buku-renstra-2018-2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 7
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN 11
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
2.1. 23
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DISPERINDAG 27
2.2. Provinsi Jawa Tengah 58
2.3.
2.4. Sumber Daya DISPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

Kinerja Pelayanan DISPERINDAG Provinsi JawaTengah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS 66
3.1. BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Tengah

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 83
Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Perdagangan dan Renstra 99
Kementrian Perindustrian Serta Renstra Provinsi dan
Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 110
Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis 115

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 121
4.1. Tujuan dan sasaran

i

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 123
5.1 Strategi 131
5.2 Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 137

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 197

BAB VIII PENUTUP 201
8.1. Kesimpulan 202
8.2. Kaidah Transisi 202
8.3. Kaidah Pelaksanaan

ii

DAFTAR TABEL

2.1. Tabel Jumlah Aparatur Berasarkan Ruang Gaji Tahun 2018 24

2.2. Tabel Komposisi Data Pegawai Tiap Bidang/ Balai 25
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.3. Tabel Prasarana dan Sarana Dinas Perindustrian dan 26
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

2.4. Tabel Pencapaian Kinerja Disperindag 43

2.5. Tabel Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan 51
Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah

3.1. Tabel Pemetaan Masalah Dinas Perindustrian dan 78
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

3.2. Tabel Telaah Visi dan Misi, Program Gubernur Jateng Periode 87
Tahun 2018-2023

3.3. Tabel Telaah Renstra Kementerian Perindustrian dan 102
Perdagangan serta Renstra Provinsi dan Kabupaten/Kota

3.4. Tabel Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD 111

4.1. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 122
Dinas

5.1. Tabel Tujuan, Sasaran dan Kebijakan 134

6.1. Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD 144
Disperindag Prov. Jateng Tahun 2018-2023

7.1. Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas 198
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023

7.2. Tabel Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan 186
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu Tujuan
dan Sasaran RPJMD

iii

DAFTAR GAMBAR

2.1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan 21
2.2. Perdagangan Provinsi Jaw Tengah 22
2.3. 23
2.4. Gambar Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah 24
2.5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 26
2.6 28
2.7 Gambar Banyaknya Pegawai Disperindag Prov, Jawa Tengah 29
Menurut Pendidikan Tahun 2018 (orang)
2.8 34
2.9 Gambar Prosentase Banyaknya Pegawai Disperindag Prov. 35
Jawa Tengah Menurut Pendidikan Tahun 2018 (orang)
2.10 36
2.11 Gambar Prosentase Komposisi Data Pegawai Berdasarkan 38
2.12 Tingkat Pendidikan 58

Gambar Kontribusi 5 Sektor Tertinggi Terhadap PDRB Tahun
2018

Gambar Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Jawa
Tengah Terhadap PDB/PDRB dengan Nasional dan Provinsi
Lain Di Pulau Jawa

Gambar Kontribusi 5 Sektor Tertinggi Terhadap PDRB Tahun
2018

Gambar Perbandingan Kontribusi Sektor Perdagangan Jawa
Tengah Terhadap PDB/PDRB dengan Nasional dan Provinsi
Lain Di Pulau Jawa

Gambar Ekspor Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Juta US$)

Gambar Impor Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Juta US$)

Gambar Realisasi Anggaran Disperindag Prov. Jateng Tahun
2014-2018

iv

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No. 4 Semarang Kode Pos 20241 Telp. 8311708, 8417601,8417607, 8311703
Fax. (024) 8311707, 8311709, 8311710 laman http://www.disperindag.jatengprov.go.id

Surat Elektronik [email protected]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya
Nama : M. ARIF SAMBODO, SE, M.Si
NIP : 19640518 198903 1 010
Jabatan : Kepala Dinas
Berdasar SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/1215/2016 Tanggal 29
Desember 2016. Bertugas untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 4,
Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :
1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdangan Provinsi Jawa Tengah.
Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan,
sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan menggunakan
sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Maret 2019

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

M. ARIF SAMBODO, SE, M.Si t
Pembina Utama Madya

NIP. 19640518 198903 1 010

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BAB
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023 I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan
pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut
disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun
secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/
RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana
Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana
Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari
Renstra PD.

Renstra PD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan
PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka
waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis PD akan sangat
ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan
fungsi PD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program
pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis PD. Rencana
Strategis PD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang
hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun
mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah
strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,
dalam proses penyusunan dokumen Renstra PD dilakukan dengan
membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk
mencapai tujuan Rencana Strategis PD melalui proses yang transparan,
demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis,
partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis

Renstra DISPERINDAG 1
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang
tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang
ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan
Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran
dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan
kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan
khususnya urusan industri dan perdagangan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
kedepan guna melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2019 s/d
2023 sesuai dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa tengah Tahun 2019 -2023, Penyusunan
Renstra Perangkat Daerah (PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 mengacu kepada RPJPD,
RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Tengah melalui tahapan :
A. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra PD

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyusunan rancangan Renstra PD
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Menganaliasi gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengumpulan data dan informasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
3. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Perumusan strategis dan kebijakan;
6. Perumusan indikator kinerja PD Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.
7. Menelaahan RTRW Provinsi Jawa Tengah;
8. Penelaahan Renstra K/L dan Renstra PD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
9. Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana prioritas RPJMD;

Renstra DISPERINDAG 2
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

10. Input tujuan dan sasaran, indikator tujuan dan sasaran, strategi,
arah kebijakan, indikator program, target kegiatan, serta upload
file kedalam aplikasi eplanning.jatengprov.go.id

B. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah merupakan penyempurnaan atas
rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Tengah 2018-2023 yang berpedoman pada RPJMD yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
2018-2023 bertujuan untuk mempertajam dan menyelaraskan
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
2018-2023 meliputi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang telah
ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-
2023 ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu
rangkaian proses yang berurutan, yaitu: 1. Tahap perumusan
rancangan akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah 2018-2023; 2. Tahap penyajian rancangan
akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Tengah 2018-2023.

C. Tahap Penetapan
Setelah rancangan akhir selesai, selanjutnya disampaikan oleh
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh
pengesahan Kepala Daerah. Dalam hal ini, pengesahan Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
dengan keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan keputusan Kepala
Daerah tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, maka Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
menetapkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Tengah 2018-2023 menjadi pedoman unit kerja dilingkungan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dalam
menyusun rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah. Pengesahan rancangan akhir Renstra Dinas

Renstra DISPERINDAG 3
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
dengan keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Sedangkan penetapan
Renstra PD oleh kepala PD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra
PD disahkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan hal-hal diatas, mandat
dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan
mandat dan tanggungjawab Kepala PD dijabarkan dalam Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018-2023 menggunakan landasan hukum sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950
Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Renstra DISPERINDAG 4
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang_Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Renstra DISPERINDAG 5
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan da Penggangaran Terpadu;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Tengah
2017-2036;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Tengah 2018-2023;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pambangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

Renstra DISPERINDAG 6
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah;

28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 adalah sebagai pedoman bagi seluruh
komponen/aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima)
tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi
pedoman dalam penyusunan RENJA guna menghasilkan perencanaan
yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Jawa
Tengah tahun 2018-2023;

2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi
aktif dalam pembangunan Industri dan Perdagangan di Jawa Tengah
dan

5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan
pengawasan atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Sistematika Penulisan
Sistematika Rencana Strategis PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini memuat :

Renstra DISPERINDAG 7
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

1.1 Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 sebagai
penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

1.2 Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra;

1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra;

1.4 Sistematika Penulisan penyusunan Renstra;

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan UPT-
nya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukanan
capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Perangkat daerah yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai
perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.2. Sumber Daya Perangkat aerah.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
daerah

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis PD

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Tengah telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih,
telaahan sektor industri dan dagang dan isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah.

Renstra DISPERINDAG 8
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tat Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan
Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu isu Strategis Pada bagian ini direview kembali
faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari;

1. Gambaran pelanyanan Dinas Perindustrian dan Perda-
gangan Provinsi Jawa Tengah;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-
2023;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai,
tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang
disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima)
tahun kedepan Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah,
melalui strategi yang ada diharapkan dapat dilakukan langkah-
langkah yang strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran
perangkat daerah yang akan dicapai. Sementara kebijakan akan
dijadikan sebagai pedoman guna mengarahkan rumusan strategi
yang di pilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran perangkat daerah.

BAB VI Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VI memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanan indikatifnya. Program dan

Renstra DISPERINDAG 9
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

kegiatan disusun selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan 2018 s.d 2023.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan

Bab VII memuat indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu
pada indikator progran dan termasuk didalamnya yakni kinerja
utama (IKU) perangkat daerah terkait penyelenggaraan bidang
urusan perindustrian dan urusan perdagangan pada tahun 2018-
2023.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap
komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 secara
konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja
Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja
pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam
kaidah pelaksanaan.

Renstra DISPERINDAG 10
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BAB
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023 II

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah
satu perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dijabarkan dengan
Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang
merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah provinsi dibidang
perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DISPERINDAG Provinsi Jawa
Tengah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri,
Perdagangan luar negeri, standarisasi dan perlindungan
konsumen, industri agro dan industri non agro;

2. Pengoordinasian kebijakan bidang perdagangan dalam negeri,
Perdagangan luar negeri, standarisasi dan perlindungan
konsumen, industri agro dan industri non agro;

3. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri,
Perdagangan luar negeri, standarisasi dan perlindungan
konsumen, industri agro dan industri non agro;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan
dalam negeri, Perdagangan luar negeri, standarisasi dan
perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro;

RenstraDISPERINDAG 11
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan
kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai
tugas dan fungsinya.

Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Tengah terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang serta UPT
dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

a. Sekretariat
Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan penyiapan
bahan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas,
Sekretariat memiliki fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas;

2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

3. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di
lingkungan Dinas.

4. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penataan
organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

5. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan
daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Dinas;

6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan
Dinas;

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat
dibantu oleh Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Industri Agro
Tugas pokok Bidang Industri Agro adalah melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang industri alat transportasi, industri
elektronika dan telematika, dan industri aneka.

RenstraDISPERINDAG 12
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas
Bidang Industri Agro mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia
dan inovasi industri agro;

2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana
industri agro;

3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan
pelaporan di bidang pengendalian dan informasi industri
agro; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang
Industri Agro dibantu oleh Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Inovasi Industri Agro; Seksi Pengembangan
Sarana dan Prasarana Industri Agro; dan Seksi Pengendalian
dan Informasi Industri Agro.

c. Bidang Industri Non Agro

Tugas Pokok Bidang Industri Non Agro melaksanakan
perumusan konsep/penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber
daya manusia, kreativitas dan inovasi industri non agro,
pengembangan sarana dan prasarana industri non agro,
pengendalian dan informasi industri non agro

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas,
Bidang Industri Non Agro mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan
pelaporan di bidang Pengembangan sumber daya manusia,
kreativitas dan inovasi industri non agro;

2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan
pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana
industri non agro;

3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan
pelaporan di bidang pengendalian dan informasi industri
non agro; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RenstraDISPERINDAG 13
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang
Industri Non Agro dibantu oleh Seksi Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Kreativitas dan Inovasi Industri Non Agro; Seksi
Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Non Agro; dan
Seksi Pengendalian dan Informasi Industri Non Agro .

d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tugas Pokok Bidang Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta
pelaporan bidang distribusi dan logistik, promosi dan
informasi pasar dan pengembangan pasar dan usaha dagang
kecil menengah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas,
Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang distribusi dan logistik;

2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang promosi dan informasi pasar;

3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengembangan pasar dan usaha
dagang kecil menengah; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang
Perdagangan Dalam Negeri dibantu oleh Seksi Distribusi dan
Logistik; Seksi Promosi dan Informasi Pasar, dan Seksi
Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah.

e. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Tugas Pokok Bidang Perdagangan Luar Negeri, melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang ekspor dan impor, promosi dan kerjasama luar negeri,
dan informasi dan analisa pasar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas,
Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang ekspor dan impor;

RenstraDISPERINDAG 14
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang promosi dan kerjasama luar negeri;
dan

3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang informasi dan analisa pasar.

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang
Perdagangan Luar Negeri dibantu oleh Seksi Ekspor dan Impor,
Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri; serta
Seksi Informasi dan Analisa Pasar.

f. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Tugas pokok Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang perlindungan konsumen, tertib niaga, dan
standarisasi industri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas,
Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai
fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang perlindungan konsumen;

2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang tertib niaga;

3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang standarisasi industri; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dibantu oleh Seksi
Pelindungan Konsumen, Seksi Tertib Niaga, dan Seksi
Standarisasi Industri.

g. Balai Industri Logam dan Kayu (BILK) Kelas A
Tugas pokok Balai Industri Logam dan Kayu (BILK) Kelas A
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan jasa keteknikan
dan penerapan dan rekayasa. Untuk menyelenggarakan tugas

RenstraDISPERINDAG 15
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

sebagaimana tersebut diatas, Balai Industri Logam dan Kayu
(BILK) Kelas A mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang
pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;

2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang
pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;

3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa
keteknikan dan penerapan dan rekayasa;

4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Industri
Logam dan Kayu (BILK) Kelas A dibantu oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Jasa Keteknikan,
Kepala Seksi Penerapan Dan Rekayasa dan kelompok Jabatan
Fungsonal;. Balai Industri Logam dan Kayu (BILK) Kelas A
merupakan salah satu Balai di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

h. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang kelas A
(BPSMB) Surakarta

Tugas Pokok Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
Surakarta adalah melaksanaan tugas teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang
pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai
Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) kelas A Surakarta
mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang
pengembangan jasa teknis pengujian mutu barang dan
kalibrasi dan sertifkasi produk;

2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang
pengembangan jasa teknis pengujian pengujian mutu
barang,kalibrasi dan sertifikasi produk;

3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jasa
teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi
produk;

4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengujian
Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) kelas A Surakarta dibantu
oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi pelayanan
Pengujian dan kalibrasi; Kepala Seksi Pengembangan Jasa
Pengujian dan Kalibrasi dan kelompok Jabatan Fungsional

RenstraDISPERINDAG 16
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

i. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang

Tugas Pokok Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
Semarang adalah melaksanaan tugas teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang
pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai
Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kelas A Semarang
mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang
pengembangan jasa teknis pengujian mutu barang dan
kalibrasi dan sertifkasi produk;

2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang
pengembangan jasa teknis pengujian pengujian mutu
barang,kalibrasi dan sertifikasi produk;

3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jasa
teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi
produk;

4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengujian
Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) kelas A Semarang dibantu
oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi pelayanan
Pengujian dan kalibrasi; Kepala Seksi Pengembangan Jasa
Pengujian dan Kalibrasi dan kelompok Jabatan Fungsional

j. Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki (BIPTAK)
Tugas pokok Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki
(BIPTAK) melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan jasa
dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas,
Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang
pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas
kaki;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di
bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil
dan alas kaki;
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa dan
pengembangan produk tekstil dan alas kaki;
4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

RenstraDISPERINDAG 17
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Industri
Produk Tekstil dan Alas Kaki dibantu oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha, Kepala Seksi Pengembangan Produk Tekstil;
Kepala Seksi Pengembangan Produk Alas Kaki; dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

k. Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
Tugas pokok Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan (BIKDK)
adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang industri kratif
digital dan kemasan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas,
Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan (BIKDK) mempunyai
fungsi:
1. Penyusunan rencana teknis operasional pengembangan
industri kreatif digital dan kemasan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di
bidang Industri Kreatif digital dan kemasan;
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang industri kreatif digital dan
kemasan;
4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Industri
Kreatif Digital dan Kemasan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata
Usaha; Kepala Seksi Industri Kreatif Digital; Kepala Seksi
Pengembangan Kemasan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, membawahkan:
2. Sekretaris Dinas, membawahkan:

a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Industri Agro, membawahkan :
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Inovasi Industri Agro;
b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Agro; dan
c. Seksi Pengendalian dan Informasi Industri Agro

RenstraDISPERINDAG 18
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

4. Bidang Industri Non Agro, membawahkan:
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Kreativitas dan Inovasi Industri Non Agro;
d. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
Non Agro; dan
e. Seksi Pengendalian dan Informasi Industri Non Agro.

5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
a. Seksi Distribusi dan Logistik;
b. Seksi Promosi dan Informasi Pasar; dan
c. Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil
Menengah.

6. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
a. Seksi Ekspor dan Impor;
b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri;
dan
c. Seksi Informasi dan Analisa Pasar.

7. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen,
membawahkan:
a. Seksi Perlindungan Konsumen;
b. Seksi Tertib Niaga; dan
c. Seksi Standarisasi Industri.

8. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Di samping itu pada Struktur Organisasi Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terdapat Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang
Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Balai Industri Logam dan Kayu (BILK) Kelas A,
membawahkan :

a. Kepala Subbagian Tata Usaha.
b. Kepala Seksi Pelayanan Jasa Keteknikan;
c. Kepala Seksi Penerapan Dan Rekayasa;

2. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
(BPSMB) Surakarta Kelas A, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi.

RenstraDISPERINDAG 19
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

c. Kepala Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan
Kalibrasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

(BPSMB) Semarang Kelas A, membawahkan:

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi.
c. Kepala Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan

Kalibrasi.
d. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Kepala Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki, Kelas A
(BIPTAK) membawahkan:

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
b. Kepala Seksi Pengembangan Produk Tekstil;.
c. Kepala Seksi Pengembangan Produk Alas Kaki dan
d. Kelompok Jabatan Funsional
5. Kepala Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A,
(BIKDK) membawahkan:

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
b. Kepala Seksi Industri Kreatif Digital;.
c. Kepala Seksi Pengembangan Kemasan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah dan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dapat
dilihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2 sebagai berikut :

RenstraDISPERINDAG 20
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Gam
Struktu
Dinas Perindustrian dan Pe
KEPALA

KELOMPOK BIDANG INDUSTRI BIDANG INDUSTRI
JABATAN AGRO NON AGRO

FUNGSIONAL

SEKSI SEKSI PENGEMB. SDM
PENGEMB. SDM DAN DAN INOVASI
INOVASI IND. AGRO
INDUSTRI NON AGRO
SEKSI SARANA
PRASARANA SEKSI SARANA
PRASARANA IND.
INDUSTRI AGRO
NON AGRO
SEKSI
PENGENDALIAN & SEKSI
INFOR. IND. AGRO PENGENDALIAN DAN
INFORMASI IND. NON

AGRO

U

RenstraDISPER
Prov.Jateng 2018

mbar 2.1
ur Organisasi
erdagangan Provinsi Jawa Tengah

A DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAG SUB BAG UMUM DAN SUB BAG
PROGRAM KEPEGAWAIAN KEUANGAN

BIDANG BIDANG BIDANG
PERDAGANGAN PERDAGANGAN STANDARDISASI DAN
DALAM NEGERI LUAR NEGERI
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

SEKSI SEKSI SEKSI
DISTRIBUSI DAN EKSPOR PERLINDUNGAN

LOGISTIK SEKSI KONSUMEN
PROMOSI DAN
SEKSI KERJASAMA PLN SEKSI TERTIB
PROMOSI DAN NIAGA
INFORMASI PASAR SEKSI
INFORMASI DAN SEKSI
SEKSI ANALISA PASAR STANDARDISASI
PENGEMBANGAN
PASAR DAN UDKM INDUSTRI

UPTD

RINDAG 21
8-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Gam
Struktur Organisasi Un
Dinas Perindustrian dan Pe

RenstraDISPER
Prov.Jateng 2018

mbar 2.2
nit Pelaksana Teknis Daerah
erdagangan Provinsi Jawa Tengah

RINDAG 22
8-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

2.2. Sumber Daya DISPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi
organisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Tengah didukung sejumlah 252 pegawai negeri yang
terdiri dari 147 pegawai laki-laki atau 58,33%, dan 105
pegawai perempuan atau 41,66%. (data per tanggal 31
Desember 2018)
Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang
pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan
SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Tengah terekam pada diagram berikut:

Gambar 2.3
Banyaknya Pegawai Disperindag

Prov. Jawa Tengah Menurut Pendidikan Tahun 2018
(orang)

120

100

80

60 114

40 44
66

20

07 8 13

SD SLTP SLTA D.3 S.1 S.2

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag
Prov.Jateng
Jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 252
orang.
Menurut golongan jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari golongan IV
19,44% atau 49 orang, golongan III sebesar 62,30% atau 157
orang, sedangkan untuk golongan II 16,26% atau 41 orang dan
golongan I ada 1,98%.atau 5 orang

RenstraDISPERINDAG 23
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Gambar 2.4
Prosentase Banyaknya Pegawai Disperindag
Prov. Jawa Tengah Menurut Pendidikan Tahun 2018

(orang)

19,44 1,98 16,26

62,30 I
II
III

Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan
ruang gaji tahun 2018.

Tabel 2.1

Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

Tahun 2018

NO Golongan Jumlah Pegawai

1 Golongan I B 1 orang

Golongan I C 4 orang

Golongan I D 0 orang

2 Golongan II A 4 orang

Golongan II B 10 orang

Golongan II C 23 orang

Golongan II D 4 orang

3 Golongan III A 17 orang

Golongan III B 54 orang

Golongan III C 34 orang

Golongan III D 52 orang

4 Golongan IV A 31 orang

Golongan IV B 15 orang

Golongan IV C 2 orang

Golongan IV D 1 orang

Jumlah 252 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag
Prov.Jateng

Bermodal SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang
beragam, setiap personel memiliki tugas dan tanggungjawab

RenstraDISPERINDAG 24
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

dalam mendukung akselerasi program pembangunan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2

Komposisi Data Pegawai tiap Bidang/Balai

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Bidang/Balai SD SLTP SLTA DIII S1 S2
29
1. Disperindag 5 6 43 10 72 1
Provinsi Jateng 5
2
2. Balai Industri
2
Teknologi -- 10 2 8 5
Logam dan

Kayu

3. Balai Industri

Produk Tekstil - - 2 -7

dan Alas Kaki

4. Balai Pengujian

dan Sertifikasi 1 1 8 - 14
Mutu Barang

Surakarta

5. Balai Pengujian

dan Sertifikasi - 1 2 -9
Mutu Barang

Semarang

6. Balai Industri

Kreatif Digital 1 - 1 14

dan Kemasan

JUMLAH 78 66 13 114 44

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Prov.
Jateng

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang tertinggi
yaitu pada pendidikan S2 sebanyak 17,46% S1 (tingkat
sarjana) sebanyak 45,23 %. Sedangkan tingkat pendidikan D.3
berjumlah 5,15% dan tingkat pendidikan SMA sederajat
berjumlah 26,19%, tingkat pendidikan SLTP berjumlah 3.17%
dan tingkat pendidikan SD berjumlah 2,77%.
Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk dapat
menjalankan tugas pokok dan fungsi secara berkualitas dan
profesional. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan
pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta

RenstraDISPERINDAG 25
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

diklat fungsional dan diklat teknis lainnya. Atau dengan kata
lain harus dilakukan Bimbingan Teknis untuk pegawai Dinas
Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah baik itu
pegawai di Sekretariat maupun di bidang serta di Balai.

Gambar 2.5
Prosentase Komposisi Data Pegawai

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2,77 3,17

17,46 SD
SLTP
26,19 SLTA
D3
45,23 S1
S2
5,15

2.2.2. Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung
terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan
kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi
prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun
masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja.
Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang
dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Prasarana dan Sarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

NO SARPRAS JUMLAH SATUAN
1 Komputer 235 Unit
2 Monitor 235 Unit
3 Printer 290 Unit
4 Notebook / Laptop 62 Unit

RenstraDISPERINDAG 26
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

NO SARPRAS JUMLAH SATUAN
9 Unit
5 Ipad 10 inci 18 Unit
64 Unit
6 LCD Proyektor 24 Unit
61 Unit
7 Mesin Tulis / Mesin Ketik Unit
134 Unit
8 AC Sentral 38 Unit
97 Unit
9 AC Cassete 100 Unit
155
10 AC Split 6 Jaringan
24 Unit
11 Televisi 3 Unit
11 Unit
12 Telepon External
20 Orang
13 Sound System 20 Orang
150 Orang
14 Filling Cabinet 300 Orang

15 LAN (Local Net Working)

16 Kendaraan Roda 4

17 Kendaraan Roda 3

18 Kendaraan Roda 2

19 Ruang Sidang/Rapat (daya
tampung)

- Lantai II

- Lantai III

- Lantai IV

- Lantai V

2.3. Kinerja Pelayanan DISPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Industri
Industri merupakan sektor yang sangat penting bagi
perekonomian di Indonesia. Ini tercermin dari kontribusi sektor
industri pengolahan yang masih mendominasi Produk
Domestik Bruto (PDB) Indonesia maupun Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah. Meskipun dalam lima
tahun terakhir sektor industri mengalami penurunan, baik
secara kontribusi terhadap PDRB maupun pertumbuhan
sektoral. Pertumbuhan disektor pariwisata yang diikuti geliat
dari sektor industri dengan investasi dibidang pertambangan,
energy, infrastruktur dan kawasan industri, diperkirakan akan

RenstraDISPERINDAG 27
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

menjadikan semakin banyaknya industri yang melakukan
relokasi ke Jawa Tengah. Kinerja sektor industri memberikan
kontribusi tertinggi sebesar 1,44 % terhadap pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah pada akhir tahun 2017 yang sebesar
5,28 %. Sedangkan dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah
berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan
memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap
ekonomi Jawa Tengah tahun 2017 dengan share sebesar 34,96
%, tertinggi dibandingkan 5 (lima) sektor lainnya.

Gambar 2.6.
Kontribusi 5 Sektor Tertinggi Terhadap PDRB Jateng

34,96

14,09 13,6

10,36

4,38

Industri pengolahan
Pertanian, kehutanan dan

perikanan
Perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor

Konstruksi
Jasa pendidikan

Sumber data BPS (data diolah)

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian nasional dan
provinsi lain di pulau Jawa, share kontribusi sektor industri
dapat dilihat pada grafik berikut :

RenstraDISPERINDAG 28
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Gambar 2.7.
Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Jawa Tengah
Terhadap PDB/PDRB dengan Nasional dan Provinsi Lain

Di Pulau Jawa

50

45 43,22 43,64 43,07 42,57 42,29 42,16

40 37,3 35,67 35,08 34,9 34,96 34,5 Nasional
35 DKI Jakarta
35,21 34,7
30 33,52 32,55 31,88 31,2 Banten

25 28,99 29,49 29,54 29,22 29,29 29,73 Jawa Barat

20 21,03 21,07 20,99 20,51 20,16 19,86 Jawa Tengah

15 13,62 13,59 13,11 13,22 13,12 Jawa Timur

12,99 DI Yogyakarta

10

5

0 2014 2015 2016 2017 2018
2013

Sumber data BPS (data diolah)

Berdasarkan grafik tersebut diatas, dapat dilihat bahwa

kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah selama

kurun waktu 5 tahun terakhir masih lebih tinggi dibandingkan

dengan nasional dan 4 (empat) Provinsi lain di pulau Jawa,

meskipun masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat.

Lima sektor manufaktur yang diharapkan memperkuat

fundamental struktur industri Jawa Tengah adalah industri

makanan dan minuman, otomotif/ komponen, elektronik,

kimia dan tekstil. Sektor ini memiliki dampak potensi terhadap

industri lain, besaran investasi dan penetrasi pasar yang

cukup signifikan. Ketersediaan bahan baku, harga energi yang

kompetitif, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta

kemudahan akses pasar dan pembiayaan sangat dibutuhkan

untuk mendukung peningkatan kualitas mutu produk,

efisiensi dan produktivitas.

Industri makanan dan minuman, termasuk dalam sektor

andalan di industri pengolahan non migas. Ini dibuktikan

dengan kinerja yang positif dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2017, kontribusi sektor makanan dan minuman

mencapai 33,47 persen terhadap industri pengolahan non

migas Jawa Tengah. Kontribusi dominan makanan dan

minuman terhadap industri pengolahan menunjukan sektor ini

RenstraDISPERINDAG 29
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

sangat strategis bagi perekonomian, mengingat industri
pengolahan sendiri berkontribusi terbesar terhadap PDRB
Jawa Tengah. Potensi dan keunggulan industri agro,
khususnya industri makanan dan minuman menyebar di
seluruh Provinsi di Jawa Tengah dan masing-masing
Kabupaten/Kota memiliki kekhasan produk. Untuk itu
dibutuhkan perhatian yang serius dari berbagai tingkat
pemerintah agar pelaku usaha industri makanan dan
minuman baik yang berskala besar, menengah maupun kecil
bisa berkembang dan menjadi raja di pasar dalam negeri,
sehingga tidak hanya menjadi sasaran eksploitasi bagi produk-
produk makanan dan minuman asing.
Pemerintah terus memfasillitasi industri makanan dan
minuman Jawa Tengah melalui berbagai kebijakan untuk
memperkenalkan produk, kualitas dan citra merek serta
mendorong pelaku usaha dibidang makanan dan minuman
memenuhi aspek utama dalam penyediaan produk pangan
yang aman dan bermutu.
Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :
mendorong penerapan SNI, Cara Produksi Pangan Olahan yang
Baik (CPPOB), Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP), keamanan
pangan, dan sanitasi pangan, serta penyelenggaraan maupun
partisipasi pameran. Selain itu juga melakukan pendampingan
dan pemantauan untuk menjamin bahwa perusahaan
menerapkan cara pengolahan dan sistem manajemen
keamanan pangan yang baik, mulai dari pemilihan bahan
baku, pengolahan, pengemasan serta distribusi dan
perdagangannya, serta mendorong industri makanan dan
minuman agar mampu berproduksi dengan skala ekonomi
yang layak, ditopang manajemen yang baik dan pemanfaatan
teknologi. Namun demikian, kendala industri makanan dan
minuman untuk berkembang bukan hanya masalah
infrastruktur, ketrampilan SDM, manajemen dan permodalan
saja, tapi juga sinkronisasi dan sinergi aturan dan kebijakan
antara pemerintah pusat dan daerah.

RenstraDISPERINDAG 30
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Sementara itu Pasar otomotif nasional yang terus
berkembang, menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar,
tetapi sudah berkembang menjadi basis produksi dan ekspor
yang diperhitungkan. Ada tiga faktor utama yang membuat
potensi pasar otomotif semakin besar. Pertama, jumlah
penduduk Indonesia terbesar di ASEAN dan masuk dalam
empat besar negara berpenduduk terbanyak di dunia. Kedua,
pertumbuhan ekonomi relatif stabil sehingga daya beli
masyarakat meningkat. Ketiga, pembangunan infrastruktur
jalan yang semakin gencar.
Perkembangan otomotif yang berimplikasi pada mobilitas
produk transportasi nasional menuntut kualitas komponen
dengan presisi yang tinggi. Tuntutan ini harus dijawab oleh
IKM industri komponen dengan mampu memberikan produk
komponen yang siap pakai untuk industri otomotif. Oleh
karena itu diperlukan peran pemerintah sebagai motivator dan
fasilitator.
Untuk itu langkah strategis yang telah dilakukan dalam
mewujudkan kemandirian dan mendorong kapasitas produksi
industri otomotif antara lain :
a. Kemudahan akses bahan baku industri alat transportasi

dan komponen otomotif antara lain baja, besi dan
alumunium dengan harga yang memadai sehingga hasil
akhir produk dapat bersaing di pasar;
b. Peningkatan kemampuan SDM industri alat transportasi
dan komponen otomotif, manajemen industri, infrastruktur
industri dan penelitian dan pengembangan (RnD)
c. Pemberdayaan pasar industri komponen otomotif dengan
menggandeng industri perakitan kendaraan bermotor serta
mendorong peningkatan nilai tambah industri otomotif
nasional melalui penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
serta penggunaan komponen lokal.
d. Kemitraan antara industri inti dengan industri pendukung
komponen otomotif di Jawa Tengah.
Ditengah gempuran produk-produk dari China, produk
karoseri Jawa Tengah mampu menembus pasar luar negeri.
Kreativitas dan inovasi membuat sejumlah pengusaha karoseri

RenstraDISPERINDAG 31
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

yakin dapat bertahan ditengah persaingan yang semakin ketat.
Industri khusus karoseri Jawa Tengah telah mampu
menembus pasar ekspor ke Kenya, Nigeria, Bangladesh dan
Suriname dimana produk yang paling diminati umumnya
adalah ambulance dan minibus.
Industri karoseri Jawa Tengah menjadi bagian dalam
penyediaan Bus Rapid Trans (BRT) oleh Kementerian
Perhubungan RI sebanyak 3.000 unit yang diselesaikan sejak
tahun 2014 hingga 2019 yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh)
perusahaan karoseri di Indonesia dimana 3 (tiga) diantaranya
berasal dari Jawa Tengah, yaitu karoseri LAKSANA Ungaran,
NEW ARMADA dan TRI SAKTI Magelang. Selain itu, karoseri
LAKSANA menjadi penyedia tunggal bus Trans Jakarta,
khususnya bus gandeng.

Bahkan, baru-baru ini perusahaan karoseri yang berbasis di
Ungaran, Jawa Tengah, LAKSANA akan mengekspor bus
buatannya ke Bangladesh sebanyak 1.034 unit, setelah
sebelumnya mengekspor bus ke Fiji sebanyak 200 unit.
Dalam rangka mendorong daya saing industri alat transportasi
dan komponen otomotif ini, Pemerintah melakukan fasilitasi
sertifikasi ISO 9001 terhadap 15 perusahaan industri
komponen dan karoseri, peningkatan kompetensi SDM
pengelasan dan gambar teknis bagi industri alat transportasi,
fasilitasi gelar/akses produk dan bahan baku, pelatihan
animasi digital dan permesinan serta assessor bagi IKM
karoseri. Kota Semarang, Kab. Tegal, Batang, Pati, Magelang,
Klaten, Karanganyar, Purbalingga dan Banyumas menjadi
wilayah terdepan dalam pengembagan industri transportasi
dan komponen otomotif. Industri komponen Kab. Tegal telah
membuktikan adanya peningkatan kualitas terhadap
produknya dengan mensuplai pabrikan besar, untuk industri
alat berat seperti Komatsu, Catterpilar dan Sanwa. Untuk
industri otomotif Astra Honda Motor, Astra Daihatsu Motor dan
lain-lain. Bahkan produk komponen otomotif telah merambah
pasar ekspor ke Filipina dan Malaysia, yaitu komponen
otomotif yang diproduksi oleh PT. Sinar Agung Selalu Sukses,
Karanganyar.

RenstraDISPERINDAG 32
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Beberapa waktu lalu Toyota Manufacturing Motor Indonesia
(TMMIN) juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur
Jawa Tengah untuk pengembangan supplyer industri
komponen bagi produk-produk Toyota. Sebagai langkah awal
PT. Herkulon sudah berhasil memasok nonwofen part bagi
produk Toyota. Selanjutnya 3 (tiga) industri dari Kab. Klaten
yaitu Baja Kurnia, Atma Jaya dan Koperasi Batur Kurnia juga
dalam tahap pengembangan oleh pihak TMMIN. Disamping
juga kerjasama dengan PT. INKA sebagai pemasok komponen
kereta api.
Adapun target yang akan dicapai adalah persentase kontribusi
sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah sebesar 35,00%
belum dapat terpenuhi, yaitu hanya sebesar 34,16% atau
97,60%. Ini disebabkan karena adanya kontraksi pada sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,81%. Selain
itu, juga didorong oleh efek musim beberapa komoditi
pertanian, kehutanan dan perikanan yang memasuki musim
tanam dan beberapa komoditi perkebunan yang telah melewati
musim panen.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah melaporkan bahwa
industri manufaktur besar dan sedang tahun 2017 tumbuh
sebesar 4,74%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan
produksi industri makanan, industri kayu, barang dari kayu
dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman
dari bambu.
Meskipun secara umum terjadi kenaikan pertumbuhan
produksi industri pengolahan/manufaktur, namun terdapat
penurunan besar pada produksi furniture yaitu dari 6,45%
menjadi 2,43%. Hal ini antara lain dimungkinkan karena
adaya pelambatan ekonomi global dan krisis Eropa yang cukup
berat, sedangkan pangsa pasar produk furniture Jawa Tengah
pada umumnya ke Amerika dan Eropa, yang menyebabkan
penurunan ekspor furniture Jawa Tengah sebesar 16 %.
Disamping itu, industri mebel di Jawa Tengah yang sebagian
industri kecil dan menengah tergerus oleh industri besar,
seperti industri garmen, tekstil dan elektronika. Hal ini terjadi
di Kabupaten Kudus dan Jepara.

RenstraDISPERINDAG 33
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Penurunan terbesar berikutnya adalah industri hasil tembakau
yang disebabkan karena tekanan regulasi dan masyarakat anti
rokok. Industri kimia farmasi dan obat tradisional belum dapat
stabil karena permintaan masyarakat terhadap obat-obatan
mengikuti BPJS/asuransi wajib dimana tidak semua produk
farmasi digunakan sebagai obat BPJS, khusus obat tradisional
industri besar saat ini sedang mencari pasar luar negeri yang
stabil.

2.3.2 Perdagangan
Perdagangan sebagai salah satu sektor tersier pendorong
pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah justru menjadi salah satu
sektor penopang utama perekonomian Jawa Tengah dengan
share kontribusi pada tahun 2017 mencapai 13,6% dari total
PDRB.
Berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik, sektor
perdagangan meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor. Kinerja sektor perdagangan Jawa Tengah dalam
berkontribusi terhadap PDRB dibandingkan dengan 5 (lima)
sektor utama lainnya dapat dilihat pada grafik berikut :
Gambar 2.8.
Kontribusi 5 Sektor Terhadap PDRB Jateng

Persentase Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Jateng
34,96

14,09 13,6 10,36

4,38

Industri pengolahan
Pertanian, kehutanan dan

perikanan
Perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda
motor
Konstruksi
Jasa pendidikan

Sumber BPS Jawa Tengah (data diolah)

RenstraDISPERINDAG 34
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa sektor perdagangan

menjadi kontributor utama ke 3 (tiga) terhadap perekonomian

Jawa Tengah setelah sektor industri dan pertanian. Sedangkan

jika dilihat kinerja sektor perdagangan dibandingkan dengan

nasional dan Provinsi lain di pulau Jawa adalah sebagai

berikut :

Gambar 2.9.
Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Jawa Tengah
Terhadap PDB/PDRB dengan Nasional dan Provinsi Lain

Di Pulau Jawa

20 18,25

18,38 18,23 18,29 18,43

18 17,28

16,88 16,60 16,52 16,97

16

14 1135,,9876 15,26 15,19 15,08 15,10 Nasional
13,54 13,36 13,43 13,60 DKI Jakarta

12 12,91 12,53 12,33 Banten

12,37 12,19

10 Jawa Barat
8 8,17 8,27 8,22 8,48 8,59 Jawa Tengah

Jawa Timur

6 DI Yogyakarta

4 Linear (Banten)

2

0 2014 2015 2016 2017
2013

Sumber BPS (data diolah)

Dari data tersebut menunjukan bahwa kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah masih lebih
tinggi dibandingkan dengan nasional, Provinsi Banten dan DI.
Yogyakarta. Namun demikian masih lebih rendah
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan
Jawa Timur.
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi menuju pada terciptanya
keadilan social, maka kegiatan pembangunan disektor
perdagangan yang merupakan bagian dari potensi ekonomi
harus diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang
dapat menjamin kelancaran arus barang, merangsang kegiatan
usaha, memberikan pemerataan kesempatan berusaha dan
pemerataan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan
kepastian usaha. Dalam hal ini perijinan dibidang

RenstraDISPERINDAG 35
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

perdagangan merupakan alat untuk penertiban, pengarahan,
pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan
menuju tertib usaha, sehingga sasaran-sasaran pembangunan
dapat diwujudkan.
Secara umum dinamika perekonomian Jawa Tengah
khususnya terkait gejolak harga, pengawasan barang beredar,
perlindungan konsumen dan ekspor impor dapat memberikan
kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah.
Pengutamaan ekspor bagi Jawa Tengah menjadi perhatian
dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan
berubahnya strategi industrialisasi. Terjadi persaingan yang
sangat tajam antar berbagai jenis produk. Selain harga,
kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing
produk. Secara akumulatif, nilai ekspor non migas Jawa
Tengah pada tahun 2017 mencapai 5.768,91 juta US$. Nilai
ekspor non migas Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir
adalah sebagai berikut :

Gambar 2.10.
Ekspor Jawa Tengah 2013-2017

(juta US$)

Juta US $

7000

6000 5.297,19 5.261,66 5.275,67 5768,91

5000 4603
4000

3000

2000

1000

0 2014 2015 2016 2017
2013

Sumber BPS Jawa Tengah (data diolah)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa ekspor Jawa Tengah
sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 selalu mengalami
peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan ± 291,58 juta
US$. Namun demikian, pengaruh adanya krisis global dan
pelemahan ekonomi Amerika dan Uni Eropa, hambatan
perdagangan terhadap ekspor kayu dan produk kayu seperti

RenstraDISPERINDAG 36
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

wajibnya verifikasi legal dan harus punya Vleg T untuk ekspor
ke Uni Eropa, juga adanya persaingan yang ketat dengan
Vietnam terhadap produk kayu sehingga mengurangi
permintaan ekspor terhadap produk kayu Indonesia. Produk
keramik dan barang dari kaca juga mengalami penurunan
ekspor sebesar -10,49%.
Nilai ekspor Jawa Tengah terbesar dengan negara tujuan ke
Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok. Komoditas tekstil dan
barang tekstil, kayu dan barang dari kayu serta bermacam-
macam barang hasil pabrik merupakan komoditas utama yang
mempunyai nilai ekspor tertinggi di Jawa Tengah.
Prestasi tingkat nasional yang diperoleh Jawa Tengah dalam
bidang ekspor ada sebanyak 6 penghargaan untuk eksportir
dalam 3 kategori pada Primaniyarta Award yang
diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI, perolehan
tersebut adalah :
1. Kategori Eksportir Potensi Unggulan yakni perusahaan PT.

Bio Takara dari Kabupaten Banyumas produk yang
dihasilkan bulu mata dan rambut palsu; PT. Eastwind
Mandiri dari Kota Semarang produk yang dihasilkan Table,
buffet, cabinet, chair dan bed; PT. Indoexim International
dari Kab. Jepara produk yang dihasilkan meja dan kursi;
PT. Kurniatama Lestari dari Kota Semarang produk yang
dihasilkan spa product, raw material dan herbal.
2. Kategori Eksportir Berkinerja yakni perusahaan PT.
Bitratex Inustries dari Kota Semarang produk yang
dihasilkan cotton blended yarns, polyester yarns, viscose
blender yarns, rayon yarns dan cotton yarns.
3. Kategori Eksportir Pelopor Pasar Baru yakni perusahaan
CV. Inagro Jinawi dari Kab. Banyumas produk yang
dihasilkan gula kelapa kristal organik.

Disisi lain, Nilai impor Jawa Tengah sepanjang tahun 2017
mencapai 6.471,03 juta US$, impor bukanlah sesuatu yang
menakutkan. Impor tetap diperlukan sebagai wilayah terbuka
sepanjang ditujukan untuk pembelian barang modal. Produk

RenstraDISPERINDAG 37
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

ini diolah kembali supaya menambah kapasitas ekonomi yang
pada akhirnya dapat diekspor kembali.
Jawa Tengah mengalami kenaikan volume impor berbagai
komoditas pada periode Januari - Desember 2017 hingga
mencapai 20,9% dibandingkan impor tahun sebelumnya.
Negara pemasok impor ke Jawa Tengah terbesar adalah
Tiongkok dengan total nilai impor sebesar 2.701,63 juta US$,
Arab Saudi sebesar 1.707,37 juta US$ dan Malaysia dengan
nilai impor sebesar 787,57 juta US$. Kontribusi ketiga negara
tersebut mencapai 48,68% terhadap total impor Jawa Tengah.
Dimana produk impor terbesar merupakan komoditas bahan
penolong bagi industri.

Gambar 2.11.
Impor Jawa Tengah Tahun 2013-2017

(juta US$)

7000 5.796,43 6.471,03
6000
5000 5.186
4000
5.134 5.157,31

3000

2000

1000

0 2014 2015 2016 2017
2013

Sumber BPS (data diolah)

Impor sebesar 6.471,03 juta US $ sebagian besar digunakan
untuk bahan baku tekstil dan pembelian belanja modal mesin
dan mekanik. Impor tekstil yang sebesar 1.789,77 juta US$, 86
% nya digunakan untuk bahan baku penolong (statement BPS
16 Januari 2018 di Suara Merdeka) yaitu sebesar 1.539,2 juta
US $. Sementara untuk mesin dan mekanik sebesar 1.734,99
juta US$ digunakan untuk belanja modal. Sedangkan impor
barang konsumsi perannya sangat kecil sekali, yaitu hanya
sebesar 5,91 %. Tingginya ketergantungan terhadap negara-
negara di Asia tersebut membuat angka impor masih tetap

RenstraDISPERINDAG 38
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

tinggi. Kenaikan total impor ini juga diimbangi dengan
kenaikan total ekspor Jawa Tengah sebesar 11,21%

2.3.3 Perlindungan Konsumen
Upaya perlindungan konsumen di Provinsi Jawa Tengah
didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan, antara lain
adalah :
1. Asas manfaat; dimaksudkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan
pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan; dimaksudkan agar partisipasi seluruh warga
masyarakat bisa diwujudkan secara maksimal dan
memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha agar memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan; dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku
usaha, dan pemerintah dalam arti secara material maupun
spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; dimaksudkan
untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi
dan digunakan.
5. Asas kepastian hukum; dimaksudkan agar baik pelaku
usaha maupun konsumen mentaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaran perlindungan
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebaiknya
bersifat preventif, yaitu perlindungan sebelum konsumen
mengalami kerugian akibat mengkonsumsi atau menggunakan
barang/jasa. Karena itu pengawasan dilakukan dalam 2 tahap,
yaitu (1) sebelum barang beredar di pasar, dan (2) setelah
barang beredar dipasar.
Pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar ini
sangatlah penting untuk memastikan barang beredar dapat

RenstraDISPERINDAG 39
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

sesuai dengan parameter pengawasan. Hal ini karena
kemudian barang bisa terdistorsi atau tercampur dengan
barang yang rusak/kadaluarsa, tidak terdaftar, dan atau hal
yang dapat menurunkan kualitas ketika sudah beredar
dipasar.
Barang/jasa yang diawasi peredarannya di Jawa Tengah
meliputi barang yang ber SNI wajib, parameter label berbahasa
Indonesia dan berdasarkan parameter Manual Kartu Garansi
(MKG), ditemukan sebanyak 62 macam barang yang tidak
sesuai SNI, Label dan MKG dari 1485 macam barang yang
diawasi.

2.3.4 Pemantauan Harga dan Distribusi Barang Penting.
Kebutuhan pokok masyarakat merupakan kebutuhan dasar
utama agar manusia dapat bertahan hidup. Sebagai
kebutuhan dasar manusia, kebutuhan pokok masyarakat
mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi
sebuah negara. Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat
yang terganggu dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi,
berbagai gejolak social juga dapat terjadi akibat ketersediaan
kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pangan terganggu.
Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjaga kondisi
kebutuhan pokok penting dan strategis ini dalam 3 hal, antara
lain ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga.
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut
antara lain melalui :
1. Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat dan
komoditas strategis di sentra-sentra ekonomi di Jawa
Tengah, antara lain Kota Semarang, Surakarta,
Pekalongan, Magelang, Kab. Pati dan Banyumas
(Purwokerto). Pemantauan harga ini dilakukan terhadap 18
barang kebutuhan pokok, antara lain : beras, gula pasir,
minyak goring, daging, telur, susu, jagung pipilan kering,
tepung terigu (Bogasari), kacang kedelai, cabe, bawang
merah, bawang putih, ikan laut, garam beryodium, mie
instant, kacang tanah, kacang hijau dan ketela pohon.

RenstraDISPERINDAG 40
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

2. Pengembangan jaringan distribusi daerah dan pemetaan
jaringan distribusi barang pokok dan strategis guna
memperpendek mata rantai distribusi. Distribusi yang
panjang yang memakan waktu yang lama sudah barang
tentu mempengaruhi kualitas dan berpengaruh terhadap
penetapan harga, disamping itu akan mempersulit
pengawasannya yang memungkinkan pihak-pihak tertentu
menimbun serta memainkan harga demi mengambil
keuntungan berlipat.

Karena itu, pemerintah harus dapat menjamin terciptanya
distribusi yang singkat, lancar, transparan sehingga aspek
keadilan dalam soal kebutuhan pokok masyarakat benar-benar
dapat terpenuhi. Keadilan yang dimaksudkan adalah
ketersediaan bahan pokok masyarakat yang mudah dan dapat
terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Terdapat disparitas yang sangat tajam atas beberapa barang
pokok antara lain :
1. Jagung pipilan kering;

Terdapat disparitas mencapai 50,43%, dimana harga
jagung pipilan per Kg di Kota Semarang rata-rata Rp.
4.892,- sedangkan di Kota Pekalongan rata-rata mencapai
Rp.9.500,- sedangkan untuk harga rata-rata di 6 Kab/Kota
adalah Rp.7.007,-.
2. Ikan asin teri;
Disparitas harga mencapai 59,77%, dimana harga ikan asin
teri di Kota Semarang rata-rata sebesar Rp.38.000,- namun
di Kab. Pati mencapai Rp.80.000,-. Sedangkan harga rata-
rata di 6 price centre sebesar Rp.57.468,-.
3. Garam beryodium (bata);
Disparitas harga mencapai 54,37%, harga garam
beryodium bata di Kota Tegal rata-rata pertahun sebesar
Rp.619,- sedangkan di Kota Magelang mencapai Rp.2.265,-.
Harga rata-rata per tahun di 6 price centre adalah sebesar
Rp.1.367,-.
4. Disparitas yang cukup besar juga terjadi pada komoditi
susu (kental merk Indomilk plain) yaitu sebesar 15,51%,
telur ayam kampung 9,83%, kacang kedelai (kuning lokal)

RenstraDISPERINDAG 41
Prov.Jateng 2018-2023