TEORI KONTRAK PERSPEKTIF MUAMALAH MALIYAH
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
TEORI KONTRAK PERSPEKTIF MUAMALAH MALIYAH Dr. Aidil Alfin, M.Ag.
TEORI KONTRAK PERSPEKTIF MUAMALAH MALIYAH Penulis: Dr. Aidil Alfin, M.Ag. Desainer: Tim Mafy Sumber Gambar Cover: www.freepik.com Ukuran: vi, 156 hlm., 15,5 cm x 23 cm ISBN: 978-623-8470-65-5 Cetakan Pertama: November 2023 Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023 Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312 Kontak: 081374311814 Website: www.penerbitmafy.com E-mail: [email protected] Editor: Dr. Iiz Izmuddin, M.A.
i Pengantar Penulis بســــم هللا الرحـمـــــن الرحـيــــــم Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam juga kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan dan petunjuk dalam menjalankan ajaran agama Islam. Dengan penuh keikhlasan, kami dengan bangga mempersembahkan buku ini, yang berjudul "Teori Kontrak Perspektif Muamamalah Maliyah". Buku ini adalah produk kerja keras penulis yang memiliki pemahaman mendalam dalam bidang hukum Islam dan praktik muamalah. Buku ini merupakan bahan bacaan yang penting bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami konsep dasar akad dalam konteks muamalah/Huukum Ekonomi Syariah. Dalam buku ini, kami mengupas tuntas teori kontrak atau akad dan penerapannya dalam berbagai aspek transaksi dan perjanjian/perikatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini bukan hanya sekadar menguraikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur akad-akad muamalah, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang konsep akad, rukun dan syarat-syarat sahnya akad termasuk jenis-jenis kontrak yang
ii diakui/legal dan kontrak yang illegal dalam hukum Islam serta tanggung jawab dan hak-hak yang terkait dengan pelaksanaan akad tersebut. Buku ini juga memberikan perspektif yang dekat dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikan pijakan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Kami percaya bahwa memahami konsep dasar akad dalam muamalah/ekonomi syariah adalah kunci untuk menjalankan perikatan/transaksi dan perjanjian dengan penuh kehati-hatian dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penulisan buku ini. Tanpa bantuan dan kerja sama mereka, buku ini tidak akan terwujud. Terima kasih juga kepada penerbit yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menerbitkan karya ini. Kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembaca, bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menjalankan muamalah/aktifitas ekonomi yang berlandaskan hukum Islam. Kami berharap agar buku ini dapat menjadi salah satu sumbangan kami untuk menebarkan pemahaman dan praktik hukum Islam yang benar dan berkeadilan. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi cahaya di tengah gelapnya ketidaktahuan dan praktek yang salah dalam dunia muamalah. Marilah kita bersama-sama belajar dan mengamalkan ajaran agama ini demi menyebarkan kebaikan dan keadilan dalam masyarakat kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukittinggi, 1 November 2023 Dr. Aidil Alfin, M.Ag.
iii Daftar Isi PENGANTAR PENULIS.................................................. i DAFTAR ISI ................................................................ iii PEDOMAN TRANSLITERASI .........................................v BAB 1 KONTRAK (AKAD)............................................. 1 A. Pendahuluan.............................................................1 B. Pengertian Kontrak....................................................2 C. Faktor-Faktor Pembentuk Kontrak/Akad......................4 D. Jenis Kontrak .......................................................... 12 E. Berakhirnya Kontrak ................................................ 18 BAB 2 KONTRAK (AKAD) YANG DIPERBOLEHKAN ... 19 A. Pendahuluan........................................................... 19 B. Sektor Perdagangan Dan Perindustrian..................... 21 1. Jual Beli (Bai') .................................................... 21 2. Mudhârabah........................................................ 31 3. Partnership (Syirkah)........................................... 39 C. Sektor Jasa ............................................................. 52 1. Sewa-Menyewa/Upah Mengupah (Ijarah) ............ 52 2. Pinjam-Meminjam (‘Ariyah).................................. 64 3. Titipan (Wadi’ah)................................................. 70 4. Barang Jaminan (Rahn) ....................................... 76 5. Anjak Piutang (Hiwalah) ...................................... 87 6. Makelar (Simsâr)................................................. 96 7. Sayembara (Ji’alah)............................................. 99
iv D. Sektor Pertanian.................................................... 104 1. Bagi hasil Pertanian (Al-Muzâra'ah)..................... 104 2. Kerjasama Pemeliharaan/Perawatan Tanaman (Almusâqâh) ........................................................ 114 3. Paroan Lahan (Al-Mughârasah) ......................... 122 BAB 3 KONTRAK YANG DILARANG ......................... 129 A. Pendahuluan......................................................... 129 B. Kontrak Yang Dilarang Secara Khusus .................... 130 1. Riba.................................................................. 130 2. Perjudian (Maysir/Qimar)................................... 135 3. Beberapa Praktek Jual-Beli yang Diharamkan..... 136 C. Kontrak Yang Dilarang Secara Umum ..................... 142 1. Penganiayaan (Zulm) ........................................ 143 2. Penipuan (Gharar)............................................. 145 INDEKS.................................................................... 147 DAFTAR PUSTAKA ................................................... 151 TENTANG PENULIS ................................................. 155
v Pedoman Transliterasi Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin: Huruf Arab Nama Huruf Latin Huruf Arab Nama Huruf Latin th tha ط _ _ ا ب ba b ظ za zh ت ta t ع‘ ain ’ ث sa ts غ ghain gh ج jim j ف fa f ح ha h ق qaf q خ kha kh ك kaf k د dal d ل lam l ذ zal z م mim m ر ra r ن nun n ز za z و wau w س sin s ه ha’ h ش syin sy ء hamzah ‘ ص Sad sh ى ya y ض dad dh ة ta ĥ
vi Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari : 1. Vokal tunggal yang berupa tanda atau harakat transliterasinya adalah ; َ (fathah) dilambangkan dengan : a , (kasrah) dilambangkan dengan : i ُ (dammah) dilambangkan dengan : u 2. Vokal rangkap atau maddah dilambangkan sebagai berikut ; â = ی atau أ î = ى û = و ramâَ = ر َمى qâla= قَا َل : Contoh ْو ل qîla = ق ْي َل yaqûluَ = يق 3. Syaddah (tasydid) dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah, contoh : ر nazzalaَ = ن َّز َل rabbanâَ = رَّبَنا ب ْ birr-al = اَ ل 4. Kata sandang yang diikuti baik oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang, contoh : ْع د ْي ل َّلتَ ا =al-ta‘dîl َج ْر ح ْ jarh-al = اَ ل
1 Bab 1 Kontrak (Akad) Sebagai makhluk sosial manusia sangat memerlukan keberadaan orang sekitarnya. Sikap anti sosial merupakan sikap yang tidak saja mendatangkan kerugian tapi juga merusak tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Di antara sikap anti sosial yang identik dengan kemoderenan adalah materialisme dan individualisme. Memang tidak dinafikan bahwa manusia memerlukan materi untuk dapat hidup, dan untuk mendapatkan materi tersebut kompetisi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Sebab sumber alam bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Apabila tidak ada role of law (aturan hukum) yang jelas dalam memanfaatkan atau mengeksploitasinya, maka akan terjadi chaos karena pertentangan kepentingan. Di samping itu, manusia dengan kebutuhan yang tidak terbatas senantiasa tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Apa yang dibutuhkannya tidak selamanya dia miliki, terkadang berada di tangan orang lain atau di bawah penguasaan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang dimiliki orang lain tersebut, hanya ada dua alternatif ; merampas secara paksa atau melalui cara damai, seperti meminta, meminjam atau membeli. Cara yang pertama akan mengakibatkan dia berhadapan dengan tindakan
2 hukum, karena merampas barang orang lain adalah tindakan pidana (illegal). Sedangkan cara yang kedua merupakan cara yang diakui oleh masyarakat dan syari'ah sebagai cara pemenuhan kebutuan yang legal. Cara kedua ini dalam perspektif hukum Islam disebut akad atau dalam perspektif hukum konvensional disebut kontrak. Pada umumnya sebuah kontrak merupakan cara yang paling efektif untuk mengakuisisi kepemilikan dan pemindahan harta. Akad atau kontrak merupakan titik sentral dalam membincang hukum ekonomi Islam. Kesahihan sebuah transaksi dapat diukur dari bentuk kontrak/akadnya. Syari'at telah membagi akad kepada dua bentuk dari segi kesahihannya, yaitu akad yang dibolehkan dan akad yang tidak dibolehkan. Setidaknya ada 25 akad yang dibolehkan oleh syara' seperti; jual beli (bai’), sewa-menyewa (ijârah), rungguhan (rahn), perwakilan (wakalah), perserikatan (syirkah), kerjasama perdagangan (mudhârabah), kerjasama dalam pertanian (muzâra’ah dan musâqâh), pinjam-meminjam (i’ârah), pengalihan hutang (hiwâlah), hibah dan sebagainya. Semua bentuk aktifitas ekonomi di atas dihalalkan oleh Allah Swt. Sedangkan akad yang tidak dibolehkan syara' pada dasarnya disebabkan akad tersebut mengandung kezaliman dan penipuan, seperti riba, perjudian dan beberapa kontrak jual beli yang keluar dari koridor syari'ah. Dalam kajian ini akan dijelaskan tentang konsep akad dilihat dari segi definisi, apa saja faktor yang membentuk kontrak, jenis kontrak dan faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya sebuah kontrak. Dalam hukum Islam istilah kontrak lazimnya disebut dengan akad. Adapun pengertian akad secara etimologis dapat ditelusuri dari asal kata itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab ‘aqd, artinya ikatan, perjanjian, atau permufakatan.1 Dalam kamus Lisan al-Arabi disebutkan ” 'aqd al-ahd" yang berarti membuat perjanjian, "'aqd al1Al-Fairuzzabadi, al-Qamus al-Muhith, (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1982)
3 yamin ", yang berarti membuat sumpah dan kalimat " 'uqdat al-nikah" yang berarti persetujuan nikah atau kesepakatan nikah. Dengan demikian kata akad mengandung pengertian perjanjian resmi dan penunaian atau pelaksanaan. Pendek kata, kontrak merupakan sumber kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 1: يآيهاالذين آمنوا أوفوا با لعقود... “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu." Dalam suart al-Isra ayat 4 dinyatakan pula : ...واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئوال “Penuhilah Janjimu, sesungguhnya janji pasti diminta pertanggung jawabannya. Secara terminologis terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian akad/kontrak. Sebagian ulama mendefinisikan dalam skop yang luas dan sebagian lagi mencoba membatasi pengertiannya. Abu Bakar al-Razi misalnya, mendefinisikan akad secara luas, yaitu meliputi setiap perbuatan yang dapat menimbulkan perikatan, baik antara dua pihak atau sepihak.2 Berdasarkan definisi ini akad tidak mesti lahir dari tindakan dua pihak, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan sebagainya, akan tetapi akad juga dapat terjadi dengan tindakan sepihak, misalnya pengguguran hutang, wasiat, talak dan lain-lain. Sebagian ulama fikih, berpendapat bahwa kontrak adalah perpaduan antara penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan sebagai kewajiban dan perjanjian antara dua pihak yang mengadakan kontrak atas suatu hal.3 Seandainya tindakan tersebut hanya dilakukan sepihak, maka bukan dinamakan akad sekalipun mempunyai akibat hukum. 2Al-Jassas , Ahkam al-Quran, (Kairo: Mathba'ah al-Bahiyah, 1347 H), jil. II, h.294 3Majjallah al-Ahkam Al-Adliyah, artikel 103-104. Ibn Abidin, Hasyiah Radd alMukhtar, (Kairo : al-Babi al-Halabi, 1966), jil. II, h. 355
4 Pengertian akad atau kontrak yang dikenal dalam hukum konvensional (hukum manusia) memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan pengertian akad dalam perspektif syari'ah. Menurut hukum konvensional definisi kontrak adalah persetujuan antara dua pihak untuk memulai suatu hal atau peristiwa yang mempunyai akibat hukum, baik dalam bentuk menetapkan, memindahkan, merubahnya atau mengakhiri sebuah perjanjian.4 Dalam hukum Islam kontrak hanya untuk memulai suatu hal, sedangkan segala modifikasi dan pembatalan bukan termasuk kontrak tetapi konsekwensi dari kontrak itu yang telah berdasarkan jenis kontrak itu. Artinya segala konsekwensi dari akad adalah termasuk ke dalam akad itu sendiri dalam hukum Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini kontrak perserikatan/ syirkah ( partnership ). Dalam hukum ekonomi Islam telah ditetapkan rukun dan syarat serta faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kontrak sewa-menyewa. Oleh karena itu, segala bentuk modifikasi atau perubahan, dan transfer atau pemindahan kekuasaan dalam syirkah yang keluar dari rukun dan syarat kontrak syirkah dapat menyebabkab kontrak syirkah menjadi rusak (fasid) bahkan batal. Sedangkan dalam hukum konvensional, perubahan dan transfer kepemilikan dalam syirkah merupakan kontrak-kontrak tersendiri/sampingan sebagai pendukung kontrak yang utama. 1. Rukun Akad Akad terbentuk dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). Ijab dan qabul dalam istilah fikih disebut shighat akad atau lafaz akad. Shighat akad adalah penggambaran tentang kehendak untuk melakukan transaksi yang terwujud melalui lafaz ijab dan qabul.5 Lafaz akad hanya akan terealisir dengan adanya orang yang memulai penawaran (mujib), orang yang menerima tawaran (qabil), benda 4Abd al-Raza' al-Sanhuri, al-Wajiz fî Sharh al-Qanun al-Madani, juz I, h.73 5 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 348
5 yang ditawarkan (mahal al-aqd). Berdasarkan hal itu ulama Hanafiyah menetapkan bahwa rukun akad adalah shighat atau lafaz akad itu sendiri yang terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan faktor-faktor lain yang membentuk shighat akad tersebut mereka kategorikan sebagai syarat akad.6 Sedangkan Jumhur fukahak berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari dua pihak yang berakad (mujib dan qabil), shighat akad (ijab dan qabul) dan benda yang menjadi objek akad. Misalnya dalam kontrak atau akad jual beli, dalam pandangan ulama Hanafiyah rukun jual beli tersebut hanyalah shighat aqad, yaitu lafaz ijab dan qabul yang menunjukkan kehendak untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli secara umum ada tiga (bila dirinci ada 6), yaitu:7 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi ( ‘aqidain), terdiri dari penjual dan pembeli. 2) Objek jual beli (ma’qûd ‘alaih), terdiri dari komoditi dan nilai tukar (harganya). 3) Shîghat akad, yang terdiri dari lafaz ijab dan qabul. Apabila dilihat perbedaan pendapat tentang rukun kontrak di atas dari segi faktor pembentuk kontrak, sebenarnya perbedaan itu hanya dalam tataran teoritis saja, bukan dalam tataran praktis. Sebab secara teoritis kontrak hanya akan terbentuk dengan persetujuan dua pihak melalui sighat akad. Namun dalam tataran praktis, shighat tidak mungkin terealisir tanpa keberadaan kedua pihak dan objek akad itu sendiri. 2. Syarat-Syarat Kontrak Syarat-syarat kontrak ada yang bersifat umum dan ada yang khusus. Syarat umum kontrak maksudnya syarat yang mesti dipenuhi 6 Ibn Abidin, Rukun menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang tergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan dia merupakan bahagian dari sesuatu tersebut. Adapun syarat adalah sesuatu yang tergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan dia tidak merupakan-. bahagian dari sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun adalah sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain, baik dia merupakan bahagian dari sesuatu tersebut atau tidak. Wahbah al-Zuhailî, h. 347 7 Wahbah al-Zuhailî, h. 347-348
6 dalam segala bentuk akad. Sedangkan syarat khusus kontrak adalah persyaratan yang mesti dipenuhi tergantung kepada bentuk dan macam akad/kontrak. Dalam hal ini syarat khusus kontrak jual beli berbeda dengan kontrak ijarah, syarat khusus kontrak mudharabah berbeda dengan kontrak ji'alah, dan seterusnya.8 Selanjutnya akan dijelaskan syarat umum kontrak berdasarkan rukun yang telah ditetapkan oleh Jumhur fukahak. a. Syarat Shighat Akad (Ijab dan Qabul) Shighat akad dianggap sah dan mempunyai pengaruh dalam kontrak jika memenuhi beberapa syarat berikut. 1) Ungkapan penawaran dan penerimaan mestilah menggambarkan secara jelas kehendak kedua belah pihak yang melakukan kontrak. Untuk itu pihak yang ingin melakukan akad atau kontrak haruslah mempunyai kelayakan (ahliyyah) untuk melakukannya. Secara umumnya seseorang itu dinyatakan mempunyai kelayakan untuk melakukan akad jika dia seorang yang waras dan tidak cacat akalnya serta memahami segala perbuatan yang dilakukannya. Akad yang dilakukan oleh seorang yang gila atau orang yang sedang tidur, adalah tidak sah. Syarat ini dibuat kerana akad merupakan ikatan antara dua kehendak. Kehendak dua pihak ini mungkin tidak dapat difahami sekiranya dinyatakan oleh seorang yang tidak dapat menjelaskan kehendaknya sama sekali seperti orang gila atau orang yang sedang tidur. Oleh karena itu, kehendak seseorang itu perlu digambarkan dengan jelas yang menunjukkan keinginannya untuk berakad atau berkontrak.9 2) Penerimaan (qabul) harus bersesuaian dengan penawaran (ijab). Artinya, penerimaan dan tawaran itu mempunyai tujuan 8Syarat khusus akad menurut bentuknya dapat dilihat pada bab III dan IV. 9 Al-Kasani, Bada-i' al-Shana-i' fî Tartib al-Syara-i', (Kairo: Mathba'ah alJamâliyah, 1328 H), jil.V, h.. 136. Muhammad Khatîb Syarbainî, Mughnî al-Muhtaj, (Beirut : Dâr al-Fikri, t.th), jil. II, h. 5
7 yang sama, objek yang sama dan kuantitas dan kualitas yang sama. Misalnya Amin menawarkan mobilnya kepada Ahmad dengan harga 50 juta Rupiah dan Ahmad menerima tawaran tersebut dengan harga yang disebutkan. Oleh karena itu, tidaklah disebut sesuai antara ijab dan qabul bila aspek-aspek yang dinyatakan dalam penawaran/ijab berbeda dengan penerimaan/qabul. Misalnya dalam kasus di atas, Ahmad menerima tawaran Amin dengan harga 45 juta Rupiah. Di sini terjadi perbedaan lafaz shighat yang menyebabkan kontrak tidak terjadi. Kecuali penerimaan tersebut lebih baik dari penawaran, misalnya Ahmad menerima tawaran untuk membeli mobil Amin seharga 55 juta rupiah, maka akad tersebut sah, karena hakikatnya telah ada persetujuan kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, akad dinyatakan sah bila Ahmad menawar untuk membeli mobil Amin dengan harga 50 juta rupiah dan Amin bersedia menjualnya dengan harga yang lebih rendah, misalnya 40 juta rupiah. 3) Masing-masing pihak yang berakad saling memahami kehendak pihak yang lain. Artinya, setiap tawaran dan penerimaan yang dibuat boleh dipahami oleh pihak yang terlibat kerana kepahaman inilah yang menjadi prinsip kepada ikatan kehendak mereka yang tersirat. Untuk melahirkan niat yang ada dalam hati pihak yang berkontrak, suatu cara yang boleh menerangkan kehendak tersebut diperlukan, iaitu secara jelas dan boleh dipahami oleh semua pihak. 4) Adanya kesinambungan antara ijab dengan qabul. Maksudnya, penerimaan hendaklah dilakukan dalam majlis yang sama (ittihad al-majlis akad), tanpa diselingi oleh hal-hal yang merubah atau memalingkan makna ijab. Ini sekiranya keduadua pihak yang melakukan akad atau kontrak itu berada di dalam satu majlis atau di tempat yang sama. Tetapi, jika pihak penerima berada di tempat lain, dia dapat memberitahu penerimaannya sesudah berita mengenai tawaran itu sampai kepadanya. Namun dalam hal ini, terjadi ikhtilaf di kalangan
8 fuqahak berkaitan dengan maksud sebenar kesinambungan antara ijab dengan qabul ini. Menurut jumhur,10 penerimaan/qabul dianggap bersambung dengan tawaran jika dilakukan dalam majlis yang sama. Apabila pihak pertama membuat tawaran kepada pihak kedua, sedangkan kedua belah pihak berada dalam majlis yang sama, maka pihak kedua tidak semestinya menyatakan qabul langsung setelah ijab dinyatakan. Dia dapat berpikir atau berdiskusi dengan orang lain terlebih dahulu untuk membuat keputusan, apakah menerima atau menolak tawaran, karena ijab dianggap masih berlaku selama tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ijab tersebut sudah batal. Menurut mazhab Syafi'i11 , penerimaan dianggap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbincangan atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan tawaran. Sekiranya penerimaan itu tidak dilakukan secara langsung atau diselingi dengan ucapan atau perbuatan lain yang tidak ada hubungannya dengan penawaran, maka akad atau kontrak tidak sah. Menurut pendapat yang rajih maksud majlis yang sama (ittihad al-majlis) ialah tidak mesti kedua belah pihak berada pada tempat yang sama, tetapi boleh berada pada lokasi yang berbeda asalkan komunikasi antara keduanya dapat terjalin dengan lancar, baik melalui surat, wakil, telefon, e-mail dan sebagainya. b. Syarat objek Kontrak Sesuatu hal atau benda yang dijadikan objek akad berbedabeda tergantung jenis akad itu. Objek itu mungkin berbentuk material seperti pada akad jual beli, berbentuk manfaat seperti pada akad 10 Al-Kâsâni, h.137. Al-Dardir, Sharh al-Kabir, (Kairo, Bulaq, 1381H), jil.III, h.5 11 Muhammad Khatîb Syarbainî, jil.VI, h.6. Sihâb al-Din al-Ramlî, Nihâyah alMuhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj, (Beirut : D â r al- Fikri, 1404/1983), jil.III, h.8
9 sewa-menyewa dan mungkin juga berbentuk kerja/usaha seperti pada akad upah-mengupah, syirkah, mudârabah dan sebagainya. Untuk sahnya sebuah kontrak, objek kontrak harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Objek kontrak tidak boleh menyalahi kehendak akad itu sendiri dan mestilah benda bernilai di sisi syara'. Sebuah objek akad dianggap menyalahi kehendak akad maksudanya tujuan akad tidak sesuai dengan objkenya. Misalnya kontrak pinjam-meminjam terhadap benda yang habis pakai, deperti meminjam sabun, makanan dan sebagainya. Demikian pula tidak boleh menjadikan sesuatu benda yang tidak bernilai di sisi syarak sebagai objek kontrak, seperti bangkai, minuman keras, babi, anjing dan sebagainya.12 2) Benda tersebut ada sewaktu akad itu dilakukan atau bisa dihadirkan setelah akad dilakukan. Oleh karena itu, tidak boleh menjadikan burung yang terbang di udara atau binatang yang lepas ke rimba sebagai objek akad. Karena benda tersebut tidak ada dan tidak mungkin dihadirkan setelah akad dilakukan.13 Begitu juga dengan sesuatu objek yang tidak bisa dipastikan keberadaannya pada masa akan datang tidak boleh dijadikan objek akad. Contohnya menjual anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya, atau menjual buah yang masih dalam bentuk putik. Demikianlah pendapat syafi'iyah. Menurut mazhab Malikiyah14 sesuatu yang tidak ada pada waktu akad dilakukan boleh dijadikan objek akad dengan syarat benda itu berkemungkinan ada dan akad yang dilakukan itu berbentuk sukarela, seperti hibah, wakaf, dan lain-lain. Akad seperti itu tidak akan menimbulkan masalah kepada pihakpihak yang berkontrak. 12 Al-Kâsâni, h.140. al-Ramli,jil. II, h. 11. Ibn 'Abidin, jil. IV, h. 3 13 al-Syarbini al-Khatib, Jil. II, h. 30. 14Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujathid wa al-Nihayah al-Muqtashid, (Kairo: Mathba'ah Jamaliyah, 1393H), jil. II, h.324
10 Sedangkan ulama Hanbali berpendapat15, sesuatu yang tidak ada boleh dijadikan objek akad dengan syarat pihak yang bersangkutan mampu mengadakannya setelah kontrak itu dibuat. Ada atau tidak objek kontrak berkenaan pada waktu kontrak itu dilakukan adalah tidak penting dan tidak menjadi satu syarat, yang penting tidak ada gharar (penipuan) dan benda tersebut dapat diserahkan tepat waktu. Oleh karena itu, akad seperti sewa, gadai, jual beli buah yang masih belum masak adalah sah kerana tidak ada gharar. Larangan Nabi Muhammad s.a.w. dalam hadisnya "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu" bermaksud sesuatu yang tidak mampu diserahkan kepada pihak yang berkenaan dan bukanlah sesuatu yang belum ada. 3) Objek akad diketahui oleh para pihak yang berkontrak, baik bentuk atau spesifikasi, jenis, kuantitas, kualitas dan sebagainya. Hal ini bertujuan menghindari perselisihan dikemudian hari disebabkan kejahilan terhadap objek akad tersebut. 4) Objek kontrak itu dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang berkenaan pada waktu yang ditetapkan. Syarat ini disepakati oleh fuqahak dalam akad yang bersifat imbal balas (bi 'iwadh), seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Sedangkan pada akad yang bersifat sukarela (bi ghairi 'iwadh) seperti hibah, penyerahan objek akad tidak dijadikan syarat. c. Syarat Para Pihak Dalam Kontrak Dalam perspektif syari'ah tidak semua orang boleh melakukan kontrak. Ada orang yang tidak boleh melakukan akad sama sekali dan tindakan yang dilakukannya tidak sah serta tidak ada akibat hukumnya. Ada orang yang termasuk kategori boleh melakukan beberapa jenis akad tertentu dan tidak boleh melakukan beberapa akad yang lain. Ada pula yang masuk ke 15Ibn Qudamah, Al-Mughnî Li ibn Qudâmah, (Kairo : Maktabah Jumhuriyah al- 'Arabiyah, t.t), jil. IV, h. 200
11 dalam kategori boleh melaksanakan semua jenis kontrak secara mutlak. Segala tindakannya dianggap sah dan melahirkan akibat hukum. Perbedaan kategori ini bergantung kepada sejauh mana mereka mempunyai kecakapan hukum (ahliyah) untuk melakukan akad atau kontrak. Dalam syari'at Islam, untuk mewujudkan kontrak yang sah, disyaratkan pihak yang terlibat itu cakap bertindak hukum. Dalam istilah fikih kecakapan atau kelayakan terbagi kepada dua, yaitu: 1) Cakap untuk menerima (ةةةوب الو أهليةةةل ,(maksudnya seseorang itu layak menerima segala hak dan tanggung jawab syara'.16 Dengan adanya kelayakan ini, seseorang itu sudah boleh menerima segala hak dan kewajiban yang ditentukan oleh syara` untuknya. Kelayakan ini dimiliki oleh setiap manusia yang hidup, baik dewasa, anak-anak, atau bayi yang baru lahir. Mereka memiliki kelayakan ini kerana prinsip bagi kelayakan ini ialah manusia yang hidup. 2) Cakap untuk melaksanakan (اءداء أهليةةةل ,(maksudnya kelayakan seseorang untuk melaksanan atau menunaikan segala hak dan tanggungjawab yang diberi dan ditetapkan oleh syara` kepadanya atasnya.17 Artinya, orang yang mempunyai kelayakan ini boleh melakukan akad dan segala tindakan yang dilakukanya akan menimbulkan akibat hukum. Prinsip bagi kelayakan ini ialah berakal atau mumaiyiz. Mumaiyiz berarti seorang yang sudah dapat memahami segala tindakan yang dilakukan dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu. Inilah yang menjadi fokus pembicaraan dikalangan fuqahak ketika mendiskusikan syarat-syarat pelaku kontrak. Berdasarkan hal itu, ulama mensyaratkan beberapa hal terhadap pelaku kontrak yaitu :18 16Abdul Karim Zaidan, al-Madkhal li Dirâsah al-Islamîyah, (Iskandariyah: Dâr Umar ibn Khathab, 1969), h.312 17 Abdul Karim Zaidan, h. 313. 18Sayid Sabiq, 129. Abdul Hamid Hakim, Mu’în al-Mubîn, Jakarta : Bulan Bintang,1976), juz.III, h.6-7. Wahbah al-Zuhailî, h.384, 398. Nasrun Haroen, h.115
12 a).Berakal atau mumayyiz. Tidak sah kontrak yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mumayiz, orang yang berada di bawah pengampuan (sâfih). Adapun bila transaksi dilakukan oleh anak kecil yang mumayiz, maka menurut Hanafiyah akadnya sahih tapi mauquf (tergantung) atas keizinan walinya, bila wali memberi izin maka kontrakya sah, bila tidak kontraknya batal. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad anak kecil yang sudah mumayiz tersebut tidak sah, baik ada izin dari walinya atau tidak. b).Kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dalam keadaan terpaksa tanpa dasar hukum yang dibenarkan. (ikrah bighair al-haq), maksudnya kontrak dilakukan tidak di bawah ancaman. Menurut Jumhur ulama kontrak dalam keadaan terpaksa tanpa alasan yang dibenarkan (bighair alhaq) ini batil, menurut Hanafiyah akadnya mauquf, sedangkan menurut ulama Malikiyah aqadnya tidak lazim. Adapun kontrak yang dilakukan atas dasar paksaan yang dibenarkan (ikrah bi al-haq), seperti seorang pedagang berdasarkan keputusan hakim harus melunasi hutangnya dengan menjual barang dagangannya, atau kebijaksanaan pemerintah yang mewajibkan pedagang menjual komoditi yang mereka simpan ketika terjadi gejolak harga karena terjadi ihtikar, maka sepakat ulama mengatakan kontraknya sah. Ada bermacam-macam jenis kontrak tergantung dari perspektif mana dia dilihat, di antaranya dari perspektif sifatnya, masa mulai berlakunya, akibat hukumnya, dan jenis akibat hukum yang timbul dari kontrak tersebut.
13 Untuk lebih jelas akan diuraikan perspektif ini satu persatu. 1. Kontrak dari perspektif sifatnya Dalam syariat Islam, sifat kontrak disebut juga oleh para fuqahak dengan "hukum kontrak". Ketika menjelaskan pengertian hukum kontrak ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama mendefinisikan hukum kontrak dengan ketentuan yang didasarkan kepada sejauh mana perbuatan itu dibolehkan atau dilarang oleh syarak. Sebuah kontrak dikategorikan halal, jika dibenarkan oleh syarak. Sebaliknya, kontrak itu haram jika dilarang oleh syarak. Sedangkan golongan kedua mendefinisikan hukum kontrak dengan suatu sifat yang diberikan kepada kontrak atau akad berdasarkan sejauh mana akibat hukum yang ditimbulkan oleh sebuah kontrak yang dibuat.19 Kadangkala kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak, kadang hanya sepihak saja. Terkadang kontrak tersebut tidak mempunyai akibat hukum kadang mempunyai akibat hukum. Kontrak yang mempunyai akibat hukum disebut sah dan yang tidak mempunyai akibat hukum disebut batal. Untuk menjelaskan jenis kontrak ini, akan dilihat dari perspektif atau konsep kedua. Berdasarkan kepada konsep tersebut, kontrak terbagi kepada beberapa jenis, yaitu: a. Kontrak yang sah dan tidak sah Kontrak yang sah ialah kontrak yang memenuhi rukun dan syarat tanpa adanya kecacatan yang merusaknya. Kontrak ini mempunyai akibat hukum di sisi syarak. Sedangkan pengertian kontrak yang tidak sah berbeda ulama. Menurut Jumhur fuqahak kontrak tidak sah disebut juga kontrak yang batal, yaitu kontrak yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya.20 Sedangkan fuqahak Hanafiyah21 membagi kontrak yang tidak sah kepada dua, yaitu kontrak batal dan kontrak fasid. Kontrak yang batal ialah kontrak yang mempunyai kecacatan pada rukunnya, seperti perjanjian yang dibuat secara tidak betul. Sebagai contoh, lafaz qabul tidak 19Abdul-Karim Zaidan, h. 365 20Ibn Rusyd, jil. II, h. 166 21Ibn Abidin, jil. IV, h.104
14 sesuai dengan lafaz ijab., maka kontrak itu batal dan tidak menimbulkan akibat hukum di sisi syarak. Sedangkan kontrak fasid ialah, kontrak yang mempunyai kecacatan pada syarat kontrak dan tidak pada rukunnya. Contohnya, kontrak yang mengandung syarat-syarat yang bertentangan dengan syarak atau kontrak yang bentuk imbal balasnya tidak jelas. Kontrak-kontrak seperti ini juga tidak menimbulkan akibat hukum dan dapat dibatalkan oleh para - pihak yang berkontrak. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, kontrak fasid ini dapat menimbulkan akibat hukum seperti dalam kontrak perkawinan yang dibuat tanpa saksi. Menurut pendapat fuqahak Hanafiyah kontrak ini dianggap sebagai kontrak fasid tetapi mempunyai akibat hukum seperti ketetapan mahar, wajib idah jika berlaku perceraian, ketetapan nasab anak dan sebagainya.22 Dari uraian di atas, dapat pahami bahwa bagi jumhur fuqahak tidak ada perbedaan antara kontrak batal dan kontrak fasid, kedua-duanya disebut sebagai kontrak yang tidak sah. Sedangkan fuqaha' Hanafiyah membedakan antara kedua-duanya kerana dalam beberapa keadaan kontrak ini mempunyai akibat hukum. b. Kontrak yang dinyatakan sah secara langsung ( ةذ الن العقةد (dan kontrak yang memerlukan pelulusan ( ف الموقو العقد( Apabila sebuah kontrak telah selesai dilakukan, maka belum tentu kontrak itu dihukum sah secara langsung. Terkadang kontrak itu memerlukan keizinan pihak tertentu terlebih dahulu barulah sah. Dan terkadang memang tidak memerlukan keizinan pihak lain. Kontrak yang tidak memerlukan keizinan pihak tertentu untuk kesahihannya disebut kontrak yang sah secara langsung (al-'aqd alnafaz), sedangkan kontrak yang memerlukan keizinan pihak tertentu untuk kesahihannya disebut kontrak yang memerlukan pelulusan (al- 'aqd al-mauquf).23 22 AI-Kasani, Jil. V, h. 299. 23Wahbah al-Zuhaili, jil. V, h. 240
15 Sebuah kontrak akan menimbulkan akibat hukum dan mempunyai kekuatan hukum dengan segera jika dilakukan oleh orang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum. Kontrak ini tidak memerlukan keizinan dari pihak manapun. Akan tetapi, jika kontrak dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak hukum, maka kontrak itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya keizinan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya akad anak kecil yang belum mumayiz tidak mempunyai akibat hukum sebelum ada keizinan wali. Jika wali tidak mengizinkan maka kontrak itu batal. c. Kontrak mengikat (lazim) dan tidak mengikat (ghair lazim) Kontrak yang sah tanpa syarat (al-'aqd al-nafaz) terbagi dua, yaitu kontrak yang mengikat dan tidak mengikat. Kontrak yang mengikat ialah kontrak yang tidak boleh difasakh atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua-dua belah pihak yang berkontrak. Kontrak lazim yang boleh difasakh dengan persetujuan kedua belah pihak ini hanya berlaku pada kontrak-kontrak yang tidak mutlak atau disebut juga sebagai kontrak yang boleh difasakh. Sedangkan kontrak-kontrak yang berlaku secara mutlak, tidak bisa dibatalkan sama sekali, walaupun dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti kontrak perkawinan, khulu' dan sebagainya. Kontrak ini dinamakan kontrak lazim secara mutlak.24 Kontrak yang tidak lazim atau yang tidak merugikan disebut juga sebagai kontrak yang dibolehkan ( الجائز العقد .(Kontrak ini dapa di-fasakh-kan berdasarkan kehendak salah satu atau kedua pihak tanpa memerlukan persetujuan daripada pihak yang lain, seperti kontrak penitipan barang (al-wadi'ah) atau pinjamanmeminjam ( al-'ariah). Dalam kontrak-kontrak ini, kedua belah belah pihak boleh membatalkan kontrak ini kapan saja. Ada pula sebahagian kontrak yang dianggap tidak lazim bagi satu pihak dan lazim bagi pihak yang lain. Misalnya kontrak gadaian (al-rahn). Bagi penggadai, kontrak ini merupakan kontrak lazim. Dia tidak boleh membatalkan kontrak tersebut kecuali dengan 24Abdul-Karim Zaidan, h. 268
16 persetujuan pihak pemegang gadai. Bagi pihak pemegang gadai kontrak itu merupakan kontrak yang boleh atau kontrak tidak lazim. Dia boleh membatalkan kontrak tersebut bila saja ia mau.25 2. Kontrak dari perspektif Mempunyai kekuatan Hukum Dari perspektif kapan suatu kontrak mulai mempunyai kekuatan hukum, kontrak terbagi beberapa macam: a. Kontrak yang mempunyai kekuatan hukum secara langsung ( العقدالمنجز ,(yaitu kontrak yang langsung mempunyai kekuatan hukum setelah dia dilaksanakan tanpa terikat dengan syarat apapun. Misalnya pada akad jual beli, kontrak ini mempunyai kekuatan hukum semata-mata dengan berlakunya akad, yaitu ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak ini, penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli dan berhak menerima harganya. Sedangkan pembeli wajib menyerahkan harga barang dan berhak memiliki barang tersebut. Ada pula beberapa jenis kontrak yang baru mempunyai kekuatan hukum setelah syarat-syarat terpenuhi, misalnya kontrak salam (jual beli pesanan). Kontrak ini baru mempunyai kekuatan hukum apabila orang yang memesan barang telah menerima barang yang dipesannya.26 b. Kontrak yang mempunyai kekuatan hukum pada masa yang akan datang, artinya shighat akad mengandung maksud penangguhan pelaksanaannya pada suatu masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya, dalam kontrak sewa-menyewa (ijarah) para pihak yang berkontrak boleh menentukan tempo mulai mempunyai kekuatan hukumnya perjanjian sewa tersebut. masa yang akan datang Seandainya Rahmat membuat perjanjian untuk menyewakan rumahnya kepada Dahlan mulai bulan depan, maka masa mula mempunyai kekuatan hukumnya perjanjian tersebut ialah pada bulan tersebut. Namun tidak semua kontrak boleh dibuat dalam bentuk ini. Ada sebagian kontrak tidak boleh diundur 25 Abdul-Karim Zaidan, h. 369 26 Wahbah al-Zuhail, jil. IV, h. 246
17 kekuatan hukumnnya. Dalam masalah ini kontrak terbahagi kepada tiga bahagian; 1) Kontrak yang kekuatan hukumannya berlaku pada masa yang akan datang, seperti kontrak wasiat. 2) Kontrak yang tidak boleh ditunda kekuatan hukumnnya, seperti kontrak jual beli, perkawinan dan sebagainya. 3) Kontrak yang boleh ditunda kekuatan hukumannya seperti kontrak sewaan, pinjaman dan sebagainya.8 c. Kontrak Tergantung (Kontrak Kontijensi), artinya kontrak ini bergantung kepada syarat-syarat yang tertentu. Kekuatan hukum kontrak ini bergantung kepada terpenuhinya syarat yang ditentukan pada masa akan datang. Jika syarat yang ditentukan itu ada, kontrak tersebut dianggap berlaku. Misalnya A berkata kepada B, "Apabila saya berangkat keluar negeri maka saya angkat anda sebagai wakil saya di sini". Pengankatan wakil tersebut tidak berlaku kecuali setelah A berada di luar negeri. 3. Kontrak dari perspektif manfaatnya Dari segi manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, kontrak terbagi dua, yaitu: a. Kontrak mu'âwadhah (komersial) atau kontrak timbal balik, yaitu kontrak yang manfaatnya dapat dirasakan secara materiil oleh kedua belah pihak. Misalnya dalam akad jual beli, penjual dapat menerima manfaat dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pembeli dapat menerima manfaat dalam bentuk barang yang dibutuhkannya. Hal yang sama dapat pula dilihat dalam akad sewa menyewa, pihak penyewa menerima manfaat dari barang yang disewa, manakala pihak yang menyewakan memperoleh sejumlah imbalan (uang sewa). b. Kontrak tabarru' (sosial), yaitu kontrak yang manfaatnya secara materiil hanya dinikmati oleh satu pihak, sedangkan pihak lain melakukan kontrak semata-mata untuk berbuat baik. Misalnya kontrak hibah dan pinjam-meminjam. Dalam kedua kontrak di atas, baik pemberi hibah atau pemberi pinjaman tidak mengharapkan balasan apa-apa secara materiil, kecuali hanya
18 untuk berbuat baik. Selain itu, akad wakalah (perwakilan) dan kafalah (penjaminan) juga digolongkan sebagai akad tabarru’. Walaupun dalam perkembangannya kemudian kedua akad ini bisa berubah menjadi akad komersial, yaitu dengan adanya uang jasa (fee/upah) yang dibebankan kepada pihak yang memberi perwakilan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya sebuah kontrak, yaitu:27 1. Pembatalan karena akad rusak (fasid). 2. Pembatalan akad melalui khiyar (hak opsi). 3. Pembatalan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (iqâlah). 4. Salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan. 5. Berakhirnya masa kontrak atau tercapainya tujuan dari akad. 6. Kematian salah satu atau kedua pihak yang berakad dapat membatalkan akad dalam pandangan Hanafiyah. 7. Batalnya kontrak karena tidak ada izin pihak berwenang pada akad mauquf. 27Wahbah al-Zuhaili, jil. IV, h. 276-280
19 Bab 2 Kontrak (Akad) Yang Diperbolehkan Para ulama fiqh membagi jenis kontrak mu’amalah (mu’amalah mâliyah) secara umum dalam dua bentuk, yaitu :28 Pertama, kontrak yang dijelaskan istilah dan hukumnya oleh syara’ (uqûd musammâh) , terbagi dua pula yaitu : a. Kontrak yang dihalalkan/legal (حالل معاملل ,( misalnya jual beli (bai'), sewa atau upah mengupah (ijârah), join venture (mudhârabah) dan sebagainya b. Kontrak yang diharamkan/illegal (محرمل معاملل ,( seperti riba, perjudian (maisir) dan sebagainya. Kedua, Kontrak yang tidak dijelaskankan istilah dan .( معاملل مسكوت عنه ) ‘syara oleh bentuknya 28Muhammad al-Syahât al-Jundî, 'Aqd al-Murâbahah Bain al-Fiqh al-Islâmî alTa'âmul al-Mashrafî, (Kairo : Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1406/1986 ), h.27. al-Zarqâ', Musthafâ Ahmad, al-Madkhal al-Fiqh al-'Am, (Damaskus : Muthâbi' Alif Bâ' al-Adîb, 1968) juz I, h 569-573. Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. xii.
20 Ada beberapa kontrak/aktifitas ekonomi yang hukumnya ditunjuk langsung oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah), sekaligus memberikan batasan-batasan tertentu terhadap aktifitas tersebut. Hal ini sengaja ditetapkan hukumnya dan diberikan batasan-batasannya oleh Allah Swt. karena manusia sulit menemukan kebenaran hakiki dalam masalah ini. Kalaupun manusia berusaha mengetahuinya, namun keinginan hawa nafsunya lebih mendominasi dalam menetapkan kebenarannya.29 Setidaknya ada 25 aktifitas ekonomi yang ditunjuk langsung hukumnya oleh nash, di antaranya; jual beli (bai’), sewa-menyewa (ijârah), rungguhan (rahn), perwakilan (wakalah), perserikatan (syirkah), kerjasama perdagangan (mudhârabah), kerjasama dalam pertanian (muzâra’ah dan musâqâh), pinjam-meminjam (i’ârah), pengalihan hutang (hiwâlah), hibah dan sebagainya.30 Semua bentuk aktifitas ekonomi di atas dihalalkan oleh Allah Swt. selama dijalankan berdasarkan koridor atau batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syara’. Para fuqahak telah merumuskan berbagai aktifitas ekonomi yang legal/halal berdasarkan induksi yang mereka lakukan dari ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah Saw. Aktifitas ekonomi yang halal tersebut cukup bervariasi menurut bidang masing-masing. Dalam bidang perdagangan dikenal beberapa istilah seperti transaksi bai’, mudharabah, dan syirkah. Dalam bidang pertanian dikenal istilah muzâra’ah, mughârasah dan musâqâh. Dalam transaksi yang bersifat jasa juga dikenal beberapa istilah seperti : anjak piutang (hiwâlah), sewa-menyewa (ijârah), rungguhan/agunan (rahn), pinjammeminjam (‘âriyah), perwakilan (wakalah), titipan (wadi'ah) dan sebagainya. Di sini akan dikemukakan berbagai variasi kontrak/aktifitas ekonomi yang legal di sisi syara' berdasarkan bidang masing-masing. 29 Nasrun Haroen, h. xii-xiii 30Penjelasan lebih rinci lihat al-Zarqâ’, al-Madkhal…, h. 538 dst
21 Ada tiga aktifitas ekonomi yang menjadi sokoguru dalam bidang perdagangan dan perindustrian dan sekaligus menjadi fokus pembahasan baik di kalangan fukahak dan ekonom muslim, yaitu jual beli, mudharabah atau bagi hasil (joint venture) dan syirkah (kemitraan/partnership). 1. Jual Beli (Bai’) a. Pengertian Secara literal jual beli (bai’) adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau pertukaran harta dengan harta atau dengan kata lain menukar sesuatu dengan mengambil gantinya. Kata bai’ (jual) merupakan lawan dari kata al-syira' (beli), tapi secara aplikatif bila disebutkan salah satu dari kedua kata tersebut secara langsung juga berarti lawannya, karena tidak mungkin terjadi penjulan (ba’a) tanpa diikuti oleh pembelian (syara'a), begitu pula sebaliknya.31 Secara istilah (etimologi) ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqahak dengan penekanan yang berbedabeda, akan tetapi esensinya sama. Menurut ulama Syafi’iyah jualbeli (bai’) adalah :32 عقد معاوضل ماليل ت يد ملك عين أو من عل على تأبيد ال على و ه القربل “Transaksi tukar menukar harta dengan konsekwensi pemilikan terhadap materi atau manfaatnya secara berkelanjutan bukan dalam jangka pendek (sementara).” Penggunaan lafaz tukar-menukar (mu’âwadhah) menunjukkan bahwa jual beli bukanlah transaksi (akad) yang bersifat sosial 31Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), juz. IV, h.344. Yusuf Kamal Muhammad, h 183 32Syihâb al-Din al-Qulyûbî dan ‘Amîrah, Qulyûbî wa ‘Amîrah,( Indonesia: Toha Putra, t.th), juz II, h. 151-152. Muhammad Khatîb Syarbainî, Mughnî al-Muhtaj, (Beirut : Dâr al-Fikri, t.th), Juz II, h. 2 . Ibrahîm al-Bâjûrî, Hâsyiah al-Bâjû rî ‘Alâ ibn Qâsim alGhazî, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), juz.I, h.339
22 (tabarru’) seperti pemberian hadiah atau hibah, karena pada kedua bentuk aqad tersebut hanya terjadi perbuatan memberi semata tanpa ada ganti atau balasan, jadi tidak ada transaksi tukar menukar. Sedangkan penggunaan lafaz “secara berkelanjutan bukan dalam jangka pendek” mengandung arti bahwa pemilikan benda atau manfaat oleh masing-masing pihak setelah terjadinya transaksi bersifat selamanya bukan untuk sementara waktu. Dengan demikian keluarlah dari pengertian ini akad ijârah (sewa-menyewa), sekalipun aqadnya bersifat mu’âwadhah tapi hanya sementara waktu sesuai dengan perjanjian, setelah masa perjanjian habis barangnya harus dikembalikan kepada pemiliknya.33 Ulama Hanafiyah mengemukakan definisi jual-beli (bai’) sebagai berikut : 34 مبادلل المال بالمال بالتراضى “Tukar menukar harta dengan harta atas dasar kerelaan kedua belah pihak” Atau dengan kata lain : مبادلل شئ مرغوب فيه بمثله علي و ه م يد مخصوص35 “Tukar-menukar untuk mendapatkan sesuatu yang diingini dengan ganti yang seimbang melalui cara tertentu yang berfaedah Dua definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah di atas menekankan pengertian jual beli pada dua aspek pokok, yaitu harta (mâl) dan kerelaan (tarâdhin). Harta yang boleh dijadikan sebagai objek jual beli di sisi Hanafiyah adalah harta yang berfaedah (mufîdun) yang lazim disebut al-mâl al-mutaqawwâm, 33Yusuf Kamal Muhammad, loccit. 34Ibn Humâm, Syarh Fath al-Qâdir, ( Beirut : Dâr al-Shadir, 1316 H), Juz V, h.73 35‘Alâ al-Dîn Abî Bakr Bin Mas’ud al-Kâsânî (selanjutnya disebut al-Kâsânî), Badâ'i’ al-Shanâ'i‘ fî Tartib al-Sharâ'i’, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), Juz V, h. 133. Ibn ‘Âbidîn, Hâsyiah Radd al-Mukhtâr ‘Âlâ al-Dar al-Mukhtâr, (Mesir: Musthafa alBâbî al-Halabî wa Auladuh, 1386/1966), Juz IV, h.3
23 yaitu semua benda yang boleh dimanfaatkan menurut syara'.36 Oleh karena itu, tidak boleh menjadikan benda-benda yang haram sebagai objek jual beli, seperti, khamar dan sejenisnya (termasuk narkoba dan zat-zat aditif lainnya), babi, anjing, darah, bangkai dan lain-lain. Dalam pandangan Hanafiyah harta (al-mâl) adalah segala benda yang memiliki nilai materi bagi manusia.37 Dari pengertian ini diketahui bahwa manfaat bukan merupakan harta menurut Hanafiyah. Berbeda dengan Jumhur Ulama, menurut mereka harta itu mencakup materi dan manfaat dari benda tersebut, sebab manfaat itu tidak bisa dilepaskan dari bendanya.38 Perbedaan pendapat ini pada gilirannya mengakibatkan perbedaan pendapat dalam beberapa kasus hukum.Adapun yang dimaksud “dengan cara tertentu” (makhshûsin) tidak lain adalah kerelaan kedua belah pihak (ridhâ tharafain). Kerelaan itu bersifat abstrak, karena letaknya di hati masing-masing pihak yang berakad. Oleh karena itu, untuk mengetahui kerelaan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk perbuatan riil/nyata yang dikenal dengan istilah shighat (Ijab dan Qabul).39 Dengan lafaz tarâdhin dapat juga diketahui bahwa tidak sah jual beli yang dilakukan dengan paksaan (ikrâh). b. Dasar Hukum Jual Beli Jual beli merupakan satu-satunya transaksi kebendaan (aqad mâliyah) yang diungkapkan hukumnya secara manthûq 40 di 36Penjelasan lebih lanjut tentang al-mâl al-mutaqawwâm dan ghair almutaqawwâm lihat Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', Nazhriyah al-Iltizâm al-‘Ammah fi alFiqh al-Islâmî, (Damaskus : Muthâbi’ Alif Bâ' al-Adîb, 1968), h. 124-129 37Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', h. 118 38. Al-Zuhailî, h.245 39Ijab, secara harfiah berarti menuntut, mewajibkan dan memastikan, secara terminologi adalah pernyataan kehendak yang disampaikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam suatu akad; sedangkan qabul pengertian etimologisnya adalah menerima atau meluluskan, yaitu pernyataan setuju atau sikap menerima dari pihak kedua (qâbil) terhadap ijab yang dinyatakan oleh pihak pertama (mûjib). Musthafâ Ahmad alZarqâ', al-Madkhal al-Fiqh al-‘Âm, (Damaskus : Muthâbi’ Alif Bâ' al-Adîb, 1968), Juz.I, h.292. Sayid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut : Dâr al-Fikri, 1403/1983), jil.III, h.127 40Manthûq menurut ulama Syafi’iyah adalah penunjukkan lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum yang disebutkan dalam lafaz itu. Ulama Hanafiyah menyebutnya dengan istilah ‘ibârah al-nash. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), jil. II, h. 144-145
24 dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat alBaqarah [2] ayat 275 : ...و احل هللا البيع وحرم الربا... “…Dan Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa' ayat 29 : يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang didasarkan atas kerelaan di antara kamu.” Juga firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 282 : واشهدوا إذا تبايعتم... “…Dan persaksikanlah olehmu apabila kamu melakukan jual beli…” Dasar hukum jual beli dalam hadis Rasulullah Saw. adalah sebagai berikut : عن رفاعل بن رفع رضى هللا عنه أن النبى ص.م سئل : أى الكسب أطيب فقال : عمل الر ل بيده وكل بيع مبرور )رواه البزر وصححه الحاكم(41 “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a bbahwa Nabi Saw. pernah ditanya :” Apakah usaha yang paling baik ?”. Rasulullah Saw. menjawab :” Usaha seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R Bazzar dan disahihkan oleh Hakim) عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ص.م قال :التا ر الصدو ق اآلمين مع النبين و الصديقين و الشهداء )رواه الدارمى( 42 41Ibn Hajar al-‘Asqalânî, Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm, (Bandung : Al-Ma’arif, t.th), h.158 42Abd al-Rahman bin al-Fadhl bin Bahrâm al-Dârimî, Sunan al-Dâri mî, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1984), juz II, h.247
25 "Dari Abî Sa’id al-Khudri r.a bahwa Nabi Saw. bersabda : Pedagang yang jujur dan memegang amanah (pada hari kiamat) akan (berkumpul) bersama Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada’ (H.R al-Dârimî)" Berdasarkan ayat dan hadis di atas serta praktek yang telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. sampai sekarang, sepakat ulama tentang hukum jual beli ini adalah boleh. Bahkan menurut sebagian ulama hukumnya bisa menjadi wajib dalam keadaan tertentu, misalnya pedagang melakukan ihtikar sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang tersebut untuk menjual barang yang ada di tangan mereka dengan harga yang wajar. Dalam hal ini pedagang berkewajiban menjual barang yang ada di tangan mereka. Contoh lain adalah kewajiban pedagang menjual obat kepada orang yang sangat membutuhkan, bila tidak dijual akan mengakibatkan kematian.43 c. Rukun dan Syarat Jual beli Transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya.44 Kekurangan dari segi rukun atau syarat ini akan mengakibatkan transaksi jual beli menjadi batal atau fasid. 45 Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun jual beli, sekalipun bila dianalisis lebih jauh perbedaan tersebut hanya dalam tataran teoritis bukan dalam 43Muhammad al-Mubârak, Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâd: Mabâdi' wa Qawâ’id ‘Âmmah, (Beirut : Dâr al-Fikr, t.th), h. 116-117. ‘Alî Fikrî, al-Mu’âmalât al-Mâdiyah wa al-Adabiyah, (Kairo: Mathba’ah Musthafa al-Bâbî al-Halabî wa Aulâduh, 1357/1938), h.28 44Rukun menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang tergantung kepadanya keberadaan sesuatu yang lain dan dia merupakan bahagian dari sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun adalah sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain, baik dia merupakan bahagian dari sesuatu tersebut atau tidak. Adapun syarat adalah sesuatu yang tergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan dia tidak merupakan bahagian dari sesuatu tersebut. Wahbah al-Zuhailî, h. 347 45Akad yang tidak memenuhi syarat atau rukun dalam pandangan jumhur disebut batal, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara batal dengan fasid, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun, sedangkan bila rukun terpenuhi tapi syaratnya tidak lengkap, maka ini disebut fasid.
26 tataran praktis. Menurut Jumhur ulama rukun jual beli secara umum ada tiga (bila dirinci ada 6), yaitu:46 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi ( ‘aqidain), terdiri dari penjual dan pembeli. 2) Objek jual beli (ma’qûd ‘alaih), terdiri dari komoditi dan nilai tukar (harganya). 3) Shîghat akad, yang terdiri dari lafaz ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli tersebut hanyalah shighat aqad, yaitu lafaz ijab dan qabul yang menunjukkan kehendak untuk melakukan transaksi jual beli. Pada hakekatnya shighat aqad ini merupakan perwujudan dari keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli. Berhubung keridhaan tersebut bersifat abstrak karena terletak dihati maka perlu ada indikasi yang menunjukkan keridhaan tersebut dalam bentuk tindakan lahiriah, berupa ucapan atau perbuatan. Hal inilah yang disebut dengan ijab dan qabul.47 Sedangkan kedua belah pihak yang berakad (muta’âqidain), objek jual beli dan nilai tukarnya (ma’qûd ‘alaih) dalam pandangan Hanafiyah adalah hal-hal yang berada di luar esensi aqad. Oleh karena itu dua aspek tersebut termasuk syarat jual beli, bukan termasuk rukun. Adapun syarat jual beli terkait dengan tiga aspek di atas, yaitu syarat orang yang berakad ( ‘âqid), syarat objek akad (ma’qûd ‘alaih) dan syarat shighat akad. a).Syarat orang berakad Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, baik penjual ataupun pembeli beberapa hal yaitu :48 1) Berakal atau mumayyiz. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mumayiz, orang yang berada di bawah pengampuan (sâfih). Adapun bila 46Ibrahîm al-Bâjû rî, juz I, h. 338. Wahbah al-Zuhailî, h. 347-348 47Ibn ‘Âbidin, juz IV, h 5. Al-Kâsânî, juz V, h.133. Ibn Humâm, juz.V, h. 74 48 Sayid Sabiq, h.129. Abdul Hamid Hakim, Mu’în al-Mubîn, Jakarta : Bulan Bintang,1976), juz.III, h.6-7. Wahbah al-Zuhailî, h.384, 398. Nasrun Haroen, h.115
27 transaksi dilakukan oleh anak kecil yang mumayiz, maka menurut Hanafiyah akadnya sahih tapi mauquf (tergantung) atas keizinan walinya, bila wali memberi izin maka jual belinya sah, bila tidak jual belinya batal. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad anak kecil yang sudah mumayiz tersebut tidak sah, baik ada izin dari walinya atau tidak. 2) Kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dalam keadaan terpaksa tanpa dasar hukum yang dibenarkan. (ikrah bighair alhaq), maksudnya jual beli dilakukan tidak di bawah ancaman. Menurut Jumhur ulama jual beli dalam keadaan terpaksa tanpa alasan yang dibenarkan (bighair al-haq) ini batil, menurut Hanafiyah akadnya mauquf, sedangkan menurut ulama Malikiyah aqadnya tidak lazim. Adapun jual beli yang dilakukan atas dasar paksaan yang dibenarkan (ikrah bi al-haq), seperti seorang pedagang berdasarkan keputusan hakim harus melunasi hutangnya dengan menjual barang dagangannya, atau kebijaksanaan pemerintah yang mewajibkan pedagang menjual komoditi yang mereka simpan ketika terjadi gejolak harga karena terjadi ihtikar, maka sepakat ulama mengatakan jual belinya sah. b).Syarat yang terkait dengan komoditi dan nilai tukarnya (harga barang). Agar akad jual beli sah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait dengan objek jual beli (mabî’) dan nilai tukarnya (tsaman) , yaitu :49 1) Barang atau nilai tukarnya bernilai atau bermanfaat menurut syara’ (mutaqawwam). Tidak sah jual beli khamar, babi dan anjing, karena benda-benda tersebut tidak bernilai di sisi syara’. Tidak sah menjual angin, menjual sepatu atau sandal sebelah dan sebagainya karena tidak ada manfaatnya. Begitu pula dengan nilai tukar (harganya), bila alat tukarnya bukan dalam bentuk uang, maka barang pengganti tersebut harus bernilai dan bermanfaat di sisi syara’. 49Wahbah al-Zuhailî, h.398. Abdul Hamid Hakim, h. 8-9
28 2) Barang dan alat tukarnya ada atau bila tidak ada di tempat terjadinya transaksi penjual sanggup mengadakan barang tersebut. Misalnya jual beli pada toko yang hanya memajang contoh barang (monster), penjual bisa menghadirkan barang tersebut persis seperti contohnya. Jual beli dengan contoh barang ini (monster) dihukum sebagai barang yang ada. Tidak sah jual beli barang yang tidak/belum ada, misalnya buah yang masih dalam bentuk putik atau hewan yang masih dalam perut induknya. Terkait dengan alat tukar atau pembayaran dengan cek atau kartu kredit dihukum ada, selama bukan cek kosong atau kartu kredit yang daluarsa. 3) Barang dan nilai tukarnya adalah milik sempurna dari para pihak yang berakad. Oleh karena itu, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa izinnya (bai’ al-fudhûlî). Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, menjual barang orang lain tanpa seizinnya adalah mauquf sampai ada keizinan pemiliknya. Sedangkan menurut Syafi’iyah dan Hanabilah jual beli seperti ini batil. Demikian juga dengan alat tukar, tidak sah membeli suatu komoditi dengan pembayaran adalah piutangnya yang masih ada di tangan orang lain. 4) Benda atau alat tukarnya bisa diserahkan pada saat akad atau pada waktu yang disepakati di dalam transaksi.Oleh karena itu, tidak boleh jual beli burung di udara, binatang di rimba, ikan di dalam laut dan sebagainya. Semua benda tersebut tidak mungkin diserahkan, jual beli benda-benda dalam kasus di atas dilarang karena mengandung gharar (tipuan). Terkait dengan nilai tukar juga harus diserahkan pada waktu yang sama, bila berhutang waktu pembayarannya harus diketahui. 5) Baik barang atau alat tukarnya diketahui kuantitas dan kualitasnya serta sifatnya. Tidak sah jual beli majhul, yaitu jual beli yang tidak diketahui kadarnya atau sifat barangnya, seperti menjual sperma pejantan.
29 c). Syarat shighat akad (ijab dan qabul) Syarat shighat aqad adalah sebagai berikut :50 1) Jelas maknanya atau menunjukkan kehendak yang pasti. Dalam hal ini kedua belah pihak menyatakan kehendak yang jelas dan pasti untuk melakukan transakasi jual beli bukan dalam bentuk janji untuk melakukan akad.. Oleh karena itu, mestilah diungkapkan dengan lafaz madhî (bentuk lampau/past tenses) atau mudhari’ (bentuk yang akan datang dengan makna sekarang), misalnya bi’tuka/abî‘u atau istaraitu minka/astarâ atau ungkapan yang semakna dengan itu, sehingga terbukti bahwa transaksi yang dilakukan itu betul-betul jual beli, bukan transaksi lain, seperti, hibah, ijarah, wadi’ah dan sebagainya. 2) Sesuai antara ijab dengan qabul, baik dari segi objek akad ataupun nilai tukarnya. Misalnya, penjual mengucapkan ijab: “ Saya jual rumah ini beserta isinya seharga Rp. 500.000.000,-“. Kemudian pembeli mengucapkan qabul : “Saya beli rumah ini beserta isinya seharga Rp. 400.000.000.-“. Dalam hal ini transaksi jual beli tidak akan terjadi, karena antara ijab dan qabul berbeda. 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya antara ijab dan qabul berhubungan langsung dalam satu tempat tanpa diantarai oleh peristiwa-peristiwa yang merusak hubungan ijab dan qabul. Dalam hal ini ulama Safi’iyah mengatakan bahwa tidak dikatakan satu majlis bila antara ijab dan qabul diselingi oleh perbuatan/ucapan lain atau rentang waktu antara keduanya sudah cukup lama.51 Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah antara ijab dan qabul boleh saja ada rentang waktu, karena pihak qâbil atau pembeli membutuhkan waktu untuk berpikir.52 50Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', al-Madkhal…, h.219 51Al-Bâjûrî, juz I, h.339 52 Abû Walîd Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubî al-Andalûsî (selanjutnya disebut Ibn Rusyd), Bidâyah al-Mujtahid wa alNihâyah al-Muqtashid, (Beirut: Dâr al-Fikri, t.th), juz II, h.168
30 d. Kesalahan dan Kecurangan dalam Transaksi Jual beli Ketika terjadi transaksi jual beli, tidak tertutup kemungkinan terjadinya berbagai kesalahan atau kecurangan, baik karena kesengajaan atau karena tidak sengaja. Faktor kesengajaan ini dalam transaksi jual beli secara umum disebut kecurangan atau penipuan (gharar), misalnya tidak menjelaskan kualitas dan kuantitas barang menurut yang sebenarnya, mengurangi timbangan atau takaran, menjual barang yang bukan miliknya, dan sebagainya. Sedangkan faktor ketidaksengajaan dalam transaksi jual beli disebut kesalahan atau kelalaian, misalnya jual beli suatu komoditi yang sama-sama tidak diketahui cacatnya ketika transaksi, penyerahan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau melewati waktu yang disepakati (jatuh tempo) dan sebagainya. Kesalahan dan kecurangan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi. Untuk mengantisipasi berbagai kecurangan dan kesalahan tersebut Islam telah mensyari’atkan hak khiyâr (hak opsi) kepada pihak yang dirugikan. Khiyâr adalah hak yang dimiliki oleh para pihak yang berakad untuk memilih dari dua hal yang terbaik antara meneruskan akad atau membatalkannya.53 Menurut ‘Ali Fikrî, khiyâr hanya bisa dilakukan dengan salah satu dari dua sebab berikut, yaitu: 1) kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan khiyar dengan cara tertentu, 2) ditemuinya cacat pada barang setelah berlangsungnya transaksi. 54 53Nazîh Hammâd, h.156. Ulama membagi khiyâr dalam empat bentuk, yaitu : khiyâr majlis, khiyâr syarat, khiyâr ru’yah dan khiyâr ‘aib. Khiyâr Majlis adalah hak salah satu pihak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama mereka belum berpisah dari tempat akad. Khiyâr syarat adalah hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama kurun waktu yang ditentukan. Khiyâr ru’yah adalah hak pilih yang dimiliki oleh pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli setelah ia melihat barang yang dibeli, di mana ketika akad barang tersebut tidak ada di tempat. Khiyâr ‘aib adalah hak kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terhadap suatu barang yang diketahui cacatnya setelah transaksi berlangsung, di mana di saat transaksi cacatnya tidak diketahui oleh penjual dan pembeli.‘Ali Fikri, h. 43-50. Nasrun Haroen, Fiqh…, h. 130-137 54 ‘Alî Fikrî, h.42
31 Itulah dua syarat alternatif untuk bisa dilakukannya khiyâr. Adanya ketentuan ini bertujuan untuk memelihara hak-hak kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak serampangan saja menuntut khiyâr kepada pihak lain. Pentingnya khiyâr dalam jual beli adalah agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Segala bentuk tindakan yang bisa mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak yang bertransaksi harus ditanggung resikonya oleh pihak yang berbuat tersebut, baik dengan cara menukarkan barang tersebut dengan barang baru yang sesuai dengan permintaan pembeli atau mengganti kerugian dengan mengembalikan uangnya. 2. Mudhârabah a. Pengertian Ada dua istilah berbeda yang digunakan untuk satu jenis organisasi bisnis, yaitu qirâd (muqâradhah) dan Mudhârabah. Kedua istilah ini tidak mempunyai perbedaan yang esensial dari segi pengertian dan konotasinya.Perbedaannya hanya terletak dari segi penggunaannya berdasarkan wilayah geografis. Penduduk Hijaz atau daerah sekitar semenanjung Arab menggunakan istilah qirâd atau muqâradhah, sedangkan penduduk Irak menggunakan istilah Mudhârabah. Konsekwensinya adalah istilah muqâradhah lebih populer di kalangan ulama Malikiyah dan syafi’iyah dan istilah mudhârabah lebih populer di kalangan ulama Hanafiyah. 55 Secara etimologi qirâd/muqâradhah berarti memotong, disebut demikian karena pemodal memotong sebagian hartanya dan memberikan kepada pengelola untuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian mudhârabah secara etimologi adalah melakukan perjalanan, disebut demikian karena pengelola (mudhârib) biasanya melakukan perjalan dagang untuk mengelola modal tersebut.56 55Al-Sarakhsî, juz. 22 , h.18. al-Bâjûrî, juz.II h.21 56 al-Sarakhsî.
32 Pengertian mudhârabah atau muqâradhah secara terminologi syara' dikemukakan oleh beberapa ulama. Berikut ini dikemukakan dua definisi, yaitu dari ulama Malikiyah dan syafi’iyah (mewakili penduduk Hijaz) dan ulama Hanafiyah (mewakili penduduk Irak). Menurut ulama Malikiyah dan syafi’iyah qirâdh adalah : 57 دفع املالك ماال للعامل ليعمل فيه والربح بينهما “Penyerahan modal/harta dari investor kepada pekerja untuk mengelola modal tersebut, sedangkan keuntungan menjadi milik bersama.” Menurut ulama Hanafiyah mudhârabah adalah : أن يدفع املالك إىل العامل ماال ليتجر فيه ويكون الربح مشرتكا بينهما حبسب 58 ما شرطا “Penyerahan modal dari investor kepada pekerja untuk diperdagangangkan, sedangkan keuntungan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan”. Dua definisi di atas hanya berbeda secara redaksional sedangkan substansinya sama. Artinya antara qirâd yang dipahami oleh penduduk Hijaz dengan mudhârabah yang dipahami oleh penduduk Irak adalah dua hal yang tidak berbeda, yaitu kerjasama dagang antara pemodal/investor dengan orang yang mempunyai keahlian berdagang untuk mencari keuntungan, sedangkan kerugian ditanggung bersama –investor menanggung kerugian dari segi modal dan pekerja menanggung kerugian dari segi waktu dan tenaga. b. Dasar Hukum Mudharabah Mudhârabah merupakan kerjasama bisnis yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat jauh sebelum Islam datang. Sebelum Muhammad Saw. diangkat menjadi Nabi beliau pernah melakukan kerjasama bisnis dalam bentuk Mudharabah ini dengan 57Ibn Rusyd, juz. II, h.178. Al-Ramlî, juz V, h. 219 58Ibn Humâm, juz VII, h.57. al-Sarakhsî, juz. 22 , h.18
33 Khadijah –sebelum mereka menikah, ketika itu usia beliau sekitar 15 tahun.59 Setelah Islam datang praktek mudhârabah tetap diakui keberadaanya dan secara legalitas diakui oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Dasar hukum mudhârabah di dalam Al-Qur'an antara lain : وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل هللا...)املزمل :٢٠ ) “…dan ada sebahagian orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah …” (al-Muzammil [73]: 20) فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا...)اجلمعة:١٠) “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah ... (al-Jumu’ah [62] : 10) Kedua ayat di atas secara umum mengandung anjuran untuk berusaha di permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat materil, termasuk dalam pengertian ini pengelolaan harta dengan jalan mudhârabah. Dengan arti kata membawa modal/harta berjalan atau berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang diridhai Allah Swt. Legalitas mudhârabah juga dinyatakan dalam hadis, sebagai berikut : عن صهيب رضى هللا عنه قال رسول هللا ص.م : ثالث فيهن البركل البيع إلى أ ل و اخالط البر باالشعير للبيت ال للبيع 60( رواه ابن ما ه( “Dari Shuhaib r.a : bersabda Rasulullah Saw. : tiga hal yang diberkati Allah Swt. jual beli kredit, Mudharabah, mencampurkan gandum dengan sya’ir (sejenis beras) untuk kebutuhan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Mâjah). Dalam satu riwayat diceritakan : 59‘Ali al-Khafîf, h. 63 60al-‘Asqalânî, h 186
34 عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال : كان العباس بن عبد المطالب إذا دفع المال مضاربل اشترط على صاحبه أال يسلك به بحرا، وال ينزل به واديا، وال يشترى به دابل ذات كبد رطبل فإن فعل ذلك ضمن ماله، فبلغ شرطه رسول هللا ص.م فأ زه )رواه البيهقى( 61 “Dari Ibnu ‘Abbas r.a, beliau berkata : ‘Abbas bin ‘Abd al-Muthâlib apabila menyerahkan hartanya untuk dimudhârabahkan, beliau mensyaratkan kepada mitranya untuk tidak memperdagangkan harta itu melalui perjalan laut, tidak membawa ke lembahlembah, tidak membelikannya kepada hewan yang basah paruhnya. Jika persyaratan tersebut dilanggar, maka pengelola modal harus mengganti hartanya. Kemudian persyaratan tersebut sampai kepada Rasulullah Saw. dan Rasulullah Saw. membolehkannya.” (H.R Baihaqi) Berdasarkan ayat dan hadis di atas ulama sepakat bahwa aktifitas ekonomi dalam bentuk mudhârabah merupakan cara yang dibolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi. c. Rukun dan Syarat mudhârabah Sebagaimana halnya pada syirkah, dalam mudhârabah juga terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan Jumhur dalam menetapkan rukun mudhârabah. Menurut ulama Hanafiyah rukun mudhârabah adalah shighat akad, yaitu lafaz ijab dan qabul yang diucapkan oleh pihak pemodal dan mitra usahanya (pengelola).62 61 62‘Alî Fikrî, h. 185. Yûsuf kamâl Muhammad, h. 163. Dalam menetapkan mana yang dimaksud lafaz ijab dan mana pula lafaz qabul juga terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan Syafi’iyah. Menurut ulama Hanafiyah lafaz ijab adalah ungkapan yang pertama sekali muncul dari dua orang yang melakukan transaksi yang mengandung keinginan untuk melangsungkan transaksi. Adapun qabul adalah ungkapan yang kedua setelah dilafazkannya ijab. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah ijab adalah ungkapan yang mengandung makna penyerahan barang atau kekuasaan dan qabul adalah ungkapan yang mengandung makna menerima barang atau kekuasaan tersebut. al-Zarqa', h.292-293.Dalam kasus ini bila pemodal mengucapkan shighat akad sesudah pengelola, maka dia disebut qâbil (orang yang melafazkan qabul), inilah pendapat Hanafiyah.
35 Menurut jumhur ulama rukun syirkah ada lima, yaitu ‘âqidain (pemodal dan pengelola), modal, usaha, keuntungan dan shighat akad. 63 Rukun-rukun yang dikemukakan oleh jumhur di atas – selain shighat akad, merupakan syarat mudhârabah dalam pandangan Hanafiyah. Adapun syarat sah mudhârabah sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :64 a) Syarat âqidain (pemodal dan pengelola) adalah cakap melakukan tindakan hukum dalam hal ini pemodal cakap mewakilkan dan pengelola cakap menerima perwakilan. b) Syarat yang berkaitan dengan modal antara lain; 1) modal dalam bentuk uang, sebagian ulama membolehkan modal dalam bentuk barang / komoditi perdagangan, 2) diserahkan dalam bentuk tunai tidak boleh dengan cara angsuran, 3) jumlah nominal modal diketahui secara pasti ketika akad untuk menghindari perselisihan. c) Syarat yang berkaitan dengan usaha (a’mâl) ; 1) pemodal tidak boleh ikut campur tangan dalam mengelola modal perdagangan, demikian juga pengelola tidak boleh memasukkan modal pribadi untuk di-mudhârabah-kan. Kalau pemodal ikut dalam pengelolaan modal atau pengelola ikut menanamkan modal, maka mudhârabah menjadi fasid dan berubah bentuk menjadi syirkah ‘inân, 2) pemodal tidak boleh membatasi lapangan usaha yang dilakukan oleh pengelola, misalnya berdagang beras saja, barang-barang elektronik saja dan sebagainya. Akan tetapi pengelola bebas mengelola modal dalam berbagai bidang usaha sesuai keahliannya. Di samping itu, tidak boleh pula membatasi dari segi waktu, misalnya setahun saja, selama musim panas saja dan sebagainya . Bila ada pembatasan seperti ini maka mudhârabah menjadi fasid. Sedangkan menurut Syafi’iyah, pihak pemodal tetap berkedudukan sebagai mujib (orang yang melafazkan ijab), sekalipun ucapan tersebut dilakukan setelah ucapan pengelola. 63al-Ramlî, jilid V, h. 220. al-Bâjûrî, juz.II, h.21. Ibn Rusyd, juz. II, h.181 64‘Ali al-Khafîf, h. 68-73. Yûsuf kamâl Muhammad, h. 163-164. ‘Alî Fikrî, h. 185-195
36 d) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan; 1) bagian keuntungan yang diperoleh pengelola (mudhârib) ditetapkan dalam bentuk prosentase bukan dalam jumlah nominal, misalnya 50%, 25%, 15% dan sebagainya sesuai kesepakatan, 2) bagian yang diterima pengelola diperhitungkan dari keuntungan atau laba perdagangan bukan dari modal. Sedangkan kerugian ditanggung bersama, pemodal rugi dalam bentuk dana/uang dan pengelola menanggung kerugian dari segi waktu dan tenaga. Tidak boleh disyaratkan pengelola mananggung kerugian pula dari segi dana/modal., bila terdapat persyaratan seperti ini menurut ulama Hanafiyah akad menjadi fasid. e) Syarat shighat akad; 1) lafaz ijab dan qabul menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi mudhârabah, 2) dalam ijab harus diungkapkan porsi keuntungan kedua belah pihak. Menurut Hanafiyah lafaz ijab yang diungkapkan oleh pemodal ada dua bentuk, yaitu ijab tanpa syarat –disebut mudhârabah muthlaqah dan ijab bersyarat –disebut mudhârabah muqayyad. Dalam mudhârabah muthlaqah pengelola tidak terikat dengan berbagai syarat yang diajukan oleh pemodal, misalnya batas waktu, tempat, jenis usaha/kegiatan yang harus dilakukan dan sebagainya. Sedangkan dalam mudhârabah muqayyad pihak pengelola terikat oleh syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pemodal –sebagaimana yang dikemukakan di atas. Mudhârabah muthlaqah disepakati ulama sebagai bentuk mudhârabah yang sah. Adapun mudhârabah muqayyad berbeda pendapat ulama, menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah ini dibolehkan, sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah mudhârabah dalam bentuk seperti ini batal. d. Bentuk-bentuk akad dalam mudhârabah Menurut ulama Hanafiyah akad mudhârabah jika dilihat dari segi tujuan kedua belah pihak yang berakad merupakan perserikatan dalam keuntungan. Akan tetapi bila dianalisis proses mudhârabah ini mulai dari pembentukan akad sampai pembagian
37 keuntungan, maka ada berbagai bentuk akad yang terkandung pada aktifitas mudhârabah, yaitu :65 Pertama; status pengelola disaat menerima modal tapi belum menjalankan usahanya adalah sebagai orang yang diberi amanah. Sebagai orang yang diberi amanah dia wajib memelihara modal tersebut sebaik-baiknya dan wajib mengembalikannya kepada pemodal bila diminta. Apabila modal tersebut hilang di tangannya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti, kecuali karena disengaja atau tidak hati-hati. Kedua; ketika pengelola sudah menjalankan usahanya, maka statusnya adalah sebagai wakil. Dalam perwakilan berlaku ketentuan bahwa wakil (pengelola) harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakilkan (pemodal). Apabila pengelola menyalahi persyaratan yang ditetapkan oleh pemodal, maka akad mudhârabah menjadi fasid dan pengelola wajib mengganti modal jika terjadi kerugian karena dialah yang menyebabkan kerugian itu. Ketiga; ketika kerjasama mudhârabah ini berhasil mendapatkan keuntungan, maka status pemodal dan pengelola identik dengan mitra dalam syirkah ‘uqûd. Di mana masing-masing pihak mempunyai bagian tertentu dari keuntungan tersebut. Akan tetapi mudhârabah dalam hal ini bukan bagian dari syirkah, tetapi bentuk tersendiri dari syirkah (sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan syirkah). Keempat; apabila fasid mudhârabah disebabkan kelalaian pengelola, maka status pengelola adalah sebagai orang upahan. Dengan arti kata apabila ada keuntungan, maka keuntungan itu sepenuhnya menjadi milik pemodal dan pengelola hanya mendapat upah kerja sesuai dengan ukuran yang berlaku di daerah itu. Apabila usaha tersebut menderita kerugian, maka sepenuhnya menjadi tanggungan pemodal, sedangkan pengelola tidak memperoleh apa-apa. 65,‘Ali Fikri, h. 183-184
38 Kelima; jika dalam akad/transaksi disyaratkan semua keuntungan yang diperoleh menjadi milik pengelola, maka berlaku hukum seperti pada akad qardh. 66 Bila pengelola menjalankan usaha atas dasar persyaratan ini, maka resiko dan keuntungan sepenuhnya menjadi tanggungan pengelola. Apabila terjadi kerugian, maka pengelola harus mengganti modal tersebut dan mengembalikannya kepada pemodal. Keenam; jika pemodal mensyaratkan dalam akad bahwa semua keuntungan yang diperoleh menjadi miliknya, maka berlakulah hukum sebagaimana pada akad bidhâ’ah. 67 Bila pengelola menjalankan usahanya atas dasar persyaratan tersebut, maka keuntungan dan resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal, sedangkan pengelola tidak mendapat kompensasi apapun selain biaya konsumsi dan transportasi. Demikianlah beberapa ketentuan hukum yang berlaku dalam akad mudhârabah. Di sini terlihat bahwa, penyimpanganpenyimpangan yang terjadi dalam suatu akad bisa menyebabkan berubahnya bentuk akad tersebut kepada bentuk lain. Hal ini akan mempunyai konsekwensi terhadap hukum dari akad tersebut. e. Berakhirnya Akad Mudhârabah Ulama sepakat bahwa akad mudhârabah merupakan salah satu bentuk akad yang dibolehkan dan ulama juga sepakat menyatakan bahwa akad mudhârabah tidak bersifat mengikat (ghair lâzim), oleh karena itu akad mudhârabah dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal berikut : 68 1) Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian mudhârabah. Dalam hal ini ulama sepakat, baik pemodal maupun pengelola bebas untuk mengakhiri akad sebelum pengelola memulai 66Qardh secara etimologi berarti cabang atau potongan, sedangkan secara terminologi berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan harta itu harus dikembalikan apabila telah mampu . Nazîh Hammad, h 286 67Akad bidhâ’ah adalah pemilik barang mewakilkan pada orang lain untuk menjualkan barang tanpa imbalan apapun kecuali biaya-biaya selama diperjalanan. ‘Ali Fikrî, h.184 68‘Ali al-Khafîf, h. 102-115