TEORI KONTRAK PERSPEKTIF MUAMALAH MALIYAH

39 usahanya, namun bila pengelola telah menjalankan usahanya, berbeda pendapat ulama; menurut ulama Malikiyah tidak boleh lagi menarik diri karena akadnya sudah mengikat. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah kedua belah pihak tetap boleh memfasakh akad.69 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, seperti, gila, safîh dan bangkrut (taflîs), sehingga dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan (mahjûr ‘alaih). 3) Bila meninggal salah satu dari dua pihak yang berakad, maka berakhirlah mudharabah. Akan tetapi, bila pemodal atau pengelola lebih dari dua orang, maka kematian salah satu pihak hanya menyebabkan berakhirnya akad terhadap yang bersangkutan dan akad tetap berlaku bagi pihak yang masih hidup. 4) Hilangnya harta atau modal baik di tangan pemodal ataupun di tangan pengelola. Apabila modal hilang di tangan pemodal, maka akad mudhârabah batal. Bila modal hilang di tangan pengelola bukan karena kelalaianya, misalnya bencana alam, perampokan dan sebagainya, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal tanpa ganti rugi. Tetapi bila modal hilang karena kelalaiannya maka dia harus mengganti modal tersebut dan mengembalikannya pada pemodal. 3. Syirkah (Partnership) a. Pengertian Syirkah Secara etimologi syirkah berarti percampuran (ikhtilâth), yaitu bercampur antara dua hal sehingga sulit membedakan antara keduanya. Apabila air bercampur dengan gula dinamakan syirkah, karena hampir tidak mungkin dipisahkan. Kemudian kata syirkah ini terpakai dalam istilah akad (transaksi) sekalipun tidak terdapat percampuran antara dua hal.70 69Ibn Rusyd., juz II, h.181 70Nazîh Hammâd, Mu’jam Mushthalahât al-Iqtishâdiyah fi Lughah al-Fuqaha’, (Riyadh: al-Dâr al-‘Alamiyah al-Kitâb al-Islamî, 1415 /1995), h. 201

40 Secara terminologi terdapat beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Menurut ulama Hanafiyah syirkah adalah:71 عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح “Gambaran tentang transaksi antara dua mitra dalam modal dan keuntungan” Menurut ulama Syafi’iyah :72 ثبوت الحق على هل الشيوع في شئ واحد الثنين فأكثر “Hak untuk melakukan tindakan hukum atas dasar kesepakatan antara dua pihak atau lebih” Menurut Ulama Hanabilah syirkah adalah :73 اال تماع في استحقاق أو تصرف “Kesepakatan untuk saling memiliki hak dan bertasaruf terhadap hak tersebut”. Beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas secara substansi memiliki makna yang sama, hanya redaksi dan penekanannya saja yang berbeda. Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa syirkah adalah kesepakatan antara dua pihak untuk bekerjasama dalam modal dan usaha untuk memperoleh keuntungan, di mana keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. b. Dasar Hukum Syirkah Syirkah (partnership) ini sudah dikenal dan dipraktekkan sebelum agama Islam datang. Keberadaan syirkah ini kemudian dilegalisasi oleh Islam sebagai salah satu bentuk aktifitas ekonomi yang sangat penting untuk mempermudah manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengakuan Islam terhadap legalitas 71Ibn Humâm, Juz V, h. 2-3 72 Sihâb al-Din al-Ramlî (Syafi’i Kecil), Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh alMinhâj, (Beirut : D â r al- Fikri, 1404/1983), jil V, h. 3.Al-Bâjûrî, h. 388 73Abî Muhammad Abdullah Ahmad Muhammad ibn Qudâmah (selanjutnya disebut Ibn Qudâmah), Al-Mughnî Li ibn Qudâmah, (Mesir : Maktabah Jumhuriyah al- 'Arabiyah, t.th), juz V, h.3

41 syirkah ini dapat ditemui dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. antara lain : Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa’ ayat 12 : ...فهم شركاء في الثلث... “…mereka berserikat pada sepertiga harta….” Juga terdapat pada firman Allah Swt. dalam surat Shâd ayat 24 : وإن كثير من الخلطآء ليبغى بعضهم على بعض إال الذين آمنوا وعمل الصالحات وقليل ما هم “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini”. Hadis qudsi dari Rasulullah Saw. : عن أبي هريرة رضى هللا عنه أن رسول هللا ص.م قال : قال هللا تعالى :انا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خر ت من بينهما )رواه ابو داود وصححه الحاكم(74 “Dari Abu hurairah r.a bersabda Rasulullah Saw. : Allah Swt. berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka berdua tidak mengkhianati yang lain.Apabila terjadi pengkhianatan, maka Aku keluar dari perserikatan tersebut. (H.R Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim) Hal ini juga diungkapkan dalam sabda Rasulullah Saw. berikut : عن السائب المخزمى رضى هللا عنه أنه كان شريك النبى ص.م قبل البعثل، فجاء يوم ال تح فقال : مرحبا بأخ ي و شريكي )رواه احمد وابو داود وابن ما ه(75 “Dari Sa'ib al-Makhzumi r.a , sesungguhnya dia pernah menjadi mitra bisnis Rasulullah Saw. sebelum beliau diangkat menjadi 74al-‘Asqalânî, h.181 75al-‘Asqalânî, h.181

42 Nabi. Lalu pada hari penaklukan Mekah dia datang menemui Rasulullah Saw. dan berkata : “Selamat datang saudaraku dan mitraku”. (H.R Ahmad, Abu Daud dan Ibnu majah). Itulah beberapa ayat dan hadis yang menjadi dasar hukum disyari’atkannya syirkah dalam Islam. Para Ulama sepakat tentang bolehnya syirkah secara umum, hanya saja mereka berbeda pendapat terhadap beberapa bentuk syirkah. Oleh karena itu, perlu dijelaskan beberapa bentuk syirkah yang dikenal dan dipraktekkan oleh kaum muslimin dan pendapat ulama terhadap bentuk-bentuk syirkah tersebut. c. Bentuk-bentuk Syirkah Ulama fikih membagi syirkah secara garis besar kepada tiga bentuk, yaitu : syirkah al-ibâhah, syirkah al-milk dan syirkah al- ‘aqd 76 1) Syirkah al-Ibâhah Syirkah al-Ibâhah adalah suatu bentuk perserikatan dalam hal pemilikan bersama terhadap beberapa komoditi atau benda yang sangat dibutuhkan oleh manusia, tidak boleh ada pelarangan untuk memnfaatkannya. Atau dengan kata lain, pemilikan bersama terhadap suatu benda secara alamiah, seperti pemilikan terhadap air, api dan rumput. Syirkah ibâhah ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw. : عن ابن عباس رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا ص.م : المسلمون شركاء في ثالثل : في الماء والكالء والنار )رو اه ابن ما ل(77 “Dari Ibnu ‘Abbas r.a: bersabda Rasulullah Saw: Kaum muslimin berserikat terhadap tiga hal ; air, rumput dan api (H.R Ibnu Majah) 76‘Alî al-Khafîf, al-Syarikât fî al-Fiqh al-Islâmî : Buhuts Muqâranah, (t.tp : Ma’had al-Dirâsât al-’Arabiyah al-‘Âliyah, t.th), h. 5 dst. ‘Alî Fikrî, h. 209 77 Abû ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwinî ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah, (Beirut : Dâr al-Fikri, t.th), jul. Î, h. 826

43 Dalam hadis di atas disebutkan tiga komoditi yang menjadi milik bersama masyarakat, tidak boleh seseorang atau sekelompok orang melarang orang lain untuk mengambil atau menfaatkan benda-benda dimaksud. Hal ini mesti dipahami dalam konteks bahwa benda-benda tersebut tidak berada di bawah penguasaan atau pemilikan seseorang, misalnya air sumur milik seseorang atau padang rumput yang sengaja dikelola oleh orang. Hal ini tentunya tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan tanpa izin pemiliknya. Oleh karena itu, hadis di atas bisa dikembangkan pengertiannya terhadap seluruh benda atau komoditi yang tidak dimiliki atau dikelola oleh seseorang boleh dimanfaatkan secara bersama tanpa ada yang berhak melarangnya, seperti kayu di hutan, tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan dan sebagainya. 2) Syirkah al-Milk Syirkah al-Milk yaitu pemilikan bersama terhadap suatu barang atau harta yang tidak didahului oleh akad. Syirkah ini adakalanya bersifat ikhtiari dan adalakanya bersifat jabari. Bila pemilikan tersebut didasari oleh kehendak atau perbuatan bersama, seperti membeli barang secara patungan, menerima hibah bersama-sama, maka syirkah ini disebut ikhtiyari (voluntary). Sedangkan pemilikan yang bukan berdasarkan kehendak atau perbuatan bersama, seperti menerima warisan atau wasiat, maka disebut jabari (compulsory).78 Dalam syirkah al-milk ini ulama sepakat bahwa salah satu pihak tidak boleh memanfaatkan atau bertasharuf terhadap barang atau harta perserikatan kecuali atas izin dari pihak lain yang menjadi anggota perserikatan. Kecuali ulama Hanafiyah, mereka membolehkan salah satu pihak memanfaatkan atau bertasaruf terhadap seluruh harta atau barang milik bersama sekalipun tanpa sepengetahuan pihak lain dengan syarat tidak merugikan pihak lain yang menjadi pemilik barang tersebut.79 78 Abd al-Mun’im al-Qûsî, h.205 79‘Alî al-Khafif, h.7

44 3) Syirkah al-’Aqd Yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam modal dan keuntungan atau kerjasama dalam mendapatkan keuntungan saja tidak dalam modal. Bentuk pertama disebut syirkah al-amwâl dan bentuk kedua disebut syirkah mudhârabah. 80 Syirkah akad ini merupakan pokok pembahasan yang paling penting dalam kajian fikih. Ulama Hanafiyah membagi syirkah al-’aqd kepada tiga bentuk, yaitu syirkah al-amwâl, syirkah al-a’mâl/abdân dan syirkah al-wujûh. Di mana masing-masing bentuk syirkah tersebut terbagi pula dalam dua kategori yaitu mufawadhah dan ‘inân. 81 Ulama Hanabilah membaginya kepada lima bentuk, yaitu : syirkah al- ‘inân, syirkah al-mufâwadhah, syirkah al-abdân, syirkah al-wujûh dan syirkah al-mudhârabah. 82 Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi’iyah membagi syirkah ‘aqd kepada empat bentuk, yaitu syirkah al-‘inân, syirkah al-mufâwadhah, syirkah al-abdân dan syirkah al-wujûh. Sedangkan mudhârabah menurut mereka tidak bisa dikategorikan sebagai syirkah karena syirkah tersebut pada hakekatnya adalah kerjasama dalam bentuk percampuran atau penggabungan harta dengan harta atau usaha dengan usaha, bukan harta dengan usaha.83 Dari berbagai bentuk syirkah yang telah dikemukakan oleh fuqaha’ di atas, bila dianalisis bisa dibedakan dalam dua sudut pandang. Pertama; dilihat dari segi modal atau saham yang diberikan dan perolehan keuntungan, syirkah akad terbagi empat : syirkah amwâl, syirkah a’mâl, syirkah wujûh dan syirkah mudharâbah . Kedua; dari segi kewenangan para mitra (syârik) melakukan tindakan hukum atau bertasharuf terhadap harta perserikatan terbagi dua : yaitu syirkah ‘inân dan syirkah mufâwadhah. Ini berarti bahwa semua bentuk syirkah pada bagian 80‘Alî al-Khafif, h.19 81‘Ali Fikrî, h.209 82Ibn Qudâmah, juz.V, h.3 83Sihâb al-Din al-Ramlî, jilid V, h. 3. Abu Zakariâ bin Syarf al-Nawawî, Mughnî al- Muhtâj, (Beirut : Dâr al-Fikri, t.th), h.212 . Ibn Rusyd, juz.Î, h.189

45 pertama (kecuali syirkah mudhârabah), bisa bersifat ‘inân dan bisa pula mufâwadhah. Berikut penjelasan masing-masing bentuk syirkah dan pendapat ulama tentang masing-masing bentuk tersebut : a) syirkah amwâl adalah kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih dalam bentuk investasi modal untuk memperoleh keuntungan. Dalam kerjasama ini tidak ada campur tangan para pihak dalam bentuk kerja atau usaha. Sedangkan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah modal masing-masing.84 Contohnya kerjasama para investor dalam pembangunan jalan atau gedung-gedung pencakar langit. b) Syirkah a’mâl atau disebut juga syirkah abdân adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas keahlian dan kerja mereka , baik dalam bentuk fisik atau intelektual. Dalam kerjasama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dengan kata lain, ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk, misalnya tukang jahit, kuli bangunan, tukang kayu dan sebagainya. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ini mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal. 85 c) Syirkah wujûh adalah kerjasama dalam keuntungan bukan dalam modal, misalnya dua orang atau lebih sepakat menjual suatu barang dengan cara hutang/kredit atas dasar kepercayaan dari pemilik barang. Hasil dari penjualan tersebut dibayarkan kepada barang dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.86 d) Syirkah mudhârabah adalah kontrak dalam kerjasama bisnis antara kapital / modal pada salah satu pihak dan usaha personal/pekerja pada pihak yang lain. Mudhârabah merupakan salah satu bentuk syirkah dalam pandangan ulama Hanabilah, sekalipun tidak terjadi percampuran antara harta dengan harta 84‘Ali Fikrî, h. 210 85‘Ali Fikrî, h.211, 218 86‘Ali Fikrî, h. 211

46 atau usaha dengan usaha, karena substansi syirkah ini menurut ulama Hanabilah adalah perserikatan terhadap keuntungan bukan dalam modal atau usaha87 Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah mudhârabah tidak termasuk kepada jenis syirkah, tapi merupakan bentuk kerjasama tersendiri, karena syirkah menurut mereka adalah perserikatan antara modal dengan modal atau usaha dengan usaha, sedangkan keuntungan merupakan konsekwensi logis dari suatu kerjasama bukan merupakan substansi.88 e) Syirkah ‘inân adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih , di mana keduanya adalah sebagai pemilik modal sekaligus sebagai pengelola. Dalam perserikatan ini, baik modal, kerja ataupun tanggung jawab dari masing-masing pihak tidak mesti sama. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan rasio mutualistik yang disepakati, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi investasi yang diberikan oleh masing-masing pihak.89 f) Syirkah mufâwadhah adalah transaksi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama bisnis berdasarkan prinsip kesamaan, yaitu sama dalam jumlah modal, sama dalam perolehan keuntungan dan kerugian, melakukan tindakan hukum yang sama, mempunyai tanggung jawab yang sama, serta sama agamanya. Mereka juga menanggung wakalah 90 dan kafalah 91 bersama-sama.92 Keseluruhan bentuk syirkah di atas adalah bentuk kerjasama bisnis yang sah menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah dan 87‘Ali al-Khafîf, h. 63 88Ibn Rusyd, Juz. II, h. 191-192 89Nazîh Hammâd, h.205-206 90Secara etimologi wakalah berarti penyerahan atau pelimpahan. Sedangkan secara terminologi (syara’) berarti penyerahan tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas nama dirinya, baik secara mutlak maupun terbatas. alShan’ani, Subul al-Salâm, (Bandung : Maktabah Dahlan, t.th), jil. III, h. 64 91Kafalah secara etimologi berarti menjamin, menanggung atau menggabungkan (al-dhammu). Sedangkan secara terminologi berarti proses penggabungan tanggung jawab antara dua pihak dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan hutang, materi, jiwa atau pekerjaan. Nazîh Hammâd, h. 287 92‘Alî Fikri, h.210. Wahbah al-Zuhailî, h. 797

47 Zaidiyah. Menurut Malikiyah semua bentuk syirkah tersebut sah kecuali syirkah wujûh. Sedangkan dalam pandangan syafi’iyah semua bentuk syirkah tersebut batil, kecuali syirkah ‘inân. Menurut ulama Syafi’iyah perserikatan itu khusus dalam modal tidak dalam usaha, karena usaha adalah sesuatu yang tidak bisa diukur. Artinya seorang mitra tidak mungkin mengetahui usaha/kerja yang dilakukan mitranya, ini jelas bisa menimbulkan penipuan dari salah satu pihak. 93 d. Rukun dan Syarat Syirkah Rukun dan syarat syirkah pada dasarnya berbeda-beda sesuai dengan bentuk atau jenis syirkah yang dibahas. Akan tetapi secara umum dapat dikemukakan rukun dan syarat syirkah yang berlaku untuk keseluruhan bentuk syirkah. Rukun syirkah dalam pandangan jumhur ada tiga, yaitu:94 1) Aqidâni (dua pihak yang berakad) 2) shighat akad (ijab dan qabul) 3) objek syirkah (modal dan usaha) Sedangkan dalam pandangan Hanafiyah rukun syirkah ini sebagaimana rukun akad yang lain hanya shighat akad (ijab dan qabul). Adapun hal-hal lain seperti aqidâin (dua pihak yang berakad) dan objek syirkah hanyalah unsur yang tidak termasuk kepada esensi akad syirkah, sifatnya hanya mengikut pada shighat akad.95 Adapun syarat syirkah ada yang bersifat umum; yaitu syarat yang berlaku untuk seluruh bentuk syirkah, dan adapula yang bersifat khusus; yaitu syarat-syarat yang hanya berlaku untuk sebagian bentuk syirkah dan tidak berlaku untuk sebagian yang lain. Syarat umum syirkah ‘uqûd ada dua, yaitu :96 1) Dalam syirkah berlaku akad perwakilan, oleh karena itu harus dipenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang berlaku pada 93 Ibn Rusyd, h. 192. Alî al-Khafîf, h.20 94 ‘Alî Fikri, h.225 95‘Abd al-Jalîl al-Râsyidânî al-Marghinânî, al-Hidâyah Syarh Bidâyah alMubtadî, (Mekah: Maktabah al-Tijâriyah, t.th), juz III, h. 3 96‘Alî al-Khafîf, h.29

48 transaksi perwakilan (wakâlah), karena syirkah ini –dengan berbagai bentuknya, mengandung akad perwakilan di antara para mitra yang tergabung dalam perserikatan tersebut. 2) Seluruh mitra berhak atas keuntungan yang diperoleh dari perserikatan tersebut berdasarkan prosentase modal atau intensitas usaha yang mereka lakukan. Prosentase keuntungan tersebut harus ditetapkan sejak awal pembentukan syirkah dan mesti diketahui jumlahnya secara pasti, misalnya 10 %, 25 %, 50 % dan sebagainya yang dihitung dari keuntungan bersih. Tidak boleh menetapkan keuntungan terhadap para mitra dalam jumlah nominal, seperti Rp. 1.000.000,-, 5.000.000,- dsb. Karena hal ini akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Itulah persyaratan syirkah secara umum, sedangkan syarat syirkah secara khusus tergantung pada bentuk atau jenis syirkah. Berikut penjelasan tentang syarat khusus masing-masing syirkah tersebut. Syarat syirkah amwâl secara khusus adalah sebagai berikut : 1) Modal perserikatan harus jelas dan tunai/kontan, tidak dalam bentuk hutang atau barang yang belum ada. Namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat apakah modal tersebut harus dicampurkan atau tidak ? Menurut Jumhur ulama –seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah- modal itu tidak harus dicampurkan, karena syirkah terealisir melalui akad bukan dengan harta, sedangkan objek akad syirkah itu adalah usaha. Disamping itu, syirkah merupakan transaksi untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perwakilan. Dalam perwakilan ini tidak diharuskan terjadinya percampuran modal, maka demikian pula pada syirkah.97 Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah modal perserikatan harus dicampurkan sebelum akad dilakukan sehingga tidak bisa dibedakan harta masing-masing 97Ibn Rusyd, jil. II, h. 190-191.

49 pihak, karena syirkah merupakan percampuran antara dua harta atau lebih sehingga tidak mungkin dipisahkan. 98 2) Modal harus dalam nilai nominal (uang), seperti dirham dan dinar pada masa lalu atau uang yang beredar pada masa sekarang.Tidak sah modal perserikatan dalam bentuk perhiasan, benda bergerak atau benda tidak bergerak, karena nilai nominal barang-barang tersebut tidak diketahui secara pasti (fix). Di samping itu harganya juga berubah-ubah berdasarkan perbedaan lokasi/tempat dan masa. Ketidakjelasan dari modal ini bisa menimbulkan perselisihan pada saat pembagian keuntungan. Persyaratan ini disepakati oleh empat mazhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah).99 Persyaratan syirkah mufâwadhah secara khusus, sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut :100 1) Modal perserikatan dari kedua belah pihak harus sama jumlahnya. Tidak sah mufâwadhah bila salah satu pihak memasukkan modal Rp.15.000.000,- , sedangkan pihak yang lain Rp. 10.000.000,-. Bila jenis modal yang diberikan berbeda, misalnya emas dengan perak, atau Rupiah dengan Dollar A.S, maka harga atau nilai nominal keduanya harus sama berdasarkan nilai kurs yang berlaku, misalnya 1 Ringgit Malaysia nilai kursnya sama dengan Rp. 2.500,00,-. 2) Modal dari kedua belah pihak harus diserahkan dalam bentuk tunai ketika transaksi dilakukan. Tidak sah akad mufawadhâh bila salah satu pihak menyerahkan modal secara tunai sedangkan pihak lain menyerahkan modal dalam bentuk kredit/angsuran. Bila kondisinya seperti ini akad tersebut bukan lagi disebut syirkah mufâwadhah, tetapi lebih tepat disebut sebagai syirkah ‘inan. 3) Shighat akad harus dengan lafaz mufâwadhah, kecuali bila para pihak sudah memahami makna mufâwadhah ini baik secara 98al-Bâjûrî, h. 383-385 99 Ibn Rusyd, juz II, h.190. al-Bâjûrî. Ibn Humâm, juz V, h. 14 100al-Marghinânî, juz III, h.3-4. Ibn Humam . h 19-20. ’Ali al-Khafîf, h.62-63

50 teoritis ataupun secara praktis, maka tidak perlu melafazkannya secara sharih dalam transaksi. 4) Semua pihak harus cakap menerima perwakilan dan menanggung kafalah bersama-sama. 5) Semua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan tindakan hukum (bertasaruf) terhadap perserikatan. Hal ini mengandung konsekwensi bahwa tidak boleh ada perbedaan antara para pihak dalam hal kualitas dan kuantitas kerja dan keuntungan serta agama. Itulah beberapa syarat khusus yang mesti dipenuhi untuk sahnya syirkah mufâwadhah menurut pandangan Hanafiyah. Apabila salah satu persyaratan dari beberapa syarat di atas tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah dan syirkahnya berubah menjadi syirkah ‘inân karena dalam syirkah ‘inân tidak diperlukan syarat-syarat di atas.101 Adapun syarat khusus yang berlaku pada syirkah a’mal/ syirkah abdân tergantung kepada sifat syirkah tersebut. Bila syirkah a’mâl tersebut bersifat mufâwadhah maka berlaku persyaratan sebagaimana halnya syarat khusus syirkah mufâwadhah di atas. Sedangkan bila bersifat ‘inân maka syaratnya hanya satu, yaitu para pihak mesti cakap, baik cakap menerima perwakilan (wakalah) atau menanggung jaminan (kafalah). 102 Syarat khusus pada syirkah wujûh juga tergantung kepada sifatnya, bila mufâwadhah syaratnya sama dengan syarat syirkah mufâwadhah, di antaranya kedua belah pihak cakap menerima perwakilan atau menanggung kafalah, masing-masing pihak membayar separuh dari harga barang yang dihutang, keuntungan juga dibagi sama rata dan harus dengan lafaz mufâwadhah. Sedangkan bila bersifat ‘inân tidak disyaratkan hal-hal di atas, tetapi kedua pihak dibolehkan berbeda dalam pembayaran barang 101Wahbah al-Zuhaili, h.813 102Wahbah al-Zuhaili, h.814

51 yang dikredit dengan konsekwensi keuntunganpun berbeda sesuai dengan proporsi pembayaran barang tersebut.103 Syarat syirkah mudhârabah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah adalah sebagai berikut :1) pihak-pihak yang berserikat cakap menerima perwakilan, karena hukum syirkah mudhârabah sama dengan hukum perwakilan (wakalah), 2) modal harus diserahkan ketika akad dalam bentuk tunai tidak boleh diberikan secara angsuran dan harus jelas jumlah nominalnya, 3) diserahkan langsung kepada pengelola (mudhârib) setelah akad disetujui, 4) pembagian keuntungan harus ditetapkan di dalam akad 104 e. Berakhirnya Akad Syirkah Akad syirkah merupakan akad yang tidak mengikat (ghair allâzim), oleh karena itu masing-masing pihak yang terlibat dalam perserikatan bebas untuk keluar atau menarik diri dari perserikatan. Hal ini disebabkan syirkah sama dengan akad perwakilan yang bersifat tidak mengikat. Di dalam perwakilan masing-masing pihak bebas menentukan pilihan antara meneruskan atau mengakhiri perwakilannya. Semua ahli fikih setuju dengan prinsip ini, ketidaksetujuan hanya pada masalah ketika seorang mitra usaha menarik diri dari perserikatan sementara masih ada barang-barang perserikatan yang belum terjual.105 Berdasarkan hal itu ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya akad syirkah, yaitu sebagai berikut :106 1) Salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, seperti, gila, safîh dan bangkrut (taflîs), sehingga dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan (mahjûr ‘alaih). 103al-Kâsânî, juz VI, h. 63 104Ibn Qudâmah,Juz. V, h. 32-33. 105Muhammad Najatullah Shiddîqî, Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, diterjemahkan oleh Fakhriyah Mumtihani dengan judul : Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, (Yoyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996) 106‘Ali al-Khafîf, h. 102-115

52 2) Bila meninggal salah satu dari dua pihak yang berakad, maka berakhirlah perserikatan. Akan tetapi, bila anggota perserikatan lebih dari dua orang, maka kematian salah satu pihak tidak menyebabkan berakhirnya akad terhadap pihak yang masih hidup. 3) Salah satu pihak menarik diri dari anggota perserikatan. 4) Hilangnya harta atau modal perserikatan. Apabila modal salah satu pihak hilang setelah dilangsungkannya akad tetapi harta belum disatukan, maka kerugian ditanggung oleh pihak yang bersangkutan. Bila modal hilang setelah disatukan, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Sektor jasa merupakan lahan ekonomi yang tidak kalah pentingnya dibanding sektor ekonomi lainnya. Keberadaannya sudah dikenal sejak masa lalu. Seiring dengan perkembangan zaman sektor inipun mengalami perkembangan yang signifikan. Namun demikian prinsip-prinsip dasar dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syara' tidak boleh dilnafikan dari berbagai sektor jasa ini. Panduan yang telah digariskan syara' harus tetap dipertimbangkan secara mendalam jika dilakukan perubahan. 1. Sewa Menyewa/Upah Mengupah (Ijârah) a. Pengertian Ijârah Ijârah secara etimologi berarti upah, sewa, ganti, menjual manfaat atau jasa. Kata lain yang sering juga dipakai untuk istilah ijârah adalah kirâ' (الكراء ,(keduanya merupakan sinonim.107 Sedangkan secara terminologi ada berbagai definisi yang dikemukakan oleh ulama sesuai dengan mazhab masing-masing, antara lain: 107Ulama Malikiyah membedakan antara lafaz ijârah dengan kirâ' dari segi objeknya. Ijârah objeknya adalah jasa manusia dan sebagian benda bergerak, seperti perkakas rumah tangga, pakaian, hewan dan sebagainya. Sedangkan kirâ' objeknya adalah manfaat dari benda tak bergerak seperti tanah, rumah dan sebagainya. Abî Bakr bin Hasan al-Kasynâwî, Ashal al-Madârik Syarh Irsyâd al-Sâlik fî Fiqh Imâm al-A'immah Mâlik, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.th), jil. II, h.321

53 Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah ijârah adalah :108 عقد على من عل بعوض وهو المال “Transaksi terhadap manfaat dengan adanya ganti, yaitu dalam bentuk harta.” Menurut ulama Malikiyah ijârah adalah :109 عقد ي يد تمليك منافع شئ مباحل مدة معلومل بعوض “Akad yang memfaedahkan pemilikan manfaat dari sesuatu yang dibolehkan (syara’) dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan/ganti.” Menurut ulama Syafi’iyah :110 تمليك على من عل مقصودة معلومل قابلل للبذل واإلباحل بعوض معلوم “Pemilikan manfaat terhadap sesuatu yang mempunyai nilai materi dan diketahui yang bisa dipindahtangankan dan bersifat mubah dengan adanya ganti/imbalan tertentu.” Beberapa definisi yang telah diungkapkan ulama di atas secara substansi tidak ada perbedaan makna dari ijârah, kalaupun ada hanya dari segi redaksional saja. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa objek dari ijârah adalah manfaat dari suatu barang, bukan materi dari barang itu sendiri. Oleh karena itu tidak boleh menjadikan barang/komoditi yang bersifat habis pakai sebagai objek dari sewa-menyewa, misalnya makanan untuk dimakan, air untuk diminum, sabun untuk mencuci dan sebagainya. Demikian juga menyewa suatu materi yang tidak habis pakai, tapi untuk diambil materi dari barang tersebut, seperti menyewa kambing, sapi atau domba untuk diambil susunya atau untuk dijadikan pejantan. 108al-Sarakhsî, juz XV, h.74. Ibn ‘Âbidîn, juz.VI, h. 4. Ibn Humâm, juz VII, h.145. Ibn Qudâmah, juz V, h.433 109al-Kasynâwî, jil. II, h.321 110al-Ramlî, h 261. al-Khatib al-Syarbainî, juz II, h.332. al-Bâjûrî, juz II, h.145

54 Terkait dengan masalah apakah boleh memanfaatkan materi yang timbul dari benda yang disewa terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut jumhur tidak boleh menyewa ternak untuk diambil susunya atau untuk dijadikan pejantan. Demikian juga menyewa pepohonan untuk diambil buahnya, karena hal itu menyewa materi bukan manfaat benda tersebut, sedangkan objek ijârah adalah manfaat bukan materi.111 Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah (ulama Hanabilah) prinsip yang dianut oleh jumhur ulama –bahwa objek ijârah adalah manfaat bukan materi- merupakan prinsip yang keliru, karena tidak ada dasarnya baik dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijmak ataupun Qiyas. Akan tetapi menurut Ibn Qayyim setiap objek yang mengalami siklus secara berkala, selama benda asalnya tidak mengalami perubahan, maka komoditi lain yang dihasilkan oleh objek dalam siklus tersebut sama dengan manfaat. Contohnya buah dari pepohonan, susu dari hewan, air dari sumur, dan sebagainya. Alasan lain yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim adalah praktek Umar bin Khatab r.a yang menyewakan kebunnya kepada Asîd bin hadhar selama dua tahun dan beliau mengambil upahnya. Praktek ini hakekatnya adalah menyewa pohon untuk diambil buahnya dan ini adalah pendapat Umar bin Khatab r.a, sedangkan para sahabat lain ketika itu tidak ada satupun yang menentangnya.112 Jadi menurut pendapat Ibnu Qayyim objek ijârah tidak semata-mata manfaat dari suatu objek, tetapi materi yang timbul dari objek itu juga bisa menjadi objek ijârah. b. Dasar Hukum Ijârah Ijârah merupakan salah satu bentuk akad yang diakui legalitasnya oleh syara’, karena memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap berbagai barang tanpa harus memilikinya. Orang-orang tak berpunya dapat memanfaatkan barang milik orang kaya dan sebaliknya orang kaya dapat memanfaatkan tenaga orang miskin melalui akad ijârah ini. Memelihara kebutuhan manusia agar sejalan dengan tujuan 111Ibn ‘Abidîn, juz IV, h. 110. Ibn Rusyd, juz. II, h.169 112Ibn Qayyim al-Jauziyah, Zâd al-Ma’âd fî Hady Khair al-‘Ibâd, (Mesir : Musthafâ al-Babî al-Halabî wa Auladuh, 1390H/1980M), juz III, h.325-326

55 syari’at merupakan prinsip dasar disyari’atkannya berbagai bentuk akad –termasuk akad ijârah. Inilah yang menjadi dasar hukum secara rasional (dalîl ‘aqli) dan hikmah disyari’atkannya ijârah. 113 Adapun dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. antara lain dalam surat Al-Thalâq [65] ayat 6 : فإن أرضعن لكم فآتوهن ا ورهن... “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk mu maka berikanlah kepada upahnya…” Juga terdapat dalam surat al-Qashash [28]ayat 26: قالت إحداهما يأبت استأ ره إن خير من استأ رت القوى اءمين. “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Wahai Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Sedangkan dasar hukum ijârah di dalam hadis Rasulullah Saw. antara lain adalah : عن ابن عباس رضى هللا عنه قال: أحتجم رسول هللا ص.م استأ ر وأعطى الذى حجمه أ ره )رواه البخارى(114 “Dari Ibn ‘Abbas r.a dia berkata bahwa Rasulullah Saw. berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya itu.(H.R al-Bukhari). عن أبي هريرة رضى هللا عنه أن رسول هللا ص.م قال : قال هللا عز و ل ثالثل أنا خصمهم يوم القيامل ر ل أعطى بى ثم غدر ور ل باع حر فأكله ثمنه ور ل استأ ر أ يرا فاستوفى منه ولم يوفه أ ره )رواه البخارى(115 113al-Kasânî, juz II, h.174 114al-‘Asqalânî, h.187 115al-‘Asqalânî, h.188

56 “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “Berkata Allah ‘Azza wa Jalla ; ada tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat; seorang yang memberi dengan nama-Ku kemudian dia berkhianat, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya, dan seorang yang mengupah pekerja kemudian dia menyelesaikan pekerjaannya tapi tidak dibayar upahnya.” (H.R Bukhari) عن ابن عمر رضي هللا عنه قال : أن رسول هللا ص.م قال : أعطوا اء ير أ ره قبل ان يجف عرقه )رواه ابن ما ه(116 "Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda : “Bayarlah upah pekerja itu sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibn Mâjah) Berdasarkan ayat dan hadis di atas ulama sepakat tentang kebolehan melakukan akad ijârah, kecuali ‘Abd al-Rahman bin Asham. Menurut beliau ijârah tidak dibolehkan karena menyalahi qiyas dan mengandung gharar (penipuan).Ijârah adalah menjual manfaat sedangkan manfaat itu adalah sesuatu yang tidak bisa digenggam dan tidak jelas ukurannya. Menjual sesuatu yang tidak bisa digenggam dan tidak jelas ukuran penyerahannya tidak dibolehkan dalam jual beli.117 Menurut ibn qudâmah (ulama Hanabilah) pandangan ‘Abd al-Rahman bin Asham di atas keliru, karena akad ijarah tidak terlarang menurut ijmak sejak dahulu dan telah dipraktekkan di seluruh tempat.118 Sedangkan menurut ibn Humâm (ulama Hanafiyah) akad ijarah memang menyalahi qiyas, karena objeknya adalah manfaat yang tidak ada ketika akad. Akan tetapi akad ijarah ini dibolehkan oleh Al-Qur'an dan hadis – sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Inilah yang disebut ulama Hanafiyah dengan istihsân bi al-nash. 119 116 al-‘Asqalânî, h. 188 117Ibn Rusyd, juz II, h. 181 118Ibn Qudâmah, juz V, h. 433-434 119Ibn Humâm, juz VII, h.147

57 c. Macam-Macam Ijarah Dilihat dari segi objeknya, para ulama membagi ijârah kepada beberapa bentuk. Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah membaginya kepada dua bentuk, yaitu : ijârah terhadap suatu benda dan ijârah terhadap suatu pekerjaan (jasa).120 Bentuk pertama dikenal dengan istilah sewa-menyewa, misalnya ; kontrak rumah dan toko, berbagai usaha rental, seperti rental mobil, komputer, VCD dan sebagainya. Sedangkan bentuk kedua lazim disebut upah-mengupah, misalnya; pelayan toko, buruh pabrik, buruh bangunan, pegawai negeri dan swasta dan sebagainya. Menurut ulama Hanafiyah objek ijârah itu hanya satu yaitu manfaat secara mutlak, sebab ijârah terhadap materi ataupun terhadap pekerjaan pada hakekatnya yang dieksploitasi itu adalah manfaat atau jasa dari materi atau pekerja.121 Ulama Hanabilah membagi ijarah tersebut dalam bentuk yang lebih rinci, yaitu :122 a) Ijârah yang bersifat pekerjaan, terbagi dua yaitu : 1) mengupah pekerja dengan objek pekerjaan itu sendiri, seperti; pembantu rumah tangga, pangkas rambut dan lain-lain. 2) mengupah pekerja dengan memberikan suatu bentuk tanggung jawab, seperti menjahit pakaian, menggembala ternak dan sebagainya. b) Menyewa suatu objek atau komoditi untuk membantu suatu pekerjaan atau tanggung jawab, misalnya menyewa mobil untuk bepergian, menyewa kerbau untuk membajak, menyewa traktor untuk menggali tanah dan sebagainya. c) Menyewa suatu objek atau barang dengan manfaat tertentu, seperti menyewa rumah, menyewa tanah, menyewa toko dan sebagainya. Ulama sepakat mengatakan bahwa Ijârah adalah salah satu bentuk dari jual beli (bai’). Oleh karena itu, semua objek yang 120al-Kasynâwî, jil.I, h.321. Ibn Rusyd, juz II, h. 171. al-Syarbainî, juz II, h. 333 121al-Kasânî, juz IV, h.174 122Ibn Qudâmah, juz VI, h. 8

58 boleh diperjualbelikan boleh pula dijadikan objek Ijârah. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih berikut : كل ما يجوز بيعه تجوز إ ارته123 “Setiap komoditi yang boleh dijual, boleh pula disewakan.” Dari kaedah di atas jelas bahwa seluruh objek jual beli boleh dijadikan sebagai objek sewa-menyewa dengan syarat tidak menghabiskan atau mengurangi objek tersebut selama masa sewa-menyewa. Akan tetapi, ada sebagian objek yang boleh disewakan tetapi tidak boleh diperjualbelikan, seperti menyewa orang merdeka, menyewakan benda wakaf, dan sebagainya. Ini berarti bahwa objek Ijârah labih luas dari objek jual beli. Menurut Jumhur Ulama –selain Hanafiyah- objek Ijârah meliputi seluruh macam manfaat yang dibolehkan oleh syara', seperti menyewakan pohon untuk diambil buahnya, menyewakan emas atau perak untuk perhiasan, menyewa Al-Qur'an untuk dibaca dan sebagainya.124 d. Rukun dan Syarat ijârah Menurut Jumhur ulama rukun ijârah secara umum ada tiga dan apabila dirinci ada enam yaitu; dua pihak yang berakad (‘aqidaini), yaitu ; orang yang mengupah/orang yang menyewakan (mu’ajjir) dan orang yang diupah/penyewa (musta’jir), objek ijarah (ma’qûd ‘alaih), yaitu manfaat/jasa dan upah dan shighat akad, yaitu ijab dan qabul. 125 Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun ijârah hanya satu yaitu shighat akad, yaitu lafaz ijab dan qabul yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan ijârah. Hal-hal lain yang termasuk rukun menurut 123‘Alî Ahmad al-Nadwî, al-Qâwa’id al-Fiqhiyyah : Mafhûmuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirâsah Mu'allafâtiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbîqâtuha,(Damaskus : Dâr al-Qalam, 1414/1994), h.128 124Abî Ishâq Ibrâhîm bin ‘Ali bin Yûsuf al-Fairûz Abâdî al-Syairâzî, alMuhazzab fî Fiqh Mazhab al-Imâm al-Syafi’î, (Beirut: Dâr al_fikr, 1414/1994), juz I, h. 551-552. Ibn Qudâmah, juz VI, h.12. Al-Kasânî, juz I, h.174-175 125al-Khatib al-Syarbaini, jil. II, h.332. Al-Bâjûrî, juz II, h.26. Al-Ramlî, h. 201

59 Jumhur dipandang oleh ulama Hanafiyah sebagai syarat ijârah, karena keberadaannya hanyalah sebagai konsekwensi dari adanya shighat akad.126 Adapun syarat-syarat ijârah berdasarkan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama di atas adalah :127 a) Syarat yang terkait dengan ‘aqidain adalah; 1) kedua belah pihak cakap bertindak hukum. Menurut ulama Hanafiyah orang yang cakap bertindak hukum ini adalah orang yang berakal. Oleh karena itu, tidak sah akad anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila atau orang yang berada di bawah pengampuan. Adapun akad anak kecil yang sudah mumayyiz apabila dia menyewakan hartanya atau dirinya, maka akadnya sah apabila ada keizinan walinya. Menurut jumhur ulama kriteria cakap bertindak hukum adalah baliqh berakal.Oleh karena itu, akad anak kecil sekalipun sudah berakal batal menurut jumhur ulama. 2) kedua belah pihak melakukan akad ijârah atas dasar kerelaan bukan karena terpaksa, lupa atau tersalah. Apabila ijârah dilaksanakan bukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, maka akad ijârah tersebut fasid. b) Syarat yang terkait dengan manfaat atau jasa yang menjadi objek ijârah (ma’qûd ‘alaih) adalah sebagai berikut; 1) manfaat/jasa dari benda yang disewakan itu bisa diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewakan hewan yang hilang atau mengupah orang buta sebagai penjaga karena tidak mungkin direalisasikan. 2) manfaat yang menjadi objek ijarah itu tidak dilarang oleh syara’. Oleh sebab itu, tidak boleh mengupah seseorang untuk melakukan maksiat seperti; membunuh atau memperkosa, mengupah wanita haid/nifas untuk membersihkan mesjid, mengupah orang untuk mengajar ilmu sihir, taurat, injil dan 126Muhammad Salâm Mazkûr (selanjutnya disebut Mazkûr), ‘Aqd al-Îjâr fî alFiqh al-Islâmî al-Muqârran,( Kairo : Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1404/1984), h.29 127‘Abd al-Razâq al-Sanhûrî, ‘Aqd al-Îjârî : Îjâr al-Asyyâ', (t.t: Dâr al-Fikri, t.th), h. 46-60. Mazkûr, h. 50-60. Abdul Hamid Hakim, h.50-51

60 sebagainya. Sebab, sekalipun secara praktis bisa dilakukan, namun secara teoritis hal itu dilarang oleh syara’. 3) pekerjaan yang diupahkan itu bukan merupakan kewajiban dari orang yang mengupah. Misalnya mengupah orang untuk melaksanakan sholat atau puasa untuk diri pengupah atau mengupah orang lain melaksanakan haji wajib untuk menggantikan dirinya. Terkait dengan masalah ini ulama berbeda pendapat tentang mengupah orang lain untuk melakukan pekerjaan yang bersifat taat atau mendekatkan diri pada Allah Swt. seperti; menggaji mu’azin (orang yang mengumandangkan azan), menggaji imam tetap di mesjid dan mengajar Al-Qur'an, hadis serta berbagai bidang ilmu. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengupah dan mengambil upah dari perbuatan taat –sebagaimana yang diungkapkan di atas tidak boleh.128 Mereka beralasan dengan hadis Rasulullah Saw. berikut : عن عثمان ابن أبى العاص قال : أن رسول هللا ص.م قال: أن أتخذ مؤذناال يأخذ على آذانه أ را )رواه ابن ما ه(129 “Dari Ustman ibn Abi al-Ash bersabda Rasulullah Saw. : “Jika salah seorang di antara kamu diangkat jadi muazin, maka janganlah dia mengambil upah dari pekerjaannya itu. (H.R Tirmizi) Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah boleh mengambil upah dari pekerjaan tersebut. 130 Mereka berhujjah dengan hadis berikut : عن أبن عبا س رضى هللا عنهما أن رسول هللا ص.م قال : أحق ما أخذتم عليه أ را كتاب هللا )رواه البخارى(131 128al-Kasânî, juz IV, h. 184 Ibn Qudâmah, juz VI, h.138 129Ibn Mâjah, juz I, h. 232 130Ibn Rusyd, juz II, h.168-169. al-Kasynâwî, jil.II, h. 347al-Syarbainî, juz II, h. 344. al-Bâjûrî, juz II, h. 148 131al-‘Asqalânî, h.188

61 “Dari Ibnu ‘Abbas r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya suatu pekerjaan yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah (mengajarkan) Al-Qur'an.” (H.R Bukhari). Berdasarkan hadis di atas mereka membolehkan mengambil upah dari setiap perbuatan taat yang hukumnya sunat dan fardhu kifayah. 4) manfaat harus diketahui secara sempurna sehingga dapat menghindarkan perselisihan. Kejelasan terhadap manfaat ini meliputi jenis manfaat, batas waktu pemilikan manfaat oleh penyewa dan ukurannya. Bila ijârah tersebut bersifat pekerjaan harus jelas jenis dan macam pekerjaannya. Misalnya mengupahkan jahitan kepada tukang jahit, harus jelas jenis pakaian yang akan dibuat, apakah jas, kemeja dan sebagainya. Demikian juga waktu penyelesaiannya; seminggu, dua minggu, sebulan dan sebagainya. Kejelasan dari segi batas waktu merupakan salah satu prinsip di kalangan ulama Hanabilah dan Syafi’iyah pada setiap bentuk ijârah. 132 Sedangkan menurut ulama Malikiyah penetapan waktu ini hanya boleh pada sewamenyewa terhadap suatu objek, tidak boleh penetapan waktu dalam hal mengupah untuk mengerjakan sesuatu seperti menjahit pakaian dan sebagainya.133 5) ulama Hanabilah dan sebagian ulama Syafi’iyah134 mensyaratkan bagi penyewa untuk melihat terlebih dahulu benda/objek yang disewa sebelum melakukan akad sewa-menyewa. Misalnya dalam menyewa tanah untuk pertanian, mengupah wanita untuk menyusukan bayi, menyewa rumah dan sebagainya. c) Syarat yang terkait dengan upah adalah : 1) upah haruslah komoditi yang bernilai di sisi syara’. Oleh karena itu, tidak boleh menjadikan khamar, babi, anjing dan sebagainya sebagai upah, karena tidak bernilai harta menurut syara' 2) upah itu mesti diketahui jenisnya, jumlahnya dan sifatnya, 132al-Syairâzî,juz I, h.553-554. Ibn Qudâmah, juz V, h.324 133al-Kasynâwî, jil. II, h. 327 134Ibn Qudâmah, juz V, h.357. al-Syairâzî, ., juz I, h. 554

62 sama halnya dengan harga pada jual beli135. Apabila upah tersebut dalam bentuk uang harus jelas jenisnya; apakah dengan Dinar, Dollar, Rupiah dan sebagainya. Di samping itu harus diketahui pula jumlahnya. 3) tidak boleh menyewa sesuatu dengan upah sejenis, misalnya menyewa rumah dengan upah penyewaan rumah pula atau mengupah petani menggarap sawah dengan upah hasil dari sawah itu. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi’iyah boleh.136 d) Syarat shighat akad dalam ijârah adalah sebagai berikut : 1) lafaz ijab dan qabul menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi ijârah. Menurut ulama Hanafiyah, Malikyah, Syafi’iyah dan Hanabilah akad ijârah merupakan salah satu bentuk dari jual beli, oleh karena itu boleh menggunakan shighat akad yang dipergunakan dalam jual beli.137 2) dalam ijab harus disebutkan bentuk upah yang diberikan sebagai ganti dari manfaat, sebagai mana hadis Rasulullah Saw. berikut : عن أبي سعيد الخدرى رضى هللا عنه أن النبى ص.م قال : من استأ ر أ يرا فاليسم له أ رته )رواه البيهقى(138 Dari Abî Sa’id al-Khudrî r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda : siapa yang menyewa seorang pekerja hendaklah dia menyebutkan upahnya (H.R Baihaqi) e. Berakhirnya akad ijârah Menurut jumhur ulama ijârah merupakan akad yang mengikat, apabila telah dilakukan transaksi maka masing-masing pihak tidak boleh menarik diri dari perjanjian tersebut tanpa izin dari pihak lain. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah ijârah bukanlah akad yang mengikat. Oleh karena itu dapat dibatalkan 135Ibn Rusyd, juz II, h.166 136Ibn ‘Abidîn, juz.V, h. 52. Ibn Rusyd., juz II, h.170. al-Syairâzî, juz I, h.558 137 al-Syairâzî, h.552. Ibn Qudâmah, juz V, h.433.Ibn Rusyd., h.165 138al-‘Asqalânî, h.189

63 oleh salah satu pihak.139 Demikianlah sifat akad ijârah ini secara umum. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan selain hal di atas adalah sebagai berikut :140 1) Meninggalnya salah satu pihak menurut ulama Hanafiyah menyebabkan berkahirnya akad Ijârah. Sebab kamatian menyebabkan berpindahnya pemilikan harta dari mayat kepada ahli waris, sedangkan manfaat dalam ijârah tidak bisa diwariskan. Dengan demikian secara otomatis berakhir pula akad Ijârah. 141 Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah kematian salah satu pihak tidak menyebabkan berakhirnya akad Ijârah, karena Ijârah merupakan akad yang lazim (mengikat) sama halnya dengan jual beli. Oleh karena itu, kematian salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad ijârah. Di samping itu, menurut mereka manfaat bisa diwariskan, maka ahli waris dianggap wakil dari mayat yang tidak boleh membatalkan akad Ijârah secara sepihak.142 2) Berakhirnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad. Apabila dalam akad Ijârah ditetapkan batas waktunya, maka akad itu akan berakhir dengan berakhirnya tenggang waktu yang disepakati. Orang yang menyewakan berhak menuntut miliknya dan penyewa wajib mengembalikan objek yang disewanya tersebut. Kecuali bila terdapat keadaan yang mengharuskan ditundanya penyerahan barang tersebut, misalnya dalam sewa-menyewa tanah ketika batas waktunya berakhir tanaman belum panen, maka ditunggu sampai panen tiba.143 3) Kedua belah pihak sepakat mengakhiri akad ijârah. Ulama sepakat bahwa ijârah berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhirinya. Pembatalan suatu akad yang 139Ibn Rusyd., juz II, h. 173 140Abd al-Razâq al-Sanhûrî, h. 536. Abdul Hamid Hakim, h.56-57. Mazkûr, h..133-152 141Ibn Humâm, juz VII, h. 220 142Ibn Qudâmah, juz V, h.431. Ibn Rusyd, juz II, h.173-174 143al-Syairâzî, juz I, h.559

64 telah bersifat mengikat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam terminologi fikih disebut iqâlah. 144 4) Objek ijarah musnah, rusak atau hilang, misalnya rumah terbakar, mobil yang disewa rusak, pakaian yang dijahit hilang dan sebagainya. Apabila musnah atau rusaknya objek ijârah tersebut disebabkan kelalaian atau kesengajaan dari pihak penyewa, maka ia wajib menggantinya. Akan tetapi bila hal itu terjadi bukan atas kelalaiannya, misalnya karena bencana alam, perampokan dan sebagainya, maka penyewa tidak wajib mengganti objek tersebut.145 5) Menurut ulama Hanafiyah adanya uzur, baik berasal dari pihakpihak yang berakad atau dari objek ijârah bisa membatalkan akad ijârah. Uzur yang berasal dari pihak yang berakad misalnya; salah satu pihak bangkrut, pindah tempat, sakit keras. Sedangkan uzur yang berasal dari objek ijârah misalnya; adanya cacat pada objek sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebagai mana mestinya. 146 Menurut Jumhur ulama adanya uzur tidak membatalkan akad ijârah, sebab ijârah merupakan salah satu bentuk dari jual beli yang akadnya bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kecuali bila uzur tersebut merusak objek ijârah seperti cacat atau hilang.147 2. Pinjam-meminjam /simple loan contract ('Ariyah) a. Pengertian 'Ariyah Secara etimologi 'ariyah adalah istilah untuk objek/benda yang dipinjam secara bergiliran atau barang yang datang dan pergi dengan cepat. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Dari berbagai redaksi dari definisi itu dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu: 1) Menurut ulama Malikiyah dan Imam Al-Syarakhsi :148 144al-Zarqa',,juz I, h. 525. 145Ibn Humâm, juz VII, h.220 146al-Kâsânî, juz IV, h.197. al-Syarakhsî, juz XVI, h. 2 147Ibn Qudâmah, juz VI, h. 21. Ibn Rusyd, juz II, h. 176 148Al-sarakhsi, Juz XI, h. 133. Ibnu Juzayy, h.373

65 تمليك المن عل بغير عواض “Pemilikan manfaat sesuatu tanpa kompensasi atau ganti rugi” 2) Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah :149 اباحل المن عل بال عواض "Kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa kompensasi" Dari dua definisi di atas terlihat perbedaan dari segi penggunaan redaksi antara "pemilikan manfaat" dan "kebolehan memanfaatkan", yang membawa kepada akibat hukum yang berbeda. "Pemilikan manfaat" menurut definisi pertama mempunyai konsekwensi bahwa peminjam berhak mengalihkan manfaat benda yang dipinjam tersebut kepada pihak ketiga, sekalipun tanpa sepengetahuan pemilik barang itu. Hal ini disebabkan karena sifat "kepemilikan" yang dipunyai oleh peminjam. Sedangkan "kebolehan memanfaatkan" mengandung makna bahwa hanya pihak peminjam saja yang boleh memanfaatkan benda tersebut, artinya pihak peminjam tidak dibolehkan meminjamkan benda tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemiliknya. b. Dasar Hukum 'Ariyah 'Ariyah merupakan salah satu akad tolong-menolong (tabarru') yang telah dipraktekkan sebelum agama Islam datang. Keberadaan 'ariyah ini dilegalisasi oleh Islam sebagai salah satu bentuk aktifitas ekonomi yang sangat penting untuk membantu orang yang tidak berpunya memanfaatkan benda orang yang berpunya. Pengakuan Islam terhadap legalitas 'ariyah ini dapat ditemui dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. antara lain : Firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 2 : وتةعا ونةو ا عةلى البةر والتةقوى... “Bertolong-tolonganlah kalian dalam hal-hal kebaikan dan ketaqwaan….” 149 Asy-Syarbaini al-Khatib, juz II, h. 264. Imam al-Kasani, h.188

66 Sedangkan dasar hukum disyari'atkannya 'ariyah dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Shafwan bin Umaiyah : أن رسول هللا ص.م استعار فرسا من أبى طلحل فركبةه )رواه البخارى و مسلم( "Rasulullah saw pernah meminjam kuda Abu Thalhah kemudian beliau menungganginya." (H.R Bukhari dan Muslim) Nabi Muhammad saw. Juga pernah meminjam baju besi Shafwan bin Umaiyah pada perang Hunain. Kemudian Shafwan bertanya : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عةاريةل مضمو نةل )رواه ابو داود و احمد بن حنبل و النةساءي( "Apakah ini sebagai ghasab (penggunaan tanpa izin) wahai Muhammad? Rasulullah SAW menjawab : " Bukan! Ini saya pinjam dengan jaminan" Itulah beberapa ayat dan hadis yang menjadi dasar hukum disyari’atkannya 'ariyah dalam Islam. Berdasarkan dalil-dalil di atas para Ulama sepakat bahwa hukum 'ariyah adalah sunat (mandub), karena menolong orang yang memerlukan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. c. Rukun dan Syarat 'Ariyah Menurut pandangan ulama Hanafiyah akad 'ariyah mempuyai satu macam rukun saja, yaitu ijab. Ijab adalah pernyataan dari pemilik barang untuk meminjamkan barangnya kepada orang lain. Sedangkan lafaz qabul tidak diperlukan, karena akad 'ariyah hanya mengikat satu pihak saja.150 Namun menurut Zufar bin Huzail (salah seorang ulama Hanafiyah) dalam akad 'ariyah mesti ada qabul dari pihak peminjam.151 Bahkan sebahagian ulama hanfiyah berpendapat bahwa akad 'ariyah dianggap sah dengan perbuatan saja, yaitu pemilik barang menyerahkan barangnya kepada peminjam. 150Al-Kasani, jil. VI, h. 214 151 Al-Kasani, jil. VI, h. 214

67 Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun 'ariyah ada empat, yaitu : orang yang meminjamkan (mu'ir), peminjam (musta'ir), barang yang dipinjam (mu'ar) dan shighat akad. 152 Dalam pandangan ulama Hanafiyah orang yang meminjamkan (mu'ir), peminjam (musta'ir) dan barang yang dipinjam (mu'ar) adalah syarat akad 'ariyah, bukan rukun. Adapun syarat-syarat akad 'ariyah diperinci oleh ulama fikih berdasarkan rukun di atas sebagai berikut :153 1) Orang yang meminjam (musta'ir) harus berakal dan cakap bertindak hukum. Sebab barang yang dipinjam merupakan amanah yang harus dijaga, sedangkan orang yang tidak berakal seperti anak kecil ,orang gila dan orang bodoh tidak dapat dipercayai memegang amanah. 2) Barang yang dipinjamkan bukan bersifat habis pakai, artinya bila dimanfaatkan bendanya tetap utuh, seperti rumah, mobil, tanah, pakaian dan sebagainya. Oleh karena itu tidak sah meminjamkan sabun, lilin dan makanan yang bila dimanfaatkan akan habis. 3) Benda yang dipinjamkan tersebut haruslah dapat dikuasai secara langsung oleh peminjam. Artinya barang tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh peminjam, oleh karena itu tidak sah meminjamkan binatang yang lumpuh atau sakit untuk membajak di sawah atau kendaraan yang sedang dalam perbaikan di bengkel. 4) Barang yang dipinjam tersebut mestilah dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah menurut syara'. Tidak boleh meminjamkan pisau untuk membunuh atau merampok. 152Al-syarbaini al-Khatib, h.264 153, h.266

68 d. Bentuk dan sifat akad 'ariyah Dilihat dari segi sifat pemanfaatan objek yang dipinjamkan, akad 'ariyah terbagi dua, yaitu :154 1) Pinjaman tanpa syarat (mutlak), artinya peminjam bebas memanfaatkan barang tersebut sekehendak hatinya, posisi peminjam dalam pemanfaatan barang sama dengan pemilik. Walaupun begitu, kerusakan yang terjadi disebabkan pemakaian yang diluar batas kewajaran, baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri atau orang lain yang dia beri izin untuk memanfaatkannya, mesti ditanggung oleh peminjam tersebut. 2) Pinjaman bersyarat (muqayyad), artinya dalam memanfaatkan objek 'ariyah, peminjam terikat oleh syarat-syarat atau batasanbatasan yang ditetapkan oleh pemiliknya. Batasan-batasan tersebut bisa jadi dalam bentuk waktu, tempat, situasi, kondisi, teknik penggunaan dan sebagainya. Apabila peminjam melanggar syarat-syarat tersebut, maka segala kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh kelalaiannya itu mesti ditanggung oleh peminjam. Dilihat dari statusnya, akad 'ariyah merupakan perjanjian yang tidak tetap dan boleh berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu pemilik barang dapat membatalkan pinjam meminjam kapan saja ia mau dan pihak peminjampun dapat pula memulangkan barang tersebut sewaktu-waktu dengan tidak membedakan antara pinjaman yang bersifat mutlak dan muqayyad. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah pembatalan tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik pemilik barang atau peminjam. Bila seseorang meminjamkan tanah kepada orang lain untuk ditanami, maka ia tidak boleh meminta kembali tanahnya sebelum tanaman itu dipanen. Demikian pula seorang peminjam tidak boleh mengembalikan tanah tersebut sebelum dibersihkan sebagaimana ia terima dahulu. Ganti rugi yang sewajarnya dapat dituntut oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. 154Ibn Abidin, h. 527

69 Jumhur fukahak sepakat bahwa, akad 'ariyah yang semula bersifat amanah bisa berubah menjadi akad yang dikenakan ganti rugi (dhaman) dalam beberapa kondisi, yaitu:155 1) Apabila barang itu sengaja dimusnahkan atau dirusak oleh peminjam, oleh karena itu kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian peminjam tidak bisa dikenakan ganti rugi. 2) Apabila pamanfaatan barang pinjaman itu tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, misalnya meminjam pisau dapur dipergunakan untuk membelah balok kayu. 3) Apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan kesepakatan yang dibuat dalam akad. e. Berakhirnya akad 'ariyah 'Ariyah merupakan akad yang bersifat mengikat satu pihak saja. Oleh sebab itu ia bisa berakhir oleh beberapa sebab, yaitu;156 1) Pemilik barang menarik kembali barang pinjaman itu, yaitu pada akad 'ariyah yang lazim. 2) Peminjam mengembalikan barang tersebut kepada pemilik barang, maka akad berkahir pada waktu itu juga. 3) Salah satu pihak berada dalam kondisi tidak waras atau koma dalam waktu yang relative lama. 4) Bila salah satu pihak (baik peminjam atau pemilik barang) atau kedua-duanya meninggal dunia. 5) Bila salah satu pihak (baik peminjam atau pemilik barang) atau kedua-duanya berada di bawah pengampuan (hajr/curatele). 6) Bila pemilik barang dinyatakan bangkrut (muflis), maka akad 'ariyah mesti dibatalkan untuk melindungi kepentingan pihak kreditur. 155A. Rahman Ritonga, Fiqh Mumalah, (Selangor: Edaran Kalam, 1999), h. 276-278 156Wahbah zuhaili, jil. IV., h. 415

70 3. Barang Titipan (Wadî'ah) a. Pengertian Secara etimologi al-wadi'ah berarti barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga atau dipelihara. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi wadi'ah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Dari berbagai redaksi dari definisi itu dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu: 1) Menurut ulama Hanafiyah : 157 تتسليط الغير على ح ظ ماله صريحا او داللل “Memberi kuasa kepada orang lain dalam memelihara harta benda, baik dengan ucapan dan perbuatan yang jelas atau melalui isyarat" 2) Menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah:158 توكيل فى ح ظ مملوك على و ه مخصوص "Mewakilkan kepada orang lain untuk memelihara harta benda dengan cara tertentu" b. Dasar Hukum Akad wadî'ah merupakan salah satu akad tabaru' (tolongmenolong) yang dibolehkan dalam islam. Legalitasnya diakui oleh Al-quran, hadis dan Ijmak. Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa' : 58 menyatakan ; إن هللا يأمركم أن تؤدوا اءمانات الى اهلها.... "Sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya" (Q.S al-Nisa" : 58) Dalam ayat lain disebutkan : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته... 157Ibn Abidin, h. 515. Ibn Humam, h.88 158 Asy-Syarbaini al-Khatib, juz III, h. 79. Hasiyah al-Dasuqy, juz III, h.419

71 "Jika sebahagian kamu memberikan kepercayaan kepada sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya…(Q.S al-Baqarah : 283) Sedangkan legalitas akad wadî'ah di dalam hadis sebagaimana sabda Rasulullah saw : أٍد ُاءمانات الى من ا ء ٍُ ُتمنك وال تخن من خانك )رواه ابو داود( "Serahkanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu ( H.R Abu Daud) ِ ِ Berdasarkan ayat dan hadis di atas para fukahak sepakat (ijmak) bahwa hukum menerima barang titipan ini adalah boleh bahkan sunat (mandub). Hal karena akad wadî'ah merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan. c. Rukun dan Syarat Menurut ulama Hanafiyah rukun akad wadî'ah hanya satu yaitu shighat akad yang terdiri dari ijab dan qabul. 159 Ijab adalah pernyataan dari pemilik barang untuk menitipkan barangnya. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang dititipi untuk menerima barang tersebut. Ijab mesti dalam bentuk verbal (katakata), seperti :"Saya titipkan laptop saya kepadamu". Sedangkan qabul bisa berbentuk verbal, seperti : "Saya terima titipan laptop Anda" atau bisa juga dalam bentuk perbuatan saja yang menurut kebiasaan dipahami sebagai penerimaan. Menurut jumhur fukahak, seperti Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan lain-lain, rukun akad wadî'ah ada tiga, yaitu a) orang yang berakad, b) barang titipan dan c) shighat akad (ijab dan qabul).160 Menurut ulama Hanafiyah rukun yang pertama dan kedua dari jumhur di atas termasuk syarat, bukan rukun. 159 Al-Kasani, jil. VI, h. 307 160Al-Khatib Syarbaini, jil.III., h.80

72 Adapun syarat akad wadî'ah diperinci oleh ulama dari rukunrukun di atas sebagai berikut : 1) Syarat orang yang berakad (pemilik barang dan orang yang dititipkan barang), menurut ulama Hanafiyah haruslah orang yang berakal, faktor umur tidak menjadi syarat bagi mereka. Oleh karena itu, akad wadî'ah yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah berakal adalah sah. 161 Sedangkan jumhur ulama menetapkan syarat yang lebih ketat, yaitu harus baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, akad wadî'ah yang dilakukan oleh anak kecil, sekalipun sudah berakal dan cerdas tidak sah. 2) Syarat yang berkaitan dengan barang titipan. Barang yang dititipkan mestilah dapat diserahterimakan secara langsung dan mempunyai nilai harta di sisi syarak, maka tidak sah menitipkan benda yang tidak dapat diserahterimakan seperti burung di udara, ikan dalam laut atau binatang dalam hutan.162 Begitu juga tidak sah menitipkan khamar dan babi, karena tidak ada nilainya di sisi syarak. Disamping itu benda titipan juga mesti jelas kualitas dan kuantitasnya, supaya bila terjadi kerusakan atau kehilangan bisa diketahui jumlah yang harus diganti. 3) Syarat yang terkait dengan shighat akad. Disyaratkan pada ijab dan qabul adanya ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya keinginan dan untuk melakukan akad wadî'ah, baik secara terang-terangan (sharih) atau melalui isyarat (kinayah). Ucapan ijab secara sharih misalnya : "Saya titipkan mobil saya kepadamu", kemudian pihak yang dititipi barang mengatakan : " saya terima mobilmu" atau cukup dengan perbuatan menerima saja. d. Bentuk, sifat dan implikasi hukum akad wadi'ah Akad wadî'ah merupakan salah satu akad yang didasarkan kepada kepercayaan (amanah) tanpa imbalan materi sedikitpun. Kalaupun ada imbalannya hanyalah dalam bentuk ucapan terimakasih dari pemilik barang dan pahala dari Allah Swt. Oleh 161Al-Kasani, jil VI., h. 307 162Ibn 'Abidin, jil IV., h. 516

73 karena itu, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang yang dititipkan, maka orang yang menerima titipan tidak dapat dimintai ganti rugi (dhaman). Kecuali kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaiannya. Hal ini didasarkan kepada hadis berikut : عن عمر ب ن شعيب قال, قال رسول هللا ص.م ال ضمان على مةؤتمةن )رواه الدارقطنى( Dari Amru bin syu'ib, bersabda Rasulullah saw : Tidak ada tuntutan ganti rugi terhadap orang yang memegang amanah ( H.R Daruqutni) Dalam hadis lain diriwayatkan : ليس على المستو دع غير المغل ضمان )رواه البيهقى و الدارقطنى( Tidak ada tuntutan ganti rugi terhadap orang yang dititipi barang, selama ia tidak melakukan pengkhianatan ( HR alBaihaqi dan Daruqutni) Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan beberapa karakteristik dan implikasi hukum dari akad wadî'ah, sebagai berikut : 1) Akad wadî'ah merupakan akad yang bersifat amanah. 2) Orang yang dititipi tidak boleh meminta upah dari kerjasama seperti ini, karena akadnya bersifat amanah. 3) Pemilik barang tidak boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi atas kehilangan atau kerusakan barang titipan, kecuali pihak yang dititipi sengaja merusak atau lalai dalam pemeliharaan barang itu, maka tuntutan ganti rugi boleh diajukan oleh pemilik barang. Sekalipun akad wadî'ah merupakan akad yang bersifat amanah, namun ia bisa berubah menjadi akad dhamanah (ganti rugi).

74 Secara detil dapat dijelaskan faktor-faktor yang menyebakan akad wadî'ah yang bersifat amanah berubah menjadi akad ganti rugi (dhaman), sebagai berikut : 1) Barang titipan tersebut tidak dijaga sebagaimana mestinya oleh orang yang dititipi. Dia membiarkan saja barang tersebut dirusak orang atau hancur karena faktor alamiah (seperti hujan, panas, kebakaran dan sebagainya), padahal sebenarnya dia mampu mencegah atau menghindarinya. Atas kesalahan dan kelalaiannya ini dia patut dikenakan ganti rugi, karena dia wajib memelihara barang titipan tersebut. 2) Barang titipan tersebut dititipkan pula oleh pihak kedua kepada pihak ketiga tanpa keuzuran atau alasan yang dapat diterima oleh syarak. Kemudian barang tersebut rusak di tangan orang ketiga ini, maka pemilik barang dapat memilih untuk menuntut ganti rugi kepada pihak kedua atau pihak ketiga yang merusakkan barang tersebut. Jika klaim (tuntutan) ganti rugi ditujukan oleh pemilik barang kepada pihak kedua, maka pihak kedua dapat pula mengajukan klaim kepada pihak ketiga. Dalam keadaan ini pihak ketiga tidak dapat mengkalim pihak kedua. Demikianlah pendapat Jumhur Ulama.163 3) Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa, bila orang yang dititipi menggunakan barang titipan, kemudian rusak, seperti aus atau kecelakaan, maka ia wajib mengganti barang tersebut. Karena barang titipan itu adalah untuk dipelihara dan dijaga, bukan untuk dimanfaatkan. Pemanfaatan barang titipan sama dengan melanggar amanah atau pengkhianatan dan akad dianggap batal. Oleh sebab itu, segala kerusakan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan barang titipan mesti dipertanggungjawabkan oleh orang yang dititipi. 4) Orang yang dititipi mengingkari telah menerima titipan atau menyembunyikan barang titipan. Apabila pemilik barang meminta kembali barang yang telah dititipkannya, sedangkan orang yang dititipi tidak mau mengembalikannya padahal 163Al-Sarakhsi, h.125-130

75 terbukti telah terjadi akad wadî'ah, maka sepakat ulama ia dikenakan ganti rugi. 5) Orang yang dititipi tidak melaksanakan syarat-syarat sebagaimana yang telah disepakati ketika akad. Misalnya barang tersebut mesti disimpan di dalam rumah, tetapi orang yang dititipi meletakkannya di pekarangan, bila hilang dia harus dikenakan ganti rugi. 6) Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan barang pribadinya, sehingga tidak mungkin dipisahkan kembali, sedangkan kualitas kedua barang tersebut berbeda. Misalnya Rizal menitipkan beras solok (satu jenis beras berkualitas bagus di Sumatera Barat) kepada Bahrul, kemudian Bahrul mencampurkan beras Rizal dengan beras dolog. Maka dalam hal ini Rizal berhak menuntut ganti rugi senilai beras yang dititipkannya. 7) Barang titipan dibawa bepergian oleh orang yang dititipi dalam waktu yang relatif lama, maka pihak yang menitipkan boleh menuntut ganti rugi. Apabila orang yang dititipi tidak amanah atau lalai dalam memelihara amanah, sehingga menyebabkan barang itu rusak, hilang atau dia tidak sanggup mengembalikannya, maka kepada siapakah tuntutan ganti rugi ditujukan?. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, tuntutan ganti rugi bisa ditujukan kepada orang yang dititipi barang dan ahli keluarga yang berada di bawah tanggungannya, bahkan juga boleh diajukan kepada orang yang bekerjasama dengannya. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, tuntutan ganti rugi hanya bisa ditujukan kepada orang yang dititipi barang saja. Perbedaan pendapat di atas sebenarnya bertitik tolak atas siapakah yang bertanggung jawab memelihara barang titipan, apakah orang yang dititipi saja atau termasuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengannya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, yang bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut adalah orang yang dititipi dan termasuk

76 ahli keluarga yang berada di bawah tanggungannya, bahkan orang yang ikut bekerjasama dengannya, termasuklah dalam lingkup ini isteri, anak-anak, pembantu rumah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yang bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut hanyalah orang yang dititipi saja.164 e. Berakhirnya akad wadi'ah Akad wadî'ah merupakan akad yang bersifat tidak mengikat, oleh karena itu akad ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa minta persetujuan pihak lain. Di antara faktor yang bisa menyebabkan berakhirnya akad wadî'ah antara lain : 1) Pihak yang dititipi mengembalikan barang titipan kepada pemilik barang, baik karena diminta atau tidak. Kondisi ini berlaku pada akad wadî'ah yang bersifat mutlak (tanpa syarat). 2) Apabila pemilik barang atau orang yang dititipi meninggal dunia, maka berakhirlah kontrak wadî'ah. 3) Apabila pemilik barang atau orang yang dititipi berada dalam keadaan koma dalam waktu yang relatif lama, sehingga dia tidak mampu melanjutkan kontrak wadî'ah maka berakhirlah akad. 4) Apabila pemilik barang atau orang yang dititipi berada di bawah pengampuan (mahjur) disebabkan gangguan mental atau bangkrut (muflis), maka kontrak wadî'ah mesti dibatalkan untuk melindungi harta pihak-pihak yang berkepentingan. 5) Apabila pemilik barang memindahkan pemilikan barang titipan kepada orang lain, misalnya melalui akad jual beli atau hibah, maka akad wadî'ah batal. 4. Barang Jaminan (Rahn) a. Pengertian Rahn Secara etimologi al-rahn berarti kekal, tetap, ikatan atau jaminan. Dalam kehidupan sehari-hari al-rahn sering disebut dengan barang jaminan, gadaian, rungguhan atau agunan. 164Ibnu Abidin, jil IV., h. 516. Ibnu Qudamah, loccit., Syarbaini khatib, h.81

77 Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi rahn yang dikemukakan oleh para ulama fikih. 1) Menurut ulama Hanafiyah : 165 عل عين لها قيمل ماليل فى نظر الشرع وثيقل بدين من حيث يمكن أخذ الدين كلها او بعضها من تلك العين “Menjadikan sesuatu benda yang bernilai di sisi syara' sebagai jaminan hutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hutang tersebut, baik seluruhnya atau sebahagian" 2) Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah:166 عل عين وثيقل بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه "Menjadikan benda (barang) sebagai jaminan hutang yang bisa dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya" Definisi al-rahn yang dikemukakan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah di atas memberikan penekanan bahwa harta yang bersifat 'ain ( benda yang tampak/wujud) saja yang bisa dijadikan sebagai jaminan hutang, artinya manfaat –sekalipun termasuk harta- tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan, karena dikhawatirkan hilang. 3) Menurut ulama Malikyah : 167 شئ متمول يؤخذ من ماله توثقا به فى دين الزم "Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat" Definisi yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah menjelaskan bahwa semua yang bernilai harta, baik benda atau manfaat dapat dijadikan sebagai jaminan. Konsep ini jelas berbeda dengan pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah di atas yang membatasi barang jaminan terhadap benda ('ain) 165Ibn Abidin, Radd al-mukhtar 'ala al-durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), jil. V, h.398. Al-Sarakhsi, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Fikri, 1982), jil. XXI, h.63 166 Asy-Syarbaini al-Khatib, jil II, h. 121. Ibn Qudamah, jil IV, h.226 167Al-Dardir, al-Syarh al-Shaghir, (Mesir : Dar al-Ma'rifah, t.th), jil. III, h. 303

78 saja. Disamping itu, barang atau manfaat itu tidak mesti diserahkan secara lahiriyah, karena dalam pandangan mereka penyerahan barang secara hakiki bukan merupakan syarat akad rahn. Akad al-rahn sah dengan adanya shighat, yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Jika orang yang berhutang gagal melunasi hutangnya, barulah pemiutang berhak mengambil barang gadaian secara hakiki. Dari beberapa pengertian di atas tergambar bahwa barang jaminan barulah berharga di tangan pemiutang (murtahin) bila orang yang berhutang (rahin) tidak mampu melunasi hutangnya sampai batas waktu yang disepakati. b. Dasar Hukum Akad al-rahn merupakan salah satu akad tabaru' (tolongmenolong) yang dibolehkan dalam islam. Ada lima akad tabarru' yang diakui Legalitasnya dalam Islam, yaitu : hibah, pinjaman (i'arah), titipan (al-rahn), hutang (qardh) dan gadaian (al-rahn). Legalitas al-rahn ini diakui oleh Al-quran dan hadis. Dalam Alquran surat al-Baqarah : 283 Allah Swt. menyatakan ; وإن كنتم على س ر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضل فإ ن امن بعضكم بعضا فليؤدالذى اؤ تمن أمنته... "Dan jika kamu dalam perjalanan (sedang kamu bertransaksi tidak secara tunai) dan kamu tidak menjumpai seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh pemberi hutang), jika pemberi hutang percaya kepada yang berhutang maka hendaklah orang yang dipercayai itu (pihak yang berhutang) membayar hutang yang telah diamanahkan kepadanya… (Q.S al-Baqarah : 283) Fukahak (selain Mujahid dan ulama Zahiriyah) sepakat tentang kebolehan al-rahn, baik dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan ada barang jaminan yang dapat diserahkan secara langsung, meskipun penyerahan itu secara hukum, misalnya dalam bentuk sertifikat, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sebagainya. Sedangkan ulama Zahiriyah membolehkan hutang

79 piutang dengan barang jaminan hanya dalam perjalanan dalam keadaan tidak ada juru tulis saja.168 Adanya barang jaminan (alrahn) dalam hutang piutang bukanlah merupakan suatu kewajiban, sebagaimana firman Allah Swt. di atas. Barang jaminan hanyalah berfungsi sebagai pengganti kepercayaan apabila pihak pemiutang kurang yakin dengan komitmen atau kemampuan pemiutang (al-rahin) untuk mengembalikan pinjaman. Apabila pihak yang pemiutang percaya pada kejujuran pihak yang berhutang, maka barang jaminan tidak diperlukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan : عن عا ئشل رضى هللا عنها قالت : أن رسول هللا ص.م إشترى من يهودى طعاما، ورهنه درعا من حديد )رواه البخاري والمسلم( "Dari 'Aisyah r.a : Bahwa Rasulullah saw telah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan" (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas dijelaskan pula: رهن رسول هللا ص.م درعا عند يهودى بالمدينل، وأخذ منه شعيرا ءهله )رواه البخاري واحمد و نسائ و ابن ما ه( "Rasulullah saw telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, kemudian Beliau mengambil gandum dari orang Yahudi itu untuk keluarganya. (HR. Bukhari, Ahmad, Nasai dan Ibn Majah) Di dalam hadis yang lain dijelaskan : عن ا بى هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا ص.م ال يغلق الرهن من صاهبه الذى رهنه له غنمه و عليه غرمه )رواه الشافعى والدارقطنى( 168Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqshid, (Kairo : Dar alFikri, t.th ), jil II, h. 271

80 "Dari Abu Hurairah r.a, bersabda Rasulullah saw : Janganlah dihalangi (oleh penerima gadai/murtahin) pemilik barang (orang yang menggadai/rahin) memanfaatkan barang gadaiannya, karena segala hasil yang dikeluarkan oleh barang gadaian itu masih menjadi miliknya (pemilik barang), dan segala kerugian menjadi tanggung jawabnya (pemilik barang) (HR. Syafi'i dan Daruqutni) Hadis ini secara tegas menafikan praktek gadai yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah yang membolehkan penerima gadai memiliki barang jaminan seandainya pihak penghutang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati. c. Rukun dan Syarat Menurut ulama Hanafiyah rukun akad al-rahn –sebagaimana akad-akad yang lainnya- hanya satu yaitu shighat akad yang terdiri dari ijab dari al-nvrahin dan qabul dari pihak al-murtahin).169 Ijab adalah pernyataan dari orang yang berhutang untuk menyerahkan barangnya sebagai jaminanb. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang memberi hutang untuk menerima barang itu sebagai cagaran/jaminan dari hutang yang diberikannya. Ijab mesti dalam bentuk verbal (kata-kata), seperti :"Saya gadaikan barang saya sebagai jaminan atas hutang yang saya terima dari anda. Sedangkan qabul bisa berbentuk verbal, seperti : "Saya terima barang ini sebagai jaminan atas hutang yang aku berikan. Menurut jumhur fukahak, seperti Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan lain-lain, rukun akad al-rahn ada empat, yaitu a) orang yang berakad, b) hutang c) barang jaminan/gadaian, dan d) shighat akad (ijab dan qabul).170 Menurut ulama Hanafiyah rukun yang ke-1, 2 dan 3 dari jumhur di atas termasuk syarat, bukan rukun. 169Al-Kasani, h. jil VI, h. 135 170Al-Khatib Syarbaini, jil.II., h.121

81 Adapun syarat akad al-rahn dapat diperinci sebagai berikut : 171 1) Syarat orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (al-rahin) dan penerima gadai (al-murtahin), mestilah orang yang cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut ulama Hanafiyah teridentifikasi pada orang yang berakal, faktor umur tidak menjadi syarat bagi mereka. Oleh karena itu, akad al-rahn yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah berakal adalah sah dengan ketentuan setelah mendapat persetujuan dari walinya. Sedangkan standar kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, akad al-rahn yang dilakukan oleh anak kecil, sekalipun sudah berakal dan cerdas tidak sah. 2) Syarat yang berkaitan dengan hutang (al-marhun bih) adalah : a)hutang merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya (orang tempat berhutang), b)hutang itu bisa dilunasi dengan barang jaminan, c) hutang itu hendak lah diketahui, maksudnya jika seseorang mempunyai beberapa hutang, hendaklah diketahui terhadap hutang yang mana berlaku akad al-rahn . 3) Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan (al-marhun) adalah sebagai berikut : a) barang jaminan tersebut boleh dijual dan dapat melunasi pembayaran hutang. Oleh karena itu, tidak sah menjadikan burung di udara, ikan di laut, binatang yang lepas ke rimba atau pohon yang belum berbuah sebagai barang gadaian. b) barang jaminan itu bernilai harta di sisi syara' dan merupakan harta dalam bentuk materi (bukan manfaat). Maka tidak boleh meggadaikan khamar, anjing dan babi, karena tidak ada nilainya di sisi syarak. Demikian juga tidak boleh menggadaikan manfaat mendiami rumah dalam masa sebulan, setahun dan sebagainya, karena ia dalam bentuk manfaat. 171Al-Kasani, loccit. Ibn Rusyd, Jil II, h. 268. Al-Dardir, jil. III, h. 284

82 c) barang jaminan itu juga mesti jelas kualitas dan kuantitasnya, supaya bila terpaksa dijual dapat ditaksir harganya untuk mengganti hutang. d) barang jaminan mestilah milik sempurna dari orang yang berhutang, maka tidak menggadaikan barang milik orang lain atau barang yang masih dalam sengketa. e) barang gadaian harus utuh tidak terpisah-pisah satu sama lain, maka tidak boleh menggadaikan rumah separuhnya, atau mobil sepertiga dan sebagainya. 4) Syarat yang terkait dengan shighat akad (ijab dan qabul). Shighat akad al-rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang. Mengaitkan shighat / lafaz akad al-rahn dengan syarat tertentu atau dengan masa tertentu menyebabkan syarat tersebut batal sedangkan akad tetap sah. Misalnya seorang hanya mau meminjamkan uangnya dengan syarat barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh penghutang )pemiliknya). Syarat ini bertentangan dengan prinsip akad al-rahn sebagaimana djelaskan dalam Hadis Nabi Saw. Demikian juga bila pihak penghutang mensyaratkan bahwa bila akad jatuh tempo, sementara ia belum sanggup melunasi hutangnya, maka akad al-rahn bisa diperpanjang sampai ia bisa melunasi hutangnya. Syarat seperti ini juga batal. Akan tetapi bila syarat yang ditetapkan tersebut dibuat untuk menjamin terlaksananya akad yang lebih adil dan bertanggung jawab maka syarat tersebut sah, misalnya mensyaratkan akad disaksikan oleh orang yang adil atau bila akad jatuh tempo maka penjualan barang mesti dilakukan oleh orang yang 'adil'. d. Akibat Hukum Akad al-Rahn Bila akad gadaian telah sempurna dilakukan dengan penyerahan barang gadaian kepada pegadai (murtahin), maka ada beberapa implikasi hukum yang berlaku, sebagai berikut : Pertama; barang jaminan terikat dengan hutang, artinya menjadikan barang jaminan hanya untuk satu hutang, tidak boleh

83 barang tersebut dijadikan jaminan untuk hutang yang lain. Hal ini juga berarti bahwa tidak boleh memecah-mecah barang jaminan kepada beberapa partisi untuk hutang-hutang yang berlainan. Misalnya tidak boleh seseorang menggadaikan mobil untuk beberapa hutangnya dengan membagai-baginya, seperti semua roda untuk hutang I, mesin untuk hutang ke-2, Air Conditioner (AC) untuk hutang ke-3 dan seterusnya. Menurut ulama Hanafiyah, 172 seandainya di dalam shighat akad dinyatakan bahwa satu barang dijadikan jaminan untuk beberapa hutang, maka bila salah satu hutang dilunasi barang jaminan tidak boleh ditarik, karena barang tersebut masih terikat dengan hutang yang lain. Kedua; pihak yang memberi hutang (al-murtahin ) berhak memegang atau menguasai barang gadaian baik secara faktual atau secara hukum. Bila barang gadaian itu termasuk benda bergerak yang kecil, ringan dan mudah disimpan seperti emas, perak, barang-barang elektronik, dan sebagainya, maka sifat penguasaan barang tersebut secara faktual. Bila barang tersebut barang berat atau benda tidak bergerak, seperti mobil, motor rumah, tanah dan lain-lain, maka sifat penguasaan oleh almurtahin dapat secara hukum, yaitu dengan memegang BPKB atau sertifikat-nya. Ketiga; segala biaya dan perbelanjaan yang dikeluarkan untuk memelihara barang gadaian adalah tanggung jawab pemilik barang (al-rahin). Seandainya pemilik barang keberatan membayar biaya perbelanjaan tersebut, maka segala biaya tersebut dihitung sebagai hutang baru, dan hakim bisa memerintahkannya untuk membayar. Keempat; barang jaminan tidak boleh disia-siakan begitu saja tanpa diambil manfaatnya, karena sikap menyia-nyiakan harta dilarang oleh Rasulullah saw sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh mughirah : 172 Al-Kasani, h. jil VI, h. 135

84 عن مغيرة بن شعبل قال رسول هللا ص.م إن هللا كره لكم ثالثا : قيل و قال، إضاعل المال و كثرة السؤال )رو اه البخاري و مسلم( 173 Dari Mughirah bin Syu’bah, berkata Rasulullah Saw. : Sesungguhnya Allah membenci tiga hal dari kamu : banyak bicara, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya” (H.R. Bukhari dan Muslim) Hanya saja permasalahannya di kalangan fukahak adalah siapa yang berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut, apakah pemilik barang atau penerima gadai? Dalam hal ini berbeda pendapat ulama, baik yang memanfaatkan pemilik barang (penggadai) atau penerima gadai. Masalah ini akan dijelaskan satu persatu. e. Pemanfaatan barang jaminan oleh pemilik barang (alrahin) Menurut ulama Syafi'iyah,174 pemilik barang (al-rahin) tidak boleh dihalangi untuk mengambil manfaat dari barang gadaian, selama pemanfaatan tersebut tidak mengurangi kualitas dan kuantitas barang gadaian. Sebab manfaat dan tambahan yang dihasilkan oleh barang gadaian adalah hak milik penggadai yang tidak ada sangkut-pautnya dengan hutang. Pendapat ini didasarkan pada hadis : عن ا بى هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا ص.م ال يغلق الرهن من صاهبه الذى رهنه له غنمه و عليه غرمه )رواه الشافعى والدارقطنى( "Dari Abu Hurairah r.a, bersabda Rasulullah saw : Janganlah dihalangi (oleh penerima gadai/murtahin) pemilik barang (orang yang menggadai/rahin) memanfaatkan barang 173 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqâlânî, Fath al-Bârî bi Syarh Shahih alBukhârî, (Beirut : D â r al-Fikr, 1411/ 1991) Jil. IV, h. 45 174Al-Syarbaini Khatib, jil II, h. 131 dst.

85 gadaiannya, karena segala hasil yang dikeluarkan oleh barang gadaian itu masih menjadi miliknya (pemilik barang), dan segala kerugian menjadi tanggung jawabnya (pemilik barang) (HR. Syafi'i dan Daruqutni) Juga hadis yang diriwayatkan Daruqutni dan al-Hakim : الرهن مركوب و محلوب "Barang gadaian ditunggangi dan diperah susunya oleh penggadai" Sedangkan pemanfaatan terhadap barang gadaian yang bisa menyebabkan berkurang kualitas atau kuantitasnya, maka pemanfataan itu mesti mendapat izin dari penerima gadai. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, pemanfaatan barang gadaian oleh pemilik barang tidak dibolehkan kecuali atas izin dan kerelaan penerima gadai, karena hak memegang barang gadaian berada di tangan penerima gadai (al-murtahin). Oleh karena itu, jika pemilik barang memanfaatkan barang gadaian tanpa izin penerima gadai dianggap merampas hak penerima gadai. Penggadai harus mengembalikan barang itu kepada penerima gadai. Jika penggadai tidak memanfaatkan barang gadaian, maka penerima gadai harus memanfaatkannya, seperti menyewakannya kepada orang lain, dan hasilnya digunakan untuk biaya pemeliharaan jika berlebih diberikan kepada penggadai (pemilik barang).175 Ulama Malikiyah176 mempunyai pandangan yang lebih ketat bahwa penggadai (pemilik barang) tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sekalipun mendapat izin dari penerima gadai. Sebab menurut mereka keizinan penerima gadai berarti pembatalan akad. Untuk menghindari penyia-nyiaan terhadap barang gadaian itu, maka pihak penggadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang tersebut dengan konsekwensi segala biaya pemeliharaan ditanggung oleh 175Al-kasani, jil. VI, h.146. Ibn Qudamah , jil.IV, h.390 176Al-Dasuqi, jil. III, h. 241

86 penggadai dan hasil pemanfaatannya juga harus dikembalikan kepada penggadai. f. Pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (almurtahin) Jumhur ulama fikih, selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai tidak berhak mengambil manfaat dari barang jaminan, karena barang itu bukan miliknya. Barang itu hanyalah sebagai jaminan atas hutang yang diberikannya kepada penggadai. Dalam pandangan Jumhur , kebolehan mengambil manfaat; seperti memerah susu dan menunggang binatang berkenaan hanyalah sekedar untuk makanan binatang tersebut dalam keadaan penggadai enggan membayar atau menyediakan makanan. Maka mengambil manfaat barang jaminan oleh penerima gadai hanyalah sekedar keperluan. Ulama Hanabilah membolehkan penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat barang tersebut adalah binatang yang boleh diperah dan ditunggangi dan hasilnya dapt digunakan untuk menanggung keperluan binatang itu sendiri.177 Seandainya pemilik barang (penggadai) mengizinkan pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah hal itu dibolehkan. Karena dengan adanya izin hilanglah penghalang memanfaatkan barang tersebut bagi penerima gadai.178 Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah yang lain, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah memandang bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sekalipun atas keizinan dari penggadai, karena hasil pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai adalah riba atau paling tidak syubhah riba, sedangkan Keizinan dan kerelaan tidak bisa menghalalkan riba. 177Ibn Rusyd, jil. II, h.273 178Ibn 'Abidin, jil V, h.478

87 g. Berakhirnya akad al-Rahn Akad al-rahn berakhir dengan beberapa adanya beberapa faktor berikut : 1) Penerima gadai mengembalikan barang kepada pemiliknya (penggadai). Dengan pengembalian ini maka akad al-rahn berakhir dengan sendirinya, karena barang itu berfungsi sebagai jaminan hutang, maka bila ia dikembalikan kepada pemiliknya ia tidak lagi berfungsi sebagai sandaran hutang. Dengan demikian maka akad gadaian itupun tamat. 2) Penggadai melunaskan segala hutangnya. Bila hutang telah lunas maka akad gadaianpun berakhir, karena tujuan adanya barang gadaian adalah untuk mendapatkan kembali hutang. 3) Barang gadaian dijual berdasarkan keputusan hakim, karena penggadai tidak mampu melunasi hutangnya dan enggan pula menjual barang gadaian. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya dan dengan begitu akad gadaian berakhir. 4) Penghapusan hutang oleh penerima gadai dalam berbagai bentuknya, termasuk pengalihan hutang dari penerima gadai kepada penggadai. 5) Pembatalan akad gadaian oleh penerima gadai dengan ucapan dan pengembalian barang gadaian kepada penggadai. 6) Akad gadaian batal dengan sendirinya apabila sebelum serah terima barang gadaian, penggadai atau penerima gadai meninggal dunia. 7) Barang jaminan itu musnah atau rusak sehingga tidak ada nilai. 8) Barang gadaian digunakan oleh penggadai atau penerima gadai untuk tujuan penyewaan, hibah, sedekah atau menjual kepada orang lain, maka akad gadaian berakhir. 5. Anjak Piutang (al-Hiwâlah) a. Pengertian al-Hiwâlah Secara etimologi al-hiwâlah berarti perpindahan, pengalihan, atau perubahan. Al-hiwâlah dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan term pengalihan hutang atau anjak piutang.

88 Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi alhiwâlah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. 1) Menurut ulama Hanafiyah : 179 تحويل الدين من ذمل اءصيل الى ذمل المحال عليه على سبيل التوثق به “Mengalihkan kewajiban membayar hutang dari pihak pertama (al-muhil) kepada pihak kedua yang berhutang kepada pihak pertama (al-muhal 'alaih) dengan prinsip saling mempercayai." 2) Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah: 180 عقد يقتضى نقل الدين من الذمل الى الذمل "Transaksi yang menghendaki perpindahan hutang dari kewajiban seseorang kepada orang lain" Dua definisi yang dikemukakan diatas hanya berbeda dari segi redaksional, sedangkan secara substansi mengandung pengertian yang sama yaitu pengalihan kewajiban membayar hutang dari pihak pertama kepada kepada orang lain (pihak kedua) yang mempunyai hutang kepada pihak pertama. Dapat dijelaskan bahwa akad al-hiwâlah hanya akan terjadi apabila ada tiga pihak, yaitu, 1)pihak pertama; pemiutang asal (almuhal), 2)pihak kedua; orang yang memindahkan tanggung jawab membayar hutangnya (al-muhil), dan 3) pihak ketiga; orang yang menerima tanggung jawab membayar hutang dari pihak kedua kepada pihak pertama (al-muhal 'alaih). Sedangkan hutang itu sendiri dalam istilah fikih disebut al-muhal bih. Misalnya Amir berhutang lima juta Rupiah kepada Bustamar dan Bustamar berhutang lima juta Rupiah kepada Cinta. Akad alhiwâlah dapat dilakukan dengan cara; Bustamar (sebagai al-muhil) meminta Amir (sebagai al-muhal 'alaih) membayar hutangnya 179Ibn Humâm, Syarh Fath al-Qâdir, ( Beirut : Dâr al-Shadir, 1316 H), Juz V, h.443 180 Al-Syarbaini al-Khatib, juz II, h. 193. al-Dardir, al-syarh al-kabir, juz III, h.419. Ibn Qudâmah, Al-Mughnî Li ibn Qudâmah, (Mesir : Maktabah Jumhuriyah al- 'Arabiyah, t.th), juz II, h. 209.