Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

MATRIK 3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

NO Nama Jabatan Keterangan

1. Pengadilan Agama Ketua Tidak Ada
2. Soe Wakil Ketua Ada
3. Hakim Ada (2 Orang)
4. Panitera Ada
5. Sekretaris Ada
6. Panmud Hukum Ada
7. Panmud Gugatan Ada
8. Panmud Permohonan Ada
9. Kasubbag Umum-Keuangan Ada
10. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Ada
11. Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan Ada
12. Jurusita Ada

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan di
Pengadilan Agama Soe, sumber daya teknis yudisial terdiri atas Wakil
Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan,
Panitera Muda Permohonan, dan Jurusita. Sumber daya Teknis Yudisial
sebagai salah satu aparatur hukum, perlu terus ditingkatkan kualitas,
kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung
kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas
dan bertanggung jawab. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya
manusia teknis yudisial yang profesional perlu ditunjang oleh sistem
pendidikan dan pelatihan yang baik.

Adapun maksud diselenggarakan Pendidikan dan Latihan (Diklat)
tenaga teknis yudisial agar dihasilkan tenaga yang profesional di bidang
teknis peradilan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
khususnya para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya dan mampu
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Tenaga teknis yudisial yang ada di lingkungan Pengadilan Agama
Soe sampai dengan akhir Desember Tahun 2019 berjumlah 8 (delapan)
orang, dengan perincian sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 49

- 3 (tiga) orang Hakim termasuk Ketua;
- 1 (satu) orang Panitera
- 3 (tiga) orang Panitera Muda;
- 1 (satu) orang Jurusita;
Adapun data Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebagaimana dibawah

ini:

HAKIM

Daftar nama-nama Hakim Pengadilan Agama Soe

TABEL 3.1 DAFTAR NAMA HAKIM

No NAMA/NIP Pangkat/ JABATAN Majelis
Gol Wakil Majelis
1 MOH. RIVAI, S.HI., M.H Ketua Majelis
19780507 200604 1 003 Penata Tk. I, Majelis
III/d Hakim

2 FAUZIAH BURHAN, S.HI Penata , Hakim
19860904 200904 2 006 III/c

3 SYAMSUL BAHRI, S.HI Penata,
19830831 200912 1 005 III/c

Daftar Nama-nama Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe

TABEL 3.2 DAFTAR PEJABAT KEPANITERAAN

No NAMA/NIP Pangkat/ Jabatan
Gol Panitera
1 ABUBAKAR ALBONEH, S.H
19700324 199903 1 006 Penata Tk.I, III/d

2 SITI RUSLINA, S.HI Penata, III/c Panitera Muda Hukum
19820403 200912 2 002

3 ERNI SUMARNI, S.HI., M.H Penata, III/c Panitera Muda Gugatan
19810310 200912 2 002

4 NUR AMALIA MANDASARI, S.EI Penata, III/c Panitera Muda Permohonan
19850123 200904 2 008

5 RUCHANI Pengatur Muda, Jurusita
19860915 201408 1 001 Tk.I,II/b Panitera

1 ABUBAKAR ALBONEH, S.H Penata Tk.I, III/d
19700324 199903 1 006

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 50

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan
profesionalisme pegawai teknis yudisial, Pengadilan Agama Soe untuk
Tahun 2019 telah diikut sertakan dalam berbagai macam kegiatan
pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung,
maupun oleh Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sekretaris Pengadilan Agama Soe membawahi tenaga non teknis
yudisial yang terdiri dari tiga Sub Bagian yang masing-masing dipimpin
oleh seorang kepala sub bagian.

Tenaga non teknis yudisial yang ada di lingkungan Pengadilan
Agama Soe sampai dengan akhir Desember Tahun 2019 berjumlah 4
(empat) orang, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Sekretaris
- 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;

Adapun Daftar nama-nama Pejabat Kesekretariatan Pengadilan
Agama Soe adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3 DAFTAR PEJABAT KESEKRETARIATAN

No NAMA / NIP Pangkat/ Jabatan Ket
1 DAHLIA ORAMAHI, S.E Gol Sekretaris

19840731 200912 2 007 Penata,
III/c

2 KHALIL WAZIR BIN IDRIS, S.Kom Penata, Kasubbag
19830613 200904 1 008 III/c Umum dan Keuangan

3 INDRA TIMORA, S. Kom., M.H. Penata Muda Kasubbag
19840527 201101 1 009 TK.I, III/b Perencanaan, IT dan
Pelaporan
4 ANIKUN SARASWATI, S.Sy Penata Muda Kasubbag
19860502 201101 2 015 TK.I, III/b Kepegawaian dan
Organisasi Tatalaksana

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 51

Daftar Nama-nama Tenaga Honorer Pengadilan Agama Soe

TABEL 3.4 DAFTAR NAMA TENAGA HONORER

No NAMA TUGAS Pendidikan
SLTA
1 RIDWAN BENFATIN Satpam SLTA
SLTA
2 SOFYAN BETI Pramubakti S1

3 RUKYATUL AINI Pramubakti

4 M. SALMAN AL-FARIS, S.HI Sopir

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan
profesionalisme pegawai non teknis yudisial Pengadilan Agama Soe
tahun 2019, telah diikut sertakan dalam berbagai macam kegiatan
pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung
maupun Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Dari jumlah pegawai Pengadilan Agama Soe yang ada, baik teknis
yudisial dan non yudisial belum memenuhi batas minimal jumlah
pegawai Pengadilan Agama Soe, sehingga ada beberapa pegawai yang
menduduki jabatan rangkap/tugas rangkap. Perangkapan jabatan/tugas
tersebut dapat dilihat dari data di bawah ini:

TABEL 3.5 DAFTAR PEGAWAI RANGKAP JABATAN

JABATAN/RANGKAP

NO N A M A POKOK RANGKAP

1. NUR AMALIA MANDASARI, S.EI Panmud Bendahara
Permohonan Pengeluaran

Sumber: Subbag Kepegawaian Pengadilan Agama Soe 2019

Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Soe sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman pada tingkat pertama bila dilihat dari klasifikasinya masuk
pada klas II yang tentunya mempunyai tanggungjawab besar terhadap
penegakan hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia dan aturan perundang-undangan yang
lainnya yang terkait.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 52

Sebagai ilustrasi bahwa setiap tahun perkara yang ditangani oleh
Pengadilan Agama Soe berjumlah atau berkisar 35 perkara dan bila
dibuat rata-rata setiap bulannya berjumlah 3 (tiga) perkara.

Melihat dari perkara yang ditangani tersebut, maka rasio sumber
daya manusia yang dibutuhkan dengan perbandingan yang ada
sebagaimana dibawah ini:

TABEL 3.6 KEBUTUHAN SDM KEPANITERAAN

No Jabatan Jumlah Jumlah Keterangan

sekarang seharusnya

1 Ketua 0 1 Belum Ada

2 Wakil Ketua 11 Sesuai

3 Hakim 22 Sesuai

4 Panitera 11 Sesuai

5 Panmud 33 Sesuai

6 Panitera Pengganti 0 1 Belum Ada

7 Jurusita 11 Sesuai

8 Jurusita Pengganti 0 1 Belum Ada

9 Pranata Komputer 0 1 Belum Ada

10 Staf kepaniteraan 0 2 Belum Ada

11 CPNS/CAKIM 11 Ada

Jumlah 9 15 Kurang 5 orang

TABEL 3.7 KEBUTUHAN SDM KESEKRETARIATAN

No Jabatan Jumlah Jumlah Keterangan

sekarang seharusnya

1 Sekretaris 1 1 Sesuai

2 Kasubag 3 3 Sesuai

3 Staf Kesekretariatan 0 3 Belum Ada

Jumlah 4 7 Kurang 3 orang

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 53

Melihat dari rasio tersebut, maka Pengadilan Agama Soe saat ini
sudah masuk masa krisis karena pegawai secara keseluruhan yang ada
hanya berjumlah 13 orang, sedangkan yang dibutuhkan adalah
sebanyak 22 orang. Sehingga di Pengadilan Agama Soe terjadi gap atau
kekurangan pegawai sebanyak 9 orang.

Oleh karena itu berdasarkan rasio tersebut, maka bersama ini
mohon kebijakan dari pimpinan baik yang ada di Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur, Badilag maupun di Mahkamah Agung
Republik Indonesia untuk memprioritaskan penambahan pegawai
pada Pengadilan Agama Soe, agar beban kerja bisa terselesaikan
dengan baik dan selanjutnya pelayanan kepada masyarakat dapat
maksimal.
- Mutasi

Mutasi atau perpindahan pegawai baik menyangkut pindah
satuan kerja maupun pindah jabatan merupakan keniscayaan bagi
setiap Pegawai Negeri Sipil, termasuk pegawai yang ada pada
Pengadilan Agama Soe.

Adapun mutasi yang ada pada Pengadilan Agama Soe selama
tahun 2019 dikategorikan pada 4 (empat) kategori, yaitu mutasi
keluar, mutasi masuk, mutasi karena promosi dan mutasi karena
memasuki masa pensiun. Adapun kejadian mutasi pada Pengadilan
Agama Soe sebagaimana dibawah ini:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 54

TABEL 3.8 MUTAS KELUAR

KELUAR

NO NAMA/ NIP JABATAN

LAMA BARU
Hakim Pengadilan Agama
1. Suratnah Bao, S.Ag., M.H Hakim Pengadilan Maumere

NIP. 197403012006042001 Agama Soe

2. Drs. H. Sartono Ketua Pengadilan Hakim Pengadilan Agama
Wonosobo
NIP. 196208151992031006 Agama Soe

3. Safiin Madar, S.HI., M.H Panitera Pengadilan Panitera Pengadilan Agama
Kefamenanu
NIP. 197507151998031004 Agama Soe

4. Khalil Wazir bin Idris, Kasubbag Umum dan Kasubbag Kepegawaian dan

S.Kom KeuanganPengadilan Ortala Pengadilan Agama

NIP. 198306132009041008 Agama Soe Kupang

TABEL 3.9 MUTASI MASUK

MASUK

NO NAMA/ NIP JABATAN

1. Syamsul Bahri, S.HI LAMA BARU
NIP. 198308312009121005
Hakim Pengadilan Hakim Pengadilan Agama
Agama Kefamenanu Soe

2. Moh. Rivai, S.HI., M.H Hakim Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan
NIP. 197805072006041003 Agama Kupang Agama Soe

3. Abubakar Alboneh, S.H Panitera Pengadilan Panitera Pengadilan
NIP. 197003241999031006 Agama Atambua Agama Soe

Sumber data : Subag Kepegawaian Pengadilan Agama Soe 2019

- Promosi

Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan tertentu
membuka kesempatan baginya untuk naik pangkat menurut jenjang
pangkat yang disediakan untuk jabatan tersebut. Untuk lebih
menjamin obyektifitas dalam mengisi Formasi jabatan dilingkungan
Pengadilan Agama Soe maupun diluar Pengadilan Agama Soe dan
setiap pengangkatan dan pengusulan pegawai untuk menduduki
suatu jabatan mempertimbangkan pendidikan, pengalaman,
kecakapan, pangkat, kemampuan baik kemampuan penguasaan ilmu
maupun kemampuan memimpin atau membimbing bawahan dan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 55

persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan, sesuai dengan
jabatan yang akan diduduki.

Adapun promosi jabatan pegawai di Pengadilan Agama Soe terdapat
dua kategori, yaitu promosi keluar instansi Pengadilan Agama Soe
dan Promosi di masuk Instansi Pengadilan Agama Soe antara lain :

TABEL 3.10 PROMOSI MASUK

PROMOSI KELUAR

NO NAMA/ NIP JABATAN

1. Moh. Rivai, S.HI., M.H LAMA BARU
NIP. 197805072006041003
Hakim Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan
Agama Kupang Kelas Agama Soe Kelas II
Ib

TABEL 3.11 PROMOSI KELUAR

PROMOSI KELUAR

NO NAMA/ NIP JABATAN

1. Fakar Nur Halim, S.Kom LAMA BARU
NIP. 198809182015031002 Staf Pengadilan Agama
Soe Kasubbag Umum dan
2. Dahron, S.Ag., M.S.I Keuangan Pengadilan
NIP. 197501242001121002 Wakil Ketua Agama Maumere
Pengadilan Agama Soe Ketua Pengadilan Agama
Kelas II Tual Kelas II

TABEL 3.12 PROMOSI KEDALAM
PROMOSI KEDALAM

NO NAMA/ NIP JABATAN
1. -
LAMA BARU
- -

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 56

- Pensiun

Selama tahun 2019 PNS Pengadilan Agama Soe terdapat seorang
pegawai yang pensiun karena meninggal dunia Atas nama : Tamrin
Nenosaet NIP. 19680908.1993.1.003 Jabatan Jurusita Pengadilan
Agama Soe.

Kenaikan Pangkat
Sebagaimana ketentuan tentang aturan kepegawaian yang mengatur
tentang kenaikan pangkat pegawai termasuk didalamnya hakim, maka
bersama ini kami menyampaikan kenaikan pangkat hakim atau
pegawai Pengadilan Agama Soe sebagaimana dibawah ini:

Periode Januari 2019 :

TABEL 3.13 KENAIKAN PANGKAT

PANGKAT

NO NAMA/ NIP

LAMA BARU

12 34

1. Indra Timora, M.P, S.Kom., M.H Penata Muda Tk.I, Penata, III/c
NIP. 197501242001121002 III/b Penata, III/c

2 Anikun Saraswati, S.S.y Penata Muda TK.I,
NIP. 198103102009122002 III/b

Sumber data : Subbag Kepegawaian Pengadilan Agama Soe 2019

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 57

- DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti DIKLAT)

Pada Tahun 2019 terdapat dua orang Pegawai Pengadilan Agama
Soe yang mengikuti DIKLAT baik itu SDM Teknis maupun Non Teknis.

TABEL 3.14 DIKLAT

JENIS DIKLAT

NO NAMA/ NIP DIKLAT DIKLAT DIKLAT
TEKNIS PENJENJANGAN FUNGSIONAL

1. Dahlia Oramahi, S.E Diklat PIM.IV
NIP. 198407312009122007

2. Dahlia Oramahi, S.E Diklat PIM.III
NIP. 198407312009122007

3. Ahmad Hamdi, S.HI Diklat CAKIM
NIP. 199101052017121003

4. Nur Amalia Mandasari, S.EI Diklat
NIP. 198501232009042008 Bendahara

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 58

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA dan

TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran DIPA 005.01.402808
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-

005.01.402808/2019. Realisasi Anggaran menggambarkan
perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA
2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan,
belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 .

a) Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa
Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.417.820,- atau
mencapai 120,89 persen dari estimasi pendapatannya sebesar
Rp. 2.000.000,-

RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PNBP PER 31 DESEMBER TA 2019

(dalam satuan Rupiah)

TABEL 4.1 REALISASI PNBP DIPA 01

No. Uraian Estimasi Realisasi %
Pendapatan
1. Pendapatan sewa tanah, 2.417.820 120,89
Gedung dan bangunan 2.000.000
Total Pendapatan
2.000.000 2.417.820 120,89

b) Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp.
2.201.808.715,- atau mencapai 98,32 persen dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.239.428.000,-
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dapat
disajikan sebagai berikut.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 59

TABEL 4.2 REALISASI BELANJA NEGARA DIPA

PENGADILAN AGAMA SOE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019

( dalam satuan Rupiah)

Uraian TA 2019
1. Belanja Pegawai
Anggaran Realisasi %

1.579.703.000 1.570.642.025 99.43

2. Belanja Barang 633.725.000 605.166.690 95.49

3. Belanja Modal 26.000.000 26.000.000 100

Jumlah Belanja Negara 2.239.428.000 2.201.808.715 98.32

GRAFIK 4.1 REALISASI BELANJA DIPA 01

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2019

a) Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Soe per 31

Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.570.642.025,- atau

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 60

99,43%
Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

REALISASI BELANJA PEGAWAI PER 31 DESEMBER TA 2019

(DALAM SATUAN RUPIAH)

Uraian ANGGARAN REALISASI %

Beban Gaji Pokok PNS 640.188.000 639.859.920 99.92

Beban Pembulatan Gaji PNS 12.000 7.793 73.32

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 49.080.000 48.389.140 99.85

Beban Tunj. Anak PNS 14.753.000 14.616.090 98.97

Beban Tunj. Struktural PNS 28.140.000 28.140.000 99.33

Beban Tunj. Fungsional PNS 580.380.000 579.880.000 100

Beban Tunj. PPh PNS 66.633.000 66.029.642 99.92

Beban Tunj. Beras PNS 35.341.000 34.906.440 100

Beban Uang Makan PNS 108.586.000 102.223.000 96.04

Belanja Tunjangan Umum PNS 2.590.000 2.590.000 100

Beban Tunjangan Kemahalan Hakim 54.000.000 54.000.000 100

Total Belanja Brutto 1.579.703.000 1.570.642.025 99.436

Pengembalian Belanja 00

Total Belanja Netto 1.579.703.000 1.570.642.025 99.436

TABEL 4.3 REALISASI BELANJA PEGAWAI
b) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Soe per 31
Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 605.166.690,- atau
95,49% dari anggarang sebesar Rp. 633.725.000,-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 61

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

REALISASI BELANJA BARANG PER 31 DESEMBER TA 2019
(DALAM SATUAN RUPIAH)

Uraian ANGGARAN REALISASI %

Belanja Barang Operasional 368.129.000 367.115.800 99.72

Belanja Barang Non 103.861.000 101.456.400 97.68
Operasional
Total Belanja Brutto 471.990.000 468.572.200 99.28
Pengembalian Belanja 00 0
Total Belanja Netto
471.990.000 468.572.200 99.28

TABEL 4.4 REALIASI BELANJA BARANG
c) Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2019 ini Pengadilan Agama Soe
mendapatkan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan :

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
untuk Belanja Peralatan dan Mesin berupa 2 (dua) Unit
Laptop.

2. Realisasi Anggaran DIPA 005.04.402809
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-

005.04.402809/2019. Realisasi Anggaran menggambarkan
perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA
2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan,
belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

a. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa
Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.188.900,- atau
mencapai 566.14 persen dari estimasi pendapatannya sebesar
Rp. 210.000,-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 62

TABEL 4.5 REALISASI PNBP DIPA 04

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019

No. Uraian Estimasi Realisasi %

Pendapatan

- Pendapatan Uang Meja 10.000 120.000 1.200

(Leges) dan Upah Pada

Panitera Badan Pengadilan

(Peradilan)

- Pendapatan Ongkos Perkara 150.000 450.000 300

- Pendapatan Kejaksaan dan 50.000 618.900 1.237

Peradilan Lainnya

Total Pendapatan 210.000 1.188.900 566.14

b. Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp.
25.155.400,- atau mencapai 83.55 persen dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 30.060.000,-
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dapat
disajikan sebagai berikut.

PENGADILAN AGAMA SOE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019

( dalam satuan Rupiah)

TA 2019

NO Uraian

Anggaran Realisasi %

1. Belanja Pegawai 0 00

2. Belanja Barang 30.060.000 25.155.400 93.21

3. Belanja Modal 0 00

Jumlah Belanja Negara 40.482.000 37.734.200 93.21

TABEL 4.6 REALISASI BELANJA NEGARA

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 63

GRAFIK 4.2 REALISASI BELANJA DIPA 04

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2019

Pengadilan Agama Soe mengelola Biaya Proses sesuai Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Pengadilan Agama Soe memungut kepada para pihak yang berperkara
sebesar Rp. 50.000,00 per perkara. Biaya proses tersebut telah pula
dibentuk Tim Pengelola Biaya Proses dan telah dilaksanakan
pembukuan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran
setiap bulan. Data keuangan biaya proses per 31 Desember 2019
dirincikan pada tabel berikut ini:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 64

Rekapitulasi Biaya Proses Berperkara
Pengadilan Agama Soe
Tahun 2019

TABEL 4.7 REKAPITULASI BIAYA PROSES

No Bulan Saldo Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 Januari Awal Akhir
2 Februari
3 Maret 0 50.000 50.000 0
4 April 0
5 Mei 0 50.000 50.000 0
6 Juni 0
7 Juli 0 100.000 100.000 0
8 Agustus 0
9 September 0 350.000 350.000 0
10 Oktober 0
11 Nopember 0 50.000 50.000 0
12 Desember 0
0 50.000 50.000 0
0
0 300.000 300.000

0 100.000 100.000

0 100.000 100.000

0 150.000 150.000

0 100.000 100.000

0 50.000 50.000

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 65

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA SOE
TAHUN 2019

TABEL 4.8 REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA

No Bulan Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Pengembalian Saldo
1 Januari 191.000 721.000 140.000 Sisa Panjar Akhir

0 772.000

2 Februari 772.000 1.111.000 815.000 0 1.068.000
3 Maret 1.068.000 992.000 425.000 0 1.334.000
4 April 1.334.000 2.482.000 0 1.424.000
5 Mei 1.424.000 2.572.000 1.154.000 0 576.000
6 Juni 306.000 336.000 240.000 751.000
576.000 511.000

7 Juli 751.000 3.156.000 1.741.000 205.000 2.166.000

8 Agustus 2.166.000 1.787.000 3.532.000 185.000 421.000
421.000 1.182.000 1.006.000 20.000 597.000
9 Septembe 597.000 1.753.000 1.370.000 0 980.000
r 980.000 1.294.000
568.000 882.000 235.000 568.000
10 Oktober 351.000 482.000 0 437.000

11 Nopember

12 Desember

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama
Soe ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam
organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas
Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan
ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit
kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi
perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 66

kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan
secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu
memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi :
perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan,
penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan
negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan
akuntable melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen
dan Informasi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh
Pengadilan Agama Soe selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per bulan ke Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 67

1 Sarana dan Prasarana Gedung

MATRIK 4.1 SARANA/PRASARANA GEDUNG

NO Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I. FASILITAS RUANGAN 1 Digunakan
1. Ruang Ketua 1 Digunakan
2. Ruang Wakil Ketua 1 Digunakan
3. Ruang Panitera 1 Digunakan
4. Ruang Sekretaris 1 Digunakan
5. Ruang Sidang Utama 1 Digunakan
6. Ruang Sidang Dua 1 Digunakan
7. Ruang Hakim 1 Digunakan
8. Ruang Perpustakaan 1 Digunakan
9. Mushola 1 Digunakan
10. Ruang Rapat Ketua 1 Digunakan
11. Ruang Juru Sita 1 Digunakan
12. Pantri 1 Digunakan
13. Gudang 1 Digunakan
14. Ruang IT/Server 1 Digunakan
15. Ruang Sekretaris 1 Digunakan
16. Lobi Lantai Satu 1 Digunakan
17. Lobi Lantai Dua 1 Digunakan
18. Ruang Kepaniteraan 1 Digunakan
19. Ruang Tunggu Para Pihak 1 Digunakan
20. Ruang Pengaduan 1 Digunakan
21. Ruang Mediasi 1 Digunakan
22. Kamar Mandi Wanita 1 Digunakan
23. Kamar Mandi Pria 1 Digunakan
24. Ruang Kesekretariatan 1 Digunakan
25. Ruang Arsip 1 Digunakan
26 Ruang Bendahara 1 Digunakan
27. Pos Satpam 1 Digunakan
28. Ruang Merokok 1 Digunakan
29. Ruang Menyusui dan Bermain Anak

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 68

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap
barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan gedung kantor
permanen. Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Soe
meliputi:

a) Pemeliharaan
Pada Tahun Anggaran 2019Pengadilan Agama Soe

mendapatkan belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan
kantor. Belanja biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa
pemeliharaan gedung dan halaman sebesar Rp. 103.452.000 ,-
(Seratus Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
Pemeliharaan gedung ini berupa perbaikan atap yang bocor,
perbaikan saluran air dan pembuangan, pengecatan batas tempat
parkir, dan penataan halaman berupa taman. Dari anggaran
tersebut terealisasi sebesar Rp. 103.217.650,-. (seratus tiga juta dua
ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

b) Penghapusan
Dalam Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Soe untuk

gedung dan bangunan tidak ada penghapusan.

2 Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran
Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset

tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap
lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor.
Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset
tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan
dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang
termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan
barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 69

MATRIK 4.2 SARANA FASILITAS PERKANTORAN

NO Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Jumlah Keterangan

I. SARANA/PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN 15 Baik
1. Komputer/PC 11 Baik
2. Laptop 1 Baik
3. Infocus 1 Baik
4. PABX 6 Rusak
5. Mesin Ketik -
6. Mesin Foto Kopi - -
7. AC 1 -
8. Faximili 2 Baik
9. Genset 8 Baik
10. Filling Cabinet Besi 3 Baik
11. Brandkas 11 Baik
12. Tabung Pemadam Api 1 Baik
13. CCTV Kamera 11 Baik
14. Papan Visual/papan nama 3 Baik
15. Movitex Board 2 Baik
16. White Board 1 Baik
17. Mesin Absensi 1 Baik
18. Hand Metal Detector 1 Baik
19. Papan Pengumuman 1 Baik
20. Meja Resepsionis 13 Baik
21. Printer 2 Baik
22. Server 1 1 Rusak
23. Router 6 Rusak
24. Televisi 2 Baik
25. Meja Rapat 2 Baik
26. Meja Sidang 1 Baik
28. Palu Sidang 8 Baik
29. Kursi Kayu 8 Baik
30. Kursi Besi Metal 6 Baik
31. Kursi Sofa 21 Baik
32. Meja Kayu Baik

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 70

MATRIK 4.3 FASILITAS KENDARAAN DINAS Jumlah Keterangan
NO Sarana/Prasarana Fasilitas Kendaraan Dinas 1 Baik

I. Jenis Kendaraan Roda 4

1. Kijang Innova

II. Jenis Kendaraan Roda 2 1 Baik
1 Baik
1. Honda Supra X-125 1 Baik
2. Honda Kharisma X-125 1 Baik
3. Supra Fit 1 Rusak
4. Suzuki Thunder
5. Honda GL 100

MATRIK 4.4 1FASILITAS RUMAH DINAS

NO URAIAN JUMLAH KONDISI

1. Rumah Dinas Ketua BAIK RUSAK RUSAK KET
RINGAN BERAT

2. Rumah Dinas Wakil Ketua

3. Rumah Dinas Hakim - -- - -

4. Rumah Dinas Panitera - -- --

5. Rumah Dinas Sekretaris - -- --

Pengelolaan peralatan dan mesin kantor di Pengadilan Agama
Soe antara lain meliputi :

 Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk
peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama
Soe untuk mengidentifikasi kondisi barang.

 Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) sebanyak 17 ruangan
melalui Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 71

 Pembuatan SK ijin pemakaian BMN berupa kendaraan dinas
bermotor roda 2 sebanyak 4 unit dan untuk kendaraan roda empat
sebanyak 1 unit dan laptop.

 Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor.
 Penginputan pembelian dan pengeluaran persediaan di aplikasi

persediaan.
 Penginputan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin ke

aplikasi simak BMN.
 Adapun pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka

dilingkungan Pengadilan Agama Soe, meliputi :
- Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang

kegiatannya meliputi; Untuk bahan pustaka yang baru diterima
dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul,
halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi
stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soe.
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar
semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan,
memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka,
memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak
pepustakaan.
a. Pemeliharaan Prasarana

Pada Tahun Anggaran 2019 ini Pengadilan Agama Soe
mendapatkan dana dari DIPA untuk biaya pemeliharaan
kantor sebesar Rp. 152.658.000,- :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 72

TABEL PEMELIHARAAN PRASARANA

Jenis Volume Anggaran
NO Pemeliharaan
74.000.000
1. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1000 m2 29.452.000

2. Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung 4.350 m2 27.960.000

Kantor 7.456.000

3. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1 Unit 200.000
600.000
Roda 4 4.200.000
3.850.000
4. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 4 Unit 3.900.000
Roda 2 1.040.000

5. Pemeliharaan Genset 1 Tahun

6. Bahan Bakar Genset 1 Tahun
7. Pemeliharaan PC 5 Unit
8. Pemeliharaan Laptop/Notebook 6 Unit

9. Pemeliharaan Printer 5 Unit

10. Pemeliharaan Inventaris Kantor 13 Unit

b. Penghapusan
Pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Soe tidak mengajukan

penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-Court dilingkungan Peradilan Umum/ Agama/ Miltun

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk
Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar
Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan
Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara
Elektronik sebagai dasar hukum pertama penggunaan aplikasi E-Court,
masih dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah
mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 73

Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah,
sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan
diatur lebih lanjut.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung RI telah dapat
menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yaitu dengan
diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019,
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik yaitu pengembangan E-Court menuju E-Litigasi. Dari yang
sebelumnya hanya terbatas pada Pendaftaran (E-Filling), Pembayaran
(E-Payment) dan Pemanggilan/Pemberitahuan (E-Summons) namun
sekarang dengan diterbitkannya Perma no 1 tahun 2019 telah dapat
dilaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi)

Pengadilan Agama Soe yang merupakan unit kerja Peradilan
Agama tingkat pertama telah melaksanakan e-Court sejak Bulan
Desember 2018 hingga sekarang. Sampai akhir Desember 2019,
Pengadilan Agama Soe telah berhasil mendapat nomor perkara melalui
aplikasi e-Court sebanyak 2 perkara,

Pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Agama Soe sejauh ini telah
berjalan lancar dan telah dilaksanakan sosialisasi kepada advokat
maupun masyarakat pengguna e-Court disamping itu telah pula
diadakan Banner, Brosur dan piranti – piranti lainnya dalam
mendukung terlaksananya pelayanan E-Court. Masing – masing
Pejabat telah dibuatkan user Akun dalam penggunaan Apliaksi Ecourt
sehingga masing-masing user dapat melihat dan memantau
perkembangan dalam penginputan data E-Court.

Pada tahun 2019 Wakil ketua Pengadilan Agama Soe telah

menerbitkan Surat Keputusan nomor W23-

A6/449.a/KP.04.6/IX/SK/2019 tanggal 16 September 2019 tentang

petugas pojok E-Court yang bertugas :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 74

1. Menjelasan persyaratan, prosedur, biaya layanan
2. Membantu mendaftaran akun
3. Memandu cara pendaftaran perkara
4. Memberikan Penjelasan pesidangan Elektronik.

GAMBAR 4.1 POJOK E-COURT

Dengan menggunakan e-Court banyak kelebihan yang didapat,
diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya e-Court lebih murah
daripada persidangan konvensional.

Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya
korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan
untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang, dengan demikian
integritas pengadilan menjadi terjaga.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 75

Seperti telah dijelaskan diatas pada tahun 2019 Pengadilan Agama
Soe telah menerima perkara E-Court sebanyak 2 (dua) perkara.
Dengan klasifikasi sebagai berikut :

No No Perkara Jenis Status Keterangan
Perkara

1. 7/Pdt.G/2019/PA Soe Cerai Gugat Dicabut E-Cout/Advokat
2. 15/Pdt.G/2019/PA Soe
Cerai Gugat Dikabulkan E-Court perorangan

Adapun kendala kendala yang dihadapi terkait penerimaan
perkara secara e-Court dan E-Litigasi pada Pengadilan Agama Soe
adalah

1. Karena minimnya perkara yang diterima pada Pengadilan Agama
Soe, sehingga tidak maksimal dalam penyelesaian melalui E-Court.

2. Karena perkara yang didaftarkan hampir semuanya Verstek
sehingga tidak memungkinkan penyelesaian melalui E-Litigasi.

- Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum/ Agama/ Miltun

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan prima peradilan
sesuai target Mahkamah Agung, maka dalam rangka membantu proses
penyelesaian administrasi perkara, Mahkamah Agung telah
menerbitkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang mulai
diinstruksikan penerapannya mulai awal tahun 2016. Diluncurkannya
SIPP oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memudahkan para hakim
dan pejabat pengadilan dalam proses pengadministrasian perkara,
serta sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan peradilan yang cepat,
tepat waktu, efektif dan efisien serta biaya ringan sebagaimana
tertuang dalam asas beracara di Pengadilan Agama.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 76

“Sistem Informasi dan Administrasi Peradilan Agama” atau yang
dikenal dengan akronim SIADPA sebagai salah satu upaya agar
manajemen administrasi perkara efektif dan efisien. Adanya sistem
SIPP dan SIADPA mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama
membantu dalam proses manajemen administrasi Perkara.

Adanya aplikasi SIPP tersebut, dapat direspon baik untuk aparatur
peradilan. Seperti halnya oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Panitera
Pengganti yang dimudahkan dalam proses perkara,
penerimaan.penyusunan berita acara sidang sampai pada pembuatan
putusan, yang berarti aparatur Pengadilan Agama berkewajiban untuk
mengimplementasikan SIPP sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah
Agung guna mengintegrasikan data dari seluruh Peradilan Agama dan
juga lingkungan peradilan yang lain bersama Mahkamah Agung

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada
Pengadilan Agama Soe telah berjalan dengan baik dan lancar, semua
perkara yang didaftarkan diinput melalui SIPP dengan
penanggungjawab masing masing user yang telah ditetapkan dan telah
menggunakan versi terbaru yaitu Versi 3.3.0.1.

Setiap Bulan Pengadilan Agama Soe melaksanakan Monitoring dan
Evaluasi dalam hal penggunaan SIPP, sehingga kesalahan dalam
penginputan data pada SIPP dapat diminimalisir dan semua fitur dan
Menu yang terdapat dalam SIPP telah diinput seperti Surat
Gugatan/Permohonan, PMH, PP, PHS, Relas, BAS, sampai Putusan dan
Anonimisasi.

Untuk sinkronisasi data telah dilaksanakan sehari minimal 3 x
sehingga data – data yang telah diinput dapat langsung terdeteksi
melalui SIPP Mahkamah Agung.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 77

GAMBAR 4.2 DAFTAR PERKARA GUGATAN PADA APLIKASI SIPP
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 78

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 79

Dalam kurun waktu 2019, penilaian kinerja berdasarkan SIPP
yang dinilai oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung,
Pengadilan Agama Soe telah menempati urutan 10 besar pada
penilaian kategori IV. Hal ini menunjukan bahwa Pengadilan Agama
Soe sangat serius dan peduli terhadap implementasi SIPP.

Sedangkan untuk Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP)
website telah berjalan dengan baik tanpa kendala,

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 80

GAMBAR 4.3 1MENU DAFTAR ARSIP PERKARA PADA APLIKASI SIPP
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 81

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu

1. Maksud, Tujuan dan Manfaat
Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu

mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya
peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama Soe.
Pada Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Soe,
terdapat peran Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
sebagai pembina Pengadilan Agama Soe, sebagai penyelenggara
Akreditasi Penjaminan Mutu dan peran Pusat sebagai regulator.
Penyelenggaraan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan
Agama Soe yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama tersebut meliputi tahapan Asesmen dan tahapan
penetapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Pelaksanaan
Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Soe
dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM)
Pengadilan Agama Soe yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama melalui Peraturan yang menjadi objek
dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu
ini adalah Pengadilan Agama Soe sesuai dengan Peraturan.

2. Dasar Hukum
1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor 2077.a/DJA/OT.01.3/SK/10/2019, tanggal 4 Oktober
2019 Tentang Tim Penyusunan Pedoman Akreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2019, tanggal 6

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 82

Oktober 2019 Tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.
3. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan
Mutu Pengadilan Agama Soe:
a. Kepemimpinan (Leadership)
b. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
c. Manajemen Proses (Process Management)
d. Perencanaan Strategis (Strategic Planing)
e. Manajemen Sumberdaya (Resources Management)
f. Sistem Dokumen (Document System)
g. Hasil Kinerja (Performance Result)

Tujuh kriteria penilaian ICP-E tersebut telah dirumuskan
dalam bentuk checklist standar BADILAG untuk memudahkan
para asesor internal menjalankan tugas dan fungsinya. Checklist
standar BADILAG tersebut memuat hal-hal penting yang ada
pada Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Bir ok rasi ,
Standa r Pengawasan BAWAS (buku IV), Zona Interitas,
Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan, Implementasi SIPP,
Pelayanan Informasi Publik, PTSP dan Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat. Materi checklis standar BADILAG tersebut
menunjukan bahwa sama sekali tidak ada benturan antara APM
dengan RB dan dengan Pengawasan BAWAS.

Akreditasi penjaminan mutu (APM) Badan Peradilan Agama
saat ini telah memasuki tahun ketiga dan mengakreditasi 388
satker dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 83

TABEL 5.1 SATKER PERAIH PREDIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 2019

KELAS PREDIKAT
NO PENGADILANN
A (Excellent) B C JUMLAH
1. PTA/MS Aceh 0 29
2. PA/MS Kelas IA 29 0 0 77
3. PA/MS Kelas IB 0 110
4. PA/MS Kelas II 77 0 0 172

Jumlah Total 100 10 0 388 Satker

142 30

348 40

Tahun 2017 Pengadilan Agama Soe berdasarkan Surat Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur kepada Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : W23-
A/926/OT.01.3/VII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 perihal Persiapan
Sertifikasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama
menunjuk Pengadilan Agama Soe untuk melaksanakan Sistem
Akreditasi Penjaminan Mutu yang kemudian pada tanggal 31 Oktober
2017 sampai dengan 2 November 2017 telah dilaksanakan Asesmen
eksternal dari Tim Asesor Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur (NTT) dan dilanjutkan tanggal 17 November 2017 Asesmen
dari Tim DIRJEN BADILAG. Dari hasil asesmen tersebut Pengadilan
Agama Soe berhasil meraih predikat “A” Excellent.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 84

Sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Soe melaksanakan
Asessmen Surveillance Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Tim
Asessor Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2018 dan berdasarkan
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Hasil
Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan 2019, Pengadilan
Agama Soe masih bisa mempertahankan predikat “A” Excellent .

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 85

GAMBAR 5.1 HASIL ASESMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 2019
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 86

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Soe juga telah dilaksanakan
Asessmen Surveillance Kedua Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Tim
Asessmen Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur Nomor: W23-A/1444/OT.01.3/SK/X/2019 tanggal 14
Oktober 2019 tentang Penetapan Tim Telusur Dokumen Asessmen
Surveillance APM Gelombang II Tahun 2019 dan Surat Tugas Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor :
W23-A/1480/HM.01.1/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Berbeda dari
tahun-tahun sebelumnya yang penilaiannya hanya dilaksanakan satu kali
dan materi yang diperiksa hanya berkisar pada kelengkapan evidence
Akreditasi Penjaminan Mutu serta implementasinya. Materi penilaian
Asessmen Surveilance Kedua dibagi menjadi 2 tahapan, yakni sebagai
berikut:

1. Penilaian telusur dokumen yang terdiri dari telusur dokumen
Akreditasi Penjaminan Mutu, Zona Integritas dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh Tim Asessmen
Eksternal dari tanggal 21 s/d 22 Oktober 2019. Jika tahun
sebelumnya Tim Asessmen Eksternal melaksanakan penilaian
telusur dokumen di Pengadilan Agama Soe namun tahun ini
prosedurnya berbeda, Tim Asessmen Eksternal menilai telusur
dokumen di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

2. Penilaian observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu
yang dilaksanakan dari tanggal 7 s/d tanggal 8 November 2019
pada Pengadilan Agama Soe oleh Tim Asessmen Eksternal
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Ada 4 kriteria
penilaian observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu
yakni Keberlanjutan, Konsistensi Pelayanan Publik, Implementasi 9
Inovasi Unggulan Ditjen Badilag dan Presentase Evaluasi
Implementasi APM;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 87

GAMBAR 5.2 PRESENTASI EVALUASI IMPLEMENTASI APM TAHUN 2019
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 88

Dari hasil penilaian telusur dokumen dan observasi implementasi
Akreditasi Penjaminan Mutu, Tim Asessmen Eksternal Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur memberikan kesimpulan bahwa
secara keseluruhan dokumen yang disusun telah banyak yang
terpenuhi hanya terdapat beberapa dokumen yang harus dilakukan
tindakan perbaikan dan alhamdulillah sesuai dengan kontrak kinerja
tindak lanjut telusur dokumen dan observasi implementasi Akreditasi
Penjaminan Mutu, Pengadilan Agama Soe telah menindaklanjuti hasil
temuan dimaksud dan telah dikirim ke Tim Asessmen Eksternal
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

GAMBAR 5.3 PENYERAHAN KONTRAK KINERJA ASESMEN APM 2019

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 89

4. Pemeliharaan Hasil Asesmen dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu
a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Sejalan dengan Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di
Mahkamah Agung khususnya dilingkungan Badan Peradilan
Agama, Pelaksanaan Zona Integritas merupakan suatu keharusan
yang pelaksanaannya dilakukan sebagaimana tahapan yang
ditetapkan dalam PERMENPAN Nomor 52 Tahun 2014. Untuk itu,
perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi
pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Adapun maksud serta tujuan pembangunan Zona Integritas
sebagai berikut:
1. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBK)/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan
2. Tujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan
tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM.
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
R.I. Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu membentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu satker bahwa
satkernya telah siap membangun Zona Integritas.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di
Pengadilan Agama Soe dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober
2018 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Soe
disaksikan oleh Jajaran FORKOPIMDA (Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah) yang dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri,
Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, DANDIM 1621

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 90

dan dihadiri oleh pimpinan Instansi terkait di Kabupaten Timor
Tengah Selatan.
PENANDATANGAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS OLEH KETUA PENGADILAN

AGAMA SOE

Integritas

GAMBAR 5.4 PENANDATANGAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS OLEH KETUA

PENGADILAN NEGERI SOE

Ketua pengadilan Negeri

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 91

GAMBAR 5.5 PENANDATANGANAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS OLEH KEPALA

KEJAKSAAAN NEGERI SOE

Kepala Kejaksaan Negeri
GAMBAR 5.6 PENANDATANGAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS OLEH DANDIM

1621 TIMOR TENGAH SELATAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 92

GAMBAR 5.7 PEMBACAAN PAKTA INTEGRITAS OLEH SELURUH PEGAWAI

PENGADILAN AGAMA SOE

Dalam acara ini dibacakan Deklarasi Pencanangan
Pembangunan Zona Integritas yang dibacakan oleh Ketua
Pengadilan Agama Soe Drs. H. Sartono serta pembacaan Pakta
Integritas oleh Hakim Suratnah, Bao, S.Ag., MH dan diikuti oleh
seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Soe.
b. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI
untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dibutuhkan
sumber daya manusia yang profesioanal, berintegritas, bekerja
keras, berkomitmen dan bekerja sama dengan seluruh aparatur
Pengadilan Agama, oleh karenanya Direktorat Jenderal Peradilan
Agama menetapkan salah satu program untuk mendorong
terjadinya perubahan di Peradilan Agama adalah upaya untuk
mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) .

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 93

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor 261 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani Di Lingkungan Peradilan Agama, maka
diperintahkan kepada seluruh Pengadilan Agama /Mahkamah
Syarìyah dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syarìyah Aceh
untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM.

Sejak diberlakukannya Buku Saku Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di
Lingkungan Peradilan Agama, seluruh aparatur Pengadilan Agama
Soe berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Zona
Integritas secara masif dari level pimpinan hingga para pejabat
fungsional/struktural dan bahkan Pegawai Tidak Tetap. Hal ini
dimulai dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Agama Soe tertanggal 22
Februari 2019. Adapun penerapan pembangunan Zona Integritas
pada Pengadilan Agama Soe sebagai berikut:
A. Komponen Pengungkit
I. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten
mekanisme kerja, pola pikir (mind set) dan budaya kerja
(culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi
lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan
Zona Integritas. Upaya Pengadilan Agama Soe untuk
mewujudkan tujuan diatas sebagai berikut:
• Penyusunan Tim Kerja;
• Membuat dokumen rencana aksi pembangunan Zona

Integritas Menuju WBK/WBBM;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 94

• Mensosialisasikan proses pembangunan ZI kepada seluruh
pegawai pada saat apel Senin pagi dan Jumàt sore, rapat
periodik, pemasangan spanduk/banner;

• Mensosialisasikan proses pembangunan ZI kepada
masyarakat melalui website, media social, spanduk/banner,
TV Media;

• Mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI
pada tiap-tiap komponen serta membuat laporan dan
tindaklanjut atas temuan monitoring dan evaluasi;

• Perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan mengadakan
pemilihan role model diantara pimpinan, pemilihan agen
perubahan;

• Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertua g dalam kode
etik dan perilaku;

II. Penataan Tata Laksana
Bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi system
proses dan prosedur menuju WBK/WBBM. Upaya yang telah
dilakukan Pengadilan Agama Soe adalah sebagai berikut:
• Setiap kegiatan ada SOP dan mengimplementasikannya;
• Menerapkan e-office/e-government demi efisiensi dan
efektifitas kerja;
• Keterbukaan Informasi publik melalui website;

III.Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM satuan
kerja pada ZI menuju WBK/WBBM. Upaya yang telah dilakukan
untuk mewujudkan tujuan dimaksud adalah sebagai berikut:
• Melakukan rencana kebutuhan pegawai dengan merujuk
pada ABK dan peta jabatan serta melaksanakan monev;
• Menyusun kebijakan pola mutase internal dalam bentuk SK
Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe dan melaksanakan
monev;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 95

• Mengadakan upaya pengembangan kompetensi pegawai
dengan cara diskusi hukum, bedah berkas, sosialisasi
peraturan terbaru dan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja);

• Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat;
• Melakukan penilaian dan pengukuran kinerja individu

secara periodik;
• Penegakan aturan disiplin dan kode etik/kode perilaku

dengan data dukung absensi, surat izin keluar kantor, cuti;
• Pemutakhiran data pegawai secara individu melalui SIKEP;
IV. Penguatan Akuntabilitas
Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja pada satuan kerja. Upaya yang dilakukan Pengadilan
Agama Soe demi mewujudkannya ialah:
• Melibatkan pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan

Agama Soe dalam penyusunan SAKIP;
• Adanya dokumen Renstra, RKT, PK, IKU, Review IKU dan IKU

tambahan;
V. Penguatan Pengawasan

Bertujuan untuk penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan
bebas KKN. Adapun yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama
Soe untu mewujudkannya sebagai berikut:
• Adanya public campaign tentang pengendalian gratifikasi

dan telah menerapkannya;
• Membuat laporan LHKPN setiap tahun;
• Adanya SK Tim Pengendali Gratifikasi dan Petugas

Pengaduan Masyarakat;
• Adanya CCTV;
• Tidak adanya pengaduan masyarakat baik terhadap

pelayanan dan kode etik/kode perilaku pegawai;
VI.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 96

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan
publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:
• Adanya standar pelayanan minimal dan telah

memaklumatkannya;
• Tersedianya SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
• Bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonedia untuk

mengadakan sosialisai/pelatihan pelayanan prima kepada
Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
• Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
• Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
pencari keadilan melalui website, TV Media, Banner, leaflet;
• Tersedianya survey harian;
• Tersedianya inovasi layanan berupa pojok e-court;
B. Komponen Hasil
I. Terwujudnya Aparatur Pengadilan Yang Bersih dan Bebas dari
KKN
Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Soe telah mengadakan
survey indeks persepsi korupsi dengan mengambil 150
eksemplar kuesioner. Dari hasil survey indeks persepsi korupsi
tersebut, Pengadilan Agama Soe memperoleh nilai tertimbang
2,89 atau mendapat nilai Mutu 3 yang mempunyai arti bahwa
kinerja aparatur Pengadilan Agama Soe masih jarang bersih
dan bebas dari KKN. Oleh karena itu kinerja aparatur
Pengadilan Agama Soe di tahun berikutnya perlu ditingkatkan
lagi integritasnya, profesionalisme serta transparansi dan
akuntabilitas sehingga seluruh aparatur Pengadilan Agama Soe
mendapatkan predikat bersih dan bebas dari KKN. Selain
mengadakan survey indeks persepsi korupsi, aparatur
Pengadilan Agama Soe juga telah menindaklanjuti seluruh

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 97

temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal dengan
peroleh nilai tertimbang 85.
II. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat
Demi mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat pencari keadilan, setiap tahun Pengadilan
Agama Soe telah mengadakan survey kepuasan
masyarakat/indeks kepuasan masyarakat. Hal ini dilakukan
agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan kualitas
pelayanan publik yang prima. Tahun 2019 hasil Survey
Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Soe memperoleh nilai
tertimbang 3,58 atau 89,48% dan masuk dalam kategori Sangat
Baik, Meskipun demikian Pengadilan Agama Soe tetap akan
melakukan perbaikan berdasarkan prioritas perbaikan
sebagaimana yang termuat dalam Laporan SKM Tahun 2019
yakni U1 (Kesesuaian persyaratan pelayanan), U2 (Kemudahan
prosedur pelayanan) dan U4 (Kewajaran biaya/tarif dalam
pelayanan. Menindaklanjuti hasil temuan diatas, Pengadilan
Agama Soe telah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen
pada tanggal 4 Desember 2019.
c. Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan Pengadilan

Pembinaan terhadap seluruh personil Pengadilan Agama Soe
dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi, perbaikan
sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan
yang memadai, pelatihan teknis dan non teksnis yang kesemuanya
mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan
melakukan kesalahan penyelewengan dan pelanggaran.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan
Pengadilan Agama Soe disertai data dukung dalam bentuk
dokumen. Pembinaan dalam bentuk sosialisasi/pengarahan harus
dibuktikan dengan dokumen undangan, daftar hadir, notula rapat,
bahan presentasi dan juga foto dokumentasi.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 98