Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Untuk menegakkan dan menjaga martabat serta
kepercayaan publik terhadap Pengadilan, Mahkamah Agung telah
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dan Maklumat Ketua
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya.
2. Budaya Kerja (5R dan 3S)

Budaya Kerja atau pola sikap dan perilaku SDM di Pengadilan
Agama Soe, ketika melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
memberikan pelayanan publik. Budaya Kerja yang bertujuan
untuk mengubah sikap dan perilaku SDM Pengadilan Agama Soe
agar dapat meningkatkan kenyamanan dan produktifitas kerja. 5R
merupakan budaya tentang bagaimana SDM dalam suatu
organisasi memperlakukan tempat kerjanya secara benar.
1. Pelaksanaan 5R

- Penerapan 5 R di Pengadilan Agama Soe diikuti dan
ditaati oleh semua level dari pimpinan hingga tenaga
honorer.

- Membudayakan 5R, menjadikan 5R sebagai bagian yang
tidak terlepas dari kegiatan kerja harian. piket 5R, checklist
kebersihan, Jum'at bersih.

- Melaksanakan evaluasi penerapan 5R perbandingan
setelah melakukan 5R (before and after).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 99

2. Prinsip 5R
- RINGKAS, Pengadilan Agama Soe telah menerapkan prinsip
ini dengan selalu melakukan opname fisik terhadap barang
serta memisahkan sesuatu alat/barang yang jarang
dipakai, sering dipakai dan menyingkirkan yang tidak
diperlukan lagi.
- RAPI, pada Pengadilan Agama Soe baik Pegawai maupun
tenaga pramubakti menyimpan sesuatu alat/barang sesuai
tempat yang telah ditentukan. Sesuatu alat/barang
dikelompokan ditempat yang ditentukan (almari, rak)
kemudian diberi label isi rak atau almari.

GAMBAR 5.8 PENYIMPANAN BERKAS ARSIP PADA LEMARI PENYIMPANAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 100

- RESIK, seluruh personil Pengadilalan Agama soe
baik pegawai maupun Tenaga honorer selalu
membersihkan tempat/lingkungan kerja, peralatan kerja
dari debu dan kotoran. Resik dilaksanakan oleh semua
level dari pimpinan (4 pilar) hingga tenaga honorer.

GAMBAR 5.9 KERJA BAKTI/JUMAT BERSIH

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 101

- RAWAT, suluruh unsur di Pengadilan Agama Soe
berusaha mempertahankan hasil 3R diatas (Ringkas, Rapi,
Resik) dengan cara membakukan/menetapkan standar
(cara pengendalian, penetapan kondisi tidak wajar,
mekanisme pemantauan, pola tindak lanjut, pemeriksaan
berkala).

GAMBAR 5.10 PERAWATAN GEDUNG KANTOR
- RAJIN, terciptanya kebiasaan pribadi tiap SDM. Untuk

menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai.
(MELAKUKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN, DAN TIDAK
MELAKUKAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN).
Kondisi yang dibutuhkan agar terciptanya kondisi Rajin

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 102

adalah: penetapan target bersama, teladan/ contoh
pimpinan, harmonisasi hubungan antar SDM.

GAMBAR 5.11 KEGIATAN RUTIN KEBERSIHAN
3. Penerapan 3S

Mutu akan terjamin ketika tiap SDM memiliki budaya
(berperilaku) menjadi inspektur bagi kualitas pekerjaanya
masing-masing. SDM yang professional adalah SDM yang
mencintai pekerjaanya, berorientasi pada produktifitas. Hal
tersebut tercermin dari budaya kerja para pegawai Pengadilan
Agama Soe, yaitu kerja keras, ulet, disiplin, tanggung jawab,
konsisten, responsive dan mandiri.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 103

GAMBAR 5.12 PENERAPAN PERILAKU 3S (SENYUM, SAPA, SALAM)
Penerapan 3S (Senyum, Sapa, Salam) adalah bentuk

ekspresif yang menunjukkan rasa senang, gembira dan suka.
Salam yang diberikan oleh para pegawai Pengadilan Agama Soe
bukan sekedar tindakan gerakan tangan semata namun
memberikan isyarat tentang rasa damai dan menyatakan
hormat kepada orang lain khususnya para pencari keadilan.
Sapa yang disampaikan adalah perkataan, sapaan atau
menegur, mengajak orang lain bercakap-cakap. Oleh karena itu
penerapan 3S pada Pengadilan Agama Soe terlebih dahulu
diterapkan pada bagaimana memperbaiki suasana hubungan
kerja dengan komunikasi personal kekeluargaan sehingga
seluruh SDM merasa nyaman dalam menjalankan tugas dan
fungsi masing-masing. Hal yang paling penting adalah gaya

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 104

kepemimpinan dari gaya memerintah menjadi gaya mengajak
agar perubahan dilakukan sepenuh hati (change by love).

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama
Soe mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2019, tanggal 2 Agustus
2019 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan
Peradilan Agama. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan
dengan mengacu pada prinsip integrasi, koordinasi, efisiensi,
efektivitas, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas. Adapun
penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Soe
sebagai berikut:

1. PadaPengadilanAgamaSoetersedia Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
terdiri dari layanan pokok dan layanan penunjang. Layanan pokok
terdiri dari layanan informasi dan pengaduan, layanan
pendaftaran, layanan pembayaran dan layanan penyerahan
produk pengadilan. Sedangkan layanan penunjang terdiri dari
layanan Bank (penyetoran panjar biaya perkara) dan layanan
PT.Pos (pembelian meterai dan legalisir alat bukti).

2. Petugas yang berada pada tiap layanan pokok terdiri dari para
Panmud dan Jurusita yang memimpin dan mengawasi (supervise)
front office. Masing-masing petugas pelayanan melaksanakan tugas
dan fungsinya masing-masing.
a. Pada prinsipnya layanan informasi dan pengaduan dilakukan
masing-masing oleh seorang petugas namun dalam hal
keterbatasan Sumber Daya Manusia, layanan informasi dan
pengaduan dapat dilakukan oleh satu orang petugas
informasi/pengaduan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh
Panitera Muda Permohonan;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 105

b. Layanan Pendaftaran dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran
yang dahulunya disebut sebagai Petugas Meja I yang dalam hal
ini dilaksanakan oleh Panitera Muda Gugatan jika berkaitan
dengan perkara gugatan dan dilaksanakan oleh Panitera Muda
Permohonan jika berkaitan dengan perkara permohonan;

c. Layanan Pembayaran dilaksanakan oleh Petugas Pembayaran
yang dahulunya disebut Kasir yang dalam hal ini dilaksanakan
oleh Panitera Muda Hukum;

d. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dilaksanakan oleh
Petugas Produk Pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai
Petugas Meja III dan yang menjadi tanggungjawab Panitera
Muda Hukum namun dalam hal ini dilaksanakan oleh Jurusita;

GAMBAR 5.13 PETUGAS PTSP
Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
selain tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
Pengadilan Agama Soe juga telah menyediakan bentuk pelayanan
lainnya, diantaranya sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 106

• Kehadiran sidang, untuk melaporkan kedatangan para pihak,
petugas sidang mengentry data kehadiran para pihak
melalui aplikasi SIPP sehingga Panitera Pengganti/Majelis
Hakim yang akan menyidangkan dapat mengetahui kehadiran
para pihak.

3. Survei Kepuasan Layanan Harian, untuk memberikan penilaian
layanan yang telah diterima oleh penerima layanan,
Pengadilan Agama Soe telah menyediakan sarana berupa
kotak survey kepuasan layanan harian dengan menggunakan
koin yang menggambarkan 4 (empat) tingkat kepuasan
terhadap pelayanan petugas PTSP.

4. Adanya Informasi layanan melalui TV Media, banner,
website, brosur dan leaflet. Tujuannya agar publik
mengetahui informasi layanan yang ada di kepaniteraan.

5. Tersedianya penghitungan panjar biaya perkara mandiri
oleh calon pihak berperkara berupa aplikasi e-SKUM,.
Tujuannya agar calon pihak berperkara dapat menghitung
sendiri dan mengetahui taksiran panjar biaya perkara.

6. Informasi perkara melalui aplikasi SIPP, agar para pihak
mengetahui s e j a u h m a n a p r o s e s perkaranya bahkan
masyarakat pada umumnya juga dapat mengakses aplikasi
tersebut.

7. TelahtersediaDenah ruang sidang, agar memudahkan pencari
keadilan menuju ruang sidang.

8. Telahdilaksanakan MoU dengan Bank Rakyat Indonesia CabangSoedan
PT. Pos Indonesia Cabang Soe namun karena jumlah perkara yang masih
sedikit, maka petugas Bank Rakyat Indonesia dan PT. Pos Indonesia tidak
stand by di tempat pelayanan pada Pengadilan Agama Soe, jadi ketika ada
calon pihakberperkarayangakanmembayarpanjarbiayaperkara,barulah
petugas Bank Rakyat Indonesia dihubungi untuk datang kea Kantor
PengadilanAgamaSoe,begitupulayang terjadipadapelayananlegalisiralat
bukti surat, jika ada alat bukti surat yang akan dilegalisir barulah petugas

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 107

dari PT. Pos Indonesia dihubungi untuk datang kea Kantor Pengadilan
Agama Soe.
- Inovasi Pelayanan Publik
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) telah
meluncurkan 9 Aplikasi unggulan guna mempermudah pelayanan terhadap
para pencari keadilan. Dari 9 Aplikasi, yang berkaitan langsung dengan
pelayanan publik ada 4 Aplikasi yaitu.
1. Aplikasi Notifikasi perkara
Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara
terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang
berjalan, baik itu pihak prinsipal dalam suatu perkara maupun
Kuasa Hukumnya.
Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama.
Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang
bersumber dari data kependudukan dan nomor perkara, sehingga
notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran
kepada pihak berperkara.
Fungsi Aplikasi ;
1) Memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang
meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara;
2) Bersifat aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 108

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 109

GAMBAR 5.14 TAMPILAN APLIKASI NOTIFIKASI PERKARA

2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan
Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang terintegrasi dengan

data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau
masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan
produk pengadilan.
Fungsi Aplikasi ;

Memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak,
yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis
hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara
berdasarkan permintaan dari para pihak.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 110

GAMBAR 5.15 TAMPILAN APLIKASI INFORMASI PRODUK PENGADILAN
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 111

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 112

3. Aplikasi Antrean Sidang
Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat

memberikan pembagian jadwal persidangan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Pihak berperkara dapat melakukan
pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengatur waktu
persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama
dan melelahkan untuk mengikuti persidangan.
Fungsi Aplikasi
1) Menyediakan pendaftaran antrean secara online
2) Memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih

tepat, sesuai dengan kebutuhannya
GAMBAR 5.16 TAMPILAN APLIKASI ANTREAN SIDANG

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 113

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 114

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan ( TNP2K )
Kemudahan yang diberikan Perma 1/2014 ternyata menyisakan

sedikit persoalan dalam pelaksanaannya. Pembebasan biaya
perkara yang sudah dianggarkan pada suatu pengadilan tidak
terserap dengan baik, disebabkan sulitnya masyarakat untuk
mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari
kelurahan atau surat sejenisnya yang diperlukan, bahkan untuk
pembuatan surat tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak
waktu dan juga biaya.

Ditjen Badilag telah membuat aplikasi verifikasi data
kemiskinan, aplikasi ini nantinya dapat membantu menyajikan data
masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah
Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan,
pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem
akan secara otomatis memverikasi melalui nomor induk
kependudukannya.
Fungsi Aplikasi ;
1) Sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya

perkara kepada masyarakat miskin;
2) Sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar

penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 115

GAMBAR 5.17 TAMPILAN APIKASI BASIS DATA KEMISKINAN (TNP2K)
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 116

5. Aplikasi Hitung Panjar Biaya Perkara.
Aplikasi Hitung panjar biaya perkara secara mandiri sebagai

pelayanan publik Pengadilan Agama Soe, yang memberikan
kemudahan kepada para pihak berperkara untuk menghitung biaya
perkaranya secara mandiri.

GAMBAR 5.18 TAMPILAN APLIKASI HITUNG PANJAR BIAYA PERKARA

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 117

6. Aplikasi Audio Anti Gratifikasi
Aplikasi dimaksud memberikan informasi kepada para pihak,

Penasehat Hukum, Keluarga para Pihak, Pengunjung sidang atau
pihak lainnya untuk tidak melakukan gratifikasi, suap atau
pemberian atau janji kepada aparatur Pengadilan Agama Soe dari
Pimpinan sampai kepada pegawai Honorer.

GAMBAR 5.19 TAMPILAN APLIKASI AUDIO PERINGATAN ANTI GRATIFIKASI

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 118

7. Website
Salah satu fungsi website yang diterapkan oleh Pengadilan

Agama Soe adalah sebagai sarana untuk menyebarkan informasi
kepada publik. Sehingga informasi lebih cepat dan pengguna
layanan dapat mengetahui informsi yang berkaitan dengan
keperluan dan kebutuhannya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 119

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 120

GAMBAR 5.20 TAMPILAN MENU INFORMASI PADA WEBSITE
8. Aplikasi Barcode

Aplikasi ini adalah inovasi di bidang pelayanan publik yang
diperuntukan untuk masyarakat yang mempunyai smartphone yang
tersedia QR Scanner barcode, pengguna hanya melakukan scaning
dan akan otomatis terbuka informasi-informasi yang dibutuhkan.

GAMBAR 5.21 1TAMPILAN APLIKASI BARCODE
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 121

9. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Website.
Aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan website Pengadilan

Agama Soe untuk memonitor penyelesaian perkara oleh para pihak
pencari keadilan.

GAMBAR 5.22 TAMPILAN APLIKASI SIPP

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 122

10. Media Sosial FACEBOOK/Fanpage
Inovasi Pengadilan Agama Soe untuk membrikan informasi

kepada masyarakat tentang kegiatan kegiatan kantor.

GAMBAR 5.23 AKUN MEDIA SOSIAL FACEBOOK/FANPACE
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 123

11. Media Sosial Instagram.

GAMBAR 5.24 AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
12. Media Sosial Youtube

GAMBAR 5.25 AKUN MEDIA SOSIAL YOUTUBE
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 124

13. Media Sosial Telegram

GAMBAR 5.26 AKUN MEDIA SOSIAL TELEGRAM
14. Media Sosial Twitter

GAMBAR 5.27 AKUN MEDIA SOSIAL TWITTER
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 125

15. Media Sosial Skype

GAMBAR 5.28 AKUN MEDIA SOSIAL TWITTER
16. Pojok E_Court.

Salah satu inovasi pelayanan publik untuk pihak yang akan
berperkara secara Elektronik di Pengadilan Agama Soe.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 126

17. TV Media.

GAMBAR 5.29 TV MEDIA

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 127

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 128

18. Capture Pelayanan Publik/Public Campaign
GAMBAR 5.30 PUBLIC CAMPAIGN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 129

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 130

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 131

BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengadilan Agama Soe sebagai kawal
depan peradilan, dalam melakukan pengawasan internal berpedoman
kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan yang dalam pelaksanaan berpedoman pada
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007
tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Dalam perkembangan terbaru guna menegakkan dan menjaga martabat
serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, Mahkamah Agung
melakukan pencegahan atas penyimpangan sedini mungkin oleh aparat
pengadilan dan untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu
dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yg terus menerus oleh setiap
atasan langsung terhadap bawahannya. Atas alasan tersebut, Mahkamah
Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan Langsung di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Selain itu untuk mendorong peran aktif masyarakat guna mencegah
pelanggaran serta mepercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, Mahkamah Agung kembali
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 9 Tahun

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 132

2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yg berada di Bawahnya.

Untuk menjaga profesionalitas Hakim yang juga sebagai pelaksana
Hakim pengawas pada setiap Pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya. PERMA ini pada pokoknya juga untuk
meningkatkan disiplin kerja Hakim pada setiap lembaga peradilan yg berada
di bawah Mahkamah Agung.

Atas pertimbangan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Soe sebagai salah
satu unit pelaksanan lembaga peradilan, telah menunjuk Hakim Pengawas
Bidang pada Pengadilan Agama Soe. Maksud dilaksanakan pengawasan
adalah :

1. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,
pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum
peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan
pelaksanaan tugas-tugas peradilan;

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan
ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;

4. Untul menilai kinerja;
Adapun tujuan dari pengawasan tersebut untuk dapat mengetahui

kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi
pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang
diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas peradilan, tingkah laku aparat
peradilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Sedangkan fungsi pengawasan tersebut meliputi :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 133

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib
sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya;

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari
keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara
yang cepat dan biaya perkara yang murah.
Pengadilan Agama Soe dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni pada

tahun 2019, telah beberapa kali terjadi perubahan Surat Keputusan (SK)
khusus Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor W23-
A6/46/PS.01/SK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019. SK ini merupakan
pembaruan SK awal tahun dan mencabut SK sebelumnya yakni SK Nomor
W23-A6/516/PS.01/SK/XI/2019 tanggal 1 November 2018.

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor W23-
A6/256/PS.01/SK/IV/2019 tanggal 4 April 2019. SK ini merupakah
perubahan dan mencabut SK sebelumnya dengan pertimbangan salah
seorang Hakim Pengawas dipromosikan/Mutasi ke Pengadilan Agama
Maumere.

3. Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor W23-
A6/328/PS.01/SK/V/2019 tanggal 16 Mei 2019. SK ini merupakan
perubahan dan mencabut SK sebelumnya dengan pertimbangan Ketua
Pengadilan Agama Soe dipromosikan/mutasi ke Pengadilan Agama
Wonosobo dan disi oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe yang baru.
Sesuai SK Penunjukan tersebut, pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan

sebanyak 4 (empat) kali, yakni :

a. Triwulan pertama dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Mei 2019;
b. Triwulan kedua dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 31 Juli 2019;
c. Triwulan ketiga dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 31 Oktober 2019;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 134

d. Triwulan keempat rencana dilaksanakan pada tanggal 18-20 Desember
2019.

Rencana Tindak lanjut Hasil Pengawasan dalam target waktu masing-
masing 2 (dua) minggu terhitung tanggal akhir pengawasan dan
selanjutnya diadakan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan sejauh
mana telah dilaksanakannya hasil temuan Hakim Pengawas tersebut.
Hingga target waktu yang diberikan masing-masing bidang, perbaikan-
perbaikan sesuai hasil temuan telah diselesaikan tepat waktu.

Untuk pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan
Tinggi Agama Kupang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 7
dan 8 Mei 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor W23-
A/701/PS.01/IV/2019 tertanggal 26 April 2019. Adapun hasil temuan Hakim
Tinggi Pengawas juga telah ditindak lanjuti sebagaimana hasil
temuan/perbaikan yang diminta.

Selain itu, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI juga pernah
melakukan Monitoring berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI Nomor 181/BP/ST/III/2019, tertanggal 18 Maret 2019.
Pelaksanaan Monitoring Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22
Maret 2019. Adapun sasaran utama pengawasan ini adalah Monitoring atas
hasil temuan Pemeriksaan Reguler Tim Pemeriksa Badan Pengawasan
Mahkamah Agung yang pernah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 16 April
2016 dengan Surat Tugas Nomor 164/BP/ST/IV/2016 tertanggal 1 April
2016. Secara umum hasil monitoring atas temuan pengawasan pada tanggal
12 s.d 16 April 2016 telah ditindaklanjuti. Demikianpun temuan-temuan
yang baru juga telah ditindaklanjuti.

B. EVALUASI

Terhadap semua temuan telah dilakukan evaluasi dan selanjutnya
dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku
oleh unit terkait. Untuk kedepannya, Pengadilan Agama Soe akan lebih

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 135

mewujudkan visi dan misinya sebagai wujud komitmen dan kontribusi dalam
mewujudkan visi dan misi yang lebih besar yaitu visi dan misi dari
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 136

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Secara umum kegiatan yang telah diprogramkan oleh Pengadilan

Agama Soe dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa
kegiatan belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya
hambatan baik internal maupun eksternal.
1. Hambatan internal :

a. Beban tugas yang cukup banyak sedangkan jumlah Pegawai
terbatas;

b. Sarana dan prasarana masih kurang memadai, terutama
Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas;

c. Anggaran/Dana yang tersedia belum memadai;
d. Kemampuan sumber daya manusia yang ada terbatas.
2. Hambatan eksternal

Hambatan ini terkait dengan kebijakan institusi diluar
kewenangan dan/atau kemampuan Pengadilan Agama Soe antara
lain belum tingginya kesadaran hukum sebagian masyarakat
sehingga sering menghambat proses penyelesaian perkara;

B. SARAN

Untuk mewujudkan Pengadilan Agama Soe yang Agung kiranya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur berkenan perlu
mengambil kebijakan-kebijakan antara lain:

1. Perlu penambahan Pegawai.
2. Perlu pengisian dengan segera untuk jabatan Ketua, Bendahara

dan penambahan Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta staf;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 137

3. Perlu segera mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana
yang wajar termasuk penyediaan Rumah Dinas untuk Hakim dan
Pejabat Struktural dan Fungsional;

4. Perlunya persetujuan untuk meningkatkan jumlah anggaran
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Soe
di tahun-tahun berikutnya;

5. Perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan untuk Hakim,
Pejabat Struktural dan Fungsional;

6. Perlu adanya penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan
PR (Public Relation) untuk ditugaskan di Info Desk dan pegawai
dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Komputer untuk
menangani bidang Informasi dan Teknologi (TI) untuk ditugaskan
khusus menangani IT di Pengadilan Agama Soe.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | 138