Buku RCE Juli 2021

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
JULI 2021

ANALISIS KINERJA PENYALURAN KUR DAN REALISASI APBN
SEMESTER I DI SULAWESI TENGGARA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menganalisis penyaluran KUR periode
semester I, Realisasi APBN Semester I Tahun 2021 dan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(PC-PEN), serta kegiatan Treasury Goes to School. Penyaluran KUR dipandang belum maksimal sehingga kemanfaatan yang
diharapkan dari penyaluran KUR belum tercapai, pelaksanaan belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal ditengah lesunya
kondisi ekonomi pasca pandemi masih menjadi tumpuan pemulihan ekonomi, dan program Treasury Goes to School
dilaksanakan untuk mengenalkan instituasi Ditjen Perbendaharaan kepada generasi muda. Analisis ini merekomendasikan
Kanwil agar melakukan koordinasi mengenai penyaluran KUR dan percepatan belanja pemerintah segera terlaksana serta
agar program Treasury Goes to School dilaksanakan berkesinambungan sehingga citra positif Ditjen Perbendaharaan dapat
dikenal secara luas mulai dari generasi muda.

93

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK keterbatasan aksesbilitas para pelaku

Isu yang diangkat oleh Kanwil DJPb Provinsi UMKM terhadap KUR belum optimal dan

Sulawesi Tenggara meliputi kinerja merata.

penyaluran KUR periode Semester I tahun Terkait dengan realisasi APBN

2021, Press Conference Realisasi APBN Semester I Tahun 2021 dan Program

Semester I Tahun 2021 dan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), penyaluran

Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan kondisi DAK Fisik semester I 2021 masih sangat

sebagai berikut : rendah yaitu sebesar Rp217,54 Miliar atau

1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 9,50% dari alokasi anggaran Rp 2.290 Miliar.

lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Realisasi penerimaan pajak semester I 2021

sebesar 45,19% di atas target nasional baru mencapai 39,25% dari target sebesar

sebesar 40%. Rp 2,773 Triliun

2. Realisasi TKDD untuk Provinsi Sulawesi Kegiatan Treasury Goes To School

Tenggara pada Semester I 2021 MAN Insan Cendekia Kendari Kanwil DJPb

mencapai Rp7,76 Triliun atau sebesar Sulawesi Tenggara perlu mengenalkan

46,06% dari alokasi Rp16,86 Triliun. peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Namun untuk Penyaluran DAK Fisik dalam pengelolaan dan

masih sangat rendah yaitu sebesar pertanggungjawaban keuangan negara

Rp217,54 Miliar atau 9,50% dari alokasi kepada generasi muda, dalam hal ini usia

anggaran Rp 2.290 Miliar. sekolah menengah agar sedari dini mereka

3. Realisasi anggaran Program PEN memahami bagaimana pengelolaan dan

mencapai Rp 1,734 Triliun pertanggungjawaban keuangan negara.

4. Realisasi penerimaan pajak pada tiga

KPP lingkup Sulawesi Tenggara sebesar

Rp ANALISIS
Kinerja penyaluran KUR periode
5. 1,088 Triliun atau sebesar 39,25% dari
Semester I tahun 2021, berkaitan dengan
target Rp 2,773 Triliun. tingkat aksesbilitas para pelaku UMKM yang
ada di Sultra terhadap program KUR belum
6. Realisasi penerimaan PNBP optimal dan merata. Hal yang menjadi
penyebabnya adalah sebagian besar debitur
Pengelolaan Kekayaan Negara dan KUR yang ada merupakan hasil assesment
dari pihak bank penyalur saja. Kedua,
Lelang mencapai sebesar Rp9,1 Miliar informasi mengenai adanya program KUR
kurang optimal. Selain itu Pemda terkesan
atau 107,34% dari target Rp 8,5 Miliar kurang berperan dalam meningkatkan akses
UMKM terhadap KUR melalui perekaman
7. Penerimaan kepabeanan dan cukai database calon debitur KUR potensial di
SIKP.
sebesar Rp115,7 Miliar atau 104,53%
Realisasi APBN Semester I Tahun
dari target yang dicanangkan. 2021 dan Program Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)
Kegiatan lain yang diangkat adalah Treasury pertama terait penyerapan DAK Fisik oleh

Goes to School MAN Insan Cendekia Kendari

sebagai bentuk pengenalan institusi DJPb

kepada generasi muda.

KONDISI PERMASALAHAN
Kinerja penyaluran KUR Semester I

tahun 2021 di wilayah Sulawesi Tenggara
dianggap belum baik karena adanya

94

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi awal/pertama dalam assesment
Tenggara masih sangat rendah, hal ini
diperparah juga oleh pandemi Covid-19 penyaluran KUR. Pemda, bank
yang masih berlangsung menyebabkan
terbatasnya ruang gerak bagi petugas pajak penyalur, dan instansi vertikal terkait
untuk melakukan penggalian potensi pajak
ke lapangan. - Tax ratio yang masih relatif agar lebih masif dalam
rendah.
menginformasikan program KUR
Dalam kegiatan Treasury Goes to
School MAN Insan Cendekia Kendari, siswa kepada masyarakat.
rata-rata memahami konsep umum dari
keuangan negara, walaupun masih belum 2. Langkah yang diambil sehubungan
begitu memahami terkait konsep yang lebih
spesifik di antaranya pengelolaan dan dengan isu realisasi APBN Semester I
pertanggungjawaban keuangan negara dan
paket undang-undang keuangan negara. Tahun 2021 dan Program Penanganan
Siswa juga memiliki rasa keingintahuan
yang tinggi untuk memahami lebih jauh Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
mengenai keuangan negara, selain dari yang
telah mereka pelajari di sekolah. Nasional (PC-PEN), pertama adalah

REKOMENDASI FISKAL mendorong Pemerintah
Berdasarkan analisis permasalahan di
Kabupaten/Kota untuk
atas, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara merekomendasikan langkah- mengoptimalkan penyerapan DAK
langkah sebagai berikut:
1. Kinerja penyaluran KUR periode Fisik. Di tengah kelesuan ekonomi, DAK

Semester I tahun 2021 Pemerintah Fisik dalam bentuk belanja modal yang
daerah diharapkan berperan aktif
dalam melakukan updating data calon membiayai kebutuhan infrastruktur
debitur potensial KUR melalui aplikasi
SIKP, dan mengalokasikan anggaran memiliki peran yang sangat penting
untuk mendukung percepatan
perekaman data calon debitur untuk mendongkrak perekonomian.
dimaksud. Pihak bank penyalur
diharuskan untuk menjadikan database Langkah kedua adalah KPP Pratama
calon debitur potensial KUR hasil
perekaman pemda sebagai rujukan Kendari melakukan Perjanjian Kerja

Sama (PKS) dengan Pemda untuk

meningkatkan upaya dalam mencapai

target penerimaan tahun 2021, dengan

Tax Ratio yang masih relatif rendah

memungkinkan KPP lingkup Sulawesi

Tenggara untuk menggali potensi pajak

lebih mendalam

3. Mengenai kegiatan Treasury Goes to

School MAN Insan Cendekia Kendari,

Kegiatan seperti Perbendaharaan

Menyapa atau Treasury Goes to School

agar dapat diselenggarakan lagi di

tahun-tahun mendatang dalam rangka

mengenalkan konsep tata kelola

keuangan negara kepada generasi muda

di Provinsi Sulawesi Tenggara.

95

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
JULI 2021

SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA MOMENTUM
PEMULIHAN EKONOMI PEREKONOMIAN SULAWESI UTARA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Utara

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2021 menganalisis penyerapan
anggaran yang masih rendah, penyaluran dana dari bank di lingkup Sulawesi Utara dan masih rendahnya realisasi DAK Fisik
dan Dana Desa. Analisis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi dan belum tercapainya target PNBP yang
diterima secara riil, penyaluran kredit lebih banyak pada sektor konsumtif dan bukan produktif, serta rendahnya
penyerapan alokasi DAK Fisik karena permasalahan dalam penggunaan aplikasi SIMDA dengan SIPD yang belum sinkron.
Sebagai langkah riil, Kanwil DJPb banyak melakukan koordinasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan agar dapat
diperoleh kondisi permasalahan secara rinci sehingga mampu ditemukan solusi terbaik atas kondisi tersebut.

96

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK belanja adalah 2,74 triliun atau 36,62% dari
Isu tematik yang diangkat oleh Kanwil total pagu Rp7,477 triliun dengan rincian
realisasi belanja barang Rp1,46 triliun atau
DJPb Provinsi Sulawesi Utara adalah 36,67%, realisasi belanja modal1,267 triliun
penyampaian kondisi perkembangan atau 35,58% dan belanja sosial Rp6.12
ekonomi, keuangan, dan fiskal daerah di miliar atau 34,94% dari pagu anggaran.
Sulawesi Utara. Masih rendahnya tingkat penyerapan
belanja tersebut antara lain disebabkan:
KONDISI PERMASALAHAN 1. Lambatnya proses Pengadaan Barang
Realisasi penyerapan anggaran K/L
dan Jasa (PBJ), proses PBJ secara
masih rendah, tingkat realisasi anggaran terpusat mengakibatkan pengadaan
K/L khususnya belanja modal (belanja menjadi lama akibat antrian yang
insfraktur yang masih rendah. Untuk rata- panjang. Selain itu, pemusatan
rata tingkat realisasi belanja modal s.d 30 pengadaan ini juga menyebabkan
Juni 2021 baru mencapai 36,7%. Masih koordinasi, seperti ralat kelengkapan
ditemui beberapa proyek-proyek di dan kebenaran dokumen, menjadi
Sulawesi Utara yang baru mencapai tingkat lemah.
realisasi kisaran 6% - 42%. 2. Tingkat realisasi satker PNBP rendah
karena Besaran MP PNBP yang
Terkait pemanfaatan penyaluran ditetapkan tidak sesuai dengan PAGU
penempatan dana tahap 1 periode 2 di PNBP; Adanya pandemi mengakibatkan
Bank SulutGo masih didominasi penyaluran realisasi PNBP jauh dari target yang
untuk keperluan yang bersifat konsumtif. ditetapkan sehingga secara langsung
Berdasarkan laporan penempatan dana di mempengaruhi tingkat realisasi
Bank SulutGo s.d 25 Juni 2021 diperoleh anggaran satuan kerja. Hal ini berakibat
komposisi penyaluran yang masih langsung terhadap capaian IKPA.
didominasi penyaluran dana untuk 3. Perubahan kebijakan/sistem terkait
keperluan yang bersifat konsumtif yakni yang diberlakukan untuk perhitungan
91% dengan realiasi sebesar Rp1,94 triliun IKPA, dhi KCO, terlalu cepat dan
dari target pada periode ini Rp1,1 triliun. dinamis, sedangkan satuan kerja masih
banyak yang belum terlalu paham pada
Realisasi penyerapan DAK Fisik dan sistem lama, namun sistem/kebijakan
Dana Desa masih rendah, Progres sudah berganti.
penyerapan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa masih rendah; Pemanfaatan penyaluran penempatan
dana tahap 1 periode 2 di Bank SulutGo
Berdasar hasil monitoring melalui masih didominasi penyaluran kredit segmen
aplikasi OMSPAN s.d. 30 Juni 2021 yang bersifat konsumtif, berdasarkan
menunjukkan bahwa tingkat realisasi laporan penempatan dana di Bank SulutGo
penyaluran DAK Fisk di Sulawesi Utara baru tahap 1 periode 2 sampai dengan 23 Juli
mencapai 6% dari total pagu Rp1.482,55 2021, tingkat realisasi penyaluran kredit
miliar sedangkan untuk tingkat penyaluran sebesar Rp2,29 triliun atau 208,25% dari
Dana Desa baru mencapai 34,6% dari total target pada periode ini Rp1,1 triliun. Atas
pagu Rp1.227,02 miliar. penyaluran kredit tersebut diperoleh
komposisi bahwa penyaluran masih
ANALISIS didominasi segmen yang bersifat konsumtif
Terkait masih rendahnya tingkat

realisasi K/L (diluar Belanja Pegawai)
sampai dengan 30 Juni 2021 tingkat realisasi

STRATEGIC BRIEF SHEET 97
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

yakni 91%. Penyaluran kredit s.d. periode ini disebabkan masih adanya tambahan aturan
mencapai total debitur sebanyak 12.456 yang ditetapkan oleh Pemda, seperti
debitur yang terdiri dari 2 debitur korporasi; menunggu dokumen desa lengkap baru
1.068 debitur mikro,kecil dan 25 debitur ditindaklanjuti, lambatnya pemenuhan
menengah; 11.361 debitur konsumtif. dokumen penyaluran, keterbatasan
kemampuan SDM di desa mulai dari
Melihat rincian penyaluran kredit di perencanaan hingga pertanggungjawaban
atas, bisa dikatakan bahwa segmen dan kurangnya Tenaga Pendamping, dimana
penerima kredit belum sesuai dengan tujuan satu TP bisa mendampingi lebih dari 4 desa.
awal penempatan dana di bank pemerintah.
Langkah ini diambil oleh pihak perbankan REKOMENDASI FISKAL
dalam rangka upaya untuk menekan tingkat
risiko dilevel yang aman. Kredit memiliki Terkait analisa terhadap
outstanding Rp12.702 miliar per 23 Juli
2021 atau naik sebesar 0,40% dibandingkan permasalahan di atas, Kanwil DJPb Provinsi
posisi Juni 2021.Pemberian kredit per 23 Juli
2021 di Bank SulutGo tetap memperhatikan Sulawesi Utara menyampaikan enam
prinsip kehatihatian dimana NPL kredit
tetap terjaga di level 3,61%. rekomendasi penyelesaian yang meliputi:

Terkait realisasi penyaluran alokasi 1. Pengajuan proses pelelangan kegiatan
DAK Fisik dan Dana Desa yang masih
rendah. Berdasarkan hasil monitoring dapat dilakukan pada akhir tahun
melalui aplikasi OMSPAN s.d. 30 Juni 2021
menunjukkan bahwa tingkat realisasi berkenaan, untuk menghindari adanya
penyaluran DAK Fisk di Sulawesi Utara baru
mencapai 6% dari total pagu Rp1.482,55 antrian dalam pelaksanaan proses
miliar sedangkan untuk tingkat penyaluran
Dana Desa baru mencapai 34,6% dari total pelelangan yang terpusat.
pagu Rp1.227,02 miliar.
2. Pematangan penerapan kebijakan
Rendahnya penyerapan alokasi DAK
Fisik ini disebabkan karena permasalahan pelaksanaan anggaran di daerah lebih
dalam penggunaan aplikasi SIMDA dengan
SIPD yang belum sinkron, penyiapan dimasifkan kembali sebelum peraturan
dokumen persyaratan untuk penyaluran
DAK Fisik yang belum selesai, dan adanya pengganti/terbaru diterapkan.
Reviu dari APIP yang memerlukan waktu.
3. Berkoordinasi dengan pihak Bank
Hingga s.d. 30 Juni 2021, realisasi
penyaluran Dana Desa sebesar SulutGo untuk lebih memperioritaskan
Rp425.233.947.680 yang meliputi
Penyaluran Tahap I Reguler sebesar penyaluran kredit kepada para pelaku
Rp251.915.348.880 (59%), Penyaluran
Tahap II Reguler sebesar Rp6.124.347.200 usaha/UMKM setempat.
(2%), Penyaluran Covid sebesar
Rp76.789.851.600 (8%) dan Penyaluran 4. Berkomunikasi secara intens dengan
BLT Desa mencapai Rp90.404.400.000
(21%). Rendahnya penyaluran Dana Desa ini KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik

dan Dana serta melakukan monitoring

secara, berkoordinasi dengan BPKAD

untuk meminta Dinas terkait pemilik

DAK Fisik agar segera melengkapi

dokumen persyaratan.

5. Melakukan Inisiatif Baru berupa Program

Mahasiswa Peduli Desa Program ini

melibatkan pihak Universitas

Samratulangi, BDK Manado dan Kanwil

DJPb Provinsi Sulawesi Utara. Melalui

pelaksanaan program ini diharapkan

mahasiswa mampu berkarya di desa dan

dapat membantu penyelesaian

administrasi penyaluran Dana Desa.

Dengan penerapan program ini

STRATEGIC BRIEF SHEET 98
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

pemenuhan kelengkapam dokumen
persyaratan dapat terpenuhi, progress
penyaluran Dana Desa cepat terealisasi.
Target pelaksanaan program ini adalah
Oktober 2021.

STRATEGIC BRIEF SHEET 99
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
JULI 2021

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PROYEK REHABILITASI
PASCA BENCANA DI SULAWESI TENGAH

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tengah

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menganalisis percepatan pembangunan dan
proyek rehabilitasi pasca bencana, serta pengawalan penyerapan TKDD yang belum optimal. Analisis ini dilatarbelakangi
oleh kondisi dimana meskipun tren menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi perekonomian di Sulawesi tengah namun
secara keseluruhan belum semua sektor mengalami peningkatan, masih diperlukan stimulus fiskal melalui belanja
pemerintah yang dapat tersalurkan dengan baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kanwil telah berkoordinasi langsung
dengan para pimpinan daerah mulai dari gubernur sampai bupati untuk membantu menyiapkan langkah-langkah strategis
yang dapat diambil dalam menghadapi permasalahan di wilayah Sulawesi tengah serta turut mengambil peran serta secara
aktif dalam penyelesaian permasalahan politik dan hukum yang menjadi penyebab terhambatnya penyaluran TKDD.

100

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK (12,11%), dan Pertambangan (11,93%).
Isu tematik yang diangkat oleh Kanwil Sektor Pertambangan dan Industri
Pengolahan merupakan sektor andalan
DJPb Provinsi Sulawesi tengah pada Bulan Sulteng yang selalu mencatatkan
Juli ini mengenai kondisi perekonomian pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun
Provinsi Sulteng sampai dengan Semester I perlu kedua sektor tersebut merupakan
tahun 2021 dan strategi pembangunan sektor yang tidak terbarukan (non-
perekonomian Sulteng di masa mendatang, renewable) dan memiliki nilai volatilitas
perkembangan proyek Rehabilitasi yang tinggi.
Rekonsiliasi (R2) paska bencana yang masih
jauh dari target, permasalahan politik dan Adanya permasalahan terkait dengan
hukum terkait dengan Kepala Daerah yang penyerapan TKDD terutama pada dua
berdampak pada terhambatnya angka Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep)
penyerapan TKDD, serta strategi dan Donggala. Angka penyerapan TKDD
komunikasi Kanwil DJPB Sulteng dalam pada kedua Kabupaten tersebut sampai
rangka meningkatkan sinergi dan jalinan dengan akhir semester I merupakan yang
komunikasi dengan Kepala Daerah baru terendah di seluruh Sulteng dengan angka
terpilih untuk mengakselerasi kinerja penyerapan sebesar 23,88 persen dan 43,88
Pemda utamanya yang memiliki keterkaitan persen.
dengan tusi Kanwil DJPB Sulteng.
Perkembangan proyek Rehabilitasi
KONDISI PERMASALAHAN Rekonsiliasi (RR) Paska Gempa Palu yang
sampai dengan saat pertemuan
Pada Triwulan I Tahun 2021, dilaksanakan masih banyak target yang
belum tercapai seperti perkembangan
perekonomian Sulteng kembali (progress) hunian tetap (Huntap) yang
belum mencapai separuh dari target
mencatatkan pertumbuhan positif sebesar sebanyak 10.000 rumah. Terakhir belum
adanya strategi komunikasi Kanwil DJPB
6,26% (y-on-y) dan menjadi provinsi dengan Sulteng dengan Pemda pasca dilantiknya
kepala daerah yang baru periode 2021-
pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga 2024.

secara nasional. Menilik beberapa indikator

makro ekonomi yang semakin membaik

pada Triwulan II, perekonomian Sulteng

pada Triwulan II diproyeksikan akan

tumbuh sebesar 6-8%. Namun disisi lain

juga, terdapat beberapa isu kesejahteraan ANALISIS

dan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertambangan dan Industri

yang masih harus menjadi perhatian dari Pengolahan merupakan sektor yang tidak

Pemprov seperti kenaikan tingkat terbarukan (non-renewable) dan memiliki

pengangguran serta masih tingginya angka nilai volatilitas yang tinggi oleh karenanya

kemiskinan, terutama selama Pandemi Sulteng sebaiknya tidak terpaku dan terlalu

Covid-19. mengandalkan kedua sektor tersebut. Lebih

Pertumbuhan ekonomi Triwulan I lanjut pertumbuhan ekonomi kedepan dapat

Tahun 2021 terjadi di hampir seluruh sektor diupayakan dengan mendorong

lapangan usaha, dan bahkan beberapa pertumbuhan sektor-sektor lainnya yang

diantaranya mencapai pertumbuhan diatas menjadi keunggulan komparatif setiap

10 persen yaitu Konstruksi (16,48%), kabupaten/kota. Keunggulan tersebut

Industri Pengolahan (13%), Jasa Keuangan contohnya adalah Sektor Pertanian dan

101

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

Perkebunan karena Sulteng memiliki dapat segera dilanjutkan.
beragam komoditas dengan pangsa pasar di Komunikasi dan sinergi antara jajaran
dalam dan luar negeri, seperti kopra, jagung,
kakao, dan durian. Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah dan
Kanwil DJPB Sulteng sangat baik, namun
Sektor pertanian pada tahun 2020 pasca Pilkada tahun 2020, terdapat
merupakan salah satu sektor yang pergantian beberapa Kepala Daerah
sumbangan terhadap ketenagakerjaan termasuk Gubernur. Strategi komunikasi
paling besar di Sulteng dengan angka 43,11 yang baik diperlukan agar sinergi dan
persen jauh diatas sektor Pertambangan kerjasama yang sebelumnya telah terjalin
terhadap ketenagakerjaan di Sulteng yang dapat terus dipelihara dan bahkan
hanya sebesar 1,34%. Optimalisasi sektor ditingkatkan.
pertanian dan peningkatan sumbangan
ketenagakerjaan pada sektor industri REKOMENDASI FISKAL
pengolahan dan pertambangan diharapkan
dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Dalam rangka menindaklanjuti
Sulawesi Tengah yang saat ini masih cukup
tinggi (13 persen). permasalahan-permasalahan diatas, Kanwil

Rendahnya tingkat penyaluran TKDD DJPB Sulteng mengambil langkah-langkah
pada Kabupaten Bangkep dikarenakan
adanya perselisihan antara badan legislatif sebagai berikut:
dan eksekutif daerah yang berdampak pada
terlambatnya pengesahan APBD pada Bulan 1. Kunjungan kerja ke Gubernur Provinsi
Mei 2021. Sedangkan penyebab
terhambatnya penyerapan TKDD Kab. Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Juli 2021
Donggala adalah disebabkan adanya
permasalahan hukum yang mendera dalam rangka perumusan solusi.
beberapa Kepala Desa sehingga Dana Desa
pada kabupaten tersebut menjadi Kunjungan tersebut juga diliput oleh
terhambat. Tanpa mitigasi resiko yang baik,
kedua kondisi tersebut sangat berpotensi Media Massa Radar Sulteng dan Sulteng
menurunkan citra pemerintah, baik pusat
maupun daerah, di mata masyarakat, Raya. Pertemuan tersebut menghasilkan
disamping kerugian terhadap turunnya
kesejahteraan masyarakat akibat dana beberapa butir kesepakatan antara lain:
TKDD yang tidak segera tersalurkan.
a. Gubernur akan mengambil langkah-
Perkembangan R2 yang belum sesuai
target disebabkan adanya kendala langkah yang diperlukan agar sektor
pembebasan lahan yang berdampak pada
tidak dapat terlaksananya pekerjaan pertambangan dapat makin
konstruksi Huntap di area yang bermasalah.
Koordinasi antara Kepala Daerah dan memberikan kontribusi terhadap
berbagai pihak sangat dibutuhkan agar
percepatan pembebasan lahan dapat segera perekonomian Sulteng, antara lain
diselesaikan sehingga proses pembangunan
dengan cara meminta tambahan porsi

Dana Bagi Hasil (DBH) dan meminta

beberapa ijin pertambangan dapat

dialihkan ke daerah.

b. Pemprov akan mempersiapkan

program besar di Sektor Pertanian

dalam rangka mendorong Sulteng

untuk dapat menjadi lumbung pangan

di tingkat nasional termasuk di masa

yang akan datang dapat memenuhi

kebutuhan ibukota baru di Kalimantan

Timur.

c. Terkait dengan Huntap dan RR,

Gubernur menyampaikan komitmen

Pemda untuk secepatnya

102

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

menyelesaikan pembebasan lahan khususnya TKDD, tidak tersalurkan tepat
dengan mengalokasikan pendanaan
dan mengurus kepastian pembebasan waktu. Sedangkan dalam rangka
lahan di tahun 2021 sehingga seluruh
program RR paska gempa Palu dapat penyelesaian konflik Kabupaten
segera dilanjutkan dan diharapkan
dapat berakhir di tahun 2022. Donggala, Kanwil DJPB juga mengirimkan
d. Gubernur juga memberikan apresiasi
dan ucapan terimakasih kepada surat kepada Bupati Donggala agar dapat
jajaran Kementerian Keuangan terkait
dengan dengan kontribusi APBN dan segera mengajukan percepatan
PEN yang telah banyak berperan
dalam pembangunan Sulteng serta permintaan penyaluran Dana Desa
membantu masyarakat menghadapi
pandemi. Pada akhir kesempatan dengan mengacu kepada ketentuan
beliau berharap sinergi dan
komunikasi yang telah terjalin dapat dalam Peraturan Menteri Keuangan
semakin ditingkatkan.
2. Turut mengambil peran serta secara aktif Nomor 69/PMK.07/2021 dengan surat
dalam penyelesaian permasalahan politik
dan hukum yang menjadi penyebab pengantar yang ditandatangani Kepala
terhambatnya penyaluran TKDD. Dalam
rangka penyelesaian konflik politik BPKAD berdasar surat penunjukan dari
Kabupaten Bangkep, Kanwil DJPb
mengirimkan surat kepada kedua pihak Bupati.
berselisih yaitu Bupati dan Kepala DPRD
setempat terkait dampak perselisihan 3. Kunjungan kerja kepada Kepala Daerah
yang akan menghambat kesejahteraan
masyarakat karena dana APBD, lainnya yaitu Bupati Touna, Bupati

Parimo, dan Bupati Sigi dalam rangka

pembahasan perekonomian daerah serta

penyampaian penghargaan terkait

dengan pelaporan keuangan dan

penyaluran TKDD. Pemberian

penghargaan dimaksudkan agar daerah

yang telah baik kinerjanya mendapatkan

apresiasi. Selain itu, pemberian

penghargaan ini memacu daerah lain

agar dapat menyusun laporan keuangan

pemerintah daerah yang baik dan benar

serta mengupayakan penyaluran TKDD

lebih optimal dan tepat waktu.

103

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
JULI 2021

ANALISIS DAN STRATEGI PENINGKATAN PENGGUNAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH, EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI GORONTALO

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Gorontalo

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengangkat isu penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), evaluasi
penyerapan anggaran dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini didasari dari kondisi permasalahan yang
ditemukan yaitu masih banyaknya kendala dalam penggunaan KKP di Provinsi Gorontalo, rendahnya penyerapan belanja
sehingga tidak terpenuhinya target realisasi pada triwulan II 2021, dan perubahan signifikan pada aplikasi penyusunan
laporan keuangan yang berdampak pada penyajian laporan keuangan. Atas permasalahan tersebut Kanwil DJPb Provinsi
Gorontalo merekomendasikan dilakukan penyempurnaan regulasi, sistem dan proses bisnis KKP, Pemda yang mendorong
OPD segera menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa, serta melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran
dan segera mengajukan penyaluran DAK Fisik dalam hal dokumen yang telah memenuhi persyaratan penyaluran tanpa
harus menunggu sampai dengan batas waktu

STRATEGIC BRIEF SHEET 104
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK 21 Juli 2021 secara hybrid dan diikuti
oleh operator penyusun laporan
Sepanjang bulan Juli 2021, isu tematik keuangan/ barang tingkat wilayah
(UAPPA-W).
yang diangkat oleh Kanwil DJPb Provinsi
KONDISI PERMASALAHAN
Gorontalo yaitu: Di tengah masa pandemi Covid-19,

1. Dalam rangka mendukung percepatan berdasarkan data OMSPAN, data per
Semester II Tahun 2021, total transaksi
dan modernisasi pelaksanaan anggaran dengan KKP oleh satker di wilayah Provinsi
Gorontalo telah mencapai Rp 1,6 miliar, naik
secara lebih profesional, terbuka, efektif sebesar Rp 568,3 juta atau 53,46%
dibanding periode yang sama Semester II
serta bertanggung jawab sesuai amanat Tahun 2020 (y-to-y). Namun, dalam
implementasinya, penggunaan KKP di
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun Provinsi Gorontalo masih menemui berbagai
kendala. Misalnya, ketersediaan mesin EDC,
2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan pengenaan biaya tambahan (surcharge) dan
proses penerbitan KKP olen bank penerbit
APBN, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yang membutuhkan waktu yang lama.
Tingkat penggunaan KKP di wilayah
mengadakan acara FGD membahas Provinsi Gorontalo masih belum maksimal.
Data per 30 Juni 2021, dari total 158 satker
Evaluasi dan Strategi Peningkatan wajib KKP baru sebanyak 27 satker yang
sudah menggunakan KKP-nya atau sekitar
Penggunaan KKP. Kegiatan FGD diikuti 17,09%.

oleh 158 pengelola satker wajib KKP Sampai dipenghujung Semester I,
belanja pemerintah daerah masih tergolong
dengan narasumber dari Dit.PA kantor rendah, beberapa daerah bahkan masih
belum dapat mencapai target belanja baik
pusat DJPb, Bank Himbara yaitu BRI, dari realisasi fisik maupun keuangan pada
Triwulan II 2021. Hal ini juga sejalan dengan
Bank Mandiri dan BNI yang dilaksanakan rendahnya realisasi penyaluran TKDD di
beberapa Kabupaten/Kota. Rata-rata
secara daring pada tanggal 22 Juli 2021. realisasi penyaluran Dana Transfer ke
Daerah setiap Pemerintah Daerah lingkup
2. Dalam rangka pelaksanaan tugas Kanwil Provinsi Gorontalo hingga 14 Juli 2021
mencapai 51,96 persen dari total anggaran.
DJPb Provinsi Gorontalo sebagai Pembina Jika dilihat dari jenis TKDD yang telah salur,
realisasi DAK Fisik merupakan yang
Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah terendah. Realisasi DAK Fisik yang terendah
adalah Pemerintah Kota Gorontalo dengan
serta untuk meningkatkan sinergi dan realisasi sebesar 3,26 persen, sementara
realisasi tertinggi adalah Pemerintah
koordinasi antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, dilaksanakan

kegiatan Pembinaan Komprehensif

dalam bentuk Rapat Koordinasi dan

Evaluasi (Rakorev) Penyerapan

Anggaran bersama Pemerintah Daerah

yang dilaksanakan secara rutin setiap

triwulan. Kegiatan Rakorev Triwulan II

Tahun 2021 diadakan oleh Pemerintah

Kota Gorontalo pada tanggal 13 Juli 2021

dan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada

tanggal 15 Juli 2021.

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) dan Kementerian/Lembaga

(LKKL), Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

menyelenggarakan Bimbingan Teknis

Pendampingan dan Penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga

Tingkat Wilayah Semester I Tahun 2021

Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal

STRATEGIC BRIEF SHEET 105
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

Provinsi Gorontalo dengan realisasi 4. Meningkatkan sinergi para stakeholders,
mencapai 22,81 persen.
khususnya para pengambil kebijakan
Aplikasi penyusunan laporan
keuangan yang meliputi aplikasi SAIBA, (Dit.PA DJPb), Bank penerbit KKP, Satker,
Persediaan, dan SIMAK BMN tahun 2021
mengalami perubahan yang signifikan, serta Toko rekanan satker.
khususnya perubahan metode penilaian
persediaan dari HPT menjadi FIFO. Hal ini Masih terdapat beberapa
tentunya akan berdampak dalam
penyajiannya di laporan keuangan. Temuan permasalahan dan kendala yang
BPK atas laporan keuangan tahun 2020
menunjukkan adanya temuan berulang menghambat penyaluran DAK Fisik di
berkaitan dengan pengelolaan PNBP,
belanja, penatausahaan kas, dan Provinsi Gorontalo, secara garis besar
pengelolaan aset. Selain itu terdapat juga
temuan baru mengenai pengendalian dalam beberapa kendala dan permasalahan yang
pelaksanaan program belanja PC-PEN tidak
memadai serta adanya BMN anomali. dihadapi oleh pemerintah daerah antara

ANALISIS lain:
Dalam rangka meningkatkan
1. Keterlambatan pengajuan lelang
penggunaan KKP di wilayah Provinsi
Gorontalo diperlukan strategi terus- menyebabkan terlambatnya proses
menerus. Beberapa strategi yang telah dan
akan dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi pengadaan barang jasa.
Gorontalo, antara lain:
1. Meningkatkan kesadaran satker atas 2. Keterlambatan e-katalog menyebabkan

kemudahan dan manfaat menggunakan terlambatnya proses pengadaan barang
KKP, dengan strategi memberikan
sharing kesuksesan penggunaan dari jasa.
satker yang telah maksimal mengunakan
KKP, yaitu Satker TVRI Gorontalo. 3. Masih terdapat OPD yang belum memiliki
2. Meningkatkan kualitas data toko/vendor
rekanan satker, dengan strategi DED, sehingga proses pengadaan menjadi
memberikan sertifikat kepada satker
yang bersedia menyampaikan data terlambat karena masih berfokus pada
toko/vendor rekanan melalui link
disediakan. perencanaan.
3. Mendorong satker yang belum
menggunakan KKP, agar mencoba 4. Adanya permasalahan internal antara
bertransaksi dari yang kecil-kecil terlebih
dahulu agar terbiasa dan menjadi KPA, PPK, dan PPTK yang menghambat
nyaman, serta memaksimalkan
penggunaan KKP pada sistem proses penyaluran DAK Fisik
marketplace.
5. Beberapa OPD mengatakan bahwa

keterlambatan juknis operasional dari

Kementerian/Lembaga Teknis

menyebabkan keterlambatan untuk

memulai proses sehingga berpengaruh

pada keterlambatan realisasi.

Secara garis besar, hampir semua

OPD yang belum memiliki realisasi DAK

Fisik masih menunggu proses lelang, baik

yang dilakukan melalui mekanisme

penunjukan langsung (PL), tender, maupun

yang bersumber dari e-katalog. Pemerintah

daerah perlu melakukan langkah-langkah

percepatan penyerapan anggaran,

khususnya dalam rangka percepatan

penyaluran DAK Fisik. Walaupun telah

dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 13/KMK.7/2021 tentang

Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan

Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik

TA 2021, namun beberapa daerah yang

STRATEGIC BRIEF SHEET 106
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

memiliki realisasi sangat rendah perlu pelaksanaan APBN, khususnya
melakukan akselerasi yang lebih. Jika digitalisasi belanja APBN melalui
Pemerintah Daerah tidak memenuhi penggunaan KKP dan sistem
persyaratan penyaluran dan/atau marketplace.
melampaui batas waktu penyampaian
dokumen persyaratan, maka pendanaan dan b. Sistem marketplace sangat mendorong
penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban
kepada pihak ketiga atas pelaksanaan peningkatan penggunaan KKP. Namun,
kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah. proses bisnis belanja di marketplace

Permasalahan satker yang yang kompleks, misalnya memasukkan
mempengaruhi kualitas laporan keuangan,
antara lain: konsep regulasi pengadaan barang-jasa
1. Kesalahan penggunaan akun belanja
pada sistem marketplace sangat
barang dengan menggunakan belanja
modal ataupun sebaliknya yang tidak mempersulit kanwil dan KPPN
dijelaskan secara memadai dalam
laporan keuangan. mempromosikan penggunaan
2. Penyajian penanganan covid-19 dan PEN
serta dampaknya terhadap satker tidak marketplace kepada satker karena
diungkapkan secara memadai.
3. Penggunaan akun reguler dalam berbelit-belit dan banyak user.
penanganan PC-PEN tidak dijelaskan
dalam laporan keuangan. c. Agar kewenangan dan proses
4. Satker tidak bisa menjelaskan mengenai
munculnya akun beban/ pendapatan pengadaan barang/jasa pada sistem
penyesuaian nilai persediaan dalam
laporan keuangannya. marketplace diserahkan di internal

Ketidaktertiban pengelolaan aset, satker, sehingga sistem marketplace
mulai dari update aplikasi hingga
pencatatan transaksi menyebabkan adanya murni sebagai media belanja pejabat
BMN anomali seperti nilai perolehan minus,
nilai buku minus, serta selisih antara data di pengadaan satker, seperti ketika
aplikasi satker dengan di e-rekon&LK
seseorang melakukan transaksi di toko

REKOMENDASI FISKAL online, misalnya tokopedia dan shopee.
2. Dalam rangka pelaksanaan percepatan
Berdasarkan analisis permasalahan
penyaluran DAK Fisik 2021, berikut hal-
di atas, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo hal yang perlu menjadi perhatian untuk
kelancaran penyaluran DAK Fisik:
merekomendasikan langkah-langkah a. Pimpinan Daerah diharapkan dapat

sebagai berikut: mendorong OPD untuk segera
menyelesaikan proses pengadaan
1. Terkait KKP, rekomendasi langkah- barang dan jasa, sehingga kontrak
kegiatan dapat segera direkam pada
langkah yaitu: aplikasi OMSPAN.
b. Perlu adanya peningkatan koordinasi
a. Agar pemerintah melalui Kementerian antara Badan Keuangan Daerah,
Inspektorat Daerah dan OPD
Keuangan untuk terus mendorong Pengelola DAK Fisik untuk
mempercepat proses pemenuhan
regulasi dalam modernisasi persyaratan untuk disampaikan ke
KPPN.
c. OPD Pengelola DAK Fisik, Inspektorat
Daerah/APIP, dan Badan Keuangan
Daerah agar lebih cermat dalam
melakukan perekaman data,
melakukan reviu, serta verifikasi

STRATEGIC BRIEF SHEET 107
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

dokumen persyaratan penyaluran BULAN JULI
TAHUN 2021
agar tidak terjadi salah input.
diperlukan langkah-langkah sebagai
d. Pemerintah Daerah agar berikut:
a. adanya sinergi antara unsur
memperhatikan kesesuaian
perencanaan anggaran, pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan penyusun laporan keuangan.
b. melakukan revisi/ralat dalam hal
Bidang/Subbidang dengan dokumen terdapat belanja PC-PEN yang
menggunakan akun reguler serta
rencana kegiatan yang telah disetujui mengungkapkan secara memadai
dalam laporan keuangan.
oleh Kementerian/Lembaga terkait. c. melakukan telaah laporan keuangan
secara berjenjang mulai dari UAKPA
e. Melaksanakan verifikasi dokumen dan UAPPAW.
d. melakukan penatausahaan kas dan
persyaratan penyaluran dan segera pengelolaan PNBP sesuai ketentuan
dalam pelaksanan APBN.
mengajukan penyaluran DAK Fisik e. segera melakukan pengesahan hibah
yang telah lengkap dokumen
dalam hal dokumen yang telah administrasinya.
f. menginvetarisir dan melakukan
memenuhi persyaratan penyaluran normalisasi atas BMN anomali.
g. memastikan aplikasi yang digunakan
tanpa harus menunggu sampai dengan merupakan versi terupdate dan
melaksankan rekonsiliasi secara tepat
batas waktu. waktu.

3. Perubahan kebijakan akuntansi

persediaan pada tahun 2021 dari Harga

Perolehan Terakhir (HPT) menjadi First

In First Out (FIFO) membawa dampak

yang signifikan bagi operator persediaan.

Hal ini akan “memaksa” operator lebih

disiplin dalam melakukan pencatatan

dalam aplikasi persediaan secara tertib

sesuai dengan kronologis transaksinya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas

laporan keuangan dan menyelesaikan

temuan yang berulang dari BPK, maka

STRATEGIC BRIEF SHEET 108
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
JULI 2021

DAMPAK PPKM TERHADAP MELAMBATNYA
TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Selatan

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menganalisis mengenai melambatnya
perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan karena diterapkannya PPKM pasca lonjakan kasus COVID-19 yang semakin
meluas. Analisis ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya realisasi belanja pemerintah yang baru terserah 51,2 persen saja.
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah dengan cara menyediakan flash report TKDD bagi kepala daerah
dengan nama “Ri-Minasa” Rilis Monitoring DAK Fisik dan Dana Desa yang dirilis secara bulanan yang ditujukan sebagai
sarana manajerial dan pengambilan kebijakan terkait akselerasi penyaluran DAK Fisik dan Dan Desa oleh kepala daerah.

109

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK keseluruhan telah melampuai target. Dimasa
Penerapan PPKM (Pemberlakuan mendatang dimungkinkan adanya
akselerasi penyaluran TKDD yang didukung
Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh kebijakan relaksasi penyaluran TKDD.
berakibat pada pembatasan aktivitas
ekonomi maupun sosial yang berdampak Adanya keterlambatan realisasi
pada tingkat konsumsi masyarakat akan belanja modal pada kementerian/Lembaga
melambat. Hal ini bisa menyebabkan dan satuan kerja dekonsentrasi dan tugas
pemulihan ekonomi menjadi tertahan. Oleh pembantuan memungkinkan untuk
karena itu, pengeluaran pemerintah (belanja dilakukan akselerasi belanja. Upaya yang
APBN) untuk merespons dampak negatif telah dilakukan untuk mendorong
dari penerapan PPKM terhadap percepatan dengan melaksanakan kegiatan
perekonomian di Sulawesi Selatan. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dan
one on one evaluation terhadap satuan kerja
KONDISI PERMASALAHAN yang memiliki daya serap rendah. Upaya
Sampai dengan akhir periode Juli tersebut telah memberikan dampak
signifikan terhadap realisasi belanja modal.
2021 dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat
sebesar Rp20,21 triliun baru terserap Dalam rangka mendukung
Rp10,36 triliun atau 51,2 persen kemudian penanganan Pandemi Corona Virus Disease
untuk Alokasi TKDD sebesar Rp30,53 triliun 2019 (COVID-19) dan dampaknya,
terserap 54,86 persen. Namun demikian pemerintah melalui Kementerian Keuangan
masih memungkinkan untuk dilakukan menerbitkan Peraturan Kementerian
akselerasi belanja APBN agar memberikan Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021
dampak yang lebih signifikan terhadap tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
perekonomian di Sulawesi Selatan. Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
ANALISIS Desa Tahun Anggaran 2021 antara lain
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat relaksasi penyaluran dana desa, penyaluran
BLT Desa dan perubahan pola penyaluran
dan Alokasi TKDD sudah memenuhi target BLT Desa dari bulanan menjadi tiga bulan
dan bahkan melampaui target nasional pada sekaligus. Atas hal tersebut Kanwil DJPb
semester I dari target sebesar 40 persen. Provinsi Sulawesi Selatan telah
Dalam perjalanannya realisasi belanja melaksanakan kegiatan FGD dengan seluruh
pemerintah secara keseluruhan berjalan stakeholder pemerintah kabupaten se
sesuai dengan target namun terdapat Sulawesi Selatan untuk percepatan
beberapa satuan kerja di bawah penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa.
kementerian/Lembaga pada jenis belanja Pasca kegiatan FGD ini, penyaluran TKDD
modal dan berada pada satuan kerja khususnya Dana Desa yang diperkirakan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang akan mengalami lonjakan penyaluran pada
merealisasikan belanja dibawah target. bulan Agustus karena pemerintah daerah
Salah satu penyebah rendahnya penyerapan telah mengetahui adanya relaksasi dan
yaitu adanya keterlambatan proses dapat melakukan pembayaran BLT Dana
pengadaan barang dan jasa serta Desa untuk tiga bulan sekaligus.
keterlambatan penetapan petunjuk teknis
dari eselon 1 kementerian/lembaga.

Pada sisi belanja di TKDD secara

110

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

REKOMENDASI FISKAL BULAN JULI
TAHUN 2021
Terkait analisa terhadap
2. Mengawal penyaluran TKDD dengan
permasalahan di atas, Kanwil DJPb Provinsi menyediakan flash report TKDD bagi
kepala daerah dengan nama “Ri-
Sulawesi Selatan menyampaikan dua Minasa” Rilis Monitoring DAK Fisik dan
Dana Desa yang dirilis secara bulanan
rekomendasi penyelesaian yang meliputi: yang ditujukan sebagai sarana
manajerial dan pengambilan kebijakan
1. Melakukan monitoring secara berkala terkait akselerasi penyaluran DAK Fisik
dan Dan Desa oleh kepala daerah.
atas tindak lanjut hasil kegiatan one on

evalution dan memberikan support

kepada satuan kerja K/L termasuk pada

Satker DK/TP yang mengalami

perlambatan penyerapan belanja.

111

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
JULI 2021

OPTIMALISASI PENYALURAN DANA DESA DAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI KINERJA PEMERINTAH DI SULAWESI BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Barat

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyoroti seputar kinerja realisasi Dana Desa
yang belum maksimal penyebarluasan informasi kinerja anggaran serta Branding Image Ditjen Perbendaharaan. Terdapat
beberapa faktor yang menyertai rendahnya penyaluran Dana Desa yang perlu segera ditemukan kebijakan agar isu ini tidak
berlanjut ke periode selanjutnya. Selain itu penyebarluasan informasi kinerja pemerintah perlu ada sinkronisasi data agar
informasi yang beredar di masyarakat tidak menjadi bias. Mengangkat isu Branding Image Ditjen Perbendaharaan ke
generasi muda juga dipandang penting agar generasi muda dan masyarakat pada umumnya memahami tugas dan fngsi
Ditjen Perbendaharaan di daerah serta peran DJPb dalam geliat perekonomian di wilayah Sulawesi Barat.

112

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK sehingga menyulitkan koordinasi

Selama bulan Juli tahun 2021, Kantor dengan pemerintah daerah terkait

Wilayah Direktorat Jenderal penyaluran Dana Desa.

Perbendaharaan telah melakukan berbagai 6. Kompetensi perangkat desa yang masih

macam kegiatan yang menunjukkan kurang.

perannnya sebagai Regional Chief Economist 7. Pemahaman pola kerja baru di masa

dan Representasi Kementerian Keuangan di pandemi COVID-19 dengan

Provinsi Sulawesi Barat. Isu tematik yang mengutamakan penggunaan TIK.

diangkat yaitu kinerja realisasi Dana Desa 8. Jumlah operator penginputan dokumen

yang belum maksimal, penyebarluasan persyaratan yang memahami aplikasi

informasi kinerja anggaran dan brandin OMSPAN di Pemda kurang sehingga

image Ditjen Perbendaharaan. menyebabkan ketergantungan kepada

seorang/beberapa petugas saja.

KONDISI PERMASALAHAN 9. Kurang maksimalnya peran tenaga

Isu dan kondisi permasalahan yang pendamping desa dalam membantu

dihadapi Provinsi Sulawesi Barat selama percepatan pemenuhan persyaratan

bulan Juli tahun 2021 yang pertama terkait penyaluran dana desa.

kinerja realisasi Dana Desa sampai 10. Bupati/Pejabat terkait (Kepala Dinas

dengan Juni 2021 masih relatif kecil. PMD dan BPKAD) tidak di tempat pada

Permasalahan dalam penyaluran Dana Desa saat penandatanganan dokumen

di Lingkup Sulbar sebagai berikut: persyaratan.

1. Pemenuhan syarat salur Dana Desa Terkait penyebarluasan informasi

berupa Perdes APBDesa sangat lambat, capaian kinerja pelaksanaan anggaran

sehingga mempengaruhi kecepatan Semester I 2021 kepada masyarakat

penyaluran Dana Desa Tahap I Sulawesi Barat. Pemberitaan melalui media

2. Perubahan kebijakan berupa massa memerlukan data yang akurat

pengalokasian dana desa untuk sehingga perlu diadakan penyamaan

penanganan COVID19 earmarked 8% informasi dari satu sumber yang tepat.

pada tahun berjalan menjadi salah satu Di sisi lain, sebagian besar masyarakat

kendala keterlambatan penuntasan di daerah belum begitu mengenal Direktorat

Perdes APBDesa. Jenderal Perbendaharaan sebagai bagian

3. Adanya kendala desa dalam dari Kementerian Keuangan. Masih

menentukan Keluarga Penerima kurangnya pengetahuan masyarakat

Manfaat (KPM) BLT Desa, bahkan di tentang peran perbendaharaan dalam

beberapa desa terjadi unjuk rasa dari Pengelolaan Keuangan Negara sering kali

masyarakat desa kepada perangkat mengakibatkan kesalahan penafsiran

desa kebijakan keuangan di daerah. Oleh sebab

4. Keterlambatan penyampaian Perkades itu perlu diadakan penguatan Branding

KPM BLT Desa dan/atau perekaman Image Ditjen Perbendaharaan di daerah dan

jumlah KPM pada OMSPAN, dan masyarakat khususnya di Sulawesi Barat.

pelaporan realisasi jumlah KPM

penerima BLT bulan sebelumnya ANALISIS
Permasalahan yang terjadi dalam
memperlambat penyaluran BLT bulan
penyaluran Dana Desa terjadi hampir pada
berikutnya semua kabupaten. Terutama terkait dengan
pemenuhan persyaratan berupa Perder
5. Masih terdapat desa yang tidak

memiliki akses komunikasi dan internet

113

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

APBDes yang lambat, jaringan/akses 2. Menginput laporan dari desa sbg syarat

komunikasi dan internet, serta Kompetensi penyaluran DD berikutnya melalui

perangkat desa yang masih kurang. Selain OMSPAN (diusahakan paling lama 1

itu pada beberapa desa, pembagian BLT hari)

menjadi ceremony yang perlu dihadiri oleh 3. Pemdes segera menyalurkan BLT Desa

pejabat tertentu, sehingga sebelum ada kepada KPM sesuai Perkades

peraturan baru terkait relaksasi penyaluran 4. Pemdes Menyampaikan laporan

BLT, hal tersebut menghambat proses realisasi penyaluran BLT Desa kepada

penyaluran. DPMD

Penyebarluasan informasi capaian 5. Pemdes Menyiapkan laporan realisasi

APBN perlu menyajikan data yang seragam penyerapan dana dan capaian output

dan valid. Pemanfaatan media massa cetak tahap I 2021 dan TA 2020 sbg syarat

sebagai sumber informasi bagi masyarakat salur tahap II

di Sulawesi Barat masih tinggi. 6. Pemdes mengoptimalkan peran

Edukasi kepada mahasiswa pendamping desa

diharapkan dapat menyebarluaskan image 7. BPKAD segera verifikasi data yang

positif Direktorat Jenderal Perbendaaharaan direkam DPMD pada OMSPAN

sebagai bagi pembagunan masyarakat 8. BPKAD mencetak dokumen

Sulawesi Barat. Sinergi dengan kampus persyaratan dan memintakan tanda

diharapkan meningkatkan pemahaman tangan Bupati/pejabat yang berwenang

civitas akademika dalam rangka memahami 9. BPKAD mengupload dokumen ke

kegiatan pembangunan di daerah yang OMSPAN

dibiayai APBN, mendorong program 10. BPKAD mengajukan penyaluran DD

pembangunan yang berkualitas di daerah, tidak perlu menunggu semua desa layak

dan dalam rangka mengawal penggunaan salur (proses diusahakan paling lama 1

sumber pembiayaan agar tepat sasaran, hari).

akuntabel dan berkualitas Rekomendasi terkait Press release

agar dapatdilakukan secara triwulanan

REKOMENDASI FISKAL mengikuti periode penilaian indikator
Rekomendasi untuk pemda agar
pelaksanaan anggaran.
penyaluran Dana Desa lebih cepat adalah
menyusun rencana kerja, target dan SOP, Rekomendasi terkait branding image
kemudian mengoptimalkan peran para
pihak (pendamping desa, pemdes, pemkab, adalah kegiatan dapat diperluas bukan
pemprov, KPPN/Kanwil DJPb). Melakukan
koordinasi secara berkala melalui rakor, one hanya ke Kampus tapi juga ke sekolah-
on one meeting, forum komunikasi online.
Diperlukan juga komitmen seluruh pihak sekolah dengan melibatkan peran serta
untuk mendukung percepatan penyaluran
DD (MoU, dll). Selain itu terdapat pegawai milenial.
rekomendasi teknis yang dapat diusulkan ke
pemerintah daerah, yaitu:
1. DPMD melakukan monitoring terhadap

realisasi penggunaan DD termasuk
penyaluran BLT Desa

114

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST



BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
JULI 2021

ANALISIS LAYANAN DAN KONTRIBUSI BLU KEPADA MASYRAKAT
DI MALUKU

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku

RINGKASAN
Strategic brief sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku pada bulan Juli menganalisis publikasi dan branding
layanan BLU di Provinsi Maluku di saat pandemi covid-19. Analisis ini dilatarbelakangi peran dan kontribusi BLU dimasa
pandemi covid-19 saat ini yang sangat diperlukan oleh masyarakat. namun peran dan kontribusi BLU tersebut belum
secara luas diketahui oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha dalam rangka branding dan publikasi layanan
BLU kepada masyarakat. Peran dan kontribusi BLU yang belum secara luas diketahui masyarakat disebabkan oleh belum
adanya kesadaran atau awareness dari BLU yang ada di Provinsi Maluku untuk membranding BLU tersebut baik dari sisi
layanan maupun kegiatan pendukung lainnya kepada masyarakat secara luas. Di era digitalisasi saat ini, semestinya BLU
dapat memanfaatkan media sosial maupun media digital lainnya untuk membranding dirinya sendiri agar peran dan
kontribusi BLU lebih diketahui masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan BLU itu sendiri.

115

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK REKOMENDASI FISKAL
Sebagai Regional Chief Economist,
Berdasarkan analisis atas
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Maluku melaksanakan beberapa kegiatan permasalahan di atas, maka langkah-
bersama para stakeholder terkait, dengan
isu tematik Publikasi dan branding layanan langkah yang direkomendasikan Kanwil
BLU di Provinsi Maluku di saat pandemi
covid-19. DJPb Provinsi Maluku yaitu:

KONDISI PERMASALAHAN 1. Perlunya menumbuhkan kesadaran pada
Peran dan kontribusi BLU dimasa
BLU akan pentingnya mengenalkan
pandemi covid-19 saat ini sangat
diperlukan oleh masyarakat. Namun peran layanan dan kegiatan usaha yang lainnya
dan kontribusi BLU tersebut belum secara
luas diketahui oleh masyarakat, sehingga kepada masyarakat untuk meningkatkan
perlu dilakukan usaha-usaha dalam rangka
branding dan publikasi layanan BLU kepada kemandirian dan kematangan BLU.
masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan
adalah membuat video terkait layanan BLU 2. Perlunya dibuat unit khusus pada BLU
di masa pandemi covid-19 dan membuat
artikel bertemakan peranan BLU di masa yang bertugas untuk melakukan
pandemi di Provinsi Maluku yang dibuat
pada harian Ambon Ekspres tanggal 27 Juli branding kepada masyarakat melalui
2021.
berbagai media yang tersedia baik itu
ANALISIS
Permasalahan peran dan kontribusi media sosial maupun media komunikasi

BLU yang belum secara luas diketahui lainnya.
masyarakat disebabkan oleh belum adanya
kesadaran atau awareness dari BLU yang 3. Perlunya setiap BLU memiliki video profil
ada di Provinsi Maluku untuk membranding
BLU tersebut baik dari sisi layanan maupun yang setiap periode tertentu dilakukan
kegiatan pendukung lainnya kepada
masyarakat secara luas. Di era Digitalisasi update dan dipublikasikan ke
saat ini, semestinya BLU dapat
memanfaatkan media sosial maupun media masyarakat sehingga masyarakat bisa
digital lainnya untuk membranding dirinya
sendiri agar peran dan kontribusi BLU lebih lebih mengenal BLU tersebut.
diketahui masyarakat, sehingga pada
akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 4. Perlunya dilakukan pembinaan secara
BLU itu sendiri.
konsisten terkait branding BLU oleh

Kanwil DJPb.

117

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
JULI 2021

AKSELERASI REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGANAN
COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI MALUKU UTARA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara

RINGKASAN
Strategic briief sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara pada Bulan Juli 2021 manganalisis mengenai
Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Maluku Utara. Analisis ini dilatarbelakangi dengan realisasi Anggaran
(Konsolidasian) Pemda lingkup Maluku Utara per 30 Juni 2021 yang menunjukan jumlah surplus besar dan
mengindikasikan adanya dana pada RKUD yang masih belum terealisasi, serta realisasi belanja earmarked 8% dari
DAU/DBH untuk penanganan COVID-19 yang masih di bawah 19%. Hasil analisis menunjukkan bahwa diperlukan
dorongan terhadap Pemerintah Daerah untuk segera meningkatkan realisasi belanjanya termasuk belanja untuk
penanganan COVID-19, peningkatan hubungan dengan pemerintah daerah oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara,
serta peningkatan sinergitas dengan seluruh stakeholders perlu dilakukan dalam rangka kegiatan monev terhadap
penyaluran BLT Dana Desa sehingga dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

STRATEGIC BRIEF SHEET 118
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK Pemda yang menimbun dana segarnya di
Dalam rangka memperkuat peran
Bank, disisi lain dana tersebut sangat
sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan
representasi Kementerian Keuangan pada dibutuhkan masyarakat dalam
Provinsi Maluku Utara, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menanggulangi akibat dampak Pandemi.
Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan
beberapa kegiatan pada bulan Juli dengan Penyerapan belanja penanganan
mengangkat isu tema “Percepatan
Pemulihan Ekonomi Nasional di Maluku COVID-19 masih rendah. Sebagaimana PMK
Utara ”
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
KONDISI PERMASALAHAN
Hasil analisis terhadap Laporan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Realisasi Anggaran (Konsolidasian) Pemda Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung
lingkup Maluku Utara per 30 Juni 2021
menunjukkan bahwa total surplus mencapai Penanganan Pandemi COVID-19 dan
Rp1,2 triliun hal ini mengindikasikan adanya
dana pada RKUD masih belum Dampaknya. Pendanaan belanja kesehatan
direalisasikan. Sementara itu, data periode
yang sama menunjukkan bahwa total untuk penanganan Pandemi COVID-19
realisasi belanja earmarked 8% dari
DAU/DBH untuk penanganan COVID-19 didukung dari earmaking DAU/DBH sebesar
masih di bawah 19% dengan demikian,
diperlukan dorongan terhadap Pemerintah 8%. Dimana seluruh Pemda lingkup Maluku
Daerah untuk segera meningkatkan realisasi
belanjanya termasuk belanja untuk Utara sudah melaksanakan refocussing dan
penanganan COVID-19.
menganggarkan sebesar 8% untuk
ANALISIS
Penyerapan anggaran Pemerintah penanganan pandemi covid, hanya

Daerah masih lambat. Merujuk data Kajian realisasinya masih rendah dibawah 19%.
Fiskal Regional Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara triwulan II tahun 2021, Upaya percepatan realisasi belanja
Pemerintah Daerah di lingkup Maluku Utara
terindikasi memiliki iddle cash yang besar, Pemerintah Daerah di lingkup Maluku Utara
terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran
(Konsolidasian), Pendapatan pemda yang antara lain:
sebagian besar berasal dari Dana
Perimbangan (Dana Transfer ke daerah) 1. Aspek Komunikasi dan Sumber Daya
diakui tercatat Rp4,4 triliun sedangkan
belanjanya sebesar Rp3,2 triliun sehingga Manusia. Di beberapa kesempatan,
ada surplus dana mencapai Rp1,2 triliun.
Data ini semakin mempertegas pernyataan pemerintah daerah melalui media massa
Menteri Keuangan mengenai banyaknya
(terlampir) menjelaskan bahwa

pelaksanaan refocusing terkendala pada

penginputan data di aplikasi SIPD. Selain

itu terjadi keterlambatan penyerapan

anggaran (realisasi belanja) di Pemkot

Ternate karena pengelolaan

keuangannya masih belum optimal.Atas

kendala tersebut, Kanwil DJPb Provinsi

Maluku Utara menjalin kerjasama dengan

pemerintah Kota Ternate yang diikat

dengan Nota Kesepahaman (MoU)

sebagai wadah koordinasi dan upaya

meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia.

2. Aspek Akurasi Data. Data realisasi

anggaran harus dapat disediakan dengan

cepat dan akurat sehingga dapat

membantu pimpinan dalam pengambilan

keputusan yang bisa berdampak positif

bagi kemajuan Pemulihan Ekonomi di

Maluku Utara. Salah satu indikator

STRATEGIC BRIEF SHEET 119
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

pemulihan ekonomi adalah dan penggalian sumber-sumber

meningkatnya Indeks Pembangunan pembiayaan sebagai salah satu alternatif

Manusia (IPM), dimana IPM tahun 2020 pendanaan pembangunan bagi

Provinsi Maluku Utara dibandingkan pemerintah Kota Ternate serta yang tidak

wilayah sekitarnya masih berada pada kalah penting adalah peningkatan

level kurang. Tingkat Kesehatan kapasitas SDM pemkot Ternate dalam

masyarakat menjadi salah satu mengelola keuangan daerah, sehingga

indikator yang ikut mempengaruhi untuk lebih menguatkan/mengikat

angka IPM sehingga peningkatan kualitas hubungan kerjasama dilakukan

Kesehatan masyarakat diharapkan dapat penandatanganan MoU antara Walikota

ikut menaikkan angka IPM di Maluku Ternate dan Kepala Kanwil Ditjen

Utara. Salah satu faktornya adalah Perbendaharaan Maluku Utara.

keberhasilan pelaksanaan program 2. Sinergi dengan jajaran pemda wilayah

Jaminan Kesehatan. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, KPPN Ternate dan KPPN

Maluku Utara bersinergi dengan BPJS Tobelo melakukan FGD yang diadakan

Kesehatan Ternate terus mendorong secara online untuk mengakselerasi

pemerintah daerah yang menaungi ASN penyaluran BLT Dana Desa dan earmark

daerah agar lebih tertib dalam 8% dari Dana Alokasi Umum.

melakukan pembayaran iuran dana 3. Dalam rangka menghasilkan data yang

Jaminan Kesehatan baik tertib jumlah akurat dan akuntabel terkait pembayaran

maupun ketepatan waktu, sehingga iuran wajib BPJS Kesehatan, Kanwil

diharapkan akan diperoleh satu data DJPb Maluku Utara bekerjasama

yang akurat dan akuntabel. dengan BPJS Kesehatan Cabang Ternate,

3. Aspek Kepatuhan. Dalam melaksanakan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan

proses realisasi belanja termasuk belanja Pemerintah Daerah se Maluku Utara

penanganan COVID-19 harus sesuai melakukan rapat koordinasi terkait

dengan peraturan yang berlaku. Untuk rekonsiliasi data iuran Wajib BPJS

meningkatkan kepatuhan terhadap Kesehatan.

aturan realisasi belanja tersebut, Kanwil

DJPb Provinsi Maluku Utara bersinergi REKOMENDASI FISKAL

dengan KPPN Ternate dan KPPN Tobelo Berdasarkan analisis permasalahan

dalam bentuk FGD bersama pengelola di atas, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

keuangan masing- masing Pemda lingkup merekomendasikan langkah-langkah

Maluku Utara. Dengan kegiatan tersebut, sebagai berikut:

diharapkan dapat berdampak dalam 1. Peningkatan hubungan dengan

percepatan realisasi belanja penanganan pemerintah daerah oleh Kanwil DJPb

COVID-19 menggunakan Dana Transfer Provinsi Maluku Utara dapat dilakukan

seperti Dana Desa dan earmarking dengan penandatanganan Nota

DAU/DBH. Kesepahaman (MoU), guna

Atas dasar beberapa informasi di melaksanakan mempercepat pemulihan

atas, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh ekonomi Maluku Utara serta peningkatan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku kapasitas SDM;

Utara antara lain: 2. Sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi

1. Sinergi dengan Walikota Ternate Maluku Utara dengan KPPN Ternate dan

membahas percepatan realisasi APBN, KPPN Tobelo dalam melakukan

DAK fisik, Pemulihan Ekonomi Nasional monitoring dan evaluasi terhadap

STRATEGIC BRIEF SHEET 120
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

penyaluran BLT Dana Desa secara BULAN JULI
periodik perlu dilakukan dan segera TAHUN 2021
menyelesaikan kendala yang muncul
sehingga tidak ada BLT Dana Desa yang 3. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
tidak salur pada akhir tahun 2021. memberikan himbauan kepada Pemda
lingkup Maluku Utara agar
menyelesaikan iuran wajib BPJS
Kesehatan secara tepat waktu dan tepat
jumlah untuk meminimalisir terjadinya
tunggakan Pemda terhadap BPJS
kesehatan pada akhir tahun 2021.

STRATEGIC BRIEF SHEET 121
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA
JULI 2021

PENINGKATAN KOORDINASI DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL (PC- PEN) DAN PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN
DI PAPUA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Papua

RINGKASAN
Strategic brief sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua pada bulan Juli 2021 menganalisis kondisi keamanan
yang masih bergejolak di beberapa daerah Provinsi serta dinamika politik dan pemerintahan di Papua yang belum
stabil menyebabkan terlambatnya penetapan SK Pejabat Pengelola Perbendaharaan Satker DK/TP oleh Gubernur Papua.
Analisis ini dilaterbelakangi karena kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan fisik berupa
infrastruktur yang berimbas pada rendahnya penyerapan khususnya belanja modal dan belanja keseluruhan di Kementerian
Negara/Lembaga. Hasil analisis kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan sinergi antara Satker,
Pemda dan Masyarakat dengan aparat keamanan guna pembangunan infrastruktur yang berdampak pada penyerapan
Program PEN sesuai target. Sinergitas dan koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dengan Satker juga
perlu dilakukan sebagai upaya proses revisi DIPA untuk alokasi anggaran program penanganan Covid-19 dan PC-PEN dapat
diselesaiakan tepat waktu dan proses realisasi anggaran dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan

STRATEGIC BRIEF SHEET 122
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK pengangkatan Sekretaris Daerah yang
Sepanjang bulan Juli 2021 isu
ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri
tematik Kanwil DJPb Provinsi Papua yaitu
mengenai kondisi keamanan yang masih dan Pejabat Sekretaris Daerah yang dilantik
bergejolak di beberapa daerah Provinsi
Papua yang mengakibatkan terhambatnya oleh Gubernur Papua. Keterlambatan
pelaksanaan pembangunan fisik berupa
infrastruktur yang berimbas pada penetapan Pejabat Perbendaharaan untuk
rendahnya penyerapan khususnya belanja
modal dan belanja keseluruhan di satker Dekonsentrasi dan Tugas
Kementerian Negara/Lembaga, serta
dinamika politik dan pemerintahan di Papua Pembantuan. Sampai dengan Semester I
yang belum stabil menyebabkan
terlambatnya penetapan SK Pejabat 2021 terdapat beberapa satker DK/TP yang
Pengelola Perbendaharaan Satker DK/TP
oleh Gubernur Papua. belum melakukan realisasi anggaran

KONDISI PERMASALAHAN sehingga berdampak pada realisasi APBN
Kondisi keamanan yang masih
untuk Provinsi Papua masih dibawah target
bergejolak terutama meningkatnya
aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata penyerapan nasional yaitu 40%.
(KKB) di sebagian wilayah Papua,
mempengaruhi aktivitas pembangunan Pemberlakuan Pembatasan
infrastruktur di Papua. Seperti contoh
untuk pembangunan bandara perintis di Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan
wilayah Puncak Jaya yang merupakan
bagian dari Program Pemulihan Ekonomi kondisi tersebut, banyak satker yang tidak
Nasional (PEN), dengan adanya gangguan
keamanan di daerah tersebut, dapat melaksanakan kegiatan berupa
pembangunan yang dijadwalkan selesai
pada Semester I tahun 2021 tidak sosialisasi/workshop/seminar/rapat
terselesaikan tepat waktu. Begitu juga
dengan pembangunan jalan nasional yang secara offline. Hal tersebut sangat
menghubungkan antar jalur dalam wilayah
Papua, (juga masuk dalam Program PEN) mempengaruhi penyerapan anggaran
tidak dapat terlaksana tepat waktu karena
pembangunan terhambat oleh faktor terutama Program Penanganan Covid dan
keamanan. Hal tersebut mengakibatkan
penyerapan anggaran Belanja K/L di Papua Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan
tidak mencapai target 40% pada Triwulan
II (penyerapan anggaran Belanja K/L s.d pencapaian output satker secara agregat.
Triwulan II Provinsi Papua sebesar 38,67%
dari pagu total Rp16,24T) ANALISIS
Gangguan keamanan yang terjadi di
Situasi politik dan Pemerintahan
yang belum stabil di Provinsi Papua daerah tertentu di Papua berpengaruh
ditandai dengan adanya dualisme dalam terhadap pembangunan fisik pada satker
lingkup Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen
PUPR) yang memiliki belanja modal sangat
signifikan lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Papua. Dengan
terhambatnya proses pembangunan fisik
dimaksud, maka pekerjaan yang seharusnya
dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat
lokal sebagai tenaga kerja tidak dapat
diselesaikan tepat waktu. Hal tesebut
berakibat pada rendahnya penyerapan
anggaran Program PEN dan penyerapan
belanja K/L secara total sehingga berimbas
pada berkurangnya efek Belanja APBN
(Pemerintah Pusat) dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Situasi yang kurang stabil dalam
Pemerintahan Provinsi Papua dimana

STRATEGIC BRIEF SHEET 123
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Pejabat Sekretaris Daerah yang dilantik oleh BULAN JULI
TAHUN 2021
Kementerian Dalam Negeri tidak dapat
pembangunan fisik dari awal tahun
melaksanakan fungsinya dengan baik anggaran setelah menerima DIPA petikan
seperti langkah strategis yang
karena kurang mendapatkan dukungan dari disampaikan oleh Kanwil DJPb Provinsi
Papua pada acara Rapat Koordinasi
Pemimpin Daerah Papua ditambah dengan Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda
PA) yang baru selesai diselenggarakan
sakitnya Gubernur Papua pada awal tahun akhir Juli 2021.
2. Unit Eselon I di Kementerian
anggaran 2021 dan meninggalnya Wakil Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki
penugasan kepada satker di daerah agar
Gubernur Papua menyebabkan Organisasi meningkatkan koordinasi dengan
Pemerintah Daerah dalam penunjukan
Perangkat Daerah (OPD) tidak memiliki Pejabat Perbendaharaan sehingga
penyerapan anggaran satker DK/TP
petunjuk dalam mengeksekusi anggaran. dapat dieksekusi sesuai target nasional
(40% s.d Triwulan II).
Pejabat Perbendaharaan pada satker DK/TP 3. Semua satuan kerja yang memiliki
kegiatan perjalanan dinas ataupun paket
yang belum ditetapkan oleh Gubernur Papua meeting di luar kantor agar
berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen
sangat berpengaruh terhadap penundaan Perbendaharaan untuk segera dapat
melakukan penyesuaian/revisi dokumen
pelaksanaan kegiatan sehingga APBN yang pelaksanaan anggarannya (DIPA)
sehingga penyerapan anggaran
seharusnya dirasakan langsung oleh utamanya Program Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-
masyarakat Papua dalam upaya PEN) meningkat sesuai angka yang
ditargetkan.
membangun wilayahnya tidak terlaksana

tepat waktu pada Semester I tahun 2021.

Penambahan kasus baru Covid-19

memaksa Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah untuk membatasi kegiatan

masyarakat diluar rumah. Sehingga kegiatan

rapat, sosialisasi maupun acara serupa tidak

dapat terlaksana. Sedikit banyak hal

tersebut berpengaruh terhadap

perekonomian daerah Provinsi Papua

dimana seharusnya kegiatan

rapat/seminar/workshop dapat

menggerakkan Perekonomian di daerah

utamanya sektor pariwisata, perhotelan, dan

usaha riil.

REKOMENDASI FISKAL

Berdasarkan analisis permasalahan

di atas, Kanwil DJPb Provinsi Papua

merekomendasikan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Satker agar dapat meningkatkan

koordinasi dengan aparat kemanan

setempat, pemda terkait dan masyarakat

lokal dengan harapan pembangunan

infrastruktur berjalan lancar sehingga

penyerapan Program PEN dapat

meningkat sesuai target. Disamping itu

kepada seluruh satuan kerja agar dapat

mengakselerasi kegiatan terutama

124

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT
JULI 2021

AKSELERASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN MELALUI REALISASI
DANA TRANSFER, PERCEPATAN BELANJA PEMERINTAH

DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN SAKTI DI PAPUA BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Papua Barat

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat bulan Juli 2021 menganalisis peningkatan kinerja
pelaksanaan anggaran di Provinsi Papua Barat. Analisis ini dilatarbelakangi oleh rendahnya realisasi dana transfer,
rendahnya belanja pemerintah dan masih terhambatnya proses pendaftaran satker ke aplikasi SAKTI. Hasil analisis Kanwil
Ditjen perbendaharaan Provinsi Papua Barat merekomendasikan pembinaan kepada seluruh pemangku kepentingan,
mengadakan FGD agar dapat berdiskusi secara komprehensif serta tidak lupa memberikan apresiasi ke satker agar lebih
bersemangat dalam melaksanakan capaian kinerjanya.

125

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK Bintuni yang realisasi dana desanya berada
Briefsheet Kanwil DJPb Provinsi Papua
di atas rata-rata realisasi nasional. Realisasi
Barat periode Bulan Juli 2021 mengangkat
tema Peningkatan Kinerja Pelaksanaan DAK fisik lingkup Provinsi Papua Barat per
Anggaran di Provinsi Papua Barat.
30 Juni 2021 sebesar 27,79 miliar rupiah
KONDISI PERMASALAHAN
Terdapat permasalahan yang atau 2,00% berada di bawah rata-rata

menyertai isu tematik yang diangkat, yaitu realisasi nasional sebesar 7,46%. Dari 14
penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa sampai dengan triwulan II 2021 baru Pemda yang mendapat alokasi DAK fisik
mencapai 38,23% dan berada di bawah rata-
rata nasional sebesar 47,88%, penyerapan hanya 2 Pemda yang sudah mendapatkan
anggaran belanja pemerintah pusat
(Kementerian/Lembaga) sampai dengan penyaluran DAK fisik yakni Pemda
triwulan II 2021 baru mencapai 3,5T atau
36,85%, serta akselerasi penyerapan belanja Kabupaten Sorong dan Kabupaten
di daerah melalui penyelesaian pendaftaran
user dan one time password (OTP) SAKTI. Tambrauw dengan realisasi DAK fisik yang

ANALISIS berada di atas rata-rata realisasi nasional.
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah
Penyebab utama dari rendahnya tingkat
dan Dana Desa per triwulan II TA 2021
sebesar 6,29 triliun rupiah atau 38,23% dari penyaluran TKDD adalah masih minimnya
pagu dan berada di bawah rata-rata nasional
sebesar 47,88%. Adapun rincian realisasi tingkat partisipasi Pemerintah Daerah
belanja TKDD per triwulan II Tahun 2021
adalah dana alokasi umum sebesar 3.429,47 dalam melengkapi persyaratan
miliar rupiah, dana bagi hasil sebesar 552,71
miliar rupiah, DAK fisik sebesar 27,79 miliar administrative penyaluaran. Atas hal
rupiah, DAK non fisik sebesar 478,37 miliar
rupiah, dana insentif daerah sebesar 95,76 tersebut, pada tanggal 22 Juli 2021, Kanwil
miliar rupiah, dana Otsus sebesar 1.204,58
miliar rupiah, dan dana desa sebesar 501,80 DJPb Provinsi Papua Barat melakukan
miliar rupiah. Seluruh jenis TKDD tersebut
berada di bawah rata-rata realisasi nasional kerjasama dengan insan pers Papua Barat
kecuali untuk dana bagi hasil yang berada di
atas rata-rata realisasi nasional dan dana melalui kegiatan konferensi pers secara
Otsus serta dana insentif daerah yang sama
dengan rata-rata realisasi nasional. Realisasi daring mengenai realisasi belanja APBN
dana desa lingkup Provinsi Papua Barat per
30 Juni 2021 sebesar 501,80 miliar rupiah khususnya terkait progress penyaluran
atau 32,34% berada di bawah rata-rata
realisasi nasional sebesar 37,72%. Seluruh TKDD sampai dengan triwulan II 2021,
Pemda telah menerima penyaluran dana
desa, namun hanya Pemda Kabupaten Teluk dengan harapan awak pers media yang

diundang dapat menyampaian berita

tersebut kepada publik sehingga dapat

mendorong Pemda terkait untuk melakukan

akselerasi atas penyaluran TKDD di

daerahnya.

Terkait penyerapan anggaran belanja

pemerintah pusat TA 2021 sampai dengan

30 Juni 2021 sebesar 3,50 triliun rupiah atau

36,85% dari pagu. Realisasi belanja ini lebih

besar 78,05% atau dirasa sangat signifikan

dibanding dengan realisasi triwulan II

Tahun 2020. Kondisi di triwulan II TA 2020

sangat dipengaruhi oleh pembatasan

kegiatan terdampak pandemi yang massif

sehingga mempengaruhi spending belanja

pemerintah. Rincian belanja pemerintah

pusat per-jenis belanja triwulan II 2021

diantaranya adalah belanja pegawai sebesar

1,045 triliun rupiah (tumbuh 3,44%

dibanding dengan TW II 2020 karena

didorong adanya peningkatan pembayaran

126

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

gaji dan tunjangan kinerja), belanja barang Kementerian/Lembaga pada Januari
sebesar 1,053 triliun rupiah (tumbuh
14,41% dibanding dengan TW II 2020 2022. SAKTI merupakan tools untuk
karena dipengaruhi belanja operasional dan
non operasional yang mulai meningkat pelaksanaan anggaran ditingkat satker,
sejalan dengan mulai adanya aktivitas
kegiatan perkantoran), belanja modal mulai dari perencanaan sampai dengan
sebesar 1,403 triliun rupiah (tumbuh 6,86%
dibanding dengan TW II 2020 karena pelaporan. Sebagai tahapan dari
didorong adanya belanja terhadap proyek
berjalan dan multi years seperti implementasi dimaksud, dilakukan
pembangunan jalan, jembatan maupun
belanja peralatan dan mesin), belanja pendaftaran user satker dan aktivasi One
bantuan sosial sebesar 2,16 miliar rupiah
(tumbuh sebesar 0,44% dibanding dengan Time Password (OTP), termasuk bagi satker
TW II 2020), dan belanja lainnya sebesar 70
juta rupiah. Untuk rincian realisasi belanja di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua
pemerintah pusat pada K/L dengan pagu
terbesar menunjukkan terjadi pertumbuhan Barat. Penggunaan OTP sebagai penambah
positif dibandingkan dengan triwulan II TA
2020 secara YoY. Belanja dengan pagu besar keamanan seperti Personal Identity Number
berasal dari kontribusi belanja beberapa
K/L seperti dari Kementerian PUPR (PIN) yang selalu diperbaharui pada setiap
sebesar 1,39 triliun rupiah (tumbuh
8,65% dibandingkan dengan triwulan II TA transaksi yang dilakukan oleh pengguna
2020), Kementerian Pertahanan sebesar
653,97 miliar rupiah (tumbuh 5,59% (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat
dibandingkan dengan triwulan II TA 2020),
dan Kementerian Perhubungan sebesar Penandatangan SPM (PPSPM), dan Pejabat
402,9 miliar rupiah (tumbuh 6,03%
dibandingkan dengan triwulan II TA 2020). Pembuat Komitmen (PPK) melalui SAKTI
Capaian positif ini dapat mendorong
pemulihan ekonomi dan stimulus Web. Kepolisian Daerah Papua Barat sebagai
perekonomian di Papua Barat, terutama
pada belanja modal yang dilaksanakan oleh koordinator satuan kerja lingkup Polda
satuan kerja dengan multiplier signifikan
pada perekonomian. Untuk menjaga Papua Barat memberikan dukungan penuh
konsistensi pelaksanaan anggaran lingkup
Papua Barat, pada tanggal 23 Juli 2021 atas implementasi SAKTI Web Full Module.
dilaksanakan FGD evaluasi pelaksanaan
anggaran terkait capaian IKPA dengan Hal tersebut diwujudkan dengan sinergi
metode one on one meeting secara daring.
yang baik antara seluruh satker Kepolisian
Terkait dengan Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Web RI dibawah Polda Papua Barat dengan
Module akan segera diimplementasikan
oleh seluruh satuan kerja seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) lingkup Kantor Wilayah

Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Barat dalam proses pendaftaran user serta

aktivasi OTP. Koordinasi dan sinergi antara

Kepolisian Daerah Papua Barat dan KPPN

memberikan hasil yang baik dengan

pencapaian pendaftaran dan aktivasi OTP

100% (seratus persen) dari seluruh satuan

kerja lingkup Kepolisian Daerah Papua Barat

yaitu sebanyak 33 satuan kerja. Pencapaian

ini adalah yang pertama dan tercepat

diantara Kepolisian Daerah di seluruh

Indonesia. Berkenaan dengan pencapaian

tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Papua

Barat menyampaikan apresiasi dan

penghargaan kepada Kepala Kepolisian

Daerah Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo

Sihombing, sebagai Koordinator

Implementasi SAKTI Polda Terbaik dan

Tercepat Tingkat Nasional Periode Semester

I Tahun 2021 pada peringatan Hari

Bhayangkara ke-75 tanggal 1 Juli 2021.

127

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan BULAN JULI
Provinsi Papua Barat berharap capaian TAHUN 2021
tersebut dapat menjadi inspirasi dan
motivasi bagi Polda lainnya dan satker- 2. Melakukan FGD Evaluasi Pelaksanaan
satker lain dari seluruh Kementerian Anggaran (EPA) secara rutin terhadap
Lembaga agar implementasi SAKTI dapat satuan kerja dengan realisasi belanja
berjalan dengan baik. yang belum optimal untuk mengetahui
dan mencari solusi atas kendala atau
REKOMENDASI FISKAL permasalahan yang dihadapi satuan kerja
Berdasarkan kondisi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran.

dan hasil analisis yang telah disajikan, dapat 3. Pemberian apresiasi dan penghargaan
disampaikan rekomendasi fiskal untuk kepada satuan kerja berprestasi dalam
kondisi yang terdapat pada lingkup Provinsi kinerja pelaksanaan anggaran pada
Papua Barat, yaitu: setiap even kegiatan, sehingga dapat
1. Melakukan pembinaan secara intens menjaga konsistensi kinerja keuangan
satker berkenaan dan juga memotivasi
kepada Pemerintah Daerah berupa satker lain.
kegiatan monitoring dan evaluasi atas
penyaluran TKDD, khususnya kepada
Pemda yang terlambat dalam memenuhi
persyaratan dokumen administrative
penyaluran. Kegiatan pembinaan sempat
berjalan di triwulan I 2021, namun
terhenti di periode triwulan II karena
adanya peningkatan kasus Covid-19
varian delta. Selain itu, Kanwil DJPb
Provinsi Papua Barat akan melakukan
kerjasama (engagement) dengan Pers
lingkup Papua Barat untuk membantu
mempublikasikan progress penyaluran
TKDD secara periodik sehingga dapat
mendorong Pemda dalam akselerasi
penyaluran TKDD.

128

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST