Buku RCE Juli 2021

BULAN JULI
TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif
Strategic Brief Sheet Bulan Juli 2021

Pada bulan Juli 2021, isu-isu tematik yang terjadi di daerah meliputi berbagai
implementasi perbaikan kondisi perekonomian daerah, percepatan pencairan DAK Fisik, isu-isu
KUR dan UMi sebagai salah satu bentuk stimulus ke masyarakat karena pandemi. Secara regional,
isu di pulau Sumatera bulan Juli 2021 didominasi oleh isu seputar percepatan realisasi DAK Fisik,
penyaluran program KUR dan UMi. Kanwil lebih banyak melakukan pendekatan kepada
pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk membantu memecahkan masalah penyaluran
yang ada, selain itu pendekatan kepada perbankan dan penyalur KUR selain bank dipandang
mampu untuk membantu percepatan penyaluran KUR yang lebih tepat sasaran.

Di regional Jawa, isu yang paling banyak muncul juga tidak jauh berbeda dengan
Sumatera, yaitu masih berfokus pada strategi penyaluran KUR dan UMi serta percepatan
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Intervensi yang dilakukan Kanwil adalah melakukan
pendekatan ke para pemangku kepentingan dan melakukan pendampingan serta bimbingan
teknis apabila diperlukan. Pada regional Kalimantan ada dua isu tematik yang cukup
mendominasi yaitu penyaluran KUR dan percepatan DAK Fisik dan Dana Desa.

Regional Sulawesi secara umum juga mengangkat isu penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa, Penyaluran KUR serta strategi optimalisasi penggunaan belanja pemerintah sebagai
stimulus penggerak ekonomi masyarakat di masa pandemi.

Regional Bali dan Nusa tenggara lebih banyak mengangkat terkait kondisi perekonomian
terkini untuk mengukur dampak stimulus fiskal belanja pemerintah telah coba diupayakan.
Ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang lebih banyak bergantung pada pariwisata masih
berharap membaik dari peningkatan kunjungan wisatawan lokal maupun internasional.

Terakhir pada regional Maluku dan Papua, isu yang menjadi highlight merupakan
pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi dan isu geo politik di Papua yang cukup rumit
dibandingkan dengan daerah lain.

Kanwil DJPb lebih banyak mengambil langkah progresif seperti menjalin MoU dengan
pemda, mengadakan pertemuan dengan perbankan dan penyalur KUR dan UMi, serta turun
lapang menemui kondisi lapangan para penerima kredit tersebut. Kolaborasi antara Kanwil dan
para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan secara aktif diharapkan mampu
membantu daerah dalam memecahkan permasalahan yang ada dengan berbagai sudut pandang
keilmuan yang berbeda sehingga diharapkan dapat ditemui best practice terbaik yang dapat
diambil sebagai langkah untuk mengatasi dinamika yang terjadi.

Dalam laporan dan analisis yang diberikan Kanwil, disadari bahwa kontraksi ekonomi
masih berlangsung, sehingga pendampingan sektor-sektor yang dapat memberikan insentif
langsung ke masyarakat seperti DAK Fisik dan Dana Desa, pengajuan pinjaman investasi daerah
dengan PT.SMI, KUR, bantuan sosial, dan peningkatan kualitas belanja pemerintah menjadi isu
yang diangkat dan diharapkan menjadi faktor yang akan membantu meningkatkan gairah
perekonomian pada semester II nanti. Sebagian kanwil menyampaikan bahwa meskipun pada
triwulan II belum banyak berubah namun pada semester II kondisi perekonomian mulai sedikit
menggeliat meskipun dalam praktiknya pemberlakuan PPKM dapat menjadi faktor penghambat
pemulihan ekonomi tersebut. Beberapa program seperti pendampingan dan sharing session
dapat terus dilakukan secara berkesinambungan agar program-program ini dapat terus
terlaksana sehingga program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat dengan cepat memulihkan
kondisi masyarakat pasca pandemi.

STRATEGIC BRIEF SHEET 1
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST





BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
JULI 2021

AKSELERASI PENYERAPAN ANGGARAN, PENINGKATAN CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENINGKATAN
PEMBIAYAAN UMi UNTUK PENINGKATAN EKONOMI REGIONAL ACEH

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Aceh

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil DJPb Provinsi Aceh menganalisis penyerapan anggaran, capaian nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan peningkatan pembiayaaan UMi. Analisis dilatarbelakangi adanya beberapa satker yang
capaian IKPAnya rendah serta adanya upaya untuk mendorong akselerasi penyerapan anggaran dan adanya penurunan
jumlah debitur dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disampaikan
beberapa rekomendasi yaitu Kanwil DJPb Provinsi Aceh akan terus melakukan koordinasi yang lebih intensif dan targeted
pada satker K/L, satker-satker BLU, dan pemda di Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas IKPA serta penyerapan
anggaran, Kanwil DJPb Provinsi Aceh menyampaikan inisiatif untuk secara bersama-sama dengan ketiga penyaluran
pembiayaan UMi melakukan koordinasi dan komunikasi ke masing-masing pemerintah kota dan kabupaten.

STRATEGIC BRIEF SHEET 2
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
Sebagai Regional Chief Economist, TAHUN 2021

Kanwil DJPb Provinsi Aceh telah melakukan DJP, Kanwil DJKN, Perwakilan BI,
beberapa kegiatan dengan beberapa isu Perwakilan OJK, Perwakilan BPKP,
tematik sebagai berikut: Perwakilan BPK, dan BPS Aceh) yang
1. Berdasarkan hasil monev yang dilakukan tujuannya adalah secara kolektif kolegial
menjadi mitra konsultasi strategis dan
secara berkala oleh Kanwil DJPb Provinsi memberikan rekomendasi bagi pemerintah
Aceh, terdapat beberapa satker K/L yang daerah dalam mendorong pertumbuhan
dikategorikan sebagai satker dengan perekonomian, percepatan pembangunan,
capaian IKPA yang rendah di Semester I, dan penguatan program-program
namun memiliki potensi yang besar pengentasan kemiskinan di Aceh. Salah satu
untuk dilakukan percepatan dalam aktivitas yang dilakukan adalah
peningkatan IKPA di Semester II Tahun mendiseminasikan capaian kinerja
2021. perekonomian Aceh sesuai dengan tugas
2. Dalam rangka akselerasi penyerapan dan fungsi masing-masing instansi vertikal
anggaran dan peningkatan kontribusi melalui press conference, yang dilakukan
pada program PEN yang ada di satker secara hybrid di mana lima unit kerja
BLU, telah dilakukan koordinasi dengan mengikuti dengan luring dan empat unit
dua satker BLU yaitu badan Pengelola kerja lainya dengan daring. Press conference
Kawasan Bebas Sabang (BPKS) dan diikuti oleh jurnalis media cetak, media
Rumah Sakit Tk. II Kesdam Iskandar televisi pemerintah maupun swasta, RRI dan
Muda (Rumkit Kesdam). radio swasta, media online, serta Humas
3. Guna mendukung penyerapan anggaran Pemerintah Aceh.
dan peningkatan nilai IKPA bagi satker
Dekon/TP dan dalam rangka mendorong KONDISI PERMASALAHAN
percepatan penyerapan DAK Fisik, Hasil monev yang dilakukan oleh
Kanwil DJPb Provinsi Aceh secara intensif
dan berkelanjutan melakukan koordinasi Kanwil DJPb Provinsi Aceh menunjukkan
dengan Biro Administrasi Pembangunan, bahwa terdapat beberapa satker besar yang
Sekretariat Daerah Aceh, dan Badan berpotensi untuk ditingkatkan kualitas
Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). IKPA-nya pada Semester II. Hingga Juni
4. Dalam upaya untuk meningkatkan 2021, capaian IKPA untuk satker
penyaluran pembiayaan UMi semester II Kementerian Hukum dan HAM, BPS,
Tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi Aceh Kementerian PUPR, Kementerian Agama,
telah melakukan Focus Group Discussion dan BPN secara berturut-turut adalah 85,15;
dengan tiga Lembaga Keuangan Bukan 83,02; 89,56; 78,08 dan 81,54. Berdasarkan
Bank (LKBB) penyalur UMi di Provinsi rata-rata capaian IKPA untuk seluruh satker
Aceh yaitu PT. PNM, PT. Pegadaian dan lingkup Kanwil DJPb Aceh pada 30 Juni 2021
Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). adalah sebesar 92,56, maka nilai beberapa
satker K/L tersebut masih berada di bawah
Sebagai bentuk kontribusi Kanwil rata-rata capaian IKPA satker K/L di Aceh.
DJPb Provinsi Aceh dalam meningkatkan Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam,
kesejahteraan masyarakat Aceh dan potensi peningkatan nilai IKPA pada satker-
mendorong pembangunan di Aceh, telah satker tersebut masih sangat besar untuk
dilakukan koordinasi intensif bersama dicapai, jika dilakukan komunikasi yang
pimpinan Forum 9 (sembilan) instansi lebih intensif bersama jajaran pimpinan
vertikal (Kanwil DJPb, Kanwil DJBC, Kanwil satker (Kepala Kanwil dan/atau KPA
masing-masing satker).

STRATEGIC BRIEF SHEET 3
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

Kondisi penyerapan anggaran di BLU Berdasarkan pemantauan data OMSPAN,
BPKS, baik yang berasal dari alokasi
anggaran reguler maupun dari alokasi rata-rata persentasenya masih sekitar 6,2%
anggaran PEN masih menunjukkan capaian
yang belum sesuai target. Hingga tanggal 30 dengan capaian terbesar berada pada
Juni 2021, serapan anggaran untuk BLU
BPKS baru sebesar 23,35%. Hal ini menjadi Kabupaten Aceh Barat sebesar 22,9% dan
perhatian mengingat alokasi anggaran PEN
di BLU BPKS merupakan bagian dari terendah Kabupaten Sabang sebesar 0,2%.
program nasional yang dipantau dan
dimonitor secara lebih ketat. Sedangkan Kanwil DJPb Provinsi Aceh bersama jajaran
untuk BLU Rumkit Kesdam, capaian
penyerapan anggaran telah mencapai target Pemda (Biro Administrasi Pembangunan)
nasional sebesar 43,82%, namun demikian
apabila ditelaah lebih dalam, capaian melakukan dorongan kepada seluruh SKPA
tersebut lebih banyak dikontribusikan oleh
belanja pegawai dan belanja barang. untuk menyegerakan penyerapan Dekon/TP
Sementara untuk belanja modal yang
berasal dari RM masih belum sesuai dengan dan bagi SKPA yang memiliki DAK Fisik agar
target yang diharapkan, yaitu hanya sebesar
11,83%. Untuk itu diperlukan akselerasi menyegerakan proses lelang dan
dalam rangka untuk mempercepat
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan pelaksanaan pekerjaannya. Untuk DAK Fisik
anggarannya. Disamping itu, perlu pula
untuk dikomunikasikan bahwa peran BLU di kota dan kabupaten, Kanwil DJPb Provinsi
rumah sakit di masa pandemi ini sangatlah
besar kontribusinya bagi masyarakat luas. Aceh beserta 7 (tujuh) KPPN melakukan

Rata-rata capaian IKPA satuan kerja monitoring intensif secara mingguan dalam
Dekon/TP di Aceh masih sangat rendah.
Berdasarkan monitoring yang dilakukan, media task force meeting. Untuk
nilai IKPA dari satuan kerja Dekon/TP hanya
berada di kisaran antara 40-70, walaupun memperkuat monitoring atau pengawasan
terdapat juga beberapa satker yang sudah
mencapai angka IKPA sebesar 97,62 seperti oleh Pemda Provinsi, berdasarkan hasl
satker Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aceh. Selain itu, awareness dari satuan kerja komunikasi dengan Sekretariat Daerah
Dekon/TP terkait pengelolaan keuangan
negara juga terlihat masih sangat rendah. Aceh, Kanwil DJPb Provinsi Aceh telah
Hal ini ditandai dengan belum ada satupun
satker Dekon/TP dari Satuan Kerja melakukan koordinasi dengan Dit. SITP agar
Pemerintah Aceh (SKPA) yang melakukan
aktivasi OTP SAKTI per tanggal 30 Juni Sekretariat Daerah Aceh dapat diberikan
(akhir semester). Kemudian terkait dengan
pemenuhan dokumen DAK Fisik yang harus user OMSPAN untuk melakukan
diupload melalui OMSPAN, hingga tanggal
30 Juni 2021 angkanya masih sangat rendah. pemantauan realisasi DAK Fisik.

Hingga akhir Juni, percepatan

penyaluran UMi di Aceh mengalami

penurunan jumlah debitur dibanding

dengan periode yang sama tahun 2020,

walaupun di saat yang sama jumlah yang

disalurkan meningkat. Khusus untuk PT.

Pegadaian, kontribusi dalam penyaluran

pembiayaan UMi masih relatif rendah

dibandingkan dengan PT. PNM dan Koperasi

Mitra Dhuafa. Hingga periode 30 Juni 2021,

PT. Pegadaian baru menyalurkan dana UMi

kepada 2.728 debitur, dibandingkan dengan

yang disalurkan oleh PT PNM sebanyak

43.884 debitur dan Koperasi Mitra Dhuafa

sebanyak 11.302 debitur. Selain itu,

penyaluran UMi masih belum merata, hanya

berkonsentrasi pada beberapa

kabupaten/kota. Selama periode sampai

dengan 30 Juni 2021, penyaluran UMi

terbanyak berada pada Kab. Aceh Tamiang

dengan 1.899 debitur, sementara Kota

STRATEGIC BRIEF SHEET 4
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Sabang masih belum ada penyaluran kepada BULAN JULI
debitur. TAHUN 2021

Government spending masih menjadi pula dalam mendorong pertumbuhan
penggerak utama dalam menopang perekonomian Aceh.
pertumbuhan perekonomian dan
pembagunan di Aceh. Alokasi APBN Walaupun nilai IKPA secara rata-
kepada Provinsi Aceh merupakan terbesar rata lebih tinggi dibandingkan nilai IKPA
ke-7 secara nasional. Dengan kemampuan nasional, namun terdapat beberapa satker
menghasilkan pendapatan asli daerah dalam lingkup K/L tertentu yang memiliki
yang masih belum kuat, kemandirian nilai IKPA rendah. Satker tersebut secara
fiskal masih dalam kategori rendah, yaitu umum berada di bawah Kementerian
pada kisaran 12-15%. Di sisi lain, Hukum dan HAM, BPS, Kementerian PUPR,
berdasarkan data yang di-release oleh BPS Kementerian Agama, dan BPN.
Provinsi Aceh, per Maret 2021 tingkat
kemiskinan Aceh adalah sebesar 15,33%. Berdasarkan data yang ada pada
Walaupun telah berhasil menurun OMSPAN, dari 13 indikator IKPA, satker-
sebanyak 0,10% dari 15.43% dibanding satker tersebut rata-rata mempunyai 5
Maret 2020, angka kemiskinan tersebut indikator IKPA yang masih rendah. Kelima
relatif cukup tinggi. Meskipun Aceh indikator tersebut yaitu, deviasi Halaman III
memiliki potensi sumber daya alam yang DIPA, pagu minus, pengelolaan UP dan TUP,
besar seperti disektor pertanian, penyerapan Anggaran, dan capaian Output.
perikanan, perkebunan, dan pariwisata,
kontribusinya bagi pembangunan dan Beberapa perbaikan yang dapat
pengentasan kemiskinan belum optimal. dilakukan oleh satker untuk meningkatkan
Seluruh potensi yang dimiliki Aceh ini nilai IKPA atas beberapa indikator tersebut
tentunya membutuhkan sinergi yang erat antara lain:
dari seluruh elemen agar potensi yang 1. Satker agar melakukan pemutakhiran
besar tersebut dapat lebih dioptimalkan
dalam memacu pertumbuhan dan RPD pada Halaman III DIPA paling lambat
pembangunan di Aceh. Hal inilah yang pada hari kerja kesepuluh tiap awal
mendorong Forum 9 untuk dapat triwulan;
memberikan kontribusi yang lebih besar, 2. Penilaian akhir penyelesaian indikator
secara kolektif kolegial dengan Pagu Minus berdasarkan pada nominal
mempererat sinergitas dan kolaborasi Pagu Minus DIPA per tanggal 31
bersama seluruh jajaran yang ada. Desember, sehingga perbaikan dapat
dilakukan melalui mekanisme revisi
ANALISIS menutup pagu minus sebelum akhir
Pada Semester I TA 2021, total nilai tahun anggaran;
3. Selalu melakukan monitoring melalui
IKPA wilayah Aceh adalah 92,56 atau lebih karwas UP dan TUP di OMSPAN dan
tinggi dibandingkan dengan nilai IKPA menyetorkan sisa UP Tunai dan TUP
secara nasional 89,96. Ini artinya, secara Tunai sebelum akhir tahun anggaran
umum satker di wilayah Aceh telah berjalan;
melaksanakan pengelolaan anggaran dan 4. Penentuan perhitungan nilai kinerja atas
belanja yang berkualitas. Dengan nilai IKPA capaian RO berdasarkan pada status
yang semakin baik, diharapkan akan tahapan pelaksanaan RO. Khusus pada
memberikan kontribusi yang lebih optimal bulan Desember, Nilai Kinerja Capaian
Output akan dihitung berdasarkan rasio
antara capaian RO terhadap target RO.
Oleh karena itu satker didorong untuk
menginput realisasi capaian output
sesuai dengan capaian yang telah

STRATEGIC BRIEF SHEET 5
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

dihasilkan agar indikator Capaian Output BULAN JULI
TAHUN 2021
bisa optimal.
Terkait DAK Fisik, hingga 31 Juli
Berdasarkan hasil monev Kanwil DJPb 2021, progres input kegiatan pada aplikasi
OMSPAN telah mencapai sekitar 69 %
Prov Aceh pada Semester I, penyerapan dengan capaian tertinggi pada Kota Langsa
sebesar 95,67%. Sementara realisasi
satker BLU BPKS (Belanja Barang dan penyerapan hingga 31 Juli 2021, telah
meningkat signifikan menjadi sebesar
Belanja Modal) dan BLU RS Kesdam (Belanja 17,51%, atau berada di peringkat 11 secara
nasional. Dalam rangka untuk terus
Modal) yang masih rendah masih bisa melakukan monitoring secara bersama
Setda Aceh, Kanwil DJPb Provinsi Aceh
dilakukan akselerasi peningkatan secara harian menyediakan informasi data
kontrak yang sudah di-upload dan update
penyerapan anggarannya. Komposisi realisasi penyerapan kepada Biro Adpemb
Setda Aceh, untuk dikomunikasikan dengan
penyerapan pada BLU BPKS terdiri dari seluruh dinas terkait. Secara berkala, juga
dilakukan komunikasi bersama BPKA untuk
belanja barang sebesar 26,12% dan belanja memantau dan mengakselerasi alokasi-
alokasi APBN di dinas-dinas, pemenuhan
modal sebesar 18,17%. Sedangkan untuk RS kewajiban pemda dalam pelaksanaan dana
PEN dan alokasi wajib yang ada di DTU, serta
Kesdam terdiri dari belanja pegawai sebesar akselerasi pelaksanaan APBD.

50,43%, belanja barang sebesar 42,86%, Program pembiayaan UMi hingga
Semester I tahun 2021 telah menjangkau 22
sementara belanja modal baru mencapai Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, dengan
total nilai sebesar Rp54,16 miliar untuk
11,83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 14.614 debitur. Dibandingkan dengan
Semester I Tahun 2020, kinerja penyaluran
serapan belanja modal masih sangat rendah. ini mengalami peningkatan, dimana
penyaluran adalah sebesar Rp51,10 miliar
Untuk itu, Kanwil DJPb Provinsi Aceh untuk 17.313 debitur. Hal ini menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan plafon
mendorong satker untuk segera pembiayaan UMi, meskipun dari sisi jumlah
debitur semakin mengecil, yang disinyalir
melaksanakan proses tender dan disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Berdasarkan FGD yang dilakukan, diperoleh
percepatan pelaksanaan kegiatan serta informasi bahwa penyalur pembiayaan UMi
(PT. PNM dan KOMIDA) yang masuk ke
pencairannya. Meskipun secara aturan gampong-gampong sering kali mendapatkan
label rentenir, sehingga menghambat
pegesahan belanja BLU dilakukan minimal akselerasi penyaluran pembiayaan UMi di
Aceh. Untuk PT. Pegadaian yang memiliki
sekali dalam tiga bulan, BLU juga didorong portofolio penyaluran paling kecil, terdapat
tantangan yang disampaikan, diantaranya
untuk dapat melakukan pengesahan belanja terkait: a.) tidak adanya tools untuk
pemantauan capaian penyaluran oleh
di KPPN minimal satu kali dalam satu bulan,

agar membantu akselerasi belanja dan

pemulihan ekonomi nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, kedua BLU

telah menyampaikan komitmen untuk dapat

melakukan akselerasi belanja di Triwulan

III.

Rendahnya serapan dan capaian

IKPA di hampir seluruh satker Dekon/TP,

salah satunya disebabkan masih belum

optimalnya peran pengawasan. Untuk itu,

Kanwil DJPb Provinsi Aceh melakukan

inisiasi agar Biro Adpemb mengambil peran

dalam memonitor, mengawasi, dan

mendorong satker Dekon/TP untuk

mempercepat proses pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang telah direncanakan. Untuk itu,

secara reguler Kanwil DJPb Provinsi Aceh

bersama Biro Adpemb Setda Aceh

mengadakan monitoring (weekly) dengan

melibatkan dinas-dinas terkait.

STRATEGIC BRIEF SHEET 6
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

koordinator PT. Pegadaian di Aceh; b.) basis REKOMENDASI FISKAL

debitur PT. Pegadaian adalah nasabah gadai Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah

yang tidak memerlukan survei usaha dilakukan, rekomendasi yang dapat

sehingga terdapat kendala untuk disampaikan adalah sebagai berikut:

memperluas jumlah debitur UMi yang 1. Kanwil DJPb Provinsi Aceh akan terus

sebelum pencairan dibutuhkan survey melakukan koordinasi yang lebih intensif

usaha; c.) upaya jemput bola hingga ke dan targeted pada satker K/L, satker-

gampong-gampong sebagaimana yang satker BLU, dan pemda di Aceh dalam

dilakukan oleh PT. PNM dan KOMIDA hingga rangka meningkatkan kualitas IKPA serta

saat ini belum dilakukan oleh PT. Pegadaian. penyerapan anggaran K/L, satker

Kanwil DJPb Provinsi Aceh bersama Dekon/TP, dan satker-satker dinas

dengan BI dan Kanwil Kemenkeu di Aceh (SKPA/SKPD) yang memiliki DAK Fisik.

menggagas terbentuknya Forum 9 yang Komunikasi dan koordinasi intensif

diharapkan secara kolektif kolegial dapat bersama jajaran pemda akan terus

menjadi mitra konsultasi strategis bagi diperkuat dengan pelaksanaan

pemda, serta menigkatkankan kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala.

dan kontribusi terhadap pertumbuhan 2. Dalam rangka untuk melakukan

perekonomian dan program-program akselerasi pembiayaan UMi di Aceh,

pengentasan kemiskinan di Aceh. Dalam Kanwil DJPb Provinsi Aceh

press conference Forum 9 pada tanggal 19 menyampaikan inisiatif untuk secara

Juli, telah dipaparkan mengenai kinerja bersama-sama dengan ketiga penyalur

perekonomian Aceh Semester I Tahun 2021, pembiayaan UMi melakukan koordinasi

beserta rekomendasi untuk percepatan dan komunikasi ke masing-masing

penyerapan anggaran pemerintah (APBN pemerintah kota dan kabupaten. Langkah

dan APBD) sebagai faktor yang sangat ini diambil sebagai upaya agar dapat

signifikan dalam meningkatkan lebih memudahkan aksesibilitas para

pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dalam press penyalur ke gampong-gampong, serta

conference tersebut, Forum 9 memberikan diharapkan dapat mengubah label

rekomendasi yang terdiri dari 3 kluster yaitu rentenir yang selama ini menjadi salah

pemulihan ekonomi, pengentasan satu faktor penghambat dalam

kemiskinan, dan perbaikan tata kelola. penyaluran pembiayaan UMi. Untuk itu,

Selain itu, Forum 9 juga memberikan peran serta seluruh KPPN bersama

beberapa rekomendasi lainnya yaitu dengan ketiga penyalur pembiayaan

meningkatkan daya saing komoditi melalui serta pemerintah setempat akan semakin

penurunan biaya logistik; optimalisasi aset meningkat. Kegiatan monev triwulanan

eks BRR untuk lahan perumahan bagi bersama ketiga penyalur pembiayaan

masyarakat miskin dengan berkolaborasi UMi akan terus diselenggarakan.

dengan pemerintah daerah; melakukan 3. Forum 9 akan terus memperkuat

percepatan penyaluran dana APBN koordinasi dan sinergi, tidak hanya pada

termasuk Dana PEN; meningkatkan pemerintah daerah namun juga akan

koordinasi dengan perbankan untuk melibatkan para akademisi dan asosiasi

penyaluran Bansos; serta inisiasi serta pihak-pihak lain yang relevan,

pembentukan Satgas Percepatan dalam rangka untuk mendorong

Penerimaan dan Belanja APBN. peningkatan pertumbuhan

perekonomian dan pengentasan

kemiskinan di Aceh.

STRATEGIC BRIEF SHEET 7
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
JULI 2021

MENDONGKRAK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MELALUI
PERKEMBANGAN KUALITAS APBN DI SUMATERA UTARA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Utara

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juli 2021 menganalisis penyebab
rendahnya penyerapan belanja modal, belanja barang, serta belanja sosial, serta kendala keterlambatan penyaluran dan
penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa pada semester I Tahun 2021. Analisis ini dilatarbelakangi realisasi belanja-belanja
tersebut masih belum optimal dan adanya kendala penyebab keterlambatan berupa kendala penyerapan belanja modal,
belanja barang dan belanja sosial sebagai dampak refocusing anggaran, kendala para proses pengadaan barang dan jasa di
Kementerian Lembaga, serta keterlambatan penyaluran dan penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa pada semester I Tahun
2021 situasi pandemi covid-19 saat ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu langkah-langkah mendorong percepatan
penyerapan belanja melalui optimalisas koordinasi antar unit, pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan
bimtek online, kebijakan relaksasi dan simplikasi dengan penyederhanaan persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,
serta mekanisme penetapan Dana Desa di level Pemda.

STRATEGIC BRIEF SHEET 8
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
TAHUN 2021
Isu tematik daerah yang diangkat pada
Triliun atau sebesar 40,80 persen dari target
Laporan Kegiatan Regional Chief Economist penerimaan pajak. Realisasi penerimaan
pajak tersebut tumbuh 2,99 persen dari
bulan Juli 2021 adalah Press Conference periode yang sama di tahun 2020.
Pertumbuhan kinerja penerimaan pajak
Pemulihan Ekonomi Nasional dan tersebut mengindikasikan pertumbuhan
konsumsi dan pemulihan kegiatan ekonomi
Perkembangan Pendapatan dan Belanja di regional Sumatera Utara. Pertumbuhan
penerimaan pajak ditunjang dari
Negara di Sumatera Utara. Kegiatan ini pertumbuhan PPN dan PPnBM serta pajak
lainnya.
diselenggarakan oleh Perwakilan
Penerimaan Negara sektor Cukai,
Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera realisasi penerimaan telah mencapai Rp2,4
Triliun atau sebesar 164,63 persen dari
Utara yang dipimpin oleh Kepala Kantor target tahunan. Capaian tersebut meningkat
224 persen dari periode yang sama di tahun
Wilayah Direktorat Jenderal 2020. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan
Pajak, telah terealisasi sebesar Rp836,58
Perbendaharaan selaku Kepala Perwakilan Miliar, atau sebesar 54,54 persen dari target.
Realisasi tersebut turun 7,68 persen dari
Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera periode yang sama di tahun 2020.
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Utara pada tanggal 23 Juli 2021 secara Lelang, terealisasi sebesar Rp18,12 Miliar
atau sebesar 71,83 persen dari target
daring. Hal ini menunjukkan sinergi antar tahunan.

eselon I Kementerian Keuangan lingkup ANALISIS
Permasalahan Penyerapan APBN
Provinsi Sumatera Utara.
masih terjadi pada belanja modal (30,85%),
KONDISI PERMASALAHAN belanja barang (34,31%) serta belanja sosial
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di (20,92%). Hal ini terjadi karena terjadi
beberapa kali refocusing anggaran sehingga
Sumatera Utara mencapai Rp8,54 Triliun satker berulangkali mengubah rencana
dengan tingkat realisasi sebesar 39,32 anggarannya untuk menyesuaikan terhadap
persen. Tingkat realisasi tersebut meningkat kebijakan pemerintah dalam penanganan
7,8 persen dari periode yang sama di tahun Covid 19. Selain itu kendala terjadi pada
2020. Sedangkan Belanja Transfer Ke proses pengadaan barang dan jasa di
Daerah dan Dana Desa, hingga Semester I Kementerian Lembaga. Selain itu, masih
tahun 2021 Rp20,34 Triliun, sudah terdapat keterlambatan penyaluran dan
terealisasi sebesar 50,66 persen. Pagu dari penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa pada
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, naik 0,15 semester I Tahun 2021 situasi pandemi
persen dari pagu 2020, namun tingkat covid-19 saat ini.
realisasi turun 0,89 persen.
REKOMENDASI FISKAL
Dalam rangka merespon dinamika Berdasarkan permasalahan di atas,
Covid-19, Program Pemulihan Ekonomi
Nasional di Sumatera Utara terdiri klaster Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara
Kesehatan dengan realisasi sebesar
Rp255,53 Miliar, klaster Perlindungan Sosial
dengan realisasi Rp 3,73 triliun, klaster
Sektoral Kementerian/Lembaga dengan
realisasi Rp409,53 Miliar dan klaster
Dukungan UMKM dengan realisasi sebesar
Rp679,18 Miliar. Total realisasi dana
Pemulihan Ekonomi Nasional di Sumatera
Utara adalah sebesar Rp 5,075 Triliun.

Di sisi lain, realisasi Penerimaan
Negara sektor Pajak hingga Semester I tahun
2021 di Sumatera Utara mencapai Rp10,29

STRATEGIC BRIEF SHEET 9
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

merekomendasikan langkah-langkah BULAN JULI
TAHUN 2021
sebagai berikut:
persyaratan penyaluran masih
1. Satuan kerja mengoptimalkan koordinasi diperlukan dalam rangka percepatan
penyaluran dan penyerapan
dengan unit Eselon I K/L unit vertikalnya sebagaimana relaksasi yang telah
dilakukan pada tahun sebelumnya,
agar penyusunan rencana kegiatan sesuai mengingat kondisi pandemi yang masih
terjadi.
dengan kebutuhan riil satker termasuk 5. Realisasi penyaluran DAK Fisik yang
masih rendah biasanya disebabkan
permasalahan yang berulang ulang setiap proses pengadaan barang dan jasa yang
terlambat dilakukan oleh OPD. Untuk itu
tahun misal proses lelang yang perlu aturan teknis dari K/L teknis agar
OPD diwajibkan melaksanakan proses
dilaksanakan di Jakarta, serta petunjuk pengadaan barang dan jasa sejak bulan
Januari agar pengadaan menjadi lebih
teknis pelaksanaan kegiatan. cepat dengan harapan realisasi
penyaluran dan penggunaan dana DAK
2. Mengoptimalkan kegiatan Evaluasi Fisik semakin cepat.
6. Pembagian dan penetapan rincian Dana
Pelaksanaan Anggaran, dengan membuat Desa cukup dengan SK Kepala Daerah
bukan Peraturan Kepala Daerah
target nilai kinerja masing-masing satker. (Perkada) dalam rangka mempercepat
penyaluran dana desa terutama dana
3. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara desa tahap I.

mengoptimalkan bimtek online melalui

aplikasi zoom dan sejenisnya secara rutin

untuk meningkatkan kompetensi pejabat

perencana satker sehingga dalam

menyusun perencanaan anggaran

dilakukan secara matang dan telah

mengakomodasi seluruh unsur pokok

program yang akan dilaksanakan.

4. Untuk permasalahan penyerapan DAK

Fisik dan Dana Desa, pemberian relaksasi

dan simplikasi dengan penyederhanaan

STRATEGIC BRIEF SHEET 10
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
JULI 2021

PENEMPATAN DANA PEN PERIODE KEDUA PADA BANK NAGARI
SEBAGAI LANGKAH STIMULUS PEREKONOMIAN DI SUMATERA BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Barat

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Juli 2021 menganalisis hasil
reviu atas Laporan Penyaluran/ekspansi kredit atas penempatan dana PEN pada Bank Nagari. Analisis ini
dilatarbelakangi karena UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Dalam rangka
membuka akses permodalan bagi UMKM, Pemerintah melakukan penempatan dana PEN pada Bank Pembangunan
Daerah yang ditujukan untuk memberikan stimulus likuiditas dengan bunga yang rendah untuk disalurkan sebagai
bantuan modal kerja kepada sektor riil terutama UMKM maupun membantu perbankan dan lembaga keuangan lainnya
yang sedang melaksanakan program restrukturisasi terhadap dunia usaha yang terdampak Covid-19. Hasil analisis
menunjukan bahwa penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Nagari telah sesuai dengan tujuan dari penempatan
dana PEN pada BPD. Hasil analisis merekomendasikan agar Bank Nagari tetap menjaga keamanan penempatan dana
dan akuntabilitas penyaluran kredit atas dana PEN serta perlunya sinergi antara Pemerintah dengan OJK dalam hal
pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penempatan dana PEN pada BPD secara berkala.

STRATEGIC BRIEF SHEET 11
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK ANALISIS
Sepanjang bulan Juli 2021, Kanwil
BPD sebagai salah satu bank yang
DJPb Provinsi Sumatera Barat mengangkat
isu tematik terkait penempatan Dana PEN fokus pada pembangunan daerah menjadi
Periode kedua pada Bank Nagari.
salah satu target Pemerintah untuk

memberikan dukungan permodalan

terhadap para pelaku usaha di daerah. Oleh

KONDISI PERMASALAHAN sebab itu disamping kepada Bank Himbara

Pandemi Covid-19, tidak hanya penempatan dana juga diberikan kepada

mengakibatkan permasalahan kesehatan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk

namun juga mengakibatkan lemahnya memperluas jangkauan kepada dunia usaha

perekonomian. Dari sisi ekonomi, pandemi yang terdampak Covid-19.

Covid-19 telah mengakibatkan Pada tanggal 7 Desember 2020,

perekonomian Sumatera Barat triwulan Pemerintah telah melaksanakan

I-2021 terkontraksi sebesar 0,16 persen (y- penempatan dana Tahap III periode pertama

on-y) menurun dibanding periode yang kepada 10 BPD yang salah satunya adalah

sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh Bank Nagari dengan jumlah penempatan

sebesar 3,89 persen. dana sebesar Rp250 miliar.

Perekonomian daerah pada umumnya Berdasarkan hasil reviu atas Laporan

ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala Penyaluran/ekspansi kredit atas

mikro, kecil dan menengah. Unit usaha yang penempatan dana PEN pada Bank Nagari,

masuk dalam kategori usaha mikro, kecil sampai dengan batas jatuh tempo

dan menengah (UMKM) merupakan urat penempatan dana Tahap III periode pertama

nadi perekonomian daerah. (7 Juni 2021), Bank Nagari telah

Jumlah UMKM yang tersebar di menyalurkan kredit sebesar Rp992,37

Sumatera Barat sekitar 593.100 unit miliar untuk 12.129 debitur. Penempatan

meliputi sektor perdagangan, pertanian, dana oleh Pemerintah tersebut telah ter-

peternakan, kehutanan, perikanan, leverage sejumlah 3,96 kali dari jumlah

pertambangan, pengolahan, bangunan, penempatan. Dari total nilai penyaluran

komunikasi, hotel, restoran dan jasa lainnya. kredit tersebut, sebesar Rp775,52 miliar

Permasalahan yang dihadapi UMKM atau 78,15% dari total penyaluran kredit

pada masa pandemi adalah penjualan dan disalurkan untuk UMKM dengan jumlah

permintaan pelanggan menurun, sulitnya debitur sebanyak 5.637 debitur. Hal ini

bahan baku, distribusi terhambat, menunjukan bahwa penyaluran kredit yang

permodalan dan produksi terhambat. dilakukan oleh Bank Nagari telah sesuai

Dalam rangka membuka akses dengan tujuan dari penempatan dana PEN

permodalan bagi UMKM, Pemerintah pada BPD.

melakukan penempatan dana PEN pada Pada tanggal 7 Juni 2021 Pemerintah

Bank Pembangunan Daerah yang ditujukan telah melaksanakan kembali penempatan

untuk memberikan stimulus likuiditas dana Tahap III periode kedua kepada 8 BPD,

dengan bunga yang rendah untuk disalurkan yang salah satunya adalah kepada Bank

sebagai bantuan modal kerja kepada sektor Nagari dengan penempatan dana sebesar

riil terutama UMKM maupun membantu Rp250 miliar, sama dengan nilai

perbankan dan lembaga keuangan lainnya penempatan dana periode pertama.

yang sedang melaksanakan program Penempatan dana kepada BPD

restrukturisasi terhadap dunia usaha yang tersebut telah mempertimbangkan hasil

terdampak Covid-19. evaluasi atas penempatan dana periode

STRATEGIC BRIEF SHEET 12
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

pertama, informasi kinerja keuangan bank BULAN JULI
TAHUN 2021
dan tingkat kesehatan bank dari OJK, dan
dipublikasikan pada media masa lokal baik
hasil evaluasi atas rencana bisnis, target cetak maupun media online.

kinerja BPD berdasarkan hasil koordinasi Terdapat dua media cetak yang telah
mempublikasikan program penempatan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi dana PEN pada Bank Nagari (bukti
terlampir). Selain itu juga terdapat enam
Sumbar dengan Kantor Regional OJK media online yang mempublikasikan
program ini dengan tautan sebagai berikut :
Sumbar. 1. https://www.antaranews.com/video/22

Kantor Wilayah Ditjen 53110/bank-nagari-terima-dana-pen-
rp250-muntuk-disalurkan
Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat 2. https://sumatra.bisnis.com/read/20210
706/534/1414553/bank-nagari-
bersama PT Bank Pembangunan Daerah terimapenempatan-dana-pen-tahap-ii-
rp250-miliar-dari-djpb-sumbar
Sumatera Barat telah melaksanakan acara 3. https://finansial.klikpositif.com/baca/9
2532/pemerintah-kembali-letakkan-
Seremonial Penyerahan Penempatan Dana dana-pen-250-miliar-di-bank-
nagari.html
PEN Periode Kedua. 4. https://www.fajarharapan.id/2021/07/
lagi-kakanwil-djpb-sumbar-
Acara Seremonial dilaksanakan pada serahkan.html
5. https://padek.jawapos.com/sumbar/06
tanggal 6 Juli 2021 bertempat di Auditorium /07/2021/djpb-sumbar-serahkan-dana-
penperiode-ii-rp250-miliar-ke-bank-
Gubernur Provinsi Sumatera Barat, sebagai nagari/
6. https://www.analisakini.id/2021/07/di
ekspose atas terlaksananya penempatan percaya-dan-sukses-menyalurkan-
dana.html
dana pemerintah pusat dalam kerangka PEN
REKOMENDASI FISKAL
sebesar Rp250 milyar pada Bank Nagari Penempatan dana PEN di BPD

untuk periode kedua. merupakan komitmen pemerintah untuk
mengawal pemulihan ekonomi nasional,
Acara tersebut dihadiri secara oleh sebab itu, Bank Nagari agar tetap
menjaga keamanan penempatan dana dan
langsung oleh Gubernur Sumbar, Ketua akuntabilitas penyaluran kredit atas dana
PEN.
DPRD Provinsi Sumbar, Plt. Sekda Provinsi
Untuk memastikan kredit yang
Sumbar sekaligus sebagai Komisaris Utama disalurkan memiliki kontribusi terhadap
pergerakan sektor riil di daerah dan
Bank Nagari, Kepala Kanwil DJPB Sumbar, pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah
bersama dengan OJK agar melakukan
Jajaran Dewan Komisaris Bank Nagari, pemantauan, pengawasan dan evaluasi
terhadap kinerja penempatan dana PEN
Direktur Utama Bank Nagari dan Jajarannya, pada BPD secara berkala.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, Kepala OJK

Sumbar, Kepala Perwakilan BPK Sumbar,

Kepala Perwakilan BPKP Sumbar,

perwakilan SKPD dan perwakilan debitur

Bank Nagari yang menerima penyaluran

penempatan dana PEN.

Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan

penyerahan penempatan dana PEN secara

simbolis dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi

Sumbar kepada Direktur Bank Nagari

dengan disaksikan Gubernur Sumbar, serta

dilaksanakan penyerahan secara simbolis

kepada perwakilan debitur Bank Nagari

penerima penyaluran penempatan dana

PEN oleh Gubernur Sumatera Barat.

Sebagai salah satu strategi komunikasi

agar masyarakat mengetahui program

penempatan dana PEN di Bank Nagari, acara

tersebut juga diliput dan telah

STRATEGIC BRIEF SHEET 13
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
JULI 2021

STRATEGI PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA DAN BLT DESA
sSERTA PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN EARMARK DAU 8%

DUKUNGAN PENDANAAN PEMDA UNTUK BELANJA KESEHATAN
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA

DI RIAU

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Riau

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau pada bulan Juli 2021 menganalisis data realisasi
penyaluran dana desa di provinsi Riau. Analisis ini dilatarbelakangi realisasi Dana Desa di Riau berada di urutan 8
terbawah secara nasional dengan realisasi sebesar 36,42%. Penyaluran Dana Desa dan BLT Desa di Provinsi Riau
dihadapkan dengan tantangan utama yaitu keterlambatan penetapan APBDes serta ketidaksepakatan antara
Pemerintah Desa dengan BPD. Selain itu keterlambatan penyusunan Perbub DD dan Perbub ADD, momen Pemilihan
Kepala Daerah, kendala penyusunan RAB khusus kegiatan fisik dan intervensi kegiatan Pemda untuk diakomodir dalam
APBDes juga menjadi tantangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu langkah-langkah mendorong percepatan
realisasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan dalam PMK nomor 69/PMK.07/2021 serta percepatan realisasi earmark
DAU 8% dukungan pendanaan Pemda untuk belanja kesehatan penanganan pandemi covid-19 dan belanja prioritas
lainnya.

STRATEGIC BRIEF SHEET 14
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
Kanwil DJPb Provinsi Riau TAHUN 2021

mengangkat dua isu tematik yaitu strategi dukungan pendanaan Pemda untuk belanja
percepatan penyaluran Dana Desa dan BLT kesehatan penanganan pandemi covid-19
Desa di Provinsi Riau serta percepatan dan belanja prioritas lainnya, realisasi TKDD
pelaksanaan anggaran Earmark DAU 8% dan PEN.
dukungan pendanaan Pemda untuk Belanja
Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19 ANALISIS
dan Belanja Prioritas Lainnya Berdasarkan data dan Informasi dari

KONDISI PERMASALAHAN data yang diambil pada OM-SPAN per
Berdasarkan data dari OM-SPAN dan tanggal 22 Juli 2021, total realisasi
penyaluran dana desa di provinsi Riau
rilis data dari Direktorat Pelaksanaan sebesar Rp554,52 miliar (37,35%) dari pagu
Anggaran per tanggal 16 Juli 2021, Provinsi sebesar Rp1,48 triliun. Jumlah total tersebut
Riau berada di urutan 8 terbawah dengan terdiri dari penyaluran BLT Desa Rp126,78
realisasi sebesar 36,42%, dalam capaian miliar, penyaluran earmark 8% untuk
realisasi penyaluran Dana Desa secara penanganan covid Rp116,68 miliar, Dana
nasional (termasuk dalam 15 provinsi yang Desa Mandiri Rp23,78 miliar dan Dana Desa
realisasi penyalurannya di bawah rata-rata Reguler Rp287,29 miliar. Realisasi
nasional). dukungan pendanaan Pemda untuk belanja
kesehatan penanganan pandemi covid-19
Pada tanggal 22 Juli 2021 Gubernur dan belanja prioritas lainnya lingkup
Riau mengadakan Rapat Koordinasi dengan Provinsi Riau masih rendah yaitu 10,9% dari
Bupati/Walikota dan Forkopimda se- alokasi anggaran sebesar Rp934,29 miliar
Provinsi Riau terkait tindak lanjut Arahan (per tanggal 17 Juli 2021). Terkait TKDD,
Presiden kepada seluruh pemda dimana realisasi Dana Desa dan DAK Fisik juga
poin-poin arahan tersebut meliputi: masih rendah yaitu masing-masing 32,9%
1. Perlu menyeimbangkan strategi dan 5,2%. Rendahnya realisasi Dana Desa
karena rata-rata Pemda baru merealisasikan
penanganan dampak kesehatan dan BLT Dana Desa sampai dengan bulan kedua,
ekonomi secara beriringan. padahal pada bulan Juli seharusnya sudah
2. Pemda agar mengalokasikan dana dau dapat direalisasikan sampai dengan bulan
untuk pengendalian dan pencegahan ke-7.
covid-19.
3. Pemerintah Provinsi dan kab/kota secara Penjelasan permasalahan Kanwil DJPb
serius, bersama-sama dan berimbang Provinsi Riau, sejak awal tahun 2021 sudah
mengalokasikan anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas
pengendalian dan pencegahan covid-19 progres realisasi Dana Desa dan BLT Desa
dan pemulihan ekonomi daerah pada yang rendah di Provinsi Riau. Langkah-
APBD masing-masing. langkah yang dilakukan antara lain melalui
4. Pemerintah Pusat beserta lembaga surat yang dikirimkan kepada masing-
pengawas mengikuti dan memantau masing pemda dengan lampiran data
pelaksanaan APBD provinsi dan progres capaian, koordinasi langsung
kabupaten/kota, terutama anggaran melalui telepon hingga kegiatan berupa
covid dan juga non covid-19. koordinasi pelaksanaan anggaran yang
sudah terlaksana pada beberapa pemda.
Pada rapat tersebut Kepala Kanwil Namun hingga bulan Juli ini perkembangan
DJPb Provinsi Riau diminta untuk progres realisasi penyaluran masih belum
memaparkan realisasi earmark DAU 8% signifikan peningkatannya. Dari hasil

STRATEGIC BRIEF SHEET 15
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

konfirmasi yang diterima hal tersebut BULAN JULI
disebabkan berbagai hal, diantaranya: TAHUN 2021
penetapan APBDes yang lambat, pilkades
termasuk pergantian Kepala Desa, 3. Percepatan permintaan penyaluran
pergantian perangkat desa, konflik Pemdes dimana Surat Pengantar ditandatangani
dan BPD atau tidak terdapat kesepakatan oleh Kepala BPKAD/DPMD berdasarkan
Kepala Desa dengan perangkat Desa, penunjukkan dari bupati/wali kota. Hal
penyusunan Perbub yang lambat (Perbub ini sesuai dengan ketentuan dalam PMK
DD dan Perbub ADD), pemilihan Kepala nomor 69/PMK.07/2021,
Daerah, penyusunan RAB khusus kegiatan
fisik, intervensi kegiatan Pemda untuk 4. Percepatan realisasi earmark DAU 8%
diakomodir dalam APBDes, data dari Dinsos dukungan pendanaan oleh Pemda untuk
belum ada/lambat sehingga Kades kesulitan belanja kesehatan penanganan pandemi
dalam penetapan KPM BLT. Kebijakan covid-19 dan belanja prioritas lainnya
relaksasi penyaluran BLT diharapkan agar penanganan pandemi Covid-19
mendorong percepatan penyaluran BLT bagi sebagai dukungan program prioritas
seluruh desa di Provinsi Riau. pemerintah pusat dalam menangani
Pandemi Covid-19.
REKOMENDASI FISKAL
Berdasarkan analisis permasalahan 5. Pemerintah Provinsi Riau agar
membentk Tim Terpadu dalam
dan berbagai kondisi di atas, Kanwil DJPb melakukan monitoring dan evaluasi
Provinsi Riau merekomendasikan langkah- penyaluran dana PEN, Earmark DAU 8%,
langkah sebagai berikut: dan TKDD yang melibatkan berbagai
1. Pemerintah Daerah agar melakukan instansi diantaranya Pemda Provinsi
Riau, Pemda Kab./Kota lingkup Provinsi
percepatan permintaan penyaluran Riau, Kanwil DJPb Prov. Riau, Polda Riau,
Dana Desa terutama BLT. Kejati Riau, BPKP, OJK dan instansi
2. Permintaan penyaluran Dana Desa tidak terkait lainnya.
perlu menunggu semua desa siap.

STRATEGIC BRIEF SHEET 16
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JULI 2021

EFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
KEPADA PELAKU USAHA (UMKM) DI KEPUALAUAN RIAU

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kepulauan Riau

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juli 2021 menganalisis faktor
penyebab permasalahan penyaluran KUR secara teknis. Analisis ini didasarkan pada antara lain ketidakjelasan
informasi perihal Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 500/390/B.EKO-SET/2021 tanggal 8 Maret 2021, tim
monev KUR belum terbentuk karena masih dalam pembahasan antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,
kendala teknis operasional SIKP serta kendala data UMKM yang masih belum tersusun secara baik. Penyaluran Kredit
Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Barat mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu belum
terbentuk tim monev di beberapa pemda, keterbatasan alokasi anggaran kegiatan tim monev sebagai dampak
refocussing anggaran, adanya kendala teknis dalam pengumpulan dan aksesibilitas data calon debitur, serta kurangnya
sosialisasi terkait akses pembiayaan KUR bagi pelaku usaha turut menghambat penyaluran KUR di wilayah Kepulauan
Riau. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu langkah-langkah implementatif untuk memperkokoh koordinasi antar
unit yang terlibat dalam pelaksanaan monev KUR, melaksanakan sosialisasi secara komprehensif, serta melakukan
pembinaan teknis terkait operasionalisasi SIKP.

STRATEGIC BRIEF SHEET 17
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan TAHUN 2021

Riau mengangkat isu tematik terkait penyalur di daerah, serta kegiatan sosialisasi
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) KUR terkendala pandemi COVID-19.
kepada pelaku usaha (UMKM) di wilayah
Provinsi Kepulauan Riau. REKOMENDASI FISKAL

KONDISI PERMASALAHAN Dalam rangka mendorong
Berdasarkan monitoring dan
percepatan penyaluran KUR, Kanwil Ditjen
evaluasi yang dilaksanakan oleh Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Riau kepada pemda, debitur dan penyalur
KUR, terdapat beberapa permasalahan, telah melaksanakan serangkaian kegiatan
yaitu belum semua pemda membentuk tim
monev KUR, keterbatasan alokasi anggaran pada tahun 2021, yang meliputi koordinasi
untuk kegiatan tim monev KUR sebagai
dampak dari refocussing anggaran, input persiapan penyaluran kredit program yang
data calon debitur potensial pada aplikasi
SIKP masih relatif rendah, belum terdapat melibatkan pemda, bank penyalur, dan
satu single database UMKM lingkup Provinsi
Kepulauan Riau, penyalur tidak bisa Kemenko Perekonomian dan Pusat Investasi
mengakses data calon debitur yang diinput
pemda, dan osialisasi terkait akses Pemerintah, aktif terlibat dalam rapat
pembiayaan KUR bagi pelaku usaha masih
kurang. koordinasi Tim Pemulihan Ekonomi

ANALISIS Kepulauan Riau dan Tim Monev KUR,
Berdasarkan permasalah tersebut,
koordinasi Persiapan Penghargaan KUR
hasil analisis mengenai faktor yang
menyebabkan permasalahan penyaluran Tahun 2021, sosialisasi akses pembiayaan
KUR tersebut, yaitu bahwa Pemda
Kabupaten/Kota belum terinformasikan untuk pelaku usaha, monitoring evaluasi
dengan jelas terkait Surat Edaran Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 500/390/B.EKO- KUR kepada pemda, debitur dan penyalur
SET/2021 tanggal 8 Maret 2021,
pembentukan tim monev KUR masih dalam KUR, melaksanakan layanan konsultasi
pembahasan antar organisasi perangkat
daerah (OPD) terkait, belum terdapat dasar melalui KUR Assistance Centre, mengadakan
hukum penunjukan operator SIKP, dan
kurangnya pemahaman teknis SIKP untuk kegiatan Pojok UMKM dalam rangka
operator SIKP baru, data UMKM masih
terpisah pada masing-masing OPD yang kunjungan Dirjen Perbendaharaan,
melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.
kantor pusat bank penyalur (yang memiliki bimbingan Teknis SIKP, mengembangkan
user SIKP) belum menyampaikan data calon
debitur kepada kantor cabang bank inovasi ‘SiRadita’ (InformaSi penyaluRAn

kreDIT program), serta penyampaian data

calon debitur pada aplikasi SIKP secara

langsung dari Kanwil Ditjen

Perbendaharaan kepada pemda.

Berdasarkan berbagai kegiatan yang

telah diimplementasikan tersebut, maka

rekomendasi rekomendasi strategis yang

yang telah disampaikan dalam rapat

koordinasi Tim Pemulihan Ekonomi

Kepulauan Riau yang dilaksanakan secara

rutin dan perlu ditindaklanjuti oleh Pemda

yaitu:

1. Pemda segera membentuk tim monev

KUR dan tim pengelolaan SIKP dengan

melibatkan OPD dan instansi vertikal

terkait.

2. Melaksanakan sosialisasi KUR kepada

pelaku usaha, melalui berbagai media.

3. Mempercepat penginputan data calon

debitur pada aplikasi SIKP sebagai

referensi bank penyalur.

STRATEGIC BRIEF SHEET 18
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

4. Pelaksanaan kegiatan tim monev KUR
disesuaikan dengan kegiatan rutin tugas
fungsi OPD mengingat keterbatasan
anggaran.

5. Pemda segera menyusun database
UMKM Provinsi Kepulauan Riau.

STRATEGIC BRIEF SHEET 19
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
JULI 2021

AKSELERASI UPAYA PENANGANAN COVID-19 SERTA PEMULIHAN
EKONOMI DI BANGKA BELITUNG

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Bangka Belitung

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung pada bulan Juli 2021 berupa pelaksanaan
kegiatan strategis, pengoptimalan sumber dana dan publikasi dukungan fiscal. Langkah-langkah tersebut dilatar belakangi
oleh belum optimalnya penggunaan TKDD untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi (termasuk earmark 8% dari
DAU) dan kurangnya publikasi program PC-PEN di kalangan masyarakat. Rekomendasi yang disampaikan sebagai solusi atas
permasalahan adalah langkah-langkah konkret yang meliputi Pemda agar merealisasikan kegiatan yang dananya bersumber
dari earmark 8% DAU, mengakselerasi penyaluran BLT, mengajukan permintaan penyaluran BLT ke KPPN untuk kebutuhan
sampai dengan bulan September, menyelaraskan kegiatan yang dibiayai APBN dan APBD.

STRATEGIC BRIEF SHEET 20
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK 2021 mencapai Rp197,59 miliar atau
59,60 persen dari total pagu termasuk di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalamnya penyaluran earmarked 8
saat ini mengalami lonjakan penyebaran persen, BLT Desa, dan Dana Desa Non
Covid-19. Bahkan berdasarkan Instruksi BLT. Namun demikian BLT Desa belum
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun seluruhnya salur sampai dengan bulan
2021, sebanyak tiga dari tujuh daerah di Juli.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu
Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur Dukungan APBN dalam mendukung
ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan kebangkitan UMKM di tengah pandemi
Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 Covid-19 juga dapat dilihat dari berbagai
terhitung mulai tanggal 26 Juli sampai kebijakan relaksasi pada Kredit Usaha
dengan 2 Agustus 2021. Kebijakan PPKM Rakyat (KUR). Namun demikian realisasi
tersebut tentunya akan berdampak pada penyaluran KUR di Provinsi Bangka Belitung
kelangsungan hidup masyarakat terutama masih rendah yaitu per 30 Juni 2021
persoalan ekonomi bagi sejumlah pelaku mencapai Rp628,89 miliar atau 44,39% dari
usaha yang terdampak pandemi secara target yang ditetapkan perbankan pada awal
langsung. Oleh karena itu perlu dirumuskan tahun. Hal ini karena kurangnya sosialisasi
kebijakan strategis guna mendukung sehingga program KUR tidak bisa
pemberlakuan PPKM dimaksud serta dimanfaatkan secara optimal oleh
mengakselerasi upaya penanganan Covid-19 masyarakat utamanya yang terdampak
dan pemulihan ekonomi di Provinsi pandemi secara langsung.
Kepulauan Bangka Belitung, baik regulasi,
kegiatan dan implementasi, maupun sumber Program PC-PEN juga belum
dana yang dapat dioptimalkan. Selain itu, diketahui dengan baik oleh seluruh lapisan
atas upaya pemerintah untuk menghadapi masyarakat sehingga kehadiran Pemerintah
kondisi pandemi dimaksud, perlu adanya dalam upaya penanganan Covid-19 dan
penyebarluasan informasi dukungan fiskal pemulihan ekonomi kurang dirasakan
baik APBN maupun APBD kepada masyarakat, termasuk para kepala daerah.
stakeholder.
ANALISIS
KONDISI PERMASALAHAN Berdasarkan permasalahan diatas,

APBN bekerja keras untuk Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung
menangani penyebaran Covid-19 dan melakukan Langkah-langkah sebagai beriku:
pemulihan ekonomi, baik alokasi APBN 1. Audiensi Kepala Kanwil DJPb Provinsi
melalui Kementerian Negara/Lembaga
maupun alokasi Transfer ke Daerah dan Bangka Belitung dengan Bupati Bangka
Dana Desa (TKDD) untuk Provinsi Tengah pada tanggal 5 Juli 2021. Dalam
Kepulauan Bangka Belitung. Namun kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJPb
demikian, penyerapan/realisasi atas alokasi Provinsi Bangka Belitung menyampaikan
tersebut masih rendah. Alokasi TKDD untuk informasi terkait progres penyaluran
upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan TKDD, program KUR dan UMi, program
ekonomi di Provinsi Bangka Belitung belum PC-PEN, memperkenalkan KFR yang
digunakan dengan optimal oleh Pemda, merupakan salah satu produk Kanwil,
sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemda, serta
1. Berdasarkan hasil monitoring per 23 Juli BLU/BLUD. Dari audiensi yang dilakukan
didapatkan komitmen bersama untuk
2021 realisasi earmarked DAU lingkup terus membangun sinergi dan koordinasi
untuk mendukung pengelolaan keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung negara di Kab. Bangka Tengah.

masih sangat rendah yaitu Rp0,33 miliar

atau 10,13 persen dari total pagu yang

dialokasikan.

2. Penyaluran Dana Desa di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung per 23 Juli

STRATEGIC BRIEF SHEET 21
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

2. Press Release Kinerja Pelaksanaan APBN a. Guna mendukung penanganan

Triwulan II Tahun 2021 yang pandemi Covid-19 di daerah,

diselenggarakan secara daring pada pemerintah melalui APBN khususnya

tanggal 8 Juli 2021. Dalam kegiatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

tersebut disampaikan beberapa sebagaimana terakhir diatur dalam

informasi sebagai berikut: PMK Nomor 94/PMK.07/2021

a. Realisasi pajak pusat mencapai menetapkan pengaturan earmarked 8

Rp791,16 miliar atau sebesar 28,60% persen sebagai berikut:

dari target. Sektor penyumbang 1) Dana Alokasi Umum (DAU)

penerimaan pajak terbesar yaitu dari a) Paling sedikit 8% dari total pagu

sektor perdagangan besar dan eceran, DAU atau DBH bagi pemda yang

reparasi dan perawatan mobil dan tidak memperoleh alokasi DAU

sepeda motor yang berkontribusi digunakan untuk belanja

sebesar 24,03% dari total penerimaan kesehatan penanganan Covid-

pajak. Penerimaan dari kepabeanan 19 dan belanja prioritas lainnya.

dan cukai mencapai Rp82,60 miliar b) Berdasarkan hasil monev

atau 586,23% dari target. Sedangkan Kanwil DJPb Provinsi Bangka

realisasi PNBP mencapai Rp68,40 Belitung kendala yang dihadapi

dalam realisasi earmarked DAU

miliar atau 85,61% dari target. 8% yaitu adanya keterlambatan

b. Realisasi belanja baik belanja K/L penetapan Daftar Pelaksanaan

maupun TKDD mencapai Rp4,72 Anggaran sehingga Pemda

triliun atau sebesar 48,98% dari total memilih menggunakan

pagu. Realokasi dan refocusing mekanisme belanja tidak

anggaran secara nasional tetap terduga terlebih dahulu untuk
percepatan penanganan Covid-
mempertimbangkan prinsip
19, insentif nakes masih dalam

efektifitas dan efisiensi belanja proses verifikasi, pencairan

negara. dana untuk sejumlah kegiatan

c. Dukungan APBN dalam menghadapi dilaksanakan setelah kegiatan

pandemi juga terlihat dari realisasi selesai, serta penginputan

program PCPEN yang disalurkan realisasi penyaluran terhambat

untuk wilayah Provinsi Kepulauan karena kurangnya jumlah SDM

Bangka Belitung yaitu per 2 Juli 2021 dan adanya perbedaan nama

sejumlah kegiatan pada SIPD.

mencapai Rp1,03 triliun yang Sebagian Pemda

mencakup klaster Kesehatan, memprioritaskan kegiatan yang

Perlindungan Sosial, dan Dukungan didanai dari DAK Fisik

UMKM. mengingat adanya batas waktu

3. Koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur, penyampaian dokumen
persyaratan.
Bupati/Walikota, dan Forkopimda
2) Dana Desa
lingkup Provinsi Kepulauan Bangka
a) Paling sedikit 8% dari total pagu
Belitung, DPR RI, instansi terkait dari
Dana Desa setiap desa
Provinsi sampai Pemerintah Desa, serta
digunakan untuk memberikan
perwakilan pelaku usaha lingkup
dukungan pendanaan dalam
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
penanganan Covid-19 termasuk
yang dilaksanakan secara hybrid pada
PPKM Mikro di desa. Selain itu
tanggal 24 Juli 2021. Dalam rakor
berdasarkan PMK tersebut juga
tersebut Kanwil berkesempatan
diatur relaksasi penyaluran BLT
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Desa yang semula bulanan

STRATEGIC BRIEF SHEET 22
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

menjadi paling banyak REKOMENDASI FISKAL

disalurkan 3 bulan sekaligus, Berdasarkan analisis permasalahan
diatas, rekomendasi yang disusun dan
hinmgga pada bulan Juli ini memperhatikan Koordinasi Perumusan
Kebijakan Penanganan Covid-19 dan
dapat diajukan untuk Percepatan Penyaluran KUR di Provinsi
Kepulauann Bangka Belitung yaitu:
kebutuhan bulan s.d. September 1. Pemda segera merealisasikan berbagai

2021. kegiatan yang dananya bersumber dari
earmarked 8% DAU dan melaporkan
b) Berdasarkan Laporan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga
realisasi penyerapan pada bulan Juli
Monitoring Penyaluran DAK dapat meningkat signifikan.
2. Pemda mengakselerasi penyaluran BLT
Fisik, Dana Desa , dan Dana BOS Desa agar dapat diterima KPM sampai
dengan bulan ketujuh (Juli) dan bulan-
Kanwil DJPb Provinsi Bangka bulan berikutnya tepat waktu.

Belitung semester I 2021, 3. Pemda mengajukan permintaan
penyaluran BLT Desa ke KPPN untuk
kendala yang dihadapi dalam kebutuhan sampai dengan bulan
September.
penyaluran BLT Desa yaitu
4. Pemda menyelaraskan kegiatan-kegiatan
regulasi dalam pengelolaan yang dibiayai dari APBN dan APBD, dari
tingkat Provinsi sampai dengan tingkat
Dana Desa 2021 yang sangat Desa agar tidak terjadi tumpang tindih
dan saling mendukung dalam upaya
rigid dan sering berubah, penanganan pandemi Covid-19 dan
pemulihan ekonomi di Provinsi
menyebabkan pemerintah desa Kepulauan Bangka Belitung.

kurang cepat dalam merespons 5. Kanwil DJPb, BPKP, Itda, dan Bakuda
berkoordinasi dan mengawal upaya
dinamika peraturan yang cepat penanganan pandemi covid-19 dan
pemulihan ekonomi di Provinsi
berubah akibat adanya Kepulauan Bangka Belitung dalam
rangka mengoptimalkan penggunaan
penyesuaian terkait belum sumber dana yang dapat digunakan.

berakhirnya pandemi Covid-19, 6. Kanwil DJPb Pemda, dan Perbankan
bersinergi dalam mengintensifkan
selain itu pelaporan sosialisasi program KUR kepada
masyarakat, sehingga akan lebih banyak
penggunaan Dana Desa yang masyarakat yang merasakan manfaatnya,
selain itu diharapkan agar penyaluran
datanya terlalu detail juga juga mencapai target yang telah
ditetapkan.
menyebabkan lambatnya
7. Untuk penyebarluasan informasi,
pengajuan penyaluran BLT Desa overview Pelaksanaan APBN melalui
Press Release agar dilaksanakan secara
pada bulan-bulan berikutnya. rutin agar masyarakat dapat lebih paham

4. Koordinasi evaluasi penyaluran KUR

Semester I Tahun 2021 yang dihadiri oleh

Kepala Dinas Koperasi UKM, Kepala Biro

Perekonomian, dan Pimpinan Bank

Penyalur KUR lingkup Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang

dilaksanakan secara daring pada tanggal

29 Juli 2021. Berdasarkan hasil rakor,

penyaluran KUR Bangka Belitung masih

belum optimal meskipun berbagai

kebijakan relaksasi telah ditetapkan. Hal

ini karena masih minimnya sosialisasi

program KUR dan kebijakannya selama

masa pandemi, sehingga belum dapat

dioptimalkan kemanfaatnya oleh

masyarakat terutama para pelaku UMKM

yang terdampak pandemi secara

langsung.

STRATEGIC BRIEF SHEET 23
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

mengenai pelaksanaan APBN terkait
penerimaan, belanja serta kinerja
program PEN di daerahnya.

STRATEGIC BRIEF SHEET 24
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
JULI 2021

OPTIMALISASI PENYALURAN KUR DAN RENDAHNYA REALISASI
BELANJA PEMERINTAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAMBI

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jambi

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi pada bulan Juli 2021 menganalisis penyaluran KUR,
percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, epnempatan dana pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan
ekonomi pasca pandemi serta bagaimana peran pemerintah dalam menyokong UMKM ditengah kelesuan ekonomi. Data
calon debitur belum dimanfaatkan secara optimal oleh Lembaga keuangan turut memperlambat penyaluran KUR dan
pendanaan UMKM. Pergantian gubernur dan penerapan PPKM memiliki andil dalam melambatnya realisasi dan belanja
pemerintah. Kanwil DJPb mengusulkan untuk ada sebuah rekonsiliasi data calon debitur dengan Lembaga keuangan agar
penyaluran KUR lebih cepat dan lebih tepat sasaran, selain itu audiensi Kepala Kanwil dengan Gubernur diharapkan
mampu menjadi katalis pelaksanaan anggaran agar dapat ditemukan solusi atas lambatnya realisasi.

STRATEGIC BRIEF SHEET 25
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK Dana Transfer (DAK Fisik dan Dana

Kanwil DJPb Provinsi Jambi Desa), Program Pemulihan Ekonomi

sepanjang bulan Juli 2021 telah Nasional serta perkembangan program

melaksanakan: KUR dan Umi di wilayah Jambi.

1. Focus Group Discussion (FGD) 4. Audiensi Kepala Kanwil Ditjen

Pemanfaatan Data SIKP dalam Perbendaharaan Kepada Gubernur

Penyaluran KUR. FGD dilaksanakan pada Jambi. Kegiatan tersebut dilaksanakan

hari Rabu, 7 Juli 2021 di ruang aula pada tanggal 21 Juli 2021 bertempat di

Kanwil DJPb Provinsi Jambi, sesuai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

undangan dari Kepala Kanwil DJPb Jambi. Kunjungan Gubernur beserta staf

Provinsi Jambi nomor terlaksana berdasarkan surat

S-468/WPB.06/2021 tanggal 2 Juli 2021. permohonan dari Kepala Kanwil Ditjen

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Pimpinan Perbendaharaan Provinsi Jambi untuk

Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan staf, melakukan audiensi guna menyampaikan

Pimpinan dan staf dari Bank Mandiri data terkini Kinerja Anggaran khususnya

Area Jambi, Bank BRI Cabang Jambi, Bank Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga

BRI Cabang Abunjani Sipin. (Instansi Vertikal Pengelola APBN),

2. Sosialisasi Penyusunan Laporan Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa,

Keuangan Semester I Tahun 2021 tingkat Program Pemulihan Ekonomi Nasional

UAPPA-W dengan materi yang berfokus (PEN) di Provinsi Jambi.

pada pengungkapan Penanganan 5. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi

Pandemi Covid-19 dan PEN pada CaLK. Kinerja Penempatan Dana Tahap II pada

Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan di Bank Jambi. FGD dilaksanakan pada hari

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 09.00-

Jambi pada hari Senin dan Rabu, tanggal 10.00 bertempat di Aula Kantor Wilayah

19 – 21 Juli 2021. DJPb Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut

3. Rilis Kinerja Pelaksanaan APBN Semester dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb

I Tahun 2021. Kegiatan tersebut Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan OJK

dilaksanakan secara virtual pada tanggal Provinsi Jambi, dan Direktur Utama Bank

16 Juli 2021 melalui aplikasi zoom Jambi.

meeting dan live streaming di kanal 6. Focus Group Discussion (FGD) mengenai

youtube Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang Hambatan Penyerapan APBD DTDD

diikuti oleh seluruh stakeholder TA.2021. Dalam rangka pembahasan atas

Kementerian Keuangan di daerah Prov. realisasi penyerapan dan identifikasi

Jambi, awak media serta masyarakat permasalahan penyerapan APBD-DTDD

luas.Turut hadir dalam kegiatan tersebut 2021 pada Provinsi Jambi, Kota Jambi,

secara virtual seluruh Kepala KPPN Kab.Muaro Jambi, Kab.Tanjabar,

Lingkup Kanwil DJPb Prov. Jambi, dan Kab.Batanghari, dilaksanakan FGD

para Kepala KPP Pratama se Provinsi Hambatan Penyerapan Anggaran

Jambi, Kepala KPBC Jambi, serta Kepala TA.2021 dan Solusinya yang

KPKNL Jambi. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Kepala

Kepala Kanwil DJPb Prov. Jambi, BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor:

menyampaikan capaian kinerja APBN S-860/PW05/3/2021 tanggal 28 Juli

semester I tahun 2021 baik dari sisi 2021 yang dihadiri oleh Kepala BPKP

Pendapatan maupun Belanja Negara di Perwakilan Prov Jambi, Kepala Kanwil

Provinsi Jambi, termasuk penyaluran DJPb Prov Jambi, Kepala Bakeuda Prov

STRATEGIC BRIEF SHEET 26
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

Jambi, Kepala BPKAD Kab. Tanjung KONDISI PERMASALAHAN
Jabung Barat, Perwakilan BPKAD dari
Kota Jambi, Perwakilan BPKAD dari Data Calon Debitur KUR Potensial
Kab.Muarojambi.
yang telah diinput oleh Pemerintah
Adapun isu tematik yang diangkat
oleh Kanwil DJPb Jambi atas kegiatan- Daerah di SIKP belum secara optimal
kegiatan tersebut adalah:
1. Realisasi penyaluran KUR di daerah dimanfaatkan oleh Lembaga Keuangan

beserta kendala yang dihadapi dan upaya penyalur KUR cq perbankan di daerah,
untuk pemanfaatan data SIKP dalam
rangka penyaluran KUR di daerah. atau terdapat permasalahan lain
2. Sehubungan dengan Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor S- pemanfaatan data SIKP dalam penyaluran
18/PB.6/2021 tanggal 7 Juli 2021 hal
Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan, KUR di daerah.
dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga Semester Pengungkapan Belanja
I Tahun 2021, terdapat perubahan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Penangangan Pandemi Covid-19 dan
khususnya mulai digunakannya metode
First In First Out (FIFO) di dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PC–PEN)
pencatatan Barang Persediaan mulai
tahun anggaran 2021 ini. pada laporan keuangan, khususnya pada
3. Pandemi Covid-19 masih menjadi
tantangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),
4. Percepatan penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa di wilayah Jambi serta perubahan Kebijakan Akuntansi
5. Akselerasi pertumbuhan Ekonomi
melalui pemberdayaan UMKM pemerintah pusat terkait pencatatan
6. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan
sebagai Perwakilan Kementerian barang persediaan, dimana sebelumnya
Keuangan di Daerah dan sebagai Chief
Regional Economist menggunakan metode Harga Perolehan
7. Percepatan penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa di wilayah Jambi Terakhir/Harga Pembelian Terakhir
8. Dana alokasi earmarked 8% DAU/DBH
untuk penanganan covid. (HPT), menjadi metode First In First Out
9. Penempatan Dana Pemerintah pada Bank
Jambi dalam rangka program Pemulihan (FIFO).
Ekonomi Nasional (PEN) Tahap II.
10. Percepatan penyerapan APBD TA.2021 Pengungkapan yang belum

khususnya DTDD (Dana Transfer dan memadai mengenai dampak pandemi
Dana Desa) di Provinsi Jambi.
covid-19 terhadap anggaran dan realisasi

belanja satker, serta belum

diungkapkannya belanja yang digunakan

untuk menangani pandemi covid-19

karena masih terdapat satker masih

menggunakan akun regular untuk

penanganan pandemi covid-19. Hal ini

menyebabkan kesulitan bagi pemerintah

untuk menjelaskan kepada auditor (dalam

hal ini BPK) sebenarnya seberapa besar

realisasi Belanja Pemerintah yang

digunakan untuk Penanganan Covid-19

dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-

PEN).

Wilayah Provinsi Jambi termasuk

wilayah yang menerapkan PPKM sehingga

realisasi anggaran masih menjadi

tantangan dalam pelaksanaannya.

Realisasi anggaran Kementerian Lembaga

secara total persentase sudah mencapai

target, namun terkait Belanja Barang,

Belanja Modal, dan Bantuan Sosial masih

perlu ditingkatkan. Penyaluran DAK Fisik

STRATEGIC BRIEF SHEET 27
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

juga masih rendah dan masih banyak 1. Untuk Bank Mandiri disebabkan jaringan
UMKM yang dibina oleh Pemerintah
Daerah belum mendapatkan pembiayaan kantor Bank Mandiri yang terbatas
dari perbankan.
sehingga banyak calon debitur sudah
Gubernur Jambi terpilih juga baru
dilantik sehingga perlu disampaikan memiliki kredit di bank lain, masih ada
peran penting Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. persepsi debitur bahwa KUR adalah

Penyaluran DAK Fisik masih hibah pemerintah sehingga tidak perlu
rendah serta alokasi dana 8% earmarked
DAU/DBH untuk penanganan Covid 19, dikembalikan dan tidak ada jaminan,
Pemerintah Provinsi Jambi belum ada
pengalokasiannya. Alokasi dana ini harus tidak semua debitur memiliki E KTP dan
digunakan masing-masing pemda dalam
rangka dukungan pelaksanaan vaksinasi NPWP (persyaratan SIKP), cukup sulit
covid, dukungan bagi kelurahan dalam
rangka penanganan covid, insentif tenaga mencari calon debitur dengan karakter
kesehatan serta belanja kesehatan lain
dan kegiatan prioritas yang ditetapkan SID BI/SLIK yang baik. Solusi terkait hal
pemerintah pusat. Selain itu, upaya
peningkatan kinerja atas penempatan tersebu adalah agar Bank Mandiri
Dana pada Bank Jambi
menyalurkan KUR melalui jaringan agen-
Penyerapan anggaran APBD DTDD
tahun 2021 mengalami keterlambatan. agen bank sebagai perpanjangan tangan
Terhadap penyaluran DAK Fisik untuk
Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, untuk mengurangi kendala jaringan
masih terdapat bidang yang belum ada
realisasinya. kantor terbatas, mengharapkan

Terkait dengan penyerapan APBD- pemerintah dapat menunjuk Badan
DTDD 2021 perlu diidentifikasi
penyebab/hambatan penyerapan APBD- Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai
DTDD 2021 pada masingmasing kab/kota
di Provinsi Jambi dan perlu dicarikan agen-agen perbankan dalam penyaluran
alternatif solusi atas permasalahan
penyerapan APBD-DTDD 2021. Alokasi KUR, target KUR yang akan disalurkan
dana 8% earmarked DAU/DBH untuk
penanganan Covid 19 pun belum oleh pemerintah, agar diinformasikan
dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi
Jambi. kepada masing-masing wilayah bank,

ANALISIS sehingga kinerja penyaluran KUR dapat
Terkait pemanfaatan data SIKP
dipantau oleh OJK, data debitur KUR yang
dalam penyaluran KUR permasalahan
penyaluran yang sering dihadapi adalah diinput oleh Pemda di SIKP, perlu
debitur yang terhambat karena kendala
SLIK/SID BI, dengan detail sebagai berikut: disharing ke pihak perbankan

2. Pihak BRI memperoleh data debitur tidak

melalui data SIKP, namun melakukan

pencarian nasabah dengan usaha sendiri,

dan untuk meningkatkan kinerja dan

efektifitas penyaluran KUR, pihak BRI

antara lain menggunakan metode cluster,

yaitu para agen BRI

berkoordinasi/melaporkan kredit KUR

UMKM di wilayahnya kepada Kades atau

Lurah setempat, agar bisa memantau

perkembangan atau kinerja UMKM di

wilayahnya masing-masing. Solusi untu

akuntabilitas penyaluran KUR di daerah

adalah agar pihak BRI bersedia untuk

melaporkan kinerja penyaluran KUR

pada rapat-rapat TPKAD Provinsi Jambi.

Terkait dengan Laporan Keuangan

Semester I Tahun 2021 tingkat UAPPA-W,

berdasarkan telaah atas Laporan Keuangan

2020 Unaudited dari seluruh UAPPA-

Wilayah di provinsi Jambi, terdapat

sejumlah catatan untuk perbaikan laporan

keuangan ke depan, diantaranya:

1. Sebagian UAPPA-Wilayah sudah

STRATEGIC BRIEF SHEET 28
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

menjelaskan kenaikan/penurunan Terkait dengan audiensi Kepala

realisasi belanja tahun 2020 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepada

dibandingkan dengan realisasi tahun Gubernur Jambi, disampaikan informasi

sebelumnya (2019), namun terdapat peran penting Kanwil Ditjen

sejumlah UAPPA-Wilayah lainnya yang Perbendaharaan kepada Gubernur agar

belum menjelaskan dampak pandemi lebih mempermudah koordinasi lanjutan

covid-19 terhadap laporan keuangan dengan pihak terkait di Provinsi Jambi. Di
(seperti misalnya dipotongnya Belanja
sisi lain, Jika serapan anggaran DAK Fisik
Perjalanan Dinas karena adanya
tidak terealisasi sampai dengan batas waktu
refocussing dsb);
yang ditetapkan, maka akan terjadi
2. Belum ada UAPPA-Wilayah yang
keterlambatan pencairan dana dari
mencantumkan jenis Output Strategis
Pemerintah Pusat. Hal tersebut akan
pada laporan keuangan 2020 Unaudited.
berdampak terhadap pembangunan yang
Demikian juga untuk satker penerima
bersumber dari dana. Masih kecilnya
dana PEN belum mengungkapkan
realisasi DAK fisik ini terkendala oleh aturan
anggaran dan belanja untuk PEN pada
dari Pemerintah Daerah terhadap proses
Penjelasan LRA dalam CaLK;

3. Pada umumnya, UAPPA-Wilayah belum kontrak dengan rekanan. Terkait dengan

mengungkapkan jenis Barang Persediaan alokasi dana earmarked 8% DAU/DBH

(seperti masker, hand sanitzer, obat- untuk penanganan covid, masih dalam tahap

obatan dll) yang terkait dengan pembahasan dengan Gubernur Jambi yang

Penanganan Pandemi Covid 19 pada baru dilantik.
Penjelasan Neraca. Demikian juga satker
Terkait Evaluasi Kinerja Penempatan
belum mengungkapkan Aset Tetap
Dana Tahap II pada Bank Jambi telah
(khususnya Peralatan dan Mesin) seperti
melakukan ekspansi/penyaluran kredit
thermogun, hand sanitizer otomatis dll
terealisasi sebesar Rp439,78 miliar atau
yang terkait dengan Penanganan Covid-
97,08% dari target Rp453 miliar.,
19 pada Penjelasan Neraca di dalam
Leverage/daya ungkit penyaluran kredit
CaLK;
mencapai realisasi sebesar 1,47 X atau
4. UAPPA-Wilayah mengalami kesulitan
97,08% dari target 1,51X, Capital Adequacy
dalam mengungkapkan belanja dan/atau
Ratio (CAR) berada di level 23,09%, masih
aset terkait penanganan pandemi covid-
jauh diatas rata-rata industri perbankan
19 karena UAPPA-Wilayah tidak
nasional 9% dan berdasarkan analisa stress
menerima data-data tersebut dari satuan

kerja di lingkup wilayahnya. test, didapatkan rasio CAR akan tetap stabil

Terkait dengan kinerja sampai dengan akhir tahun 2020. Loan to

Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2021, Deposit Ratio (LDR) berada di level 77,91%,
pandemi covid-19 masih menjadi tantangan
masih di bawah rata-rata industri
dalam pelaksanaan anggaran. Begitupun
perbankan nasional 82,73%. Dengan
terkait pengadaan barang dan jasa, masih
likuiditas yang cukup longgar tersebut, Bank
terdapat lelang yang belum selesai, serta
Jambi diharapkan mampu untuk
terdapat pergantian pejabat
menyalurkan target Dana PEN sebesar
perbendaharaan (belum terdapat pejabat
Rp453 miliar. Return on Asset (ROA) sebesar
definitif dan sebagian melaksanakan isolasi
4,43%, di atas rata-rata industri perbankan
mandiri). Kontrak dengan rekanan terhadap
nasional 1,31%. Dengan adanya
proyek pembangunan masih terlambat.
penempatan dana PEN ini diharapkan bank
Masih kecilnya realisasi serapan DAK Fisik
dapat menurunkan biaya dana mahalnya
tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah
dan meningkatkan penyaluran kredit dan
masih melakukan proses lelang. Perbankan
pembiayaan yang berkualitas sehingga pada
menyalurkan kredit program KUR
akhirnya akan meningkatkan ROA Bank
berdasarkan UMKM yang mengajukan

secara langsung ke bank. Jambi.

STRATEGIC BRIEF SHEET 29
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

Terkait hambatan Penyerapan APBD persediaan yang terkait dengan Penanganan
DTDD TA.2021 disebabkan karena
peralihan penggunaan Aplikasi SIPD yang Covid-19 misalnya dengan cara
belum siap, laporan pertanggungjawaban
yang lalu belum masuk, data belum diinput mengungkapkan jumlah masker, hand
dalam aplikasi, proses persetujuan kegiatan
belum ada, refocusing untuk penangganan sanitizer dll yang dimiliki oleh satker. Untuk
covid belum jelas petunjuknya, belum ada
pejabat definitive, adanya ketakutan dan itu diperlukan sinergi antara bagian
keraguan pejabat, serta alokasi dana
earmarked 8% DAU/DBH untuk keuangan dengan bagian
penanganan covid, masih dalam tahap
pembahasan dengan Gubernur Jambi yang umum/perlengkapan/TURT. Jika UAPPA-
baru dilantik.
Wilayah kesulitan di dalam mengungkapkan
REKOMENDASI FISKAL
belanja/aset satker lain di lingkupnya,
Terkait dengan pemanfaatan data
SIKP dalam penyaluran KUR, Kanwil DJPb minimal UAPPA-Wilayah tersebut
Provinsi Jambi mendukung perlu adanya
rekonsiliasi data debitur KUR pada SIKP mengungkapkan belanja/aset terkait
dengan data penyaluran KUR di lembaga
keuangan penyalur cq perbankan baik di Penanganan Covid-19 di lingkupnya sendiri
tingkat pusat maupun di daerah, mendorong
pihak perbankan di Provinsi Jambi untuk sebagai satker. Sebagai tindak lanjut
lebih meningkatkan komunikasi dan
koordinasi dengan Pemerintah Daerah c.q. kegiatan, Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan
Dinas Koperasi selaku penanggungjawab
SIKP dalam rangka penyaluran KUR, memonitor Laporan Keuangan Tahun
memfasilitasi pertemuan lanjutan antara
Direktorat SMI DJPb, pihak Perbankan di Semester I tahun 2021 dari seluruh UAPPA-
Provinsi Jambi, dengan Pemerintah Daerah
dalam rangka mengefektifkan penggunaan Wilayah yang ada di provinsi Jambi.
data SIKP dalam penyaluran KUR di Provinsi
Jambi. Selanjutnya, Bidang PAPK akan melakukan

Terkait dengan Laporan Keuangan telaah atas seluruh laporan keuangan
Semester I Tahun 2021 Tingkat UAPPA-W,
UAPPA-Wilayah diharapkan untuk dapat UAPPA-Wilayah. Untuk laporan keuangan
mengungkapkan dampak pandemi covid-19
pada laporan keuangan secara memadai. yang dianggap kurang informatif, Bidang
Setiap satker diharapkan dapat meneliti
dokumen petikan DIPA maupun POK-nya. PAPK akan merencanakan kegiatan
Jika satker mendapatkan dana yang
merupakan Prioritas Nasional (PN) Pendampingan khusus untuk sebagian
dan/atau Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN), maka satker tersebut diharuskan UAPPA-W yang memerlukan bimbingan
untuk mengungkapkan Output Strategis
dan/atau Belanja PEN. Setiap satker teknis.
hendaknya mengungkapkan jenis belanja
serta jenis aset yang diperuntukkan untuk Sehubungan dengan kinerja
penanganan covid-19. Untuk jenis barang
pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2021,

rekomendasi yang diberikan yaitu agar

melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran pada satker Kementerian

Lembaga khususnya yang realisasinya

masih rendah dilakukan FGD/pembinaan

agar segera diketahui permasalahannya dan

dapat diberikan solusi, memperkuat sinergi

dengan Pemerintah Daerah dalam

percepatan belanja pemerintah sebagai

salah satu elemen penting menggerakkan

ekonomi daerah, perlu sinergi antara

Pemerintah Daerah, Perbankan, OJK,

Kementerian Keuangan (DJPb) agar

penyaluran kredit program untuk UMKM

dapat tersalur dengan lebih baik lagi dan

mengarah kepada UMKM binaan

Pemerintah Daerah. Perlu juga mendorong

pihak perbankan di Provinsi Jambi untuk

lebih meningkatkan komunikasi dan

koordinasi dengan Pemerintah Daerah c.q.

Dinas Koperasi selaku penanggungjawab

SIKP dalam rangka penyaluran KUR.

STRATEGIC BRIEF SHEET 30
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Terkait dengan audiensi Kepala Kanwil BULAN JULI
Ditjen Perbendaharaan diharapkan Kepada
Gubernur Jambi agar dapat mengingatkan TAHUN 2021
Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk
mempercepat realisasi belanja pemerintah Terkait dengan penyerapan APBD
sebagai salah satu elemen penting DTDD TA.2021 Pertemuan/FGD lanjutan
menggerakkan ekonomi daerah dan antara Bakeuda/BKAD dengan OPD teknis
Pemulihan Ekonomi Nasional serta menjaga pelaksanaan DAK Fisik beserta, Kanwil DJPb,
sinergi yang telah terjalin dengan baik KPPN, serta pihak BPKP, sangat diperlukan
selama ini dengan Kanwil Ditjen khususnya dengan OPD yang strategis
Perbendaharaan Provinsi Jambi. yaituDinas Pertanian, Dinas Kesehatan,
Dinas Perikanan/Peternakan, Dinas PU.
Terkait dengan Evaluasi Kinerja Terkait dengan peraturan dari Permendagri,
Penempatan Dana Tahap II pada Bank Jambi seharusnya sudah bersifat teknis
penempatan Dana Pemerintah sebesar operasional sehingga tidak perlu lagi diatur
Rp300 miliar dengan suku bunga 2,84% kembali dengan perda/perkada. Program
telah berhasil menurunkan cost of fund. bantuan tenaga kerja oleh pemda
Dengan adanya hal ini diharapkan seharusnya jelas apa outputnya serta
mendorong kebijakan Bank Jambi untuk bagaimana outcomenya.
menurunkan suku bunga pinjaman mulai
3,40%%, dari semula tingkat suku bunga
9,4% menjadi 6%.

STRATEGIC BRIEF SHEET 31
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU
JULI 2021

AKSELERASI PENYALURAN APBN DAN APBD
DALAM MENJAGA AKUNTABILITAS KEUANGAN DI BENGKULU

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Bengkulu

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu mengangkat isu percepatan penyaluran APBN dan APBD untuk mengatasi
dampak Covid-19 dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Isu ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya penyerapan
dana penanganan Covid-19 8% earmark dari DAU, penyaluran BLT dan DAK Fisik yang masih rendah dan adanya temuan BPK
terhadap data anomali atas aset pada SIMAK BMN. Hasil analisis merekomendasikan solusi yaitu agar Pemerintah Daerah
segera mempercepat belanja penanganan Covid, Insentif Tenaga Kesehatan, BLT Dana Desa dan DAK Fisik.

STRATEGIC BRIEF SHEET 32
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
Isu tematik yang diangkat Kanwil DJPb TAHUN 2021

Provinsi Bengkulu sepanjang bulan Juli 2021 pemda masih melakukan proses lelang yang
adalah mengenai percepatan penyaluran diharapkan sebelum 30 Agustus 2021 telah
APBN dan APBD untuk mengatasi Dampak dapat diselesaikan. Dalam rangka
Covid-19, publikasi penyaluran DAK Fisik, mendorong pemda agar dapat lebih cepat
dan peningkatan Kualitas Laporan dalam memenuhi persyaratan, selain
Keuangan. berkoordinasi langsung, Kanwil juga
melakukan publikasi melalui Bengkulu
KONDISI PERMASALAHAN Ekspres TV. Diharapkan dengan informasi
Permasalahan yang terjadi terkait kinerja DAK Fisik yangdiketahui oleh
masyarakat luas maka akan memacu
dengan isu di atas yaitu penyerapan belanja Pemerintah daerah dalam menyelesaikan
untuk penanganan Covid yang berasal dari pemenuhan persyaratan penyaluran.
earmarked 8 % dari DAU masih belum
maksimal, penyaluran BLT dana desa masih Terkait adanya data anomali atas aset
rendah, penyaluran DAK Fisik masih rendah, tetap, aset tak berwujud dan aset lain-lain
serta adanya temuan BPK terhadap laporan pada SIMAK BMN pada Satker Lingkup
keuangan diantaranya tentang data anomali Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
atas aset tetap, aset tak berwujud dan aset Bengkulu, maka diperlukan identifikasi di
lain-lain pada SIMAK BMN. setiap transaksi anomali. Apabila diyakini
tidak terdapat transaksi BMN yang tidak
ANALISIS wajar yang kemungkinan disebabkan proses
Dengan ditetapkannya Bengkulu update aplikasi yang tidak tuntas, maka
perlu dilakukan proses normalisasi
masuk dalam PPKM level 4, maka diperlukan transaksi BMN dibawah pengawasan
sumber daya yang optimal terutama sumber KPKNL.
dana yang berasal dari APBN maupun APBD.
Belanja APBD untuk penanganan Covid di REKOMENDASI FISKAL
Bengkulu khususnya yang berasal dari Berdasarkan analisis permasalahan di
earmarked 8 Persen DAU baru mencapai
16,74 Persen. Khusus untuk insentif tenaga atas, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu
kesehatan baru disalurkan pada
4 Pemerintah daerah dari 11 Pemerintah merekomendasikan Langkah-langkah
daerah. Rendahnya pembayaran insentif
nakes disebabkan oleh proses verifikasi sebagai berikut:
yang kurang optimal.
1. Pemerintah Daerah agar dapat
Penyaluran BLT Dana Desa di dua
pemerintah daerah hanya sampai bulan mempercepat belanja penanganan Covid
Februari, meskipun umumnya sudah sampai
bulan Mei dan terdapat pula beberapa dan Insentif Tenaga Kesehatan.
pemerintah daerah yang telah sampai bulan
Juli. Rendahnya penyaluran BLT ini 2. Pemerintah Daerah perlu mempercepat
disebabkan verifikasi yang dilakukan oleh
DPMD Kabupaten berjalan lambat. penyaluran BLT Dana Desa. Dengan

Sampai saat ini Penyaluran DAK Fisik memberlakukan PMK 94/PMK.07/2021
baru terealisasi 19,21 Persen. Rendahnya
penyaluran tersebut disebabkan karena maka pemda hanya perlu melakukan

tagging pada OMSPAN tanpa persyaratan

lainnya.

3. Pemda perlu mempercepat proses

pemenuhan persyaratan penyaluran DAK

Fisik.

4. Dalam rangka meningkatkan kualitas

LKKL Tahun 2021, UAKPA dan UAPPA-W

direkomendasikan untuk melakukan

langkah-langkah yaitu memastikan saldo

STRATEGIC BRIEF SHEET 33
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

Neraca per 1 Januari 2021 sama dengan
saldo Neraca per 31 Desember 2020
Audited, menyelesaikan Transaksi Dalam
Konfirmasi (TDK) pada rekonsiliasi
periode berjalan, memanfaatkan menu
Profil Kualitas LK pada Aplikasi e-
Rekon&LK untuk monitoring dan
evaluasi, melakukan telaah LK mulai dari
tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga
K/L, mengimplementasikan
Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan (PIPK), menindaklanjuti hasil
temuan LKKL tahun 2020 serta
mengoptimalkan peran Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga
keandalan penyajian LKKL.

STRATEGIC BRIEF SHEET 34
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
JULI 2021

AKSELERASI KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER
DAN PENYALURAN DAK FISIK DI MUSI BANYUASIN

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juli 2021 menganalisis penyebab
kendala pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis, kendala pelaksanaan DAK Fisik dari RKUN-RKUD, serta tantangan yang
dihadapi oleh Pemda Musi Banyuasin terkait peningkatan kesejahteraan pekebun karet dan sawit serta isu terkait DBH.
Analisis ini dilatarbelakangi realisasi anggaran, khususnya DAK Fisik yang masih belum optimal serta upaya tantangan
kesejahteraan pekebun karet dan sawit yang masih belum memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu langkah-
langkah mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, kebijakan relaksasi batas akhir pemenuhan persyaratan terkait
pengelolaan DAK Fisik, formulasi kebijakan Pemda Musi Banyuasin untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun karet dan
sawit, serta optimalisasi DBH.

STRATEGIC BRIEF SHEET 35
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
Berdasarkan Kegiatan Program TAHUN 2021

Strategis Kanwil DJPb Provinsi Sumsel yang Anggaran guna diberikan solusi dan
telah diikuti dan dilaksanakan, terkait peran ekskalasi sesuai permasalahan. Sebagian
Kanwil sebagai Regional Chief Economist dan besar kendala bersifat teknikal operasional
Representasi Kementerian Keuangan di yang klasik dan terjadi dalam setiap tahun,
Daerah, isu tematik regional yang diangkat antara lain kurang memperhatikan aspek
adalah sebagai berikut: perencanaan sehingga terjadi deviasi RPD
1. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan juga Halaman 3 DIPA. Pemahaman yang
masih belum optimal terkait penyampaian
anggaran satker di wilayah Sumatera laporan Capaian Output.
Selatan.
2. Progress penyaluran DAK Fisik dari Berdasarkan pendalaman informasi
RKUN ke RKUD s/d 21 Juli 2021 di yang dilakukan, dapat diketahui bahwa
wilayah Sumatera Selatan yang masih terhambatnya pelaksanaan DAK Fisik dari
rendah yakni 10,7%, bahkan terdapat 6 RKUN-RKUD di wilayah Provinsi Sumatera
Kab/Kota yang memiliki progress Selatan tersebut disebabkan oleh hal sebagai
penyalurannya sebesar 0%. berikut:
3. Kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin 1. Pergantian jabatan dari level KPA sampai
dan diskusi sebagian RUU HKPD. Topik
diskusi antara lain yaitu hilirisasi hasil dengan PPK pasca pilkada/pelantikan
perkebunan karet rakyat melalui Kepala Daerah yang menyebabkan
kebijakan pro pekebun karet, pemenuhan persyaratan dari level
keberhasilan implementasi Kabupaten dokumen TAYL, Perda APBD, Kontrak
Musi Banyuasin dalam pemanfaatan Kegiatan terhambat.
hibah BLU BPDPKS dan pembiayaan KUR, 2. Barang yang belum tersedia pada
serta kebijakan DBH dalam RUU HKPD. e-catalogue menyebabkan proses
penyediaan kontrak pada beberapa
KONDISI PERMASALAHAN bidang sebagai pemenuhan persyaratan
Pandemi Covid-19 yang telah penyaluran DAK Fisik dari RKUN-RKUD
terhambat.
memasuki tahun kedua membutuhkan 3. Belum optimalnya penyusunan Rencana
penanganan secara extraordinary sehingga Kegiatan sehingga terdapat lokus yang
APBN difokuskan untuk mengamankan sama dengan kegiatan yang sama pada
pelaksanaan pengadaan vaksin dan program Rencana Kegiatan Tahun 2021 yang
vaksinasi nasional, penanganan pandemi sudah dikerjakan dengan sumber dana
Covid-19, dukungan anggaran perlindungan DAK Fisik Tahun 2020. Dampaknya tidak
sosial kepada masyarakat, serta percepatan bisa dilakukan eksekusi penyaluran.
pemulihan ekonomi nasional. Kantor 4. Beberapa menu penunjang dalam
Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan kontrak kegiatan yang belum selesai
sebagai perwakilan Kementerian Keuangan lelang tidak dimasukkan dalam
di daerah dituntut untuk mengambil peran melakukan penginputan daftar kontrak
dalam mengawal optimalisasi belanja satker kegiatan dalam memenuhi persyaratan
K/L sekaligus meningkatkan kualitas sebelum tanggal 21 Juli 2021. Sehingga
pelaksanaan anggaran pada satker K/L di masih dimungkinkan untuk ditambahkan
wilayah Sumatera Selatan. Kendala yang dengan memanfaatkan relaksasi
dihadapi oleh Satker K/L dibahas dalam one pemenuhan syarat sampai dengan 31
on one meeting Evaluasi Pelaksanaan Agustus 2021.

Mata pencaharian masyarakat di
wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dalam

STRATEGIC BRIEF SHEET 36
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

hal ini Kabupaten Musi Banyuasin penyerapan anggaran karena terdapat
didominasi oleh perkebunan, terutama
perkebunan karet dan kelapa sawit. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di

Nilai ekonomi penjualan produk masa pandemi dan masih menunggu proses
karet mentah yang diperoleh para pekebun
karet hanya berkisar Rp5.000/kg. Hal ini revisi akibat refocusing/realokasi yang
sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar
dunia dan para tengkulak. belum selesai di Direktorat Jenderal

Sawit memiliki masa panen yang Anggaran. Hal tersebut berdampak
cukup lama dan membutuhkan biaya
sebesar Rp50 Juta/ha. Pemerintah melalui tertundanya realisasi anggaran yang telah
BLU BPDPKS memberikan hibah senilai
Rp30 juta/ ha dengan ketentuan yaitu direncanakan dalam rencana kegiatan
maksimal lahan yang memperoleh hibah
adalah 4 ha / KK, sudah memiliki satker K/L. Selain penyerapan anggaran,
kelembagaan dan legalitas, dan ditujukan
khusus untuk replanting. terdapat permasalahan deviasi halaman III

Pada kenyataannya, implementasi DIPA serta masih terdapat satuan kerja yang
program ini saja dinilai belum cukup untuk
membiayai dalam mengelola sawit milik belum melaporkan capaian output secara
pekebun, dan menyebabkan pekebun
kehilangan mata pencaharian utama selama tepat dan akurat sehingga mempengaruhi
kurang lebih 3 tahun. Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin mengharapkan hasil penilaian Indikator Kualitas
penyempurnaan terkait pengaturan DBH
agar memberikan kepastian dalam Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
merencanakan belanja APBD dengan
mempertimbangkan sumber dana dari DBH. Terhambatnya pemenuhan
Kondisi selama ini adalah masih terdapat
kurang bayar DBH tahun anggaran persyaratan penyaluran DAK Fisik dari
sebelumnya padahal sudah di anggarkan
pada APBD tahun anggaran tersebut. RKUN ke RKUD yaitu:

ANALISIS 1. Pada level dokumen TAYL, Perda APBD
Tantangan pelaksanaan anggaran
hingga persetujuan kontrak kegiatan
pada tahun 2021 antara lain adalah adanya
beberapa kali refocusing dan realokasi yang terkendala oleh pergantian jabatan
belanja kementerian/lembaga sebagaimana
terakhir diatur melalui surat Menteri dari level KPA sampai dengan PPK pasca
Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021
tanggal 06 Juli 2021. Walaupun secara pilkada/pelantikan Kepala Daerah
keseluruhan realisasi anggaran belanja
Kementerian Negara/ Lembaga di wilayah menunjukkan masih lemahnya
Sumatera Selatan telah melampaui target
penyerapan triwulan sebesar 40%, namun perencanaan pengelolaan keuangan di
beberapa satker terkendala dalam
daerah yang terintegrasi dan

berkelanjutan sehingga tidak mampu

memitigasi resiko kekosongan jabatan

pada masa transisi termasuk di dalamnya

adalah pertanggungjawaban TAYL.

2. Pada level daftar kontrak kegiatan yang

terkendala akibat barang yang belum

tersedia pada e-catalogue sebagai

dampak dari pencantuman metode

pengadaan e-catalogue pada rencana

kegiatan hingga batas akhir pemenuhan

persyaratan. Hal ini menunjukkan

kurangnya pemahaman Pemerintah

Daerah mengenai proses PBJ

menggunakan e-catalogue. Seharusnya

penggunaan e-catalogue adalah pilihan

dalam proses pengadaan barang/jasa.

Apabila tidak tersedia pada e-catalogue

dapat menggunakan metode pengadaan

lainnya. Namun hal tersebut tidak bisa

dilakukan karena metode e-catalogue

STRATEGIC BRIEF SHEET 37
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

telah tertuang pada Rencana Kegiatan BULAN JULI
yang telah dibahas dengan Kementerian TAHUN 2021
terkait.
3. Terdapat Bidang DAK Fisik dengan jenis sentra penghasil karet dengan kesamaan
kegiatan dan lokasi kegiatan yang sama topologi di wilayah Provinsi Sumatera
yang sudah dilaksanakan pada tahun Selatan khususnya Kabupaten Musi
sebelumnya. Dampak dari pada hal Banyuasin.
tersebut adalah tidak bisa disalurkannya
pada tahun berjalan. Kondisi ini Sementara itu, kebijakan bagi para
dimungkinkan terdapat proses verifikasi pekebun sawit dalam rangka peningkatan
berjenjang dari SKPD pengusul ke kinerja sawit melalui optimalisasi
Bappeda Provinsi yang belum clear pada pemanfaatan hibah BLU BPDPKS yang
saat proposal diusulkan. Dan hal tersebut berhasil diterapkan pada Pemerintah
tidak ditindaklanjuti pada saat Kabupaten Musi Banyuasin yaitu:
pembahasan dengan Kementerian 1. Kabupaten Musi Banyuasin telah

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah menerima dana hibah dari BLU BPDPKS
Kabupaten Musi Banyuasin bagi para untuk 15.120 hektar lahan sawit dari
pekebun karet dalam rangka hilirisasi hasil 39.870 hektar lahan sawit yang ada di
perkebunan karet rakyat yaitu: wilayah Sumatera Selatan. Hibah
1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut senilai Rp390 Miliar kepada
6.371 pekebun di Kabupaten Musi
melakukan pelatihan pengolahan karet Banyuasin.
hingga menjadi latex pada para pekebun 2. Penerima manfaat juga sudah mampu
karet sehingga nilai ekonomi yang panen dalam waktu 2 tahun 8 bulan
diterima oleh para pekebun meningkat setelah kegiatan replanting dimulai.
dari Rp5.000/kg menjadi Rp18.000/kg. 3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan masih memerlukan
menggunakan dana Pemerintah tambahan hibah tersebut karena masih
Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama terdapat kelompok pekebun karet yang
dengan Puslitbang Karet Bogor dan PT secara legalitas sudah siap melakukan
Jaya Trade Indonesia untuk melakukan peremajaan sawit.
pembangunan workshop aspal karet
sebagai upaya lanjutan dalam menunjang Beberapa langkah penting yang telah
permintaan latex kepada pekebun lokal. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi
3. Menginisiasi pembangunan jalan Banyuasin adalah sebagai berikut:
menggunakan aspal karet pada beberapa 1. Mempersiapkan kelembagaan pekebun
ruas jalan sebagai bahan aspal jalan yang
dinilai mampu menghasilkan jalan beserta legalitasnya.
dengan usia pemakaian yang lebih 2. Pendampingan pemda dalam pemilihan
lama/awet sehingga dapat meningkatkan
efisiensi biaya pemeliharaan jalan yang bibit dan pupuk.
memanfaatkan sumber dana DAK Fisik 3. Pelatihan tanam sela untuk pencaharian
Bidang Jalan dan mampu dikontrol
langsung pendanaannya oleh Bupati Musi sampingan para pekebun sampai panen.
Banyuasin. 4. Pembiayaan KUR.
5. Memastikan semua pengelolaannya
Beberapa hal di atas dinilai bisa
diterapkan bagi wilayah-wilayah dengan dilakukan dengan akuntabilitas yang baik
sehingga optimalisasi pemanfaatan dana
bisa terlaksana. Beberapa hal di atas
dinilai bisa juga dapat diterapkan pada
wilayah sentra penghasil sawit di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan.

Alokasi DBH ada ketidakpastian,
sehingga menimbulkan kurang bayar dan

STRATEGIC BRIEF SHEET 38
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

berpotensi SILPA. Hal tersebut dirasa BULAN JULI
menganggu dalam perencanaan Belanja TAHUN 2021
Daerah Kab Musi Banyuasin. Bupati Muba
mengharapkan segera dapat dibayarkan bila melalui koordinasi antara UKPBJ & KPPN
terjadi kurang bayar. mitra kerjanya dengan lebih intensif serta
melakukan persiapan pemenuhan
REKOMENDASI FISKAL dokumen TAYL dan berkoordinasi
dengan APIP. Untuk periode TA 2022,
Berdasarkan analisis di atas, Kanwil Pemerintah Daerah lingkup Provinsi
Sumatera secara spesifik memperkuat
DJPb Provinsi Sumatera Selatan fungsi perencanaan yang terintegrasi dan
berkelanjutan melalui intensifikasi
merekomendasikan Langkah-langkah koordinasi antar pejabat terkait
penyaluran DAK Fisik. Pencantuman
sebagai berikut: pilihan proses PBJ pada Rencana
Kegiatan dibahas secara paripurna
1. Terkait peningkatan kualitas dengan K/L sehingga pelaksanaan tidak
terhambat.
pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb 3. Terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin terhadap kesejahteraan
Provinsi Sumatera Selatan para pekebun karet dan sawit, Kanwil
DJPb Provinsi Sumatera Selatan
merekomendasikan agar satuan kerja merekomendasikan bahwa dalam rangka
hilirisasi hasil perkebunan karet rakyat,
melakukan optimalisasi belanja dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
bersama Dinas terkait agar melakukan
melakukan percepatan belanja yang pemetaan dengan membandingkan
potensi karet, kapasitas fiskal, dan
memungkinkan dari kegiatan-kegiatan topografi di wilayah Provinsi Sumatera
Selatan dan berkoordinasi dengan
yang masih dapat dilaksanakan dan tidak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
untuk perluasan implementasi hilirisasi
terkait alokasi yang di hasil perkebunan karet melalui pelatihan
pengolahan latex dan pemanfaatan aspal
realokasi/refocusing, satuan karet. Dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dana hibah BLU BPDPKS
kerjamelakukan perekaman capaian untuk peningkatan kinerja sawit, BLU
BPDPKS dapat menjadikan Kabupaten
output dari kegiatan-kegiatan tersebut Musi Banyuasin sebagai benchmark
dalam mensosialisasikan pemanfaatan
walaupun realisasi anggaran belum dana hibah BLU BPDPKS kepada
Kab/Kota di wilayah Provinsi Sumatera
terserap maksimal, deviasi halaman III Selatan.
4. Terkait kebijakan DBH, penyaluran DBH
DIPA, satker harus segera melakukan saat ini masih terdapat deviasi sehingga
menimbulkan kurang/lebih bayar dan
penyesuaian rencana penarikan dana berpotensi SILPA. Alokasi DBH pun
belum mampu mendorong Pemda untuk
pada halaman III DIPA dengan berpartisipasi dalam peningkatan

melakukan revisi paling lambat tanggal

12 Agustus 2021 untuk triwulan III,

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker

harus meningkatkan komitmen secara

tegas melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan anggaran di satkernya

masing-masing; dan KPPN agar

menggiatkan edukasi perekaman capaian

output secara berkelanjutan bagi satker

lingkup kerjanya

2. Terkait pengelolaan DAK Fisik, Kanwil

DJPb Provinsi Sumatera Selatan

merekomendasikan agar Pemerintah

Daerah lingkup Provinsi Sumatera

Selatan mengoptimalkan pemberian

relaksasi batas akhir pemenuhan

persyaratan sampai tanggal 31 Agustus

2021 dengan cara memitigasi gagal salur

STRATEGIC BRIEF SHEET 39
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

pendapatan egara dan perbaikan BULAN JULI
lingkungan. Sebagai perubahan, dalam TAHUN 2021
RUU HKPD yang sedang dalam
pembahasan, disampaikan kepada Bapak melalui pengalokasian berdasarkan
Bupati beberapa perubahan yang akan realisasi T-2, penerapan indikator
dilakukan terkait DBH, antara lain kinerja, pengalokasian tidak hanya
mengenai dasar pengalokasian akan lebih berdasarkan pada sumber DBH, tetapi
memberikan kepastian kepada pemda juga kinerja pemda dalam mendorong
peningkatan pendapatan Negara dan
upaya pemulihan lingkungan atas
kegiatan SDA, serta pengalokasian akan
memperhitungkan dampak eksternalitas
bagi daerah disekitar daerah penghasil.

STRATEGIC BRIEF SHEET 40
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
JULI 2021

PERCEPATAN REALISASI DAK FISIK DAN DANA DESA
SERTA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH DI LAMPUNG

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Lampung

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil DJPb Provinsi Lampung mengangkat isu percepatan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa dan
peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Isu ini dilatarbelakangi karena realisasi DAK Fisik sampai dengan
semester I 2021 baru mencapai 11,79 %. Hal ini dikarenakan belum selesainya proses lelang, perubahan mekanisme
penyaluran dan lambatnya pengajuan syarat-syarat penyaluran. Sedangkan kurangnya kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah disebabkan adanya penyimpangan penggunaan DAK yang berimbas pada opini BPK. Berdasarkan hasil analisis, Kanwil
DJPb merekomendasikan kepada pemda agar melakukan proses lelang sejak awal tahun, perlunya penyempurnaan aplikasi yang
terintegrasi antara Siskudes dan OMSPAN ataupun aplikasi yang digunakan dalam rangka penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,
penyaluran TKDD lebih fleksibel terkait batas waktu. Rekomendasi untuk mempertahankan atau memperbaiki Opini BPK yaitu
agar Pemda menindaklanjuti opini dan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya serta mengefektifkan sistem pengendalian intern
untuk memitigasi terjadinya potensi adanya kecurangan dalam pengelolaan alokasi anggaran.

STRATEGIC BRIEF SHEET 41
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK 2. Terjadi perubahan mekanisme pada
Percepatan realisasi DAK Fisik dan
penyaluran DAK Fisik tahun 2021
Dana Desa Tahun 2021 untuk kesejahteraan
masyarakat Lampung dan peningkatan dimana pada tahun 2020 reviu oleh
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah menuju opini WTP melalui aparat pemeriksa APIP (Inspektorat
penyelenggaraan Focus Group Discussion
(FGD) yang melibatkan Pemda, APIP, serta Prov/Kab/Kota) dilakukan setelah
BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
Laporan Realisasi sudah siap,
KONDISI PERMASALAHAN
Dari Rp21,53 triliun alokasi TKDD sedangkan untuk tahun 2021 reviu

Provinsi Lampung, hampir 20% atau oleh aparat pemeriksa APIP
sebesar 4,21 triliun rupiah merupakan pagu
dana yang berasal dari DAK Fisik (Rp1,77 (Inspektorat Prov/Kab/Kota)
triliun) dan Dana Desa (Rp2,44 triliun).
Namun hingga Semester I Tahun 2021 sebelum laporan realisasi disusun.
realisasi DAK Fisik baru mencapai 11,79%
atau sebesar Rp208,56 miliar dan baru Disamping itu juga di tahun 2021
sebesar Rp863,39 miliar atau sebesar
48,81% nilai rencana kegiatan yang telah Laporan SP2D BUD dan Rekap Daftar
dikontrakan dan telah didaftar/diunggah
pada Aplikasi OMSPAN. Sedangkan untuk Kontrak, sebelum disetujui oleh
Dana Desa, sampai dengan akhir Semester I
TA 2021 total penyaluran Dana Desa Tahun BPKAD harus dilakukan reviu
2021 pada Provinsi Lampung sebesar
Rp986,35 miliar atau sebesar 40,41%, (disetujui) oleh aparat pemeriksa
namun realisasi BLT masih sangat rendah.
Dari proyeksi pagu dana BLT sebesar APIP (Inspektorat Prov/Kab/Kota)
Rp292,22 miliar untuk 6 bulan pertama baru
terealisasi sebesar Rp147,89 miliar atau masing-masing daerah.
50,61%.
3. Lambatnya pengajuan syarat-syarat
Terkait dengan laporan keuangan
pemerintah daerah dari 16 Pemda pada penyaluran Dana Desa dari Desa ke
Provinsi Lampung, masih terdapat 2 Pemda
yang mendapatkan opini WDP dari BPK DPMD maupun perekaman pada
untuk LKPD Tahun 2020. Bahkan 1
diantaranya juga mendapatkan opini WDP Aplikasi OMSPAN oleh Pemda yang
pada LKPD Tahun 2019
sebagian besar dikarenakan
ANALISIS
Permasalahan utama dalam minimnya sumber daya manusia dan

rendahnya penyerapan DAK Fisik dan Dana juga terbatasnya fasilitas Desa.
Desa di Provinsi Lampung yaitu:
1. Belum selesainya proses tender/lelang 4. Progres pelaporan penyaluran BLT

dihampir seluruh bidang yang tidak dilakukan secara berkala

mengakibatkan terlambatnya

penyaluran BLT bulan selanjutnya.

Penyebab lambannya Pemda

melakukan perekaman masih

disebabkan karena terbatasnya

jumlah SDM yang menangani sehingga

sangat diperlukan bantuan dari Tim

pendamping Desa agar masing-

masing Pemda dapat memberikan

laporan secara periodik dan valid.

Terdapat beberapa penyimpangan

penggunaan DAK yang berimbas pada Opini

BPK terhadap LKPD, diantaranya yaitu

Penggunaan alokasi DAK untuk pembayaran

utang dan penggunaan yang tidak sesuai

juknis. Hal ini disebabkan antara lain karena

Anggaran Pendapatan dan Belanja

dianggarkan terlalu tinggi, Pemda tidak

memiliki dana untuk membayar utang tahun

lalu, proses pengadaan tidak sesuai

STRATEGIC BRIEF SHEET 42
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ketentuan, serta PA/KPA, PPTK, Konsultan 4. penyaluran TKDD lebih fleksibel terkait
Pengawas, Rekanan lalai melaksanakan
tugas sesuai ketentuan batas waktu, dengan waktu yang singkat

ini misalnya dalam upload data kontrak

yang dapat menyebabkan

REKOMENDASI FISKAL bidang/subbidang DAK Fisik tertentu

Berdasarkan analisis permasalahan mengalami lock (terkunci untuk

diatas Kanwil DJPb Provinsi Lampung pengajuan pencairan).

merekomendasikan langkah-langkah 5. Perlunya pendampingan dari Tim

sebagai berikut: Pendamping Desa dari DPMD yang lebih

1. Pemda agar melakukan proses lelang intens dan jumlah Tim Pendamping Desa

sejak dari awal tahun untuk memitigasi ditingkatkan sehingga selain dapat

adanya gagal lelang. membantu dalam proses penyaluran,

2. Perlunya penyempurnaan aplikasi yang pembentukan Tim Pendamping Desa juga

terintegrasi antara Siskudes dan diharapkan menyerap tenaga kerja.

OMSPAN ataupun aplikasi yang 6. Hal penting yang perlu diperhatikan

digunakan dalam rangka penyaluran DAK dalam mempertahankan atau

Fisik dan Dana Desa, sehingga memperbaiki Opini BPK adalah agar

memudahkan dan memperlancar dalam Pemda menindaklanjuti opini dan hasil

proses penyampaian laporan oleh pemeriksaan tahun sebelumnya dan

Pemerintah Daerah maupun mengefetktikan sistem pengendalian

Pemerintahan Desa yang dipersyaratkan; intern untuk memitigasi terjadinya

3. Selaku koordinator Kuasa Pengguna potensi adanya kecurangan dalam

Anggaran, Direktorat Pelaksanaan pengelolaan alokasi anggaran.

Anggaran diharapkan dalam

menerbitkan ketentuan terkait

STRATEGIC BRIEF SHEET 43
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST



BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
JULI 2021

PERCEPATAN PENYALURAN DAK FISIK
DALAM MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI BANTEN

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Banten

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten pada bulan Juli 2021 menganalisis percepatan
penyaluran DAK Fisik dalam mendorong pemulihan ekonomi Banten. Penyaluran DAK Fisik sampai dengan semester I
2021 masih sangat rendah dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.
Berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran, penyebab utama lambatnya realisasi penyaluran DAK Fisik
yaitu harga pada e-catalog yang lambat dipublish dan adanya perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik yaitu reviu
APIP yang menjadi syarat sebelum dilakukannya penyaluran serta adanya permasalahan internal Pemda terkait
pelaksanaan pengadaan DAK Fisik TA 2021. Berdasarkan analisis diperlukan komitmen Pemda, APIP dan KPPN untuk
bersinergi melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap I, mengusulkan agar LKPP lebih cepat
menampilkan katalog dan mengajak lebih banyak vendor serta menyarankan kepada Pemda untuk bersurat ke DJPK
agar dibuatkan template reviu kontrak.

STRATEGIC BRIEF SHEET 44
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I

Dalam rangka menjalankan peran 2021 secara online pada tanggal 8 Juli 2021,

baru sebagai Regional Chief Economist dan penyebab utama lambatnya realisasi

representasi Kementerian Keuangan pada penyaluran DAK Fisik Semester I 2021

Provinsi Banten, Kanwil Ditjen adalah sebagai berikut:

Perbendaharaan Provinsi Banten 1. Harga pada e-catalog lambat dipublish

mengangkat isu tema “Percepatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian

Penyaluran DAK Fisik dalam mendorong harga kontrak yang semula masih

Pemulihan Ekonomi Banten”. menggunakan harga perkiraan.

Isu tema diwujudkan dalam 2 kegiatan 2. Perubahan mekanisme penyaluran DAK

yaitu FGD DAK Fisik pada tanggal 8 Juli 2021 Fisik sesuai Nota Dinas Direktur

dengan BPKA APIP dan OPD pelaksana DAK Pelaksanaan Anggaran nomor

Fisik di wilayah Banten, serta KPPN di 170/PB.2/2021 tanggal 1 Maret 2102

lingkup Kanwil DJPb Provinsi Banten serta perihal Penyaluran DAK Fisik Tahap I

Kajian/Analisis permasalahan yang muncul Tahun Anggaran 2021, menjadi kendala

dalam penyaluran DAK Fisik dalam rangka penyaluran. Tahun sebelumnya syarat

Pembinaan dan Supervisi KPPN lingkp reviu APIP terhadap kontrak dilakukan

Kanwil Banten Semester I 2021. setelah penyaluran, di tahun 2021 reviu

APIP menjadi syarat sebelum dilakukan

KONDISI PERMASALAHAN penyaluran. Kondisi pandemi Covid-19
Kinerja 9 (sembilan) Pemda di
juga berdampak terbatasnya ruang gerak
Banten dalam menyalurkan DAK Fisik
sampai dengan Semester I 2021 masih untuk konsolidasi dan koordinasi
sangat rendah hanya terealisasi 5,5 persen
dari pagu. Jika disbanding periode yang pemenuhan syarat penyaluran.
sama tahun 2020 penyaluran DAK Fisik
mengalami penurunan, realisasi DAK Fisik 3. Adanya permasalahan di internal PEMDA
semester I 2020 adalah sebesar 10,84
persen dari pagu. Hanya Kabupaten Lebak terkait pelaksanaan pengadaan DAK Fisik
yang telah merealisasikan penyaluran
yang cukup tinggi yaitu sebesar 14,13 Tahun Anggaran 2021.
persen, bahkan tiga Pemda masih belum
merealisasikan DAK Fisiknya. Mengingat REKOMENDASI FISKAL
batas akhir penyaluran Tahap I sudah Dari permasalahan dan analisis
semakin dekat, maka diperlukan adanya
upaya percepatan Penyaluran DAK Fisik. permasalahan selama FGD didapat
kesepakatan dan usulan dari Kanwil DJPb
ANALISIS Provinsi Banten dan Pemda lingkup
Berdasarkan data pada Laporan wilayah Banten sebagai berikut:
1. Komitmen Pemda dan APIP dan KPPN
Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK
Fisik, Dana Desa dan Dana BOS Provinsi untuk bersinergi melakukan langkah-
Banten Semester I, Laporan Pemantauan langkah percepatan penyaluran DAK
dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik, Dana Fisik Tahap I.
Desa dan Dana BOS Triwulan II KPPN 2. Mengusulkan agar LKPP lebih cepat
lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan menampilkan katalog barang dan harga.
Provinsi Banten, serta pelaksanaan FGD 3. Mengusulkan LKPP mengajak lebih
banyak vendor sehingga Pemda
memiliki pilihan untuk mendapatkan
barang dengan spesifikasi sesuai
kontrak.

STRATEGIC BRIEF SHEET 45
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST