MENJAGA MANDAT PEMILU DENGAN PENYEDERHANAAN SURAT SUARA

188

LEMBAR 2
189

190

LEMBAR 3
191

Adapun pemberian suara di TPS 1 ini dilakukan dengan cara mencoblos.
Kemudian di TPS 2, pemilih mendapatkan model 2 lembar surat suara, yakni terdiri
dari

• Surat suara pertama berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu, yang terdiri
dari; Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD

• Surat suara kedua berisi atau memuat Daftar Peserta Pemilu Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Untuk di TPS 2 ini pemberian suara
juga dilakukan dengan cara mencoblos.

192

Gambar 25
Model 2 Lembar Surat Suara Simulasi KPU 22 Maret 2022

LEMBAR 1

193

194

LEMBAR 2
195

Selanjutnya setelah responden/pemilih menyelesaikan pemberian suara di
TPS 2, mereka akan disurvei oleh tim survei dengan menjawab beberapa pertanyaan
yang sudah disiapkan untuk mendapatkan pendapat pengalaman mereka di TPS 1
dan TPS 2 dalam penggunaan surat suara.

196

Dari 100 orang peserta simulasi desain surat suara di KPU pada 22 Maret
2022, sebagian besar mereka, hampir 60 persen adalah laki-laki. Usia paling banyak
berada di rentang usia 26-45 tahun sebanyak 60,5 persen. Sementara mereka yang
masuk kategori pemilih mula maupun muda sebanyak 17,4 persen. Jika dilihat dari
latar belakang pendidikan, peserta mayoritas memang berpendidikan menengah
atas, yakni Diploma 4 atau Sarjata Strata 1 yang mencapai hampir 70 persen,
sedangkan yang berpendidikan pascasarjana tercatat ada 23,3 persen.

197

Dari hasil kuesioner di atas tampak bahwa Pemilu presiden paling banyak
menjadi perhatian responden. Sebanyak 91,9 persen responden lebih mendahulukan
Pemilu presiden untuk dicoblos dibandingkan jenis Pemilu yang lain ketika mengikuti
simulasi surat suara pada 22 Maret 2022. Mayoritas responden juga mendukung
perubahan surat suara dibandingkan tetap dengan Pemilu dengan 5 lembar surat
suara seperti yang pernah dilakukan saat Pemilu 2019 lalu.

Model 2 lembar surat suara lebih banyak dipilih oleh responden dibandingkan
model 3 lembar surat suara. Sebanyak 53,5 persen responden yang mengikuti
simulasi lebih memilih model 2 lembar surat suara dibandingkan model 3 lembar
surat suara. Dengan model 2 lembar surat suara sebenarnya secara tidak langsung
memudahkan pemilih membedakan mana pilihan secara nasional yang tergabung
dalam satu lembar surat suara (Presiden, DPR, DPD) dan satu lembar yang berisi
pemilihan untuk tingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

198

BAB VI
PENUTUP

199

BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 sudah di depan mata. Setidaknya, ketika
buku ini disusun, dua tahun lagi hajatan besar lima tahunan tersebut digelar. KPU
Periode 2017-2022 mencoba menghasilkan kajian yang komprehensif dalam rangka
menyiapkan desain surat suara yang lebih sederhana dan mudah, tidak hanya untuk
pemilih, namun juga bagi penyelenggara pemilihan umum di lapangan, terutama
mereka, panitia adhoc yang menjadi garda depan penyelenggaraan pemilihan umum.

Upaya kajian tentang surat suara ini tentu dilatar belakangi sejumlah hal,
diantaranya untuk mendukung efisiensi pemilihan umum, terutama dalam hal
pengadaan logistik. Hasil kajian KPU menemukan ada potensi pengurangan biaya
kebutuhan kertas dan percetakan surat suara jika jumlah surat suara berkurang
dari lima lembar surat suara seperti yang digunakan di Pemilu 2019.

Hal yang sama juga bisa dilihat potensi penghematan jika surat suara
jumlahnya berkurang, yakni dari pengurangan kebutuhan jumlah kotak suara. Jika
pemilihan umum menggunakan lima surat suara, maka harus dibuat lima kotak
suara. Jika diadakan penyederhanaan surat suara menjadi dua atau tiga lembar surat
suara, maka terjadi efisiensi, yaitu hanya perlu membuat dua atau tiga kotak suara
saja. Semakin sedikit model surat suara, akan semakin efisien karena kebutuhan
jumlah kotak suara akan mengikuti jumlah surat suara.

Selain upaya efisiensi anggaran dari sisi pengadaan logistik, kajian
penyederhanaan surat suara juga dilatarbelakangi pengalaman di Pemilu 2019
dimana beban penyelenggara pemilu, terutama panitia adhoc seperti Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) begitu besar hingga tidak sedikit yang
kemudian menjadi korban, baik sakit maupun meninggal dunia. Hal ini tidak lepas
dari akibat beban penyelenggaraan pemilu yang tercatat paling besar di dunia dengan
segala kompleksitasnya.

Dengan penyederhanaan surat suara, sedikit banyak akan mengurangi beban
penyelenggaraan di lapangan, terutama terkait pencatatan administrasi di tingkat
Tempat Pemungutan Suara (TPS). Desain surat suara yang lebih mudah dan
sederhana, termasuk dari sisi jumlah lembarnya, sedikit banyak akan memudahkan
dalam urusan administrasi, meskipun masih perlu dilakukan kajian yang lebih
mendalam dan komprehensif, terutama terkait desain surat suara yang harus tetap
memenuhi syarat-syarat yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum.

Namun, setidaknya dengan penyederhanaan surat suara, kerja-kerja panitia
adhoc, seperti durasi dalam pemungutan dan penghitungan surat suara, menulis
formulir, dan lainnya yang menjadi tugas di TPS, sedikit banyak bebannya akan
berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah surat suara. Hal ini dikarenakan
ketika surat suara sudah disederhanakan, diproyeksikan akan lebih mudah dipakai
di lapangan.

Selain itu, kajian penyederhanaan surat suara ini juga ditujukan demi
menciptakan kemudahan bagi pemilih. Pemilih yang mudah memahami surat suara

200

pada akhirnya juga akan lebih mudah untuk memberikan suaranya di TPS. Kemudahan
bagi pemilih ini penting mengingat bercermin dari pengalaman Pemilu 2019, sumber
keakuratan pemberian suara lebih banyak memang bersandar pada literasi pemilih
terhadap surat suara.

Tingginya surat suara tidak sah, khususnya yang disumbang dari lembar
pemilihan anggota legislatif menunjukkan beban pemilihan dengan 5 surat suara
sedikit banyak berdampak pada beban pemilih saat berada di bilik suara. Pemilih
memang cenderung mengutamakan pemberian suara untuk memilih orang
dibandingkan memilih partai politik dan calon legislatifnya. Hal ini kemudian
ditunjukkan dengan jumlah surat suara tidak sah yang lebih sedikit dari lembar
pemilihan presiden dibandingkan lembar surat suara pemilihan legislatif, terutama
anggota DPR.

Penyederhanaan surat suara juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi
melonjaknya surat suara tidak sah. Bayangkan jika semakin banyak surat suara
tidak sah, hal itu menunjukkan banyak suara pemilih hangus alias tidak terwakili
dalam proses politik di pemilihan umum. Desain surat suara yang lebih mudah dan
sederhana memang juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi surat suara tidak
sah tersebut.

Salah satunya dengan melakukan penggabungan surat suara pemilihan
presiden dengan DPR RI. Hal ini dilakukan agar pilihan terhadap calon presiden
tertentu dibarengi juga dengan pilihan terhadap partai politik yang mengusungnya.
Singkat kata, desain surat suara juga untuk memilih partai politik yang mengusungnya.
Hal ini untuk mengurangi potensi split voting ticket.

Kajian yang sudah dilakukan oleh KPU ini, mulai dari menggali desain surat
suara yang kemudian muncul dengan enam model desain surat suara sampai pada
tiga model surat suara, hingga dua model surat suara, adalah hasil kajian mendalam
dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Di awal, kajian desain surat suara ini memang membuka diri pada segala
pilihan surat suara, termasuk opsi di luar ketentuan perundang-undangan, seperti
halnya potensi penggunaan suara dengan menulis, tidak hanya mencoblos. Namun,
sejak pemerintah dan DPR menegaskan tidak ada revisi terhadap undang-undang
pemilihan umum, upaya kajian memfokuskan pada desain surat suara yang tetap
mempertahankan ketentuan dalam undang-undang.

Dengan tidak adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
pada akhirnya KPU kemudian mengerucutkan rancangan desain surat suara menjadi
dua model surat suara. Dua model yang disimulasikan ini adalah hasil pengembangan
sekaligus pengerucutan dari enam model desain penyederhanaan surat suara yang
diinisiasi KPU sejak 2021. Dengan model enam desain di awal, KPU juga sempat
membuat desain dengan metode pemberian suara dengan cara mencoblos,
mencontreng atau menulis pilihan di surat suara.

Seiring dengan tidak dilakukannya revisi terhadap UU No 7/2017 tentang
Pemilu, maka secara otomatis KPU tidak membuka ruang bagi desain surat suara
yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama terkait cara
pemberian suara. Sebab, dalam ketentuan menyebutkan, mencoblos menjadi satu-

201

-satunya cara dalam pemberian suara oleh pemilih. Hal ini ditegaskan dalam Pasal
353 Ayat (1) UU No 7/2017 yang mengatur soal cara pemberian suara untuk
pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta
DPRD kabupaten/kota dengan cara mencoblos.

Dalam mendesain surat suara hasil pengerucutan tersebut, KPU juga harus
mentaati ketentuan dalam Pasal 342 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) yang mengatur
soal apa saja yang harus ada dalam surat suara Pemilu Presiden, DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD. Salah satunya terkait keharusan adanya foto,
nama, nomor urut, dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul pasangan
calon dalam surat suara Pemilu presiden.

Kajian penyederhanaan surat suara, baik melalui desain surat suara sampai
pada simulasi atau uji coba di lapangan, KPU pada akhirnya menghasilkan banyak
catatan dan masukan terkait pengembangan desain surat suara. Dari sejumlah
simulasi yang dilakukan pada akhirnya memang KPU mengerucutkan desain surat
suara ke dalam dua model rancangan, yakni dengan menggunakan dua lembar surat
suara dan tiga lembar surat suara.

Dua model rancangan itu adalah model 2 lembar surat suara, yang terdiri
dari satu lembar yang berisi Pemilu Presiden, DPR, dan DPD dalam satu lembar,
sedangkan satu lembar lainnya berupa Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota. Sementara model 3 lembar surat suara terdiri dari Pemilu Presiden
dan DPR dalam satu lembar, DPD di satu lembar, serta satu lembar lainnya berupa
Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dua model rancangan ini diharapkan bisa menjadi titik awal bagi kajian
lanjutan atau pengembangan dari upaya penyederhanaan surat suara bagi
penyelenggara pemilu, khususnya KPU Periode 2022-2027 yang akan melanjutkan
estafet penyelenggaraan pemilihan umum, terutama Pemilu 2024. Salah satu
pekerjaan rumah jika salah satu dari dua rancangan desain surat suara ini nanti
digunakan adalah terkait ketentuan pemilih pindah memilih. Dengan penggabungan
jenis Pemilu dalam satu surat suara tentu dibutuhkan pilihan surat suara yang
diberikan pada pemilih yang berbeda daerah pemilihan karena pindah memilih.

Hal yang lebih penting dari kajian penyederhanaan surat suara ini adalah
niat besar bagi KPU untuk membuat pemilihan umum menjadi momentum bagi
rakyat memberikan mandatnya dengan mudah, sederhana, dan benar, sehingga
mandat yang diberikan benar-benar terhitung dan terkonversi dalam sistem
perwakilan.

Bagaimanapun, kajian penyederhanaan surat suara ini masih jauh dari
sempurna. Namun, muaranya pada akhirnya adalah bagaimana kemudian
menyelamatkan mandat rakyat di pemilu agar tidak dihilangkan hak suaranya hanya
karena tingkat kesulitan dalam memahami desain surat suara. Semoga kajian
penyederhanaan desain surat suara ini bisa menjadi bahan awal bagi upaya
pengembangan dan perbaikan kualitas partisipasi pemilih, terutama dalam
memberikan mandatnya di bilik suara pemilu. Semoga!.

202

DOKUMENTASI
SIMULASI

SURAT SUARA

203

SIMULASI AWAL DESAN SURAT SUARA DI KPU RI
21 JUNI 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra sedang mencoba menggunakan desain
surat suara dalam simulasi yang dilakukan di Kantor KPU RI, 21 Juni 2021

Anggota Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik turut menjadi pemilih
dalam simulasi yang dilakukan di Kantor KPU RI, 21 Juni 2021

204

Anggota Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi menunjukkan surat
suara yang akan dicoblos dalam acara simulasi desain surat suara tahap awal yang
dilakukan di Kantor KPU RI, 21 Juni 2021

Anggota Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari memantau pelaksanaan simulasi
desain surat suara tahap awal yang dilakukan di Kantor KPU RI, 21 Juni 2021

205

Anggota Komisi Pemilihan Umum Viryan sedang mencoba desain surat suara pemilu
saat dalam acara simulasi surat suara yang dilakukan di Kantor KPU RI, Juni 2021

Anggota Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman saat mencoba desain surat suara
di bilik suara dalam acara simulasi surat suara yang dilakukan di Kantor KPU RI,

206

Sekretaris Jenderal KPU Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si bersama anggota
KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sedang memantau kondisi desain surat suara
dalam bilik suara saat dilakukan acara simulasi surat suara yang dilakukan di Kantor
KPU RI, Juni 2021

Seorang pemilih menerima surat suara dari Panitia KPPS Simulasi di acara Simulasi
Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang
Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, 20 November 2021

207

Pemilih peserta simulasi sedang memasukkan surat suara yang sudah dicoblosnya
ke dalam kotak suara disaksikan Panitia KPPS Simulasi di acara Simulasi Pemungutan
dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang
Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, 20 November 2021

Pemilih peserta simulasi sedang membuka surat suara dalam acara Simulasi
Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang
Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, 20 November 2021

208

Pemilih sedang melakukan proses pencoblosan surat suara di acara Simulasi
Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang
Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, 20 November 2021

Sejumlah pemilih sedang menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Mereka adalah
para pemilih dalam acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan
Desain Surat Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi
Sulawesi Utara, 20 November 2021

209

Setelah melakukan pencoblosan, pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta sebagai
bukti sudah menggunakan hak pilihnya dalam acara Simulasi Pemungutan dan
Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang Disederhanakan
untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, 20 November 2021

Petugas KKPS Simulasi mengeluarkan surat suara dari kotak suara untuk dilakukan
penghitungan suara. Kegiatan adalah rangkaian acara Simulasi Pemungutan dan
Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang Disederhanakan
untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, 20 November 2021

210

Petugas KKPS Simulasi sedang mengisi lembar formulir rekapitulasi dalam acara
Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan
Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, 20
November 2021

Anggota Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman memberikan sambutan dalam
acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara
dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Bali, 2 Desember
2021

211

Acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan
Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Bali, 2 Desember 2021
dihadiri oleh Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota KPU I Dewa Kade
Wiarsa Raka Sandi, Evi Novida Ginting Evi Novida Ginting Manik, Arief Budiman, dan
Pramono Ubaid Tanthowi. Dari Bawaslu hadir anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar

Proses simulasi pemungutan suara dimulai dengan pemanggilan pemilih ke bilik suara
dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan ke pemilih terkait surat suara yang
diberikan sebagai bagian dari acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara
dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di
Provinsi Bali, 2 Desember 2021

212

Tumpukan surat suara yang dipakai dalam acara Simulasi Pemungutan dan
Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang Disederhanakan
untuk Pemilu 2024 di Provinsi Bali, 2 Desember 2021

Para pemilih sedang memberikan suaranya di bilik suara dalam acara Simulasi
Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang
Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Bali, 2 Desember 2021

213

Petugas KPPS Simulasi menunjukkan surat suara dalam proses penghitungan surat
suara dalam acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat
Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Bali, 2 Desember
2021

Petugas KPPS Simulasi menunjukkan kotak suara yang kosong dan satu bindel surat
suara yang masih tersegel sebelum memulai proses pemungutan suara dalam acara
Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir
Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Bali, 2 Desember 2021

214

Petugas KPPS Simulasi sedang mengisi formulis hasil penghitungan surat suara dalam
acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan
Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Bali, 2 Desember 2021

Sekretaris Jenderal KPU Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si mendampingi anggota
KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ketua KPU Ilham Saputra, dan Ketua Bawaslu
Abhan, S.H., M.H dalam acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan
Desain Surat Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi
Sumatera Utara, 15 Desember 2021

215

Petugas KPPS Simulasi sedang menghitung surat suara sebelum digunakan dalam
acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara
dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara,
15 Desember 2021

Suasana Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara
dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara,
15 Desember 2021

216

Seorang pemilih diberi pengarahan oleh Petugas KPPS Simulasi terkait surat suara yang
akan dipakai dalam simulasi disaksikan oleh sejumlah evaluator. Acara ini menjadi
rangkaian Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara
dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara, 15
Desember 2021

Pemilih sedang mencoblos surat suara di bilik suara dalam acara Simulasi Pemungutan
dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang
Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara, 15 Desember 2021

217

Seorang pemilih sedang mencermati surat suara sebelum mencoblos pilihannya dalam
acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan
Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara, 15
Desember 2021

Setelah melakukan pencoblosan surat suara, pemilih memasukkan surat suara di kota
suara yang telah disediakan dalam acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara
dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di
Provinsi Sumatera Utara, 15 Desember 2021

218

Pemilih memasukkan surat suara di kota suara yang telah disediakan dalam acara
Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir
Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara, 15 Desember
2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra memberikan kata sambutan dalam acara
Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir
Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, 22 Maret 2022

219

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra saat akan memasukkan surat suara dalam
kotak suara dalam Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat
Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat,
Jakarta, 22 Maret 2022

Anggota Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik memberikan sambutan
dalam Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan
Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, 22
Maret 2022

220

Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Melgia Carolina Van Harling memberikan
sambutan dalam Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat
Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat,
Jakarta, 22 Maret 2022

Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima saat akan memasukkan surat
suara ke dalam kotak suara setelah mengikuti Simulasi Pemungutan dan Penghitungan
Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu
2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, 22 Maret 2022

221

Seorang peserta Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat
Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024, sedang memasukkan
surat suara yang sudah dicoblosnya ke dalam kotak suara, di Kantor KPU Pusat, Jakarta,
22 Maret 2022

Tim KPPS Simulasi dalam Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain
Surat Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024, sedang mengeluarkan
surat suara simulasi untuk dilakukan penghitungan suara di Kantor KPU Pusat, Jakarta,
22 Maret 2022

222

Tim KPPS Simulasi dalam Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan
Desain Surat Suara dan Formulir Yang Disederhanakan untuk Pemilu 2024, sedang
mengisi formulir saat penghitungan surat suara simulasi yang digelar di Kantor
KPU Pusat, Jakarta, 22 Maret 2022

223

REFERENSI

Buku

IDEA, Sistem Pemilu, Stockholm: IDEA-UN-IFES, 2001

Karim, Abdul Gaffar dkk, Laporan Akhir Penelitian Pola Surat Suara Tidak Sah dalam

Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Komisi

Pemilihan umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta-Research Centre for

Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan

FISIPOL UGM, 2016

Komisi Pemilihan Umum, Lensa Pemilu 2004, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum,

2005 Pandiangan, Andreas, Pengantar Ilmu Politik-Suatu Pengantar,

Semarang:

UNIKA Soegijapranata, 2017

Rose Richard, editor in chief, International Encyclopedia of

Elections, Washington D.C.: CQ Press, Kemitraan, 2000

Komisi Pemilihan Umum Buku laporan penyelenggaranan KPU 2019

The Electoral Commission 2009, Ballot Paper Usability Testing-Research Report.

Peraturan
Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
Republik Indonesia.2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
37/PUU-XVII/2019 tentang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Republik Indonesia. 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548). Jakarta: Komisi
Pemilihan Umum.
Republik Indonesia. 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379). Jakarta: Komisi Pemilihan
Umum.
Republik Indonesia. 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

224

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1763). Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Artikel Online
Devina Halim. Sabtu, 28 Maret 2019 16:53 WIB. MK Perpanjang Waktu Penghitungan

Suara di TPS hingga 12Jam. https://nasional.kompas.com/read/
2019/03/28/16534261/mk-perpanjang-waktu-penghitungan-suara-di
tps-hingga-12-jam, diakses: 20 Mei 2021.
Kurnia Azizah. Senin, 3 Agustus 2020 10:22 WIB. Kenali 6 Macam Sistem
Pemerintahan Dunia, Beserta Ciri-cirinya. https://www.merdeka.com/
tr e n di n g / ke n a li - 6 - m a c a m - s i s t e m - p e m e r i n ta h a n - du n i a - b e s e r ta - c i r i
cirinya.html?page=all, diakses: 19 Mei 2021.

Laman digital
• https://www.idea.int/news-media/events/ballot-simple-piece-paper-or

instrument-power
• https://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc02/voc02a
• https://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc02/voc02a
• https://www.theguardian.com/us-news/2019/nov/19/bad-ballot-design-2020

democracy-america
• https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya

petugas-pemilu-2019/
• https://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc02/voc02a
• https://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc02/voc02a
• https://www.kompas.id/baca/pemilu/2022/03/22/penyederhanaan-surat-suara

jangan-kesampingan-keabsahan-suara
• https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/03/24/efisiensi-pemilu-melalui

desain-surat-suara

225