MENJAGA MANDAT PEMILU DENGAN PENYEDERHANAAN SURAT SUARA

138

Model 3 lembar surat suara berada di TPS 1, sedangkan untuk model 2 lembar
surat suara berada di TPS 2. Pemilih/responden yang menggunakan hak pilihnya
di kedua TPS berjumlah 101 orang. Berikut ini hasil catatan waktu dan kuesioner
dari pemilih/responden.

139

Dari catatan waktu di atas, tampak tidak ada perbedaan waktu tercepat yang
bisa dicatat dari dua model surat suara yang disimulasikan. Baik responden yang
menggunakan model 3 lembar surat suara dan model 2 lembar surat suara sama-
sama mencatatkan waktu tercepat di angka 46 detik. Namun, catatan waktu terlama
memang ada di kelompok responden yang menggunakan model 3 lembar suara
yang mencapai catatan waktu 7 menit 32 detik. Lebih lama dibandingkan model dua
lembar suara yang tercatat paling lama 5 menit 34 detik.

Namun jika dilihat dari catatan waktu rata-rata di antara kedua model ini,
terekam memang tidak jauh berbeda, meskipun model 3 lembar surat suara lebih
panjang dibandingkan 2 lembar surat suara. Rata-rata dengan model 3 lembar suara
memiliki catatan waktu 2 menit 38 detik dan rata-rata 2 lembar surat suara di angka
1 menit 59 detik. Artinya memang beda sekitar 1 menit selisih di antara kedua model
ini.

Secara umum durasi pelaksanaan simulasi antara kedua model ini juga
menunjukkan tidak menjamin makin banyak lembar suara makin lama durasi waktu
yang dibutuhkan dari proses pemungutan dan penghitungan. Durasi dari simulasi
dengan model tiga lembar surat suara ternyata lebih cepat selesai dibandingan
durasi simulasi dengan model dua lembar surat suara. Proses pemungutan dan
penghitungan surat suara dengan model 3 lembar memakan waktu total 3 jam 10
menit 13 detik. Sementara durasi total dari simulasi dengan model 2 lembar surat
suara tercatat 3 jam 37 menit 44 detik.

Hasil Kuesioner Simulasi Sulawesi Utara
Berdasarkan tabulasi hasil kuisioner oleh pemilih/responden didapatkan

sebanyak 100 pemilih. Sebagian besar dari mereka berusia di paruh payah, alias
sudah beberapa kali berpengalaman mengikuti pemilihan umum. Mayoritas adalah
kelompok responden berusia 46-65 tahun, yakni sebesar 61 persen. Kemudian
kelompok usia 26-45 tahun sebanyak 30 persen dan dari kelompok pemilih mula
dan pemilih muda sebanyak 9 persen.

Sementara itu dari sisi gender, mayoritas peserta simulasi adalah pemilih
dari kalangan laki-laki, yakni mencapai 69 persen. Mayoritas mereka berpendidikan
menengah atas, yakni Diploma dan Sarjana yang mencapai 55 persen. Sementara
yang berpendidikan pascasarjana mencapai 21 persen.

140

141

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada pemilih/responden
simulasi di KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagian besar pemilih memilih Model 2
lembar surat suara (62 persen) dibandingkan Model 3 lembar surat suara (38
persen). Meskipun secara umum sebagian besar responden melihat Model 3 lembar
surat suara juga tidak terlalu sulit untuk dipahami, seperti yang tercantum dalam
hasil kuesioner berikut :

142

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada pemilih/responden
simulasi di KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagian besar pemilih memilih Model 2
lembar surat suara (62 persen) dibandingkan Model 3 lembar surat suara (38
persen). Meskipun secara umum sebagian besar responden melihat Model 3 lembar
surat suara juga tidak terlalu sulit untuk dipahami, termasuk juga lebih mudah
melakukan pencoblosan dengan surat suara Model 3. Hal yang sama juga disebutkan
sebagian responden yang mengaku lebih mudah meletakkan surat suara di bilik
suara terhadap Model 3 dan 2.

Catatan Simulasi di Provinsi Sulawesi Utara
Berikut ini sejumlah catatan akhir yang disarikan dari notulensi sekaligus

data yang dihimpun dari masukan-masukan responden yang menjadi pemilih dalam
proses simulasi surat suara di Sulawesi Utara.

• Dibutuhkan penelitian dan kajian terkait peran KPPS dalam melakukan
proses perhitungan. Dengan desain surat suara ini dibutuhkan fokus dari
petugas di lapangan. Jika tidak fokus hasilnya bisa salah. Kemudian waktu
penghitungan relatif lebih cepat karena dilakukan bersama-sama.

• Pada proses penghitungan terlihat potensi adanya jumlah suara tidak sah
yang bisa meningkat. Karena ketika dimasukkan ke dalam kotak, antara surat
suara DPD dan surat suara DPRD tidak dibedakan mana antara surat suara
DPD dan surat suara DPRD. Ada kemungkinan data yang tidak sinkron antara
data petugas dengan yang ada di lapangan, karena pemilih bisa saja hanya
mencoblos satu jenis surat.

• Dikarenakan surat suaranya panjang, maka kerahasiaan tidak terjaga. Contoh
kasus, ketika pemilih sudah mencoblos Pemilu presiden, kemudian ingin
mencari DPR Provinsi, karena banyak, lalu dibuka di bilik, maka itu akan
kelihatan pilihannya terhadap presiden. Petugas pun bisa melihat hasil
pilihan pemilih tersebut.

• Desain surat suara sangat mempermudah pekerjaan KPPS, namun memang
banyak ditemui surat suara yang rusak, bahkan ada surat suara yang belum
dibuka sudah dicoblos.

• Surat suara yang banyak tulisan membuat saksi agak kesulitan untuk melihat
coblosan dari para pemilih untuk memastikan sah dan tidak sahnya surat
suara.

• Desain surat suara diyakini sangat menghemat waktu.
• Ada kemudahan saat akan memisahkan antara laki-laki dengan perempuan

dalam mengisi daftar hadir. Namun ada kesulitan juga saat penghitungan,
dimana saat pencatatan administrasi jumlahnya 95 untuk pemilih DPR,
namun penghitungan suara sah ada 99 suara. Ada 4 kelebihan suara. Setelah
ditelusuri, mungkin terjadi kesalahan pada Ketua KPPS karena tidak mencoret
jenis Pemilu. Mungkin itu bisa jadi evaluasi. Pada formulir cek hasil, diusulkan
menambah baris untuk memisahkan halaman 1 dan halaman lain.
• Penggabungan surat suara dikhawatirkan memaksakan pilihan pemilih.
Namun, dengan penggabungan surat suara, pemilih mendapat preferensi

143

untuk memilih surat suaranya sendiri, artinya surat suara ini tidak menyuruh
pemilih untuk memilih semuanya. Sisi negatifnya memang surat suara tidak
sah masih cukup banyak ditemukan, padahal tujuan utama penggabungan
surat suara adalah untuk meminimalisir surat suara yang tidak sah.
• Tujuan dari KPU dalam penyederhanaan surat suara ini disamping untuk
mempermudah proses administrasi, juga bertujuan untuk efisiensi
presidensialisme, dan efisiensi dari sudut pandang pemilih dalam menentukan
pilihannya. Efisiensi Presidensialisme memang dilihat dengan sejauh mana
presiden terpilih mendapatkan dukungan signifikan.
• Selanjutnya dalam desain model surat suara yang terbaru, ditemukan bahwa
apabila pemilih presiden, maka partai untuk DPR, DPRD dan DPRD
Provinsinya sama. Ini bisa memungkinkan pemilih memilih satu partai yang
sama, hal ini bisa jadi penyederhanaan partai. Namun realitasnya, split tiket
voting masih terjadi, artinya ruang preferensi pemilih untuk menentukan
pilihannya masih tetap bisa dilakukan.
• Desain surat suara tidak menyalahi aturan yang ada karena tetap
mencantumkan logo partai, nomor partai, dll yang sesuai dengan undang
undang, sehingga inovasi ini bisa tetap dilakukan.
• Rata-rata pemilih melakukan pemilihan dalam rentang waktu 2-4 menit,
namun di TPS 2 antriannya memang lebih panjang, sehingga perlu
didiskusikan untuk dilakukan perbaikan. Sementara petugas KPPS
diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk proses pemungutan
dan penghitungan suara.
• Untuk surat suara presiden dan wakil presiden dan DPR RI, ukurannya
adalah 42 x 54 cm, sehingga gambar pasangan calon presiden dan wakil
presiden proses mencetaknya tidak bisa dicetak dengan mesin cetak web
karena registrasi warnanya kurang baik. Maka untuk mencetak digunakan
mesin cetak SID, memerlukan 60 mesin cetak untuk pencetakan 25 hari.
• Kemudian untuk pelipatan, memerlukan setidaknya 160 mesin lipat.
Selanjutnya untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota, menggunakan
desain dengan ukuran 42 x 56 cm sehingga pencetakan ini dapat
menggunakan mesin cetak web ataupun SID, namun sama, mesin cetak web
hasilnya kurang efisien. Sebagai gambaran, pada Pemilu 2019 membutuhkan
25 mesin web.
• Kemudian untuk surat suara DPD, dengan maksimal 16 calon, bisa
menggunakan design 32 x 25,2 cm yang proses pencetakannya sama dengan
mesin SID. Kemudian terkait formulir, 1 set nya itu 56 lembar, proses cetak
menggunakan mesin SID atau web. Apabila jumlahnya banyak, agak
menyulitkan pada proses ongkir.
• Untuk Pemilu 2019, pada pemilu presiden dibutuhkan sekitar 45 menit untuk
satu suara, untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota diperlukan 150
menit. Jadi paling cepat, 5 surat suara itu butuh 6 jam. Untuk itu diusulkan
di simulasi menggunakan sekitar 300 pemilih, sehingga perhitungannya
bisa apple to apple.

144

• Dari hasil survei saat simulasi, seperti yang sudah diuraikan di atas, sebagian
besar pemilih memilih model dua lembar surat suara seperti yang digunakan
di TPS 2 saat simulasi. Dari hasil ini akan dikaji beberapa masukan, salah
satunya surat suara model 3 lembar ada usulan didesain ulang untuk
menyesuaikan kebutuhan sesuai evaluasi dari hasil simulas.

SIMULASI DI KPU PROVINSI BALI 2 DESEMBER 2021
Kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat

suara dan formulir yang disederhanakan untuk Pemilu 2024 di KPU Provinsi Bali
menggunakan 2 Model Surat Suara, yaitu :

145

Gambar 20
Model 3 Lembar Surat Suara Simulasi Bali

LEMBAR 1

146

147

LEMBAR 2
148

149

LEMBAR 3
150

151

Gambar 21
Model 1 Lembar Surat Suara Simulasi Bali

152

153

LEMBAR A
154

LEMBAR B
155

LEMBAR C
156

LEMBAR D
157

LEMBAR E

Untuk Surat Suara Model 1 lembar terdapat sedikit perbedaan dengan model
surat suara lain, dimana terdapat lembar peserta yang berbentuk seperti kalender
dinding yang ditempel di dalam bilik, lembar peserta berisi data nama partai politik
pengusung, nama calon, dan nomor urut dari calon anggota legislatif

158

Model 3 lembar surat suara berada di TPS 1, sedangkan untuk model 1 lembar
surat suara berada di TPS 2. Pemilih/responden yang menggunakan hak pilihnya
di kedua TPS berjumlah 103 orang. Berikut ini hasil catatan waktu dan kuesioner
dari pemilih/responden.

Dari catatan waktu di atas, tampak sekali model 1 lembar surat suara relatif
lebih cepat dan tidak membutuhkan durasi waktu yang panjang. Dari seluruh pemilih

159

yang menjadi partisipan dalam simulasi, waktu tercepat adalah 10 detik untuk
menyelesaikan 1 lembar suara. Sementara waktu terlamanya mencapai 7 menit 16
detik. Tentu waktu terlama ini kausistik di lapangan karena bisa jadi karena literasi
pemilih masih kurang dan belum terbiasa dengan desain lima Pemilu yang berada
dalam satu lembar surat suara.

Sementara itu untuk model 3 lembar surat suara, waktu yang dibutuhkan
mencapai 52 detik, alias hanya selisih 42 detik dari waktu tercepat dari model 1
lembar suara. Namun menariknya durasi terlama dari model 3 lembar surat suara
ini tercatat 5 menit 13 detik. Catatan waktu ini relatif lebih cepat dibandingkan
catatan waktu dari durasi lama pemilih yang menggunakan model 1 lembar surat
suara.

Menariknya, total durasi waktu yang dibutuhkan dalam simulasi menggunakan
model 3 lembar surat suara dan model 1 lembar surat suara relatif tidak jauh berbeda.
Durasi waktu yang dihabiskan dalam simulasi dengan model 3 lembar surat suara
mencapai 2 jam 44 menit 41 detik. Sementara durasi waktu yang dihabiskan dari
simulasi dengan model 1 lembar surat suara tercatat 2 jam 4o menit 41 detik.

Perbedaan selisih waktu di antara kedua simulasi dengan model yang berbeda
ini tercatat hanya selisih sekitar 4 menit saja, padahal selisih jumlah surat suaranya
dua lembar antar kedua model tersebut. Hal ini berarti makin banyak lembar surat
suara ternyata tidak berbanding lurus dengan durasi lamanya waktu yang dihabiskan.

Ada variabel lain yang turut menyumbang durasi simulasi surat suara, yakti
tingkat kesulitan atau kemudahan. Model 1 lembar surat suara, meskipun hanya
satu lembar, boleh jadi membuat pemilih membutuhakn waktu lebih untuk memahami
dan memilah lima jenis Pemilu dalam satu lembar surat suara.

Hasil Kuesioner Simulasi Bali
Berdasarkan tabulasi hasil kuisioner oleh pemilih/responden didapatkan

sebanyak 103 pemilih dengan hasil sebagai berikut. Profil responden sebagian besar
didominasi oleh usia 26-65 tahun ke atas. Meskipun demikian, sebanyak 27 persen
partisipasi pemilih mula dan muda juga hadir sebagai upaya menguji sejauhmana
masukan dari mereka terkait desain surat suara yang disimulasikan ini. Dari sisi
gender, mayoritas peserta adalah pemilih atau responden laki-laki. Sebagian besar
responden yang menjadi pemilih dalam simulasi ini berpendidikan menengah ke
atas.

160

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada pemilih/responden
simulasi di KPU Provinsi Bali, Sebagian besar pemilih memilih Model 1 Lembar
Surat Suara (68 persen) ketimbang Model 3 Lembar Surat Suara (32 pers

161

Terkait pilihan model 1 lembar surat suara atau model 3 lembar surat suara,
sebagian besar responden dalam simulasi di Bali lebih memilih model 1 lembar surat
suara. Sebanyak 70 Responden atau 70 persen memilih Model 1 lembar di TPS 2
dibandingkan dengan Model 3 Lembar di TPS 1 sebanyak 33 persen.

Model 1 lembar surat suara sendiri dinilai lebih mudah untuk dilipat dan
lebih cepat karena hanya 1 lembar suara. Meskipun 1 lembar suara, namun pemilih
juga mengaku tidak kesulitan membedakan jenis Pemilu karena ada 5 jenis Pemilu
yang digabung dalam satu lembar surat suara. Sementara untuk mencari dan
mencoblos pilihan juga diakui mudah. Kebutuhan mencoblos dengan ruang kotak
yang memenuhi syarat, setidaknya cukup untuk mencoblos, dinilai responden sudah
mencukupinya.

Catatan Simulasi di Provinsi Bali
Sejumlah evaluasi dan masukan dari hasil simulasi banyak diterima dari para

peserta simulasi, terutama dari para penyelenggara Pemilu dan pegiat Pemilu. Berikut
ini beberapa masukan dan evaluasi yang disarikan dari catatan dan notulensi saat
simulasi.

• Menjadi KPPS tidak semudah yang dibayangkan. Pemahaman yang selama

162

dimiliki sebelumnya ternyata tidak sepenuhnya bisa digunakan saat ini. Ke
depannya, perlu disusun strategi mengenai bagaimana cara melakukan
bimtek bilamana desain surat suara ini akan digunakan. Perlu adanya simulasi
untuk menambah pemahaman.
• Dibutuhkan kejelasan pencatatan untuk pemilih yang pindah memilih,
termasuk surat suara jenis apa saja yang digunakan bagi pemilih yang pindah
memilih tersebut.
• Banyak pemilih yang tidak bisa melipat surat suara. Hal ini memerlukan
waktu dalam proses penghitungan.
• Ada beberapa pemilih yang tidak mau tahu dengan tanda yang digunakan
pada halaman depan surat suara.
• Sejumlah masukan teknis : diperlukan bilik untuk disabilitas, judul pemilihan
desain daftar calon menutupi halaman pertama, coblosan surat suara menutupi
surat suara, perlunya kesepakatan terkait kata-kata pembacaan dan
bagaimana metode pembacaan.
• Masukan terkait formulir : formulir C1 Plano dapat dicetak dengan daftar
calon yang ada di bilik suara. Formulir C1 Plano di KPU RI bisa diberikan
garis/pembatas.
• Dalam proses pemilihan suara, banyak yang memilih hanya nomor urut
calon dan tidak memilih partainya.
• Tidak ada kontrol bagi pemilih yang menerima A5 dengan surat suara pada
desain 1 lembar.
• Surat suara dengan desain 3 lembar suara juga sudah cukup baik, namun
memang lebih baik untuk mendapatkan jumlah yang sesedikit mungkin.
• Terdapat kekhawatiran terkait bagaimana kerahasiaan hasil dari pemilih
yang pindah bilamana hanya ada 1 orang.
• Satu orang KPPS sebaiknya menghandle hanya 1 form C Hasil KPU saja,
karena resikonya akan cukup besar bilamana menghandle lebih dari 1 form
C Hasil
• Desain surat suara perlu disesuaikan dengan kondisi pemilih yang sebenarnya
di masyarakat. Karena sah atau tidak sahnya belum tentu karena
ketidakmampuan untuk memilih secara benar, bisa jadi karena pemilihnya
yang memang tidak mau memberikan suara secara baik.
• Terkait pemilih pindahan, jika dalam 1 TPS hanya ada 1 pemilih pindahan,
bisa jadi merupakan gangguan terhadap asas kerahasiaan terhadap hasil
dari pemungutan suara yang dilakukan.
• Saat pemungutan suara, karena tidak mencantumkan nama dan foto pasangan
calon, khususnya pada surat suara dengan desain 1 lembar, pemilih hampir
jarang sekali melihat foto calon yang ada di daftar calon di dinding.
• Terkait dengan desain surat suara yang 1 lembar, selain dengan aspek
kerahasiaan, jika disahkan perlu sosialisasi yang sangat matang. Karena ada
yang harus mencoblos calon dan mencoblos partai, karena jika hanya dicoblos
salah satu maka suaranya akan menjadi tidak sah. Ini bisa jadi menyebabkan
banyaknya suara yang tidak sah.

163

• Perlu sosialisasi oleh KPPS, setiap 5-10 menit agar pemilih dalam memberikan
suaranya, melihat data pemilih yang ada pada dinding.

• Terkait mekanisme, dari dua pembacaan di 2 TPS, memang harus
diseragamkan dalam penyebutan karena di simulasi ada perbedaan
penyebutan, misalnya harus disebutkan presiden dulu atau sebagainya.

• Perlunya SOP sistematika pengisian Berita Acara
• Perlu diingat ke depannya bahwa KPU tidak boleh hanya menunggu perintah,

namun harus memiliki pemikiran-pemikiran dan inovasi untuk membantu
pemilu yang lebih baik.
• KPU ingin menggunakan desain surat suara yang dapat sebisa mungkin
menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. KPU akan
mencoba melakukan analisis terkait dengan perilaku pemilih dalam
pemberian suara terhadap desain surat suara, baik model 3 lembar ataupun
1 lembar.
• Berdasarkan pengalaman simulasi di Sulawesi Utara, surat suara yang tidak
sah jumlahnya cukup tinggi. Namun dalam simulasi yang dilakukan di Bali,
hanya ada 1 yang tidak sah. Ini tentu dapat menjadi kajian, untuk kemudian
menjadi perbaikan dalam langkah simulasi berikutnya.
• Terkait pindah memilih, ini masih belum bisa terjawab, bagaimana ke depan
agar surat suara bisa diberikan kepada semua pemilih tanpa memperhatikan
dapilnya.

164

SIMULASI DI KPU PROVINSI SUMATERA UTARA 15 DESEMBER 2021
Kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat

suara dan formulir yang disederhanakan untuk Pemilu 2024 di KPU Provinsi
Sumatera Utara menggunakan 2 model surat suara, yaitu model 3 lembar surat
suara dan model 2 lembar surat suara. Simulasi dilakukan di Aula Kantor KPU
Provinsi Sumatera Utara pada 15 Desember 2021.

Gambar 22
Model 3 Lembar Surat Suara Simulasi Sumatera Utara

LEMBAR 1

165

166

LEMBAR 2
167

168

LEMBAR 3
169

170

Gambar 23
Model 2 Lembar Surat Suara Simulasi Sumatera Utara

LEMBAR 1

171

172

LEMBAR 2
173

174

Model 3 lembar surat suara berada di TPS 1, sedangkan untuk model 2 lembar
surat suara berada di TPS 2. Pemilih/responden yang menggunakan hak pilihnya
di kedua TPS berjumlah 109 orang. Berikut ini hasil catatan waktu dan kuesioner
dari pemilih/responden

Dari catatan waktu di atas terlihat bahwa penggunaan model 2 lembar surat
suara relatif lebih cepat dibandingkan dengan catatan waktu ketika menggunakan

175

model 3 lembar surat suara. Catatan tercepat model 2 lembar surat suara mencapai
12 detik, artinya setiap lembar surat suara hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk
menyelesaikannya.

Hal ini berbeda dengan catatan waktu dari model 3 lembar surat suara yang
membutuhkan waktu tercepat sampai 48 detik. Hal ini wajar karena jumlah surat
suaranya lebih banyak dan ukurannya tentu membutuhakn waktu lebih panjang
dibandingkan dengan jumlah surat suaranya yang relatif lebih sedikit.

Namun jika dilihat angka rata-rata pemilihnya, sebenarnya tidak jauh berbeda
antara pemilih yang menggunakan model 2 lembar surat suara dengan mereka yang
menggunakan model 3 lembar surat suara. Untuk model 2 lembar surat suara rata-
rata waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit 19 detik. Sementara untuk rata-rata dari
model 3 lembar surat suara waktu yang dibutuhkan mencapai 2 menit 39 detik,
artinya ada selisih hanya 20 detik.

Artinya, meski dengan perbedaan jumlah surat suaranya, namun perbedaan
rata-rata waktunya tidak terlalu mencolok. Hal ini bisa dimaknai literasi pemilihlah
yang menjadi penentu. Baik surat suara dengan model 3 lembar maupun 2 lembar
sama-sama bisa diterapkan dengan literasi pemilih yang memadai.

Secara umum total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses
pemungutan dan penghitungan suara, antara model 3 lembar surat suara dengan
model 2 lembar surat suara relatif tidak jauh berbeda. Keduanya memakan waktu
rata-rata 2,5 jam, meskipun model 2 lembar surat suara memang tercatat lebih
cepat beberapa menit dibandingkan simulasi dengan menggunakan model 3 lembar
surat suara.

Hasil Kuesioner Simulasi Sumatera Utara
Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan setelah simulasi, sebagian peserta

simulasi berhasil didapatkan profilnya. Sebagian besar responden didominasi laki-
laki sebanyak 67 persen. Responden juga didominasi kelompok usia yang secara
pengalaman di Pemilu sudah memiliki hak pilih dan melalui Pemilu beberapa kali.
Mereka ini kelompok usia 26-45 tahun yang mencapai 65 persen. Sementara
kelompok usia pemilih mula dan muda tercatat hanya 12 persen

Sebagian besar responden berlatarbelakang pendidikan Diploma 4 dan
Sarjana yang mencapai 55 persen, sedangkan mereka yang berpendidikan Diploma
1-3 sebanyak 8 persen. Sementara itu kelompok responden berpendidikan menengah
atas, yakni S2 dan S3 relatif cukup banyak, yakni 29 persen. Bisa dikatakan simulasi
surat suara di Sumatera Utara memang tidak sedikit yang berpendidikan tinggi yang
relatif cenderung lebih kritis dan analitis terhadap simulasi ini.

176

Dari hasil jajak pendapat setelah simulasi juga didapat bagaimana pendapat
peserta simulasi terkait surat suara yang digunakan. Hasilnya, berdasarkan hasil
kuesioner yang telah diberikan kepada pemilih/responden simulasi di KPU Provinsi
Sumatera Utara, Sebagian besar pemilih memilih model 2 lembar surat suara (60
persen) dibandingkan model 3 lembar surat suara yang dipilih oleh 43 persen
responden.

177

178

Sejumlah pertimbangan mengapa model 3 lembar surat suara dipilih adalah
karena dinilai lebih jelas pemisahan jenis Pemilu dalam tiga lembar surat suara. Hal
ini disampaikan oleh 40 persen responden pemilih dalam simulasi. Pertimbangan
yang juga memperkuat hal ini adalah pengakuan dari 42 persen responden yang
mengaku lebih mudah membedakan jenis Pemilu dengan 3 lembar surat suara.

Selain itu meskipun jumlah lembar lebih banyak, dari sisi durasi juga tidak
memakan banyak waktu bagi pemilih. Sekitar 39 persen responden mengaku lebih
cepat menyelesaikan pemilihan dengan 3 lembar surat suara karena lebih mudah
mengenal jenis Pemilu, yakni lembar pertama untuk Pemilu Presiden dan DPR,
lembar kedua untuk memilih Anggota DPD, dan lembar ketiga untuk Pemilu DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hal yang kurang lebih sama sebenarnya juga dinyatakan oleh responden
dalam menilai model 2 lembar surat suara. Salah satu unsur yang menjadi alasan
mengapa lebih memilih model 2 lembar surat suara dibandingkan 3 lembar surat
suara adalah unsur lebih jelasnya pemisahan antar jenis Pemilu. Hal ini disampaikan

179

oleh 38 persen responden pemilih dari kegiatan simulasi di Sumatera Utara. Alasan
ini kemudian yang mendorong responden merasa lebih mudah mengenali jenis
Pemilu.

Seperti halnya kelompok responden yang cenderung memilih model 3 lembar
surat suara, faktor kecepatan juga menjadi pertimbangan mengapa memilih model
2 lembar surat suara. Hampir 60 persen responden mengaku lebih cepat
menyelesaikan proses pemberian suara dengan model 2 lembar surat suara ini.
Kemudahan ini terkait juga soal kemudahan melipat dan membuka lebar surat
suara, mencari pilihan partai politik dan calon, sampai soal ukuran huruf dan nama
partai serta calon, sampai pada ukuran kotak untuk mencoblos dalam surat suara.

Menariknya, baik responden yang memilih model 3 lembar surat suara dan
model 2 lembar surat suara ada perilaku kebiasaan memilih yang relatif sama.
Lembar pemilihan presiden cenderung dipilih terlebih dahulu jika dibandingkan
pemilihan anggota legislatif di DPR karena dua pemilihan ini adalam dalam satu
lembar yang sama. Sementara di lembar pemilihan anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota, cenderung pemilihan anggota DPRD Provinsi lebih
didahulukan.

180

Catatan Simulasi di Provinsi Sumatera Utara
Berikut ini sejumlah catatan dari hasil evaluasi yang berangkat dari simulasi

di KPU Provinsi Sumatera Utara. Catatan ini dari forum diskusi bersama, baik dari
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan para evaluator tamu yang turut hadir
dalam proses simulasi.

• Banyak terjadi pencoretan surat suara pada TPS 1, sehingga banyak surat
suara yang tidak sah. Pada TPS 1, untuk surat suara DPR RI terdapat 15 suara
yang tidak sah, suara DPRD Provinsi terdapat 11 suara yang tidak sah, surat
suara DPRD Kabupaten/Kota terdapat 28 suara yang tidak sah, surat suara
DPD terdapat 7 suara yang tidak sah, surat suara Presiden dan Wakil Presiden
terdapat 15 suara yang tidak sah.

• Banyaknya surat suara yang tidak sah dimungkinkan karena adanya keisengan
dari pemilih ataupun kurangnya sosialisasi penggunaan tiga model surat
suara dan dua model surat suara.

• Dalam proses pemungutan, ada keraguan penyelenggara dalam memilah
surat suara. Pada TPS 1, ditemukan ada pemilih yang memilih presiden, tidak
memilih untuk DPR RI, namun memilih untuk DPRD Provinsi. Pada TPS 2,
yang bersangkutan diberikan seluruhnya surat suara. Hal ini mungkin terjadi
berkaitan dengan dapil. Untuk Provinsi Sumatera Utara, dapil untuk DPRD
Provinsi tidak akan keluar dari dapil untuk DPR RI. Hal ini menimbulkan
ketidaksinkronan karena jika seseorang dapat memilih DPRD Provinsi,
seseorang tersebut dapat memilih DPR RI.

• Untuk ke depannya, jika menggunakan model surat suara yang
disederhanakan, setiap TPS perlu dibekali dengan dokumen data dapil.
Dokumen data dapil ini akan membantu memberikan informasi kepada
Petugas KPPS.

• Dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi, yang pertama kali
dilakukan adalah menghitung surat suara yang sisa dan rusak karena
dikembalikan oleh pemilih. Tahap selanjutnya adalah menghitung surat suara
pada kotak suara. Hasil datanya akan dituangkan pada formulir data DPT,
DPK dan DPTb.

• Pada proses penghitungan suara, KPPS masih cenderung keliru pada sepuluh
lembar pertama, sehingga ke depannya perlu dilakukan bimbingan teknis
berulang kali terhadap KPPS agar kekeliruan tidak terjadi.

• Pada simulasi, untuk daftar hadir DPK tidak ditemukan kolom NIK.
• Simulasi tidak sekadar menilai proses pemungutan dan penghitungan suara,

melainkan lebih fokus pada penyederhanaan desain surat suara. Ada
perbedaan nyata dalam penggunaan tiga model surat suara dan penggunaan
dua model surat suara. Secara teknis, lebih mudah untuk menjelaskan dua
model surat suara kepada pemilih.
• KPPS merasa terbantu dengan data DPTb dan teknis surat suara, sehingga
sejak awal KPPS 3 dan KPPS 4 dapat mengontrol peserta mana yang boleh
memilih dan tidak boleh memilih.

181

• Kapasitas penyelenggaraan pemilu oleh KPPS sangatlah penting. Data pemilih
harus sinkron, sehingga pada saat penghitungan suara tidak menimbulkan
permasalahan, khususnya pada saat mengisi data pemilih.

• Untuk data DPTb yang perlu dicermati oleh KPPS, yakni dalam memilah
pemilih perempuan dan pemilih laki-laki. Hal ini dilakukan untuk
memudahkan dalam pengisian formulir administrasi.

• Kecermatan KPPS juga dibutuhkan dalam memastikan dapil. KPPS tidak bisa
hanya mengandalkan formulir A5 saja. Untuk formulir sudah baik karena
telah mencakup model perhitungan surat suara, tinggal menyempurnakan
saja.

• Pada saat penghitungan suara, ditemukan surat suara dimana pemilih tetap
mencoblos meskipun surat suara tersebut sudah dicentang. Untuk kasus
tersebut, KPU harus tegas menetapkan bahwa surat suara tersebut
digolongkan pada surat suara yang tidak sah.

• Penyederhanaan model surat suara ini mempercepat penghitungan surat
suara, namun KPPS perlu pencermatan lebih pada penamaan formulir.

• Simulasi ini jauh lebih baik dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, karena
sudah ada data pemilih DPT, DPK, dan DPTb, sehingga hal ini memudahkan
bagi Petugas KPPS.

• Rumus klasik dalam menghitung pengguna hak pilih adalah menghitung
jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dijumlahkan dengan suara
tidak sah). Untuk penggunaan model formulir pada simulasi, rumus
menghitung pengguna hak pilih tersebut hanya dapat diterapkan untuk
menghitung suara Presiden. Hal ini dikarenakan pada saat administrasi
diselesaikan, kemungkinan hasil penghitungan surat suara tidak sinkron
dengan pengguna surat suara karena adanya faktor DPTb. Pembuktian
ketidaksinkronan tersebut tampak pada formulir DPTb, tidak pada jumlah
surat suaranya.

• Dari aspek sebagai pemilih, pemberian tinta dengan cara dicelupkan lebih
baik. Dalam proses penggunaan surat suara, sempat mengalami kebingungan
pada saat penggunaan tiga model surat suara, khususnya pada surat suara
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Demikian juga dengan
penggunaan dua model surat suara, pemilih seakan-akan didorong memilih
searah untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

• Desain surat suara ini memudahkan pemilih dan KPPS. Namun dibutuhkan
strategi yang baik untuk KPPS, khususnya dibutuhkan alat bantu checklist
DPTb. DPTb tidak dapat hanya dikerjakan oleh KPPS 2 saja, dibutuhkan
bantuan dari KPPS 3 untuk mengerjakannya.

• Pada saat penghitungan suara, KPPS membutuhkan waktu lebih untuk
membuka surat suara. Strategi untuk memudahkannya adalah dibutuhkan
petugas KPPS yang bertugas untuk membuka surat suara dan petugas KPPS
yang bertugas membacakan surat suara.

• Durasi pemilih memilih di TPS rata-rata membutuhkan waktu dua menit
lebih. Dalam satu jam, 30 pemilih sudah selesai untuk menggunakan hak

182

pilihnya. Banyak pemilih yang mengatakan bahwa surat suara terlalu lebar,
sehingga pemilih merasa kesulitan untuk melipat surat suara. Dibutuhkan
penyederhanaan ukuran surat suara.
• Model penyederhanaan desain surat suara ini memudahkan pemilih dan
penyelenggara. Pada saat penghitungan suara, seluruh KPPS bekerja di
waktu yang sama. Persoalan yang muncul adalah tidak ada kontrol terhadap
hasil yang dibacakan Ketua KPPS, karena setiap KPPS mempunyai peran
masing-masing di waktu yang sama.
• Ada catatan tambahan terkait dua jenis surat suara yang digunakan, namun
ada lima klaster pengguna hak pilih. Sehingga perlu ditemukan formula
sistematis untuk menghitungnya. Sehingga rumus klasik dalam menghitung
pengguna hak pilih tidak efektif digunakan.
• Perlu diadakan simulasi pada hari pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 sebagai
data sampling untuk menentukan durasi waktu pemilih pada saat memilih
di TPS. Perlu juga diadakan lebih banyak survei terhadap pemilih untuk
bahan evaluasi ke depannya.
• Pada TPS 1, Ketua KPPS mengedukasi pemilih terlebih dahulu terkait surat
suara yang dipunyai pemilih sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya.
Ke depan perlu dibuat SOP agar Ketua KPPS mengedukasi pemilih terlebih
dahulu, karena masih banyak ditemukan pemilih yang kurang literasinya
untuk proses pemilu.
• Pada TPS 2, surat suara dibukakan terlebih dahulu sebelum dibuka oleh
pemilih di bilik suara. Ini sangat baik untuk diterapkan pada Pemilu 2024.
• Untuk desain surat suara ini, durasi terlama bagi pemilih pada saat memilih
di bilik suara sekitar lima menit. Alasan pemilih tersebut lama memilih di
TPS dapat dijadikan sebagai bahan riset.
• Perlu menghadikan responden lansia untuk simulasi, agar dapat dijadikan
sebagai bahan riset.
• Desain surat suara yang terpisah, tidak disatukan, lebih mudah karena
pemilih cenderung pragmatis. Model surat suara simulasi ini mendukung
pada sistem proporsional tertutup.
• Untuk surat suara sah yang tidak sah perlu ditandai silang atau ditandai
dengan stempel. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi manipulasi. Perlu
penegasan dalam menentukan suara yang sah dan tidak sah.
• Penyederhanaan surat suara ini tidak hanya memudahkan pemilih saja,
penyelenggara juga dimudahkan dengan adanya penyederhanaan surat suara
ini.
• Surat suara DPD dibuat tersendiri, namun surat suara DPD yang tidak sah
masih mencapai 18%. Simulasi penyederhanaan surat suara ini tidak hanya
ditujukan untuk mengurangi potensi surat suara yang tidak sah, namun juga
untuk memerhatikan variabel efisiensi.
• Permasalahan bukan pada model surat suara yang sulit, melainkan pemikiran
pemilih yang pragmatis. Pemilih hanya berfokus pada pemilihan Presiden,
sehingga tidak memberi perhatian untuk pemilihan DPD.

183

• Waktu pemilih untuk memilih di bilik suara sudah termasuk cepat. Waktu
pemilih sejak masuk ke TPS perlu dihitung juga untuk melihat apakah telah
terjadi efisiensi waktu. Rata-rata pemilih membutuhkan waktu 10 sampai
12 menit sejak masuk ke TPS sampai memasukkan surat suara ke dalam
kotak suara.

• Waktu penghitungan surat suara juga perlu diperhatikan, jangan sampai
KPPS merasa terbebani harus cepat melakukan penghitungan surat suara.

• Perlu adanya edukasi kepada pemilih. Tidak ada video yang menampilkan
desain surat suara, sehingga pemilih sudah mengetahui gambaran desain
surat suara sebelum masuk ke TPS.

• Perlu diadakan pembaharuan substansi. Perlu dibuat kolom tersendiri untuk
suara yang tidak dihitung (suara yang sah dan suara yang tidak sah).

• Perlu diadakan pembaharuan formulir DPTb dan pindah pemilih. Ada
perbedaan jumlah DPTb dan suara di formulir, kemungkinan perlu diberikan
tanda sebagai pembeda untuk tiap DPTb.

• Perlu dibuat panduan untuk menentukan suara yang sah dan suara yang
tidak sah.

• Perlunya diikutsertakan berbagai jenis pemilih untuk mengikuti simulasi,
misalnya pemilih lansia dan pemilih disabilitas tunanetra.

• Sejak simulasi pertama telah diidentifikasi bahwa banyak masalah yang
muncul dari pemilih pindahan. KPU berusaha untuk menemukan solusi dan
alternatif agar kerahasiaan pilihan pemilih pindahan terjaga dan pemilih
pindahan tersebut tidak menggunakan suara diluar yang telah diberikan
untuknya.

• KPU menginventarisir ada lima tujuan diadakannya penyederhanaan surat
suara yaitu :

• Pertama, efisiensi. Jika pada suatu pemilu dibuat lima surat suara, maka
harus dibuat lima kotak suara. Jika diadakan penyederhanaan surat suara
menjadi tiga surat suara, maka terjadi efisiensi, yaitu hanya perlu membuat
tiga kotak suara. Semakin sedikit model surat suara, akan semakin efisien.

• Kedua, beban petugas KPPS. Hal ini bisa dilihat dari lama waktu dalam
penghitungan surat suara, menulis formulir, dan lainnya. Ketiga, kemudahan
bagi pemilih, Keempat, penyatuan surat suara presiden dengan DPR RI
dilakukan agar pilihan terhadap capres tertentu dibarengi dengan pilihan
untuk memilih partai politik yang mengusungnya. Dan kelima, untuk
mengurangi split voting.

KESIMPULAN SIMULASI DI TIGA PROVINSI
Berdasarkan pelaksanaan simulasi pemberian suara yang dilakukan terhadap

3 (tiga) model surat suara, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Data pemilih yang memberikan suara, di usia 26-45 tahun dan umur 46-65
tahun merupakan rerata terbanyak usia pemilih. Sementara itu dari sisi
pendidikan, terbanyak pemilih yang berpendidikan Diploma ke atas sebanyak,
yakni sebanyak 70 persen, sedangkan sisanya adalah berpendidikan SMU

184

ke bawah. Dalam hal ini, pemilih mayoritas berada di usia produktif dan
berpendidikan.
2. Rata rata waktu tercepat pemilih menggunakan hak pilihnya dalam bilik
suara adalah di bawah 1 menit, sedangkan rata rata waktu terlama adalah
kurang lebih 6 menit.
3. Desain surat suara dengan jumlah lembar yang lebih sedikit, lebih diminati
oleh para pemilih/responden.
4. Surat suara tidak sah terbanyak pada desain surat suara model 1 lembar
dikarenakan pemilih tidak mencoblos nomor urut partai dan hanya mencoblos
nomor urut calon.
5. Surat suara tidak sah terbanyak pada desain surat suara model 2 lembar
dikarenakan pemilih tidak mencoblos, dikarenakan terlalu banyaknya
informasi/data di dalam 1 lembar surat suara (penggabungan Pemilu presiden,
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).
6. Surat suara tidak sah terbanyak pada desain surat suara model 3 lembar
dikarenakan pemilih mencoblos di garis kolom antara jenis Pemilu.
7. Alasan utama pemilih memilih desain surat suara model 1 lembar karena
dianggap baik dan mudah, simpel atau sederhana, walaupun harus melihat
daftar calon di lembar peserta yang berada di bilik suara. Sementara itu cukup
banyak juga pemilih lainnya yang menyatakan sulit atau membingungkan
pada model ini. Model 1 lembar juga dinilai memudahkan dalam melipat
kembali karena ukurannya yang tidak terlalu besar.
8. Model 2 lembar surat suara dianggap informatif karena informasi yang
lengkap tersedia termasuk nama calonnya. Namun, model 2 lembar juga
dianggap sulit atau membingungkan karena banyaknya calon, ukuran yang
terlampau besar, bahkan melebihi ukuran bilik suara. Selain itu, terkait
jumlah lipatan surat suara, baik saat membuka dan melipat kembali untuk
menutupnya juga dikeluhkan oleh Pemilih.
9. Model 3 lembar surat suara dianggap mudah dan informatif karena informasi
yang lengkap tersedia termasuk nama calonnya, tapi juga dianggap sulit
karena ukuran yang besar dan jumlah surat suaranya dianggap masih banyak
oleh pemilih.
10. Saran pemilih lebih banyak mengedepankan pentingnya sosialisasi terkait
ketiga model penyederhanaan surat suara ini. Selain itu pemilih meminta
agar model 3 lembar surat suara yang lebih informatif dibuat ukuran yang
lebih kecil lagi. Sementara itu dari sisi desain, pemilih menginginkan desain
surat suara yang mudah dibaca dan sederhana, memudahkan pemilih,
informatif, ukuran yang cukup dan tidak banyak lipatan. Di luar dari pada itu
pula, beberapa pemilih masih menginginkan agar surat suara tetap dipisah
per jenis pemilu seperti pada pemilu sebelumnya.

Dari hasil evaluasi ke 3 provinsi tersebut kemudian disimpulkan mengerucut
kepada 2 model desain surat suara yang sudah disempurnakan dan dipergunakan.
Kedua model desain ini sudah dikaji melalui kegiatan simulasi di kantor KPU RI pada

185

tanggal 22 Maret 2022. Simulasi ini melibatkan dan menghadirkan pemilih dari
unsur-unsur masyarakat, seperti Komisi II DPR, Komite I DPD, Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas Republik
Indonesia, BAWASLU Republik Indonesia, DKPP Republik Indonesia, DPP Perwakilan
Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Kepemiluan, Media, dan
Universitas.

SIMULASI DUA MODEL DESAIN SURAT SUARA DI KPU 22 MARET 2022

Komisi Pemilihan Umum kembali mengadakan simulasi di Kantor KPU, Jakarta
pada 22 Maret 2022. Seperti simulasi-simulasi desain surat suara yang sudah digelar,
simulasi ini juga ditujukan untuk mendapatkan saran dan masukan terkait
penyederhanaan desain surat suara dan formulir yang sedang dikerjakan,
mendapatkan desain surat suara yang sederhana dan memudahkan pemilih dan
terciptanya desain surat suara dan formulir C yang efisien dan efektif bagi peserta
dan penyelenggara.

Simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan
formulir yang disederhanakan saat ini, tidak mensimulasikan prosedur pemungutan
suara sepenuhnya di TPS, tetapi lebih mendekatkan pada pemberian dan
penghitungan suara dengan menggunakan desain surat suara dan formulir yang
telah disederhanakan.

Simulasi ini diikuti sebanyak 100 orang responden atau peserta pemilih yang
akan mempraktekkan pemberian suara dengan desain baru surat suara. Mereka
terdiri dari 80 pemilih dari unsur anggota Komisi 2 DPR RI, anggota Komite 1 DPD
RI, Bawaslu, DKPP, Kementerian Lembaga (Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkeu,
dan Bapenas), DPP Partai Politik, NGO bidang Kepemiluan, Media, universitas dan
unsur lainnya serta 20 responden/pemilih terdiri dari pejabat/staf di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU.

Masing masing responden/pemilih akan melaksanakan pemberian suara di 2
TPS dan akan mendapatkan 2 model surat suara. Setelah selesai melaksanakan
pemberian suara, responden akan mengisi kuisioner/survei yang telah disiapkan
guna memberikan pendapat tentang pelaksanaan pemberian suara pada 2 TPS
dimaksud. Setelah kegiatan pemberian suara di 2 TPS tersebut akan dilanjutkan
dengan penghitungan suara dan menggunakan formulir yang telah disederhanakan.

Secara teknis ada 2 TPS yang digunakan dan diikuti oleh 100 responden yang
bertindak sebagai pemilih. Pada TPS 1 pemilih mendapatkan model 3 lembar surat
suara, yakni

• Surat suara pertama berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu, yang terdiri
dari : Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR RI.

• Surat suara kedua berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu Anggota DPD
RI

• Surat suara ketiga berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu, yang terdiri
dari Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD

186

• Surat suara ketiga berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu, yang terdiri
dari Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota.
Gambar 24
Model 3 Lembar Surat Suara Simulasi KPU 22 Maret 2022
LEMBAR 1

187