Buku RCE Juli 2021

BULAN JULI
TAHUN 2021

4. Menyarankan kepada Pemda untuk
bersurat ke DJPK agar dibuatkan
template reviu

terhadap kontrak untuk mempermudah
dan keseragaman bagi APIP daerah.

STRATEGIC BRIEF SHEET 46
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA
JULI 2021

AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
MELALUI PENILAIAN MATURITY RATING PADA SATKER BLU
DAN UJI COBA IMPLEMENTASI PENILAIAN IKPA DI JAKARTA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menganalisis mengenai Uji Coba Implementasi
Penilaian IKPA dan penilaian Maturity Rating pada satker BLU. Analisis ini dilatarbelakangi oleh penilaian satker yang selama
ini menjadi standar (IKPA) tidak sepenuhnya dapat diterapkan begitu saja mengingat karakteristik BLU yang memerlukan
kriteria penilaian berbeda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kantor Pusat DJPb, Kanwil, dan KPPN perlu meningkatkan
pemahaman satker BLU terhadap penilaian IKPA dan maturity rating melalui sosialisasi/bimbingan teknis dan pendampingan
terkait Penerapan Penilaian IKPA dan Penilaian Model Maturity Rating. Selain itu, kantor Pusat DJPb perlu melakukan evaluasi
dan penyesuaian terhadap indikator IKPA dalam penilaian satker BLU karena adanya perbedaan proses bisnis antara satker
BLU dan non BLU, perlu membahas kemungkinan sinkronisasi antara penilaian IKPA dengan penilaian maturity rating, dan
perlu melakukan pendampingan kepada satker yang baru ditetapkan menjadi satker BLU. Di sisi lain, satker BLU agar
menggunakan aplikasi SAKTI/SAS dalam rangka penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN serta dapat mengajukan penyesuaian
perhitungan dan data kepada Kepala KPPN apabila terjadi gangguan pada system informasi dan/atau kondisi lain yang
bersifat keadaan kahar.

STRATEGIC BRIEF SHEET 47
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK kapabilitas internal, tata kelola, inovasi dan
Dalam rangka memperkuat peran
lingkungan.
sebagai Regional Chief Economist (RCE)
dan representasi Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
pada Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan
kegiatan pada bulan Juli 2021 dengan mempunyai 50 satker BLU yang terdiri
mengangkat tema “Uji Coba Implementasi
Penilaian IKPA dan penilaian Maturity dari 18 Rumpun Kesehatan, 9 Rumpun
Rating pada satker BLU”
Pendidikan, 2 Rumpun Pengelola Kawasan,

12 Rumpun Pengelola Dana dan 9 Rumpun

Barang dan/atau Jasa Lainnya. Dengan

jumlah satker BLU yang tidak sedikit

menjadi tantangan tersendiri dalam

mensosialisasikan tentang Penilaian Model

KONDISI PERMASALAHAN Maturity Rating ini.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Tahun ini akan dilaksanakan untuk Uji

Jenderal Perbendaharaan No PER- coba atau Piloting Penilaian Kinerja untuk

4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis BLU menggunakan IKPA dan Model

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Maturity Rating. Kedua penilaian ini

Anggaran Belanja Kementerian direncanakan untuk dilakukan secara

Negara/Lembaga mengatur bahwa terpisah antara satu dengan lainnya namun

Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran tidak menutup kemungkinan akan

Belanja Kementerian Lembaga diukur dilakukan sinkronisasi antara Penilaian

menggunakan IKPA. IKPA dan Penilaian Maturity Rating.

Dalam Proses Bisnis BLU ada Di sisi lain, dengan implementasi

beberapa Indikator dalam IKPA yang tidak Penilaian IKPA dan adanya model Penilaian

termasuk ke dalam proses bisnis mereka Kinerja baru yang bernama Maturity Rating

sehingga diperlukan adanya model penilaian untuk BLU tetap ada beberapa

diluar IKPA. permasalahan yang kemungkinan akan

timbul antara lain:

ANALISIS 1. Seperti yang sudah dijelaskan
Terkait penilaian IKPA dan penilaian
sebelumnya, dalam penerapan Penilaian
Maturity rating, diikarenakan adanya
indikator dalam IKPA yang tidak ada pada IKPA ada beberapa indikator yang
proses bisnis BLU mengakibatkan BLU
dikecualikan dari penilaian IKPA. Hal ini tidak terdapat dalam proses bisnis
mengakibatkan Penilaian kinerja untuk
satker BLU harus dilakukan berbeda dari BLU yaitu Penyampaian data Kontrak,
satker biasa. Oleh karena itu diperlukan
model penilaian kinerja lain selain IKPA Pengelolaan UP/TUP, dan Renkas harian.
sebagai cara untuk mengukur Kinerja dari
BLU. Berdasarkan beberapa argumen Ini jelas akan menyulitkan dalam
sebelumnya, dikeluarkan model penilaian
kinerja untuk BLU yang menggunakan penerapan Penilaian IKPA karena ada
model Maturity Rating. Penilaian Maturity
Rating menilai BLU dari aspek keuangan, beberapa indikator yang tidak ada;
aspek pelayanan dan Total Quality
Manajemen (TQM) yang terdiri dari 2. Pembukuan bendahara pada BLU yang

masih belum menggunakan SAKTI/SAS

dikarenakan masing masing BLU

menggunakan aplikasi yang mereka

kembangkan sendiri;

3. Karena adanya situasi pandemi pada saat

ini yang membuat beberapa satker BLU

mengalami kendala dalam koordinasi

dengan para pengelola keuangan mereka

STRATEGIC BRIEF SHEET 48
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

sehingga mengakibatkan keterlambatan BULAN JULI
dalam penyelesaian tagihan dan dapat TAHUN 2021
berimbas pada Penilaian IKPA khususnya
bagian Penyelesaian Tagihan; 2. Kantor Pusat DJPb perlu melakukan
4. Kemungkinan adanya permasalahan evaluasi dan penyesuaian terhadap
anggaran pada satker baru ditetapkan indikator IKPA dalam penilaian satker
menjadi BLU karena adanya perubahan BLU karena adanya perbedaan proses
indikator dalam penilaian IKPA; bisnis antara satker BLU dan non BLU;
5. Belum adanya kepastian apakah
Penilaian model Maturity Rating 3. Kantor Pusat DJPb perlu membahas
khususnya pada aspek layanan sudah kemungkinan sinkronisasi antara
mempertimbangkan kondisi bencana penilaian IKPA dengan penilaian
nasional dan perkembangan maturity rating;
industri/ekonomi karena jika belum
mempertimbangkan hal diatas, maka 4. Kantor Pusat DJPb dan Kanwil perlu
diperlukan adanya perubahan metode melakukan pendampingan kepada satker
penilaian yang lebih relevan. yang baru ditetapkan menjadi satker BLU

REKOMENDASI FISKAL 5. Satker BLU agar menggunakan aplikasi
SAKTI/SAS dalam rangka penyampaian
Ada enam rekomendasi yang dapat LPJ Bendahara ke KPPN;

6. Satker dapat mengajukan penyesuaian
perhitungan dan data kepada Kepala
KPPN apabila terjadi gangguan pada
system informasi dan/atau kondisi lain
yang bersifat keadaan kahar.

diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi DKI

Jakarta terkait permasalahan ini, yaitu:

1. Kantor Pusat DJPb, Kanwil, dan KPPN

perlu meningkatkan pemahaman satker

BLU terhadap penilaian IKPA dan

maturity rating melalui

sosialisasi/bimbingan teknis dan

pendampingan terkait Penerapan

Penilaian IKPA dan Penilaian Model

Maturity Rating;

STRATEGIC BRIEF SHEET 49
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
JULI 2021

AKSELERASI PENYALURAN DANA DESA (BLT) DAN DAK FISIK,
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN (EPA),

SERTA PENYEBARLUASAN INFORMASI APBN DI JAWA BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat periode Bulan Juli menganalisis Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran (EPA), percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta penyebarluasan informasi tentang APBN dalam
rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Analisis ini dilatarbelakangi karena pandemi Covid-19
masih menuntut peran serta pemerintah dalam memberikan stimulus fiskal, percepatan belanja pemerintah tentu saja masih
diharapkan menjadi penopang perekonomian yang masih lesu. Hasil analisis merekemendasikan agar terus dilakukan
pemantauan sehingga pelaksanaan belanja pemerintah terlaksana dengan lebih baik, melakukan penyebarluasan informasi
kinerja pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami kondisi yang ada serta dapat terlibat aktif
dalam peningkatan kondisi ekonomi pasca pandemi.

STRATEGIC BRIEF SHEET 50
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
Isu tematik yang dapat diangkat dalam TAHUN 2021

pelaporan Briefsheet peran Kanwil DJPb belanja bantuan sosial, dari pagu Rp.43,65
selaku Regional Chief Economist Bulan Juli miliar sudah terealisasi Rp.16,45 miliar atau
2021, yaitu Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 37,70%.
(EPA) satuan kerja yang yang berada di
seluruh wilayah Jawa Barat, Percepatan Realisasi penyaluran DAK Fisik dan
Penyaluran Dana Desa (BLT) dan DAK Fisik, Dana Desa Tahun 2021 di wilayah Provinsi
serta penyebarluasan informasi tentang Jawa Barat tercatat masih rendah. Sampai
APBN dalam rangka meningkatkan peran dengan tanggal 28 Juli 2021 realisasi
serta masyarakat dalam pembangunan. penyaluran DAK Fisik baru mencapai
sebesar Rp 402 miliar atau 11,34% dari pagu
KONDISI PERMASALAHAN DAK Fisik sebesar Rp3,55 triliun.
Kondisi permasalahan yang dihadapi
Percepatan penyaluran Dana Desa,
sejalan dengan isu tematik yang diangkat terutama untuk BLT Desa, menjadi faktor
antara lain Peningkatan pandemi Covid-19 yang sangat didorong oleh pemerintah di
di pertengahan tahun 2021 tentu sangat saat pandemi ini, terutama ketika terjadi
berpengaruh kepada pertumbuhan peningkatan jumlah masyarakat yang
ekonomi. Hal ini menyebabkan APBN terpapar covid 19. Pemerintah mengambil
menjadi faktor terbesar sebagai tools untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan
mendukung pergerakan ekonomi. Oleh Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau
karena itu, penyerapan APBN perlu sekarang dikenal dengan istilah PPKM level
dilakukan evaluasi dan percepatan, 4. Sampai dengan tanggal 28 Juli 2021,
terutama penyaluran yang langsung realisasi penyaluran BLT Desa menunjukkan
dirasakan oleh masyarakat, seperti Bantuan arah yang menggembirakan dimana
Langsung Tunai (BLT Desa) yang diterima penyaluran mencapai Rp 864,26 miliar atau
oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 44,05% dari target.

Terkait realisasi penyaluran dana Optimalisasi penyebar luasan
APBN di Jawa Barat sampai dengan 28 Juli informasi terkait APBN kepada masyarakat
2021 yang disalurkan melalui 12 KPPN hal yang penting untuk terus dilakukan guna
kepada satuan kerja tercatat sudah baik. meningkatkan partisipasi publik terhadap
Secara keseluruhan, dari pagu total sebesar pembangunan.
Rp.65,31 triliun penyerapan yang ada
mencapai Rp.32,95 triliun atau 50,45%. Jika ANALISIS
angka penyerapan ini dibandingkan dengan Walaupun dari sisi penyerapan
periode yang sama di tahun anggaran
sebelumnya sebesar 48,22%, terjadi anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja
peningkatan sebesar 2,23%. Secara rinci sudah baik, namun dalam pelaksanaannya
penyerapan anggaran ini untuk belanja masih ditemukan berbagai kendala. Seperti
pegawai, dari pagu Rp.19,57 triliun sudah kapasitas pengelola perbendaharaan yang
direalisasikan Rp.12 triliun atau 61,32%. masih harus terus ditingkatkan agar
Untuk belanja barang, dari pagu Rp.16,40 pelaksanaan anggaran semakin berkualitas
triliun sudah terealisasi Rp.7,25 triliun atau dan mencapai tujuan yang ditetapkan dan
44,19%. Untuk belanja modal, dari pagu masih terbatasnya personil di setiap satker
Rp.10,33 triliun sudah terealisasi Rp.4,12 yang memahami secara utuh pelaksanaan
triliun atau 39,40%. Sedangkan untuk anggaran termasuk aplikasi yang
mendukungnya.

Penyebab masih rendahnya penyaluran
DAK Fisik antara lain karena Pemda
terlambat dalam melakukan proses

STRATEGIC BRIEF SHEET 51
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

pengadaan barang dan jasa, menunggu BULAN JULI
TAHUN 2021
barang/produk pada aplikasi E-Katalog,
internet, diharapkan memberikan motivasi
keterlambatan proses reviu yang dilakukan lebih kepada untuk terus mengikuti proses
belajar mengajar dengan baik.
oleh masing-masing lini, termasuk APIP,
REKOMENDASI FISKAL
sehinga menyebabkan keterlambatan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat terus

proses selanjutnya sampai dengan tahap melakukan pemantauan dan evaluasi atas
percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana
pencairan, ketentuan pemetaan program Desa serta berkoordinasi dengan Pemdadan
tenaga pendamping dana desa untuk
kegiatan yang dikeluarkan oleh menyelesaikan berbagai permasalahan dan
kendala dalam proses penyalurannya.
Kemendagri sehingga mengharuskan
Direktorat Jenderal Perimbangan
dilakukan Perubahan Perwal APBD. Keuangan mengupayakan percepatan
penyaluran DAK Fisik 2021 diantaranya
Penyaluran Dana Desa diakhir Juli 2021 adalah dengan percepatan proses PBJ tanpa
menunggu DPA ditetapkan. Peningkatan
sudah berjalan cukup baik setelah adanya kapasitas APIP juga dilakukan dengan
menerbitkan pedoman reviu APIP melalui
percepatan penyaluran. Namun, Perdirjen 3/2020, pengadaan bimbingan
teknis secara luring dan daring dan
sebelumnya terdapat beberapa kendala kerjasama bersama BPKP untuk melakukan
quality control atas pelaksanaan reviu APIP.
dalam pelaksanaannya. Diantaranya, suksesi Selain itu, dilakukan pula percepatan
penerbitan juknis/jukop. Penerbitan juknis
kepemimpinan desa, kapasitas aparat desa paling lambat bulan Desember dan
penetapan jukop adalah minggu kedua
yang masih belum maksimal, perubahan Januari.

aturan penyaluran yang harus dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat akan
terus melakukan penyebarluasan informasi
oleh pemerintah pusat sebagai respon terkait realisasi APBN kepada masyarakat di
Jawa Barat sehingga akan meningkatkan
penanganan pandemi yang masih peran serta masyarakat dalam
pembangunan.
membutuhkan waktu dalam

pelaksanaannya oleh pemerintah daerah

sampai ke aparat desa. Hal lain yang perlu

mendapatkan perhatian adalah penyaluran

BLT Desa yang masih membutuhkan waktu

yang relatif lama untuk sampai kepada KPM

dari bank penyalur.

Penyebarluasan informasi melalui

media masa terkait APBN harus terus

dilakukan kepada masyarakat luas sehingga

mereka makin menyadari kontribusi APBN

bagi daerahnya. Deretan angka-angka

realisasi APBN di daerah Jawa Barat yang

ditampilkan di media online dan terbuka

untuk dibaca oleh siapa saja diharapkan

mampu meningkatkan tingkat partisipasi

masyarakat terhadap pembangunan.

Pengenalan peran sentral pemerintah

dalam pembangunan melalui APBN kepada

anak sekolah akan memberikan dampak

kepedulian kepada mereka untuk berperan

serta dalam pembangunan masyrakat di

masa yang akan datang. Informasi dana

pendidikan yang dialokasikan kepada

sekolah maupun yang langsung diterima

oleh para murid melalui pembagian kuota

STRATEGIC BRIEF SHEET 52
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
JULI 2021

ANALISIS DAN PENYAMPAIAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
ATAS PENYELESAIAN TEMUAN PADA BLU
RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengangkat isu mengenai temuan
audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada RSUP DR,Sardjito. Temuan tersebut yaitu adanya penerimaan tahun
2018 dan 2019 yang belum teridentifikasi namun sudah dilakukan pengesahan oleh RSUP Dr Sardjito. Berdasarkan analisis
yang dilakukan, Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta merekomendasikan RSUP dr Sardjito untuk menyusun dan menetapkan
SOP pengelolaan keuangan, menyiapkan SDM yang cukup dan memadai, serta perlunya komitmen seluruh pihak pada RSUP
dr Sardjito guna mendukung dan melaksanakan SOP yang telah dibuat.

STRATEGIC BRIEF SHEET 53
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK 2020-2021 juga masih terdapat
Strategic Briefsheet Kanwil DJPb penerimaan yang belum teridentifikasi.
Penyebabnya adalah bendahara penerimaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kesulitan mengidentifikasi transfer berupa
mengangkat isu sebagai berikut: cicilan biaya perawatan pasien-pasien yang
1. Temuan Audit Itjen Kementerian tidak mencantumkan peruntukan transfer
tersebut. Atas transaksi tersebut, RSUP
Kesehatan tahun 2019 pada RSUP dr.Sardjito telah mengambil kebijakan (yang
dr.Sardjito berupa penerimaan tahun ditetapkan melalui Surat Keputusan atas
2018 dan tahun 2019 sebesar Rp1,28 Penggunaan Nomor Rekening Penerimaan
miliar yang belum teridentifikasi namun BLU) yang antara lain menyebutkan bahwa
telah dilakukan pengesahan oleh RSUP Penerimaan yang belum teridentifikasi dapat
Dr. Sardjito. dikelompokkan dalam transaksi penerimaan
2. Pengesahan atas penerimaan yang lainnya dan jika dalam jangka waktu satu
belum teridentifikasi merupakan tahun belum teridentifikasi, maka akan disetor
permasalahan berulang dan tidak sesuai ke Rekening Dana Kelolaan BLU atas nama
dengan tata kelola yang seharusnya RPL 030 BLU RSUP Dr. Sardjito. Akan tetapi
dilaksanakan oleh BLU kebijakan tersebut belum sempat terlaksana
dikarenakan tingginya volume pekerjaan pada
KONDISI PERMASALAHAN akhir tahun
Data penerimaan yang belum
ANALISIS
teridentifikasi berasal dari tahun 2018
sebesar Rp622,01 juta dan tahun 2019 Menunjuk Peraturan Menteri
sebesar 660,67 juta dengan nilai total
Rp1,28 miliar. Dalam perkembangannya, Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
RSUP dr.Sardjito telah melakukan
penelusuran dan sampai saat ini masih disebutkan bahwa pendapatan BLU antara
terdapat penerimaan yang belum
teridentifikasi sebesar Rp622,63 juta yang lain terdiri atas pendapatan yang diperoleh
berasal dari tahun 2018 sebanyak
Rp442,78 juta dan dari tahun 2019 dari layanan yang diberikan kepada
sebanyak Rp179,86 juta. Atas penerimaan
tersebut telah dilakukan pengesahan masyarakat. Pendapatan tersebut
sehingga mendapatkan rekomendasi dalam
LHP Itjen Kementerian Kesehatan (tanggal dilakukan pertanggungjawaban
20 April 2020) agar bendahara pengeluaran
melakukan konsultasi secara tertulis pendapatan BLU berupa pengesahan
dengan KPPN terkait pengesahan tersebut
dan segera melaksanakan hasil konsultasi kepada KPPN. Untuk pengelolaan kas, BLU
dimaksud. Atas rekomendasi tersebut,
KPPN tidak memberikan kebijakan karena membuka rekening yang terdiri atas (i)
identifikasi secara detil atas pendapatan
yang telah disahkan bukan merupakan Rekening Operasional Pengeluaran BLU
kewenangan KPPN.
adalah Rekening Operasional BLU yang
Permasalahan penerimaan yang
belum teridentifikasi namun tetap disahkan dipergunakan untuk membayar seluruh
sebagai penerimaan pada Satker BLU RSUP
dr. Sardjito telah terjadi berulang kali, pengeluaran BLU yang dananya bersumber
bahkan sampai dengan periode tahun
dari penerimaan negara bukan pajak BLU

pada Bank Umum; (ii) Rekening

Pengelolaan Kas BLU adalah rekening

lainnya milik BLU yang dapat berbentuk

deposito pada Bank Umum dan/ atau

rekening pada bank kustodian untuk

penempatan idle cash yang terkait dengan

pengelolaan kas BLU, dan (iii) Rekening

Dana Kelolaan BLU adalah rekening lainnya

dalam bentuk giro milik BLU yang

dipergunakan untuk menampung dana

STRATEGIC BRIEF SHEET 54
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

yang tidak dapat dimasukkan ke dalam BULAN JULI
Rekening Operasional BLU dan Rekening TAHUN 2021
Pengelolaan Kas BLU pada Bank Umum,
salah satunya dana yang belum menjadi hak BLU dalam pelaksanaannya sangat
BLU. menyulitkan untuk dilakukan identifikasi
lebih lanjut karena jumlah transaksinya
Terkait ketentuan tersebut jelas sangat banyak.
disebutkan bahwa pengesahan sebagai
bentuk pertanggungjawaban pendapatan REKOMENDASI FISKAL
BLU, sehingga BLU harus dapat
mengidentifikasi secara pasti setiap Berdasarkan analisis permasalahan diatas,
pendapatan yang akan disahkan ke KPPN
dan menampung pendapatan yang belum Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa
dapat diidentifikasi di Rekening Dana
Kelolaan BLU. Yogyakarta merekomendasikan langkah-

Permasalahan pengesahan atas langkah sebagai berikut:
pendapatan yang belum teridentifikasi
telah terjadi berulang. Dalam konsultasi 1. RSUP dr Sardjito perlu menyusun dan
yang dilakukan selama ini dengan Kanwil
Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta menetapkan SOP pengelolaan keuangan,
(khususnya bidang PPA I) telah diarahkan
agar Satker BLU RSUP dr. Sardjito dapat khususnya SOP perlakuan pendapatan
mengidentifikasi secara pasti setiap
pendapatan yang diterima termasuk yang diterima oleh RSUP dr Sardjito. SOP
kategori sebagai pendapatan BLU atau dana
titipan, serta untuk selalu melakukan cross tersebut perlu mendapat reviu lebih
check secara berkala secara periodik
bulanan guna dapat mengidentifikasi ulang lanjut oleh SPI guna mendapatkan
setiap pendapatan apakah sudah
dibukukan sesuai karakteristiknya. kepastian atas kepatuhan terhadap
Kebijakan RSUP dr. Sardjito yang
memberikan jangka waktu satu tahun atas pelaksanaan peraturan perundang-
pendapatan yang belum teridentifikasi
untuk disetor ke Rekening Dana Kelolaan undangan.

2. RSUP dr Sardjito perlu menyiapkan SDM

yang cukup dan memadai guna

memastikan pengelolaan atas

penerimaan pendapatan RSUP dr

Sardjito dapat dilakukan sesuai dengan

kaidah tata kelola keuangan. Salah

satunya adalah mampu melakukan cross

check secara berkala minimal setiap satu

bulan guna mengidentifikasi ulang dan

memastikan setiap pendapatan sudah

dibukukan sesuai karakteristiknya.

3. Perlunya komitmen seluruh pihak pada

RSUP dr Sardjito guna mendukung dan

melaksanakan SOP yang telah dibuat.

STRATEGIC BRIEF SHEET 55
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH
JULI 2021

MEWUJUDKAN KEHANDALAN CAPAIAN OUTPUT
PELAKSANAAN APBN DI JAWA TENGAH

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Tengah

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah menganalisis capaian output pelaksanaan APBN. Analisis ini
dilatarbelakangi karena banyaknya satuan kerja yang belum memahami bahwa capaian output memberikan pengaruh paling
besar dalam penilaian IKPA satuan kerja. Selain itu masih banyak juga ditemukan kesalahan satuan kerja dalam pengisian
capaian output. Berdasarkan permasalah tersebut dan analisisnya, maka direkomendasikan untuk memanfaatkan dan
mengimplementasikan aplikasi MACRO dalam rangka analisis validitas data capaian output satuan kerja, sosialisasi secara
intens mengenai pengukuran kinerja berdasarkan capaian output, melakukan perekaman capaian output pada awal bulan
(maksimal tanggal 3), dan memberikan reward kepada satuan kerja yang memiliki data capaian output akurat berupa
pengajuan SPM tanpa RPD.

STRATEGIC BRIEF SHEET 56
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK dan Evaluasi Belanja Pelaksanaan

Peran Kanwil DJPb Provinsi Jawa Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Tengah sebagai Regional Chief Economist dan Peraturan Direktur Jenderal

dan Representasi Kementerian Keuangan Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021

sepanjang bulan Juli 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian

diimplementasikan dengan beberapa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

kegiatan, yaitu press release Realisasi APBN (IKPA) Belanja Kementerian

Semester I Tahun 2021 di Jawa Tengah, FGD Negara/Lembaga. Sedangkan indikator

Evaluasi Kinerja Penempatan Dana pada kinerja capaian output dihitung

Bank Jateng, Evaluasi Belanja APBN dan berdasarkan rasio antara total nilai

Capaian Output dengan Satker Kementerian kinerja Rincian Output (RO) terhadap

Agama, Sharing Session Teknis jumlah RO yang dikelola oleh satuan kerja

Penghitungan Capaian Output dengan dan nilai kinerja RO ini dihitung

Satker lingkup Kementerian PUPR, Rapat berdasarkan rasio antara capaian atau

Koordinasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana realisasi RO terhadap target RO.

Desa (DFDD) Semester II Tahun 2021, serta

Sosialisasi Kebijakan KUR dan Implementasi ANALISIS
Jumlah keseluruhan output pada
SIKP. Adapun isu tematik yang diangkat
satuan kerja se-Jawa Tengah pada tahun
pada bulan ini berdasarkan berbagai 2021 sebanyak 14.312 output yang tersebar
pada 1.178 satuan kerja pengguna dana
kegiatan yang telah dijalankan yaitu APBN. Sampai dengan periode Semester I
2021, sebanyak 3.071 output (21,45%)
Mewujudkan Capaian Output Pelaksanaan kinerjanya mencapai 40% - 50%, 3.600
output (15,15%) merealisasikan kinerjanya
APBN yang Handal. lebih dari 50% sampai dengan 100%.
Sedangkan capaian output yang baru
KONDISI PERMASALAHAN terealisasi 0% sampai kurang dari 40%
sebanyak 7.622 output (53,25%). Secara
Selama ini capaian kinerja satuan umum, partisipasi satuan kerja untuk
mencatatkan capaian kinerja semakin baik,
kerja diukur dari nilai realisasi belanja, yaitu mencapai 98%.

dengan pemahaman apabila realisasi

rendah maka terdapat persepsi bahwa

kinerja satuan kerja rendah. Penilaian

kinerja berdasarkan capaian output baru

diperkenalkan sejak tahun 2020, sehingga

banyak satuan kerja yang belum

memahami dan masih banyak ditemukan Capaian kinerja tersebut apabila

kesalahan dalam pengisian capaian dikonversi, nilai kinerja dengan realisasi

output. Padahal capaian output belanja setiap bulan menunjukkan bahwa

mempunyai bobot paling besar dalam secara akumulasi nilai rupiah capaian

penilaian IKPA sehingga sangat output lebih tinggi dibandingkan dengan

berpengaruh terhadap nilai akhir IKPA nilai uang yang telah dikeluarkan dari Kas

satuan kerja. Salah satu aspek pengukuran Negara. Hal ini dapat terjadi, karena kinerja

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran capaian output dicatat pada setiap akhir

(IKPA) adalah aspek efektivitas bulan, dimana kemungkinan

pelaksanaan anggaran yang diantaranya pembayarannya baru direalisasikan bulan

merupakan penilaian terhadap berikutnya. Berdasarkan data yang dicatat

pencapaian output. Hal ini didasarkan pada OMSPAN, pada wilayah kerja Kanwil

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor DJPb Jawa Tengah, kementerian/lembaga

195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dengan kinerja tertinggi berdasarkan

STRATEGIC BRIEF SHEET 57
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

capaian output adalah Perpustakaan BULAN JULI
Nasional RI yang seluruh outputnya telah TAHUN 2021
mencapai kinerja antara 60 sampai 100%,
disusul Badan Pengawasan Pemilu yang 4. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
53% dari jumlah output telah membuat inovasi berupa aplikasi MACRO
merealisasikan kinerja 60 sampai 100%, (Monitoring dan Analisa Capaian Rincian
selanjutnya Kejaksaan 33% dan BPK 31%. Output) dan telah me-launching aplikasi
tersebut, yang dihadiri oleh Direktur
Penyebab output yang belum Pelaksanaan Anggaran. Manfaat Aplikasi
terealisasi, selain pandemi, juga disebabkan MACRO ini sebagai tools atau alat bantu
karena adanya kegiatan yang jadwal bagi KPPN dalam melakukan analisis
pelaksanaannya sudah ditetapkan tetapi terhadap validitas data capaian output
kemungkinan tidak jadi dilaksanakan, sebagai dasar melakukan approval,
seperti penyelenggaraan ibadah haji. Selain sekaligus sebagai bahan pembinaan
itu, terdapat output yang jadwal kepada satuan kerja berkenaan. Aplikasi
pelaksanaannya dilakukan pada semester II, ini digunakan oleh Seksi PDMS/MSKI dan
misalnya penyelenggaraan belajar pada Bidang PPA I dengan OMSPAN sebagai
tahun ajaran baru. sumber data. Fitur dan output aplikasi
berupa monitoring dan analisis data
Berdasarkan progress, permasalahan capaian output per satker dengan output
dan analisis di atas, Kanwil DJPb Jawa berupa tabel dan grafik yang
Tengah berinisiatif untuk menggali kendala mengambarkan validitas capaian output
di lapangan dan berupaya segera per satker. Output ini digunakan sebagai
memberikan solusi atas kendala tersebut bahan pertimbangan bagi Kasi PDMS dan
dengan kegiatan sebagai berikut: MSKI dalam memberikan approval atau
rejection.
1. Press Release Realisasi APBN Semester I
REKOMENDASI FISKAL
Tahun 2021 di Jawa Tengah dengan Berdasarkan permasalahan dan

memberikan atensi khusus terhadap analisis di atas, Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Tengah merekomendasikan beberapa hal
progress capaian output yang merupakan sebagai berikut:
1. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dan
salah satu indikator kinerja pelaksanaan
KPPN mengimplementasikan aplikasi
anggaran. MACRO untuk analisis validitas data
capaian output satuan kerja.
2. Evaluasi Belanja APBN dan Capaian 2. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dan
KPPN secara intens mensosialisasikan
Output dengan Satker Kementerian pengukuran kinerja berdasarkan capaian
output, sehingga pencatatan capaian
Agama seJawa Tengah guna menggali output lebih tepat waktu dan akurat.
Bahan kegiatan tersebut dapat berupa
permasalahan dan memberikan output dari apliksi MACRO.
3. Kanwil DJPb dan KPPN seluruh Indonesia
penjelasan terkait pengukuran kinerja melakukan replikasi atau turut
memanfaatkan aplikasi MACRO.
berdasarkan capaian output agar 4. Kanwil dan KPPN mendorong satker
melakukan perekaman capaian output
pencatatan capaian output lebih tepat pada awal bulan (maksimal tanggal 3),

waktu dan akurat di masa mendatang.

3. Sharing Session Teknis Penghitungan

Capaian Output dengan Satker lingkup

Kementerian PUPR di Jawa Tengah dalam

rangka memberikan penjelasan teknis

penghitungan capaian output,

mengetahui permasalahan dan

memberikan solusi atas kendala yang

dihadapi satker.

STRATEGIC BRIEF SHEET 58
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

dengan tujuan agar KPPN dapat BULAN JULI
TAHUN 2021
mengevaluasi dan jika ada kesalahan
5. Satker yang memiliki data capaian output
masih memiliki waktu untuk melakukan akurat, dapat diberikan reward berupa
pengajuan SPM tanpa RPD (untuk nilai
update perekaman. SPM yang mempersyaratkan RPD).

STRATEGIC BRIEF SHEET 59
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR
JULI 2021

ANALISIS DAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN FISKAL DI JAWA TIMUR

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Timur

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menganalisis perkembangan implementasi fiskal
semester I, peran BLU dalam mendukung layanan kepada pemerintah, dan pemberian pemahaman peran Kanwil DJPb kepada
generasi muda. Analisis ini dilatarbelakangi oleg kondisi perekonomian yang belum membaik pasca dihantam pandemi
sehingga perlu pendekatan khusus dalam menyikapinya. Selain itu, peningkatan layanan dan kinerja BLU juga dipandang
belum optimal diberikan kepada masyarakat. Masyarakat juga banyak yang belum memahami peran Kanwil DJPb sebagai
representasi kementerian Keuangan di daerah. Hasil analisis merekomendasikan perlunya koordinasi yang optimal di tingkat
Pemda untuk meningkatkan kinerja DAK Fisik yang masih dibawah target, peningkatan koordinasi dari pimpinan daerah,
peningkatkan kontribusi Pemda dalam menjaring potensial debitur untuk dimasukkan ke dalam SIKP, peningkatan kinerja
belanja satker pola pengelolaan keuangan BLU. Untuk itu, diperlukan sharing information yang rutin kepada generasi milenial
agar semakin memahami peranan APBN dalam masyarakat dan lebih mengenal keberadaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
sebagai representasi Kementrian Keuangan di daerah. Kanwil juga perlu mendorong untuk terus ditingkatkan koordinasi agar
pemulihan ekonomi pasca pandemi dapat terlaksana dengan lebih cepat.

STRATEGIC BRIEF SHEET 60
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
Isu tematik yang diangkat oleh Kanwil TAHUN 2021

DJPb Provinsi Jawa Timur yaitu Umum di lingkup provinsi Jawa Timur dapat
perkembangan implementasi kebijakan dianalisis jumlah satker dengan pengelolaan
fiskal semester I Tahun 2021 Wilayah Jawa keuangan BLU di Jawa Timur berjumlah 31
Timur, peran Badan Layanan Umum (BLU) satker. Kinerja anggaran per semester I
wilayah Jawa Timur dalam mendukung tahun 2021 ditinjau dari segi pendapatan
layanan kepada masyarakat dan dan belanja. Indikator kinerja pendapatan
pelaksanaan program pemulihan ekonomi negara cukup baik dengan tingkat realisasi
nasional maupun regional, serta pendapatan negara pada semester I tahun
peningkatan peran Kantor Wilayah Ditjen 2001 sudah mencapai 51,65 % sedangkan
Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur di indikator belanja masih sekitar 25,21 %.
kalangan generasi milineal Jawa Timur.
Di sisi lain, informasi Kantor Wilayah
KONDISI PERMASALAHAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai
Kondisi permasalahan yang dihadapi representasi Kementerian Keuangan di
daerah bagi generasi milenial masih
adalah stakeholder masih belum memahami rendahnya
sepenuhnya mengenai peran dan strategi
Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan REKOMENDASI FISKAL
Fiskal di wilayah Jawa Timur khususnya
dalam masa pandemi Covid-19. Selain itu Berdasarkan analisis di atas, Kanwil
stakeholder masih belum memahami
sepenuhnya Badan Layanan Umum (BLU) DJPb Provinsi Jawa Timur
wilayah Jawa Timur, dalam Mendukung
layanan kepada masyarakat dan merekomendasikan langkah-langkah
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional maupun regional. Stakeholder juga sebagai berikut:
masih belum memahami sepenuhnya peran
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dalam 1. Perlu koordinasi yang optimal di tingkat
mengawal APBN di Jawa Timur sehingga
perlu dikenalkan lebih lanjut utamanya Pemda untuk meningkatkan kinerja DAK
kepada generasi muda.
Fisik yang masih dibawah target
ANALISIS
Berkaitan dengan implementasi sampai dengan semester I tahun 2021.

kebijakan fiskal Semester I, terdapat 3 (tiga) 2. Perlu peningkatan koordinasi dari
poin yang dapat dijadikan dasar analisis
yaitu kinerja DAK FISIK semester I pimpinan daerah untuk mempercepat
tahun 2021 masih dibawah target, masih
rendahnya tingkat penyaluran dan penyaluran dan penggunaan dana desa
penggunaan Dana Desa Semester I tahun
2021, dan kurang optimalnya penjaringan pada semester II tahun 2021 karena
debitur potensial untuk dimasukkan dalam
SIKP dalam rangka mendapatkan akses realisasi dana desa semester I tahun 2021
pembiayaan perbankan.
masih yang relatif rendah dibanding
Mengenai isu tentang Badan Layanan
periode yang sama pada tahun 2020.

3. Pemda diharapkan dapat meningkatkan

kontribusi dalam menjaring potensial

debitur untuk dimasukkan ke dalam SIKP

sehingga dapat diakses oleh perbankan

untuk mendapatkan pembiayaan.

4. Kinerja belanja satker pola pengelolaan

keuangan BLU agar digenjot untuk

meningkatkan pendapatan serta dapat

berkontribusi dalam meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

5. Perlu sharing information yang rutin

kepada generasi milenial agar semakin

memahami peranan APBN dalam

masyarakat dan lebih mengenal

STRATEGIC BRIEF SHEET 61
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

keberadaan Kanwil Ditjen

Perbendaharaan sebagai representasi

Kementrian Keuangan di daerah.

STRATEGIC BRIEF SHEET 62
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST



BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
JULI 2021

ANALISIS ATAS PENINGAKATAN REALISASI TKDD
TERHADAP KONDISI PEREKONOMIAN BALI DI TRIWULAN II

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Bali

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil DJPb Provinsi Bali mengangkat isu meningkatnya realisasi TKDD dan kondisi perekonomian Bali di
Triwulan II. Namun demikian terdapat masalah yang dihadapi yaitu alokasi belanja Pemerintah Pusat masih lebih banyak
diarahkan ke belanja operasional yang daya dorongnya terhadap ekonomi relatif kecil. tingkat ketergantungan perekonomian
Bali yang sangat tinggi pada sektor pariwisata mengakibatkan perekonomian Bali masih belum pulih, dan Pemerintah Daerah
yang belum memanfaatkan KUR sebagai pendukung perekonomian. Hasil Analisa menunjukkan bahwa Kanwil DJPb Provinsi
Bali perlu melakukan refocusing belanja pemerintah pusat dan daerah sehingga lebih tepat sasaran, pengembangan potensi
perekonomian dari sektor selain pariwisata, serta perlu focus group discussion intensif dan periodik dengan Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan pemahaman pentingnya DAK Fisik.

STRATEGIC BRIEF SHEET 63
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
TAHUN 2021
Kondisi kinerja perekonomian Bali
pada triwulan II 2021 lebih baik apabila baru menjangkau 44.76% dari jumlah UMKM
dibandingkan triwulan sebelumnya. yang terdata di Bali.
Berlanjutnya proses vaksinasi Covid-19
mendorong pelaku usaha dan konsumen ANALISIS
semakin optimis untuk melakukan kegiatan Alokasi Belanja Pegawai di Provinsi Bali
perekonomian, namun dengan adanya
kebijakan PPKM, dalam jangka pendek ikut mencapai Rp4,3 triliun, sedangkan pagu
memberikan tekanan perekonomian di Bali. Belanja Barang (tidak termasuk Akun
526xxx) sebesar Rp3,8 triliun. Porsi belanja
Secara umum belanja pemerintah tersebut mencapai 68%. Di sisi lain, porsi
semakin meningkat dengan naiknya belanja Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja
pemerintah pusat menjadi 49 % per 30 Juli Bansos yang dapat langsung dirasakan oleh
2021 (42.08% per 30 Juni 2021) dan belanja masyarakat luas dan memberikan daya
pemerintah daerah menjadi 32.84% per 30 ungkit (multiplier effect) kepada
Juni 2021. Realisasi TKDD sampai dengan perekonomian hanya mendapatkan porsi
triwulan II 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 32%.
menjadi 55.16% dari total pagu sebesar 11.6
triliun. Hal ini dapat semakin ditingkatkan Berbagai upaya dilakukan oleh
lagi apabila kinerja DAK Fisik yang baru Pemerintah Daerah untuk percepatan
terealisasi sebesar 9.05% dapat dioptimalkan pemulihan perekonomian di Bali diantaranya
lagi. melalui peningkatan dan percepatan program
vaksinasi dengan target 70% penduduk Bali
KONDISI PERMASALAHAN ter vaksinasi, peningkatan implementasi
Alokasi belanja Pemerintah Pusat CHSE bagi para pelaku pariwisata untuk
meningkatkan kepercayaan wisatawan,
masih lebih banyak diarahkan ke belanja usulan program ke Pemerintah Pusat seperti
peningkatan akses pembiayaan lunak bagi
operasional yang daya dorongnya terhadap pelaku pariwisata, peningkatan DAU bagi
daerah yang sangat terdampak pandemi dan
ekonomi relatif kecil. Selain itu, tingkat inisiatif Work From Bali. Pemda di Bali perlu
mengembangkan sektor lain sebagai buffer
ketergantungan perekonomian Bali yang bagi perekonomian selain sektor pariwisata.
Informasi terkait sektor yang potensial untuk
sangat tinggi pada sektor pariwisata dikembangkan yang sangat diperlukan oleh
Pemerintah Daerah dapat disediakan oleh
mengakibatkan perekonomian Bali masih Kanwil DJPb melalui KFR ataupun Flash
Report yang telah disusun.
belum pulih. Pemerintah daerah masih
Pemerintah daerah juga belum
terpaku pada sektor pariwisata dan belum mempersiapkan dengan baik untuk
pelaksanaan DAK Fisik serta belum
terdapat upaya yang signifikan untuk menjadikan penyaluran DAK Fisik sebagai
prioritas. Seharusnya DAK Fisik menjadi
meningkatkan sektor lain yang mempunyai prioritas pemda mengingat alokasi sudah
tersedia dan DAK Fisik dapat mendukung
potensi untuk dikembangkan seperti sektor proses pemulihan ekonomi serta mendukung
pembangunan wilayah. Proses pengadaan
pertanian. Tingkat Konsumsi Pemerintah barang dan jasa menjadi kendala yang utama
dalam pelaksanaan DAK Fisik di daerah.
Daerah terutama dalam hal penyaluran DAK Realisasi Kontrak dan penyaluran DAK Fisik

Fisik pun masih relatif rendah.

Di sisi lain, pengelolaan BLU/BLUD

yang mempunyai kontribusi dalam

perekonomian Bali belum berjalan optimal

dan cenderung masih dilaksanakan secara

konvensional sehingga potensi

pengembangan belum tergarap dengan baik

dan share belanja terhadap PDRB masih

relatif kecil. Pemerintah Daerah pun belum

memanfaatkan KUR sebagai pendukung

perekonomian mengingat penyaluran KUR

STRATEGIC BRIEF SHEET 64
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

sampai dengan bulan Juni 2021 baru REKOMENDASI FISKAL

mencapai angka 9.05% dari Rencana Berdasarkan analisis permasalahan

Kegiatannya. diatas, Kanwil DJPb Provinsi Bali

BLU/BLUD di Provinsi Bali masih belum merekomendasikan Langkah-langkah

dapat mengembangkan optimalisasi PNBP sebagai berikut:

dari pengelolaan aset tetap dan optimalisasi 1. Perlunya refocusing Belanja Pemerintah

kasnya, mengingat menurunnya permintaan Pusat dan Daerah untuk peningkatan

dari masyarakat pengguna layanan, akibat kualitas belanja yang tepat sasaran.

kondisi ekonomi yang belum membaik. Selain 2. Perlu dikembangkan potensi

itu teridentifikasi kurangnya komitmen dari perekonomian dari sektor selain

Pejabat Pengelola BLU dalam menggerakkan pariwisata (diversifikasi ekonomi),

sumber-sumber potensi pendapatannya, beberapa diantaranya adalah sektor

guna peningkatan performa keuangan BLU. pertanian, perburuan dan kehutanan serta

Beberapa BLU belum memahami konsep sektor Penyediaan Akomodasi dan

pengelolaan keuangan BLU yang business like, Penyediaan Makan Minum.

sehingga keengganan dan kekurangpahaman 3. Perlu dilakukan FGD secara intensif dan

ini mengakibatkan kurangnya inovasi dalam periodik dengan Pemerintah Daerah

layanan BLU untuk meningkatkan pemahaman

Di sisi lain, penyaluran KUR justru pentingnya DAK Fisik dan mengakselerasi

menunjukkan indikasi mengalami penyaluran DAK Fisik serta asistensi yang

perlambatan dibandingkan tahun konsisten untuk mengakselerasi

sebelumnya walaupun masih cukup baik dari pelaksanaan DAK Fisik selanjutnya

sisi jumlah penyalurannya dibandingkan 4. Perlu lebih banyak dilakukan sharing

wilayah lain. Peran pemerintah daerah untuk knowledge antar BLU/BLUD dan dengan

memperluas cakupan KUR di wilayah masing- professional di bidang bisnis agar

masing perlu ditingkatkan dengan BLU/BLUD memiliki cara pandang yang

menyediakan data calon debitur KUR yang luas untuk mengembangkan inovasi

akurat. Proses penyediaan data calon debitur layanannya

KUR melalui SIKP sudah berjalan namun 5. Perlu dilakukan upaya percepatan

masih perlu ditingkatkan. Untuk peningkatan input data calon debitur KUR

meningkatkan penyaluran KUR dan potensial ke dalam SIKP untuk

perluasan debitur KUR, perlu dilakukan memperluas cakupan dan meningkatkan

koordinasi serta monev penyaluran KUR penyaluran KUR serta optimalisasi

bersama pemerintah daerah secara terus pelaksanaan monev KUR bersama

menerus dan meningkatkan input calon Pemerintah Daerah mengenai

debitur potensial KUR ke dalam SIKP. Dalam pelaksanaan APBN terkait penerimaan,

hal ini, Kanwil DJPb juga telah melaksanakan belanja serta kinerja program PEN di

pendampingan monev debitur KUR sebagai daerahnya.

bagian dari Tim Monev di Pemda, melakukan

pendampingan/asistensi PIC SIKP di daerah,

serta rakor dengan Bank/Penyalur.

STRATEGIC BRIEF SHEET 65
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
JULI 2021

ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA K/L,
TKDD DAN PC PEN SERTA APBD DI NUSA TENGGARA BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

RINGKASAN
Stratagic Briefsheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menganalisis kinerja pelaksanaan
anggaran belanja K/L, TKDD dan PC PEN untuk periode semester I tahun 2021 di tengah kondisi pandemi Covid-19. Analisis
ini dilatarbelakangi oleh realisasi belanja yang mencapai 45 persen dari total pagu sampai Semester 1 dan realisasi PC PEN
yang telah tersalur dalam beberapa cluster, dimana realisasi tersebut belum dapat mencegah penurunan perekonomian NTB
pada triwulan I 2021. Realisasi belanja daerah yang masih rendah disebabkan anggaran dari pemerintah pusat tidak
langsung digelontorkan 100 persen, pengadaan masih dalam proses tender dan adanya refocusing anggaran. Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya mempertahankan kinerja dan mengakselerasi penyaluran
APBN, TKDD, dan PC PEN untuk mewujudkan pemulihan perekonomian Nusa Tenggara Barat. Untuk Pemerintah Daerah ke
depannya perlu melakukan akselerasi belanja APBD dan untuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa Pemda perlu
mengotimalkan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa yang ada di daerah dan berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

STRATEGIC BRIEF SHEET 66
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK secara bertahap dan perlu kelengkapan
Dalam rangka pelaksanaan Regional dokumen persyaratan.
2. Pengadaan barang dan jasa pemerintah
Chief Economist secara berkala, Kanwil DJPb daerah yang bersumber dari APBD
Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bulan masih dalam proses tender.
Juli 2021 melaporkan isu tematik daerah 3. Refocusing Anggaran, sejak bulan
Press Release dan publikasi kinerja Januari sampai Juni, Pemerintah Pusat
pelaksanaan anggaran belanja K/L, TKDD dan Daerah telah melakukan dua kali
dan PC PEN Semester I Tahun 2021 di refocusing anggaran sehingga hal ini
tengah kondisi pandemi Covid-19 dan menjadi salah satu penyebab
rendahnya realisasi belanja dalam APBD rendahnya realisasi belanja dalam
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). APBD NTB.

KONDISI PERMASALAHAN ANALISIS
Pagu belanja K/L dalam APBN 2021 APBN yang dialokasikan pada Provinsi

yang dikelola Kanwil DJPB NTB sebesar NTB sebesar Rp13,36 triliun diharapkan
Rp13,36 triliun. Terdiri dari belanja mampu menjalankan fungsi tersebut diatas.
pemerintah pusat yang dikelola oleh Realisasi APBN di wilayah NTB semester I
Satuan Kerja K/L sebesar Rp9,20 triliun 2021 yang mencapai 45% dari pagu belum
dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sepenuhnya mampu mempercepat
(TKDD) sebesar Rp4,16 triliun. Meskipun pemulihan perekonomian NTB. Dari sisi
masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pengeluaran Pemerintah Daerah, fungsi
realisasi sampai dengan semester I 2021 alokasi APBD adalah menciptakan lapangan
sebesar 45 persen dari total pagu. kerja dan mengurangi pengangguran serta
Realisasi ini sesuai dengan target yang meningkatkan efesiensi dan efektivitas
telah ditetapkan oleh Kantor Pusat. perekonomian. Dengan rendahnya belanja
Sedangkan realisasi PC PEN untuk wilayah APBD Provinsi NTB sepanjang semester I
NTB telah tersalur sebesar Rp2,42 triliun 2021 yang hanya sebesar 22,34% dari pagu
yang terbagi dalam beberapa cluster. tentu akan mengakibatkan semakin
Namun demikian realisasi tesebut belum terpuruknya perekonomian NTB. Hal ini
bisa mencegah penurunan perekonomian terbukti dengan terjadinya kontraksi
NTB terutama pada triwulan I 2021. perekonomian NTB sebesar 1,13% (yoy)
pada Triwulan I 2021 (release data BPS
APBD Provinsi NTB 2021 mencapai Provinsi NTB pada tanggal 5 Mei 2021). Hal
Rp5,46 triliun. Berdasarkan data emonev ini bisa menjadi lebih buruk apabila Pemda
Pemprov NTB, hingga 30 Juni 2021, NTB tidak mampu melakukan akselerasi
realisasi keuangan APBD NTB baru belanja APBD di semester II 2021.
mencapai sebesar 22,34 persen. Menurut
Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Penanganan pandemi Covid-19 di NTB
NTB, rendah nya realisasi belanja daerah dilakukan dengan pendanaan dari APBN dan
disebabkan oleh: APBD. Dari APBN sudah direalisasikan PC
1. Anggaran dari Pemerintah Pusat tidak PEN untuk semua klaster sebesar Rp2,42
triliun. Itu artinya penanganan covid-19
langsung digelontorkan sebesar 100% telah cukup memadai, namun dana PEN dari
karena tergantung dari kelengkapan APBD masih sangat rendah realisasinya.
persyaratan penyaluran, sebagai
contoh penyaluran DAK Fisik dilakukan

STRATEGIC BRIEF SHEET 67
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

Dengan melakukan perbandingan TKDD, dan PC PEN sesuai ketentuan yang
antara realisasi anggaran K/L dengan APBD
di NTB dapat dilihat bahwa kinerjanya berlaku untuk mewujudkan pemulihan
sangat berbeda. Realisasi APBD masih jauh
di bawah target nasional walaupun semua perekonomian NTB hingga akhir tahun
dana sudah ditransfer ke kas daerah sesuai
jadwal (sudah di atas 50%). Artinya dana 2021. Sinergi dan koordinasi dengan pihak-
tersebut masih mengendap di Kas Daerah
dan belum dilakukan kegiatan/proyeknya pihak terkait perlu terus dilakukan dan
atau belum dibayar kegiatan dan proyek
yang sudah diselesaikan. Alasan utama dari ditingkatkan guna pemahaman yang sama
Pemda atas lemahnya daya serap adalah
kondisi pandemi dimana saat ini NTB masih dalam hal pemulihan perekonomian NTB.
masuk PPKM.
Perspektif pertumbuhan ekonomi NTB
Dari sisi pengembangan dunia usaha
dukungan pemberdayaan UMKM telah yang diharapkan sampai dengan akhir
disalurkan KUR sebesar Rp2,29 triliun dari
target Rp253 triliun secara nasional, jumlah tahun 2021 sebesar 3,8% atau 4,2% dapat
debitur yang sudah diberi pijaman sebanyak
66.640 debitur. Bila dilihat perkembangan diwujudkan dengan peningkatan sinergi,
dengan tahun lalu sebesar Rp1,44 triliun
untuk 46.171 Debitur. Ini artinya koordinasi dan kolaborasi disemua lini.
Pengembangan UMKM di NTB tidak
terpengaruh dengan kondisi pandemi atau Pemerintah Daerah kedepannya
juga bisa diartikan bahwa upaya mendorong
UMKM tetap bisa dilaksanakan dengan baik. perlu melakukan akselerasi belanja APBD

Upaya press release kinerja APBN agar fungsi alokasi APBD seperti tersebut
diharapkan dapat mendorong realisasi
APBN dan pemberdayaan UMKM melalui diatas dapat terwujud dan mempercepat
publikasi yang dilakukan media massa baik
media cetak dan elektronik. Kami juga telah proses pemulihan perekonomian NTB.
meminta pihak media untuk konfirmasi
terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah Akselerasi dapat dilakukan dengan cara
dan Stakeholder lainnya agar pemberitaan
menjadi berimbang. Disamping itu pihak melakukan pembayaran terhadap belanja
Pemda juga akan menjadi concern dan
memiliki komitmen yang tinggi untuk segera pegawai yang sudah menjadi hak pegawai,
mencairkan dananya.
belanja barang yang telah
REKOMENDASI FISKAL
Kinerja penyaluran APBN, TKDD, dan diserahterimakan dan belanja modal

PC PEN di NTB telah ontrack pada periode berupa uang muka dan termin kontrak yang
Semester I 2021. Kanwil DJPb Provinsi NTB
terus berupaya mempertahankan kinerja telah jatuh tempo. Selain itu Pemerintah
dan mengakselerasi penyaluran APBN,
Daerah juga perlu mengakselerasi

penyaluran dana penanganan Covid-19

yang bersumber dari APBD untuk

membantu meringankan beban masyarakat

NTB yang terdampak Pandemi Covid-19.

Percepatan proses pengadaan barang

dan jasa yang bersumber dari APBD pun

perlu dilakukan dengan tetap

memperhatikan ketentuan peraturan yang

berlaku. Pemda NTB perlu mengoptimalkan

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa yang ada

di daerah dalam proses tender/lelang

pengadaan barang/jasa. Selain itu dapat

juga berkoordinasi dengan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

Disamping melakukan akselerasi baik

belanja pemerintah pusat (APBN, TKDD, dan

PC PEN) dan belanja pemerintah daerah

(APBD), perlu diperhatikan juga sektor

dunia usaha ang menjadi sektor unggulan di

NTB seperti sektor pariwisata, sektor

STRATEGIC BRIEF SHEET 68
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

pertanian dan perkebunan serta sektor BULAN JULI
perdagangan besar dan eceran. Alternative TAHUN 2021
pembiayaan /moda usaha bagi para pelaku
UMKM perlu dioptimalisasi, Sebagai contoh penyalur KUR dan LKBB sebagai penyalur
program pembiayaan/modal usaha KUR dan UMi agar berkoordinasi dengan Pemerintah
UMi di wilayah NTB. Perbankan sebagai Daerah dan Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam
rangka percepatan penyaluran program
pembiayaan/modal usaha tersebut.

STRATEGIC BRIEF SHEET 69
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JULI 2021

INDEKS KETAHANAN PANGAN DAN PERAN INVESTASI
DI TENGAH KETERBATASAN FISKAL PEMERINTAH
DI NUSA TENGGARA TIMUR

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Juli 2021 menganalisis Indeks
Ketahanan Pangan (IKP) NTT dan peran investasi di tengah keterbatasan fiskal pemerintah di NTT. Analisis ini
dilatarbelakangi oleh kondisi ketahanan pangan NTT di tahun 2020 yang mengalami peningkatan namun aspek
keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masih rendah. Indeks keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang masih rendah
ditunjukan dari beberapa indikator antara lain angka kemiskinan dan prevalensi balita stunting yang masih tinggi. Terjadi
inefisiensi investasi di NTT yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keraguan akan kepastian hukum, Kepastian
Perijinan yang relatif lama dan belum transparan, minimnya infrastruktur dan minimnya promosi potensi investasi di tingkat
internasional. Hasil analisis menunjukkan perlunya upaya Pemda dalam rangka peningkatan investasi antara lain dengan
melakukan perepatan perijinin dan perbaikan infrastruktur pada daerah-daerah yang memiliki potensi investasi.

STRATEGIC BRIEF SHEET 70
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK pengurusan perijinan di level pemerintah
Sebagai Regional Chief Economist, Kab/ Kota.
3. Minimnya infrastruktur pendukung dan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT sistem logistik seperti jalan, pelabuhan
melaksanakan beberapa kegiatan bersama besar masih minim sehingga biaya
para stakeholder terkait, dengan isu tematik distribusi dari port to port menjadi tidak
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) NTT dan efisien dan tentunya akan menghambat.
peran investasi di tengah keterbatasan fiskal 4. Minimnya promosi potensi investasi di
pemerintah di NTT. tingkat internasional. Walaupun di NTT
melimpah dengan potensi Investasi baik di
KONDISI PERMASALAHAN sektor petanian, pariwisata, dan energi
Kondisi Ketahanan Pangan NTT di tidak terdengar oleh para investor asing
dikarenakan minimnya even promosi.
tahun 2020 mengalami peningkatan, akan
tetapi aspek keterjangkauan dan REKOMENDASI FISKAL
pemanfaatan pangan masih rendah. Nilai Berdasarkan analisis permasalahan
investasi NTT terendah di wilayah Bali –Nusa
Tenggara selain itu tingkat efisiensi investasi di atas, Kanwil DJPb Provinsi NTT
NTT termasuk 3 terendah di Indonesia. merekomendasikan langkah-langkah sebagai
berikut:
ANALISIS 1. Dalam rangka lebih meningkatkan
Indeks keterjangkauan dan
ketahanan pangan NTT perlu dilakukan
pemanfaatan pangan yang masih rendah hal sebagai berikut:
ditunjukan dari beberapa indikator antara a. Mengintegrasikan berbagai program
lain angka kemiskinan dan prevalensi balita
stunting yang masih tinggi. Selain itu IKP yang sejenis sehingga bisa memadukan
antar daerah masih belum merata di tiap seluruh program kegiatan untuk
kabupaten/kota sehingga masih ada yang capaian IKP yang lebih baik,
ketahanan pangannya masih rentan. Pemda b. Program yang disusun hendaknya
telah melakukan beberapa program mengacu ke peta ketahanan pangan
berkaitan dengan ketersediaan dan masing-masing daerah,
keterjangkauan pangan serta pemanfaatan c. Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemda
pangan. Pemerintah Pusat melalui APBN juga agar tidak terjadi tumpang tindih dan
mengalokasikan berbagai proyek strategis outcome bisa optimal.
dan program kerja /kegiatan di NTT untuk 2. Dalam rangka peningkatan nilai dan
mendukung peningkatan ketahanan pangan. tingkat efisiensi disampaikan alternatif
solusi sebagai berikut:
Penyebab utama inefisiensi investasi a. Diperlukan bank tanah pemerintah
di NTT, antara lain: melalui pengadaan tanah oleh pemda
1. Keraguan akan kepastian hukum dan ataupun dengan pemanfaatan tanah-
tanah yang dimiliki oleh pemerintah;
status kepemilikan tanah karena b. Pemprov perlu mendorong pemda
mayoritas tanah belum bersertifikat dan Kab/Kota untuk mempercepat
masih banyak dengan status tanah ulayat perijinan melalui sistem (OSS) dan
sehingga sering terjadi konflik. menghilangkan celah-celah munculnya
2. Kepastian Perijinan yang relatif lama dan moral hazard;
belum transparan seperti suatu investasi
telah mendapatkan perijinan di level
propinsi, namun terhambat oleh

STRATEGIC BRIEF SHEET 71
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

c. Pembangunan infrastruktur jalan dan d. Pemprov perlu menyiapkan proposal
pelabuhan besar khususnya di pulau
besar (Timor, Flores, dan Sumba) perlu proyek sektor unggulan berstatus
terus dilakukan dan dipercepat,
khusunya pada daerah yang memiliki ready (clean and clear) untuk
potensi investasi;
kemudian ditawarkan dalam

Investment Forums maupun

pertemuan bilateral (G to G).

STRATEGIC BRIEF SHEET 72
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST



BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
JULI 2021

AKSELERASI PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA
DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI KALIMANTAN BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Barat

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantar Barat mengangkat isu tematik daerah terkait
percepatan penyaluran dan penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19. Penyaluran Dana Desa di wilayah
Kalimantan Barat dihadapkan dengan beberapa tantangan diantaranya yaitu jarak antara satu desa dengan kabupaten
yang dapat menghambat proses koordinasi penyaluran serta kendala jaringan internet dan keterbatasan kompetensi
Sumber Daya Manusia. Selain itu, terdapat permasalahan pada pemerintah desa yang belum menetapkan APBDes serta
diselenggarakannya Pilkades serentak sehingga Kepala Desa sementara dilaksanakan oleh Pj. Kepala Desa. Jauhnya
akses desa ke perbankan juga menjadi kendala dalam proses pencairan dana. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu
dilakukan asistensi dan supervisi oleh Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat kepada desa yang berkinerja rendah dalam
penyaluran Dana Desa serta pelatihan kepada perangkat desa yang masih baru. Terkait jarak yang jauh antara desa dan
perbankan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan kepada BPD Kalbar untuk membuka cabang
pada daerah potensial untuk proses pencairan Dana Desa.

STRATEGIC BRIEF SHEET 73
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Sepanjang bulan Juli 2021, Kanwil
Dana Desa.
DJPb Provinsi Kalimantan Barat mengangkat
isu tematik daerah terkait Percepatan Beberapa permasalahan yang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di
Masa Pandemi Covid-19. dihadapi dalam proses penyaluran Dana

Desa antara lain belum ditetapkannya

APBDes, penyebabnya antara lain belum ada

kesepakatan antara Kades dengan BPD

KONDISI PERMASALAHAN (Desa Kuala Dua pada Kabupaten Kubu

Luasnya wilayah di Kalimantan Raya) serta permasalahan kurangnya

Barat menjadi tantangan geografis dalam komitmen Kepala Desa dan perangkat desa

penyaluran Dana Desa dan BLT Desa. dalam memanfaatkan dana desa (beberapa

Jarak antara satu desa dengan kabupaten kabupaten). Ada persyaratan lain di luar

membuat terhambatnya proses yang dipersyaratkan di luar Peraturan

koordinasi penyaluran Dana Desa dan BLT Menteri Keuangan, antara lain Surat

Desa. Mengingat pada saat ini, proses pengantar/rekomendasi dari Camat (untuk

penyaluran Dana Desa dan BLT Desa meminimalisir permasalahan hukum),

menggunakan jaringan internet misalnya publikasi penggunaan dana pada desa

pada Aplikasi OMSPAN dan Aplikasi (baliho/website). Selain itu, terdapat

Siskeudes, kendala jaringan internet penyelenggaraan Pilkades serentak

pada wilayah-wilayah tertentu di sehingga kades sementara dilaksanakan

Provinsi Kalimantan Barat juga oleh Pj Kades. Mengingat keterbatasan SDM

menghambat proses penyaluran Dana Pj Kades yang mempunyai latar belakang

Desa dan BLT Desa. Faktor penghabat lain pendidikan dan pekerjaan yang tidak

yaitu keterbatasan kompetensi Sumber berkaitan dengan pemerintahan desa.

Daya Manusia. Keterbatasan kapasitas tersebut

mempengaruhi penyelesaian APBDes dan

ANALISIS pelaksanaannya. Pada salah satu kabupaten,
Sampai dengan tanggal 27 Juli 2021,
pelantikan Kepala Desa baru dilaksanakan di
Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp951
miliar atau 46,14% dari pagu Dana Desa bulan Oktober karena masih terdapat
sebesar Rp2.061 miliar, terdiri dari
keperluan penanganan Covid-19 sebesar beberapa yang menjadi sengketa
Rp113 miliar, BLT Desa sebesar Rp190
miliar dan Non BLT Desa sebesar Rp648 Akses ke perbankan dari desa jauh
miliar. BLT Desa ditargetkan untuk
1.690.800 KPM dengan perkiraan juga menjadi kendala sehingga
kebutuhan dana sebesar Rp507,240 miliar.
membutuhkan biaya yang besar (lebih besar
Penyaluran BLT Desa sampai dengan
tanggal 27 Juli 2021 baru disalurkan untuk dari dana desa yang diambil), sedangkan
633.816 KPM (37,49% dari target 1.690.800
KPM). Rata-rata Desa baru menerima perbankan yang dapat melayani pencairan
penyaluran BLT Desa sampai dengan bulan
ke-3. Hal ini berakibat para KPM penerima besar (di atas Rp100 juta) hanya ada di
BLT Desa tidak dapat segera menerima
manfaat Dana Desa sebagaimana dimaksud Kantor Cabang yang lokasinya jauh dari
dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor
desa.

REKOMENDASI FISKAL
Desa yang belum menyelesaikan

APBDes karena konflik antara Kepala
Desa dengan BPD agar dieskalasi ke
pimpinan daerah sehingga tidak berlarut.
Terkait hal tersebut, direkomendasikan
agar Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat

STRATEGIC BRIEF SHEET 74
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

melakukan supervisi kepada desa yang Kalimantan Barat dalam rangka percepatan
masih bermasalah. Selain itu, peran aktif
dari Dinas PMD Kabupaten untuk penyaluran Dana Desa, BLT Desa dan Dana
melakukan asistensi dan supervisi
terutama kepada desa yang masih Penanganan COVID di Desa yaitu:
berkinerja rendah dalam penyaluran dana
desa serta pelatihan kepada perangkat desa 4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
dan tenaga pendamping terutama desa
yang masih baru perangkat desanya juga Kalimantan Barat telah mengadakan
diperlukan. Kabupaten perlu juga segera
melaksanakan pelantikan kepala desa FGD bersama Pemda dalam rangka
terpilih dan sudah tidak terjadi sengketa
(tidak menunggu Kades yang masih Percepatan Penyaluran Dana Desa dan
dalam sengketa). Kepala Desa terpilih
yang masih sengketa agar segera BLT Desa di Kalimantan Barat pada
diselesaikan.
Selasa, 27 Juli 2021.
Terkait jauhnya akses desa ke
perbankan, maka direkomendasikan 5. Bekerja sama dengan Balai Diklat
kepada BPD Kalbar untuk membuka
cabang pada daerah potensial untuk Keuangan Pontianak telah
membantu proses pendistribusian dan
pencairan dana desa. mengadakan Kemenkeu Corpu Open

Beberapa upaya yang sudah Class dengan tema “Pengawasan dan
dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi
Monitoring Dana Desa” serta

melakukan forum bersama Kejati

dengan tema diskusi penggunaan Dana

Desa pada Kamis, 15 Juli 2021.

6. Menjadi pembicara pada acara Bincang-

bincang Forkopimda Kalbar dengan

Pamong Desa tentang “Dana Desa untuk

Penanganan COVID-19” pada Rabu, 14

Juli 2021.

STRATEGIC BRIEF SHEET 75
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
JULI 2021

ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN APBN DAN
PEMETAAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI KALIMANTAN SELATAN

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Selatan

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Juli 2021 menganalisis
ekspose kinerja Pelaksanaan APBN, sinergi bersama Unit Eselon II Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan,
pemetaan kebutuhan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa di Kalimantan Selatan, serta evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja satker K/L. Analisis ini dilatarbelakangi
oleh perlu dipenuhinya hak masyarakat untuk mengetahui berapa jumlah APBN dalam fungsinya sebagai instrumen
distribusi dan alokasi, dukungan infrastruktur yang masih rendah, penyaluran TKDD yang masih rendah, serta
rendahnya penyerapan belanja APBN di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Semester I 2021. Hasil analisis
menunjukkan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan unit Eselon II
Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan perlu membangun opini positif serta optimistis dan kepercayaan dari
masyarakat untuk pemulihan ekonomi khususnya di Kalimantan Selatan, dukungan APBN melalui kebijakan
countercyclical diharapkan dapat mendorong seluruh satuan kerja di lingkup Kalimantan Selatan untuk melakukan
percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya, serta pemetaan prospek sektor unggulan maupun
potensial sebagai identifikasi awal pengembangan infrastruktur melalui skema KPBU juga diperlukan karena dapat
memberikan return daripada hanya sekedar manfaat sosial.

STRATEGIC BRIEF SHEET 76
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

ISU TEMATIK itu, perlu pemetaan prospek dari sektor
Sebagai Regional Chief Economist,
unggulan maupun sektor potensial sebagai
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Selatan melaksanakan identifikasi awal pengembangan
beberapa kegiatan bersama para
stakeholder terkait, dengan isu tematik infrastruktur melalui skema KPBU, untuk
yaitu ekspose kinerja Pelaksanaan APBN
Semester I 2021, sinergi bersama Unit kemudian dilakukan sinkronisasi dengan
Eselon II Kementerian Keuangan di
Kalimantan Selatan, pemetaan kebutuhan arah kebijakan dan prioritas Pemda
dukungan infrastruktur untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi Kalimantan Provinsi Kalimantan Selatan.
Selatan, percepatan penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa di Kalimantan Selatan, serta Penyaluran TKDD di Kalimantan
evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja
satker K/L Semester I. Selatan juga masih rendah, khusunya

penyaluran DAK Fisik. Hingga akhir

Semester I 2021, kinerja penyaluran DAK

Fisik masih 12% sedangkan untuk Dana

Desa telah tersalur 41,69%. Selain itu,

penyerapan belanja APBN di Kalimantan

Selatan sampai dengan akhir Semester I

2021 juga masih rendah karena masih

terdapat beberapa satker K/L yang

KONDISI PERMASALAHAN mempunyai penyerapan rendah di bawah

Sampai dengan Semester I 2021, 40%.

APBN telah tersalur sebesar Rp14,34 triliun

di Kalimantan Selatan yang meliputi ANALISIS
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
Rp3,69 triliun melalui belanja satker K/L,
secara agregat di Kalimantan Selatan
sebesar Rp8,44 triliun belanja TKDD, dan mengalami perbaikan kontraksi sebesar
1,39% secara YoY, yang didominasi oleh
sebesar Rp2,21 triliun untuk PC-PEN. penurunan kinerja Pajak Penghasilan
hingga minus 22,82%. Rendahnya kinerja
Masyarakat berhak untuk mengetahui Pajak Penghasilan tersebut disebabkan
adanya relaksasi berupa pemberian insentif
berapa jumlah uang APBN dalam fungsinya (DTP) kepada para pekerja di Kalimantan
Selatan. Sementara itu, Pajak Perdagangan
sebagai instrumen distribusi dan alokasi di Internasional tumbuh secara signifikan
hingga 963,27% YoY yang disokong dari
Kalimantan Selatan, sekaligus mendorong penerimaan Bea Keluar dari aktivitas
ekspor di Kalimantan Selatan.
awareness semua elemen masyarakat untuk
Belanja APBN di Kalimantan Selatan
ikut serta mengawasi pelaksanaan APBN. tumbuh 4% YoY. Dalam hal ini, kinerja
Belanja Modal APBN tumbuh paling tinggi
Dukungan infrastruktur di dengan capaian yang signifikan hingga
51,26% YoY, sejalan dengan kebijakan
Kalimantan Selatan masih rendah yaitu transformasi struktural APBN.

secara agregat paling tinggi Rp7 triliun per Kinerja penyaluran belanja TKDD
turun 14,79%, yang penurunan
tahunnya. Sementara itu prioritas terbesarnya terjadi pada realisasi Dana
Desa hingga minus 42,03% YoY. Adapun
pembangunan infrastruktur dalam RPJMD kinerja realisasi DAK Fisik Pemda lingkup

2021-2026 diperkirakan membutuhkan

lebih dari Rp61 triliun yang

keseluruhannya lebih bersifat infrastruktur

dasar, meliputi KI, KEK, Jalan, Jembatan,

KSPN, dan RS. Untuk mengatasi gap

tersebut, diperlukan pembiayaan dari

skema KPBU. Namun demikian,

pembiayaan skema KPBU lebih

mengutamakan dukungan infrastruktur

yang dapat memberikan return daripada

hanya sekedar manfaat sosial. Oleh karena

STRATEGIC BRIEF SHEET 77
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

Kalimantan Selatan baru mencapai 12% ekspor. Dari sisi produksi meningkat
dari pagu alokasi.
meningkat 6% YoY terutama pada masa
Kinerja penyaluran dana PEN
Semester I 2021 adalah sebesar Rp983,75 panen. Harga CPO global menunjukkan
miliar untuk keseluruhan program dalam
klaster perlindungan usaha, untuk klaster tren meningkat. Kinerja ekspor juga
dukungan UMKM dan korporasi sebesar
Rp150,40 miliar, untuk klaster Kesehatan meningkat 61% dari sisi volume dan
sebesar Rp195,05 miliar, serta untuk
klaster program prioritas sebesar Rp247,68 182% dari sisi nilai.
miliar.
Perekonomian yang sangat
Pemetaan sektor unggulan dan
potensial Kalimantan Selatan, serta disokong oleh SDA ekstraktif
proyeksi pasar hasil outputnya sebagai
berikut: pertambangan sangat rentan dan tidak
1. Berdasarkan share terhadap PDRB,
berkesinambungan. Ekspor mentah hasil
sektor pertambangan batubara 18,71%,
sektor pertanian perkebunan kehutanan pertambangan Kalimantan Selatan yang
dan perikanan 14,36% (didominasi oleh
hasil perkebunan kelapa sawit/CPO), didominasi perusahaan besar tidak
serta sektor industri 13,63% merupakan
sektor unggulan dan potensial bagi memberikan trickledown effect yang
perekonomian Kalimantan Selatan.
2. Hasil analisis proyeksi pasar hasil output signifikan. Hal tersebut didasarkan pada
sektor batubara Kalimantan Selatan
menunjukkan bahwa Lapangan Usaha pergerakan harga batubara tidak
pertambangan batubara tumbuh positif,
dari -5,14% menjadi 4,02% s.d. 4,72% berpengaruh terhadap laju tingkat
yang ditopang oleh peningkatan sisi
produksi, harga, dan ekspor. Produksi konsumsi masyarakat, yang tercermin dari
diperkirakan mengalami perbaikan
kontraksi 0,63% YoY atau 2,45% QtQ nilai coal price hanya memberikan
yang sebelumnya melemah akibat
pandemi. Harga Batubara Acuan (HBA) kontribusi 0,2% s.d. 0,3% terhadap tingkat
menunjukkan tren meningkat. Jumlah
ekspor dari sisi volume diproyeksikan inflasi di Kalimantan Selatan.
stabil, sedangkan dari sisi nilai tumbuh
53,7% YoY karena peningkatan HBA. Berdasarkan hal tersebut maka
3. Hasil analisis proyeksi pasar hasil output
sektor perkebunan kelapa sawit/CPO diperlukan reviu lanjutan untuk lebih
Kalimantan Selatan menunjukkan
bahwa Lapangan Usaha industry memfokuskan arah dukungan
pengolahan meningkat, terutama
ditopang peningkatan kinerja output pembangunan infrastruktur di Kalimantan
CPO dari sisi harga, produksi, dan
Selatan untuk membangun sektor

perkebunan yang merupakan sektor yang

resilience di Kalimantan Selatan, dengan

tetap berpatokan pada arah kebijakan

Prioritas Daerah dalam RPJMD maupun

RKPD Kalimantan Selatan.

Total pagu DAK Fisik di Kalimantan

Selatan pada tahun 2021 adalah Rp1,44

triliun atau lebih tinggi 34,49%

dibandingkan alokasi pagu di tahun 2020.

Namun demikian, bertambahnya pagu

tersebut tidak diiringi kinerja realisasi

penyaluran yang lebih baik. Realisasi

sampai dengan Semester I 2021 lebih

rendah 6% YoY. Kondisi tersebut ditambah

dengan potential lost benefit akibat idle cash

dari penumpukan sisa dana DAK Fisik

selama 6 tahun atas total dana sebesar

Rp113,29 miliar akan sangat

mempengaruhi efektivitas kemanfaatan

DAK Fisik bagi Kalimantan Selatan.

78

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

Berdasarkan evaluasi atas progress 3. Rekomendasi bagi Pemda Kalimantan

penyerapan anggaran, masih ada beberapa Selatan, khususnya untuk

satker yang mempunyai progress mempersiapkan konversi dari

penyerapan di bawah 40% (sebagai acuan pertambangan ke arah sektor potensial

dari IKPA bahwa pada akhir semester I yang resilience dan berkelanjutan sesuai

target penyerapan adalah sebesar 40%). potensi yang dimiliki Kalimantan Selatan,

Penelusuran (tracking) penyebab seperti sektor pertanian perkebunan

permasalahan dari satker-satker berkenaan kehutanan dan perikanan.

dengan melakukan FGD khusus pelaksanaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan

anggaran. Dari 129 satker yang mempunyai Provinsi Kalimantan Selatan kembali

penyerapan rendah, telah diundang 51 mengingatkan Pemda akan komitmen dan

satuan kerja yang mewakili K/L yang tanggung jawab terhadap kinerja DAK Fisik

berbeda. Permasalahan meliputi aspek dan Dana Desa yang diterimanya.

administratif, teknis serta pelelangan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk

level internal Kementerian Keuangan

REKOMENDASI FISKAL adalah Kementerian Keuangan (dhi. Dit PA
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
DJPb dan DJPK) diharapkan dapat
Provinsi Kalimantan Selatan bersama
dengan unit Eselon II Kementerian berkoordinasi secara intensif dengan K/L
Keuangan di Kalimantan Selatan
membangun opini positif serta optimistis untuk percepatan penetapan juknis,
dan kepercayaan dari masyarakat untuk
pemulihan ekonomi khususnya di terutama untuk DAK Fisik. Sementara
Kalimantan Selatan. Dari sisi kinerja
belanja, dukungan APBN melalui kebijakan beberapa rekomendasi teknis yang
countercyclical diharapkan dapat
mendorong seluruh satuan kerja di lingkup diberikan kepada Pemda di wilayah
Kalimantan Selatan untuk melakukan
percepatan pelaksanaan kegiatan dan Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut:
penyerapan anggarannya.
1. Pengadaan barang atas beban DAK Fisik
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Selatan dengan para dapat dilakukan tanpa harus menunggu
pihak eksternal yang terkait bersepakat
untuk melakukan pembahasan dan reviu ketersediaan barang dalam e-catalog;
lanjutan, guna menggali dan menilai:
1. Sinkronisasi antara kebijakan prioritas 2. Terhadap mekanisme baru penyaluran

Pemda Provinsi Kalimantan Selatan Dana Desa yang dilakukan sekaligus
dengan pemenuhan pembiayaan skema
KPBU atas sektor unggulan maupun untuk 3 (tiga) bulan, pelaksanaan
sektor potensial di Kalimantan Selatan.
2. Penguatan infrastruktur dasar yang realisasi pembayarannya kepada KPM
paling dibutuhkan untuk mendukung
peningkatan produksi sektor unggulan tetap dilakukan tidak melebihi dari bulan
ataupun potensial untuk dikembangkan.
berkenaan.

3. Segera melaksanakan kebijakan relaksasi

DFDD untuk percepatan penyaluran

DFDD.

4. Melakukan langkah-langkah responsive

dan tidak hanya saling menunggu dari

proses yang dilakukan (misal: APIP dapat

melaksanakan jemput bola poses reviu

kontrak).

5. Simplifikasi proses di Pemda namun

dengan tidak menghilangkan esensi

kewenangan masing-masing pihak.

79

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

6. Permintaan penyaluran DD dapat pelaksanaan pembangunan di

diajukan tidak perlu menunggu semua wilayahnya.

Desa siap. 3. Untuk mengatasi pembatalan atau

Berkenaan dengan kendala dalam tertundanya kegiatan yang disebabkan

pelaksanaan APBN pada satker K/L di pandemi Covid-19 maka satuan kerja

Kalimantan Selatan, Kanwil Ditjen agar segera melakukan pengaturan

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan kembali tata cara pelaksanaan kegiatan

Selatan memberikan beberapa dengan prokes ketat misalnya membatasi

rekomendasi sebagai berikut: jumlah peserta dan melakukan rapid tes

1. Untuk mengatasi permasalahan sebelum acara dimulai. Apabila hal

administrasi yang muncul yaitu tersebut tidak memungkinkan maka

menunggu Revisi DIPA hasil refocusing, perlu dilakukan identifikasi dan

belum diterimanya putunjuk teknis, pemetaan kegiatan yang tidak mungkin

belum ada alokasi dana dari pusat untuk terlaksana dan direvisi menjadi kegiatan

kegiatan tertentu, ijin multi years yang lain yang bisa dilaksanakan di masa

lambat diterima dan sejenisnya pandemi.

diperlukan adanya langkah proaktif 4. Pelaksanaan pelelangan terpusat yang

melakukan koordinasi yang lebih intensif berpotensi menyebabkan kelambatan

dengan unit pusat serta memberikan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan

dukungan data yang diperlukan secara di daerah dengan bekerja sama dengan

lengkap. Apabila dokumen sudah unit pelelangan resmi yang ada di daerah.

diterima agar segera melakukan eksekusi 5. Untuk mengantisipasi kesulitan dalam

tahap selanjutnya. realisasi pemberian bantuan pemerintah

2. Untuk mengatasi beberapa berupa ternak maka diperlukan

permasalahan teknis di lapangan, seperti koordinasi satker dengan dinas

masih adanya ganjalan pembebasan peternakan setempat dan menyiapkan

lahan, perlu koordinasi dengan Pemda database penerima bantuan ternak dalam

(Kepala Daerah) setempat agar diberikan jangka waktu lebih dari 1 tahun.

kemudahan pengurusan serta dukungan

80

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
JULI 2021

TRACKING PEREKONOMIAN KALTARA SEMESTER I 2021
DAN PUBLIKASI PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK FISIK
SERTA DUKUNGAN EARMARK 8 PERSEN DAU
UNTUK PENANGANAN COVID-19 DAN DAMPAKNYA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Utara

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juli 2021 menganalisis tracking
perekonomian Kaltara Semester I 2021 serta publikasi perubahan kebijakan DAK Fisik serta dukungan earmark 8 persen
DAU untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya. Analisis ini dilatarbelakangi realisasi DAK Fisik yang masih belum
optimal dan realisasi alokasi earmark 8 persen DAU untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya yang masih sangat rendah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu langkah-langkah mendorong percepatan pembangunan KIPI Tanah Kuning sebagai
kawasan pendukung industri pengolahan komoditas utama dan unggulan Kaltara, memantau perkembangan serapan
anggaran belanja K/L, optimalisasi peran seluruh Pemda melalui forum FGD secara periodik, penguatan strategi komunikasi
terkait perkembangan kebijakan dan kinerja APBN di daerah, dan mengkonsolidasikan KPwBI, BPS, BAPPEDA, DPMPTSP,
BPKAD, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian untuk memantau kinerja perekonomian.

81

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
Sepanjang bulan Juli 2021, Kanwil TAHUN 2021

DJPb Provinsi Kaltara dalam menjalankan untuk mengelola komoditas unggulan
peran sebagai RCE melaksanakan dan ikut Kaltara khususnya dari sektor pertanian,
berpartisipasi pada beberapa kegiatan yaitu perkebunan, dan perikanan sebagai
Konferensi Pers Pelaksanaan APBN penggerak utama ekonomi Kaltara di masa
Semester I 2021, FGD Percepatan mendatang.
Penyaluran DAK Fisik TA 2021, FGD
Tracking Perekonomian Kaltara Semester I Realisasi Belanja APBN di Kaltara
2021 serta Publikasi Perubahan Kebijakan pada periode semester I sebesar 45,76
DAK Fisik serta Dukungan Earmark 8 persen persen dari target 40 persen, menunjukkan
DAU Untuk Penanganan Covid-19 dan sinyal positif konsistensi Pemerintah untuk
Dampaknya. Adapun isu pelaksanaan fiskal mendorong instrumen Belanja Pemerintah
di regional Kaltara dari hasil pelaksanaan menjadi salah satu faktor penggerak utama
kegiatan-kegiatan tersebut adalah: ekonomi seiring dengan momentum
1. Perekonomian Kaltara diperkirakan pemulihan ekonomi di tengah Pandemi
Covid-19 yang masih berlangsung.
kembali membaik pada triwulan II 2021. Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh
2. Tingkat pertumbuhan realisasi Belanja hampir seluruh komponen Belanja APBN di
Kaltara terutama pada Belanja KL yang
APBN (Belanja KL dan TKDD) pada mencatatkan kinerja positif di seluruh Jenis
semester I 2021 meningkat 12,38 persen Belanja. Adapun penurunan realisasi Belanja
(yoy). tercatat pada komponen TKDD yaitu DAK
3. Realisasi DAK Fisik yang masih belum Fisik, Dana Desa, dan DAU. Tiga komponen
optimal. TKDD yang mencatatkan adanya penurunan
4. Realisasi alokasi earmark 8 persen DAU tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya
untuk penanganan Covid-19 dan kebijakan relaksasi syarat penyaluran di
dampaknya yang masih sangat rendah. tahun lalu untuk mendorong percepatan
penanganan pandemi Covid-19.
KONDISI PERMASALAHAN
Sejalan dengan kondisi nasional,
Sejumlah indikator perekonomian di sampai dengan 12 Juli 2021 penyaluran DAK
Fisik di lingkup Kaltara juga tercatat belum
Kaltara diantaranya Nilai Tukar Petani optimal. Dari total alokasi sebesar Rp641,93
miliar baru terserap 12,01 persen atau
(NTP), Indeks Ekspektasi Konsumen, sebesar Rp77,10 miliar. Rendahnya
penyerapan ini dipengaruhi oleh proses
Aksesibiltas Kredit UMKM, Ekspor pemenuhan dokumen syarat salur yang
belum dapat diakselerasi oleh Pemda.
Komoditas Batubara serta Belanja Mengingat pentingnya pencapaian target
pengalokasian DAK Fisik dimana salah
Pemerintah khususnya APBN yang satunya untuk mendukung percepatan
pemulihan ekonomi nasional melalui
menunjukkan perbaikan, diperkirakan akan pelaksanaan kegiatan yang diprioritaskan
menggunakan skema padat karya,
mendorong ekonomi Kaltara pada triwulan Pemerintah dalam hal ini Menkeu,
menetapkan KMK Nomor 13/KMK.07/2021
II 2021 tumbuh lebih baik dari periode tentang Perpanjangan Batas Waktu
Penerimaan Dokumen Persyaratan
sebelumnya. Namun demikian, struktur Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran

ekonomi Kaltara yang masih berbasis

Pertambangan dan Penggalian tentunya

sangat bergantung pada dinamika

perekonomian global sehingga

membutuhkan upaya untuk menciptakan

nilai tambah melalui hilirisasi atas hasil

tambang batubara tersebut. Tak kalah

pentingnya adalah perlu strategi yang tepat

STRATEGIC BRIEF SHEET 82
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

2021. Dengan kebijakan perpanjangan batas BULAN JULI
waktu tersebut, Pemda diharapkan dapat TAHUN 2021
menyerap alokasi DAK Fisik secara optimal
dengan memenuhi ketentuan batas waktu tersebut. Pentingnya inovasi-inovasi
penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik. tersebut tentunya perlu mendapat perhatian
Kaltara, terlebih negara G7 sepakat akan
Melalui PMK 17/PMK.07/2021, menghentikan pembiayaan terhadap bisnis
alokasi TKDD diarahkan untuk mendukung batubara mulai pada awal tahun 2022
penanganan Pandemi Covid-19 dan mendatang
dampaknya di daerah. Dukungan tersebut (https://insight.kontan.co.id/news/negara-
salah satunya melalui earmark 8 persen DAU g7-hentikan-pembiayaan-batubara-bank-
untuk mendukung Belanja Penanganan lokal-jadi-andalan-kredit-batubara). Sektor
Bidang Kesehatan dan Belanja Prioritas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang
Lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh memiliki andil terbesar kedua dalam
dari DJPK per 17 Juli 2021, seluruh Pemda di perekonomian Kaltara tentunya dapat
Kaltara telah memenuhi ketentuan minimal didorong untuk menjadi primadona
earmark 8 persen dengan total alokasi penggerak ekonomi Kaltara selanjutnya.
sebesar Rp298,64 miliar. Hingga akhir Juni Beberapa komoditas pada sektor ini telah
2021, penyaluran earmark 8 persen DAU di menunjukkan potensi seperti ekspor udang
lingkup Kaltara baru mencapai Rp55,35 Kaltara yang menjadi terbesar ke-6 se
miliar atau 18,53 persen terhadap alokasi. Indonesia. Dukungan Pemerintah Provinsi
Penyaluran ini tentunya masih sangat Kaltara terhadap potensi sector Pertanian,
rendah, mengingat salah satu upaya Perkebunan, dan Perikanan, telah
percepatan penanganan pandemi Covid-19 terakomodir dalam 10 Prioritas
adalah penguatan belanja kesehatan yang Pembangunan Kaltara periode 2021-2026
unsur kegiatan utamanya adalah yang sejalan dengan RPJMN 2021-2024
mendukung pelaksanaan vaksinasi dan terkait dengan green economy dan green
pembayaran insentif nakes Pemda. industry.

ANALISIS Penyerapan Belanja APBN di Kaltara
Ekonomi Kaltara pada triwulan II sampai dengan akhir Juni 2021 yang
meningkat secara yoy, salah satunya
2021 diperkiraan akan terus membaik di didukung kinerja realisasi Belanja KL yang
tengah pandemi dimana sektor mampu tumbuh positif pada semua jenis
Pertambangan dan Penggalian tetap belanja. Realisasi Belanja Bansos tercatat
menjadi penggerak utama dengan meningkat sebesar 103 persen terhadap
kontribusi yang berkisar antara 20-27 periode yang sama tahun lalu. Belanja yang
persen. Lapangan usaha Pertambangan dan merupakan Program Indonesia Pintar (PIP)
Penggalian secara dominan berasal dari pada satker Kemenag ini, meningkat karena
ekspor komoditas utama Kaltara yaitu telah terserap secara optimal seluruhnya di
batubara, dimana sepanjang tahun 2021 bulan Mei 2021. Kondisi tersebut didorong
diperkiraan akan berada dalam euphoria oleh kendala pemenuhan dokumen syarat
trend supercycle. Besarnya ketergantungan penyaluran PIP karena kebijakan study from
komoditas batubara terhadap harga global home pada tahun lalu telah termitigasi oleh
tentunya dapat menjadi boomerang di satker. Kinerja penyerapan Belanja Modal
kemudian hari apabila tidak diikuti dengan yang tumbuh sebesar 81,83 persen secara
inovasi-inovasi maupun upaya hilirisasi yoy atau mencapai Rp 658,71 miliar
untuk meningkatkan nilai jual dari batubara memiliki andil paling dominan yaitu sebesar
40,4 persen terhadap total realisasi Belanja
KL secara keseluruhan. Realisasi Belanja

STRATEGIC BRIEF SHEET 83
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

Modal didominasi anggaran untuk Program terutama untuk kegiatan dengan

Infrastruktur Konektivitas dan Perumahan mekanisme e-catalog. Selain itu, adanya

dan Kawasan Permukiman. ketentuan mekanisme pra reviu atas

Alokasi TKDD pada tahun 2021 yang kontrak kegiatan oleh APIP turut

secara khusus diatur untuk mendukung mempengaruhi keterlambatan

penanganan pandemi Covid-19 dan pemenuhan Data Kontrak Kegiatan

dampaknya melalui PMK 17/PMK.07/2021 tersebut.

menunjukkan kenaikan realisasi terhadap 3. Masih terdapat 13 desa di Kabupaten

periode semester I 2020 di hampir semua Malinau yang dalam proses penetapan

komponen kecuali DAU, DAK Fisik, dan Dana APBDEs TA 2021 dikarenakan adanya

Desa. Penurunan kinerja penyaluran pada revisi rincian kegiatan untuk

komponen tersebut secara umum mengakomodir kegiatan prioritas dalam

dipengaruhi oleh persyaratan penyaluran rangka penanganan pandemi Covid-19

yang masih dalam proses pemenuhan oleh sehingga menghambat percepatan

sebagian besar Pemda. Penyaluran DAU penyaluran Dana Desa Tahap I.

turun sebesar 7 persen secara yoy, Hingga akhir Juni 2021, rata-rata nilai

dikarenakan terdapat penundaan Kontrak Kegiatan DAK Fisik yang telah

penyaluran DAU bulan Juni pada Pemkab diinput oleh Pemda ke OM SPAN tercatat

Bulungan, Pemkab Malinau dan Pemprov cukup rendah yaitu hanya mencapai 44,10

Kaltara. Selain itu, penyaluran DAU Juni yang persen terhadap nilai alokasi DAK Fisik.

baru dilaksanakan di bulan Juli pada Pemkab Dengan terbitnya KMK 13/KMK.07/2021

Tana Tidung turut mempengaruhi yang memperpanjang batas waktu

penurunan kinerja penyaluran DAU se penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik

Kaltara. Adapun untuk DAK Fisik dan Dana Tahap I dan Sekaligus TA 2021 dari semula

Desa, terjadi penurunan kinerja penyaluran 21 Juli menjadi 31 Agustus, memberikan

yang cukup dalam masing-masing sebesar kelonggaran bagi Pemda untuk

51,03 persen dan 28,22 persen dikarenakan mengoptimalkan penyerapan DAK Fisik.

pada tahun lalu diberlakukan relaksasi Relaksasi batas waktu tersebut diharapkan

syarat salur untuk mendorong percepatan dapat mendorong pemda untuk segera

penyaluran dalam rangka mendukung menyelesaikan proses tender kegiatan serta

pendanaan untuk penanganan pandemi meningkatkan koordinasi internal untuk

Covid-19 di daerah. mempercepat proses reviu dokumen syarat

Berdasarkan hasil pemantauan oleh APIP.

Kanwil DJPb Provinsi Kaltara terhadap Pendanaan untuk mendukung belanja

penurunan kinerja penyaluran DAU, DAK, kesehatan dalam rangka penanganan

dan Dana Desa pada semester I 2021 (yoy) pandemi Covid-19 melalui earmark 8 persen

antara lain disebabkan hal-hal sebagai DAU belum terealisasi secara optimal

berikut: terutama untuk mendukung pelaksanaan

1. Adanya keterlambatan penyampaian vaksinasi dan pembayaran insentif nakes.

dokumen pemenuhan alokasi earmark 8 Hal ini disebabkan oleh karena pembayaran

persen DAU pada Pemprov Kaltara, insentif nakes masih diprioritaskan

Pemkab Bulungan, dan Pemda Malinau. menggunakan sisa dana BOK Tambahan TA

2. Pemenuhan persyaratan DAK Fisik 2020.

berupa Dokumen Kontrak Kegiatan yang

terkendala oleh karena sebagian besar

kegiatan masih dalam proses tender,

STRATEGIC BRIEF SHEET 84
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

REKOMENDASI FISKAL 4. Penguatan strategi komunikasi Kanwil

Berdasarkan analisis permasalahan di DJPb untuk memberikan insight terkait

atas, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara perkembangan kebijakan dan kinerja

merekomendasikan langkah-langkah APBN di daerah kepada publik dengan

sebagai berikut: konsisten dan rutin melakukan publikasi

1. Mendorong percepatan pembangunan ke media massa lokal serta media sosial

KIPI Tanah Kuning sebagai kawasan resmi Kanwil DJPb.

pendukung industri pengolahan 5. Kanwil DJPb bersama KPwBI, BPS,

komoditas utama dan unggulan Kaltara, BAPPEDA, DPMPTSP, BPKAD, Dinas

melalui dukungan data identifkasi dan Kelautan dan Perikanan, serta Dinas

analisis potensi dan kesiapan Pertanian aktif secara bulanan dalam

pembangunan KIPI Tanah Kuning pada suatu forum koordinasi untuk

Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb memantau kinerja perekonomian

Provinsi Kaltara. dengan mengidentifikasi masalah untuk

2. Kanwil DJPb senantiasa memantau kemudian disusun rekomendasi kepada

perkembangan serapan anggaran pemangku kepentingan dalam rangka

belanja K/L secara mingguan dan percepatan pertumbuhan

memetakan potensi permasalahan perekonomian Kalimantan Utara.

untuk ditindaklanjuti kemudian

misalnya melalui kegiatan EPA yang

dilaksanakan setiap bulan.

3. Kanwil DJPb berkoordinasi secara aktif

dengan seluruh Pemda melalui forum

FGD secara periodik untuk memantau

progres pemenuhan syarat penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa serta

mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi Pemda lebih dini.

STRATEGIC BRIEF SHEET 85
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JULI 2021

AKSELERASI REALISASI BELANJA APBN DAN PENYALURAN
PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) DI KALIMANTAN TENGAH

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Tengah

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2021 menganalisis
kondisi penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang masih sangat rendah dibandingkan penyaluran pada periode
yang sama tahun 2020. Realisasi belanja APBN yang berasal dari belanja pemerintah pusat (belanja K/L) dan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mengalami penurunan. Selain itu, terkait jabatan fungsional Analis Pengelolaan
Keuangan APBN yang masih banyak dari satuan kerja belum memahami tentang tugas, fungsi, kedudukan, tanggung
jawab serta proses administrasi mulai dari pengusulan sampai dengan pengajuan angka kreditnya. Berdasarkan analisis
kondisi permasalahan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong akselerasi
kegiatan dan penyerapan anggaran serta penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021. Selain itu, Kanwil juga
merekomendasikan agar dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan publikasi yang lebih intensif untuk meningkatkan
penyaluran UMi. Untuk mewujudkan pengelola keuangan APBN yang berkualitas, perlu edukasi peningkatan
kompetensi jabatan fungsional secara berkala dan kepada satuan kerja agar mensosialisasikan jabatan fungsional APK
APBN di internal pegawainya.

STRATEGIC BRIEF SHEET 86
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan TAHUN 2021

Tengah telah melaksanakan kegiatan menjadi jembatan bagi usaha mikro
program strategis dalam menjalankan peran penerima bantuan sosial untuk naik kelas
sebagai Regional Chief Economist dan dan dapat mengakses pembiayaan
Representasi Kementerian Keuangan di perbankan. Kondisi penyaluran UMi di
daerah yang melibatkan satuan kerja, Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat
pemerintah daerah, akademisi, media dan rendah. Sesuai data dalam Aplikasi SIKP.
pihak lainnya yang didasarkan pada isu UMi, sampai dengan Semester 1 tahun 2021
tematik daerah sebagai berikut: UMi baru tersalur sebesar Rp1,6 Miliar bagi
1. Mendorong program pemerintah pusat 342 debitur. Penyaluran ini menurun tajam
hingga 70% dibanding penyaluran pada
dalam melakukan akselerasi Pembiayaan periode yang sama tahun 2020.
Ultra Mikro (UMi) dengan mengadakan
kegiatan publikasi atas hasil Monitoring Belanja APBN se-Kalimantan Tengah
dan Evaluasi Kredit Ultra Mikro sebagai sampai dengan 30 Juni 2021 terserap
fungsi Kanwil dalam Manajemen 43,98% dari total pagu sebesar 26.732,75
Investasi; milyar. Serapan anggaran tersebut berasal
2. Upaya peningkatan belanja APBN baik dari belanja pemerintah pusat (belanja K/L)
Satuan Kerja maupun Pemerintah Daerah sebesar 33,03% dan realisasi Transfer ke
yang diyakini mampu meningkatkan Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar
pertumbuhan ekonomi daerah atas hasil 51,12%. Apabila dibandingkan dengan
evaluasi pelaksanaan anggaran dan hasil periode yang sama tahun lalu realisasi
monitoring dan evaluasi DAK Fisik dan belanja K/L mengalami penurunan sebesar
Dana Desa sebagai fungsi Kanwil dalam 5,68% dan realisasi TKDD juga mengalami
Pelaksanaan Anggaran; penurunan sebesar 3,48%, Sementara itu,
3. Mewujudkan pengelola APBN yang andal sesuai dengan standar penilaian IKPA target
dengan memiliki standar kompetensi penyerapan anggaran belanja K/L sekurang-
yang telah ditetapkan dengan melakukan kurangnya 40% dari total pagu, sehingga
edukasi di bidang keuangan negara atas terdapat deviasi sebesar -6,7%. Berdasarkan
hasil monitoring dan evaluasi sertifikasi data-data diatas menunjukan bahwa kinerja
pejabat perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan
menjalankan fungsi Kanwil dalam semester I tahun 2021 dari sisi serapan
memperkuat Sistem Perbendaharaan dan anggaran belum optimal, terutama pada
Teknologi Informasi Perbendaharaan. serapan belanja K/L.

KONDISI PERMASALAHAN Pemerintah telah menetapkan jabatan
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN yang merupakan jabatan dengan
merupakan salah satu program Pemerintah ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi wewenang dan hak untuk melaksanakan
usaha ultra mikro yang belum dapat kegiatan analisis di bidang pengelolaan
mengakses program pembiayaan dari keuangan APBN pada satuan kerja
perbankan. UMi bertujuan untuk kementerian negara/lembaga sesuai
menyediakan pembiayaan yang mudah dan kewenangan dan peraturan perundang-
cepat bagi Usaha Ultra Mikro, menambah undangan. Jabatan fungsional ini merupakan
jumlah wirausahawan yang mendapat jabatan baru dan tentunya masih banyak
fasilitas pembiayaan dari Pemerintah, dan satuan kerja yang belum memahami tentang
tugas, fungsi, kedudukan, tanggung jawab
serta proses administrasi mulai dari

STRATEGIC BRIEF SHEET 87
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

pengusulan sampai dengan pengajuan angka BULAN JULI
kreditnya. TAHUN 2021

ANALISIS penurunan sebesar 3,48%. Kurang
optimalnya capaian tersebut, berdasarkan
Berdasarkan hasil olah data pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja
pelaksanaan anggaran disebabkan antara
aplikasi SIKP sampai dengan semester I lain terdapat proses pengadaan barang dan
jasa (PBJ)/lelang pada beberapa K/L yang
tahun 2021 UMi sudah tersalur sebesar baru ditandatangani pada bulan Juli, adanya
perubahan kebijakan yang mengakibatkan
Rp1,6 Miliar bagi 342 debitur. Apabila penyesuaian kegiatan di tingkat
Kementerian/Eselon I, masih terdapat pagu
dibandingkan dengan periode yang sama di yang diblokir, terdapat perubahan juknis
pelaksanaan program prioritas nasional
tahun 2020 dimana tersalur sebesar Rp5,3 food estate, belum tersedianya lahan untuk
melaksanakan kegiatan, dan untuk belanja
Miliar bagi 7.745 debitur, terjadi penurunan modal dengan sumber dana PNBP masih
menunggu surat edaran Maksimal Pencairan
tajam sebesar 70%. Di sisi lain, UMi yang (MP). Berdasarkan kondisi tersebut
mengingat pentingnya belanja APBN untuk
semula hanya disalurkan oleh LKBB yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah tentu perlu komitmen baik dari
dimiliki/terafiliasi dengan pimpinan di kementerian dan lembaga,
pimpinan satuan kerja, maupun pemerintah
Pemerintah/pemerintah Daerah, kemudian daerah untuk melakukan akselerasi
pelaksanaan kegiatan.
melalui PMK 193/PMK.05/2020 membuka
Untuk dapat menciptakan sistem
peluang kepada lembaga keuangan bukan pengelola keuangan APBN pada satuan kerja
kementerian negara/lembaga yang
bank (LKBB) potensial yang tidak berkualitas sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan tentu perlu didukung oleh
dimiliki/terafiliasi dengan pemerintah sumber daya manusia yang memiliki standar
kompetensi. Berkenaan dengan itu, perlu
untuk menjadi penyalur UMi. Hal ini dilaksanakan sistem rekrutmen yang baik,
transparan dan terbuka untuk menjaring
dimaksudkan untuk perluasan dan pejabat fungsional Analis Pengelolaan
Keuangan APBN yang kompeten. Berkenaan
percepatan penyaluran UMi. Berdasarkan dengan itu, penting dilaksanakan sosialisasi
baik tentang jabatan fungsional itu sendiri
data tersebut, idealnya dengan dibukanya maupun berkenaan dengan edukasi
peningkatan kompetensi jabatan fungsional
peluang LKBB potensial menjadi penyalur Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

UMi berbanding lurus dengan peningkatan REKOMENDASI FISKAL
Dalam upaya meningkatkan
ketersaluran kredit UMi. Untuk itu,
penyaluran UMi, perlu dilaksanakan
sangatlah penting dilakukan sosialisasi yang kegiatan-kegiatanp sosialisasi dan publikasi
yang lebih intensif baik di tingkat pusat,
lebih masif dengan menggandeng

pemerintah daerah dan stakeholder terkait

untuk memberi pemahaman tentang adanya

alternatif pembiayaan yang tidak

memberatkan/bunga ringan yang

difasilitasi pemerintah kepada masyarakat

luas sebagai calon debitur UMi maupun

LKBB potensial sebagai calon penyalur UMi.

Sampai dengan 30 Juni 2021

berdasarkan data, realisasi APBN di

Kalimantan Tengah belum optimal. Sesuai

standar target realisasi belanja K/L

sekurang-kurangnya 40% dan capaian

realisasi sebesar 33,03% terdapat deviasi

kurang sebesar -6,7%. Sementara itu apabila

dibandingkan dengan capaian tahun lalu

pada periode yang sama realisasi belanja

K/L mengalami penurunan sebesar 5,68%

dan realisasi TKDD juga mengalami

STRATEGIC BRIEF SHEET 88
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

maupun daerah. Kanwil DJPb dalam BULAN JULI
perannya sebagai regional chief economist TAHUN 2021
telah meksanakan Focus Group Discussion
(FGD) UMi yang dihadiri oleh seluruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan
pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Tengah. Hal tersebut disampaikan melalui
Dalam kegiatan tersebut Kanwil DJPb Prov kegiatan Press release Kinerja Pelaksanaan
Kalteng merekomendasikan kepada Anggaran kepada media yang dilaksanakan
pemerintah daerah untuk mensosialisasikan secara bulanan. Selain itu, juga disampaikan
kepada masyarakat dan LKBB potensial melalui kegiatan one-one meeting dengan
tentang adanya fasilitas pembiayaan UMi satuan kerja maupun pemerintah daerah
yang disediakan pemerintah bagi unit usaha terkait.
Mikro. Selain itu Kanwil juga melaksanakan
publikasi melalui berbagai sarana salah Untuk mewujudkan pengelola
satunya membangun kemitraan dengan keuangan APBN yang berkualitas, edukasi
Stasiun TVRI Kalimantan Tengah melakukan peningkatan kompetensi jabatan fungsional
Sosialisasi UMi. Analis Pengelolaan Keuangan APBN secara
berkala perlu dilaksanakan. Selain itu
Mendorong akselerasi kegiatan dan direkomendasikan juga kepada Satuan Kerja
penyerapan anggaran oleh satker (K/L) untuk mensosialisasikan jabatan fungsional
dengan pagu besar dan akselerasi Analis Pengelolaan Keuangan APBN di
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun internal pegawainya guna menarik minat
2021. Dengan tujuan adanya peningkatan pengisian jabatan fungsional dimaksud.
penyerapan belanja K/L maupun DAK Fisik
dan Dana Desa guna meningkatkan

STRATEGIC BRIEF SHEET 89
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN JULI
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JULI 2021

INOVASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SESUAI BEST PRACTICES
GUNA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Timur

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur periode bulan Juni 2021 mengangkat isu
tematik daerah terkait optimalisasi inovasi untuk pengelolaan keuangan negara sesuai best practices. Secara umum
kondisi pelaksanaan APBN K/L telah berjalan dengan baik, namun realisasi DAK Fisik masih rendah dan earmarked 8%
untuk Covid-19 telah selesai disalurkan. Terkait rekonsiliasi telah dilaksanakan tepat waktu dengan adanya Liga
Rekonsiliasi yaitu pelaksanaan kompetisi ketetapan rekonsiliasi antar satker. Selain itu, dalam transformasi Jabatan
Fungsional APK APBN dan PTPN telah dilakukan penilaian Angka Kredit dan telah disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit. Dalam membangkitkan pereknomian nasional, pemerintah memberikan
stimulus fiskal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM. Dengan kondisi permasalahan dan
analisis yang dilakukan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur mengakselerasi realisasi dan kualitas belanja modal
program infrastruktur dengan cara akselerasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kanwil melakukan pembinaan
percepatan realisasi DAK Fisik melalui acara Ngopi Dinda (Ngobrol Pintar DAK Fisik dan Dana Desa) dan Ngobras
(Ngobrol Ringan Akuntansi Satker ) untuk melakukan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan. Pembinaan
juga dilakukan kepada para pejabat fungsional APK APBN dan PTPN untuk memberikan pemahaman secara
komperehensif dalam hal pengusulan dan penilaian Angka Kredit.

STRATEGIC BRIEF SHEET 90
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN JULI
Dalam rangka pelaksanaan peran TAHUN 2021

Kanwil DJPb sebagai Regional Chief dilakukan penilaian oleh Pejabat Penilai dan
Economist, Kanwil DJPb Provinsi telah disampaikan kepada pejabat yang
Kalimantan Timur mengangkat isu tematik berwenang menetapkan Angka Kredit.
daerah terkait optimalisasi inovasi untuk
pengelolaan keuangan negara sesuai best Salah satu strategi pemerintah
practices. membangkitkan perekonomian nasional
melalui UMKM di era pandemi adalah
KONDISI PERMASALAHAN dengan memberikan stimulus fiskal
Secara umum kondisi pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Berdasarkan data dari Aplikasi SIKP,
APBN K/L telah berjalan dengan baik, pembiayaan KUR per 31 Juli 2021 telah
sampai dengan 31 Juli 2021 realisasi belanja disalurkan sebesar Rp1,96 triliun pada
telah mencapai Rp4,67 triliun atau 49,72%, 49.904 debitur.
tumbuh 29,73% (m-to-m). Belanja tersebut
meliputi realisasi belanja pegawai 63,80%, ANALISIS
belanja barang 47,10%, belanja modal Akselerasi realisasi belanja barang
38,41% dan belanja bantuan sosial 87,70%.
Namun demikian, akselerasi realisasi dan modal difokuskan untuk mendorong
belanja barang dan belanja modal realisasi belanja satker K/L dengan pagu
dihadapkan pada berbagai pembatasan besar melalui inovasi Priority Spending
kegiatan masyarakat sebagai dampak Partners in East Kalimantan (PROSPEK).
meningkatnya kasus COVID-19. Kegiatan PROSPEK dilakukan secara
triwulanan dalam rangka peningkatan
Realisasi DAK Fisik per 31 Juli 2021 capaian belanja, pemantauan kinerja
masih rendah dengan capaian sebesar keuangan satker (IKPA), termasuk
13,5% dari total pagu sebesar Rp1,28 triliun. perumusan solusi atas kendala/
Sedangkan, untuk penyaluran Dana Desa permasalahan yang ditemui atau berpotensi
telah mencapai 47,2% dari total pagu terjadi.
sebesar Rp939,07 miliar dengan catatan BLT
Desa telah disalurkan sebesar Rp89,50 Pelaksanaan DAK Fisik terhambat
miliar yang sebagian sudah salur sampai oleh proses pengadaan barang dan jasa di
dengan bulan September 2021 dan SKPD dan ULP, terlebih dengan adanya
earmarked 8% untuk COVID-19 telah selesai PPKM level 4 yang menghambat koordinasi
disalurkan. internal pemerintah daerah.

Antusiasme satker dalam pelaporan Berdasarkan penilaian Jafung untuk
dan pertanggungjawaban anggaran, periode ini, dari 48 JF APK APBN yang
khususnya terkait rekonsiliasi telah terdaftar hanya 21 JF APK APBN yang
dilaksanakan tepat waktu. Hal tersebut berhasil menyusun dan menyelesaikan
merupakan dampak positif dari DUPAK. Dalam masa transisi, pejabat
pengembangan inovasi Liga Rekonsiliasi fungsional masih memerlukan penyesuaian
(pelaksanaan kompetisi ketepatan untuk memenuhi kualifikasi penilaian.
rekonsiliasi antar satker).
Pada semester I 2021, hasil survei
Dalam transformasi Jabatan terhadap 22 responden KUR menunjukkan:
Fungsional Analis Pengelola Keuangan 11 responden mengalami peningkatan
(APK) APBN dan Pembina Teknis omset usaha dan 11 responden lainnya tetap
Perbendaharaan Negara (PTPN), telah atau menurun. Dengan adanya relaksasi
KUR pada masa pandemi telah membantu
pengusaha meningkatkan produktivitas.

STRATEGIC BRIEF SHEET 91
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

REKOMENDASI FISKAL BULAN JULI
Berdasarkan hasil EPA dan PROSPEK, TAHUN 2021

akselerasi realisasi dan kualitas belanja Kanwil DJPb Prov. Kaltim menggelar
modal program infrastruktur dilakukan acara Ngobrol Ringan Akuntansi Satker
dengan cara akselerasi pengadaan barang (Ngobras) yang ditujukan kepada satker
dan jasa pemerintah. UAPPA-W dan KPPN untuk melakukan
evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi laporan
Kanwil DJPb Kaltim melakukan keuangan periode Mei dan Juni 2021.
pembinaan percepatan realisasi DAK Fisik Pembinaan kepada Pejabat Fungsional APK
melalui acara Ngobrol Pintar DAK Fisik dan APBN dan PTPN di masing-masing satker
Dana Desa (Ngopi Dinda) Part 3 Batch I. dalam masa transisi saat ini diperlukan
Dengan adanya relaksasi batas waktu untuk memberikan pemahaman secara
penyampaian dokumen penyaluran DAK komprehensif dalam hal pengusulan dan
Fisik, pemda diharapkan dapat penilaian Angka Kredit.
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk
koordinasi dengan OPD, APIP, BPKAD dan
KPPN.

STRATEGIC BRIEF SHEET 92
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST