JALASENA EDISI 3 TAHUN 2023

Jalasena Edisi No. 3, Tahun XIII/2023 @ Rp. 50.000,- Media Maritim Indonesia Fokus Jalasena: TSS Selat Sunda dan Selat Lombok Sokong Poros Maritim Dunia Edisi Spesial HUT PPAL ke-37: Komitmen untuk Terus Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Purnawirawan Peduli Maritim: Ajang Putera-Puteri Maritim Tahun 2022, Upaya Tanamkan Jiwa Kemaritiman Generasi Muda UPAYA PEMERINTAH TINGKATKAN KEAMANAN LAUT INDONESIA Jalasena Utama:

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 1 PERISCOPE Jalasena Indonesia memiliki wilayah laut yang amat luas. Potensi yang ada di dalamnya sangat besar. Begitu banyak bidang kehidupan terdapat di laut dan bawah laut. Mulai dari transportasi, perikanan, sampai energi dan tambang. Dua-pertiga wilayah Indonesia adalah laut, dan laut merupakan masa depan bangsa Indonesia, sehingga Kedaulatan dan Hak Berdaulat di laut harus tetap dijaga dan dipertahankan. Tentu saja hal tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik dan sungguh-sungguh. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah pengelolaan keamanan laut. Dalam edisi ini, kami sajikan ulasan terbaru tentang upaya pemerintah dalam meningkatJALAN PANJANG MENGAMANKAN LAUT INDONESIA kan keamanan laut, dengan pembentukan Coast Guard Indonesia. Coast Guard Indonesia merupakan gabungan antara Bakamla, KPLP dan unsur-unsur maritim lainnya. Edisi ini istimewa, karena terbit bertepatan dengan dua momentum besar, yaitu HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-37 Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL). PPAL sudah semakin maju dan terus berusaha memberikan kontribusi bagi bangsa melalui beragam aktivitas. Muaranya adalah peningkatan kesejahteraan purnawirawan. Majalah ini merupakan salah satu sumbangsih PPAL untuk bangsa. Masih banyak ulasan lainnya dalam edisi kali ini. Seperti kiprah para purnawirawan memberikan sumbangsih melalui Ajang Putera Puteri Maritim Indonesia. Setiap tahun diselenggarakan pemilihan Putera Puteri Maritim dari seluruh propinsi di Indonesia, dan ini merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan rasa cinta generasi muda terhadap maritim Indonesia. Merekalah yang kelak akan mengisi pembangunan yang semakin peduli terhadap kemaritiman. (Pemimpin Redaksi)

2 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 Konten JALASENA 2023 Edisi No. 3, Tahun XIII/2023 FOLLOW US E-MAIL [email protected] WEBSITE www.ppal.or.id/majalah Penerbit/Publisher: Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Pembina Utama: Laksamana TNI Purn Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. Penanggung Jawab: Laksamana Madya TNI Purn Dr. Agung Prasetyawan, M.A.P. Pemimpin Redaksi: Laksamana Muda TNI Purn Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H. Redaktur Pelaksana: Dodi Mawardi Sekretaris Redaksi: Laksamana Pertama TNI Purn Sutoyo Sirkulasi/Marketing: Laksamana Muda TNI Arusukmono Indra Sucahyo, S.E., M.M. Bendahara: Laksamana Muda TNI Purn Imam Suprayitno, S.E., M.Tr (Han) Disain Grafis: Diddy Sumardiono Alamat Redaksi: Tabah Raya No. 1 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp/Fax: (021) 45847189, 45878644 Redaksi menerima naskah. Diketik dua spasi, maksimum empat halaman dan sedapat mungkin disertai foto atau gambar pendukung. Kirim berikut identitas pribadi ke alamat redaksi atau email [email protected]. Setiap artikel yang dimuat akan menadapatkan honor yang sesuai. Terima kasih. Jalasena Jalasena Utama: UPAYA PEMERINTAH TINGKATKAN KEAMANAN LAUT INDONESIA Fokus Jalasena: TSS Selat Sunda dan Selat Lombok Sokong Poros Maritim Dunia Edisi Spesial HUT PPAL ke-37 Konsisten Bantu Perbaiki Kesejahteaan Anggota Jalasena 3 JALASENA UTAMA Upaya Pemerintah Tingkatkan Kemanan Laut Indonesia 9 JALASENA UTAMA KRI-369 Bung Karno: Korvet Canggih Bikinan dalam Negeri 13 FOKUS JALASENA TSS Selat Sunda dan Selat Lombok Sokog Poros Maritim Dunia 18 ADMIRAL’S CORNER Laksamana TNI (Purn) Widodo A.S. 25 KOLOM MARITIM Mengayuh di Antara Dua Kekuatan Maritim Dunia 31 KOLOM MARITIM Peran Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dalam Resolusi Konflik di Laut China Selatan 36 KOLOM MARITIM Pelajaran dari Kegagalan U-Boat di PD II 44 ALUTSISTA LAUT Pasukan Khusus Kesehatan di Atas Laut 48 STATISTIK MARITIM 50 BISNIS MARITIM Melongok Industri Pelayaran Indonesia 57 HISTORIA Jejak Kapal Perang Karam di Indonesia 63 PEDULI BAHARI Ajang Pemilihan Putera Puteri Maritim Tahun 2022 70 MARITIME TECH Mengenal Teknologi Siluman KRI Golok 75 WISATA BAHARI Adakah Wisata Kapal Pesiar di Indonesia? 79 SEKILAS PPAL PPAL Komitmen untuk Terus Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Purnawirawan

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 3 Jalasena Utama Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dibanding daratan. Data dari Pushidrosal menyebutkan Luas Wilayah Kedaulatan Indonesia, terdiri atas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,1 juta km2, laut territorial dan tambahan 560 ribu km2, dan Zona Ekonomi Eksklusif 3 juta km2, sehingga Luas Perairan Indonesia mencapai 6,4 juta km2, dengan panjang garis pantai mencapai 108 ribu km. Sementara, Landas Kontinen hanya seluas 2.8 juta km2. Upaya Pemerintah Tingkatkan Keamanan Laut Indonesia

4 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 Jalasena Utama Fakta-fakta tersebut menjadikan Indonesia sering disebut sebagai negara maritim. Lautan Indonesia memiliki potensi kekayaan yang luar biasa. Sekaligus menyimpan permasalahan dalam pengelolaannya. Dengan perairan seluas itu, perlu kerja keras untuk mengamankannya. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyelenggarakan sistem keamanan laut yang tepat, sesuai dengan situasi kondisi dalam negeri, sekaligus selaras dengan hukum laut internasional. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa aturan berupa undang-undang tentang laut dan peraturan turunannya. Selain undang-undang, Indonesia juga mempunyai kementerian dan lembaga yang terlibat secara langsung dalam mengelola laut. Upaya untuk menyelaraskan peraturan dan para pihak yang melaksanakannya, sampai saat ini belum juga tiba pada titik ideal dalam menjaga keamanan laut. Pemerintah melalui UU Nomor 32 tahun 2014 mengamanatkan dua hal krusial terkait kelautan. Pertama, urusan pertahanan laut secara tegas disebutkan bahwa yang bertanggung jawab adalah TNI Angkatan Laut. Kedua, untuk urusan keamanan, UU ini mengamanatkan dibentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla). Undang-undang inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Bakamla sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas menjaga keamanan laut. Akan tetapi, masalah belum selesai sampai di situ. Karena UU Nomor 32 tahun 2014 bersinggungan kepentingan dengan pihak lain. Misal dalam hal pelayaran yang diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Di dalam UU tersebut secara jelas disebutkan bahwa urusan keamanan dan keselamatan pelayaran diserahkan kepada Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang berada di bawah Direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Urusan di laut memang bukan hanya pertahanan, keamanan, dan keselamatan, melainkan juga pemanfaatan potensi kekayaannya termasuk urusan lingkungan. Tidak heran, jika pihak yang berkepentingan di laut tidak sedikit. Pemerintah sendiri memiliki tidak kurang dari 15 kementerian dan instansi yang memiliki peran di laut, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordintor Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Hidrooseanograf Angkatan Laut (Pushidrosal), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Bappenas. Belum termasuk pihak swasta dan asing. Pemerintah Putuskan Dirikan Indonesian Coast Guard Pada 27 Juni 2023, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang diajukan oleh DPR RI atas usul DPD kepada Pemerintah. Dalam dalam pertemuan ini, ditetapkan bahwa pemerintah sepakat membentuk Indonesian Coast Guard melalui fusi antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Sebanyak 15 Kementerian/Lembaga yang berurusan dengan laut, secara bulat menyepakati untuk dileburnya Bakamla dan KPLP menjadi sebuah single entity “Indonesian Peraturan yang menyangkut kelautan pun tidak sedikit. Terdapat lebih dari 15 UndangUndang yang berkaitan dengan kelautan, ditambah puluhan peraturan turunannya. Koordinasi antar lembaga dan instansi menjadi tantangan tersendiri, termasuk dalam hal keamanan laut. “ “

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 5 Jalasena Utama Coast Guard”. Lembaga ini memiliki kewenangan sebagai penjaga keamanan perairan Indonesia dan perairan yuridiksi termasuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran keamanan dan keselamatan di laut. “Pembahasan mengenai pembentukan Indonesian Coast Guard sudah berlarut-larut dalam beberapa tahun, Presiden sudah menyampaikan keinginan ini sejak lama. Ini bukan barang baru tapi merupakan sejarah, bertahun-tahun tarik ulur dalam pembahasan tersebut ternyata bisa kita selesaikan dalam sehari jika semuanya berpikir untuk kepentingan nasional yang lebih besar,” ucap Menkomarves Luhut. Fungsi teknis terkait aspek keselamatan pelayaran termasuk kenavigasian, pengawasan lalu lintas kapal, pengerjaan bawah air dan keterwakilan RI di International Maritime Oganization (IMO) tetap akan dilaksanakan oleh Kementerian perhubungan. Pun demikian kewenangan yang lain terkait perikanan dan potensi hasil laut lainnya masih dipegang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Upaya peleburan Bakamla dan KPLP menjadi Indonesian Coast Guard akan dibahas oleh DPR RI. Keputusan pemerintah ini merupakan respons terhadap tuntutan berbagai pihak, mulai dari Dewan Pertimbangan Daerah, DPR RI, dan pihak swasta. Sejak lama, Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) berharap pemerintah segera mempercepat regulasi mengenai coast guard. Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto mengungkap bahwa terdapat banyak regulasi mengenai pelayaran yang perlu dipercepat pembahasannya oleh pemerintah. Salah satunya mengenai penjaga laut dan pantau yakni sea and coast guard. “Regulasi undang-undang sudah sejak 2008, kita sudah harus punya regulasi soal coast guard. Negara kepulauan seperti Indonesia tidak ada yang jaga. Ini banyak sekali tumpang tindih aturan,” katanya. Menkomarves Luhut B.P. memutuskan dirikan Indonesian Coast Guard (Sumber: Kemenkomarves)

6 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 Sejarah KPLP Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Instansi dengan semboyan Dharma Jala Praja Tama tersebut memiliki tugas untuk menjaga laut Indonesia dari segala bentuk gangguan dan ancaman serta mencegah dan menangani kerusakan lingkungan laut. KPLP merupakan salah satu organisasi tertua di Indonesia yang melaksanakan penjagaan dan penegakan hukum di laut. Sejarah KPLP sudah dimulai sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. Lembaga ini berdiri dengan landasan hukum Peraturan Pelayaran (Scheepvaart Reglement) LN 1882 No. 115 junto LN 1911 No 399 (kepolisian di laut). Juga berdasarkan UU Pelayaran (Scheepvaart Ordonantie) 1936 (Stb. 1936 No 700), Peraturan Pelayaran 1936 Pasal 4, dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 Pasal 13. Pada tahun 1942, sebelum perang dunia ke dua terjadi, organisasi KPLP diatur dalam Dienst van Scheepvaart (Dinas Pelayaran) dan Gouvernment Marine (Armada Pemerintah). Pada tahun 1947 berubah menjadi Jawatan Pelayaran RI di tahun 1947. Pada 1966, berganti nama menjadi Biro Keselamatan Pelayaran (BKP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan SAR. Pada 1968, berubah lagi menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan Keamanan Khusus Pelabuhan. Pada 1970, DPLP kemudian berubah menjadi KOPLP (Komando Operasi Penjaga Laut dan Pantai). Sejak kapan menjadi KPLP? Pada 1973 berdasarkan SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 tanggal 30 Januari 1973 KOPLP menjadi KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) setingkat Direktorat. Tanggal tersebut hingga saat ini diperingati sebagai hari lahirnya KPLP. KPLP memiliki 39 kapal yang berpatroli melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal berbendera Indonesia dan maupun kapal asing yang berlayar di wilayah laut Indonesia. Sejarah Bakamla Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) adalah badan Salah satu aktivitas kapal milik KPLP (Sumber: hubla.dephub.go.id) Jalasena Utama

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 7 yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla berdiri berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Fungsi Bakamla: l Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; l Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; l Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; l Menyinergikan dan memonitor pelaksanaaan patroli perairan oleh instansi terkait; l Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; l Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; l Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Apa itu Coast Guard? Berdasarkan kesepakatan berbagai negara, coast guard adalah lembaga khusus di bidang kelautan milik suatu negara, yang berfungsi sebagai penjaga keamanan wilayah laut. Tugasnya antara lain menjaga keamanan, menegakkan aturan/hukum, search and rescue (SAR), pengawasan keamanan perbatasan, dan keselamatan di laut. Setiap negara punya kebijakan masing-masing yang berbeda terkait tugas-tugas tersebut. Inggris sudah memiliki coast guard sejak 1809 dengan nama His Majesty’s Coast Guard. Yang kemudian menjelma menjadi UK Coast Guard pada 1829. Coast Guard milik Inggris ini diakui sebagai salah satu yang tertua di dunia. Amerika Serikat mendirikan US Coast Guard pada 1915, hasil merger dari dua lembaga sipil dan militer, mirip seperti yang akan dilakukan oleh Indonesia saat ini. Jalasena Utama Kapal patroli milik Bakamla (Sumber: www.bakamla.go.id)

8 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 Jalasena Utama Negara berkembang seperti Bangladesh sudah lebih dulu punya coast guard, sejak 1995 dan berada di bawah kementerian dalam negeri. Saat ini, Bangladesh Coast Guard punya kekuatan hampir 4.000 personel. Pun demikian negara di Afrika, Belize. Negara yang tidak lebih maju dibanding Indonesia ini sudah punya Belize Coast Guard, yang berdiri pada 2005. Mereka berkoordinasi erat dengan militer dan kepolisian. Negara besar lainnya seperti India, sudah memiliki coast guard seChina Coast Guard (Sumber: www.japantimes. co.jp) China dianggap sebagai negara dengan kekuatan coast guard terbesar di dunia. China Coast Guard (CCG) berdiri sejak 2013, dan berada di bawah departemen kepolisian. Kehebatan CCG salah satunya karena memiliki sebanyak 150 kapal patroli besar dan bersenjata lengkap. Tidak ada negara lain punya kapal patroli besar sebanyak China. “ jak pertengahan tahun 1970-an. Jika dilihat di laman website-nya, terlihat sekali India Coast Guard merupakan suatu lembaga besar dan mapan. Lembaga ini berada di bawah kementerian pertahanan India. Negara yang punya banyak kesetaraan dengan Indonesia yaitu Mesir, sudah punya coast guard sejak 1887. Saat ini mereka punya lebih dari 100 kapal dengan 5.000 personel. Egyptian Coast Guard berada di bawah angkatan bersenjata Mesir. n (Redaksi Jalasena) Salah satu aktivitas Coast Guard Mesir, menangkap pencuri kabel bawah laut. (Sumber: www.cnbc.com) “

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 9 Jalasena Utama KRI-369 Bung Karno Korvet Canggih Bikinan Dalam Negeri KRI-369 Bung Karno kapal korvet milik TNI AL (Sumber: Dispenal) Kapal ini bikinan perusahaan dalam negeri, PT Karimun Anugrah Sejati Batam. Dengan nama Bung Karno, KRI ini diresmikan penggunaannya pada 1 Juni lalu, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani hadir dalam acara peresmian tersebut.

10 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 KRI-369 Bung Karno diproyeksikan menggantikan KRI Barakuda sebagai kapal kepresidenan. Suatu fungsi dari kapal korvet yang sangat penting, sehingga spesifikasinya pun terbilang istimewa. Selain sebagai kapal perang, KRI ini juga menyuguhkan kenyamanan dan keamanan Megawati meresmikan KRI-369 Bung Karno (Sumber: Dispenal) Interior KRI-369 Bung Karno menyuguhkan kenyamanan (Sumber: dispenal) Jalasena Utama

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 11 Jalasena Utama level tertinggi. Sebagai kapal kepresidenan, KRI-369 Bung Karno menyandang status sebagai kapal untuk VVIP (very veri important person). KRI Bung Karno terasa nyaman namun juga sangat aman dan mampu melakukan operasi tempur laiknya kapal perang. KRI ini dilengkapi oleh persenjataan canggih meriam kaliber 40 mm Leonardo buatan Italia, plus dua senjata kaliber 20 mm. Spesifikasi KRI-369 Bung Karno: - Jenis kapal korvet - Panjang total 73 m dan lebar 12 m - Daya tampung 55 ABK - Senjata meriam kal 40 mm dan 2 unit senjata kal 20 mm - Kecepatan maksimal 24 knot dan kecepatan jelajah 16 knot

12 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 13 FOKUS Jalasena TRAFFIC SEPARATION SCHEME (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok Sokong Poros Maritim Dunia Patroli keamanan di Selat Sunda (Sumber: Dispen Koarmada 1) Poros Maritim Dunia telah menjadi konsep strategis yang mendasari kerja sama Indonesia dalam kancah maritim global. Dalam upaya mendukung visi Poros Maritim Dunia, TSS (Traffic Separation Scheme) Selat Sunda dan Selat Lombok memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi lalu lintas kapal, keselamatan, keamanan, dan kelancaran perdagangan internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara.

14 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 FOKUS Jalasena Para peneliti harus berdamai dengan ombak lautan dalam di wilayah timur Indonesia arah yang berlawanan satu sama lain agar pengguna TSS dapat melaluinya dengan aman dan selamat. Lebar kedua alur ditetapkan berdasarkan keluasan daerah TSS dengan memperhatikan fitur maritim yang ada. Untuk menghindari bahaya tubrukan di alur, International Maritime Organization (IMO) secara teknis, telah mengaturnya dalam COLREG (the International Regulations for Preventing Collisions at Sea) 1972 yang menjadi dasar bagi pengoperasian TSS. Melalui TSS yang telah dibangun di Selat Sunda dan Selat Lombok, Indonesia berkontribusi kepada dunia dalam meningkatkan efisiensi bernavigasi, menekan angka kecelakaan kapal, serta melindungi lingkungan Sosialisasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok (Sumber: Kementerian Perhubungan) Sesuai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bernavigasi, agar lalu lintas kapal di laut dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib untuk kepentingan nasional maupun internasional. Salah satu aspek keselamatan adalah mitigasi tubrukan antar kapal, dimana resiko terbesarnya berada pada alur pelayaran yang sempit dan padat. Traffic Separation Scheme (TSS) dibuat untuk menyeragamkan arah dari lalu lintas kapal dalam suatu alur. Arah lalu lintas pelayaran di TSS dibuat 2 (dua) jalur yang terpisah, dengan

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 15 FOKUS Jalasena maritim di perairan kedua selat. Bersamaan dengan diberlakukannya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020 yang lalu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan panduan bagi kapal yang melintas Selat Sunda dan Selat Lombok, baik yang hanya melakukan lintas transit maupun yang akan menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Selat Lombok merupakan jalur pelayaran internasional yang masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan memiliki lalu-lintas kapal yang padat. Di sekitar perairan Selat Lombok terdapat Taman Wisata perairan Gili Matra dan Kawasan Konservasi Sumber Daya Laut Nusa Peninda. Sedangkan Selat Sunda merupakan jalur pelayaran internasional yang masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan memiliki lalu-lintas kapal yang padat. Di sekitar perairan Selat Sunda terdapat Taman Wisata Alam Sangiang dan terdapat bahaya navigasi berupa terumbu karang Koliot. Untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar dan pelindungan lingkungan maritim, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, telah membuat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Selat Sunda. TSS Selat Sunda: Jalur Strategis Antara Samudra Hindia, Laut Jawa, dan Laut China Selatan TSS Selat Sunda terletak di antara pulau Jawa dan Sumatera, menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Jawa. Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan ribuan kapal yang melewati setiap tahunnya. TSS Selat Sunda berperan sebagai koridor utama untuk perdagangan dan transportasi laut antara Asia dan Australia. Selat Sunda merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan Sea Lines of Communication (SLOC) yang menyokong kegiatan perdagangan global, aktivitas Peta TSS Selat Sunda (Sumber: Pushidrosal)

16 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 FOKUS Jalasena militer, pengiriman logistik, dan lainlain. Kapal-kapal melintas bebas di perairan ini dan negara berkewajiban untuk mengamankan mereka selama berada dalam wilayah teritorial Negara Republik Indonesia (NKRI). Aktivitas pelayaran internasional akan mendorong kepadatan lalu lintas. Tahun 2019, Kementerian Perhubungan mencatat ada 53.068 unit kapal yang melintas di wilayah Selat Sunda. Pada 2022, naik menjadi lebih dari 56.000 unit kapal. Pada perairan ini terdapat jalur penyeberangan dari Pulau Jawa (pelabuhan Merak) ke Pulau Sumatera (pelabuhan Bakauheni) yang dioperasikan oleh Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Selat Sunda juga bisa digunakan untuk mengantisipasi titik kulminasi akibat perang terbuka antara China dan Amerika Serikat. Jika jalur Selat Malaka “tersumbat”, maka Selat Sunda adalah rute alternatif (backup route) tersingkat jika dibandingkan dengan jalur lainnya. Maka dari itu, posisi yang strategis ini mendorong banyak negara ikut bergantung pada situasi keamanan di wilayah perairan ini. Potensi tersebut adalah keuntungan geopolitik Indonesia jika terlibat konflik maritim di kawasan Indo-Pasifik. TSS Selat Lombok: Penghubung Vital antara Asia dan Australia TSS Selat Lombok berada di antara pulau Bali dan Lombok, menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Bali, Selat Makassar, sampai ke Laut China Selatan. Meskipun tidak sepadat TSS Selat Sunda, jalur ini tetap memiliki peran penting dalam menghubungkan kawasan Asia Tenggara dengan Australia. Dengan pemanfaatan optimal TSS Selat Lombok, transportasi dan perdagangan menjadi lebih efisien dan cepat. Keamanan dan pengawasan di jalur ini akan meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa pelayaran, mendorong investasi di kawasan, dan mendukung visi Poros Maritim Dunia. TSS Selat Lombok (Sumber: Pushidrosal) Dalam konteks Poros Maritim Dunia, TSS Selat Sunda menjadi pintu gerbang penting yang menghubungkan pasar Asia yang besar dengan wilayah timur dan tengah dunia. Pengoptimalan dan pengamanan jalur ini menjadi prioritas untuk menjamin kelancaran arus perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. “ “

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 17 FOKUS Jalasena Sebagai salah satu jalur maritim sibuk di Indonesia, TSS Selat Lombok menjadi kunci penting dalam memastikan keselamatan dan efisiensi transportasi laut di wilayah tersebut. TSS Selat Lombok terdiri dari dua jalur lalu lintas berarah, yaitu jalur dari Utara ke Selatan dan sebaliknya. Jalur-jalur ini berada pada bagian Barat dan Timur pulau Sumbawa. Kapal-kapal yang berlayar melalui Selat Lombok diwajibkan untuk mengikuti jalur yang ditentukan sesuai arahnya. Penerapan TSS Selat Lombok juga melibatkan pemantauan dan patroli oleh pihak berwenang, seperti otoritas maritim dan angkatan laut. Pemantauan dilakukan melalui sistem pelacakan kapal (Vessel Traffic Management Information System - VTMIS) dan sistem komunikasi laut yang canggih. Komunikasi yang efektif dan koordinasi antara kapal, pusat kontrol lalu lintas (Vessel Traffic Services - VTS), dan otoritas berwenang sangat penting dalam mengimplementasikan TSS Selat Lombok. Manfaat TSS Selat Lombok sangat signifikan dalam mengurangi risiko kecelakaan laut, khususnya di wilayah yang rawan tabrakan seperti Selat Lombok. Dengan adanya sistem ini, kapal-kapal dapat berlayar dengan lebih terorganisir dan aman, mengurangi kemungkinan insiden dan mempercepat pergerakan kapal secara efisien. Selain itu, TSS Selat Lombok juga berperan dalam melindungi lingkungan laut dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan transportasi laut terhadap ekosistem laut yang sensitif. Kontribusi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok terhadap Poros Maritim Dunia Efisiensi Perdagangan: Dengan mengoptimalkan penggunaan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, waktu tempuh dan biaya transportasi kapal dapat ditekan, memungkinkan arus barang dan jasa menjadi lebih lancar, efisien, dan murah. Kemudahan Akses: Jalur laut ini memberikan aksesibilitas yang lebih baik ke pasar Asia dan kawasan Australia, menghubungkan berbagai negara dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik. Keamanan Maritim: Pengawasan yang lebih ketat di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok akan meningkatkan keamanan pelayaran dan mencegah risiko insiden yang dapat menghambat kelancaran perdagangan. Kerja Sama Regional: Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keamanan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara perlu meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, memperkuat ikatan diplomasi regional. (Redaksi Jalasena) TSS Selat Sunda dan Selat Lombok memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia dengan memfasilitasi perdagangan global, sekaligus keamanan dan keselamatan maritim. Dengan kerja sama lintas batas, pemanfaatan yang cerdas, dan pengawasan yang ketat, kawasan Asia Tenggara bisa menjadi jantung yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan maritim dunia.

18 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 Foto: redaksi Jalasena “Widodo salah opo ya kok dipindahkan ke Irian?” demikian komentar kawan-kawan seangkatan Laksamana TNI (Purn) Widodo A.S., ketika pada 1980 ditugaskan ke Biak, Irian. Pada waktu itu, penugasan ke Irian dianggap sebagai semacam hukuman. Namun, apa respons mantan Panglima TNI ini? Laksamana TNI (Purn) Widodo A.S. “LAKUKAN YANG TERBAIK DAN BERSYUKURLAH” Admiral’S CORNER

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 19 Admiral’S CORNER “Terus terang, penugasan di Biak itu menjadi salah satu tempat pendidikan non-formal terbaik saya,” ujarnya ketika diwawancarai oleh redaksi Majalah Jalasena Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), di kediamannya di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, tim redaksi Jalasena didampingi oleh Sekjen PPAL Laksdya TNI (Purn) Agung Prasetyawan. Dalam menjalani hidupnya, Widodo A.S. memiliki dua prinsip utama yaitu: 1. Selalu Berupaya Maksimal. Setiap kali mendapatkan tugas, selalu berupaya melaksanan dengan sebaik-baiknya. Widodo melakukannya sesuai kemampuan maksimal yang dimiliki. “Kita tidak perlu memikirkan hasil apalagi menepuk dada ketika berhasil,” ujarnya. Kinerja seorang prajurit dinilai oleh orang lain, dalam hal ini para atasan. 2. Selalu Bersyukur. Setiap kali mendapatkan penugasan dan perubahan karier, Widodo berusaha menerimanya dengan ikhlas dan bersyukur. Tidak lupa juga selalu memohon ridho kepada Allah. “Saya sekolah di AAL, korps Pelaut. Pengennya berkarier di kapal. Nyatanya 16 tahun di darat. Saya syukuri saja, terima dengan ikhlas. Saya happy, saya enjoy dengan tugas yang diberikan,” paparnya. Penugasan ke Irian pada tahun 1980 menjadi contoh nyata bagaimana sikap menerima dengan ikhlas dan bersyukur yang justru memberikan tuah luar biasa. Selama empat tahun bertugas di Biak, Widodo mendapatkan pengalaman yang belum tentu diperolehnya di tempat penugasan lain. Di sana, ia bergaul dan berinteraksi dengan banyak pihak. Mulai dari pejabat sipil, sampai para perwira TNI bukan hanya dari angkatan laut, melainkan juga angkatan darat, angkatan udara, dan kepolisian. Selama di Biak pula, Widodo sering berkomunikasi dengan pejabat di Kodam Patimura, Kodam Cendrawasih, Daeral-IX/Maluku, Daeral-X/ Irian, Kodam-VII, Polda Maluku dan Polda Irian. Ia juga terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan Mabes ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Ada kisah menarik ketika Widodo hendak menjalani pendidikan Seskoal di Jakarta pada tahun 1984. Ia ikut seleksi sebagai salah satu perwakilan perwira TNI AL dari Irian. Ke-11 perwira tersebut berangkat ke Jakarta dengan ikut penerbangan Hercules TNI AU yang secara rutin setiap sepekan sekali menerbangi rute BiakJakarta. Sebelum berangkat, sempat bertemu dengan perwira senior yang baru selesai pendidikan Seskoal dan berkomentar, “Biasanya peserta testing Seskoal yang dari Irian, nggak pernah ada yang lulus…” Ternyata, komentar perwira tersebut hampir menjadi kenyataan karena dari pengumuman hasil testing yang lulus hanya satu yaitu Widodo A.S. Sebenarnya, setelah dinyatakan lulus, Widodo lulus sebagai peserta Seskoal dengan status “ticket holder”. Artinya, Widodo baru akan masuk pendidikan Seskoal tahun berikutnya. Namun, Pangkowilhan IV saat itu Letjen KKO Kahpi Suriadiredja memerintahkan untuk ikut pendidikan Seskoal tahun itu juga. Dan beliau sendiri yang menghubungi Mabesal agar Widodo segera masuk pendidikan Seskoal. Kejutan Bertubi-tubi Widodo A.S. tidak pernah menyangka diangkat sebagai Panglima TNI pada 1999. Sebelum menduduki posisi itu, kejutan pertama hadir saat ditunjuk sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada 1998. Pada awal Apa yang dialaminya selama empat tahun di Biak menjadi modal besar bagi Widodo A.S. ketika ditunjuk Presiden Gus Dur sebagai Panglima TNI pertama dari Angkatan Laut. Hal yang amat bersejarah. “Itu memungkinkan saya, familiar dengan angkatan lain. Itulah berkah. Saya tidak merasa canggung saat diangkat jadi panglima TNI,” ujarnya. “ “

20 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 Admiral’S CORNER penugasan sebagai Kasal, Widodo mendapat perintah dari Pangab untuk duduk menjadi anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR). Itu bukan tugas kemiliteran melainkan tugas politik, karena sebagai anggota BP MPR, ia harus menyiapkan Sidang Istimewa MPR. Widodo menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah bagaimana politik berpindah haluan pada rentang 1997-1999, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, ia harus berurusan dengan dunia politik. Tugasnya tidak sembarangan karena menjabat sebagai Ketua Panitia Adhoc 2, yang menyiapkan 12 rancangan ketetapan dan 1 rancangan keputusan. Masalah yang dibahas sangat penting dan krusial. “Saya pusing sekali saat itu. Perdebatan terjadi keras dan alot. Alhamdulilah, meski debat keras, tapi bisa sepakat. Dan tidak ada voting. Musyawarah mufakat. Ada salah satu teman anggota di PAH 2, yang sebelum sidang selalu datang ke saya dan mengatakan, “Ayo kita berdoa dulu mas…” Dalam Sidang Istimewa MPR, Widodo terpilih sebagai Ketua Komisi C. Widodo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan turut serta mengantarkan perubahan politik dengan lancar melalui Sidang Istimewa. Tidak lama setelah itu, dia dipromosikan sebagai Wakil Panglima TNI. Posisi yang sudah sekian lama tidak ada. Presiden B.J. Habibie memanggilnya dan mengatakan, “Bantulah pak Wiranto, karena tugas TNI cukup berat.” Hanya dalam tempo empat Empat Tahun Widodo A.S. bertugas di Pulau Biak, Papua. (Sumber: papua.go.id)

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 21 Admiral’S CORNER Widodo A.S. bersama Jenderal Wiranto dalam serah terima jabatan Panglima TNI (Sumber: AP Archive) bulan kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid yang baru dilantik menggantikan B.J. Habibie, mengangkatnya sebagai Panglima TNI pertama dalam sejarah Indonesia yang berasal dari angkatan laut. Kejutan, karena selama 16 tahun pertama sebagai perwira Angkatan Laut, Widodo justru lebih banyak berkarier di darat. Sejak lulus Akademi Angkatan Laut pada 1968, berderet penugasannya selalu di darat. Pernah bertugas di kapal, tapi di kapal yang sudah tidak bisa berlayar lagi. Tetap berada di darat. l Komandan Peleton Kompi Protokol Denma Armada l Perwira Urusan Dalam Lanal Semarang l Kepala Seksi Operasi Keamanan Laut Lanal Semarang l Kabag Penerangan dan Protokol Siaga PAL Surabaya l Paban Muda Operasi Sops Kowilhan-IV/Hankam l Paban Perencanaan dan Evaluasi Operasi Kowilhan-IV/Hankam Barulah pada 1985, karier Widodo berubah ke wilayah laut. Diawali sebagai Palaksa KRI Samadikun. Sejak itulah, berturut-turut Widodo mengemban tugas sebagai Komandan KRI (Monginsidi, Ki Hadjar Dewantara, dan Abdul Halim Perdanakusuma). Kariernya pun terus menanjak sampai pada level komandan dengan tanda bintang di pundak. l Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat (Guskamlabar) l Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) l Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat l Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal l Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal) l Kepala Staf Angkatan Laut l Wakil Panglima TNI l Panglima TNI

22 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 Admiral’S CORNER Selepas menjalankan tugas sebagai Panglima TNI, kiprah Widodo masih terus berlanjut. Widodo tak pernah mengira jika kemudian dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan, Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004–2009. Setelahnya, SBY masih memberikan tugas khusus kepada Widodo sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pertahanan dan Keamanan pada periode berikutnya 2010–2014. Dekat dengan Anak Buah Selama bertugas, di mana pun ditempatkan, Widodo punya kebiasaan yang menarik, yaitu selalu dekat dengan anak buahnya. Ketika redaksi Jalasena menyebutkan beberapa nama mantan anak buahnya, dengan cepat Widodo bisa mengingatnya. Apalagi para anak buahnya yang sama-sama bertugas di KRI. “Salam kembali buatnya ya…” katanya ramah. Kedekatan itu bertuah sampai sekarang. Masih banyak mantan anak buahnya yang datang dan bersilaturahmi ke kediamannya di Kelapa Gading. Padahal, Widodo sudah lama pensiun. “Ada yang datang ke sini menunjukkan pangkat barunya. Setelah melapor ke komandannya, mereka datang ke sini melapor juga hehe…” kisahnya. Kebahagiaan terpancar jelas dari raut wajah Widodo A.S. ketika menceritakan tentang para anak buahnya. Baik selama berdinas di TNI Angkatan Laut maupun di pemerintahan. Kebahagiaan seorang pemimpin, komandan, mentor, sekaligus orang tua. Sikap kekeluargaan yang layak diteladani. Kebijakan Maritim Indonesia Dengan segudang pengalamannya, Widodo A.S. masih mengamati dan KRI-364 Ki Hadjar Dewantara (Sumber: militerium.com) Lebih dari 46 tahun, pria kelahiran Solo, 1 Agustus 1944 ini, mengabdi kepada negara. Kini, waktunya ia habiskan untuk lebih dekat dengan keluarga. “ “

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 23 Admiral’S CORNER memberikan opini tentang sepak terjang pembangunan maritim Indonesia. Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah memberikan perhatian besar pada kemaritiman Indonesia, termasuk kepada TNI Angkatan Laut. Tinggal bagaimana TNI Angkatan Laut menyikapi dengan bijak perhatian pemerintah tersebut dalam upaya menambah kekuatan internal. Menurutnya, apa yang terjadi sekarang sudah cukup terarah. Dalam hal pembangunan kemaritiman, Widodo memberikan beberapa catatan khusus. Catatan ini selain sebagai pandangan pribadi juga berdasarkan hasil kajian bersama timnya di Pusat Pengkajian Strategis Nasional (PPSN), yang didirikannya bersama Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Prof. Dr. Yusuf Gunawan (alm), dan Letjen TNI (Purn) Sofyan Effendi. Sampai saat ini, Widodo masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PPSN. Menurutnya, pembangunan maritim saat ini harus mengingat dan mencatat dua hal penting: 1. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi ini merupakan cikal bakal konsep Wawasan Nusantara. Tidak boleh diabaikan, apalagi dilupakan. 2. Perjuangan panjang Indonesia mendapatkan pengakuan dunia interansional sebagai negara kepulauan. Asas negara kepulauan itu terwujud melalui konvensi UNCLOS 1982. Indonesia adalah negara kepulauan namun tidak serta merta sebagai negara maritim. Asas negara kepulauan hanya pengakuan dalam konteks geografis, Sementara itu, negara maritim adalah negara yang mendayagunakan laut dan segala potensinya sebagai “Sea Power” di bidang politik, ekonomi, dan militer. Ketika menjabat sebagai Menkopolhukam era Presiden SBY (Sumber: dok kemenkopolhukam)

24 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 Admiral’S CORNER Harus ada grand design yang komprehensif diberangi oleh kemauan politik. Plus kekuatan anggaran yang mendukungnya. Widodo melihat, Indonesia sudah menuju arah yang benar dalam membangun diri sebagai negara maritim. Hal itu dilihatnya dari beberapa aspek. 1. Aspek kelembagaan. Indonesia sudah memiliki beberapa instansi yang fokus mengelola laut dan kemaritiman. 2. Perkembangan industri maritim Indoensia sudah semakin maju. Industri maritim terus mendapatkan sokongan dan dukungan teknologi yang semakin canggih. 3. Pertahanan dan keamanan. Pemerintah sudah memberikan perhatian besar untuk membangun angkatan laut yang kuat, maju, dan modern. Kedaulatan Pangan Maritim Satu hal lagi yang menjadi perhatian Widodo A.S., terkait dengan kedaulatan pangan maritim. Untuk menjadi sebuah negara maritim, maka kedaulatan pangan menjadi keharusan. Negara maritim harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan maritim. Laut harus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia. Menurut Widodo, Indonesia sudah memiliki banyak akademis, ahli, dan pakar di bidang kemaritiman. Pemerintah pun sudah memberikan perhatian besar terhadap kemaritiman. Kedaulatan pangan seharusnya sudah bisa diwujudkan dengan sinergisitas semua pihak dalam mencapai visi yang sama. Hal-hal Penting dan Menarik Selama 46 Tahun Mengabdi kepada Negara Laksamana TNI (Purn) Widodo A.S. 1. Pada 1997, sebagai Asrena Kasal mendapatkan tugas menyusun kajian pengembangan struktur organisasi TNI. Hasil kajian menjadi dasar lahirnya keputusan penetapan jabatan baru Wakil Kepala Staf semua angkatan dan Polri. Widodo ditunjuk sebagai Wakasal pertama. 2. Pada 1998, ketika terjadi kerusuhan, sebagai Kasal berinisiatif menyelenggarakan HUT Korps Marinir di jalan raya Thamrin-Sudirman di depan kampus Universitas Atmajaya Jakarta. Kasal bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara berlangsung sangat sederhana, tidak besar-besaran seperti biasanya, namun memberikan kesan dan dampak yang sangat mendalam. 3. Pada 1999, ketika menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, menghadapi situasi keamanan yang tidak mudah di Timor Timur yang mengadakan jajak pendapat: tetap atau berpisah dari Indonesia. 4. Pada 2000, sebagai Panglima TNI dalam rapat pimpinan (Rapim) TNI, menghasilkan keputusan penting menghapus Dwi Fungsi ABRI. Bagian penting reformasi internal TNI sesuai dengan semangat Reformasi Nasional. 5. Pada 2001, TNI menghadapi situasi politik yang sangat berat berupa konflik antara DPRRI dengan Presiden Abdurrahman Wahid. TNI menempatkan diri tidak terlibat dalam konflik dan tetap melaksanakan tugas, peran, serta fungsi sesuai konstitusi. 6. Pada 2001-2003, TNI menghadapi berbagai konflik sosial berupa GAM di Aceh, Papua Merdeka, konflik SARA di Maluku, dan konflik antar-suku di Sampit Kalimantan Tengah. 7. Pada 2001, sebagai respons terhadap peristiwa serangan 11 September di Amerika, TNI berinisiatif membangun komunikasi dengan negara-negara ASEAN sehingga lahirlah Forum Chiefs Defence Force (CDF-Meeting), yang berlanjut sampai sekarang. 8. Pada 2005, turut serta berperan aktif mendukung pemerintah mengakhiri konflik di Aceh secara damai, melalui MOU - Helsinki. 24 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 25 MENGAYUH DI ANTARA DUA KEKUATAN MARITIM DUNIA Oleh: Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. Kekuatan armada maritim dunia (Foto: economictimes.indiatimes.com) Presiden AS mengatakan, masa depan ekonomi pada abad ke-21 berada di wilayah Indo-Pasifik dan tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi tantangan sendirian. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang erat antara negara di tatanan global terutama di wilayah kawasan Indo-Pasifik. KOLOM MARITIM

26 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 KOLOM MARITIM Perubahan kebijakan luar negeri AS semula tertumpu pada geografis, kemudian berubah begitu cepat menuju ke geopolitik, terutama di wilayah Samudera Hindia dan Pasifik sebagai prioritas kebijakannya. Dalam pembukaan Indo-Pasific Economic Framework (IPEF), pada 08 September 2022 di Los Angeles, Pemerintah AS menyatakan komitmennya bahwa IPEF digagas untuk membantu menyelesaikan permasalahan regional suatu kawasan dan memastikan generasi di masa depan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Presiden AS mengatakan, masa depan ekonomi pada abad ke-21 berada di wilayah Indo-Pasifik dan tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi tantangan sendirian. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang erat antara negara di tatanan global terutama di wilayah kawasan Indo-Pasifik. Forum IPEF dihadiri oleh 14 negara yaitu AS, Australia, Fiji, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Brunei Darusalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pertemuan strategis yang dimotori oleh AS ini, menandakan dua kekuatan maritim dunia ada di kawasan Indo-Pasifik. Artinya persaingan dua kekuatan dan kepentingan bisa berdampak bagi negara maritim yang ada di kawasan ASEAN. Indonesia dengan konsep Poros Maritim Dunia (global maritim fulcrum) berada dalam posisi penyeimbang. Seluruh negara harus bekerja bersama menciptakan keseimbangan, kemakmuran, dan kesejahteraan serta pembangunan keadilan di kawasan Indo-Pasifik. Pada Forum IPEF itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto (wk.co.id 09/09/2022). IPEF merupakan inisiatif Presiden AS, diluncurkan oleh Joe Biden pada 23 Mei 2022 di Tokyo Jepang. Mengingat posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2023 sekaligus sebagai Presidensi G-20, tentunya kehadiran Indonesia dalam forum tersebut sangat penting. Hal itu sekaligus dimanfaatkan sebagai peran diplomasi Indonesia di dua kepemimpinan kemitraan (ASEAN dan G-20) yang memiliki peran strategis di kawasan. China pada abad ke-21 meluncurkan kebijakan Belt and Road Inisiative (BRI), mencakup dua aspek yaitu The Silk Road Economic Belt dan The 21st Century Maritim Silk Road. Selama masa kepemimpinan Xi Jinping sejak Oktober 2013, kebijakan BRI bertujuan mensponsori pembangunan prasarana transportasi darat dan laut dari China melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, menuju Timur Tengah, Eropa dan Afrika. China berusaha untuk melindungi sea line of communication (SLOCs), sebagai jalur pasar produk China (market) serta sumber daya alam (resources). China berusaha mengukir kembali kejayaan maritim pada masa lalu (Chinese Dream). Selain China, Presiden Joko Widodo di KTT Asia Timur 2014, menyatakan ingin mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim dengan doktrin Poros maritim Dunia (PMD). Bisa dikatakan semua pemimpin negara besar pada abad modern ini, ingin mengulang dan belajar dari sejarah kejayaan negerinya pada masa lalu. Kejayaan diplomasi perdagangan China masa lalu tentu didukung oleh kekuatan armada militer yang besar dan kuat. Contohnya, ekspedisi diplomasi budaya dan perdagangan China ke wilayah Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho abad ke-14. Demikian pula Indonesia, diplomasi maritim pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit hampir menguasai sebagian wilayah Asia Tenggara dikawal oleh kekuatan armada laut yang kuat dengan panglima besarnya Patih Gajah Mada. Berbeda dengan pendekatan AS. Mereka hadir di wilayah Asia Tengga

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 27 KOLOM MARITIM ra guna membendung kekuatan militer Jepang yang begitu kuat di masa Perang Dunia Kedua serta menghalangi ideologi komunis masuk ke Asia Tenggara. Dengan kekuatan militerlah Jepang bisa ditaklukkan oleh AS bersama sekutunya. Artinya membangun Negara Maritim merupakan salah satu elemen pokok yang terpenting. Elemen yang sangat mendasar adalah kekuatan armada niaga dan armada kekuatan militer sebagai penguat diplomasi. Dalam upaya mewujudkan impian sebagai negara maritim pada abad modern (termasuk kebijakan PMD), harus dicari pilihan solusi tepat melalui diplomasi yang cerdas. Kita dihadapkan secara riil dan nyata, berada di antara dua kekuatan maritim dunia. Kebijakan kita jangan sampai terjebak dalam pusaran magnet geopolitik yang sangat kuat. Hal yang akan membawa kita ke dalam kekuatan persaingan maritim global sepihak dan tidak menempatkan diri sebagai penyeimbang. Doktrin PMD yang digagas sepuluh tahun lalu, merupakan upaya dalam menghadapi persaingan dua kekuatan maritim dunia yang semakin agresif. Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke arah Asia Timur. Indonesia berada tepat di tengahtengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geoekonomi, geopolitik, maupun geostrategi. Sebagai negara maritim, Indonesia berada di antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia membuka peluang untuk membangun kerja sama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat. Sebagai kebijakan doktrin PMD, Indonesia berkepentingan untuk menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia menginginkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia. Bukan dijadikan sebagai ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim, kerja sama maritim di kawasan Asia Tenggara maupun adanya Asean conektivity khususnya konektivitas infrastruktur. ([email protected]). Menggunakan cara diplomasi memang harus mempertimbangan secara cermat dengan penuh kehati-hatian berbagai aspek dan faktor yang dihadapi di abad 21 ini. Aspek dan faktor itu berupa kondisi geografi, politik global, elemen kekuatan maritim, ekonomi global serta kekuatan pertahanan sebagai penguat dalam berdiplomasi luar negeri Indonesia. Indonesia Ikuti Pertemuan Tingkat Menteri IPEF di Los Angeles 2022 (Foto: kemlu.go.id)

28 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 KOLOM MARITIM Teori diplomasi adalah mengupayakan kesejahteraan bangsa-bangsa, menjaga perdamaian dan hubungan yang harmonis sesama mereka sambil memberikan jaminan keamanan, ketentraman dan kehormatan kepada masing-masing mereka (Prof, Pradier-Fodere). Menurut Dewi Triwahyuni instrumen diplomasi modern memerlukan tools seperti, kerja sama (cooperation) yaitu menciptakan bentuk-bentuk kerja sama di berbagai bidang; Akomodasi (accommodation) bersifat bantuan, tentu saja dengan beberapa persyaratan; Oposisi (Opposition) bersifat menentang tanpa memberikan ancaman, hanya sekadar bersikap berseberangan. Konsep PMD telah berada dalam dua kekuatan maritim dunia yang nyata. Mengurai situasi kondisi faktual, harus bersikap cerdas, karena berada dalam magnet pusaran maritim global. Pertama, menciptakan bentukbentuk kerja sama (cooperation) dalam dua kekuatan maritim dunia. Pada masa yang silam sekitar abad ke-7 hingga abad ke-14, negara dengan kekuatan maritim telah membangun kerja sama diplomasi perdagangan dengan kekuatan maritim dunia. Hal yang kini juga ingin diwujudkan kembali. Sebagaimana dibangunnya poros maritim MojopahitSriwijaya-Tiongkok. Pada abad ini, berbagai negara membentuk kerja sama di segala bidang, baik infrastruktur, transportasi, teknologi, investasi, dan sumber daya alam. Dapat dikatakan diplomasi kerja sama yang dilakukan, hanya bersifat memperkuat apa yang pernah dilakukan pada masa lalu, para pendahulu dan kebesaran kerajaan yang pernah jaya di masanya. Lain halnya dengan kekuatan maritim dunia yang baru dihidupkan kembali pertengahan tahun 2017. Konsep kerja sama yang ditawarkan kepada negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik belum memiliki platform yang jelas, sehingga sulit untuk dipahami. Tentu untuk mengubah budaya, tradisi serta kultur yang telah terbangun sebagai pijakan dalam berdiplomasi memiliki berbagai pertimbangan. Di sisi lain, Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, tentu akan memperjuangkan negara kawasan regional yang saat ini berada dalam dilema masalah konflik di Laut China Selatan. Penyelesaiannya dilakukan melalui DOC (Declaration on the conduct of parties in the South China Sea). Berbeda dengan kekuatan maritim dunia yang lain, sebagai promotor Free and Open Indo-Pasifik, maupun beberapa inisiatif yang belum seirama dengan doktrin PMD. Walaupun kerja sama serta inisiatif di berbagai bidang dan sektor lain telah dikembangkan dan dibangun. Semua inisiatif yang digagas memerlukan waktu serta jangkauan yang panjang. Faktor yang menjadi pertimbangan di era diplomasi maritim global. Posisi strategi Indonesia di anatar dua samudera Hindia dan Pasifik (Foto: IST/sindonews.com)

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 29 KOLOM MARITIM Kedua, hasil sensus tahun 2020 penduduk Indonesia mencapai 270,20 jiwa. Cadangan kebutuhan pangan dan menciptakan kesejahteraan, serta lapangan kerja menjadi kebutuhan prioritas. Oleh karenanya, diplomasi mengakomodasi (accommodation) merupakan salah satu pilihan strategi dalam berdiplomasi. Doktrin PMD yang berada dalam dua kekuatan maritim dunia, membuat Indonesia harus mampu mengakomodasi. Wujud dari diplomasi ini tidak lain adalah bersifat memberi bantuan. Tentu dengan berbagai persyaratan. Seperti mengundang investasi asing, di bidang infrastruktur, transportasi, sumber daya alam, tekhnologi dan sektor atau bidang lainnya. Diplomasi mengakomodasi di dua kekuatan maritim dunia, harus kita jawab secara cerdas, dan tepat sejalan dengan kebijakan Doktrin PMD. Indonesia juga mengakomodasi investasi dari berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Singapura, dan Uni Emirat Arab, serta masih banyak lagi negara lainnya. Hal itu harus dilakukan guna mensejahterakan dan membangun kemakmuran. Misi Indo-Pasific Endeavour 2022 menempatkan Australia sebagai pelindung kawasan Indo-Pasifik (the guardians of the Indo-Pasific), melakukan kegiatan sosial, pendidikan serta pelatihan, mengunjungi 14 negara (Maldive, Timor Leste, Vietnam, Philipina, Banglades, Sri Langka, Laos, Cambodia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei dan terakhir di Indonesia). Selain itu, di bidang sektor perdagangan, Singapura mengagas adanya Indo-Pasific Centre dan Indo Pasific Mall. Tentu saja semua itu dalam rangka menyeimbangkan Dua Kekuatan Ekonomi Maritim Global. Terutama setelah digunakannya istilah IndoPasifik sebagai haluan kebijakan strategis AS pada November 2017 yang baru dihidupkan kembali. Semula kekuatan yang difokuskan di kawasan Pasifik dengan pusat kekuatan militer berada di Guam, bentuk kehadiran AS sebagai polisi dunia. Pada kenyataannya, dinamika perubahan lingkungan strategis berubah begitu cepat dan sulit untuk diprediksi. Yang semula AS terfokus pada konsep geografisnya, sekarang berubah menjadi konsep geopolitik dan geoekonomi, sebagai upaya untuk membendung pengaruh China di Samudera Hindia dan Pasifik. Terbentuknya kebijakan The Quadrilateral Security Dialogue (the Quad) dalam mempromosikan selain memperkuat konsep Indo-Pasifik, kebijakan itu semua sangat sulit untuk diterjemahkan oleh negara di kawasan. Berkembang pada tataran geo-ekonomi, sebagaimana diluncurkannya konsep IPEF tahun 2022. Ketiga, Diplomasi Oposisi (oposition), merupakan suatu jawaban strategi diplomasi PMD di era abad modern. Dua kekuatan maritim dunia yang berada di tengah pusaran geopolitik kawasan, yang masingmasing memiliki kebijakan kekuatan untuk mengawal serta melindungi kepentingan bersama sekutunya. Indonesia yang memiliki politik bebas aktif, selain faktor ekonomi seperti pendapatan domestik bruto tiap tahunnya terus mengalami kenaikan, nilai ekspor dan impor juga mengalami peningkatan. Masuknya investasi negara lain yang begitu besar dan sumber daya alam maupun pasar dan letak geografis. Tentu Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dan diperhitungkan. Selain Indonesia mempromosikan Asean Outlook on the Indo-Pasific visi Asean menyangkut Indo-Pasifik. Perkembangan kemampuan militer dan teknologi terus dikembangkan, selaras dengan anggaran pertahanan negara maritim besar yang

30 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 KOLOM MARITIM terus meningkat setiap tahun. China misalnya punya anggaran pertahanan sebesar USD 230 miliar, dan Amerika Serikat sebesar USD 761,6 miliar versi Global Fire Power 2023. Semua itu dilakukan untuk mendukung kebijakan geo-politiknya. Tanpa kekuatan militer yang mampu melindungi kepentingannya baik di kawasan Indo-Pasifik, doktrin kebijakannya pasti akan terganggu. Indonesia dengan politik sesuai konstitusi, mengedepankan kekuatan untuk mewadahi dua kepentingan besar, mengambil kebijakan atau pilihan yaitu diplomasi, kerjasama (cooperation), akomodasi (accommodation), dan oposisi (opposition) agar mampu mengayuh di antara dua kekuatan maritim dunia yang semakin agresif. Indonesia tidak menentang dan tidak pula berseberangan. Itulah pilihan terbaik untuk melakukan kebijakan PMD sebagai penyeimbang. Ke depan tantangan maritim global semakin dinamis, cepat berubah, dan sulit diprediksi. Kita baru menyadari sebagai negara maritim bahwa elemen armada kekuatan militer maritim sangat menentukan. Tentu saja, selain armada niaga dan elemen lainnya, yang sangat diperhitungkan guna melindungi kepentingan nasional. Sejarah telah membuktikan kebenarannya. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Operasi Trikora, menunjukkan kejayaannya karena memiliki kekuatan militer yang tangguh. Dengan memiliki daya penggentar dalam menopang kebijakan diplomasi luar negeri, akan memberi arti Indonesia sebagai negara maritim yang diperhitungkan. Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 (Foto: www.eastasiaforum.org)

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 31 Pandangan realisme memfokuskan pada kemampuan negara-negara pengklaim sebagai bukti kemampuan dan kemauannya untuk memulai sengketa. Peningkatan kapabilitas Angkatan Laut negara-negara pengklaim di Laut China Selatan adalah indikasi meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Peran Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 Dalam Resolusi Konflik di Laut Cina Selatan Oleh: Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H.* Para pemimpin ASEAN menikmati kapal dan laut Labuan Bajo di KTT ASEAN 2023 (Foto: Sekretariat Presiden) KOLOM MARITIM

32 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 KOLOM MARITIM Konflik yang terjadi di Laut China Selatan (LCS) akibat tumpang tindih klaim wilayah laut dan fitur maritim, telah melibatkan 6 negara claimants: China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Empat negara pengklaim yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam merupakan anggota ASEAN. Konfik ini terjadi akibat perebutan sumber daya alam, dan kedaulatan negara yang merupakan kepentingan nasional tertinggi. Klaim tumpang tindih di kawasan LCS semakin memanas terutama karena meningkatnya permintaan energi dari negaranegara Asia yang ditandai dengan meningkatnya anggaran dalam pertahanan. Pandangan realisme memfokuskan pada kemampuan negara-negara pengklaim sebagai bukti kemampuan dan kemauannya untuk memulai sengketa. Peningkatan kapabilitas Angkatan Laut negara-negara pengklaim di Laut China Selatan adalah indikasi meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Inisiatif suatu negara menggunakan kekuatan militer dalam suatu sengketa adalah fungsi dari kapabilitas militer dan kepentingan strategisnya. Bila pendekatan kita menggunakan teori konflik teritorial (territorial conflict approach), maka menurut Fravel, negara memiliki tiga strategi dalam sengketa teritorial yaitu delay  (menunda), cooperation (bekerja sama), dan escalation (eskalasi). Delay merupakan strategi yang tidak hanya membuat negara lamban/tidak bertindak, namun juga membuat negara mau berpartisipasi dalam negosiasi di mana negara menolak untuk menyelesaikan dengan cara damai. Cooperation merupakan strategi yang menghindari penggunaan kekuatan bersenjata dan melibatkan negara, baik menyerahkan sebagian atau semua wilayahnya atau menarik klaimnya. Dalam teori ini, jika kekuatan suatu negara menurun maka dia akan mencari keseimbangan relatif kepada negara lain. Jika naik, negara akan berusaha menghindari negara penyeimbang, menentangnya dan melakukan kompetisi keamanan regional. Hal ini berhubungan dengan konsep perlombaan, setiap negara akan berlomba satu dengan yang lain dengan memperbaiki hubungannya dengan pihak ketiga untuk beraliansi, berdagang, atau mungkin mengalihkan sumberdaya. Escalation, merupakan strategi yang melibatkan penggunaan ancaman atau kekuatan bersenjata untuk merebut atau memaksa lawan dalam perebutan teritori. Dalam strategi ini, negara-negara bersengketa akan bekerja sama ketika biaya klaim lebih besar daripada manfaat dari wilayah. Sementara, eskalasi terjadi ketika negara-negara melihat pergeseran dalam kekuatan klaim mereka. Eskalasi ini disebabkan oleh perubahan persepsi terhadap kekuatan negara pengklaim. Menurut Fravel, kekuatan klaim sama dengan posisi tawar dalam hal menentukan kemungkinan hasil yang menguntungkan di meja perundingan. Dalam UNCLOS 1982 Bab XV Bagian 1, Penyelesaian Sengketa (Settlement Disputes) mengharuskan negara-negara peserta untuk menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara damai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyelesaian melalui cara-cara damai ini menurut pasal 33 ayat 1 adalah dengan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturanpengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri oleh pihak bersengketa. Menarik bila konflik ini diamati dari sudut pandang realisme. Dalam pandangan realisme, negara akan melakukan apa saja, termasuk perang, untuk mempertahankan kedaulatannya. “ “

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 33 Sebagai contoh, penyelesaian sengketa kepemilikan P. Sipadan dan Ligitan Indonesia-Malaysia di ICJ (International Court of Justice, Denhaag, Belanda), dan penyelesaian Arbitrasi: Overlapping Claims China Vs Filipina di Kepulauan Spratly, di PCA (Permanent Court of Arbitrase, Denhaag, Belanda). Di Asia Tenggara, ASEAN adalah organisasi internasional yang paling berpengaruh. Dalam sengketa Laut China Selatan, negara-negara Asia Tenggara menyelesaikan sengketa melalui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non-tradisional seperti diplomasi preventif, confidence-building measures, rezim manajemen konflik dan penggunaan diplomasi track 2. Konsep-konsep ini saling berhubungan. Sebenarnya, ini tidak memecahkan penyebab sengketa itu sendiri, namun untuk mencegah eskalasi perselisihan dan mendorong pihak-pihak terlibat untuk membangun kepercayaan (CBM) sehingga memudahkan penyelesaian sengketa. ASEAN juga memainkan diplomasi “track two” nya dengan melakukan dialog di antara negara-negara ASEAN yang bersengketa dengan China dan Taiwan. Dialog ini setidaknya mengurangi ketegangan di antara negara-negara bersengketa. Selain itu dalam kasus LCS, sudah ada deklarasi code of conduct (CoC). CoC ini sendiri sifatnya “tidak mengikat” karena tidak ada mekanisme penegakan hukumnya. CoC ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai pertukaran informasi, meningkatkan komunikasi dan tarnsparansi, khususnya mengenai masalah-masalah militer, confidence-building measures, langkah-langkah untuk tidak melakukan tindakan konfrontasi, dan juga mengenai aktivitas kerja sama. Para pemimpin negara Asia Tenggara di KTT ASEAN 2023 Labuan Bajo, NTT (Foto: Kementerian Luar Negeri RI) “ “ Salah satu gagasan Indonesia, Workshop on Managing Conflict in the South China Sea, yang diusulkan oleh Hasjim Djalal pada tahun 1990, merupakan gagasan brilian untuk membantu meredakan ketegangan di kawasan ini. KOLOM MARITIM

34 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 KOLOM MARITIM Hingga saat ini, penyelesaian sengketa perbatasan di Asia Tenggara dilakukan dengan cara-cara damai. Cara-cara damai yang dimaksud terutama adalah negosiasi dengan berdasarkan hukum laut internasional dan juga melalui pengadilan internasional. Cara ini dipilih terutama untuk memelihara hubungan bertetangga yang baik di antara negaranegara ASEAN. Tahun 2023 ini, Indonesia didaulat menjadi Presidensial ASEAN. Hal ini diawali dengan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 9 sampai 11 Mei 2023. Melalui tema Keketuaan ASEAN “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Indonesia bertekad mengarahkan kerja sama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, untuk kemakmuran rakyat ASEAN. Indonesia memastikan akan mengawal capaian-capaian tiga pilar utama dalam Keketuaannya di ASEAN 2023. Terkait dengan kawasan LCS, sejumlah isu yang dibahas, pada pilar pertama, seperti negosiasi teks Code of Conduct (COC), dan penandatanganan Protokol Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ). Sementara pada pilar ketiga, yakni implementasi AOIP, menekankan penguatan kerja sama konkret AOIP berdasarkan prinsip inklusivitas, kerja sama ekonomi, dan ekonomi pembangunan. Untuk itu, Indonesia akan menyelenggarakan flagship event yaitu ASEAN-Indo-Pacific Forum. Indonesia dalam sengketa LCS bukan sebagai negara claimant, namun mempunyai kepentingan nasional yang sama dengan keempat negara ASEAN tersebut. Untuk itu, penyelesaian secara damai konflik di LCS dilakukan berdasarkan hukum internasional yang berlaku, khususnya UNCLOS 1982. Dalam keketuaan ASEAN, Indonesia harus mampu memanfaatkan kelebihan ASEAN, kredibilitas yang mampu menjaga kondisi anggotanya, sehingga tidak ada pertikaian dan konflik panjang. Saat ini Indonesia sedang melanjutkan penyelesaian batas ZEE “ “ Indonesia juga mendorong implementasi DOC secara penuh dan efektif. Sebagai honest broker, melalui ASEAN, Indonesia mengajak negara yang bersengketa untuk menahan diri, tidak melakukan kegiatan yang dapat menciptakan ketegangan, serta menciptakan kondisi yang kondusif, sesuai dengan DOC. Indonesia juga mendorong penyelesaian COC sesegera mungkin. Presiden Jokowi dalam sambutan pada KTT ASEAN 2023 Labuan Bajo, NTT. (Foto: Sekretariat Presiden)

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 35 KOLOM MARITIM dengan Vietnam dan Malaysia. Diharapkan dalam waktu dekat, akan dibuat perjanjian batas ZEE Indonesia-Vietnam, dan Indonesia-Malaysia. Dengan adanya perjanjian batas ZEE dengan kedua negara tersebut akan memperkuat perjanjian batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam, dan batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang sudah ada, sehingga makin memperkuat klaim wilayah Indonesia di LCS. Di samping itu, Indonesia juga mendorong agar claimant states LCS melanjutkan pembahasan dan menegosiasikan sengketa wilayah antar claimant states. Indonesia perlu meningkatkan kembali perannya di ASEAN, seperti; Statement on the Maintenance of Peace, Stability and Security in the region, mengaktifkan Hotline Communication of MFA Senior Officials in response to maritime emergencies in the South China Seas; dan aplikasi CUES di LCS, melanjutkan inisiasi guidelines on the Implementation of DOC, dan menerapkan Formula 3+1; Promoting confidence, avoiding incidents, managing incidents. Terakhir, tetap melanjutkan peran sebagai inisiator Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea – 2nd track (Yang sudah terlaksana sejak tahun 1990 - 2022). Guna mendukung kesuksesan ASEAN 2023, Indonesia kembali mengajak keempat negara ASEAN pengklaim LCS (Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei) bersama China dan Taiwan untuk menyelesaikan konflik di LCS dengan cara-cara damai. Formula 4 + 1 + 1 tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip; we are not parties to dispute but parties to cooperation for natural resources fish gas oil. Prinsip-prinsip damai tersebut dilakukan dengan eksplorasi dan eksploitasi bersama sumber daya perikanan di ZEE dan sumber daya alam mineral, gas, dan minyak bumi di Landas Kontinen, di kawasan konflik tersebut. *Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H., sehari-hari sebagai Kabid Pengkajian Strategis Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL). Beliau juga sebagai Kadep Kejuangan PEPABRI, Executive Director, Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS), Sekjen IKAL Strategic Centre (ISC), dan Dosen Pasca Sarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan.

36 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 KOLOM MARITIM PELAJARAN DARI KEGAGALAN U-BOAT DALAM PERANG DUNIA II Oleh: Laksma TNI Arif Badrudin, M.Mgt.Stud.*) Selain penggunaan konvoi kapal, pasukan sekutu juga menggunakan teknologi baru yaitu sonar untuk melawan U-boat. Dengan menggunakan sonar, kapal perang dapat mendeteksi keberadaan U-boat dan menghancurkannya sebelum U-boat dapat menyerang kapal-kapal sekutu. Depth Charge saat dijatuhkan di posisi yang diduga terdapat kapal selam U-Boat Jerman dalam Perang Dunia II. (Sumber: https://www.britannica.com/technology/depth-charge)

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 37 Perang Dunia ke-2 merupakan salah satu perang yang paling berdampak bagi dunia modern. Salah satu perang yang terjadi di dalamnya adalah perang anti-kapal selam yang dilakukan oleh pasukan sekutu melawan pasukan U-boat Jerman. Peperangan anti-kapal selam ini, salah satu yang paling sengit dalam Perang Dunia ke2. Dalam artikel ini, kita akan membahas taktik, strategi, dan keberhasilan sekutu dalam memenangkan peperangan anti-kapal selam ini. Peperangan anti-kapal selam dimulai ketika Jerman memulai serangan terhadap kapal-kapal sekutu menggunakan kapal selam yang disebut U-boat. Serangan U-boat ini sangat merugikan pasukan sekutu, karena banyak kapal yang tenggelam KOLOM MARITIM dan banyak nyawa yang hilang. Oleh karena itu, pasukan sekutu berusaha untuk menemukan cara untuk mengalahkan U-boat dan memenangkan peperangan anti-kapal selam. Salah satu taktik yang digunakan oleh pasukan sekutu adalah penggunaan konvoi kapal. Konvoi kapal merupakan kelompok kapal yang bergerak bersama-sama dan dilindungi oleh kapal-kapal perang. Dengan menggunakan konvoi kapal, kapal-kapal sekutu dapat melindungi diri dari serangan U-boat, karena U-boat sulit mengenali target yang bergerak bersama-sama dalam kelompok yang besar. Selain itu, pasukan sekutu juga menggunakan taktik serangan udara untuk mengalahkan U-boat. PasukAir Cover Gap dalam Pertempuran di Samudera Atlantik pada Perang Dunia II (Sumber gambar: Creative Commons – CC BY-SA 4.0 )

38 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 KOLOM MARITIM an sekutu menggunakan pesawat pengintai untuk mencari U-boat dan kemudian menyerangnya dengan bom atau bom kedalaman. Serangan udara terbukti sangat efektif dalam menghancurkan U-boat, karena Uboat tidak memiliki pertahanan udara dan sulit untuk melarikan diri dari serangan udara. Taktik dan strategi yang digunakan oleh pasukan sekutu terbukti sangat efektif dalam mengalahkan Uboat dan memenangkan peperangan anti-kapal selam. Pada akhir perang, U-boat Jerman telah kehilangan lebih dari 700 kapal selam, dan banyak kapal selam yang lainnya terpaksa menyerah karena kekurangan bahan bakar atau kerusakan yang parah. Keberhasilan pasukan sekutu dalam memenangkan peperangan anti-kapal selam sangat penting bagi kemenangan mereka dalam Perang Dunia ke-2 secara keseluruhan. Dengan mengalahkan U-boat, pasukan sekutu dapat memastikan pasokan bahan bakar dan bahan makanan yang cukup untuk memenangkan perang. Selain itu, kemenangan pasukan sekutu dalam peperangan anti-kapal selam juga membawa dampak positif dalam perkembangan teknologi militer. Pasukan sekutu mengembangkan teknologi baru, seperti sonar dan pesawat pengintai, yang kemudian berkembang menjadi teknologi yang lebih maju dalam perang modern. Pada akhirnya, peperangan anti-kapal selam dalam Perang Dunia ke-2 menunjukkan pentingnya taktik, strategi, dan teknologi dalam peperangan modern. Pasukan sekutu berhasil mengalahkan U-boat Jerman dengan menggunakan taktik konvoi kapal, sonar, serangan udara, dan teknologi baru lainnya. Keberhasilan ini membawa dampak positif dalam perkembangan teknologi militer dan membawa kemenangan bagi pasukan sekutu dalam Perang Dunia ke-2 secara keseluruhan. Selama Perang Dunia II, kapal logistik menjadi sangat penting bagi pasukan sekutu untuk memasok pasukan mereka di medan perang. Namun, kapal logistik ini juga menjadi target utama serangan U-boat Jerman di Atlantik. Salah satu faktor yang memungkinkan U-boat Jerman untuk meraih sukses dalam serangan mereka adalah adanya “air cover gap” atau celah perlindungan udara yang terbentang di samudera Atlantik. Air cover gap terbentuk karena keterbatasan jangkauan pesawat terbang pada saat itu, sehingga wilayah perairan tertentu tidak dapat diawasi secara efektif dari udara. U-boat Jerman memanfaatkan celah perlindungan udara ini untuk menyerang kapal logistik sekutu tanpa terdeteksi. Pada awal perang, pasukan sekutu mengalami kesulitan dalam melindungi kapal logistik mereka dari serangan U-boat Jerman karena kurangnya jumlah kapal perang dan pesawat terbang. Selain itu, kecepatan kapal logistik juga lebih lambat dibandingkan dengan kapal perang, sehingga lebih rentan terhadap serangan U-boat. Selain itu, mereka juga menggunakan teknologi baru seperti sonar dan radar untuk mendeteksi keberadaan U-boat Jerman. Meskipun tindakan ini berhasil mengurangi jumlah kapal logistik yang tenggelam, air cover gap tetap menjadi masalah yang sulit untuk diatasi sepenuhnya selama Perang Dunia II. Keterbatasan jangkauan pesawat terbang dan kebutuhan pasukan udara untuk bertempur di medan perang lainnya membuat celah perlindungan udara tidak dapat diatasi sepenuhnya. Uboat Jerman masih dapat menyerang kapal logistik sekutu tanpa terdeteksi pada beberapa kesempatan. Namun, pasukan sekutu kemudian mulai mengambil tindakan untuk mengatasi masalah air cover gap ini. Mereka meningkatkan produksi pesawat terbang dan kapal perang, serta meningkatkan koordinasi antara angkatan laut dan angkatan udara dalam melindungi kapal logistik. “ “

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 39 KOLOM MARITIM Namun, pasukan sekutu terus meningkatkan efektivitas mereka dalam melindungi kapal logistik. Mereka terus mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan koordinasi antara angkatan laut dan angkatan udara, serta menggunakan taktik dan strategi baru untuk melawan Uboat Jerman. Pada akhirnya, pasukan sekutu berhasil memenangkan perang anti-kapal selam dan memastikan pasokan logistik yang cukup untuk memenangkan perang secara keseluruhan. Selama Perang Dunia II, pasukan sekutu mengalami kesulitan dalam melindungi kapal logistik mereka dari serangan U-boat Jerman di Atlantik karena adanya air cover gap. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan koordinasi antara angkatan laut dan angkatan udara dengan membentuk “escort groups” atau kelompok pengawal. Kelompok pengawal ini terdiri dari kapal perang dan pesawat terbang yang bekerja sama untuk melindungi konvoi kapal logistik dari serangan U-boat. Dalam kelompok pengawal ini, kapal perang bertanggung jawab untuk mengawasi kapal-kapal dalam konvoi, sementara pesawat terbang bertanggung jawab untuk mengawasi wilayah sekitar konvoi dari udara. Pesawat terbang dapat memberikan informasi kepada kapal perang tentang keberadaan U-boat Jerman, sehingga kapal perang dapat menghancurkannya sebelum U-boat dapat menyerang kapal logistik sekutu. Selain itu, pasukan sekutu juga meningkatkan koordinasi antara angkatan laut dan angkatan udara dengan menggunakan teknologi baru seperti sonar dan radar. Dengan Operator Radar Inggris saat mendeteksi kontak udara dan permukaan dalam Pertempuran Inggris (The Battle of Britain) pada Perang Dunia II. (Sumber: Imperial War Museum London)

40 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 menggunakan sonar dan radar, kapal perang dapat mendeteksi keberadaan U-boat yang tidak terlihat dari permukaan air, sementara pesawat terbang dapat mencari U-boat dari udara. Sekutu juga menggunakan teknologi komunikasi yang lebih canggih untuk meningkatkan koordinasi antara angkatan laut dan angkatan udara. Mereka menggunakan radio dan telepon untuk berkomunikasi antara kapal perang dan pesawat terbang, sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat dan akurat. Dalam beberapa kasus, pasukan sekutu juga menggunakan taktik koordinasi yang lebih kompleks, seperti taktik “hedgehog” atau “landak”. Dalam taktik ini, kapal perang melemparkan bom kedalaman secara bergantian di sekitar konvoi kapal logistik, sementara pesawat terbang memberikan dukungan dari udara. Taktik ini membutuhkan koordinasi yang sangat baik antara kapal perang dan pesawat terbang untuk memastikan serangan yang efektif. Teknologi sonar dan radar sangat membantu pasukan sekutu dalam perang anti-kapal selam selama Perang Dunia II. Kedua teknologi ini memungkinkan pasukan sekutu untuk mendeteksi keberadaan kapal selam Jerman yang tidak terlihat dari permukaan air, sehingga dapat menghancurkannya sebelum U-boat dapat menyerang kapal logistik sekutu. Sonar adalah teknologi yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi keberadaan benda di dalam air, termasuk kapal selam. Kapal perang dilengkapi dengan peralatan sonar yang dapat menghasilkan gelombang suara dan mendeteksi pantulan gelombang tersebut dari kapal selam. Dengan menggunakan informasi yang diberikan oleh sonar, kapal perang dapat menentukan keberadaan dan lokasi kapal selam dan menyerangnya dengan bom kedalaman. Operator Radar di kapal perang US Navy saat Perang Dunia II. (Sumber: Imperial War Museum London) KOLOM MARITIM

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 41 Sementara itu, radar adalah teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan benda di udara atau di permukaan air. Pesawat terbang dan kapal perang dilengkapi dengan peralatan radar yang dapat mendeteksi keberadaan kapal selam Jerman di permukaan air dan di atas permukaan air seperti periskop kapal selam. Dengan menggunakan informasi yang diberikan oleh radar, pesawat terbang dan kapal perang dapat menentukan keberadaan dan lokasi kapal selam dan menyerangnya dengan bom atau bom kedalaman. Kedua teknologi ini memungkinkan pasukan sekutu untuk mendeteksi keberadaan kapal selam Jerman yang tidak terlihat dari permukaan air, sehingga dapat menghancurkannya sebelum U-boat dapat menyerang kapal logistik sekutu. Selain itu, teknologi sonar dan radar juga memungkinkan pasukan sekutu untuk mengumpulkan informasi tentang kebiasaan dan taktik U-boat Jerman, sehingga dapat mengembangkan strategi baru untuk melawan kapal selam. Dalam konteks peperangan modern, kapal selam dapat beroperasi secara mandiri, tanpa memerlukan dukungan udara. Hal ini dikarenakan kapal selam memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi, mampu beroperasi jarak jauh menyusup ke wilayah musuh, serta memiliki kemampuan rudal dari bawah permukaan ke daratan. Kemampuan-kemampuan inilah yang memung - kinkan kapal selam beroperasi secara independen karena selain sulit dilacak keberadaannya, juga memiliki firepower yang tinggi dengan rudalnya. Hal ini tentu saja tidak berlaku bagi kapal selam kelas disel elektrik yang memiliki banyak keterbatasan operasional. Kesimpulannya, teknologi sonar dan radar sangat membantu pasukan sekutu dalam perang anti-kapal selam selama Perang Dunia II. Kedua teknologi ini memungkinkan pasukan sekutu untuk mendeteksi keberadaan kapal selam Jerman yang tidak terlihat dari permukaan air dan menghancurkannya sebelum U-boat dapat menyerang kapal logistik sekutu. Teknologi sonar dan radar juga memungkinkan pasukan sekutu untuk mengumpulkan informasi tentang kebiasaan dan taktik U-boat Jerman, sehingga dapat mengembangkan strategi baru untuk melawan kapal selam. Pasukan sekutu juga terus meningkatkan koordinasi antara angkatan laut dan angkatan udara dengan membentuk kelompok pengawal, menggunakan teknologi baru seperti sonar dan radar, serta menggunakan taktik dan strategi baru untuk melawan U-boat Jerman. Dengan meningkatkan koordinasi antara angkatan laut dan angkatan udara, pasukan sekutu berhasil mengurangi jumlah kapal logistik yang tenggelam dan memenangkan perang anti-kapal selam. KOLOM MARITIM * Laksamana Pertama Arif Badrudin, M.Mgt. Studt. Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL)

42 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 43

44 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 KRI-992 Radjiman Wedyodiningrat KRI-992 dr. Radjiman Wedyodiningrat (Sumber: Dispenal) Peran TNI AL di laut bukan hanya untuk menjaga pertahanan wilayah laut negara. Melainkan juga memiliki misi khusus lainnya sesuai dengan peran dan fungsi TNI dalam membantu pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Keberadaan KRI jenis Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) menjadi sangat penting dan vital dalam menjalankan peran tersebut. Pasukan Khusus Kesehatan Di Atas Laut Alutsista Laut

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 45 Selain untuk mendukung operasi laut guna memberi pelayanan kesehatan kepada prajurit, kapal BRS juga sangat bermanfaat untuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile), yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga sulit dijangkau. Apalagi pada saat terjadi bencana alam karena fasilitas kesehatan dan transportasi darat dan udara terganggu. Sampai saat ini, TNI Angkatan Laut memiliki tiga kapal bantu rumah sakit, yaitu KRI-990 dr. Soeharso, KRI991 dr. Wahidin Sudirohusodo, dan yang paling baru yaitu KRI-992 dr. Radjiman Wedyodiningrat. Dua kapal terakhir tersebut merupakan karya anak bangsa karena diproduksi oleh PT Pal Indonesia. KRI-992 dr. Radjiman Wedyodiningrat diresmikan pada Januari 2023 lalu. Kapal ini mempunyai panjang kurang lebih sekitar 124 meter. Dengan bobot berat 7.300 ton, dan mampu melaju dengan kecepatan rata-rata 18 knot. Kapal ini bisa membawa 163 anak buah kapal (ABK), pilot dan kru helikopter 18 orang, tamu VVIP 1 orang, staf medis 66 orang, pasien 158 orang, dan sukarelawan 280 orang, serta daya tampung 2 ambulans boat, dan 3 helikopter. Yang juga istimewa, KRI ini bisa bertahan selama 30 hari di laut. KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 memiliki kemampuan medis setara dengan Rumah Sakit Tipe C. Fasilitas kesehatan yang tersedia antara lain: - Ruang Radiologi, - Ruang Operasi/bedah, - Ruang Post Operasi - Ruang Isolasi - Ruang Perawatan - Ruang Bayi - Ruang Bersalin - Ruang Periksa - UGD - Laboratorium - Ruang Mayat Alutsista Laut Peralatan medisnya pun cukup lengkap seperti X – Ray Stationary 500 Ma, CT – Scan, C – Arm, Panoramic, Chepalometric Dental X-Ray, Digital Radiography System, USG 4 Dimensi, Refrigrator Bank Darah, Central Gas Medic & Generator (alat produksi gas oksigen). Bagian dalam KRI-992 Radjiman Wedyodiningrat (Sumber: koarmada1.tnial.mil.id) Bagian dalam KRI-992 Radjiman Wedyodiningrat (Sumber: koarmada1.tnial.mil.id)

46 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 Alutsista Laut Kenapa Diberi Nama dr. Radjiman Wedyodiningrat? Penggunaan dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai nama kapal rumah sakit ketiga milik TNI AL, berdasarkan pertimbangan dr. Radjiman, seorang dokter yang mendapat gelar pahlawan nasional. Selain itu, dr. Radjiman adalah salah satu tokoh pendiri negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kapal Bantu Rumah Sakit termasuk KRI-992 dr. Radjiman Wedyodiningrat Pelayanan Medis Selama Bencana Alam Salah satu peran utama kapal bantu rumah sakit TNI AL adalah memberikan pelayanan medis di daerah terdampak bencana alam. Saat bencana terjadi, akses ke fasilitas medis sering kali terputus akibat kerusakan infrastruktur. Kapal bantu rumah sakit ini dapat berlayar menuju lokasi bencana, membawa tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan medis, sehingga dapat segera memberikan bantuan medis kepada korban bencana. Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil Tidak hanya saat bencana alam, kapal bantu rumah sakit TNI AL juga berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah terpencil atau pulau-pulau terluar yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan darat. Kapal ini berfungsi sebagai rumah sakit bergerak yang dapat merespons berbagai kondisi medis dan memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat di lokasi yang sulit dijangkau oleh sarana kesehatan lain. KRI-992 Radjiman Wedyodiningrat bersandar di pelabuhan (Sumber: koarmada1.tnial.mil.id)

JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023 47 Alutsista Laut Pendidikan dan Pelatihan Medis Kapal bantu rumah sakit TNI AL juga menjadi tempat pendidikan dan pelatihan medis bagi personel TNI AL. Tenaga medis di kapal ini terlatih secara khusus untuk menghadapi situasi darurat dan bencana, serta memberikan layanan medis dengan cepat dan tepat. Mereka juga berperan dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat di daerah yang dikunjungi. Kolaborasi Internasional TNI AL juga aktif menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pelayanan kemanusiaan. Kapal bantu rumah sakit ini bisa berpartisipasi dalam misi kemanusiaan internasional, membawa bantuan medis dan obat-obatan ke negara-negara yang membutuhkan. KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 (Sumber: PT PAL) Kapal Bantu Rumah Sakit lainnya milik TNI AL KRI dr. Soeharso-990 (Sumber: Dispenal)

48 JALASENA | EDISI NO. 3, TAHUN XIII/2023