buku-renstra-2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

No. Renstra Kementerian Tupoksi PD P

Perindustrian dan Perda gangan

perlindungan

konsumen,

industri agro

dan industri

non agro;

4. Pelaksanaan

evaluasi dan

pelaporan

bidang

perdagangan

dalam negeri,

perdagangan

luar negeri,

standarisasi

dan

perlindungan

konsumen,

industri agro

dan industri

Renstra DISPERINDAG
Prov.Jateng 2018-2023

Permasalahan Faktor Penghambat dan Pendorong

108

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

No. Renstra Kementerian Tupoksi PD P

Perindustrian dan Perda gangan

non agro;

5. Pelaksanaan

dan pembinaan

administrasi

dan

kesekretariatan

kepada seluruh

unit kerja di

lingkungan

dinas; dan

6. Pelaksanaan

fungsi lain yang

diberikan oleh

gubernur,

sesuai tugas

dan fungsinya.

Renstra DISPERINDAG
Prov.Jateng 2018-2023

Permasalahan Faktor Penghambat dan Pendorong

109

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan
arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan
selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi
dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan,
sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara
komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap
pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu
terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk
mengubah struktur perekonomian Jawa Tengah. Salah satu
perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan
penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan
yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Provinsi Jawa
Tengah menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dengan tetap
mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
mencakup:

a. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;

b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;

c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;

d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;

e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; dan

f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan
ruang Jawa Tengah, analisis mengenai daya dukung fisik dan
lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis
ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan
lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

Renstra DISPERINDAG 110
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Tab
Telaah RTRW da

No Kebijakan RTRW/KLHS Tupoksi PD

I RTRW Tugas :
Membantu gubernur melaksan
Pola ruang dan struktur ruang urusan pemerintahan bidang
RTRW perindustrian dan perdagangan
menjadi kewenangan daerah d
Program indikatif pembantuan yang ditugaskan
daerah
II KLHS
Permasalahan dari target TPB Fungsi :
belum tercapai, belum menjadi
target, belum ada data : 1. Perumusan Kebijakan Bida
1) Target peningkatan laju Perdagangan Dalam Negeri,
pertumbuhan PDRB, PDRB Perdagangan Luar Negeri,
per kapita dan PDB per Standarisasi Dan Perlindun
tenaga kerja; Konsumen, Industri Agro D
2) Tingkat setengah Industri Non Agro;
pengangguran dan
pengangguran terbuka; 2. Pengoordinasian Kebijakan
Perdagangan Dalam Negeri,

Renstra DISPERINDAG
Prov.Jateng 2018-2023

bel 3.4.
an KHLS pada RPJMD

Permasalahan Faktor Penghambat dan
Pendorong

Industri : Penghambat:

nakan 1. Masih banyaknya produk Industri :
n yang
dan tugas industri yang belum 1. Relatif rendahnya kualitas
kepada
memenuhi standar; sumber daya manusia
ang
, 2. Masih terbatasnya industri yang tercermin

ngan ketersediaan SDM dari produktivitas tenaga
Dan
Kompetensi; kerja yang kurang
n Bidang
, 3. Belum optimalnya kompetitif dan tingkat

inovasi teknologi kekakuan (rigiditas pasar

industri; tenaga kerja yang tinggi.

4. Belum meratanya 2. Efisiensi Logistik dan

persebaran industri di dukungan industri

Jawa Tengah; manufaktur yang belum

5. Kurangnya dukungan memadai menjadikan

sarana dan prasarana biaya bahan baku menjadi

industri, serta tinggi.

infrastrutur penunjang 3. Belum tersedianya energy

yang berwawasan yang cukup untuk

lingkungan; menopang tranformasi

6. Belum optimalnya pada industri manufaktur

111

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

No Kebijakan RTRW/KLHS Tupoksi PD

3) Proporsi nilai tambah sektor Perdagangan Luar Negeri,
industri manufaktur terhadap Standarisasi Dan Perlindun
PDB dan per kapita serta Konsumen, Industri Agro D
peningkatan laju Industri Non Agro;
pertumbuhan; 3. Pelaksanaan Kebijakan Bid
Perdagangan Dalam Negeri,
4) Rasio Emisi CO2/Gas Rumah Perdagangan Luar Negeri,
Kaca dengan nilai tambah Standarisasi Dan Perlindun
sektor industri manufaktur; Konsumen, Industri Agro D
Industri Non Agro;
5) Ekspor non migas; 4. Pelaksanaan Evaluasi Dan
Isu Strategis Terkait Kondisi Pelaporan Bidang Perdagan
Lingkungan Hidup : Dalam Negeri, Perdagangan
1. Penurunan lahan pertanian Negeri, Standarisasi Dan
Perlindungan Konsumen, In
irigasi dan tadah hujan dan Agro Dan Industri Non Agro
meningkatnya kawasan 5. Pelaksanaan Dan Pembinaa
peruntukan industri akan Administrasi Dan Kesekreta
merubah proporsi tenaga Kepada Seluruh Unit Kerja
kerja berdasarkan lapangan Lingkungan Dinas; Dan
pekerjaan;
2. Menurunnya kemandiriian
ekonomi daerah;
3. Peningkatan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) sektor
energi dan industri akibat
peningkatan industri dan
transportasi;

Renstra DISPERINDAG
Prov.Jateng 2018-2023

Permasalahan Faktor Penghambat dan
Pendorong

keterkaitan sektor dengan harga yang

ngan industri dengan sektor kompetitif.
Dan
lainnya; 4. Kebijakan industri yang
dang
, 7. Tingginya belum terintegrasi antar

ngan ketergantungan bahan lembaga terkait dan antar
Dan
baku impor; pemerintah pusat dan
ngan
n Luar daerah.

ndustri 5. Postur industri di Jawa
o;
an Tengah yang tidak
ariatan
Di berimbang antara industri

kecil dan besar yaitu

masih didominasi oleh

industri kecil menjadikan

peran industri kecil dalam

rantai industri

manufaktur belum

optimal.

Pendorong:
Industri :
1. Kebijakan Pengembangan

Kawasan Industri dan
WPPI (Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri)

112

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

No Kebijakan RTRW/KLHS Tupoksi PD

6. Pelaksanaan Fungsi Lain Ya
Diberikan Oleh Gubernur, S
Tugas Dan Fungsinya.

Renstra DISPERINDAG
Prov.Jateng 2018-2023

Permasalahan Faktor Penghambat dan
Pendorong
ang
Sesuai mendorong pemerataan
industri di Jawa Tengah;
2. Terkoneksinya
infrastruktur kawasan
industri yang mendorong
tumbuhnya investasi di
Jawa Tengah;
3. Revolusi Industri 4.0
merubah system
manufaktur menjadi lebih
efektif, efisien dan real
time sehingga mampu
meningkatkan nilai
tambah ekonomi dalam
berproduksi;
4. Semakin maraknya
pemasaran secara online
(e-commerce) yang secara
langsung membuka
kesempatan pasar global;
5. Tumbuhnya industri
kreatif digital dan industri
kreatif aneka dengan
berorientasi sumber daya
lokal sehingga

113

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Tupoksi PD
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

No Kebijakan RTRW/KLHS

Renstra DISPERINDAG
Prov.Jateng 2018-2023

Permasalahan Faktor Penghambat dan
Pendorong

menciptakan wirausaha
baru dan membuka
lapangan kerja baru;

114

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Hasil Telaahan dari Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih, Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi dan
Rencana Tata Ruang Wilayah serta KLHS pada RPJMD maka
diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Penanganan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu

daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG’s, kemiskinan di tahun
2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Penduduk Jawa Tengah
yang berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan Maret 2018
sebanyak 3.897,20 ribu jiwa atau 11,32 persen, membaik
dibandingkan bulan September 2017 (12,23 persen). Namun
demikian angka ini masih di atas capian nasional yaitu sebesar (9,82
persen). Dalam periode lima tahun (2014-2018, Maret), laju
penurunan penduduk miskin sebesar 3,14 persen atau rata-rata
0,65 persen per tahun. Sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah
masih didominasi di wilayah pedesaan sebanyak 2.181,04 ribu jiwa
(12,99 perse), sedangkan penduduk miskin perkotaan sebanyak
1.716,16 ribu jiwa (9,73 persen). Masih tingginya tingkat kemiskinan
di perdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani (buruh
petani, petani gurem dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan
(buruh nelayan dan nelayan kecil). Hal ini disebabkan antara lain
belum berkembangnya kelembagaan (institusi dan kebiasaan/
perilaku) kelompok petani dan nelayan. Tiga kelompok rumah tangga
yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan
terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh
(underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (part
time worker), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan,
rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal.
perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil
termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga
(unpaid worker); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset
maupun pekerjaan. Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin
Jawa Tengah adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (basic
needs access) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau,
pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan
kehidupan ekonomi berkelanjutan (sustainable livelihood) yang

Renstra DISPERINDAG 115
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja,
akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan
produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk
menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial
masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan,
keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi, serta munculnya
gejala kultur komodifikasi data di masyarakat, dengan
memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.
Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan
penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan
kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah.
Ketidaktepatan tersebut diantaranya adalah subsidi pemerintah
(barang dan sarana produksi) yang seharusnya diterima oleh
kelompok miskin. Hal ini akibat belum terintegrasinya data
kemiskinan, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif,
dan belum terlalu jelasnya (siapa dan dimana) kelompok sasaran
(petani dan nelayan). Kemiskinan juga dipengaruhi dimensi politik
yang dikarenakan struktur politik dan ekonomi yang timpang, serta
tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan
pondasi masyarakat miskin yang kokoh, dalam dimensi politik yang
lebih luas, dengan menciptakan ruang aspirasi masyarakat dalam
proses politik dan pembangunan, dalam rangka meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

2. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Ekonomi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional dalam
beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju
pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif stabil dan berada di
atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa
Tengah tahun 2017 mencapai angka 5,27 persen, dan sampai dengan
triwulan II tahun 2018 mencapai angka 5,54 persen. Tiga sektor
unggulan ekonomi juga menunjukkan pertumbuhan yang positif
meskipun lajunya tidak cukup tinggi. Meskipun pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah relatif stabil, namun kondisi ekonomi global
dan regional yang tidak dapat diprediksi tepat, harus diantisipasi
karena akan memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Jawa

Renstra DISPERINDAG 116
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Tengah kedepan. Beberapa kondisi yang akan dihadapi dalam lima
tahun kedepan sebagai berikut:
a. Sektor Industri Pengolahan Industri pengolahan masih merupakan

sektor penyumbang terbesar pada ekonomi Jawa Tengah. Namun
demikian kondisinya saat ini industri yang berkembang masih
didominasi oleh industri padat karya, yang lebih banyak menyerap
tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah.
Disisi lain perkembangan industri sudah mulai mengarah pada
industri padat modal yang menuntut tingkat pendidikan,
keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja tinggi. Kondisi lain
yang harus diantisipasi adalah ketergantungan industri terhadap
bahan baku dan barang modal impor. Secara nasional, hampir 75
persen impor nasional berupa bahan baku/penolong industri. Hal
ini mendorong pemerintah daerah untuk dapat menjamin
ketersediaan bahan baku lokal, dan mendukung industri dengan
tingkat kandungan dalam negeri tinggi. Ketersediaan energi juga
menjadi tantangan penting kedepan untuk disiapkan dalam rangka
pengembangan industri di Jawa Tengah. Persoalan lainnya adalah
ketersediaan sarana dan prasarana industri yang belum memadai,
kurang tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan
industri, serta tingkat kesiapterapan teknologi yang masih rendah.

b. Sektor Perdagangan dan Jasa
Salah satu sektor unggulan Jawa Tengah lainnya adalah
perdagangan dan jasa, yang trennya dari tahun ke tahun mulai
meningkat. Meskipun meningkat, persoalan yang dihadapi di
sektor perdagangan adalah neraca perdagangan defisit, dimana
impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Penyebabnya antara
lain rendahnya ekspor antar daerah, dan pasar ekspor yang masih
terbatas pada pangsa pasar konvensional. Selain itu, sektor
produksi didominasi pada skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah
yang menggunakan teknologi sederhana, lemahnya akses
permodalan, akses pasar, daya saing produk, dan manajemen
usaha. Tren pengembangan e-commerce juga belum dibarengi
kemampuan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan e-commerce
tersebut. Pengembangan usaha pada sektor jasa, pariwisata, dan
ekonomi kreatif juga masih perlu didorong untuk menjadi
kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai
salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah,

Renstra DISPERINDAG 117
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan

sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, konektivitas

antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan sumberdaya

manusia. Pengembangan pariwisata Jawa Tengah

mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki

Jawa Tengah dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya

tarik serta memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) dan ke

belakang (backward linkage) yang kuat. Pengembangan sektor

pariwisata Jawa Tengah mestinya ditekankan pada pengembangan

pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup (Eco Socio

Tourism), dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan

konteks zonasi pegunungan, laut, sungai, karts, danau, dan

pantai, serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya, dengan

kreativitas termasuk eduwisata. Pengembangan pariwisata juga

diarahkan dengan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai

subyek pembangunan serta didukung interkoneski antar desa,

pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku

wisata. Kondisi perekonomian daerah yang stabil akan

memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan

berwirausaha yang semakin luas. Namun demikian, persoalan

kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting

untuk diperhatikan.Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Jawa Tengah berdampak pada kualitas dan daya saing

sumberdaya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dengan

dominasi pendidikan sekolah dasar pada usia angkatan kerja, dan

pengangguran terbesar pada pendidikan SMK, diperlukan

peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program

link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha,

penguasaan teknologi dan inovasi, serta hasil litbang sebagai

instrumen peningkatan perekonomian dan daya saing daerah.

Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga

kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja daerah lain. Maka

tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja

yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global. Isu

lainnya bukan hanya tentang daya saing ekonomi, namun juga

ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Wilayah Jawa

Tengah saat ini perkembangannya belumlah merata, yang

ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 di tahun 2016.

Renstra DISPERINDAG 118
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

Selain itu masih cukup banyak kabupaten yang masuk kategori
relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Di
samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan
kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara
kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya
urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan
masalah social di wilayah perkotaan. Untuk itu membuka akses
antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk
penghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat
pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda,
serta untuk keningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa.
Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan,
dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai (termasuk
revitalisasi kereta api antar kota), jaringan komunikasi, dan
jaringan energi menjadi penting. Tantangan pemenuhan energi di
Jawa Tengah adalah penyediaan energi untuk industri, perlu
penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong
investasi, serta pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih
rendah saat ini. Untuk mendukung perkembangan wilayah dan
pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah diperlukan rencana
pengembangan/grand desain infrastruktur perhubungan
diantaranya meliputi : pengembangan pelabuhan utama di wilayah
utara jawa tengah yang setara dengan Pelabuhan Tanjung Perak,
dan pengembangan pelabuhan pengumpul di selatan jawa yang
dilengkapi dengan apal logistik ke Indonesia Bagian Timur,
Pengembangan Bandara sebagai hub/transit internasional.

3. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung
Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu
yang penting baik secara global maupun nasional. Penurunan
kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa,
disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/catchment
area, pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri dan
pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Kondisi ini
menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Disamping itu Penurunan lahan pertanian irigasi dan tadah hujan dan
meningkatnya kawasan peruntukan industri akan merubah proporsi

Renstra DISPERINDAG 119
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018-2023

tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan; Menurunnya
kemandiriian ekonomi daerah; Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) sektor energi dan industri akibat peningkatan industri dan
transportasi.

Renstra DISPERINDAG 120
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BAB
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023 IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah “Meningkatkan
Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Dalam Perekonomian
Daerah”.

b. Sasaran Dinas
Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk mencapai tujuan
adalah :
1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri;
2. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan

Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Renstra DISPERINDAG 121
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka M

No. Tujuan Sasaran Indikator K
Tujuan d
1 Meningkatkan Meningkatnya laju Sasara
kontribusi sektor pertumbuhan sektor
industri terhadap industri. Pertumbuha
perekonomian daerah. sektor indus

2 Meningkatkan Meningkatnya laju Pertumbuha
kontribusi sektor pertumbuhan sektor sektor perda
perdagangan terhadap perdagangan
perekonomian daerah
Meningkatnya Kualitas Nilai Kepuas
3 Meningkatkan Tata Pelayanan Perangkat masyarakat
Kelola Organisasi Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Nilia SAKIP P

Perangkat Daerah

Renstra DISPERINDAG
Prov.Jateng 2018-2023

4.1.
Menengah Pelayanan Dinas

Kinerja Kondisi Awal Target Capaian (%) Kondisi
dan Kinerja (%)
an 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir
2017 2018

an laju 4,33 4,35 4,85 5,10 5,35 5,60 5,65 5,65
stri.

an laju
agangan 6,01 5,7 5,67 5,67 5,70 5,70 5,90 5,90

san
0 0 80 85 90 90 90 90

PD 83,48 84 84,50 85 85,50 86 86,50 86,50

122

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB V

5.1 Strategi

5.1.1 Urusan Industri :

Sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri
ditempuh melalui strategi :

1. Optimalisasi kawasan industri dan industri yang menyerap
tenaga kerja
Optimalisasi kawasan industri dilakukan melalui
pengembangan dan pembangunan kawasan industri. Wilayah
kab/kota yang yang masuk ke dalam WPPI dan kawasan
strategis pembangunan industri Jawa Tengah harus
menyusun program-program untuk pengembangan dan
penguatan kawasan industri. Sedangkan kab/kota yang yang
tidak termasuk, dapat menyusun program pembangunan
industrinya sebagai pendukung WPPI dan kawasan strategis
pembangunan industri di Jawa Tengah. Wilayah-wilayah
tersebut harus saling mendukung dan bekerja sama sehingga
tercipta satu keterpaduan dalam pembangunan industri di
Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan dan pembangunan
kawasan industri di Jawa Tengah, perlu segera dilakukan
langkah-langkah : percepatan proses pembangunan kawasan
industri untuk kawasan atau wilayah yang telah
direncanakan, ditentukan focus atas target tenant pada
setiap KI, segera dilengkapi sarana dan prasarana KI baik
dasar maupun penunjang, Adanya insentif bagi perusahaan
yang beroperasi di KI, adanya link and match antara
perusahaan yang beroperasi di dalam KI dengan industri,
tenaga kerja, dan sumberdaya lokal yang ada di wilayah KI.

2. Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan
hilirisasi industri

Renstra DINPERINDAG 123
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

Nilai tambah diartikan sebagai peningkatan nilai suatu
komoditas karena mengalami proses pengolahan,
pengangkutan, atau penyimpanan dalam suatu proses
produksi. Nilai tambah yang semakin besar tentunya dapat
berperan bagi pningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang besar tentu saja berdampak bagi
peningkatan lapangan usaha dan pendapatan masyarakat
yang muara akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Agar nilai tambah yang terjadi dalam proses industri benar
benar dapat dirasakan oleh masyarakat, maka perlu
dilakukan upaya adanya transformasi industri kita dari
“commodity base industry” menuju pengembangan industri
pengolahan. Industri pengolahan atau manufaktur menjadi
kunci penting guna memacu perekonomian karena lebih
produktif dan memberikan efek berantai yang luas. Industri
pengolahan mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku
lokal, menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan devisa
dari ekspor, serta penyumbang penerimaan negara dari pajak
dan cukai.

Diversifikasi produk, yaitu penganekaragaman atau inovasi
produk/bidang usaha diyakini mampu menambah daya
dorong perekonomian, dan dapat menjadi strategi khusus
untuk mendukung ekonomi Jawa Tengah saat ini.

Untuk itulah, perlu dilakukan diversifikasi dalam struktur
industry di wilayah Jawa Tengah. Diversifikasi produk
industri yang tidak hanya meliputi perluasan produk namun
juga penambahan lokasi usaha. Apabila kondisi ekonomi
mengalami gejolak dan perusahaan mengalami penurunan di
salah satu produk atau daerah, maka dapat ditutupi oleh
keuntungan di produk atau daerah lainnya. Meskipun
demikian, masih banyak yang perlu dilakukan untuk
mendukung hal tersebut. Ketersediaan infrastruktur
konektivitas, energi, listrik, dan air untuk proses
pengolahannya dan proses penjualannya ke daerah lain
mutlak harus tersedia.

Renstra DINPERINDAG 124
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

Hilirisasi industri adalah proses meningkatkan nilai tambah
input dasar, input antara hingga output akhir dalam suatu
proses produksi. Tujuannya adalah untuk melipat gandakan
nilai tambah produk bahan mentah, memperkuat struktur
industri, menyediakan lapangan kerja, dan mempeluas
peluang usaha.

Mengacu pada kebijakan kemenperin bahwa hilirisasasi
industri diarahkan untuk tercapainya tujuan strategis
pembangunan industri. pertama, mengurangi ketergantungan
impor dan penguatan struktur industri. Kedua, progam
hilirisasi industri hanya akan terwujud apabila pemerintah
dapat mengembangkan kebijakannya dalam dua arah, yaitu
kebijakan pengembangan industri dasar sebagai industri
pendukung dan kebijakan industri hilir yang saling
terkoneksi.

3. Pengembangan inovasi teknologi produksi
Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif
bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan,
serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas. Khusus
dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak
manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah
dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Berkat teknologi yang
telah berkembang pesat ini, kemudahan dalam ekonomi dan
industri pun sangat dirasakan pada saat ini.

Inovasi teknologi produksi adalah pemanfaatan inovasi guna
meningkatkan nilai tambah ataupun memperbaiki proses
pada setiap rantai produksi. Tujuan akhirnya adalah untuk
meningkatkan kapasitas produksi, dan juga perbaikan
kualitas produk.

Produktivitas dunia industri semakin meningkat seiring
berkembangnya teknologi yang digunakan manusia. Setiap
saat selalu ada teknologi baru yang muncul di masyarakat
Berbagai laporan ekonomi di berbagai negara semakin
mengakui pentingnya teknologi dalam meingkatkan

Renstra DINPERINDAG 125
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

produktivitas. Berbagai pakar dalam bidang teknologi sudah
memperkirakan bahwa ke depannya teknologi akan berperan
penting terutama setelah banyak industri yang merekapitulasi
biaya dan hal-hal lain terkait bisnis mereka dengan
menggunakan teknologi. Tak hanya dalam bidang industri
skala besar, banyak perusahaan tingkat kecil dan menengah
muncul dengan penggunaan teknologi.

Dunia saat ini bergerak dan dikendalikan oleh teknologi
informasi, begitu juga di bidang industri. Revolusi industri 4.0
menggabungkan proses manufakturing yang pengerjaanya
serba robotik dan mesin dipadukan dengan teknologi digital
berbasis teknologi informasi. Di masa depan diperkirakan
penggunaan teknologi informasi akan semakin masif yang
menjangkau bukan hanya industri besar tapi juga industri
kecil dan menengah.

Teknologi informasi atau yang sering kita sebut dengan
singkatan IT merupakan salah satu produk teknologi yang
mengalami perkembangan dan juga kemajuan paling pesat di
antara produk teknologi yang lain manfaat teknologi informasi
bagi banyak aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah
dalam bidang industri. Penerapan teknologi informasi dalam
dunia industri sangatlah penting. Karena, teknologi informasi
berperan dalam melakukan efisiensi. Terdapat berbagai
macam manfaat teknologi informasi bagi dunia industri antara
lain : sebagai sarana pemasaran yang mudah dan efisien,
meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi, menciptakan
sinergi atau integrasi.

4. Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran
dan standarisasi produk
Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan salah satu
kekuatan besar dan terdepan dalam pembangunan ekonomi,
karena sektor IKM sangat penting untuk menciptakan
pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Selain itu juga IKM
terbukti cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi
terhadap pasang surutnya permintaan pasar.

Renstra DINPERINDAG 126
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

Pemerintah berkepentingan mendorong IKM mengambil peran
dalam penguatan struktur industri nasional. Sekaligus
sebuah upaya pengentasan kemiskinan melalui kesempatan
perluasan lapangan kerja, selain juga menghasilkan barang
dan jasa industri yang berkualitas ekspor.

Untuk itu dibutuhkan implementasi kebijakan yang pro IKM
agar dapat terus berkembang. Beberapa hal yang menjadi
masih menjadi kendala bagi perkembangan IKM seperti
permodalan, standarisasi produk, dan pemasaran, perlu
segera ditangani melalui pendampingan, pelatihan, serta
kemudahan akses oleh semua stakeholder.

Namun demikian, nilai tambah akan lebih dirasakan, jika
produk-produk IKM dapat di ekspor ke negara-negara lain.
Apabila hal tersebut terjadi, produksi domestik akan
bertambah, yang berimplikasi positif terhadap penyerapan
tenaga kerja, peningkatan investasi dan berdampak akhir
terhadap pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat.

Untuk itu pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di dalam
negeri agar segera memanfaatkan teknologi digital sehingga
mampu berdaya saing global. Langkah strategis ini sesuai
dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

Penggunaan teknologi era revolusi industri 4.0 akan mampu
mendongkrak produktivitas industri manufaktur secara
efisien, termasuk sektor IKM. Bahkan, produk-produk yang
dihasilkan bakal lebih kompetitif dan inovatif.

5. Harmonisasi peran Stakeholder hulu hilir Pengembangan
bahan baku industri subtitusi impor
Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan yang
mendukung penggantian barang impor asing dengan barang
produksi dalam negeri. Kebijakan ini didasarkan pada
anggapan bahwa sebuah negara harus mengurangi
ketergantungannya pada negara asing dengan membangun
kemandirian industri di dalam negerinya.

Renstra DINPERINDAG 127
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

Kebijakan subtitusi impor harus diprioritaskan di sektor
industry hulu sehingga meningkatkan nilai tambah lokal,
daya saing, serta ketahanan sector industry kita. Untuk itu
perlu dilakukan upaya identifikasi bahan baku yang
digunakan oleh industry yang selama ini banyak berasal dari
impor.
Untuk kategori industri dengan tingkat impor tinggi dan
sedang, perlu didorong untuk melakukan kegiatan ekspor
atas hasil produksinya melalui peningkatan daya saing
produk. Selanjutnya perlu dilakukan upaya komprehensif
dengan melakukan koordinasi terhadap semua stakeholder
untuk secara bersama dapat mengembangkan program
substitusi impor terhadap industri yang memiliki tingkat
impor tinggi dan sedang, dalam proses produksinya.

6. Peningkatan data informasi industri dan kawasan industri
Integrasi sektor pendukung urusan industri.
Akselerasi pembangunan industri di Jawa Tengah
memerlukan percepatan pembangunan pada semua sector
pendukung industri. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi
berbagai faktor-faktor pendukung industri, seperti tersedianya
infrastruktur pendukung produksi dan distribusi barang yang
memadai, terdapat jaminan pasokan bahan baku dan sumber
energi pada harga kompetitif, tersedia sumber daya manusia
yang handal melalui pendidikan formal, informal dan vokasi,
meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan
Menengah (IKM) dan produknya melalui pendampingan yang
memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standar.
Selain itu, diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi dan
integrasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) ke perekonomian
digital melalui pengembangan e-smart IKM peningkatan
penggunaan teknologi, serta peningkatan akses pada
pembiayaan investasi dan peningkatan akses ke pasar
domestik dan pasar ekspor.

5.1.2 Urusan Perdagangan :

Renstra DINPERINDAG 128
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

Sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan sektor
perdagangan ditempuh melalui strategi :

1. Pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berdaya
saing.;
Mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan berdaya
saing melalui pemantauan distribusi dan logistik barang
kebutuhan pokok dan barang penting mulai dari hulu
(produksi) sampai ke hilir (konsumen) serta pasar dan usaha
dagang kecil dan menengah.

2. Pengembangan perdagangan dan perijinan secara online.
Meningkatnya efektifitas pendaftaran perusahaan secara
online melalui pengembangan pendaftaran perusahaan secara
online dan melalui Online Single Submission (OSS).

3. Perluasan ekspor (diversifikasi pasar dan produk ekspor,
peningkatan standar dan mutu prduk ekspor, dan
peningkatan promosi luar negeri);
Menyikapi kondisi persaingan global tersebut maka dalam
upaya melakukan perluasan pasar Jawa Tengah ke manca
negara ditempuh strategi antara lain :
- Selain ASEAN sebagai target pasar terdekat bagi Jawa
Tengah, terdapat pasar diluar ASEAN yang masih terbuka
luas untuk itu perlu dilakukan penetrasi ke pasar di
negara-negara Amerika Latin maupun Amerika Tengah,
Timur Tengah dan Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, Asia
Barat, Rusia, Kawasan Australia dan Selandia Baru (
kewilayahan pasar non tradisional ).
- Meningkatkan kemudahan pelayanan dibidang ekspor
melalui penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal ) barang
ekspor One Day Services baik di IPSKA Semarang,
Surakarta dan Cilacap.
- Meningkatkan pelayanan dibidang ekspor khususnya
terhadap komoditas yang memerlukan rekomendasi
Dearah ke Pusat / koordinasi lintas sektor menumbuhkan
kepercayaan pembeli dan tercapainya kinerja ekspor non
migas
- Meningkatkan pengamanan akses pasar komoditas Jawa
Tengah dari tuduhan dagang oleh negara lain yang
menghambat ekspor (Dumping, Subsidy, Safeguard).

Renstra DINPERINDAG 129
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

- Melakukan desiminasi kepada dunia usaha / industri
untuk regulasi ekspor, pengendalian impor dan berbagai
peraturan di negara tujuan ekspor, desiminasi free trade
agreement (FTA) dan Preferential Trade Agreement (PTA)
yang dilakukan pemerintah pusat.

- Meningkatkan capacity building di bidang label, branding
dan merk, desain, kualitas, Pelatihan Ekspor dan
Coaching programme (untuk perusahaan potensial
ekspor), pameran dagang untuk meningkat daya saing
produk.

- Memberikan fasilitasi promosi dagang dalam dan luar
negeri ( pasar ASEAN, China, Asia Barat) maupun
diversifikasi produk ekspor untuk perluasan segmen pasar
melalui Forum Ekspor

- Meningkatkan kemitraan usaha antara eksportir besar
dengan menengah dan kecil.

- Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan
menerapkan kebijakan yang mendukung pelaku industri
dalam berusaha Jawa Tengah misalnya ; memberikan
fasilitas KITE yakni kemudahan impor untuk
meningkatkan ekspor bagi IKM serta menggalakan ekspor
antar pulau, yakni mengeksplorasi potensi Jawa Tengah
untuk ditawarkan ke 34 Provinsi di Indonesia atau
komoditas apa saja yang dapat diimpor dari provinsi lain,
sebagai subtitusi impor karena Jateng tidak memproduksi.

4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
Tersedianya informasi pasar dalam rangka mengantisipasi
dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri melalui
Promosi dan Informasi produk dalam negeri.
Dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk, dan
untuk menghadapi persaingan di pasar dalam negeri,
dilakukan penguatan kompetensi dari UMKM di dalam negeri
agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas sama
dengan produk impor. Selain itu perlu ditanamkan sejak dini
kepada generasi muda melalui sosialisasi dan lomba-lomba
sehingga mau menggunakan produk-produk dalam negeri
sendiri

Renstra DINPERINDAG 130
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

5. Peningkatan kualitas, pengawasan, pelayanan dan
pengujian mutu produk.
 Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap perlindungan konsumen, telah dilakukan edukasi
dan sosialisasi baik di kalangan pelajar maupun
masyarakat umum, sehingga mereka mengetahui hak dan
kewajiban sebagai konsumen. Berbagai upaya untuk
meningkatkan daya saing para pelaku usaha diantaranya
dilakukan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa
serta legalitas perijinan berusaha. Lingkup pengawasan
perdagangan meliputi perizinan perdagangan, perdagangan
barang yang diawasi,dilarang dan /atau diatur, distribusi
barang dan/atau jasa,pendaftaran barang produk dalam
negeri da nasal impor yang terkait aspek K3L,
pemberlakuan SNI, persyaratan teknis atau kualifikasi
secara wajib, pendaftaran gudang dan penyimpanan barang
kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Hal ini
dilaksanakan untuk menciptakan perlindungan konsumen
sekaligus meningkatkan daya saing para pelaku usaha.
 Dengan meningkatkan kualitas pelayanan pengujian dan
sertifikasi mutu produk serta komoditi unggulan bagi
pelaku usaha melalui cara :

a) Pengembangan ruang lingkup pengujian komoditi
produk, kalibrasi peralatan ukur dan sertifikasi produk
BPSMB (Semarang dan Surakarta) sesuai dengan
kebutuhan pelaku usaha.

b) Peningkatan promosi dan informasi fungsi BPSMB
sebagai laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi
dan lembaga sertifikasi produk.

c) Peningkatan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu
produk baik melalui sarana prasarana BPSMB
(Semarang dan Surakarta), kemudahan akses pelayanan
berbasis IT

5.2 Kebijakan

5.2.1 Urusan Industri :

1. Strategi Pengembangan industri berbasis penyerapan tenaga
kerja, ditempuh dengan arah kebijakan penguatan

Renstra DINPERINDAG 131
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

sumberdaya manusia industri, kemitraan dan pasokan
bahan baku industri;

2. Strategi Penguatan Industri dan kawasan industri yang
mencakup aspek inovasi, teknologi, pemasaran dan
standarisasi ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut
:

 Peningkatan daya saing produk industri melalui
penguasaan teknologi dan inovasi

 Pengembangan industri Manufaktur Dalam Rangka
Implementasi Revolusi Industri 4.0

 Peningkatan Data ,Informasi dan Pengembangan wilayah
industri yang inklusif, menyebar dan berkualitas melalui
pendekatan geo regional industri yang berwawasan
lingkungan

3. Strategi Pengembangan Industri berbasis sumber daya lokal
dan berwawasan lingkungan ditempuh dengan arah kebijakan
peningkatan data, informasi dan pengembangan wilayah
industri yang inklusif, menyebar dan berkualitas melalui
pendekatan geo regional industri yang berwawasan
lingkungan;

4. Strategi Peningkatan kompetensi SDM industri ditempuh
dengan arah kebijakan penguatan sumberdaya manusia
industri, kemitraan dan pasokan bahan baku industri

5. Strategi Harmonisasi peran stakeholder hulu hilir ditempuh
dengan arah kebijakan Penguatan SDM industri, Kemitraan
dan pasokan bahan baku industri;

6. Strategi Peningkatan data informasi industri dan kawasan
industri ditempuh dengah arah kebijakan peningkatan data,
informasi dan pengembangan wilayah industri yang
inklusif, menyebar dan berkualitas melalui pendekatan geo
regional industri yang berwawasan lingkungan

7. Strategi Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru
ditempuh dengan arah kebijakan pengembangan industri
manufaktur dalam rangka implementasi revolusi industri
4.0

5.2.2 Urusan Perdagangan :
1. Strategi Pengembangan sistem distribusi yang efisien dan
berdaya saing ditempuh dengan arah kebijakan Peningkatan
fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi
perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur

pasar yang efisien dan berdaya saing.

Renstra DINPERINDAG 132
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

2. Strategi Pengembangan perdagangan dan perijinan secara
online ditempuh dengan arah kebijakan peningkatan
efektifitas pendaftaran perusahaan dan dagang secara
online

3. Strategi Perluasan ekspor (diversifikasi pasar dan produk
ekspor, peningkatan standar dan mutu prduk ekspor, serta
peningkatan promosi luar negeri); ditempuh dengan arah
kebijakan yaitu sebagai berikut :
 Penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi
dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri

4. Strategi Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
ditempuh dengan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:
 Peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan
promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan
struktur pasar yang efisien dan berdaya saing.
 Penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi
dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri

5. Strategi Peningkatan kualitas, pengawasan, pelayanan dan
pengujian mutu produk ditempuh dengan arah kebijakan
optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian
sertifikasi mutu produk

Renstra DINPERINDAG 133
Prov.Jateng 2013-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

Tab
Tujuan, Sasaran, S

Tujuan Sasaran Stra

Meningkatkan Meningkatnya laju 1. Optimalisasi kaw
kontribusi pertumbuhan
sektor industri industri sektor industri yang me
dalam kerja
perekonomian
daerah. 2. Peningkatan nila
diversifikasi prod
industri

3. Pengembangan i

produksi

4. Penguatan IKM y
aspek modal, pe
standarisasi pro

5. Pengembangan b
industri subtitus

6. Integrasi sektor
urusan industri

Renstra DINPERIN
Prov.Jateng 2013-

bel 5.1.
Strategi dan Kebijakan

ategi Arah Kebijakan
1. Peningkatan daya saing produk
wasan industri dan
enyerap tenaga industri;

ai tambah, 2. Pengembangan industri
duk dan hilirisasi pengolahan;

inovasi teknologi 3. Peningkatan dukungan penguatan
SDM industri
yang mencakup
emasaran dan 4. Pengembangan, penguasaan
oduk teknologi dan inovasi;
bahan baku
si impor 5. Penguatan pasokan bahan baku
industri;
pendukung
6. Peningkatan koordinasi lintas
sektor;

NDAG 134
-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

Tujuan Sasaran Stra

Meningkatkan Meningkatnya laju 1. Pengembangan
kontribusi pertumbuhan sektor yang efisien dan
sektor perdagangan
perdagangan
dalam 2. Pengembangan
perekonomian perijinan secara
daerah.

3. Perluasan ekspo
pasar dan produ
peningkatan sta
produk ekspor, d

Renstra DINPERIN
Prov.Jateng 2013-

ategi Arah Kebijakan

sistem distribusi 7. Pengembangan perwilayahan
n berdaya saing
industri yang inklusif, menyebar

dan berkualitas melalui pendekatan

geo regional industri yang

berwawasan lingkungan;

1. Peningkatan fasilitasi jaringan
produksi, distribusi dan promosi
perdagangan antar daerah dalam
penciptaan struktur pasar yang
efisien dan berdaya saing.

perdagangan dan 2. Penyediaan informasi pasar dalam
a online rangka mengantisipasi dinamika
perubahan pasar dalam dan luar
negeri

or (diversifikasi 3. Optimalisasi pengawasan,
uk ekspor, pelayanan dan pengujian sertifikasi
andar dan mutu mutu produk
dan peningkatan

NDAG 135
-2018

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2018 - 2023

Tujuan Sasaran Stra
promosi luar neg
4. Peningkatan pen
dalam negeri

5. Peningkatan ku
pengawasan, pe
pengujian mutu

Renstra DINPERIN
Prov.Jateng 2013-

ategi Arah Kebijakan
geri)
nggunaan produk 4. Peningkatan efektifitas pengawasan
pendaftaran perusahaan secara
online

ualitas,
elayanan dan
u produk

NDAG 136
-2018

DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN BAB VI
P R O V I N S IJ A W A T E N G A H

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok.
Pertama, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan
langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD). Kedua,
program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi
bidang dan UPT/Balai tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran;
namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara
langsung dalam mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD). Ketiga,
program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan
terhadap penyelenggaraan Perangkat Daerah (PD) sehari-hari seluruh bidang
dan UPT.

Adapun program dan kegiatan teknis secara keseluruhan yang
diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah
selama lima tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor

Program ini ditujukan untukmendorong peningkatan ekspor, informasi
pasar dan pengembangan investasi di bidang perdagangan internasional
guna membuka lapangan kerja dan tumbuhnya usaha baru yang akan
mendorong upaya penggurangan pengganguran dan kemiskinan di Jawa
Tengah serta meningkatkandaya saing dan pangsa pasar ekspor komoditi
di Jawa Tengah. Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspo–impor non
migas;

2. Kegiatan Peningkatan efisiensi impor non migas;
3. Kegiatan Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor;
4. Kegiatan Peningkatan Informasi dan analisa pasar ekspor;
5. Kegiatan Business Matching Jejaring Pemasaran Internasional;

2. Program Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri di Jawa Tengah.

Program ini ditujukan untuk mewujudkanjaringan produksi, distribusi
dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar
yang efisien dan berdaya saing. Sehingga dapat ditindaklanjutidengan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pemantauan distribusi dan logistik Kepokmas dan komoditi

strategis lainnya;
2. Kegiatan Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri;
3. Kegiatan Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah;
4. Kegiatan Peningkatan promosi produk unggulan daerah;
5. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Renstra DISPERINDAG 137
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN
P R O V I N S IJ A W A T E N G A H

3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen

Program ini ditujukan untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen,
memberikan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha,
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang
dikonsumsi dan digunakan. Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Konsumen;
2. Kegiatan Peningkatan Tertib Niaga;
3. Kegiatan Peningkatan Standarisasi Industri;
4. Kegiatan Peningkatan pembinaan ketentuan di bidang cukai dan

pemberantasan barang kena cukai ilegal;
5. Kegiatan Pembinaan Industri melalui fasilitasi kepemilikan hal atas

kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah di Wilayah IHT

4. Program Penguatan dan Pengembangan Industri Agro

Program ini bertujuan untuk mewujudkan industri agro daerah yang
kuat, mandiri, berdaya saing, maju serta berwawasan lingkungan.
Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di
Wilayah IHT
2. Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro.
3. Pengembangan SDM, inovasi dan kreativitas industri agro.
4. Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah.
5. Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri agro.
6. Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri agro
mendukung program pembangunan kewilayahan.
7. Pembinaan Usaha Industri hasil tembakau

5. Program Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro

Program ini bertujuan untuk mengembangkan SDM industri yang inovatif,
kreatif dan berdaya saing serta mengembangkan sarana dan prasarana
industri non agro. Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
1. Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya non agro.
2. Pengemb SDM, inovasi & kreativitas industri non agro.
3. Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah.
4. Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi msyarakat

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro.
5. Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri non agro.

6. Program Pengembangan Kemasan dan Industri Kreatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas startup industri
kreatif digital dan kualitas produk kemasan (packging), brnad/merk agar

Renstra DISPERINDAG 138
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN
P R O V I N S IJ A W A T E N G A H

berdaya saing. Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
1. Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan.
2. Pengembangan industri kreatif.
3. Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e-commerce

7. Program Pengembangan Teknologi Logam dan Kayu

Program ini ditujukan untuk mewujudkan industri logam kayu Jawa
tengah yang berdaya saing dan berteknologi sesuai dengan pangsa pasar.
Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Peningkatan layanan jasa keteknikan.
2. Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan

kayu.
8. Program Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
siap kerja di industri garment dan alas kaki. Sehingga dapat
ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki.
2. Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil dan alas kaki.
3. Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana prasarana

kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah
IHT
9. Program Peningkatan layanan Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

Program ini ditujukan untuk optimalisasi pelayanan dan pengujian
sertifikasi mutu produk. Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
1. Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasiBPSMB Surakarta
2. Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Semarang
3. Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang BPSMB

Surakarta
4. Peningkatan kalibrasi laboratorium uji BPSMB Surakarta
5. Peningkatan kalibrasi laboratorium uji BPSMB Semarang
6. Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Surakarta
7. Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Semarang

Disamping rencana program pokok tersebut diatas, terdapat program
penunjang sebagai berikut:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
penunjang kegiatan operasional aparatur dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan, yang
dilakukan melalui berbagai kegiatan yang tersebar di Sekretariat dan
Balai, untuk kegiatan dimasing-masing unit tersebut dapat dirinci sebagai
berikut :

a. Kegiatan di Sekretariat Dinas meliputi

Renstra DISPERINDAG 139
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN
P R O V I N S IJ A W A T E N G A H

1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat

Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat

Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran

Perangkat Daerah
6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Perangkat Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat

Daerah
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat
Daerah
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
12. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
13. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
14. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
15. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
16. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
17. Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah

b. Kegiatan di Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki (BIPTAK) Kelas
A, meliputi :

1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat

Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat

Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran

Perangkat Daerah
6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Perangkat Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat

Daerah
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat
Daerah
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah

Renstra DISPERINDAG 140
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN
P R O V I N S IJ A W A T E N G A H

11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
12. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
13. Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di BPPTAK
14. Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di BIPTAK

c. Kegiatan di Balai Industri Logam dan Kayu (BILK) Kelas A, meliputi :

1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat

Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat

Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran

Perangkat Daerah
6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Perangkat Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat

Daerah
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat
Daerah
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
12. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah

d. Kegiatan di Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan (BIKDK) Kelas
A, meliputi :

1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat

Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat

Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran

Perangkat Daerah
6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Perangkat Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat

Daerah
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat
Daerah

Renstra DISPERINDAG 141
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN
P R O V I N S IJ A W A T E N G A H

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah

11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
12. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah

e. Kegiatan di Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
Surakarta Kelas A, meliputi :

1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat

Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat

Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran

Perangkat Daerah
6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Perangkat Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat

Daerah
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat
Daerah
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
12. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah

f. Kegiatan di Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
Semarang Kelas A, meliputi :

1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat

Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat

Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran

Perangkat Daerah
6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Perangkat Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat

Daerah
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/

Renstra DISPERINDAG 142
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN
P R O V I N S IJ A W A T E N G A H

Operasional Perangkat Daerah
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah
11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
12. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Program ini ditujukan untukmenyiapkan seluruh dokumen perencanaan
perangkat daerah dan pelaksanaan evaluasi atas program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh dinas yang dilakukan melalui berbagai kegiatan
yakni :

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan
produktivitas usaha bagi perempuan pelaku usaha di bidang industri dan
perdagangan. Dapat dilakukan melaluisub kegiatan peningkatan dan
pengembangan kualitas produksi bagi perempuan pelaku usaha di bidang
industri; danKegiatan peningkatan kemampuan berusaha bagi perempuan
pelaku usaha di bidang perdagangan.

4. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Program ini ditujukan untuk mengantisipasi isu strategis yang terkait
dengan kedaulatan energi.Disperindag Prov. Jateng menyusun Program
pengembangan energi baru terbaruakan dan konservasi untuk
menciptakan kemandirian energi agar tidak terjadi ketergantungan.
Program ini dapat dilakukan melalui sub kegiatan efisiensi dan konversi
energi di lingkungan industri.

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini ditujukan untuk meningkatkan bimbingan dan penerapan
teknologi industri yang ramah lingkungan. Dapat dilakukan melalui sub
Kegiatan penerapan IKM secara in-proses;Kegiatan Pengembangan
Industri Hijau pada Industri Agro;Kegiatan Pengembangan Industri Hijau
pada Industri Non Agro;

Dalam pelaksanaan rencana program tersebut, saling terkait antara
program yang satu dengan lainnya dan merupakan simpul kelola yang dapat
mensinergikan berbagai potensi, kekuatan dan daya dukung industri dan
perdagangan. Dengan demikian diharapkan mampu menjawab isu-isu
strategis yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah. Secara rinci program,
kegiatan dan pendanaan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan 2018-2023
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Renstra DISPERINDAG 143
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S IJ A W A T E N G A H 2018 - 2023

Tabel
Rencana Program, Keg

Disperindag P
Tahun 20

Program Indikator Kinerja Satua Data Capaian
dan Tujuan, n pada Tahun

Kegiatan Sasaran, Program Awal
(Outcome), Kegiatan Perencanaan

Tujuan Sasaran Kode (Output)

(2017/2018) 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 2017 2018 Targ Rp.
(7) (8) et (000)
Meningka Meningka Penguatan
tkan tnya Laju dan (9) (10)
Kontribusi Pertumbu Pengemban
Sektor han gan Industri
Industri Sektor Agro
Dalam Industri
Perekono
mian
Daerah

Persentase Laju % 4,35 4,61 4,85
Pertumbuhan Sektor
Industri 6.575.
0
3.06.15
5,13 7,07 5,50
Persentase % 1.460.
pertumbuhan produksi 0
industri pengolahan
industri agro

3.07.15. Pengemban
001 gan sarana

l 6.1.
giatan, dan Pendanaan
Prov. Jateng
018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja
Pada Akhir Perangkat
2020 2021 2022 2023 Lokasi
Periode Renstra Daerah (22)
PD Penanggun

g Jawab

Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp.

) et (000) et (000) et (000) et (000) et (000)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

5,10 5,35 5,60 5,65 5,65

.0 7.575.0 8.575.0 9.575.0 10.575. 42.875.0
00 00 00 00 000 00

5,69 5,75 5,89 6 Bidang Bidang
.0 1.465.0 1.641.0 1.837.0 2.059.0 Industri Industri
00 00 00 00 00 6 Agro

8.462.00 SEKSI
0 PENGEMBA

RENSTRA Dinperindag 144
Prov.Jateng 2018-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S IJ A W A T E N G A H 2018 - 2023

Tujuan Sasaran Kode Program Indikator Kinerja Satua Data Capaian 2019
(1) (2) (3) dan Tujuan, n pada Tahun

Kegiatan Sasaran, Program Awal
(Outcome), Kegiatan Perencanaan

(Output) (2017/2018)

2017 2018 Targ Rp.
et (000)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

prasarana
IKM berbasis
sumber daya
agro.

Jumlah IKM industri 1.460.
agro binaan.
Orang 0 72 94 0

3.07.15. Pengemban 210.0
002 gan SDM,
inovasi dan 210.0
kreativitas 0 0 60
industri
agro.

Jumlah peserta Orang
pelatihan.

3.07.15. Penguatan 425.0
003 informasi
industri agro 425.0
Jawa 0 52
Tengah.

Jumlah informasi Kegiat
industri Agro yg an
tersedia.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja
Pada Akhir Perangkat
Lokasi
Periode Renstra Daerah
2020 2021 2022 2023 PD Penanggun

g Jawab

Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp.

) et (000) et (000) et (000) et (000) et (000)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

NGAN Agro
SARANA
DAN
PRASARANA
INDUSTRI
AGRO

.0 1.465.0 1.641.0 1.837.0 2.059.0 8.462.00

00 56 00 62 00 70 00 78 00 360 0

SEKSI

PENGEMBA

NGAN

SUMBER

DAYA

MANUSIA

DAN

INOVASI Bidang

00 210.00 806.00 1.356.0 1.850.0 4.432.00 INDUSTRI Industri

0 0 0 00 00 0 AGRO Agro

00 210.00 806.00 1.356.0 1.850.0 1.60 4.432.00

0 60 0 268 0 460 00 755 00 3 0

SEKSI

PENGEMBA

NGAN

SARANA

DAN

PRASARANA Bidang

00 1.350.0 1.512.0 1.693.0 1.896.0 6.876.00 INDUSTRI Industri

0 00 00 00 00 0 AGRO Agro

00 1.350.0 1.512.0 1.693.0 1.896.0 6.876.00

04 00 5 00 6 00 6 00 23 0

RENSTRA Dinperindag 145
Prov.Jateng 2018-2023