskriptif time series, indeks pertumbuhan tahunan, trend linear dan non-linear. Dalam kajian ini, analisis tren digunakan untuk mengevaluasi perkembangan IKM konveksi di NTB selama periode 2021-2025, sehingga memberikan gambaran empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan. 5.2.2.5 Kerangka Konseptual Kajian Hubungan antar variabel dalam kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 1. Hubungan Antar Variabel Faktor pendukung lainnya termasuk informasi mengenai akses IKM konveksi terhadap modal, teknologi yang digunakan dalam proses produksi, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah yang relevan bagi IKM yang bergerak dalam industri konveksi di NTB. 5.2.2.6 Sintesis Kerangka Teoretis IKM konveksi di NTB merupakan sektor strategis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penyerapan tenaga kerja, penguatan struktur industri daerah, dan ransformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Melalui pendekatan analisis tren, kajian ini tidak hanya menilai kinerja historis, tetapi juga menyediakan dasar perumusan kebijakan penguatan industri konveksi NTB secara berkelanjutan. 5.2.3 Metodologi Analisis Tren Dan Pendekatan Statistik5.2.3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data time series tahunan Industri Kecil Menengah (IKM) konveksi Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2025, yang bersumber dari administrasi perpajakan sektor IKM konveksi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Variabel utama yang dianalisis meliputi: a. Jumlah unit usaha IKM konveksi (unit) b. Nilai peredaran usaha (Rp) c. Pendapatan pemerintah berupa pajak (Rp) Data bersifat runtun waktu (time series), sehingga memungkinkan dilakukan analisis tren dan estimasi pertumbuhan struktural sektor. 5.2.3.2 Metode Analisis Tren Analisis tren dilakukan menggunakan pendekatan regresi linear time series (Ordinary Least Squares / OLS), yang merupakan metode untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan jangka panjang (Gujarati & Porter, 2010). Model tren linear dinyatakan sebagai: Pertumbuhan IKM KonveksiPenyerapan Tenaga KerjaPeningkatan PendapatanKontribusi terhadap PDRBPertumbuhan Ekonomi Daerah

132 Y% = α + βt + ε% (1) di mana: ● Y% = nilai variabel pada tahun ke-t ● α = intercept● β = koefisien tren ● t = waktu ● ε% = error termKoefisien β mengukur arah dan besarnya perubahan rata-rata per tahun. Estimasi parameter dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) yang memiliki sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) berdasarkan Teorema Gauss-Markov, dengan asumsi: 1. Linearitas parameter 2. Error bersifat independen 3. Error memiliki varians konstan (homoskedastisitas) 4. Error memiliki ekspektasi nol 5.2.3.3 Ukuran Validitas Statistik Model Validitas model diukur menggunakan: 1. Koefisien Determinasi (R²) R. =223224 (2) R² menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh waktu. Interpretasi: ● R² > 0,80 → model sangat kuat ● R² 0,60–0,80 → model kuat ● R² 0,40–0,60 → model moderat 2. Laju Pertumbuhan Tahunan Growth% =5!15!\"#5!\"#× 100% (3) 3. Compound Annual Growth Rate (CAGR) CAGR = Y5$%&'(5$)$*Z#+ − 1 (4) 5.2.4 Hasil dan Pembahasan 5.2.4.1 Tabulasi Data dan Hasil Perhitungan Tabel 5-4 Data dan Pertumbuhan IKM Konveksi NTB 2021–2025 Tahun Jumlah Unit UsahaPertumbuhan (%)Peredaran Usaha (Rp)Pertumbuhan (%)Pajak (Rp)2021 449 – 234.881.900 – 494.156.483 2022 526 17,15 3.643.051.900 1451,01 347.793.927 2023 586 11,41 13.463.840.000 269,58 174.206.174 2024 649 10,75 11.672.310.000 −13,31 398.828.617 2025 695 7,09 0* −100,00 351.500.858 *) Data peredaran usaha 2025 belum lengkap.

133 5.2.4.2 Hasil Estimasi Model Tren a. Model Tren Jumlah Unit Usaha Persamaan hasil estimasi: UnitUsaha% = −123,995 + 61,50 × TahunKoefisien tren = +61,50 unit usaha per tahun. Secara statistik, jumlah unit usaha meningkat rata-rata 61 unit setiap tahun.Dimana koefisien determinasi R. = 0,993 yang berarti bahwa 99,3% variasi jumlah unit usahadijelaskan oleh tren waktu. Ini menunjukkan model memiliki validitas statistik sangat tinggi. b. Model Tren Nilai Peredaran Usaha Dengan menggunakan persamaan Peredaran% = −8,91 × 10\". + 4,41 × 106 × TahunKoefisien tren menunjukkan β = Rp4,41 miliar per tahun . Dengan koefisien determinasi sebesar R. = 0,809, bermakna bahwa 80,9% variasi nilai produksi dijelaskan oleh tren waktu. model kuat secara statistik. 5.2.4.3 Proyeksi Statistik Hingga Tahun 2030 Berdasarkan model tren linear, proyeksi jumlah unit usaha dapat dillihat pada gambar 5-1. Grafik 5-1 Proyeksi Jumlah unit usaha IKM Konveksi Gambar 5-1 menunjukkan arah pertumbuhan jumlah unit usaha IKM konveksi di NTB. Proyeksi penggunaan model dengan R² = 0,993 yang berarti model memiliki tingkat keandalan sangat tinggi untuk proyeksi jangka menengah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa sektor IKM konveksi NTB mengalami: 1. Structural growth (pertumbuhan struktural) 2. Deterministic trend (tren jangka panjang yang stabil) 3. High statistical reliability (validitas statistik sangat tinggi) Koefisien tren positif dan nilai R² tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor bukan bersifat acak, melainkan didorong oleh faktor fundamental ekonomi. Berdasarkan analisis regresi time series menggunakan metode OLS, diperoleh temuan bahwa: 449526 586649 695766 827 889 950 10120200400600800100012002021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030Proyeksi Jumlah Unit Usaha IKM KonveksiProyeksi Linear (Proyeksi)

134 1. Sektor IKM konveksi NTB menunjukkan tren meningkat secara signifikan secara statistik 2. Model tren memiliki validitas sangat tinggi dengan R² sebesar 0,993 3. Jumlah unit usaha meningkat rata-rata 61 unit per tahun 4. Nilai produksi meningkat rata-rata Rp4,41 miliar per tahun 5. Jumlah unit usaha diproyeksikan mencapai sekitar 1.012 unit pada tahun 2030 5.2.5 Kesimpulan dan Saran 5.2.5.1 Kesimpulan Kajian ini bertujuan menganalisis dinamika perkembangan serta kontribusi ekonomi industri kecil menengah (IKM) konveksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan pendekatan analisis tren berbasis data time series periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ini mengalami pertumbuhan struktural yang signifikan dan konsisten, baik dari sisi jumlah unit usaha maupun nilai peredaran usaha. Estimasi model tren linear mengindikasikan peningkatan rata-rata jumlah unit usaha sebesar 61 unit per tahun dengan tingkat validitas statistik yang sangat tinggi (R² = 0,993), mencerminkan tren jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan. Proyeksi statistik memperkirakan jumlah unit usaha akan mencapai sekitar 1.012 unit pada tahun 2030, menegaskan peran strategis sektor konveksi dalam mendorong ekspansi ekonomi lokal. Dari sisi nilai peredaran usaha, sektor konveksi menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp4,41 miliar per tahun, dengan koefisien determinasi sebesar 0,809. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi nilai produksi dapat dijelaskan oleh faktor waktu, merefleksikan ekspansi aktivitas ekonomi yang sistematis. Meskipun data tahun 2025 belum sepenuhnya lengkap, pola pertumbuhan historis mengindikasikan potensi besar sektor ini dalam menciptakan nilai tambah dan memperluas basis ekonomi daerah. Secara struktural, perkembangan IKM konveksi berkontribusi penting terhadap industrialisasi ringan berbasis sumber daya lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan rantai nilai domestik. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan akses permodalan, rendahnya adopsi teknologi, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, lemahnya integrasi rantai pasok, serta keterbatasan akses pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penguatan yang terintegrasi dan berbasis bukti agar sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB. 5.2.5.2 Saran dan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan temuan empiris dan analisis struktural, kajian ini merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis untuk memperkuat kinerja IKM konveksi di Provinsi NTB. Pertama, pemerintah daerah perlu memperluas akses permodalan produktif melalui skema kredit berbunga rendah, subsidi bunga, dan pembiayaan berbasis klaster yang terintegrasi dengan pendampingan teknis guna meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan menekan risiko gagal usaha. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas produksi perlu didorong melalui pelatihan vokasional di bidang keterampilan konveksi, desain fesyen, manajemen produksi, dan kewirausahaan digital, dengan melibatkan lembaga pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja. Ketiga, akselerasi adopsi teknologi dan digitalisasi

135 produksi serta pemasaran perlu diperkuat melalui insentif fiskal dan bantuan peralatan modern guna meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing produk. Keempat, pengembangan klaster industri konveksi berbasis wilayah dan penguatan rantai pasok lokal penting untuk meningkatkan efisiensi, jejaring usaha, dan efek pengganda ekonomi. Kelima, perluasan akses pasar melalui promosi, e-commerce, dan kemitraan pariwisata disertai penguatan branding fesyen lokal berbasis budaya NTB dapat menjadi strategi diferensiasi. Terakhir, penguatan basis data sektoral dan sistem monitoring kinerja IKM diperlukan guna mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.

136 5.3 Tema Strategis: Ketahanan Energi sebagai Fondasi Stabilitas Fiskal dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah 5.3.1 Pendahuluan Ketahanan energi di Provinsi NTB merupakan prasyarat struktural bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal daerah, dan transformasi ekonomi berbasis pariwisata, industri pengolahan, serta pengembangan kawasan strategis. Sistem kelistrikan NTB saat ini ditopang oleh dua sistem utama, yaitu Sistem Lombok dan Sistem Tambora. Sistem Lombok memiliki Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 407,7 MW dengan beban puncak tertinggi 370,03 MW, sementara Sistem Tambora memiliki DMP 169 MW dengan beban puncak 160,45 MW. Secara agregat, cadangan daya masih dalam kondisi memadai (reserve margin positif), namun ruang fiskal dan perencanaan investasi tetap perlu mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan beban jangka menengah. Proyeksi kebutuhan listrik NTB 2025–2034 menunjukkan kenaikan beban puncak dari 507 MW menjadi 834 MW dengan pertumbuhan rata-rata 5,7% per tahun, serta peningkatan penjualan listrik dari 2.966 GWh menjadi 4.902 GWh. Lonjakan ini mengindikasikan kebutuhan ekspansi kapasitas, penguatan jaringan, serta percepatan bauran energi baru terbarukan (EBT) untuk menjaga keandalan sistem. 5.3.1.1 Struktur Backbone dan Fleksibilitas Sistem PLTU Jeranjang (3×25 MW) berperan sebagai backbone sistem Lombok dalam menjaga stabilitas base load, khususnya pada periode beban tinggi dan event internasional. Hal ini juga ditegaskan dalam Regional Fiscal in Brief Januari 2026 bahwa PLTU Jeranjang menyumbang sekitar 19% kebutuhan listrik saat beban puncak dan menjadi penopang stabilitas sistem

137 Site visit ke PLTG MPP Jeranjang (2×25 MW) memperlihatkan fungsi strategisnya sebagai load follower dan peak load unit. Berdasarkan profil teknis, unit ini menggunakan turbin gas GE 7LM2500 dengan dual fuel (gas dan liquid fuel) dan dirancang untuk respons cepat terhadap fluktuasi beban. Pola operasi TM#1 sebagai load follower dan TM#2 sebagai peak load memperkuat fleksibilitas sistem dalam merespons lonjakan permintaan, termasuk pada kawasan prioritas seperti Mandalika. Dari sisi ketahanan energi, kombinasi PLTU (stabilitas) dan PLTG (fleksibilitas) membentuk struktur sistem yang relatif resilien. Namun, ketergantungan pada energi fosil tetap menjadi isu transisi jangka menengah. 5.3.1.2 Transisi Energi dan Bauran EBT Porsi EBT eksisting NTB masih sekitar 5,15% (±37,60 MW), terdiri dari PLTMH dan PLTS. RUPTL 2025–2034 menargetkan peningkatan bauran EBT menjadi 25,13% melalui penambahan ±494 MW hingga 2034. PLTS Sengkol Pujut memiliki posisi strategis karena berada di kawasan Kuta Mandalika yang merupakan destinasi super prioritas. Pengembangan PLTS di kawasan ini bukan sekadar penyediaan energi, tetapi juga instrumen

138 branding green tourism dan eco-destination. Sinergi antara kelistrikan dan sektor pariwisata diperkuat oleh dukungan PLN terhadap zero downtime Mandalika dan elektrifikasi kawasan wisata. Transisi energi juga tercermin pada praktik co-firing biomassa di PLTU Jeranjang sebagaimana diangkat dalam isu tematik Regional Fiscal in Brief. Strategi ini menjadi pendekatan transisi yang gradual tanpa mengganggu keandalan sistem. 5.3.1.3 Elektrifikasi dan Pemerataan Akses Rasio elektrifikasi NTB telah mencapai RE total 99,99%, dengan RDB PLN 99,57% dan RE PLN 99,75%. Capaian ini secara struktural memperkecil ketimpangan wilayah dan memperluas basis aktivitas ekonomi produktif. Namun, peta desa/dusun belum berlistrik menunjukkan masih adanya kantong-kantong terpencil yang membutuhkan intervensi berbasis sistem isolated, hybrid PLTS, atau pendekatan dedieselisasi. Dari sudut pandang fiskal regional, pemerataan akses listrik memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan PDRB sektor perdagangan, UMKM, dan jasa pariwisata.5.3.1.4 Implikasi Fiskal dan Ekonomi Regional Ketahanan energi memiliki tiga implikasi fiskal utama. ● Pertama, dari sisi belanja pemerintah, investasi infrastruktur kelistrikan (transmisi, gardu induk, JTM, trafo distribusi) sebagaimana direncanakan dalam RUPTL 2025–2034 akan mendorong multiplier effect terhadap sektor konstruksi dan industri lokal. ● Kedua, dari sisi penerimaan, peningkatan konsumsi listrik sejalan dengan ekspansi basis ekonomi formal dan pertumbuhan sektor industri dan jasa. ● Ketiga, dari sisi stabilitas, keandalan pasokan listrik meminimalkan risiko gangguan produksi dan menurunkan economic loss akibat blackout, khususnya pada kawasan strategis seperti Mandalika, Gili, dan Tambora. 5.3.2 Rekomendasi Kebijakan dan Tindak Lanjut StrategisBerdasarkan temuan site visit dan analisis data kelistrikan, arah kebijakan yang dapat ditegaskan adalah sebagai berikut:

139 1. Penguatan reserve margin jangka menengah melalui sinkronisasi proyeksi bebandengan realisasi investasi pembangkit dan transmisi. 2. Percepatan bauran EBT berbasis potensi lokal (surya, angin, arus laut) dengan skema KPBU atau IPP untuk menjaga ruang fiskal. 3. Integrasi perencanaan kelistrikan dengan perencanaan kawasan pariwisata dan industri agar investasi energi bersifat demand-driven. 4. Penguatan peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dalam menyediakan analisis fiskal berbasis data energi untuk mendukung pengambilan keputusan lintas sektor. Secara keseluruhan, Program Prioritas Ketahanan Energi dan Elektrifikasi NTB menunjukkan kondisi sistem yang saat ini relatif stabil dan memadai, namun menghadapi tekanan pertumbuhan permintaan yang signifikan hingga 2034. Sinergi antara backbone PLTU, fleksibilitas PLTG, serta akselerasi EBT dan elektrifikasi perdesaan menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi NTB tetap inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPbProvinsi Nusa Tenggara BaratBAB VIKesimpulan dan RekomendasiTahun 2025

140 BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 6.1 Kesimpulan Sasaran Pembangunan dan Tantangan DaerahProvinsi NTB sedang berada pada fase awal transformasi pembangunan jangka menengah yang sangat menentukan arah lima tahun ke depan. Tahun 2025 bukan hanya menjadi tahun pertama implementasi RPJMD 2025–2029, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi kepemimpinan baru dan penyesuaian kebijakan daerah dengan RPJMN 2025–2029. Arah pembangunan telah dirumuskan melalui Triple Agenda NTB Makmur Mendunia yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan menuju nol kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan dan ekosistem industri agro-maritim, serta pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Target pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan daya saing SDM, kenaikan pendapatan per kapita, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta penurunan emisi dan peningkatan kualitas lingkungan. Secara makro, kinerja NTB pada 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif, terutama pada pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, dan perbaikan ketimpangan. Namun demikian, tantangan masih terlihat pada tingkat pengangguran yang belum sepenuhnya mencapai target serta belum optimalnya capaian PDRB per kapita sesuai proyeksi RPJMD. Secara kewilayahan, strategi pembangunan membedakan peran Pulau Lombok sebagai pusat jasa dan kota berkelanjutan, serta Pulau Sumbawa sebagai zona ekonomi berbasis sumber daya dan kawasan SAMOTA sebagai episentrum pertumbuhan. Tantangan utama terletak pada ketimpangan antarwilayah, keterbatasan hilirisasi komoditas unggulan, rendahnya nilai tambah sektor agro-maritim, keterbatasan investasi berkualitas, serta belum optimalnya digitalisasi dan reformasi birokrasi. Pada aspek sosial dan kependudukan, Provinsi NTB menghadapi peluang bonus demografi yang besar, tetapi diiringi tantangan kualitas SDM, stunting, pemerataan pendidikan, ketenagakerjaan, serta kesiapsiagaan bencana. Struktur tenaga kerja masih didominasi sektor informal dan berproduktivitas rendah, sehingga transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, teknologi, dan penguatan SDM menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, Provinsi NTB memerlukan penguatan fondasi transformasi ekonomi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta konsistensi kebijakan yang terintegrasi agar pertumbuhan yang dicapai benar-benar inklusif, merata, dan berkelanjutan. Analisis Ekonomi Regional Kinerja ekonomi Provinsi NTB tahun 2025 menunjukkan capaian yang impresif dari sisi pertumbuhan, namun masih menyisakan tantangan struktural dalam kualitas dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 12,49% (y-on-y) terutama ditopang oleh lonjakan industri pengolahan berbasis hilirisasi logam dasar (smelter). Hal ini menandakan proses transformasi ekonomi mulai berjalan, tetapi struktur ekonomi masih sangat bergantung pada sektor tertentu dan belum sepenuhnya merata. Kinerja perdagangan luar negeri menunjukkan dinamika yang cukup kontras antara awal tahun dengan akhir tahun. Secara tahunan, ekspor Januari–Desember 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya, namun pada Desember 2025 terjadi lonjakan signifikan yang didominasi komoditas tambang nonmigas, perhiasan/permata, dan tembaga dengan tujuan

141 utama Korea Selatan, Swiss, India, dan Tiongkok. Impor juga menurun signifikan, terutama berasal dari Jepang dan negara Asia lainnya, dengan komoditas utama karet dan barang dari karet. Tingkat inflasi di NTB tetap terjaga dalam rentang target, yakni sebesar 3,01% (y-on-y) pada Desember 2025. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (terutama emas perhiasan) serta makanan/minuman menjadi penyumbang utama inflasi. Di sektor nontambang, produksi padi mengalami kenaikan pesat sebesar 17,56%, sementara sektor pariwisata menunjukkan tren pemulihan dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 15,32% di akhir tahun. Dari sisi kesejahteraan, indikator menunjukkan perbaikan yang cukup positif. Aspek yang menunjukkan perkembangan positif diantaranya: 1. Kemiskinan: Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,38%, berada di bawah target yang ditetapkan. 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): terus meningkat mencapai 73,97, dengan pertumbuhan di atas rata-rata nasional. 3. Ketimpangan: Gini Ratio berada di angka 0,364, masuk dalam kategori ketimpangan rendah menurut standar Bank Dunia. 4. Daya Beli Petani: Nilai Tukar Petani (NTP) melonjak drastis ke angka 134,14, mencerminkan pendapatan petani yang jauh lebih baik dibandingkan pengeluaran mereka. Namun, sektor ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan besar. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,05%, yang belum berhasil mencapai target pemerintah. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal, serta adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara kualifikasi lulusan, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan pasar. Analisis Fiskal Regional Melihat kinerja fiskal Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, secara umum berada dalam fase konsolidasi dan penyesuaian struktural. Dari sisi pendapatan, meskipun realisasi tetap melampaui target, terjadi penurunan nominal yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh dinamika kebijakan nasional seperti pemusatan administrasi perpajakan, implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), serta kebijakan pembatasan ekspor komoditas tertentu yang berdampak pada penerimaan perdagangan internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan NTB masih sensitif terhadap perubahan kebijakan dan volatilitas sektor komoditas. Namun demikian, kinerja PNBP, khususnya dari BLU, tetap memberikan kontribusi positif dan menjadi salah satu penopang stabilitas pendapatan negara di daerah. Dari sisi belanja, realisasi anggaran tetap terjaga pada tingkat serapan yang tinggi, meskipun terjadi pergeseran komposisi belanja sebagai dampak kebijakan efisiensi. Belanja pegawai dan bantuan sosial relatif stabil, sementara belanja barang dan belanja modal mengalami kontraksi cukup tajam. Di sisi lain, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) justru meningkat secara nominal, sehingga menjadi faktor utama yang menopang total belanja negara di wilayah NTB. Hal ini menegaskan bahwa struktur fiskal daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan dan pelayanan publik. Perkembangan surplus/defisit menunjukkan pelebaran defisit pada tahun 2025 akibat penurunan pendapatan yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penyesuaian belanja.

142 Kondisi tersebut memperlihatkan tingginya sensitivitas keseimbangan fiskal terhadap fluktuasi penerimaan, terutama yang bersumber dari sektor perpajakan dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, kesinambungan fiskal jangka menengah akan sangat bergantung pada kemampuan menjaga stabilitas penerimaan serta meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan berdampak nyata bagi perekonomian daerah. Dalam konteks pengelolaan BLU, terdapat indikasi penguatan kapasitas layanan dan peningkatan kontribusi terhadap PNBP, meskipun tingkat kemandirian keuangan sebagian besar BLU masih terbatas dan bergantung pada dukungan APBN. Maturity Rating BLU yang rata-rata masih berada pada level menengah menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, inovasi, dan kapabilitas internal untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan layanan. Secara keseluruhan, dinamika fiskal NTB tahun 2025 mencerminkan upaya menjaga stabilitas di tengah tekanan penerimaan dan kebijakan efisiensi, dengan tantangan utama pada penguatan basis pendapatan, optimalisasi belanja, serta peningkatan kemandirian institusi layanan publik. Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik Analisis harmonisasi belanja K/L dan DAK Fisik Tahun 2025 di Provinsi NTB, secara umum telah terdapat penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada lima bidang utama, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan KB, Air Minum, Sanitasi, serta Perumahan dan Permukiman. Total pagu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik sebesar Rp83,23 miliar dengan realisasi Rp58,10 miliar (69,81%), sedangkan realisasi DAK Fisik mencapai 94,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pada sisi transfer ke daerah, kinerja penyaluran relatif baik, namun pada sisi belanja K/L masih terdapat ruang perbaikan terutama pada bidang tertentu. Bidang Air Minum, Sanitasi, serta Perumahan dan Permukiman menunjukkan kinerja harmonisasi yang sangat baik dengan realisasi tinggi dan capaian output 100%. Sebaliknya, pada Bidang Kesehatan dan KB, realisasi hanya mencapai 13,53% akibat pemblokiran anggaran dan kebijakan efisiensi, bahkan beberapa Rincian Output (RO) prioritas seperti pelatihan penyakit prioritas dan pelatihan stunting tidak terlaksana sama sekali. Di Bidang Pendidikan, meskipun beberapa RO telah mencapai target volume 100%, terdapat ketimpangan antara capaian fisik dan realisasi keuangan. Permasalahan utama harmonisasi belanja mencakup aspek penganggaran (revisi DIPA, pemblokiran, automatic adjustment), kelemahan SDM perbendaharaan, hambatan eksekusi kegiatan infrastruktur, kendala pengadaan barang/jasa, serta keterlambatan regulasi pusat. Pada sisi DAK Fisik, kendala dominan terjadi pada tahap perencanaan, pengadaan, reviu APIP, serta administrasi pelaporan pada aplikasi OM SPAN TKD. Secara umum, harmonisasi telah berjalan dalam kerangka UU HKPD, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis yang mempengaruhi optimalisasi belanja, kualitas belanja (spending quality), serta efektivitas pencapaian outcome pembangunandaerah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan dampak ekonomi yang bersifat struktural dan bertahap, bukan berupa lonjakan pertumbuhan agregat secara instan. Secara deskriptif, pertumbuhan PDRB riil belum mengalami percepatan signifikan pada periode awal implementasi. Namun, terdapat penguatan kinerja pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan rantai pasok

143 pangan, khususnya sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, yang tercermin dari peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektoral terhadap PDRB. Hasil analisis Interrupted Time Series (ITS) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan adanya perubahan tren pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih ekspansif setelah implementasi MBG, meskipun peningkatan level pertumbuhan tidak terjadi secara langsung. Artinya, MBG lebih berperan dalam memperbaiki trajektori pertumbuhan jangka menengah melalui mekanisme stimulus fiskal dan penguatan permintaan domestik, dibandingkan sebagai pemicu akselerasi ekonomi jangka pendek. Dari sisi kesejahteraan, indikator kemiskinan dan IPM menunjukkan perbaikan gradual, sementara tingkat pengangguran relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa transmisi dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya terefleksi dalam indikator sosial dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, MBG di NTB dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berkontribusi terhadap reorientasi dinamika sektoral dan penguatan momentum pertumbuhan ekonomi daerah, dengan efektivitas jangka panjang yang sangat bergantung pada kualitas tata kelola, efisiensi rantai pasok, serta keberpihakan terhadap pelaku ekonomi lokal. Analisis Tematik: Industri Kecil Menengah (IKM) Konveksi NTB Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa IKM konveksi di Provinsi NTB menunjukkan pertumbuhan yang kuat, konsisten, dan bersifat struktural selama periode 2021–2025. Jumlah unit usaha meningkat secara signifikan dengan rata-rata kenaikan sekitar 61 unit per tahun dan didukung oleh validitas statistik yang sangat tinggi (R² = 0,993). Hal ini menandakan bahwa ekspansi sektor konveksi bukan bersifat sementara, melainkan mencerminkan tren jangka panjang yang stabil. Melihat dari segi potensi ekonomi, nilai peredaran usaha juga menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar Rp4,41 miliar per tahun, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun terakhir akibat keterbatasan data. Secara keseluruhan, sektor ini memiliki kontribusi penting dalam mendorong industrialisasi ringan berbasis lokal, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Dengan proyeksi jumlah unit usaha yang berpotensi mencapai lebih dari 1.000 unit pada tahun 2030, IKM konveksi berpeluang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi NTB. Namun, untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut, diperlukan penguatan akses permodalan, peningkatan kualitas SDM, adopsi teknologi, dan perluasan akses pasar agar sektor ini mampu tumbuh lebih produktif dan berdaya saing tinggi. 6.2 Rekomendasi Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah 》 Jangka Pendek Fokus dalam periode jangka pendek ini adalah penurunan pengangguran dan penguatan sektor produktif yang dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut 1. Penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri (link and match), khususnya pada sektor: pertanian modern, pariwisata, perikanan dan pengolahan hasil laut. 2. Pelibatan aktif pelaku usaha dalam program magang industri dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

144 3. Refocusing anggaran ke sektor produktif, terutama infrastruktur konektivitas (jalan produksi, akses pelabuhan, distribusi logistik) serta penguatan dan pembiayaan UMKM. 4. Percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti komoditas pangan, garam, perikanan. 5. Penguatan kemitraan antara BUMD, swasta, koperasi terutama Koperasi Merah Putih yang menjadi program utama Presiden saat ini.6. Pengembangan unit pengolahan skala menengah untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat struktur ekonomi kewilayahan.》 Jangka Menengah Setelah penguatan sektor produktif, fokus berikutnya pada jangka menengah adalah integrasi kawasan produksi dan penguatan daya saing wilayah yang dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya: 1. Pembangunan kawasan produksi menuju pengolahan kemudian distribusi logistik terintegrasi dalam satu rantai pasok. 2. Penyediaan infrastruktur pendukung seperti: cold storage, akses pelabuhan, dan distribusi logistik, infrastruktur dasar kawasan produksi, dan salah satu program pemerintahan yang dapat didukung adalah Kampung Nelayan Merah Putih. 3. Penguatan kawasan strategis SAMOTA (Teluk Saleh–Moyo–Tambora) sebagai basis produksi dan pusat pertumbuhan ekonomi di Sumbawa serta optimalisasi Lombok sebagai pusat jasa dan pusat logistik regional. 4. Pemberian insentif investasi untuk sektor pengolahan dan industri turunan dan pengembangan quality tourism berbasis konservasi lingkungan maupun ekonomi kreatif. 5. Penguatan posisi Provinsi NTB sebagai simpul utama dalam ekosistem superhub pariwisata Bali–Nusra melalui integrasi promosi lintas provinsi, peningkatan konektivitas darat, laut, dan udara 》 Jangka Panjang Tujuan utama jangka panjang adalah keberlanjutan proses yang sistematis agar pondasi perekonomian yang sudah dibuat bisa menopang hingga mencapai tujuan. Maka fokus utama jangka panjang adalah transformasi struktural ekonomi dan industrialisasiberbasis pangan karena pangan adalah kebutuhan paling mendasar. Rekomendasi yang diberikan dan dirasa sesuai adalah: 1. Mewujudkan NTB sebagai lumbung pangan nasional berbasis industri pengolahan. 2. Mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah melalui pengembangan industri hilir dan diversifikasi produk olahan. 3. Pembangunan kawasan agroindustri terpadu di dekat sentra produksi, meliputi penggilingan beras modern, pabrik pakan ternak, dan industri pengolahan hasil laut. 4. Penciptaan ekosistem industri berbasis pertanian dan perikanan yang terintegrasi hulu-hilir, berorientasi ekspor untuk produk yang memiliki nilai tambah bukan hanya mentah, serta menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

145 Rekomendasi Ekonomi Regional 》 Strategi Jangka Pendek: Stabilisasi & Diversifikasi Sektor Riil Tujuannya untuk penguatan daya beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja cepat yang dapat dilakukan dengan: 1. Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota didorong menciptakan program padat karya produktif di luar sektor tambang (smelter), utamanya pada sektor Pertanian, Perikanan, Konstruksi, dan UMKM. 2. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan wajib mempercepat pelatihan berbasis kebutuhan industri (Konstruksi, Agroindustri, Pariwisata, Pengolahan Laut) melalui skema magang wajib bersama dunia usaha. 3. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, dan dinas teknis harus memperkuat cadangan pangan daerah melalui operasi pasar rutin secara berkala dan pemberian subsidi distribusi untuk wilayah terpencil. 4. Optimalisasi Belanja (refocusing) oleh Bappeda dan BPKAD perlu meningkatkan porsi belanja produktif, khususnya untuk infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan produksi, cold storage, dan akses logistik. 》 Strategi Jangka Menengah: Hilirisasi dan Kemitraan Inklusif Ditujukan untuk penguatan struktur ekonomi dan rantai pasok daerah melalui: 1. Roadmap Hilirisasi Agro-Maritim yang memuat penetapan peta jalan pembangunan kawasan agroindustri terpadu dengan mengoptimalkan peran BUMD sebagai offtaker untuk menjamin stabilitas harga di tingkat petani/nelayan. 2. Fasilitasi kemitraan inklusif antara sektor ekstraksi mineral/smelter dan perhotelan dengan UMKM lokal guna memperkuat rantai pasok lokal sehingga konektivitas industri besar & UMKM dapat terwujud. 3. Pemberian insentif bagi perusahaan yang memprioritaskan penyerapan tenaga kerja formal lokal dan standarisasi destinasi pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan posisi tawar pariwisata NTB di kancah internasional. 》 Strategi Jangka Panjang: Kemandirian dan Ekonomi Hijau Menguatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal diantaranya dengan: 1. Ekspansi industri turunan dengan membangun struktur ekonomi mandiri melalui pengembangan industri turunan dari sektor mineral dan agro-maritim agar nilai tambah tetap berada di daerah. 2. Kawasan Industri Hijau diwujudkan dengan kolaborasi strategis antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan Swasta untuk membangun kawasan industri yang berbasis pada Energi Baru Terbarukan (EBT). Rekomendasi Fiskal Regional 》 Strategi Jangka Pendek: Stabilitasi dan Optimalisasi Mengarahkan kebijakan pada stabilisasi penerimaan dan optimalisasi kualitas belanja di tengah fase konsolidasi fiskal yang dapat dilakukan dengan cara: 1. Memperkuat koordinasi antara Kanwil DJPb, DJP, DJBC, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan potensi penerimaan berbasis sektoral.

146 2. Meningkatkan pengawasan kepatuhan perpajakan pada sektor perdagangan, jasa, konstruksi, dan akomodasi melalui pemanfaatan data transaksi digital dan penguatan joint program penggalian potensi perpajakan. 3. Melakukan penajaman prioritas belanja agar kebijakan efisiensi tidak menurunkan kualitas layanan publik. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap belanja barang dan belanja modal yang mengalami kontraksi signifikan agar output prioritas tetap tercapai. 5. Mempercepat penyaluran DAK Fisik dengan pendampingan administratif kepada pemerintah daerah guna meminimalisir keterlambatan akibat kendala dokumen dan persyaratan teknis. 》 Strategi Jangka Menengah: Penguatan Struktur dan Produktivitas Fokus strategi jangka menengah ini diarahkan pada perluasan basis pajak dan transformasi fungsi belanja transfer dari pusat yang dapat dilakukan dengan beberapa poin berikut: 1. Mendorong perluasan basis pajak melalui formalisasi UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, dan integrasi data ekonomi daerah salah satunya melalui kerja sama dengan Bank Indonesia perwaklian Provinsi NTB. 2. Memperkuat struktur penerimaan agar tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global khususnya yang berkaitan dengan industri ekstraksi seperti tambang. 3. Mengoptimalkan Transfer ke Daerah agar lebih produktif, dengan pengarahan DAU dan DBH secara bertahap ke program peningkatan kapasitas ekonomi daerah bukan hanya belanja yang bersifat operasional sehingga akan memberikan dukungan terhadap penguatan PAD. 4. Memperkuat perencanaan DAK Fisik berbasis kebutuhan riil dan kesiapan teknis guna menghindari fluktuasi alokasi yang tidak menentu. 》 Strategi Jangka Panjang: Ketahanan dan Kemandirian Fiskal Target jangka panjang strategi ini adalah daerah memiliki ketahanan dan kemandirian fiskal sehingga tidak terlalu bergantung dengan transfer dari pusat. Pencapaian target tersebut dapat diwujudkan melalui: 1. Transformasi struktur ekonomi untuk menciptakan basis penerimaan mandiri yang lebih luas, guna mengurangi ketergantungan pada transfer pusat melalui: • Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam; • Penguatan sektor pariwisata berkelanjutan; • Pengembangan sektor jasa modern yang menopang kedua industri di atas. 2. Membangun sistem manajemen risiko fiskal daerah yang terintegrasi, termasuk penyusunan skenario fiscal risk assessment untuk mengantisipasi fluktuasi DBH dan dinamika ekonomi nasional dan global. 3. Mewujudkan kebijakan belanja dan pembiayaan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik 》 Strategi Jangka Pendek: Percepatan Eksekusi dan Administrasi Belanja

147 Tujuan utamanya adalah pada kelancaran arus kas dan pemenuhan syarat administratif agar dana segera mengalir ke masyarakat yang dilakukan melalui: 1. Akselerasi Anggaran dengan melakukan koordinasi intensif antarunit baik Pemda maupun instansi di pusat untuk dapat membuka blokir anggaran (terutama sektor Kesehatan dan KB). 2. Peningkatan akurasi perencanaan kas dengan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA secara berkala agar realisasi sesuai target. 3. Percepatan tender pengadaan dengan pemberian asistensi teknis untuk mempercepat proses lelang dan penyaluran DAK Fisik sehingga tidak menumpuk di triwulan III maupun triwulan IV. 4. Penguatan tata kelola keuangan sertifikasi pejabat perbendaharaa di daerah serta pembatasan rangkap jabatan untuk menjaga fokus kinerja para perangkat daerah. 5. Digitalisasi Pelaporan dengan percepatan perekaman data capaian output pada aplikasi OMSPAN TKD guna menghindari keterlambatan penyaluran dana tahap berikutnya. 》 Strategi Jangka Menengah: Sinkronisasi Tata Kelola dan SistemStrategi periode ini ditujukan untuk menciptakan integrasi perencanaan dan sistem informasi, sehingga bisa mengurangi ego sektoral antara pusat dan daerah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan integrasi ini diantaranya adalah: 1. Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah sejak tahap awal agar target pembangunan (output & outcome) lebih substansial dan sesuai dengan kebutuhan di daerah, karena terkadang ada selisih/gap antara kebutuhan daerah dengan program pemerintah pusat.2. Penggabungan sistem pengadaan secara digital melalui integrasi SAKTIInaproc, kondisi saat ini fitur yang terintegrasi masih sangat terbatas dan banyak kendala dari Satuan Kerja selaku pengguna.3. Penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK yang lebih awal untuk efisiensi waktu pengadaan yang tidak molor.4. Pengembangan dashboard monitoring real-time untuk mendeteksi deviasi realisasi anggaran secara cepat sebagai bentuk Early Warning System (EWS).》 Strategi Jangka Panjang: Reformasi Struktural dan Institusional Secara jangka panjang, fokus yang menjadi tujuan utama adalah transformasi model penganggaran dan penguatan peran kelembagaan di daerah, diantaranya melalui: 1. Joint Outcome Budgeting yaitu penerapan model penganggaran berbasis hasil lintas pemerintah (pusat-daerah) pada sektor prioritas. 2. Insentif fiskal dengan pemberian penghargaan (reward) berbasis kinerja bagi daerah yang berhasil menyinkronkan administrasi dan substansi pembangunannya. 3. Integrasi fiskal nasional dengan penyatuan penuh sistem informasi fiskal antara pusat dan daerah dengan standarisasi sistem yang memiliki performa baik dan tidak terkendala konektivitas data atau kegagalan akses aplikasi yang umumnya menjadi kendala para operator aplikasi di Pemda.

148 Rekomendasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)》 Jangka Pendek Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemprov NTB dan BPOM perlu memperkuat tata kelola implementasi melalui: 1. Audit sanitasi dan standardisasi dapur SPPG secara berkala. 2. Penerapan minimal 60% afirmasi pengadaan bahan baku dari petani/UMKM NTB melalui regulasi teknis pengadaan. 3. Digitalisasi monitoring distribusi dan kualitas menu untuk menekan risiko food wastedan inefisiensi belanja. Langkah ini bertujuan menjaga kualitas belanja negara (quality of spending) dan memastikan transmisi belanja MBG terhadap ekonomi lokal berjalan optimal. 》 Jangka Menengah Diperlukan integrasi MBG dengan penguatan struktur ekonomi daerah melalui: 1. Pengembangan pusat pengolahan pangan lokal (mini food processing) oleh Pemprov NTB dan Kemenperin. 2. Evaluasi berkala dampak fiskal dan multiplier effect oleh Kanwil DJPb NTB bersama BPKP dan Bappeda. 3. Reformulasi skema distribusi pada periode Ramadan dan libur sekolah untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas anggaran. Kebijakan ini diarahkan untuk meminimalkan potensi crowding-out fiskal dan memperkuat kontribusi MBG terhadap PDRB sektoral. 》 Jangka Panjang MBG perlu diintegrasikan dalam kerangka transformasi ekonomi regional melalui: 1. Penguatan rantai pasok agroindustri berbasis sekolah. 2. Desentralisasi terbatas kewenangan pengadaan dengan skema co-funding berbasis kinerja. Pendekatan ini menempatkan MBG sebagai instrumen stabilisasi dan penguatan trajektori pertumbuhan ekonomi daerah. Rekomendasi Industri Kecil Menengah (IKM) Konveksi NTB》 Jangka PendekMengacu pada tren pertumbuhan struktural yang kuat, Pemerintah Daerah bersama Dinas Perindustrian, OJK, dan perbankan daerah perlu: 1. Memperluas akses pembiayaan berbasis klaster dengan skema penjaminan daerah. 2. Mendorong digitalisasi pemasaran dan subsidi peralatan produksi skala kecil. Tujuannya menjaga kesinambungan pertumbuhan unit usaha dan meningkatkan produktivitas. 》 Jangka Menengah Fokus berikutnya setelah pondasi akses pembiayaan dan digitalisasi menguat adalah: 1. Penetapan kawasan sentra konveksi dan shared production facility oleh Pemprov NTB dan Kemenperin.

149 2. Integrasi IKM konveksi dengan sektor pariwisata melalui kebijakan mandatory local sourcing untuk event nasional/internasional. Langkah ini memperkuat local value chain dan meningkatkan daya saing regional. 》 Jangka PanjangKe depan ketika iklim dan ekosistem industri sudah menguat, strategi jangka panjang: 1. Pengembangan NTB sebagai pusat industri fesyen muslim berbasis budaya lokal. 2. Integrasi kurikulum vokasi konveksi dengan kebutuhan industri. Strategi ini mendorong industrialisasi ringan berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah domestik.Rekomendasi Ketahanan Energi dan Elektrifikasi Provinsi NTB》 Jangka Pendek Dilakukan dengan menjaga keandalan sistem dan sinkronisasi perencanaan dengan cara: 1. Optimalisasi operasi backbone seperti PLTU Jeranjang dan unit fleksibel seperti PLTG MPP Jeranjang untuk menjaga stabilitas saat peak season pariwisata maupun event internasional seperti MotoGP. 2. Mitigasi risiko gangguan sistem dengan melakukan audit keandalan jaringan distribusi di kawasan strategis (Mandalika, Gili, Tambora) serta penyediaan sistem Cadangan pada destinasi prioritas. 3. Memiliki target quick wins transisi energi dengan perluasan co-firing biomassa pada PLTU dan indentifikasi secara cepat proyek PLTSurya atap pada gedung pemerintah dan fasilitas publik. 》 Jangka Menengah Periode ini difokuskan untuk ekspansi kapasitas dan akselerasi bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui: 1. Percepatan investasi EBT berbasi potensi lokal dengan eksplorasi potensi angin dan arus laut melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Independent Power Producer (IPP) untuk menjaga ruang fiskal. 2. Penguatan infrastruktur transmisi dan distribusi dengan digitalisasi sistem monitoring beban untuk meningkatkan responsivitas sistem serta pembangunan gardu induk dan jaringan tegangan menengah untuk mengantisipasi kenaikan beban yang hingga 5% per tahun. 3. Penguatan reserve margin opersional jangka menengah dengan cara sinkronisasi proyeksi beban dengan realisasi investasi pembangkit listrik dan transmisi. 》 Jangka Panjang Tujuan akhir jangka panjang adalah tercapainya transformasi struktur energi dan ketahanan yang berkelanjutan. Rekomendasi yag dapat diberikan untuk mewujudkan hal ini adalah: 1. Pengembangan smart grid dan sistem penyimpanan energi (battery storage) untuk meningkatkan fleksibilitas sistem dan realisasi penuh penambahan kapasitas EBT sesuai roadmap 2024.

150 2. Pengurangan porsi PLTU berbasis batubara dan diversifikasi energi sehingga mengurangi ketergantungan energi dengan bahan baku fosil sehingga nantinya lebih rendah dalam emisi. 3. Integrasi energi bersih dengan branding pariwisata berkelanjutan dan mendorong industri hilirisasi berbasis energi hijau untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

Alderman, H., & Bundy, D. (2012). School feeding programs and development. The World Bank Research Observer, 27(2), 204–221. Ariyani, A. (2021). Kajian Kemandirian Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah Universitas Jenderal Soedirman, 6, 88–107. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). Publikasi rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah. https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (n.d.). Press release. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. (n.d.). https://www.bi.go.id/id/kantorperwakilan/ntb Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. (n.d.). Dokumen perencanaan. [tautan mencurigakan telah dihapus] Becker, G. S. (1964). Human capital. University of Chicago Press. Chenery, H. B. (1979). Structural change and development policy. Oxford University Press. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat. (n.d.). https://disperin.ntbprov.go.id Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (n.d.). Ditjen Gatrik dan PLN tetapkan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi triwulan IV 2024. https://gatrik.esdm.go.id/berita/?slug=ditjen-gatrik-dan-pln-tetapkan-rasio-desaberlistrik-dan-rasio-elektrifikasi-triwulan-iv-2024&category= Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill. Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Macmillan. Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. The Manchester School, 22(2), 139–191. Lucas, R. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7 Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346 Tahun 2023 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, dan Politeknik Kesehatan Padang pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

OECD. (2021). Evaluating public spending. https://www.oecd.org Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025, November 3). Pembahasan kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT sepakati pembentukan KR BNN. https://ntbprov.go.id/post/pembahasan-kerja-sama-regional-bali-ntb-dan-ntt-sepakatipembentukan-kr-bnn Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Porter, M. E. (1998). The competitive advantage of nations. Free Press. Porter, M. E. (2000). Location, competition, and economic development. Economic Development Quarterly, 14(1), 15–34. https://doi.org/10.1177/089124240001400105 Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rodriguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2010). Does decentralization matter for regional disparities? Journal of Economic Geography, 10(5), 619–644. Rodriguez-Pose, A., & Wilkie, C. (2017). Revamping local economic development. Progress in Human Geography, 41(6), 1–23. https://doi.org/10.1177/0309132516672900 Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). Evaluation: A systematic approach. Sage Publications. Ruel, M. T., Quisumbing, A. R., & Balagamwala, M. (2018). Nutrition-sensitive interventions and programmes. The Lancet, 382(9891), 536–551. SUARANTB.com. (2025, November 7). Kerja sama Bali, NTB, NTT, strategi penting mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. https://suarantb.com/2025/11/07/kerjasama-bali-ntb-ntt-strategi-penting-mendorong-percepatan-perubahan-ekonomi/ Tambunan, T. (2019). UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan. Ghalia Indonesia. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Pearson. World Bank. (2022). Investing in nutrition. https://www.worldbank.org/en/topic/nutrition

Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPbTahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara BaratSUPLEMEN2.Jurnal Elastisitas Edisi Maret Vol. 8 No. 1 Tahun 2026:Jurnal Ekonomi PembangunanDari Sumber Daya Alam ke Sumber Daya Abadi: Strategi KeberlanjutanFiskal Kabupaten Sumbawa Barat melalui Pembentukan Dana AbadiDaerah (DAD)1.Policy Brief Bol. III/2025Efektivitas Dana Alokasi Khusus Fisik dalam Mendukung PembangunanInfrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2022-20243. Policy Brief Vol. II/2025Strategi Cash Management sebagai kunci Optimalisasi Kas Daerah diNTB

Policy BriefVOLUME : III/2025Kanwil DJPb Nusa Tenggara Baratdjpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntb0878-6436-8355

Strategi Keberlanjutan Fiskal KabupatenSumbawa Barat melalui Pembentukan DanaAbadi Daerah (DAD)POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025Dari Sumber Daya Alam ke Sumber Daya Abadi: Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memilikistruktur ekonomi yang sangat bergantungpada sektor pertambangan, terutama darioperasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara(AMNT) di Batu Hijau. Ketergantungan inimenjadikan sektor tambang sebagaipenentu utama aktivitas ekonomi danpendapatan fiskal daerah.Data Badan Pusat Statistik (BPS)Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2024menunjukkan bahwa sektor pertambangandan penggalian menyumbang 84,6%terhadap total Produk Domestik RegionalBruto (PDRB) atas dasar harga berlaku,dengan nilai tambah sebesar Rp30,94triliun dari total Rp36,56 triliun.¹ Sektor lain seperti pertanian, perdagangan,dan konstruksi hanya memberikankontribusi di bawah 5% masing-masing.Kondisi ini menegaskan kerentanan fiskaljangka panjang jika terjadi penurunanproduksi tambang pasca 2027.Dari sisi fiskal, Kabupaten Sumbawa Baratmenerima Dana Bagi Hasil (DBH) SumberDaya Alam (SDA) Minerba sebesarRp221,7 miliar pada tahun 2024.²I. LATAR BELAKANGSelain itu, berdasarkan Laporan RealisasiAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2024, total pendapatan daerah KSBmencapai Rp2,191 triliun³, terdiri dari:Pendapatan Asli Daerah (PAD):Rp210,87 miliar,Pendapatan Transfer: Rp1,145 triliun,danLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:Rp835,96 miliar.Di sisi lain, saldo kas PemerintahKabupaten Sumbawa Barat di perbankanper Agustus 2025 tercatat sekitar Rp1,2triliun (data Bank Indonesia). Kondisi inimenunjukkan kapasitas likuiditas yangtinggi dan potensi fiskal untuk mulaimembentuk Dana Abadi Daerah (DAD),sesuai dasar hukum Peraturan MenteriKeuangan Nomor 64/PMK.07/2024.1

Aspek Ketentuan PMK 64/2024 Implikasi bagi KSBKriteria DaerahDaerah dengan kapasitas fiskaltinggi/sangat tinggi dan layanandasar terpenuhi.KSB tergolong berkapasitassangat tinggi, dengan kinerjafiskal sehat.Sumber Dana Awal DAD Surplus APBD, DBH SDA, hasilBUMD, dan sumber sah lainnya.Dapat dialokasikan dari kasdaerah idle yang salah satusumbernya berasal dari DBHSDA MinerbaInstrumen Investasi SBN, deposito bank sehat, atauobligasi dijamin pemerintah.Menjamin keamanan pokok dankepatuhan prinsip kehati-hatianfiskal.Hasil PengelolaanUntuk belanja publik prioritasdan/atau penambahan pokokDAD.Dapat digunakan di bidangpendidikan,kesehatan,lingkungan, dan ekonomi.Pengawasan Laporan ke Kemenkeu; auditinternal & eksternal.KSB perlu membentuk UnitPengelola DAD (UPD) di bawahBPKAD.POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025Menjamin keberlanjutan fiskal daerah pasca-tambang dan menjaga kesinambunganlayanan publik.Mengonversi sebagian DBH tambang dan kas daerah menjadi investasi produktifjangka panjang.Meningkatkan efisiensi pengelolaan kas daerah agar memberi nilai tambah ekonomi.Mewujudkan keadilan antar-generasi (intergenerational equity) dalam pemanfaatanhasil SDA.II. TUJUAN PEMBENTUKAN DADIII. SUBSTANSI PMK 64/PMK.07/2024 YANG RELEVAN BAGI KSB2

SkenarioDanaAwalDADInstrumenInsvestasiImbalHasilTahunanHasilTahun ICatatan ImpelementasiKonservatifRp300miliar100% SBN seriFR/SBSN 6% Rp18miliarFokus keamanan pokok dana;cocok untuk tahap awal DADModeratRp500miliar70% SBN, 30%deposito BUMN 6,3%Rp31,5miliarKeseimbangan antara imbal hasildan likuiditasAgresifRp700miliar60% SBN, 20%SBSN, 20%obligasi proyekdijamin pemerintah6,5%Rp45,5miliarOptimalisasi hasil dengan risikosangat rendah (karena dijaminpemerintah)Indikator Nilai 2024/2025 (Rp) Sumber ResmiPDRB Pertambangan (ADHB) 30,94 triliun BPS KSB 2024¹PDRB Total (ADHB) 36,56 triliun BPS KSB 2024¹Kontribusi Pertambangan terhadapPDRB84,60% BPS KSB 2024¹DBH SDA Minerba 2024 221,7 miliar DJPb NTB 2024²Pendapatan Daerah Total 2024 2,191 triliun Laporan Keuangan PemerintahKSB 2024³PAD 2024 210,87 miliar Laporan Keuangan PemerintahKSB 2024³Saldo Kas Daerah (Agustus 2025) 1,2 triliun Bank IndonesiaKapasitas Fiskal Daerah Sangat Tinggi DJPK 2024POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025IV. KONDISI FISKAL DAN EKONOMI DAERAH (DATA FAKTUAL)V. SIMULASI POTENSI DAD KSB (ILUSTRATIF)A. Simulasi Potensi Hasil DAD Berdasarkan Besaran Dana Awal3

Tahun ke- DAD AwalRp500 MiliarHasil Investasi(6,3%)Reinvestasi50%Nilai AkhirDAD1 500 31,5 15,8 515,82 515,8 32,5 16,3 532,13 532,1 33,5 16,7 548,84 548,8 34,6 17,3 566,15 566,1 35,7 17,8 583,96 583,9 36,8 18,4 602,37 602,3 38,0 19,0 621,38 621,3 39,1 19,6 640,99 640,9 40,4 20,2 661,110 661,1 41,7 20,9 682POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025B. Proyeksi Pertumbuhan Nilai Dana Abadi dalam 10 TahunJika Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan strategi reinvestasi 50% hasilinvestasi setiap tahun (sementara 50% lainnya digunakan untuk membiayai layanan publikprioritas), maka nilai Dana Abadi Daerah dapat tumbuh signifikan secara kumulatif.Sumber: simulasi proyeksi oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB, belum memperhitungkan pajakDalam 10 tahun, nilai pokok DAD tumbuh dari Rp500 miliar menjadi Rp682 miliar,dan menghasilkan total akumulasi hasil investasi sebesar ± Rp363,8 miliar.4

POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025Jika Pemerintah Kabupaten SumbawaBarat mengalokasikan sebagian sumberdaya fiskalnya dari kas daerah idle yangsalah satu sumbernya berasal dari DBHSDA Minerba untuk membentuk DanaAbadi Daerah (DAD) dengan dana awalkonservatif sebesar Rp300–700 miliar,maka hasil pengelolaan tahunan yangdiinvestasikan pada instrumen amanseperti Surat Berharga Negara (SBN) ataudeposito bank pemerintah berpotensimenghasilkan imbal hasil antara 6–6,5%per tahun.Dengan asumsi konservatif, hasil investasitahun pertama dapat mencapai Rp18–45miliar tergantung besarnya dana awal. Nilaiini tampak kecil dibandingkan total APBD,tetapi memiliki dampak jangka panjangyang strategis karena dapat digunakansecara berulang setiap tahun tanpamengurangi pokok dana. Artinya, DADmenjadi sumber pendanaan berkelanjutan(self-sustaining fund) bagi pelayanan publiklintas generasi.VI. MANFAAT POTENSIAL HASIL PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH (DAD)Manfaat nyata yang dapat dihasilkan dariimbal hasil pengelolaan DAD antara lain:1.Bidang Pendidikan danPengembangan SDMPembiayaan program beasiswavokasi dan perguruan tinggi bagipelajar berprestasi dari keluargakurang mampu.Penguatan program SekolahUnggulan, yakni skema pendanaanpendidikan pasca-tambang yangbersumber dari hasil investasi DAD.Dukungan untuk peningkatankapasitas guru dan tenaga pendidik,termasuk pelatihan teknologi digitaldan keterampilan masa depan.2. Bidang Kesehatan dan Ketahanan Gizi AnakDukungan Program Penyediaanmakan bergizi gratis di sekolahdasar, dengan target hingga 15.000anak per tahun.Pembiayaan posyandu dan programkesehatan ibu-anak di wilayahperdesaan.Pengadaan fasilitas air bersih dansanitasi sebagai bagian dari upayameningkatkan derajat kesehatanmasyarakat.3. Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan UMKMPembentukan Skema PembiayaanBergulir DAD-KSB bagi pelakuusaha mikro dan koperasi desa,dengan bunga rendah danpenyaluran melalui BUMD ataulembaga keuangan lokal.5

POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/20255. Bidang Stabilitas Fiskal dan Keberlanjutan PembangunanDukungan program KoperasiMerah Putih dan ekonomi kreatifberbasis desa wisata, gunamemperluas basis ekonomi nontambang.Dukungan bagi transformasiusaha nelayan dan petani melaluiakses pembiayaan dan peralatanproduktif.4. Bidang Lingkungan dan Keberlanjutan EkologisPembiayaan rehabilitasilingkungan pasca tambang,termasuk restorasi lahan danpengelolaan DAS di sekitarwilayah tambang Batu Hijau.Dukungan energi terbarukan skalakecil, seperti PLTS desa, gunamenciptakan energi berkeadilanbagi masyarakat pasca-tambang.Pendanaan kegiatanpengurangan risiko bencana danketahanan iklim daerah.DAD menjadi penyangga fiskal(fiscal buffer) ketika terjadifluktuasi pendapatan akibatpenurunan produksi tambang.Memberi ruang fiskal untukmendanai program prioritastanpa menambah beban utangatau menekan belanja wajib.Mengurangi risikoketergantungan terhadap transferpusat dalam jangka menengah,menuju kemandirian fiskaldaerah.Selain manfaat langsung tersebut, efekjangka panjang DAD bersifat multiplikatif:hasil investasi tidak hanya memperkuatkemampuan fiskal daerah, tetapi jugameningkatkan kepercayaan publik terhadaptata kelola keuangan KSB. Melalui pelaporan transparan danmekanisme audit berlapis (Inspektorat,BPKP, dan Kemenkeu), DAD akan menjadisimbol transformasi fiskal daerah yangmodern, akuntabel, dan berpandangan jauhke depan, memastikan bahwa hasil bumiSumbawa Barat tidak berhenti padagenerasi sekarang, tetapi menjadi tabunganabadi untuk masa depan.VII. REKOMENDASI KEBIJAKAN1.Tetapkan komitmen politik-fiskaldaerah untuk menjadikan Dana AbadiDaerah (DAD) sebagai pilar utamakeberlanjutan fiskal pasca-tambang.A. Rekomendasi Strategis (Arah Kebijakan Jangka Menengah)KSB perlu mengintegrasikanpembentukan DAD ke dalamRPJMD 2025–2030 dan RencanaPembangunan Daerah (RPD)sebagai strategi transisi ekonomidari tambang ke sektor produktiflain.Konsolidasikan sumber daya fiskalpotensial, terutama saldo kasmengendap yang berasal dari DBHSDA Minerba.2.6

POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025Tetapkan prioritas manfaat hasil DADbagi sektor yang paling berdampaksosial-ekonomi, yaitu:3.Pendidikan dan gizi anak,Pemberdayaan ekonomimasyarakat/UMKM, danTransformasi ekonomi pascatambang (pariwisata, industrihijau, pertanian modern).Bangun kemitraan teknis denganKementerian Keuangan dan NTBSyariah untuk asistensi pengelolaandana, mitigasi risiko investasi, sertasertifikasi SDM pengelola DAD.4.B. Rekomendasi Institusional (Tata Kelola dan Regulasi)1.Segera susun dan tetapkanPeraturan Daerah (Perda) tentangPembentukan Dana Abadi Daerah(DAD) Kabupaten Sumbawa Barat.Perda harus memuat: sumberdana, mekanisme investasi,penggunaan hasil, serta prinsippengawasan.Perda ini menjadi dasar hukumutama untuk memperolehpenilaian kelayakan dari MenteriKeuangan (sesuai Pasal 7 PMK64/2024).Pembentukan Unit Pengelola DAD(UPDAD) di bawah BPKAD,Pembukaan rekening khusus DADterpisah dari Kas Umum Daerah(RKUD),Format pelaporan dan auditinternal,Penyaluran hasil investasi keprogram prioritas.Susun Peraturan Bupati (Perbup)sebagai turunan teknis Perda yangmengatur:2.Kepala BPKAD (Ketua),perwakilan Bappeda (perencanadan evaluator manfaat),Bentuk Unit Pengelola DAD (UPDAD)dengan struktur minimal:3.Inspektorat Daerah(pengawasan),unsur ahli keuangan/investasi(jika perlu melalui penugasanBUMD/Bank NTB Syariah).Unit ini berfungsi merancang strategiinvestasi, mengelola rekening DAD,dan menyusun laporan semesterankepada Bupati dan Kemenkeu(DJPK).7

POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025Bangun sistem pelaporan digital danaudit berlapis, mengacu padaketentuan PMK 64/2024 Pasal 18:4.Laporan semesteran ke DJPKKemenkeu,Audit APIP dan BPKP minimalsetahun sekali,Publikasi ringkas laporan DAD disitus resmi Pemkab untuktransparansi publik.Melakukan pelatihan teknisinvestasi publik bagi calonpengelola DAD diBPKAD/Bappeda.C. Rekomendasi Operasional (Langkah Teknis 1–2 Tahun ke Depan)Tahap I (2025-2026): Persiapan danLegalitas1.Melakukan kajian tekniskelayakan fiskal DAD, termasukproyeksi pendapatan dankebutuhan belanja prioritas.Menyusun draft Perda DAD danPerbup UPDAD, melibatkanDJPK dan Kanwil DJPb NTBsebagai mitra pembina.Tahap II (2026-2027): ImplementasiAwal2.Melakukan penempatan investasitahap awal (SBN dan depositoberjangka).Menyusun rencana pemanfaatanhasil investasi untuk pembiayaanprioritas pemerintah.Tahap III (2027–2028): Penguatandan Reinvestasi3.Melakukan evaluasi hasilinvestasi dan melakukanreinvestasi 50% hasil bersihsetiap tahun.Mengintegrasikan hasil DAD keprogram prioritas RPJMD tanpamenambah beban APBD.Melakukan publikasi kinerja DADsecara tahunan sebagai wujudakuntabilitas publik.Menetapkan dana awal (misalnyaRp300–500 miliar) ke rekeningDAD.VIII. KESIMPULANKabupaten Sumbawa Barat memilikikapasitas fiskal yang sangat tinggi untukmenjadi pelopor pembentukan Dana AbadiDaerah (DAD) di Provinsi NTB. Pembentukan Dana Abadi Sumbawa Barat(DASB) akan memastikan keberlanjutanfiskal pasca tambang, menciptakanmanfaat lintas generasi, dan menjadiwarisan ekonomi berkelanjutan bagimasyarakat KSB.8

POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025IX. PERSPEKTIF KOMPARATIF: PELAJARAN DARI DANA ABADINASIONAL DAN GLOBAL91. Nasionala. Kabupaten Bojonegoro: MenjaminMasa Depan Pasca-MinyakInisiatif DAD di Kabupaten Bojonegoroadalah contoh klasik dari perencanaanstrategis untuk menghindari \"kutukansumber daya alam\" (resource curse).Motivasi: Pemerintah KabupatenBojonegoro menyadari sepenuhnyabahwa pendapatan melimpah yangberasal dari Dana Bagi Hasil (DBH)Minyak dan Gas Bumi (Migas)bersifat terbatas dan tidak akanberlangsung selamanya. Olehkarena itu, DAD dibentuk sebagaisebuah kebijakan visioner untukmengonversi kekayaan sumberdaya alam yang fana ini menjadiaset finansial yang permanen, yangdapat terus memberikan manfaatbagi generasi mendatang setelahera migas berakhir.89Skala dan Lingkup: Rencana yangdicanangkan sangat ambisius, yaitumenargetkan pembentukan danaabadi sebesar Rp 3 triliun yangdidedikasikan untuk menjaminkeberlanjutan pembiayaan di sektorpendidikan. Dana ini direncanakanuntuk membiayai berbagai program,termasuk beasiswa untuk jenjangpendidikan tinggi. 1011Pendanaan untuk DAD inidirencanakan akan dialokasikansecara bertahap dari APBD setiaptahunnya, dengan angka seperti Rp500 miliar hingga Rp 535 miliar telahdianggarkan dalam beberapa tahunanggaran, meskipunpenyerapannya tertunda.12Perjalanan Implementasi:Bojonegoro telah menunjukkanperan proaktif sebagai pionir. Prosespenyusunan Rancangan PeraturanDaerah (Raperda) tentang DADtelah dimulai sejak tahun 2022.Namun, kemajuan proses legislasiini terhenti karena harus menungguterbitnya peraturan teknis di tingkatnasional, yaitu PMK. Dengan telahditerbitkannya PMK No. 64 Tahun2024, proses ini kembalimendapatkan momentum. Berbagaipihak, termasuk pemerintah daerahdan DPRD, kini mendorongpercepatan finalisasi Perdatersebut. Informasi terkinimenunjukkan bahwa Raperda DADBojonegoro telah dikirimkan kepadaGubernur Jawa Timur untuk prosesevaluasi lebih lanjut.13141516

POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/202510Tata Kelola dan Peran MasyarakatSipil: Salah satu aspek yangmenonjol dari proses di Bojonegoroadalah keterlibatan aktif dariorganisasi masyarakat sipil, sepertiBojonegoro Institute (BI). Lembagaini secara konsisten menyuarakanpentingnya aspek transparansi,akuntabilitas, pengelolaan yangprofesional, dan pendekatanpartisipatif dalam penyusunan PerdaDAD. Adanya tekanan danpengawasan dari eksternal inimenjadi elemen krusial untukmembangun fondasi tata kelolayang baik sejak awal.17Perdasus No. 14 Tahun 2022:Menunjukkan langkah yang lebihmaju dalam formalisasi hukum ditingkat lokal, Provinsi Papua Barattelah mengesahkan PeraturanDaerah Khusus (Perdasus) Nomor14 Tahun 2022 tentang Dana AbadiProvinsi Papua Barat. Denganadanya Perdasus ini, Papua Baratmenjadi salah satu daerah pertamayang memiliki payung hukum lokalyang solid untuk DAD.19Pendanaan dan Pengelolaan:Perdasus tersebut menetapkanbahwa sumber dana DAD berasaldari sebagian APBD, khususnya darihasil eksploitasi sumber daya alam,serta dari Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SiLPA) tahunan. Modelpengelolaannya diatur secarakonservatif, di mana dana pokokakan disimpan dalam instrumenberisiko rendah seperti deposito dibank yang sehat.1919Fokus Penerima Manfaat yang Unik:Fitur yang paling membedakan DADPapua Barat adalah adanya alokasimanfaat yang afirmatif. Perdasussecara eksplisit mengamanatkanbahwa 70% dari manfaat yangberasal dari hasil pengelolaan DADharus diprioritaskan bagi Orang AsliPapua (OAP). Ketentuan ini secaralangsung mengaitkan DAD dengantujuan keadilan sosial danpemberdayaan yang menjadi intidari semangat Otsus.19b. Provinsi Papua Barat: DAD dalamKerangka Otonomi KhususProvinsi Papua Barat menyajikan modelimplementasi DAD yang unik karenaterintegrasi erat dengan kerangkaOtonomi Khusus (Otsus).Landasan Hukum: PembentukanDAD di Papua Barat tidak hanyadidasarkan pada UU HKPD yangberlaku umum, tetapi jugadimandatkan secara spesifik olehregulasi Otsus, terutama PeraturanPemerintah Nomor 107 Tahun2021. Landasan hukum inimenjadikan DAD sebagai instrumenintegral dalam pelaksanaankebijakan Otsus.18

Wilayah /Tingkat Nama Dana Abadi Sumber Dana TujuanPenggunaan20Alaska, AS(State/Provinsi)Alaska PermanentFund (APF) Royalti minyak & gas Stabilisasi fiskal &dividen warga21Alberta, Kanada(Provinsi)Alberta HeritageSavings Trust Fund Pendapatan migasDana penyangga APBD& investasi jangkapanjang22New Mexico, AS(State & Countypooling)New MexicoPermanent SchoolFundPendapatansewa/eksploitasi lahan &tambangPembiayaanpendidikan publik &beasiswa23Greenland (LevelPemerintahLokal/Municipality)Greenland NaturalResource RevenueFundRoyalti mineral &tambangDiversifikasi ekonomilokal, SDM masyarakatadat24Norway(Municipality &County)Interest Equalizationand RevenueStabilization FundsPendapatan energi listrik& migas daerahStabilisasi belanja saatpendapatanberfluktuasi25Timor-Leste(nasional denganskema alokasi subnasional)Petroleum Fund Pendapatan migasPembangunan jangkapanjang & stabilisasifiskalPOLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025112. Global

POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025REFERENSI1.Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat (2024) – PDRB Menurut LapanganUsaha, ADHB & ADHK 2024.2.DJPb Kementerian Keuangan (2024) – OMSPAN TKD, Data Realisasi Dana BagiHasil SDA Minerba TA 2024.3.Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (2024) – Laporan Keuangan PemerintahKabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024.4.DJPb Kanwil NTB (Agustus 2025) – Laporan Realisasi APBD Kabupaten/KotaProvinsi NTB.5.PMK 64/PMK.07/2024 – Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana AbadiDaerah.6.UU 1/2022 – Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.7.PP 1/2024 – Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.8.Bojonegoro - Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro menerima kunjungankerja Bupati Kutai Kartanegara beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)pada pukul 10.00 WIB di Gedung Putih Pemkab Bojonegoro. Kunjungan ini terfokuspada diskusi mendalam mengenai implementasi Dana Abadi Daerah (DAD),khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Bojonegoro. - BagianProtokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bojonegoro, accessed October 29,2025, https://baghumas.bojonegorokab.go.id/berita/baca/4299.PMK dan Permendagri Sudah Terbit, BI Berharap Dana Abadi Bojonegoro SegeraDiwujudkan, accessed October 29, 2025,https://bojonegoro.inews.id/read/504864/pmk-dan-permendagri-sudah-terbit-biberharap-dana-abadi-bojonegoro-segera-diwujudkan10.Sudah Dianggarkan sejak 2022, Realisasi Dana Abadi Pendidikan TerganjalPeraturan Menkeu - Radar Bojonegoro, accessed October 29, 2025,https://radarbojonegoro.jawapos.com/pendidikan/714830846/sudah-dianggarkansejak-2022-realisasi-dana-abadi-pendidikan-terganjal-peraturan-menkeu11.Bupati Bojonegoro Sampaikan Raperda Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan - DinasKomunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur - Kominfo Jatim, accessed October29, 2025, https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bupati-bojonegoro-sampaikanraperda-dana-abadi-pendidikan-berkelanjutan12.Dana Abadi Bojonegoro Tahun Ini Dipasang Rp 535 Miliar, accessed October 29,2025, https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711320834/dana-abadibojonegoro-tahun-ini-dipasang-rp-535-miliar12

POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : III/2025REFERENSIDana Abadi SDA, Pemkab Bojonegoro Bisa Terapkan 5 Poin Penting Agar Berhasil,accessed October 29, 2025, https://beritajatim.com/dana-abadi-sda-pemkabbojonegoro-bisa-terapkan-5-poin-penting-agar-berhasilSudah Dianggarkan sejak 2022, Realisasi Dana Abadi Pendidikan TerganjalPeraturan Menkeu - Radar Bojonegoro, accessed October 29, 2025,https://radarbojonegoro.jawapos.com/pendidikan/714830846/sudah-dianggarkansejak-2022-realisasi-dana-abadi-pendidikan-terganjal-peraturan-menkeuPemkab Bojonegoro Dorong Percepatan Pembahasan Rapeda Dana Abadi SetelahTerbitnya PMK Nomor 64/2024, accessed October 29, 2025,https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/715202386/pemkabbojonegoro-dorong-percepatan-pembahasan-rapeda-dana-abadi-setelah-terbitnyapmk-nomor-642024Raperda Dana Abadi Bojonegoro Telah Dikirim ke Gubernur Jatim, Tunggu HasilEvaluasi, accessed October 29, 2025,https://suarabanyuurip.com/2025/05/02/raperda-dana-abadi-bojonegoro-telahdikirim-ke-gubernur-jatim-tunggu-hasil-evaluasi/Pemkab Bojonegoro Dorong Percepatan Pembahasan Rapeda Dana Abadi SetelahTerbitnya PMK Nomor 64/2024, accessed October 29, 2025,https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/715202386/pemkabbojonegoro-dorong-percepatan-pembahasan-rapeda-dana-abadi-setelah-terbitnyapmk-nomor-642024peluang dan tantangan pembentukan dana abadi daerah di provinsi papua barat,accessed October 29, 2025, https://brida.papuabaratprov.go.id/detailpost/peluangdan-tantangan-pembentukan-dana-abadi-daerah-di-provinsi-papua-baratUntitled - jdih papua barat, accessed October 29, 2025,https://jdih.papuabaratprov.go.id/common/dokumen/perdano14tahun2022.pdfAlaska Permanent Fund Corporation – Annual Report (https://apfc.org)Government of Alberta – Heritage Fund (https://www.alberta.ca/heritage-savingstrust-fund)A State Investment Council NM – Fund Overview (https://www.sic.state.nm.us)Government of Greenland – Ministry of Finance (https://naalakkersuisut.gl/en)Norwegian Ministry of Local Government & Regional Development(https://www.regjeringen.no/en)Banco Central de Timor-Leste – Petroleum Fund Reports(https://www.bancocentral.tl)1313. 14.15.16.17.18.19.20.21.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI ELASTISITAS – Jurnal Ekonomi Pembangunan Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125 Telepon (0370) 633007 Email : [email protected], website: www.elastisitas.unram.ac.id Surat Penerimaan Artikel Nomor: 012/SK/JEP/XII/2025 Pimpinan redaksi Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan, dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul “EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2022-2024” yang ditulis oleh Shibghotullah Syubbanur Robbani dan Taufiq Chaidir telah diterima untuk diterbitkan di Jurnal Elastisitas pada Edisi Maret Vol. 8 No. 1 Tahun 2026. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mataram, 1 Desember 2025 Chief in Editor, Muhamad Bai’ul Hak, S.E., M.AppEc NIP. 19921231 202203 1 008

Efektivitas Dana Alokasi Khusus Fisik dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2022-2024 Shibghotullah Syubbanur Robbani1, Taufiq Chaidir21Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB, 2Universitas Mataram Author: [email protected], [email protected] Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: DAK Fisik, Infrastruktur, Transer ke Daerah, APBDKetergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi, kurang lebih sekitar 70% dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu diantara dana transfer adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ditujukan untuk membangun infrastruktur fisik yang manfaatnya dapat dirasakan selama lebih dari satu tahun sehingga perlu dinilai efektivitasnya. Fokus tulisan ini, diarahkan pada tren alokasi, penyaluran, realisasi, serta capaian output yang dibiayai oleh DAK Fisik, dengan menekankan faktor pendukung dan penghambat utama pengelolaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang diperkuat dengan analisis kualitatif, menggunakan data sekunder dari serta laporan monitoring dan evaluasi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun rata-rata persentase perencanaan dan kontrak berada di atas 95% dengan tren perbaikan persentase setiap tahun, efektivitas pada beberapa bidang seperti kesehatan, perumahan, dan pariwisata masih menghadapi kendala, khususnya terkait penyediaan dana pendamping dan keterlambatan regulasi teknis. Pola penyaluran DAK Fisik juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, sehingga mayoritas realisasi baru signifikan pada triwulan III dan IV. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan yang lebih matang, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya output secara optimal. Kajian ini merekomendasikan penyederhanaan regulasi, penguatan monitoring, serta dukungan pendanaan daerah agar DAK Fisik dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pembangunan infrastruktur NTB ABSTRACTKeywords: PhysicalSpecial Allocation Fund, Infrastructure, Transfer to Regions, APBD (Regional Budget)Regional dependence on transfer funds from the central government is significantly high, accounting for approximately 70% of the total revenue in the Regional Budget (APBD). One of these transfer funds is the Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik), which is designated for developing physical infrastructure with benefits lasting more than one year, thereby necessitating an assessment of its effectiveness. This paper focuses on the trends in allocation, disbursement, realization, and output achievements financed by DAK Fisik, emphasizing the primary supporting and inhibiting factors in its management. The method employed is a quantitative descriptive approach, reinforced by qualitative analysis, utilizing secondary data and related monitoring and evaluation reports. The analysis shows that while the average percentages for planning and contracts exceed 95% with an improving trend annually, effectiveness in several sectors—such as health, housing, and tourism—still faces constraints, particularly related to the provision of matching funds and delays in technical regulations. The disbursement pattern of DAK Fisik is also influenced by policy changes, causing most of the budget realization to become significant only in the third (Q3) and fourth (Q4) quarters. These findings underscore the importance of more thorough planning, human resource (HR) capacity building, and cross-stakeholder coordination to ensure optimal output achievement. This study recommends regulatory simplification, strengthened monitoring, and improved regional funding support to ensure DAK Fisik provides sustainable benefits for infrastructure development in NTB.

Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1, Maret 2026 2 PENDAHULUANProvinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mengakselerasi proses pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan utama untuk mencapai tujuan ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ditransfer oleh pemerintah pusat. DAK Fisik diarahkan untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di daerah, seperti pembangunan jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta air minum, sanitasi, pariwisata, dll. Porsi alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam kurun waktu 2022 – 2024 mencapai kurang lebih 70% dari total pendapatan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi NTB yang berkisar kurang lebih 21 triliun rupiah. Ini menunjukkan ketergantungan terhadap belanja pemerintah pusat cukup besar walaupun dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap tahunnya. Berdasarkan data alokasi dana yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), porsi alokasi DAK Fisik dibanding alokasi total TKD secara ratarata adalah 10,64%. Walaupun secara tren ada penurunan jumlah yang disalurkan, kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dalam realisasi belanja maupun capaian output perlu diperhatikan mengingat DAK Fisik ini melekat pada proyek pekerjaan berbentuk fisik yang akan memiliki manfaat berkelanjutan. Tabel 1. Porsi DAK Fisik Terhadap TKD TAHUN TKD (miliar Rp) DAK Fisik (miliar Rp) % (1) (2) (3) (4) = (3)/(2) 2022 16.023,67 2.076,88 12,96% 2023 15.569,05 1.509,64 9,70% 2024 17.777,84 1.645,76 9,26% Rata-rata 13,56% Periode 2022-2024 menjadi momentum krusial bagi NTB. Selain sebagai periode pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi, NTB juga menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala internasional yang menuntut kesiapan infrastruktur yang memadai. Efektivitas pengelolaan DAK Fisik menjadi kunci untuk memastikan dana yang dialokasikan dapat terealisasi menjadi output yang berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi publik. Hal ini sejalan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, S. (2022) dalam mengevaluasi pengalokaisan salah satu bidang DAK Fisik yaitu Bidang Pariwisata selama tahun 2016-2019 dibandingkan ketika belum mendapatkan alokasi di tahun 2012-2015. DAK Fisik tersebut ditujukan untuk lima wilayah destinasi wisata super prioritas diantaranya Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertumbuhan wisatawan secara umum lebih tinggi dibandingkan saat sebelum mendapatkan alokasi DAK Fisik. Hal ini menunjukkan pentingnya efek dari hasil outputpengelolaan DAK Fisik Namun, dalam praktiknya, pengelolaan DAK Fisik seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari tahap perencanaan, proses lelang, pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan DAK Fisik di NTB selama tiga tahun terakhir. Evaluasi efektivitas dalam tulisan ini merupakan bentuk gambaran pertanggungjawaban kinerja Pemda khususnya wilayah NTB yang bisa diakses oleh masyarakat. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjwaban mengenai pelaksanaan Value for Money yaitu, ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Senada dengan itu, Lukito (2014) menerangkan bahwa terdapat tiga jenis indikator yang saling terkait dalam konsep Value for Money, yaitu: indikator input, process, output, dan outcome. Keterkaitan antara input, kegiatan (process), output, dan outcomes akan menilai efisiensi dan efektivitas, atau Value for Money. Fokus tulisan ini, melihat setiap tahapan pengelolaan DAK Fisik dimulai dari pola penyaluran dari RKUN ke RKUD, input dan proses yang dilakukan oleh Pemda berupa perikatan kontrak maupun penyaluran dari RKUD ke pihak ketiga, serta output fisik yang dihasilkan untuk mengukur tingkat pencapaian terhadap target yang ditetapkan. Efektivitas dinilai dengan membandingkan alokasi anggaran DAK Fisik dengan kontrak yang berhasil dilakukan, realisasi anggaran yang digunakan, serta output fisik yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian dalam tulisan ini juga mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi di setiap tahapan DAK Fisik, seperti kendala teknis aplikasi, koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan regulasi teknis yang berkaitan. METODOLOGITulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan dukungan analisis kualitatif.

Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1, Maret 2026 3 Menurut Sugiyono (2013), analisis kuantitatif bertujuan untuk pengukuran secara numerik dan generalisasi, sedangkan analisis kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan situasi atau fenomena tertentu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Tahapan awal dalam melakukan analisis DAK Fisik periode 2022-2024, diawali dengan mempelajari persyaratan dan tata cara penyaluran yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di periode berkenaan. Termasuk pihak-pihak yang terlibat seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai penyalur DAK Fisik dari RKUN ke RKUD dan Pemda yang berwenang melakukan penyerapan dana DAK Fisik dari RKUD ke rekening penerima atau pihak ketiga. Kemudian berikutnya dilakukan pengumpulan data sekunder yang disediakan oleh aplikasi resmi yang digunakan oleh KPPN dan Pemda. Tabel 2. Wilayah Kerja KPPNNama KPPN Wilayah Kewenangan Penyaluran DAK Fisik Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat; Kota Mataram; Kab. Lombok Barat; Kab. Lombok Tengah; Kab. Lombok Utara. Selong Kab. Lombok Timur. Sumbawa Besar Kab. Sumbawa; Kab. Sumbawa Barat. Bima Kota Bima; Kab. Bima; Kab. Dompu. Aplikasi resmi pemerintah yang digunakan untuk memperoleh data sekunder diantaranya portal data APBD yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), untuk mendapatkan postur APBD daerah di setiap tahun dan data ini dapat diakses oleh umum. Kemudian aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mendapat data sekunder berupa nominal, waktu, dan bidang DAK Fisik tiap Pemda. Analisis efektivitas ini meliputi beberapa aspek diantaranya efektivitas waktu, efektivitas penyaluran, efektivitas penyerapan, dan evektifitas output. Keempat aspek tersebut kemudian dihitung dengan metode yang sederhana. Efektivitas waktu dinilai dari pola penyaluran di tiap periode triwulanan selama tahun 2022-2024. Berikutnya untuk efektivitas penyaluran yaitu penyaluran dari RKUN ke RKUD, dihitung dengan: Efektiv. Penyaluran =Realisasi PenyaluranPagu Alokasi × 100%Berikutnya untuk efektivitas penyerapan, dilakukan dengan melihat jumlah penyerapan anggaran dari RKUD ke rekening penerima atau pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemda dibandingkan dengan kontrak yang telah disepakati. Perhitungannya sebagai berikut: Efektiv. Penyerapan =PenyerapanKontrak × 100%Setelah proses penyaluran dan penyerapan, maka Pemda wajib melaporkan capaian output dari proyek yang dilaksanakan. Penilaian efektivitas ini membandingkan realisasi output dibandingkan target output yang ditetapkan dengan formula: = ݐݑ݌ݐݑܱ .Efektivݐݑ݌ݐݑ݋ Realisasiݐݑ݌ݐݑ݋ Target× 100%Output yang dimaksud dalam konteks ini adalah output fisik yang dapat diukur menggunakan satuan terukur dengan satuan “unit” dan metriks internasional seperti panjang jalan dalam satuan kilometer (km), luas dalam satuan hektar atau meter persegi (m2), dll. Sebagai tambahan data dan bahan pendukung analisis tulisan, penulis mengumpulkan informasi berupa berita yang berkaitan dengan DAK Fisik tahun 2022-2024 dari kanal media elektronik terpercaya. Hal ini dimaksudkan agar informasi permasalahan yang diperoleh berkaitan dengan tahapan pengelolaan DAK Fisik lebih menyeluruh, tidak hanya faktor internal tetapi juga faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan selaku penyedia DAK Fisik, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang kewenangannya berada di Kementerian/Lembaga (K/L) teknis atau hal-hal yang melekat di Pemda. Kemudian Menyusun rekomendasi strategis untuk Pemda berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan DAK Fisik di NTB. HASIL DAN PEMBAHASANPenelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irmanda, M. Ali, et al. (2024) terkait DAK Fisik bidang air minum di kota Bekasi, menunjukkan beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya output capaian akses jaringan air perpipaan. Salah satu faktornya adalah capaian output DAK Fisik yang lebih rendah dibandingkan target dan faktor eksternal berupa pertambahan penduduk yang sangat pesat. Berdasarkan tinjauan dari penelitian sebelumnya, hipotesis awal tulisan ini adalah efektivitas pengelolaan DAK Fisik di Provinsi NTB dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor seperti kualitas perencanaan, efisiensi proses pengadaan barang/jasa, ketepatan waktu pelaksanaan, serta mekanisme monitoring dan

Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1, Maret 2026 4 evaluasi. Selain itu, semakin baik koordinasi antar pemangku kepentingan (pemerintah pusat, Pemda, dan penyedia barang/jasa), maka semakin besar kemungkinan tercapainya output sesuai target yang ditetapkan. Secara umum menurut PMK yang berlaku pada periode tahun 2022-2024, DAK Fisik akan disalurkan melalui tiga tahapan mulai dari tahap I, tahap II, hingga tahap III menyesuaikan persyaratan dan nominal pagu yang tesedia. Apabila jumlahn pagu kurang dari satu miliar rupiah, dapat disalurkan sekaligus selama persyaratan terpenuhi. Penyaluran sekaligus ini dapat juga dilakukan apabila ada rekomendasi dari K/L teknis. Penyaluran dilakukan menyesuaikan bidang dari DAK Fisik yang mengajukan persyaratan penyaluran sehingga biasanya setiap Pemda memiliki penanggung jawab dari masing-masing bidang DAK Fisik. Terdapat bidang DAK Fisik yang selalu ada di setiap Pemda pada tiap tahun misalnya bidang kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa bidang yang diberikan kepada Pemda tertentu di tahun tertentu menyesuaikan kebijakan dari K/L terkait misalnya bidang kehutanan serta bidang perumahan dan permukiman. Tabel 3. Rangkuman Kebijakan Penyaluran DAK Fisik Tahun 2022-2024Tahun Tahap Penyaluran dan Persyaratan Utama 2022 Tahap I: • Perda APBD Tahun Anggaran (TA) berjalan• Rencana Kegiatan (RK) disetujuiKementerian/Lembaga (K/L) teknis • Kontrak kegiatan ≥25% paguTahap II: • Realisasi ≥75% dana Tahap I• Reviu APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) • Updating data kontrak & laporan sisa DAKTahap III: • Realisasi ≥90% dana diterima & output ≥70%• Laporan rencana penyelesaian kegiatan2023 Tahap I (Feb–Juli, 25%): • Perda APBD• Laporan realisasi & output TA sebelumnya + reviu APIP • Foto koordinat kegiatan• RK disetujui K/L teknis• Daftar kontrakTahap II (Apr–Okt, 45%/selisih kontrak): • Realisasi ≥75% Tahap I• Reviu APIP• Updating kontrak final & laporan sisa Tahap III (Sept–15 Des, sisa kebutuhan dana): • Realisasi ≥90% dana diterima• Output ≥70%• Reviu APIP s.d Tahap II• Laporan penyelesaian output 100% 2024 Tahap I (≥Feb–22 Juli, 25%): • Perda APBD• Laporan realisasi & output TA sebelumnya • LHR (Laporan Hasil Reviu) APIP• Foto & titik koordinat• RK disetujui K/L• Kontrak kegiatan• Laporan sisa DAKTahap II (Okt, 45% atau selisih kontrak): • Kontrak final• Rencana kebutuhan dana untuk output 100% • Realisasi ≥75% dana Tahap I• Reviu APIP Tahap I• Laporan sisa DAKTahap III (s.d Des): • Realisasi ≥90% dana diterima• Output ≥70%• LHR APIP s.d Tahap II• Laporan rencana penyelesaian output 100% Perubahan kebijakan pada tahun di atas, mempengaruhi pola penyaluran DAK Fisik pada periode triwulan I. Hal ini karena persyaratan tirwulan I yang relatif lebih banyak dan lebih sulit. Beberapa persyaratan perlu melibatkan pihak di luar Pemda misalnya terkait kontrak pengadaan dengan pihak ketiga yang membutuhkan waktu untuk proses lelang dan persetujuan RK oleh K/L. Grafik di bawah ini dapat diketahui bahwa terdapat fluktuasi penyaluran DAK Fisik di tiap KPPN dan umumnya penyaluran triwulan I sangatlah rendah bahkan beberapa Pemda tidak ada penyaluran. Kemudian kenaikan penyaluran paling tinggi di triwulan III dan IV. Gambar 1. Tren Penyaluran DAK Fisik 2022-2024 oleh KPPN ke Pemda Tren pada gambar 1 menunjukkan garis tren yang terputus. Hal ini menjelaskan jumlah penyaluran

Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1, Maret 2026 5 DAK Fisik dari RKUN ke RKUD oleh KPPN di triwulan III dan triwulan IV, hanya segelintir saja yang bisa menyalurkan di triwulan I. Garis tren yang tidak terputus ada di KPPN Selong yang dapat menyalurkan DAK Fisik di triwulan I untuk tahun 2022 dan 2023. Faktor penentu pola penyaluran ini adalah pengajuan persyaratan penyaluran DAK Fisik oleh Pemda. Hanya Pemda Kabupaten Lombok Timur yang berada di wilayah kerja KPPN Selong berhasil memenuhi persyaratan penyaluran pada triwulan I. Berkaitan dengan triwulan I tahun 2024, memang tidak ada yang menyalurkan di periode tersebut karena ada dinamika situasi politik dengan penyelenggaraan pemilu nasional. Penelusuran data lebih rinci juga menunjukkan hanya beberapa bidang saja di Kabupaten Lombok Timur yang berhasil memenuhi persyaratan penyaluran di triwulan I. Setidaknya, hasil analisis tren ini menggambarkan bahwa pemenuhan persyaratan penyaluran di triwulan I bukan sesuatu hal yang mustahil diselesaikan. Pemenuhan persyaratan serta penyaluran pada triwulan I akan lebih banyak memberikan waktu kepada pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya karena waktu yang lebih longgar daripada yang mulai mengerjakan pada periode triwulan II. Kendala penyaluran pada triwulan I umumnya berkenaan dengan persyaratan penyaluran yang lebih banyak untuk DAK Fisik tahap I daripada untuk tahap berikutnya khususnya di tahun 2024 yang juga merupakan tahun pemilu dan diselenggarakan di triwulan I. Tahun tersebut, Pemda mendapat kesulitan untuk melaporkan sisa penggunaan DAK Fisik tahun sebelumnya secara konsolidasi semua bidang untuk memenuhi persyaratan penyaluran. Efektivitas penyaluran di sebelas Pemda lingkup provinsi NTB, selalu mengalami peningkatan jika dilihat melalui persentase total penyaluran dari keseluruhan pagu kesebelas Pemda. Kenaikan ini diawali dari angka 91,46% tahun 2022 hingga 96,39% tahun 2023. Tahun 2022 tingkat efektivitas penyaluran secara keseluruhan dinilai kurang baik karena berada di bawah angka 95%. Penyebabnya adalah persentase penyaluran di Kabupaten Sumbawa yang rendah hanya di angka 67,11%. Berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi TKD Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJPb provinsi NTB, kendala yang dihadapi oleh Pemda Kabupaten Sumbawa saat itu adalah kegagalan pemenuhan persyaratan penyediaan dana pendamping DAK Fisik bidang kesehatan. Tabel 4. Persentase penyaluran dibandingkan pagu DAK Fisik periode tahun 2022-2024PEMDA 2022 2023 2024 Kab. B i m a 96,53% 97,39% 97,13% Kab. Dompu 99,14% 99,35% 94,00% Kab. Lombok Barat 91,09% 95,84% 96,18% Kab. Lombok Tengah 96,26% 95,69% 97,98% Kab. Lombok Timur 95,73% 98,47% 98,65% Kab. Lombok Utara 97,81% 92,21% 99,19% Kab. Sumbawa 67,11% 96,61% 93,40% Kab. Sumbawa Barat 95,87% 96,57% 97,72% Kota Bima 97,26% 96,98% 91,19% Kota Mataram 90,38% 91,52% 92,82% Provinsi NTB 90,50% 89,95% 96,35% % total penyaluran 91,46% 95,05% 96,39% Beberapa Pemda memang ada fluktuasi, nilai persentase efektivitas penyaluran DAK Fisik. Namun setidaknya, tabel di atas sudah menunjukkan progres perbaikan kinerja dari Pemda untuk meningkatkan efektivitas penyaluran. Tahapan penyaluran ini masih bagian awal tahapan pengelolaan DAK Fisik, jadi belum bisa menggambarkan anggaran yang terserap. Tahapan penyaluran setidaknyat memberikan gambaran kinerja Pemda dalam memenuhi persyaratan penyaluran dari RKUN ke RKUD. Gambaran penyerapan anggaran ini bisa diketahui dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bendahara Umum Daerah (SP2D BUD) yang dilakukan oleh Pemda dengan menyalurkan dana dari RKUD ke rekening penerima atau pihak ketiga. Proses ini penerbitan SP2D BUD hanya akan dilakukan Pemda jika proyek atau kontrak telah diselesaikan. Sehingga tahapan ini bisa menggambarkan anggaran DAK Fisik yang terserap dan bisa dilihat seberapa efektiv penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masingmaisng Pemda. Tabel 5. Persentase penyerapan dibandingkan kontrak DAK Fisik periode tahun 2022-2024 PEMDA 2022 2023 2024 Kab. B i m a 97,52% 98,67% 97,39% Kab. Dompu 99,99% 99,26% 94,09% Kab. Lombok Barat 99,91% 99,88% 99,96% Kab. Lombok Tengah 99,87% 99,91% 96,88% Kab. Lombok Timur 99,80% 99,92% 99,89% Kab. Lombok Utara 99,80% 99,90% 99,16% Kab. Sumbawa 99,08% 99,91% 97,97% Kab. Sumbawa Barat 99,95% 94,91% 97,00% Kota Bima 97,79% 96,35% 98,30% Kota Mataram 99,67% 99,87% 99,75% Provinsi NTB 91,48% 89,28% 90,40% % total penyerapan 97,67% 97,14% 96,40% Dari segi efektivitas penyerapan DAK Fisik, seluruh Pemda memiliki kinerja yang baik dan cukup konsisten dalam periode tahun 2022-2024. Artinya, Pemda dan pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan

Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1, Maret 2026 6 memiliki komitmen dalam menyelesaikan program kerja yang direncanakan. Dari data di atas, terlihat bahwa penyerapan anggaran Pemprov NTB masih di bawah rata-rata penyerapan, selama tiga tahun berturut-turut. Penelusuran yang dilakukan dari Laporan Monitoring dan Evaluasi TKD yang diterbitkan oleh Kanwil DJPb NTB, ditemukan bahwa yang membuat nilai Pemda Provinsi NTB secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan wilayah yang lain adalah bidang pendidikan. Persentase penyerapan bidang pendidikan dalam kurun selama tiga tahun tidak pernah lebih dari 85%. Salah satu faktor yang memengaruhi berkaitan dengan adanya kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum salah satunya mengenai proyek smart class. Permasalahan ini tentu saja menjadi penghambat proses pengelolaan DAK Fisik yang berkaitan dengan bidang pendidikan di provinsi NTB. Selain melihat kinerja penyerapan pada Pemda, perlu juga melihat persentase penyerapan tiap bidang DAK Fisik di Provinsi NTB. Tabel berikut akan menyajikan persentase besaran penyerapan DAK Fisik secara akumulatif tiap bidang terhadap jumlah nilai kontrak yang ditetapkan. Beberapa bidang DAK Fisik hanya muncul di tahun-tahun tertentu sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tabel 6. Penyerapan DAK Fisik per Bidang Gabungan Seluruh Pemda Wilayah Provinsi NTB tahun 2022-2024BIDANG DAK FISIK 2022 2023 2024 Air Minum 97,03% 99,21% 94,56% Industri KM 99,93% 99,90% 94,40% Irigasi 99,20% 99,68% 95,17% Jalan 99,36% 96,69% 98,46% Kehutanan 99,99% Kelaut. & Perikan. 99,99% 99,94% 99,95% Kesehatan KB 98,96% 99,74% 98,08% Lingk. Hidup 100,00% 100,00% 99,99% Pariwisata 99,99% 99,85% 96,35% Pendidikan 93,44% 92,68% 93,14% Pertanian 99,91% 99,75% 98,83% Permukim. 99,98% Sanitasi 99,93% 99,95% 99,95% Transpor. Perairan 98,57% Transpor. Desa 99,71% 100,00% UMKM 97,89% 99,87% 99,92% Rata-rata bidang 98,99% 98,94% 97,60% Kinerja penyerapan apabila diukur dengan mengelompokkan bidang DAK Fisik, hasilnya memperlihatkan kinerja penyerapan yang cukup efektif pada setiap bidang dengan menunjukkan ratarata angka di atas 95%. Tabel 6 juga selaras dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan kinerja bidang pendidikan pada Pemprov NTB belum maksimal. Diperlihatkan pada tabel 6, nilai penyerapan bidang pendidikan secara keseluruhan menjadi yang paling rendah di tiga tahun secara berturut turut. Sebagaimana tahapan penyaluran DAK Fisik, tahapan penyerapan ini juga memiliki tren yang ditunjukkan melalui jumlah penerbitan SP2D BUD yang dilakukan oleh Pemda untuk menyerap anggaran DAK Fisik dengan memindahkan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Pola penyerapan ini juga serupa dengan pola penyaluran yang menumpuk di triwulan III dan triwulan IV. Dapat dilihat dalam gambar di bawah bahwa pada tren penyerapan ini, ada perbedaan yaitu di periode triwulan I yang terdapat penerbitan SP2D BUD. Ini merupakan sisa DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya yang tidak terserap sehingga baru dilakukan penyerapan di tahun anggaran berjalan. Selain itu, terdapat satu Pemda, yaitu Pemda Kab. Sumbawa Barat, yang baru menerbitkan SP2D BUD tahun anggaran 2024 di triwulan II tahun anggaran 2025. Keterlambatan penyerapan hingga melewati tahun anggaran pada umumnya disebabkan penyelesaian kontrak yang terlambat atau bagian dari kontrak yang dilaksanakan secara tahun jamak (multi years). Gambar 2. Tren penyerapan DAK Fisik tahun 2022-2024 oleh Pemda ke pihak ketiga Berikutnya, tiap Pemda memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil output DAK Fisik atas kontrak kegiatan yang diselesaikan. Tidak seluruh DAK Fisik akan menghasilkan output berupa bangunan atau benda fisik, ada yang bersifat sebagai penunjang dengan porsi yang telah ditentukan oleh peraturan. Contoh dari penunjang diantaranya

Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1, Maret 2026 7 pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, honor, dsb. Selain itu, ada DAK Fisik yang outputnya berupa barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, sehingga dikeluarkan dari perhitungan efektivitas ouput DAK Fisik karena satuannya bukan satuan metrik yang bisa diukur dengan standar tertentu. Biasanya untuk penunjang atau barang-barang yang untuk diserahkan ke masyarakat, hanya dibuat menggunakan satuan “paket”. Hasil pengukuran efektivitas output ini cukup beragam dan hanya beberapa yang mencapai nilai 100%. Idealnya, output tetap tercapai walaupun dengan penyerapan anggaran yang tidak mencapai di atas 90%. Karena bila output tercapai dengan penyerapan di bawah 90%, organisasi masih menunjukkan efisiensi tanpa mengurangi kinerja organisasi. Tabel 7. Hasil perhitungan efekvitias output periode tahun 2022-2024 (dalam satuan kilometer) Bidang DAK Fisik Target OutputRealisasi Output% Jalan 467,68 453,53 96,97 Transportasi Pedesaan 62,31 62,30 99,98 (dalam satuan hektar) Bidang DAK Fisik Target OutputRealisasi Output% Irigasi 15.579 14.948 95,95 Kehutanan 4.541 871 19,18 (dalam satuan meter) Bidang DAK Fisik Target OutputRealisasi Output% Jalan 160 158 98,75 Kelautan dan Perikanan 11.119 5.889 52,96 (dalam satuan meter persegi – m2) Bidang DAK Fisik Target OutputRealisasi Output% Kelautan dan Perikanan 5.852 4.912 83,94 Pariwisata 5.334 5334 100 (dalam satuan meter kubik – m3) Bidang DAK Fisik Target OutputRealisasi Output% Kelautan dan Perikanan 22.531 22.497 99,85 (dalam satuan unit) Bidang DAK Fisik Target OutputRealisasi Output% Kehutanan 623 267 42,83 Kelautan dan Perikanan 4.615 3.889 84,26 Kesehatan dan KB 733 678 92,52 Lingkungan Hidup 51 48 93,55 Pariwisata 64 47 73,44 Pendidikan 167 161 96,38 Pertanian 1.772 1.349 76,13 Perum. dan Permukim. 1.533 1.233 80,43 Sanitasi 17.734 17.066 96,23 Transportasi Perairan 3 3 100 Transportasi Perdesaan 17 17 100 Data pada tabel menunjukkan variasi persentase efektivitas capaian output pada masing-masing satuan. Beberapa capaian yang masih di bawah 80% diantaranya bidang kehutanan, pariwisata, pertanian. Ketiga bidang ini memiliki kesamaan yaitu pekerjaannya berhubungan dengan pengelolaan kawasan. Dalam laporan pemantauan DAK Fisik oleh Kanwil DJPb NTB, salah satu kendala yang dihadapi karena adanya permasalahan kegiatan yang berada di jalur “hijau”. Data capaian output ini masih ditemukan variasi yang signifikan antar bidang. Infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan sanitasi cenderung efektif dengan capaian di atas 90%, sedangkan sektor kehutanan, pariwisata, pertanian, dan perumahan justru tertinggal. Kendala yang ditemui dalam siklus pengelolaan DAK Fisik ini, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berupa kendala teknis yang berada pada pemegang dana yaitu Kementarian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan aplikasi yang masih proses integrasi data antar-Kementerian. Saat tulisan ini dibuat, sebagian kendala tersebut sudah diatasi. Selain hal itu, terdapat kendala eksternal berupa keterlambatan juknis dari K/L teknis, keterlambatan pemenuhan dokumen oleh SKPD, kegagalan pemenuhan persayarat dana pendamping, pergantian pejabat dan pegawai yang menangani DAK Fisik, permasalahan lokasi kegiatan di jalur hijau, dan inkompetensi pihak ketiga dalam menyediakan barang/jasa. Faktor-faktor yang disebutkan bersifat teknis dan bisa dilakukan perbaikan seiring waktu. Namun ternyata ada permasalahan yang sangat mendasar yaitu integritas pegawai/pejabat yang menangani DAK Fisik karena beberapa masih terkendala dengan kasus hukum. Kendala integritas seperti ini, tidak seharusnya ditemui. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan DAK Fisik tidak hanya soal penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan serta eksekusi output di lapangan. KESIMPULANHasil pengolahan dan analisis data DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB selama periode 2022–2024, menunjukkan temuan yang beragam. Secara umum, efektivitasnya sudah cukup baik dan hipotesis awal dapat diterima. Di atas kertas, Pemda di Provinsi NTB menunjukkan komitmen yang tinggi. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam merencanakan dan menandatangani kontrak proyek, yang rata-rata mencapai di atas 95% dari total pagu DAK Fisik yang dialokasikan. Kemampuan menyerap atau membelanjakan dana yang sudah dikontrakkan juga

Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1, Maret 2026 8 sangat tinggi, hanya ada beberapa bidang DAK Fisik yang tidak mampu mencapai nilai 95% karena kegagalan Pemda wilayah tertentu dalam memenuhi persyaratan penyaluran, misalnya terkait kegagalan penyediaan dana pendamping oleh Pemda sendiri dan adanya kasus korupsi. Namun, tingginya penyerapan anggaran tidak selalu berarti pembangunan fisiknya berjalan mulus. Kenyataannya, hasil pembangunan di lapangan tidak mencapai 100% seperti yang ditargetkan. Ada perbedaan besar antar bidang. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran irigasi, dan sanitasi (air bersih/MCK) tergolong berhasil dengan capaian di atas 90%. Sebaliknya, proyek-proyek yang berkaitan dengan kawasan seperti di bidang kehutanan, pariwisata, pertanian, dan perumahan masih rendah, dengan capaian di bawah 80%. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya sengketa jalur “hijau” dan adanya kasus kegagalan pihak ketiga dalam penyelesaian pekerjaan. Secara umum, tahapan DAK Fisik mulai dari penyaluran hingga pertanggungjawaban menghadapi beberapa kendala utama yang ditemukan.Pertama, masalah klasik penumpukan penyaluran dan penyerapan dana yang selalu terjadi di akhir tahun. Ini disebabkan rumitnya persyaratan administrasi di awal dan keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dari Kementerian terkait yang berwenang membuat ketentuan mengenai pelaksanaan dari DAK Fisik bidang tertentu. Kedua, beberapa Pemda, seperti Kabupaten Sumbawa, kesulitan menyediakan dana pendamping (uang tambahan dari kas daerah), sehingga proyek kesehatan terhambat. Ketiga, banyak kendala di lapangan, termasuk masalah hukum atau lokasi proyek yang ternyata berada di kawasan jalur “hijau”. Untuk memperbaiki situasi ini, beberapa langkah perlu diambil. Bagi Pemda, sangat penting untuk menyiapkan dana pendamping sejak awal penyusunan APBD dan melakukan perencanaan sejak akhir TA sebelumnya. Pemda juga harus meningkatkan kapasitas pegawainya agar lebih paham administrasi, aturan (seperti soal jalur hijau), dan pelaporan berbasis aplikasi. Pengawasan lapangan juga harus diperketat, terutama pada proyek-proyek yang capaiannya rendah (seperti kehutanan dan pariwisata) atau yang rawan masalah hukum yang pada konteks tulisan ini, ada di bidang Pendidikan. Bagi Pemerintah Pusat, kuncinya adalah kecepatan. Buku panduan teknis harus diterbitkan lebih awal. Selain itu, berbagai aplikasi pelaporan keuangan yang berbeda-beda (seperti OMSPAN, SIKD, dll.) perlu diintegrasikan agar tidak membingungkan dan memperlambat Pemda. Sementara itu, kantor vertikal DJPb di daerah diharapkan tidak hanya memantau angka, tetapi juga lebih aktif menganalisis hasil fisik di lapangan dan memberi masukan sejak dini. Penting untuk diakui bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Analisis ini baru melihat data di atas kertas (data sekunder). Di masa yang akan datang, penelitian seperti ini perlu dilengkapi dengan data dari lapangan, seperti wawancara langsung, survei kepada masyarakat, dan observasi di lapangan. Penelitian ini juga baru mengukur output(misalnya, berapa kilometer jalan yang dibangun). Akan jauh lebih komprehensif jika penelitian selanjutnya dapat mengukur outcome, yaitu melihat apakah DAK Fisik ini benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di NTB. DAFTAR PUSTAKA Antara News. (2025, 16 Januari). Proyek fisik DAK 2024 di Dikbud NTB belum tuntas, legislator harus diusut. Diakses dari https://mataram.antaranews.com/berita/437825/proyek-fisik-dak-2024-di-dikbud-ntb-belumtuntas-legislator-harus-diusutDetik. (2023, 3 Februari). Penyaluran perangkat elektronik proyek DAK Dikbud NTB 2022 tak tepat sasaran. Diakses dari https://www.detik.com/bali/nusra/d6787748/penyaluran-perangkat-elektronikproyek-dak-dikbud-ntb-2022-tak-tepat-sasaranDirektorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Laporan Pemantauan Transfer ke Daerah Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2022.Mataram: Kanwil DJPb Provinsi NTB. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). Laporan Pemantauan Transfer ke Daerah Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2023.Mataram: Kanwil DJPb Provinsi NTB. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). Laporan Pemantauan Transfer ke Daerah Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2024.Mataram: Kanwil DJPb Provinsi NTB. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Portal Data APBD.https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbdGibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2012). Organizations: Behavior, structure, processes (14th ed.). New York: McGraw-Hill. Irmanda, M. A., Sutrisno, E., & Giyanto, B. (2024). Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Air Minum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi. Journal of Public Policy