MENJAGA MANDAT PEMILU DENGAN PENYEDERHANAAN SURAT SUARA

yang sama juga diberlakukan di pemilihan presiden.
Namun, hasil evaluasi kemudian menyebutkan metode mencontreng ini

justru lebih susah diikuti, khususnya oleh pemilih yang masih terkendala dengan
buta huruf dan kemampuan menggunakan alat tulis untuk memberi tanda
(mencontreng) . Tidak heran jumlah surat suara tidak sah di Pemilu 2009 mencapai
17,7 juta suara atau 14,43 persen dari jumlah pemilih yang menggunakan hak
suaranya di pemilu.

Hal ini yang kemudian melatarbelakangi perubahan metode pemberian
suara untuk kembali dengan cara mencoblos, sesuatu yang sudah akrab dan terbiasa
bagi pemilih di Indonesia. Mencoblos menjadi metode yang paling mudah dan
menghindari potensi kesalahan pemberian suara di surat suara.

Gambar 8
Surat Suara di Pemilihan Umum 2009

DPR PPWP

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Akhirnya, di Pemilu 2014 yang diikuti 12 partai politik ini metode mencoblos
kembali dipergunakan dengan empat surat suara yang sama seperti Pemilu 2009
plus satu surat suara untuk pemilihan presiden yang juga dilakukan secara terpisah.
Pemilu 2014 sendiri dilaksanakan dengan pijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Total ada empat surat suara pemilu legislatif, yakni DPR, DPD, DPRD I, dan
DPRD II yang berisi nomor urut dan gambar partai politik (DPR dan DPRD). Kemudian
satu surat suara untuk DPD yang berisi nomor urut dan foto calon anggota. Sementara
pemilihan presiden sendiri dilaksanakan terpisah setelah pemilihan legislatif. Surat
suara pemilihan presiden berisi nama, foto, dan nomor urut pasangan calon presiden
dan calon wakil presiden.

Sama seperti halnya di Pemilu 2009, pemilihan presiden di 2014 dilakukan
secara terpisah dengan pemilihan anggota legislatif. Hasil pemilu legislatif, terutama
kursi yang diraih partai politik di DPR menjadi patokan syarat pengajuan pasangan
calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden 2014.

38

Gambar 9
Surat Suara di Pemilihan Umum 2014

PPWP DPR
Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Terakhir, Pemilu 2019 yang diikuti oleh 16 partai politik juga diberlakukan
empat surat suara legislatif yang sama dengan pemilu sebelumnya. Hanya saja,
perhelatan pemilu legislatif mulai dilakukan secara serentak dengan pemilihan
presiden. Di Pemilu 2019 ini surat suara pemilu presiden, selain berisi nomor urut,
nama, dan foto pasangan calon, juga mulai dicantumkah gambar partai politik
pengusung pasangan calon tersebut.

Pemilu 2019 yang digelar dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini menyediakan empat surat suara pemilu
legislatif, yakni surat suara untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota. Surat suara berisi nomor urut, nama calon dan gambar
partai politik, khususnya untuk DPR dan DPRD. Sementara surat suara untuk DPD
berisi nomor urut, nama calon dan foto calon anggota DPD.

Kemudian untuk pemilihan presiden, di Pemilu 2019 menyediakan satu
surat suara pemilihan presiden yang berisi nama, foto, nomor urut pasangan calon
dan gambar partai politik pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil
presiden. Praktis, total ada lima surat suara yang diperoleh pemilih di Pemilu 2019
ini.

39

Gambar 10
Surat Suara di Pemilihan Umum 2019

PPWP DPD DPR DPRD PROVINSI DPRD

KABUPATEN/KOTA

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Berpijak dari penjelasan surat suara dari pemilu ke pemilu, berikut ini tabel
yang memperlihatkan bagaimana surat suara dipergunakan sejak Pemilu 1955
sampai Pemilu 2019. Dari tabel berikut ini dapat menjelaskan bagaimana metode
pemberian seuara pemilih dilakukan, mulai dari mencoblos atau menulis yang
diterapkan di Pemilu 1955, hingga kemudian dominan mencoblos seperti yang
dipraktekkan di pemilu pada era Orde Baru, dan kembali ditegaskan dengan
mencoblos di era pascareformasi, meskipun di era ini sempar dilakukan dengan
cara menuliskannya atau lebih dikenal dengan cara mencontreng di Pemilu 2009.

Jumlah surat suara dan isi dari surat suara juga jelas dapat digambarkan
dalam tabel ini, terutama terkait apa-apa saja yang terdapat di dalam surat suara,
mulai dari nomor urut, gambar, maupun foto dari logo partai politik maupun calon
anggota legislatif. Termasuk diantaranya surat suara untuk pemilihan presiden.

40

41

BAB IV
PENYEDERHANAAN

DESAIN
SURAT SUARA

PEMILU

42

BAB IV
PENYEDERHANAAN DESAIN SURAT SUARA PEMILU

KPU telah sukses melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang kemudian
dilanjutkan dengan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Hasil Pemilu
dan Pilkada tersebut sudah diwujudkan dengan dilantiknya calon terpilih pada Pemilu
Serentak Tahun 2019 dan kepala daerah terpilih. Di balik kesuksesan penyelenggaraan
Pemilu ini, tentu masih banyak catatan yang bisa dijadikan pelajaran sekaligus
proyeksi untuk pengembangan dan perbaikan pelaksanaan Pemilu ke depan.

Salah satu yang menjadi catatan adalah terkait betapa besarnya beban
penyelenggara dengan penyelenggaraan Pemilu serentak dengan lima surat suara
yang dilakukan dalam satu hari. Banyaknya anggota penyelenggara pemilu adhoc,
yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dalam
melaksanakan tugas Pemilu serentak tahun 2019 adalah potret yang tidak bisa
dilepaskan dengan beban berat tersebut.

Belajar dari kondisi tersebut, KPU punya tanggung jawab besar untuk
menciptakan Pemilu yang efektif dan efisiensi untuk Pemilu serentak tahun 2024,
yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengurangi beban kerja petugas KPPS
pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Langkah mengurangi beban
kerja ketugas KPPS tersebut salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap
penggunaan surat suara yang jumlahnya cukup banyak pada saat hari pemungutan
dan penghitungan suara, yaitu 5 (lima) surat suara.

Kajian penyederhanaan surat suara menjadi penting mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai langkah lesspaper yang sangat bermanfaat untuk pengurangan
dampak kerusakan alam dan lingkungan, terlebih penyederhanaan surat
suara juga berdampak terhadap pengurangan penggunaan kotak suara.

2. Mengurangi jumlah kertas surat suara yang digunakan akan berdampak
terhadap pengurangan waktu penandatanganan surat suara oleh Ketua KPPS
sebelum digunakan oleh pemilih.

3. Mengurangi beban kerja petugas KPPS dalam melakukan rekapitulasi
penghitungan suara karena bisa dilakukan dalam satu waktu / panel.

4. Diharapkan lebih menarik bagi pemilih karena surat suara yang digunakan
hanya satu atau dua lembar untuk semua jenis Pemilu, tentunya berdampak
terhadap pengurangan surat suara tidak sah dan tingkat partisipasi pemilih
yang meningkat.

5. Bagi pemilih penggunaan 5 (lima) surat suara dalam pelaksanaan Pemilu
sangat menyulitkan karena harus membuka satu per satu surat suara yang
digunakan, serta tidak efektif waktu yang digunakan dalam proses
pemungutan suara. Di Pemilu 2019, dengan penggunaan 5 (lima) surat suara,
waktu rata-rata pemilih memberikan suara dalam bilik suara adalah 6 (enam)
menit.

43

Bagi KPU sendiri, penyederhanaan surat suara diharapkan mengurangi
beban kerja dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi berkurang, sehingga
menghasilkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik. Sebagai instrumen utama
dalam Pemilu, surat suara perlu didesain sebaik mungkin guna menghasilkan Pemilu
yang bebas, adil, dan demokratis. Desain surat suara paling tidak berdampak pada
dua aspek penting di pemilu yakni: pertama, “the ability of voters to understand the
choices of candidates or parties running in the election and select their choice in a
valid manner” atau kemampuan pemilih untuk mengenali kandidat atau partai yang
menjadi peserta Pemilu dan agar pemilih dapat memberikan suaranya dengan cara
yang benar atau “sah”.

Kedua, desain surat suara akan berdampak pada the accuracy of counting of
votes atau akurasi dalam proses penghitungan suara. Surat suara yang tidak didesain
dengan baik seperti kotak/gambar kandidat/partai politik yang kecil dan berdekatan
dengan partai/kandidat lain, membuka ruang untuk pemilih memberikan suaranya
lebih dari satu kotak yang berujung pada surat suara tidak sah.

The Electoral Knowledge Network atau ACE Project menyarankan sejumlah
hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendesain surat suara yang efisien dan
efektif diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai intruksi metode pemberian
suara di surat suara. Sebagai contoh “berikan tanda kepada partai
politik/kandidat yang kamu pilih”.

2. Meninjau kembali ketentuan pembatasan satu tipe spesifik dalam menandai
surat suara dan melarang berbagai metode penanda lainnya. Sebagai contoh
metode pemberian suara hanya dengan memberi tanda “X” atau nomor,
sedangkan metode lainnya dilarang.

3. Memastikan ulang ukuran dari kotak atau ruang untuk memberikan preferensi
pilihan tersedia dalam ukuran yang memdai atau besar untuk memudahkan
pemilih.

4. Pastikan surat suara memiliki informasi yang memadai mengenai kandidat
dan partai politik untuk membantuk pemilih dalam menentukan pilihannya.

5. Meninjau ulang pilihan huruf dan ukuran huruf yang digunakan apakah
memudahkan pemilih dalam membaca surat suara.

6. Untuk pemilu serentak, memberikan kode warna pada surat suara dapat
meminimalisir kebingungan pemilih dalam memberikan suaranya.

Dalam Pemilu 2019 yang menggunakan 5 (lima) jenis surat suara memang
memberikan kesulitan bagi para pemilih. Seperti yang sudah dipublikasikan dari
hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI 2019 bertajuk “Survei Pasca Pemilu 2019:
Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi”, dihasilkan sejumlah catatan, yakni
sebanyak 74 persen responden menyatakan pemilu serentak dengan mencoblos
lima surat suara (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota)
menyulitkan pemilih. Kemudian mayoritas responden (96 persen) setuju bahwa
sebagian besar perhatian publik tertuju pada proses pemilu presiden dibandingkan
dengan pemilu legislatif.

44

Selain itu berdasarkan data perolehan surat suara tidak sah antara Pemilu
Presiden dengan Pemilu Legislatif cukup siginifikan. Berdasarkan data pada saat
penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu 2019, tercatat surat
suara tidak sah Pemilu Presiden hanya 2,37 persen atau 3.754.905 suara. Sedangkan
suara tidak sah untuk Pemilu DPR empat kali lipat dari surat suara tidak sah Pemilu
Presiden yakni 17.503.953.

Begitu juga dengan surat suara tidak sah di Pemilu DPD yang mencapai 19,02
persen atau setara dengan 29.710.175. Tingginya surat suara tidak sah di pemilu
legislatif juga terjadi di DPRD Provinsi. Sebagai contoh, surat suara tidak sah di
DPRD Provinsi Jawa Barat adalah 15,4 persen dari total suara yang masuk.

Berpijak dari kondisi inilah, Komisi Pemilihan Umum berupaya melakukan
kajian terhadap surat suara. Tingkat kesulitan pemilih dengan lima surat suara yang
pada akhirnya melahirkan tingginya surat suara tidak sah membawa kerugian, tidak
saja bagi pemilih, namun juga bagi demokrasi. Bagaimanapun setiap surat suara
pemilih harus dijamin kemurniannya karena ia membawa mandat politik.

Langkah Komisi Pemilihan Umum melakukan kajian desain surat suara yang
diproyeksikan untuk Pemilu 2024 dengan tetap menjaga amanah ketentuan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini mengalami dinamika
dan beberapa kali uji coba. Salah satu semangat kajian desain surat suara ini adalah
bagaimana agar surat suara lebih sederhana dan mudah dipahami, serta juga
mendukung efisiensi pelaksanaan pemilihan umum dari sisi penyederhanaan surat
suara.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggabungkan surat suara,
sehingga jumlah surat suara bisa lebih sedikit dari Pemilu 2019 yang berjumlah
lima surat suara. Pada awal kajian yang dilakukan, pada Mei 2021, Komisi Pemilihan
Umum membuat kajian penyederhanaan desain surat suara dengan tiga model
desain surat suara dengan model sebagai berikut :

Dari tabel di atas tampak di model surat suara pertama berupaya menjadikan
satu surat suara untuk Pemilu yang bersifat perseorangan atau memilih orang atau

45

pasangan calon secara nasional. Di model ini yang dimaksud adalah antara Pemilu
presiden dan Pemilu Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian surat suara kedua
menyatukan Pemilu legislatif berbasis calon dari partai politik dari semua tingkatan,
yakni penggabungan surat suara untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Kemudian surat suara ketiga di model tiga surat suara ini adalah surat suara
penggabungan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu DPR
daerah pemilihan luar negeri, yakni khusus untuk daerah pemilihan DKI Jakarta II.
Surat suara ini khusus dilakukan untuk pemilih yang ada di luar negeri.

Namun, setelah melalalui banyak pertimbangan dan masukan, setelah desain
tersebut diajukan kepada pimpinan, tim Komisi Pemilihan Umum kemudian diminta
melakukan pengembangan dari tiga model tersebut yang kemudian tim melakukan
kajian kembali.

Dari hasil kajian ini kemudian muncul enam (6) desain surat suara. Keenam
desain surat suara tersebut seperti yang ada dalam tabel berikut ini :

46

Sejumlah kajian dilakukan oleh KPU terkait munculnya enam desain surat
suara ini. Salah satunya melalui diskusi dengan menghadirkan narasumber Ahmad
Muhajir (Ahli Grafika) dan Saiful Imam (Ahli Desain) pada 8 September 2021. Dari
hasil kajian bersama narsumber ini beberapa menghasilkan catatan sebagai berikut:

1. Keenam desain surat suara yang sudah dibuat sudah cukup memenuhi unsur
desain grafis, namun masih memerlukan penyempurnaan.

2. Perubahan dan penyederhanaan desain surat suara utamanya adalah untuk
mengurangi beban dan potensi masalah yang muncul pada saat Pemilu serta
juga agar mudah digunakan.

3. Dasar lain yang digunakan sebagai acuan dalam rencana penyederhanaan
surat suara adalah karena cukup tingginya surat suara tidak sah pada Pemilu
2019 yang jumlahnya yang mencapai 19,2 persen untuk DPD dan 11 persen
untuk DPR.

4. Penyederhanaan surat suara dilakukan untuk memudahkan pemilih agar
mudah dalam mengenali kandidat dan partai politik lalu juga memberikan
kemudahan kepada penyelenggara Pemilu dalam menentukan akurasi sah
dan tidak sah pada surat suara pada saat penghitungan suara serta
mewujudkan efisiensi biaya.

5. Undang-Undang Pemilu sudah mengatur cukup detil terkait dengan surat
suara sehingga cukup membatasi KPU dalam rencana penyederhanaan surat
suara.

6. Penyederhanaan surat suara tidak hanya pada sisi desain saja namun juga
dari sisi jumlah dari 5 surat suara pada Pemilu 2019 menjadi 1 atau 2 surat
suara pada Pemilu 2024.

7. Surat suara merupakan penyampaian komunikasi kepada pemilih dan ada
dua aspek dalam hal ini yaitu dari sisi desain grafika dan desain grafis serta
syarat mutlak tercapainya komunikasi visual yaitu indera pengelihatan.

8. Surat suara yang dihasilkan harus bertitik berat pada teori yaitu ilustrasi,
layout, typografi dan warna.

9. Analisis dari sudut pandang desain sesuai teori desain, yaitu pada model 2
dan 3 karena penekananya jelas, tipografi mudah dibaca, tidak memiliki
banyak teks, sehingga hemat waktu, kemudian perlu juga dibedakan dengan
warna tiap jenis pemilihan dengan warna shadow, lalu perlu ada color
branding untuk memudahkan sosialisasi dan dapat menggunakan alternatif

47

warna khusus yang bersifat netral tidak mencirikan salah satu partai.
10. Terdapat tahapan dalam desain surat suara, yakni tahapan mendesain surat

suara dummy, tahapan pengamanan surat suara, tahapan pra pengisian
desain surat suara, tahapan pengisian desain surat suara, dan tahapan
distribusi file surat suara untuk pencetak.
11. Perlu adanya berbagai model surat suara namun dengan metode yang sama
yaitu mencoblos ini nanti akan kita coba simulasikan agar kita tahu mudah
atau tidak.
12. Ada dua hal dalam penyederhanaan surat suara yaitu harus mengubah UU
dan tidak mengubah UU dengan berbagai macam kelebihan dan kekuranganya
jika melakukan kedua hal tersebut.
13. Semakin banyak jumlah peserta Pemilu maka akan cenderung memperbesar
ukuran surat
14. Perlu menjadi perhatian golongan usia pemilih dalam hal penyederhanaan
desain surat suara ini karena akan berkaitan erat dengan pola sosialisasi.
15. Perlu dilakukan riset dan kajian mendalam untuk menentukan desain surat
suara seperti apa yang ingin dicapai dengan tetap berpedoman pada ketentuan
undang-undang dan yang paling utama adalah lakukan dahulu banyak
eksplorasi dan simulasi lalu sampaikan hasilnya kepada pembuat undang
undang serta berikan opsi-opsinya.
Berikut gambaran keterangan dari enam model desain surat suara sebagai
hasil kajian yang dilakukan KPU

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Dalam rangka melakukan kajian penggunaan surat suara, maka dilaksanakan
kegiatan simulasi surat suara dari 6 (enam) model draft surat suara di atas. Setiap
model desain surat suara disimulasikan pada masing-masing Tempat Pemungutan
Suara (TPS), sehingga satu TPS fokus kepada satu model desain surat suara.

Tujuan simulasi adalah untuk memperoleh alternatif desain surat suara yang
efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam
Pemilu serentak Tahun 2024, baik bagi pemilih, penyelenggara, maupun peserta
Pemilu. Simulasi ini dilakukan dengan uji coba terhadap 6 (enam) model desain
surat suara untuk Pemilu 2024. Simulasi sekaligus untuk melakukan pencermatan
terhadap penggunaan 6 (enam) salternatif desain surat suara untuk Pemilu tahun
2024.

Terkait kebutuhan simulasi soal pemilih, ditetapkan masing-masing TPS
sebanyak 30 orang yang terdiri dari semua unsur yang ada di KPU, yaitu unsur
pimpinan (Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris Jenderal, Deputi, Inspektur Utama,
Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur Wilayah), Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian,
Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Umum (staff), Tenaga
Pendukung dan para Cleaning Service/Teknisi.

TPS didesain seperti alat kelengkapannya, yang terdiri dari kotak suara, bilik
suara, surat suara dan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditempel. Pada masing-masing
TPS, ditempatkan beberapa orang panitia yang bertugas layaknya seperti KPPS
dalam hal mencatat kedatangan pemilih, memberikan surat suara, dan menjelaskan
tata cara pemberian suara tersebut. Terakhir, untuk mendapatkan masukan terhadap
desain surat suara tersebut, maka ada petugas yang mengingatkan pemilih untuk
mengisi kuisioner online yang telah disediakan dan melakukan wawancara terhadap
beberapa pemilih untuk menggali masukan dan saran terhadap desain surat suara
tersebut.

63

Dalam perkembangannya, enam desain model surat suara di atas mengalami
perubahan dan dinamika seiring dengan hasil simulasi yang dilakukan terhadap
desain tersebut. Setelah enam desain itu kemudian muncul pengembangan yang
menghasilkan tiga model desain surat suara sebagaimana berikut :

Setelah dilakukan pendalaman dibuatlah 3 model surat suara yang
dipergunakan pada simulasi di 3 Provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Bali, dan Sumatera
Utara. Ketiga model surat suara tersebut adalah :

64

65

BAB V
SIMULASI DESAIN

SURAT SUARA
PEMILU

66

BAB V
SIMULASI DESAIN SURAT SUARA PEMILU

SIMULASI ENAM MODEL DESAIN SURAT SUARA

Simulasi awal yang dilakukan KPU pada 21 Juni 2021 adalah menguji enam
model desain surat suara yang menjadi titik awal upaya kajian penyederhanaan
surat suara. Sebelum dilaksanakan kegiatan simulasi, semua peserta yang terlibat,
baik panitia ataupun peserta diberikan simulasi umum tentang tata cara pelaksanaan
kegiatan oleh pimpinan KPU.

Selanjutnya, para peserta dan panitia mengikuti rapid test antigen untuk
memastikan kondisi kesehatan semua peserta yang terlibat dalam kegiatan simulasi
ini. Setelah mendapatkan hasil rapid test antigen, semua panitia mempersiapkan
diri sama seperti petugas KPPS yang mempersiapkan diri pada TPS masing-masing.
Sedangkan untuk peserta yang bertindak sebagai pemilih, datang sesuai dengan
jadwal kedatangan yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan simulasi surat suara ini, pemilih diberikan panduan atau
tata cara pemberian suara, yaitu:

1. Membuka surat suara di bilik yang telah disediakan
2. Pemilih dapat melihat Daftar Pasangan Calon (DPC) Presiden dan Wakil

Presiden serta Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang
ditempel di di Papan Pengumuman untuk TPS 4 dan 5, sedangkan untuk TPS
1,2,3 dan 6 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD, dan DPD ditempel
di dalam bilik suara.
3. Menuliskan nomor urut dengan alat yang disediakan berupa pulpen,
memberikan tanda silang (x) atau mencoblos dengan alat coblos yang
disediakan.
4. Melipat surat suara dan memasukkan surat suara pada kotak suara yang
telah ditentukan.
Setelah selesai memberikan pilihan suara, selanjutnya pemilih yang diminta
untuk mengisi link kuisioner yang berisi pertanyaan terkait dan dilakukan wawancara
kepada beberapa orang pemilih yang telah memberikan pilihan pada surat suara.
Terdapat 6 TPS yang masing-masing menggunakan satu desain surat suara,
sebagai berikut, satu TPS menggunakan model 1 yang hanya diberikan satu surat
suara yang isinya terdiri dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta satu kotak khusus untuk menulis
pilihan anggota DPD.
Kemudian satu TPS lagi diberikan surat suara model 2 yang relatif hampir
sama hanya saja untuk pilihan untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dipisahkan, berbeda dengan model 1 yang digabungkan dalam satu kolom partai
politik.
Sementara itu TPS tiga diberikan surat suara model 3 yang terdiri dari dua
surat suara, yakni berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD

67

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sementara surat suara DPD terpisah di surat
suara tersendiri.

Untuk tata cara pemberian suaranya dengan menuliskan angka pilihan pada
surat suara. Lalu TPS 4 diberikan surat suara model 4 yang terdiri dari satu surat
suara yang tata cara pemberian suaranya dengan mencoblos surat suara pada pilihan.
Di surat suara juga disediakan daftar nama calon dari masing-masing partai, sehingga
tidak diperlukan penempelan daftar nama calon di bilik suara.

Berikut ini panduan yang diberikan KPU terhadap pemilih yang berpartisipasi
dalam simulasi keenam desain surat suara Pemilu:

Panduan Bagi Pemilih Spesimen Model 1
A. Umum
1. Pemilih mendapatkan 1 lembar surat suara
2. Surat suara berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu 2024, yang terdiri atas

Peserta Pemilu;
a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilu Anggota DPR RI
c. Pemilu Anggota DPRD Provinsi
d. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
e. Pemilu Anggota DPD RI
3. Pemberian suara dilakukan dengan menuliskan nomor urut pada masing-masing
5 (lima) jenis Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2

B. Tata Cara Pemberian Suara
1. Buka surat suara di bilik yang telah disediakan
2. Pemilih dapat melihat Daftar Pasangan Calon (DPC) Presiden dan Wakil Presiden

serta Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang di tempel di\
bilik suara, sebelum menuliskan nomor urut
3. Menuliskan nomor urut dengan alat yang disediakan, berupa pulpen
4. Pemberian surat suara (menuliskan nomor urut)
a. Presiden dan Wakil Presiden

Menuliskan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
b. DPR RI

Menuliskan nomor urut calon anggota DPR RI
c. DPRD Provinsi

Menuliskan nomor urut calon anggota DPRD Provinsi
d. DPRD Kabupaten/Kota

Menuliskan nomor urut calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
e. DPD RI

Menuliskan nomor urut calon anggota DPD RI
5. Lipat surat suara dan masukkan pada kotak surat suara

68

Panduan Bagi Pemilih Spesimen Model 2
A. Umum
1. Pemilih mendapatkan 1 lembar surat suara
2. Surat suara berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu 2024, yang terdiri atas

Peserta Pemilu;
a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilu Anggota DPR RI
c. Pemilu Anggota DPRD Provinsi
d. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
e. Pemilu Anggota DPD RI
3.Pemberian suara dilakukan dengan menuliskan nomor urut pada masing-masing
5 (lima) jenis Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2

B.Tata Cara Pemberian Suara
1. Buka surat suara di bilik yang telah disediakan
2. Pemilih dapat melihat Daftar Pasangan Calon (DPC) Presiden dan Wakil Presiden

serta Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang di tempel di
bilik suara, sebelum menuliskan nomor urut
3. Menuliskan nomor urut dengan alat yang disediakan, berupa pulpen
4. Pemberian surat suara (menuliskan nomor urut)

a. Presiden dan Wakil Presiden
Menuliskan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

b. DPR RI
Menuliskan nomor urut calon anggota DPR RI

c. DPD RI
Menuliskan nomor urut calon anggota DPD RI

d. DPRD Provinsi
Menuliskan nomor urut calon anggota DPRD Provinsi

e. DPRD Kabupaten/Kota
Menuliskan nomor urut calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

5. Lipat surat suara dan masukkan pada kotak surat suara

Panduan Bagi Pemilih Spesimen Model 3
A. Umum
1. Pemilih mendapatkan 2 lembar surat suara
2. Surat suara pertama berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu 2024, yang terdiri

atas Peserta Pemilu;
a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilu Anggota DPR RI
c. Pemilu Anggota DPRD Provinsi
d. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

3. Surat suara kedua berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu Anggota DPD RI
4. Pemberian suara dilakukan dengan menuliskan nomor urut pada surat suara

pertama dengan 4 (empat) jenis Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2

69

dan surat suara kedua dengan 1 (satu) jenis Pemilu seperti yang dimaksud di
angka 3

B. Tata Cara Pemberian Suara
1. Buka surat suara di bilik yang telah disediakan
2. Pemilih dapat melihat Daftar Pasangan Calon (DPC) Presiden dan Wakil Presiden

serta Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang di tempel di
bilik suara, sebelum menuliskan nomor urut
3. Menuliskan nomor urut dengan alat yang disediakan, berupa pulpen
4. Pemberian surat suara pertama (menuliskan nomor urut)
a. Presiden dan Wakil Presiden

Menuliskan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
b. DPR RI

Menuliskan nomor urut calon anggota DPR RI
c. DPRD Provinsi

Menuliskan nomor urut calon anggota DPRD Provinsi
d. DPRD Kabupaten/Kota

Menuliskan nomor urut calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
5. Pemberian surat suara kedua dengan cara menuliskan nomor urut calon anggota

DPD RI
6. Lipat surat suara dan masukkan pada:

a. Kotak suara I untuk surat suara pertama sebagaimana tersebut pada angka 2
b. Kotak suara II untuk surat suara kedua sebagaimana tersebut pada angka 3

Panduan Bagi Pemilih Spesimen Model 4
A. Umum
1. Pemilih mendapatkan 1 lembar surat suara
2. Surat suara berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu 2024, yang terdiri atas

Peserta Pemilu;
a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilu Anggota DPR RI
c. Pemilu Anggota DPRD Provinsi
d. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
e. Pemilu Anggota DPD RI

3. Pemberian Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada masing-masing 5 (lima)
jenis Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2

B. Tata Cara Pemberian Suara
1. Pemilih dapat melihat Daftar Pasangan Calon (DPC) Presiden dan Wakil Presiden

serta Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang di tempel di
depan TPS, sebelum memberikan suara
2. Buka surat suara di bilik yang telah disediakan
3. Coblos dengan alat yang disediakan, berupa paku
4. Pemberian surat suara (mencoblos surat suara)

70

a. Presiden dan Wakil Presiden
Coblos pilihan satu kali pada nomor urut, nama, foto Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden dan/atau tanda gambar partai politik pengusul

b. DPR RI
Coblos pilihan satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau
nomor urut, nama calon anggota DPR RI

c. DPRD Provinsi
Coblos pilihan satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau
nomor urut, nama calon anggota DPRD Provinsi

d. DPRD Kabupaten/Kota
Coblos pilihan satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau
nomor urut, nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

e. DPD RI
Coblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota
DPD RI

5.Lipat surat suara dan masukkan pada kotak surat suara

Panduan Bagi Pemilih Spesimen Model 5
A. Umum
1. Pemilih mendapatkan 2 lembar surat suara
2. Surat suara pertama berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu 2024, yang terdiri

atas Peserta Pemilu
a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilu Anggota DPR
c. Pemilu Anggota DPRD Provinsi
d. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

3. Surat suara kedua berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu Anggota DPD RI
4. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos pada surat suara pertama dengan

4 (empat) jenis Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan surat suara
kedua dengan 1 (satu) jenis Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 3

B. Tata Cara Pemberian Suara
1. Pemilih dapat melihat Daftar Pasangan Calon (DPC) Presiden dan Wakil Presiden

serta Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang di tempel di
bilik suara, sebelum memberikan suara
2. Buka surat suara di bilik yang telah disediakan
3. Coblos dengan alat yang disediakan, berupa paku
4. Pemberian surat suara pertama (mencoblos surat suara)

a. Presiden dan Wakil Presiden
Coblos pilihan satu kali pada nomor urut, nama, foto Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden dan/atau tanda gambar partai politik pengusul

b. DPR RI
Coblos pilihan satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau
nomor urut, nama calon anggota DPR RI

71

c. DPRD Provinsi
Coblos pilihan satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau
nomor urut, nama calon anggota DPRD Provinsi

d. DPRD Kabupaten/Kota
Coblos pilihan satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau
nomor urut, nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

5. Pemberian surat suara kedua dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama,
atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD RI

6. Lipat surat suara dan masukkan pada:
a. Kotak suara I untuk surat suara pertama sebagaimana tersebut pada angka 2
b. Kotak suara II untuk surat suara kedua sebagaimana tersebut pada angka 3

Panduan Bagi Pemilih Spesimen Model 6
A. Umum
1. Pemilih mendapatkan 2 lembar surat suara
2. Surat suara pertama berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu 2024, yang terdiri

atas Peserta Pemilu
a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilu Anggota DPR RI
c. Pemilu Anggota DPRD Provinsi
d. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

3. Surat suara kedua berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu Anggota DPD RI
4. Pemberian suara dilakukan dengan memberi tanda silang (X) pada surat suara

pertama dengan 4 (empat) jenis Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan
surat suara kedua dengan 1 (satu) jenis Pemilu sebagaimana dimaksud pada
angka 3

B. Tata Cara Pemberian Suara
1. Buka surat suara di bilik yang telah disediakan
2. Pemilih dapat melihat Daftar Pasangan Calon (DPC) Presiden dan Wakil Presiden

serta Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang di tempel di
bilik suara, sebelum memberi tanda pada surat suara
3. Beri tanda pada surat suara dengan alat yang disediakan, berupa pulpen
4. Pemberian surat suara pertama (mencoblos surat suara)

a. Presiden dan Wakil Presiden
Beri tanda silang (X) pada nomor urut, nama, foto Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden dan/atau tanda gambar partai politik pengusul

b. DPR RI
Beri tanda silang (X) pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau
nomor urut calon anggota DPR RI

c. DPRD Provinsi
Beri tanda silang (X) pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau
nomor urut calon anggota DPRD Provinsi

d. DPRD Kabupaten/Kota

72

Beri tanda silang (X) pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau
nomor urut calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
5. Pemberian surat suara kedua dengan cara memberi tanda silang (X) pada nomor,
nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD RI
6. Lipat surat suara dan masukkan pada:
a. Kotak suara I untuk surat suara pertama sebagaimana tersebut pada angka 2
b. Kotak suara II untuk surat suara kedua sebagaimana tersebut pada angka 3

73

Gambar 11
Enam Model Desain Surat Suara

MODEL 1

74

MODEL 2
75

MODEL 3 LEMBAR 1
76

77

MODEL 3 LEMBAR 2
78

79

MODEL 4
80

81

MODEL 5 LEMBAR 1
82

83

MODEL 5 LEMBAR 2
84

85

MODEL 6 LEMBAR 1
86

87