Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1, Maret 2026 9 and Applied Administration, 6(1), 15–21. Politeknik STIA LAN Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Lombok Post/Jawa Pos. (2025, 12 Februari). DPRD NTB sorot utang dari DAK Fisik NTB 2024.Diakses dari https://lombokpost.jawapos.com/politika/1505568025/dprd-ntb-sorot-utang-dari-dak-fisikntb-2024Lukito, P. (2014). Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan. Jakarta: Grasindo. Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (edisi terbaru). Yogyakarta: ANDI. NTB Satu. (2025, 4 Agustus). Kasus DAK Dikbud NTB 2024 masih diproses jaksa. Diakses dari https://ntbsatu.com/2025/08/04/kasus-dakdikbud-ntb-2024-masih-diproses-jaksa.htmlNTB Satu. (2025, 16 September). Dewan temukan pengerjaan proyek DAK Dikbud NTB 2024 belum tuntas. Diakses dari https://ntbsatu.com/2025/09/16/dewantemukan-pengerjaan-proyek-dak-dikbud-ntb2024-belum-tuntas.htmlPambudi, A. S., & Putri, D. M. A. C. (2022). Evaluasi dukungan DAK fisik bidang pariwisata bagi pembangunan daerah: Studi kasus nasional dan Provinsi Jawa Timur. Bappenas Working Papers, 5(1), 31–47. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.106Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suara NTB. (2025, 23 Januari). Komisi III DPRD NTB temukan proyek 2024 belum terbayar mencapai Rp50 miliar. Diakses dari https://suarantb.com/2025/01/23/komisi-iiidprd-ntb-temukan-proyek-2024-belumterbayar-mencapai-rp50-miliarSuara NTB. (2025, 13 September). Kasus DAK Dikbud hingga proyek Smart Class masih berjalan sesuai SOP. Diakses dari https://suarantb.com/2025/09/13/kasus-dakdikbud-hingga-proyek-smart-class-masihberjalan-sesuai-sop/Wulandari, S. (2022). Tinjauan efektivitas Dana Alokasi Khusus Fisik Pariwisata. Buletin APBN DPR RI, VII(15), 3–6. Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI.
POLICYBRIEFVOLUME : II/2025KANWIL DJPBNUSA TENGGARA BARATStrategi Cash Managementsebagai kunci Optimalisasi KasDaerah di NTB
Berdasarkan Laporan KeuanganKonsolidasian Pemerintah Tingkat WilayahProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024Audited, ketergantungan fiskal daerah diProvinsi NTB cukup tinggi, dengan totalnilai pendapatan konsolidasian hanyasebesar Rp17.556.531.846.230 danbelanja konsolidasian sebesarRp34.081.738.105.709 atau totalpendapatan hanya sebesar 51,51% darikebutuhan belanjanya. Sementara itu,berdasarkan Laporan KeuanganPemerintah Daerah Konsolidasian periodeyang sama, proporsi PAD KonsolidasianPemda sebesar 32,57%. Dengan kata lain,sebagian besar pelaksanaanpembangunan di Provinsi NTB didanai daribelanja Transfer ke Daerah (TKD)Pemerintah Pusat. Angka diatas jugamengindikasikan proporsi Pendapatan AsliDaerah (PAD) yang terbatas. POLICYBRIEFLATAR BELAKANGStrategi Cash Managementsebagai kunci Optimalisasi KasDaerah di NTBKANWIL DJPB NTB | VOLUME : II/20252Dengan memperhatikan kebutuhananggaran daerah untuk mendanaipembangunan, salah satu upaya yang bisadilakukan oleh pemerintah Daerah adalahmelakukan pengelolaan kas (CashManagement). Salah satu pengertianpengelolaan kas adalah upaya memastikanbahwa arus kas masuk (pendapatan) dankeluar (pengeluaran) berjalan sesuaijadwal, guna menghindari kekurangan kasatau kas menganggur (idle cash).
Dalam perspektif keuangan publik,kecenderungan untuk memegang kasdalam jumlah tinggi seringkali terjadikarena keterlambatan realisasi program,birokrasi panjang, atau kehati-hatian(precautionary). Namun, hal inimenciptakan idle cash (danamenganggur) yang tinggi, sehinggamanfaat sosial-ekonomi tidak segeradirasakan masyarakat. Fenomena inimenimbulkan biaya oportunitas(opportunity cost) yang menjadi beban dalam bentuk:POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : II/202531.Terhambatnya realisasi programpembangunan.2.Rendahnya multiplier effect belanjapemerintah.3.Hilangnya potensi pemanfaatandana lebih dalam bentuk simpananbank dengan imbal hasil optimal.No. 211/PMK.05/2022 dan PMK No.19/2023 jo. PMK No. 16/2024 tentangpenyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) danDana Alokasi Umum (DAU) secaranontunai melalui Treasury Deposit Facility(TDF) di Bank Indonesia.Berdasar kajian menggunakan tesFriedman terhadap 11 Pemda di NTBmenggunakan data keuangan tahun 2022hingga 2024 serta penghitungan rasiokemandirian fiskal berdasarkan data LRAyang disampaikan oleh PemerintahDaerah didapat hasil sebagai berikut : Rata-rata Kas di Kas Daerah menurun di2023 (Rp55,38 Miliar), namun meningkatkembali pada 2024 (115,21 Miliar).Disparitas antar daerah tahun 2024 cukuptinggi, dari Rp19,18 miliar (terendah)hingga Rp327,86 miliar (tertinggi).Temuan Utama Kajian CashManagementSalahsatu upaya pemerintah pusat untukmengatasi hal tersebut, adalah denganmenerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 1.Tren Simpanan Kas Daerah:
Sebagian besar Pemda NTB masih masukkategori 'Kurang' dan 'Sangat Kurang'.Namun, daerah dengan rasio rendah justrumemiliki idle cash besar akibat SILPA .POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : II/20254Tidak terdapat perbedaan signifikan kondisikas sebelum, sesaat setelah, dan setelahkebijakan TDF diterapkan. Artinya, TDFbelum efektif mengendalikan idle cash PemdaNTB.Penerimaan Bagi Hasil LabaPertambangan yang signifikan pada akhirtahun.Penundaan kewajiban jangka pendek(pekerjaan fisik, bagi hasil pajakkendaraan bermotor, bantuan keuangan).Relatif kecilnya dana TDF dibandingkantotal transfer pusat.Kecepatan penyaluran transfer (DAU,DAK, DBH) lebih berpengaruhdibandingkan kebijakan TDF.Kebijakan TDF merupakan langkah maju,tetapi dampaknya terbatas karena DBHyang ditempatkan relatif kecil.Idle cash tetap tinggi, terutama di daerahdengan penerimaan sektorpertambangan.Data kas tidak selalu mencerminkankondisi riil karena adanya keterlambatanpembayaran kewajiban.Keterbatasan kapasitas cashmanagement Pemda masih menjadikendala utama.2. Rasio Kemandirian Fiskal:3. Hasil Tes Friedman:4. Faktor Penyebab:5.Terdapat empat hal yang menjadicatatan:
POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : II/20255Peningkatan kapasitas cash managementpada Pemerintah Daerah agar dapatmemaksimalkan manfaat pada saat kasberlebih (misal: pada awal tahun) namuntetap mengedepankan unsur kehati-hatianagar tidak terjadi kendala likuiditas berupakekurangan kas saat dibutuhkan untukkeprluan rutin. Beberapa rekomendasi yang dapatdipertimbangkan:REKOMENDASI KEBIJAKAN 1. Penguatan Perencanaan & Proyeksi Kas:Penyusunan proyeksi penerimaan danrencana penarikan dana harus dilakukansejak awal tahun dengan evaluasibulanan/triwulanan. Pemda perlumeningkatkan disiplin dalam mengikuti jadwalpenarikan kas. a. Perencanaan kas harus dilakukan updatetiap bulan (Rencana Penarikan DanaBulanan/Triwulanan). Selain itu, diberlakukanmekanisme RPD Harian, dimana SKPDmenyampaikan pemberitahuan secara resmiterkait rencana pengajuan SPM (misal: RPDdisampaikan 2 Hari Kerja sebelum SPMmasuk BPKAD untuk nilai SPM Rp 200juta, 5HK untuk Rp 500juta dst).b. Penerapan Scheduled Payment Date ataupembayaran terjadwal. SPD merupakantahap berikutnya saat Rencana PenarikanDana dan Proyeksi Kas telah berjalan denganbaik. Mekanismenya seperti SPM Gaji,diajukan pada tanggal xx bulan sebelumnya,dicairkan pada hari kerja pertama bulanberikutnya. Tahap pertama SPD dapatditerapkan untuk tagihan rutin (listrik, air, daninternet).2. Implementasi Active Cash Management:a. Menerapkan model Asset and LiabilityCommittee (ALCo) seperti di pemerintahpusat.b. Melakukan evaluasi reguler posisi kas,mitigasi risiko cash mismatch (kondisi saatkas yang tersedia tidak mencukupi untukmembiayai kegiatan hingga bulan tertentu)dan SOP penyelesaiannya, dan pemanfaatansurplus kas untuk sumber penerimaantambahan. Risiko cash mismatch dapatdicegah dengan penetapan Cash Buffer(cadangan kas untuk tagihan tak terduga)dengan nominal yang optimal.3. Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah:Pemda perlu mengurangi ketergantunganpada bunga perbankan dan memanfaatkanidle cash untuk program produktif atauinstrumen keuangan dengan imbal hasil lebihtinggi. 4. Evaluasi dan Perluasan Kebijakan TDF:a. Perluasan instrumen nontunai selain SBNdan TDF dengan tingkat likuiditas lebih tinggi.b. Evaluasi rutin efektivitas TDF agar benarbenar menekan idle cash Pemda.
POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : I/20256Timeline Implementasi Cash Management pada PemerintahDaerah (rekomendasi 1,2,3)
POLICY BRIEFKANWIL DJPB NTB | VOLUME : I/2025DAFTAR PUSTAKA7Harahap, S. S. (2015). Analisis Keuangan Daerah. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan. Government Idle Fund. Journal of Applied Business Administration.Corporate Cash Holdings. Journal of Financial Economics 52, 3–46Suhardjono. (2017). \"Fenomena Idle Cash dalam Pengelolaan APBD: Studi pada PemerintahDaerah di Indonesia.\" Jurnal Keuangan Daerah, 8(2), 123-135.Maryadi.(2020). Measuring The Effectiveness Of Government Policy: Controlling LocalOpler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R. 1999. The Determinants and Implications of Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan SecaraNontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Berita Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 258.Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentangPengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara NontunaiMelalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 14.
Kajian Fiskal RegionalTahun 2025Kanwil DJPbProvinsi Nusa Tenggara BaratPhone(0370) [email protected]/kanwil/ntb/id/Locationjalan Majapahit No. 10 Kekalik Jaya,Kec. Sekarbela, Kota MataramContact UsKami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan,melakukan perbaikan secara berkala, dan apabila kami tidakmemberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturanperundang-undanganImam Teguh MulyawanLayout Designer
Kementerian KeuanganKanwil Direktorat Jenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat