Buku RCE Agustus 2021

Ringkasan Eksekutif
Strategic Brief Sheet Bulan Agustus 2021

Pelaksanaan kegaiatan Regional Chief Economist yang dilaksanakan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan untuk periode bulan Agustus Tahun 2021 secara rata-rata lebih banyak
mengangkat isu percepatan belanja DAK Fisik dan Dana Desa, penyaluran KUR dan UMi
serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui pembinaan akuntansi dan
pelaporan keuangan. Secara umum dilaporkan melalui Strategic Briefsheet bahwa ekonomi
di daerah mulai menunjukkan peningkatan meskipun belanja pemerintah sebagai stimulus
pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Secara regional, di wilayah Sumatera isu tematik yang paling dominan muncul adalah
percepatan DAK Fisik dan Dana Desa, penyaluran KUR dan UMi, pelaksanaan program PEN
dan implementasi Digipay. Pada regional Jawa isu tematik DAK Fisik dan Dana Desa,
penyaluran KUR dan UMi, peningkatan kualitas IKPA satuan kerja dan pemanfaatan bersama
data dan informasi dengan pemerintah daerah. Regional Kalimantan pada periode ini juga
lebih banyak melaporkan mengenai percepatan belanja PEN, DAK Fisik dan Dana Desa dan
proses EUT Sakti. Sementara pada regional Bali dan Nusa Tenggara juga mengangkat isu
percepatan dana PEN, percepatan dana earmark DAU, implementasi Digipay dan
peningkatan kapasistas pengelola keuangan.

Tidak jauh berbeda dengan regional lain, pada Regional Sulawesi isu-isu tematik yang
diangkat dalam pelaporan bulan ini seputar percepatan dana PEN, serta DAK Fisik dan Dana
Desa, hal yang berbeda adalah pada Regional Sulawesi menyampaikan peningkatan
ekonomi melalui ekspor dan perdagangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian,
kehutanan dan perikanan. Regional Maluku dan Papua selain mengangkat isu percepatan
anggaran menyampaikan isu terkait peningkatan kualitas anggaran melalui berbagai
pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan
bersinergi dengan pihak eksternal.

Secara umum dalam laporan yang telah dikirimkan oleh Kanwil DItjen
Perbendaharaan melalui Strategic Briefsheet bulan Agustus ini disampaikan bahwa kondisi
ekonomi mulai bertumbuh pasca Indonesia dihantam pandemi COVID-19 sejak Tahun 2020
lalu. Pertumbuhan ekonomi yang masih lambat ini tentu masih membutuhkan sokongan dari
pemerintah melalui berbgai belanja pemerintah seperti DFDD, dana bantuan sosial,
pelaksanaan penyaluran kredit program yang lebih cepat dan lebih luas untuk mendukung
UMKM. Dalam pelaporan selama empat bulan ini dapat disampaikan bahwa Kanwil DItjen
Perbendaharaan terus mengawal program-program dalam rangka pemulihan ekonomi
nasional ini agar ekonomi yang sebelumnya merosot karena situasi pandemi dapat segera
teratasi dengan baik dan amsyarakat dapat menerima manfaat positif atas inisiasi kerja
pemerintah tersebut.

Highlight pertumbuhan ekonomi daerah yang terdapat pada periode pelaporan ini
adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan disampaikan bahwa lebih tinggi
daripada rata-rata pertumbuhan nasional yaitu tercatat tumbuh 7,66 persen (yoy) sedangkan
rata-rata pertumbuhan nasional tumbuh 7,07 persen (yoy). Tentu saja melalui berbagai
kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan utamanya pendampingan dan
sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola keuangan, monev penyaluran KUR
dan UMi, monev penyaluran DFDD dan dana PEN diharapkan akan turut memberikan
dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.



BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
AGUSTUS 2021

PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA, PERCEPATAN PENYALURAN
DAK FISIK, END USER TRAINING SAKTI, DAN AKSELERASI

PEMBIAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENEMPATAN DANA PEN PADA
BANK SYARIAH ACEH

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Aceh

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil DJPb Provinsi Aceh menganalisis percepatan penyaluran Dana Desa, percepatan penyaluran DAK
Fisik, End User Training SAKTI, dan akselerasi pembiayaan masyarakat melalui penempatan dana PEN pada Bank Syariah Aceh.
Analisis dilatarbelakangi rendahnya tingkat penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik di Provinsi Aceh, implementasi piloting SAKTI,
dan komposisi penyaluran penempatan dana pada Bank Aceh Syariah masih terkonsentrasi pada debitur konsumtif. Berdasarkan
hasil analisis yang dilakukan, disampaikan beberapa rekomendasi yaitu Kanwil DJPb Prov Aceh akan terus meningkatkan
pemantauan atas realisasi Dana Desa di Provinsi Aceh serta mendorong KPPN untuk memperkuat koordinasi dengan pemda
kabupaten/kota, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar kelembagaan yang terlibat dalam penyaluran DAK Fisik,
diharapkan Direktorat SITP dapat menyediakan akses SAKTI bagi user satker untuk melakukan pelatihan SAKTI tambahan, dan
Kanwil DJPb Aceh akan mendorong Bank Aceh Syariah untuk lebih berkonsentrasi melakukan pembiayaan kepada UMKM dan

untuk melakukan ekspansi pembiayaan untuk sektor yang produktif lainnya.

STRATEGIC BRIEF SHEET 1
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN AGUSTUS

1. Dalam rangka percepatan dan evaluasi TAHUN 2021
Penyaluran Dana Desa, Kanwil DJPb Prov.
Aceh melakukan Focus Group Discussion transformasi digital bagi peningkatan
Percepatan Penyaluran Dana Desa dengan kualitas pengelolaan keuangan.
mengundang seluruh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Gampong 4. Untuk memberikan gambaran dan kinerja
(DPMG) Kota dan Kabupaten dan Badan Program Penempatan Dana di Bank Aceh
Pengelola Keuangan Aceh/Kabupaten/Kota Syariah sebagai bagian dari Program PEN,
(BPKA/BPKK) dengan narasumber dari Kepala Kanwil DJPb Prov. Aceh menginisiasi
Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Secara diskusi bersama Kepala OJK Aceh dan Dirut
terpisah 2 (dua) KPPN lingkup Kanwil DJPb Bank Aceh Syariah (BAS) yang dimoderatori
Prov. Aceh yaitu KPPN Takengon dan KPPN oleh Pimpinan Redaksi Harian Serambi.
Meulaboh melaporkan telah melakukan Diskusi tersebut dilakukan dalam bentuk
koordinasi dengan pemda dalam rangka podcast Harian Serambi yang disiarkan
percepatan penyaluran Dana Desa, dalam bentuk audio, video, media online,
khususnya penyaluran BLT Desa di wilayah dan media cetak, dengan mengambil tema
kerja masing-masing. "Akselerasi Pembiayaan Bagi Masyarakat
melalui Program Penempatan Dana PEN
2. Untuk mendorong percepatan penyaluran pada Bank Aceh Syariah".

DAK Fisik tahap I di Provinsi Aceh, Kanwil KONDISI PERMASALAHAN

DJPb Prov. Aceh melaksanakan Focus Group Aceh merupakan salah satu provinsi
dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak (23
Discussion dalam rangka koordinasi kabupaten/kota), serta memiliki desa (kalau di
Aceh disebut gampong) sebanyak 6.497
Penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun 2021 gampong. Oleh karena itu Provinsi Aceh
mendapatkan alokasi Dana Desa ke-5 terbesar
bersama Satuan Kerja Perangkat di Indonesia, yaitu sejumlah Rp4,98 triliun (TA.
2021). Namun, hingga 31 Juli 2021, realisasi
Aceh/Satuan Kerja Perangkat Dana Desa di seluruh Provinsi Aceh baru
berjumlah Rp2,63 triliun atau 52,85% dari
Kabupaten/Kota pemilik dana DAK Fisik, total pagu. Sedangkan untuk BLT Dana Desa
hingga 31 Juli 2021 realisasinya baru sebesar
Inspektorat Daerah, dan BPKA/BPKK yang Rp397,02 miliar, dan hanya satu kabupaten
(Kabupaten Bireun) yang mampu menyalurkan
ada di Provinsi Aceh. BLT DD hingga bulan ke-8. Dalam rangka
mendorong penyaluran Dana Desa secara tepat
3. Guna meningkatkan pemahaman mengenai waktu, perlu dilakukan langkah-langkah
aplikasi SAKTI kepada seluruh satker koordinatif demi percepatan penyaluran. Hal
lingkup Kanwil DJPb Prov. Aceh, KPPN ini juga didukung dengan adanya relaksasi
lingkup Kanwil DJPb Prov. Aceh telah penyaluran dana desa sebagaimana diatur
melakukan pelatihan aplikasi SAKTI dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
bentuk End User Training (EUT) SAKTI. EUT Nomor 94/PMK.07/2021. Relaksasi tersebut
SAKTI dilakukan selama dua minggu dengan dalam bentuk perubahan persyaratan
fokus pelatihan pada modul pelaksanaan penyaluran dana desa tahap satu serta
anggaran dan modul pelaporan. Selama penyesuaian ketentuan penyaluran BLT Desa.
pelatihan, Kanwil DJPb Prov. Aceh Relaksasi tersebut juga untuk merespon
melakukan koordinasi dalam rangka untuk kebutuhan dan dinamika di lapangan dalam
memastikan agar proses transfer knowledge kondisi pandemi COVID-19, dimana beberapa
berjalan baik, dan meningkatkan awareness daerah terjadi pembatasan kegiatan yang
satker terhadap berdampak pada aktifitas ekonomi

STRATEGIC BRIEF SHEET 2
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

masyarakat. Dengan adanya kebijakan BULAN AGUSTUS
relaksasi, diharapkan pemerintah daerah dan
seluruh pihak yang menangani Dana Desa TAHUN 2021
dapat mempercepat pengajuan permohonan
penyaluran Dana Desa ke KPPN, serta pada seluruh satuan kerja Kementerian
mendorong Pemerintah Desa mempercepat Negara/ Lembaga. Hingga akhir Juni 2021,
pembayaran BLT Desa kepada yang berhak. telah dilaksanakan pendaftaran user SAKTI
Harapannya, BLT Desa sebagai salah satu seluruh modul dan pendaftaran OTP KPA, PPK
bentuk Bantuan Sosial pemerintah dapat dan PPSPM satker. Mengingat rollout SAKTI
bermanfaat maksimal dalam menanggulangi web full modul direncanakan pada tahun 2022,
dampak ekonomi dan sosial masyarakat di perlu dilakukan pelatihan kepada seluruh user
pedesaan. Meskipun penyaluran Dana Desa SAKTI yang ada di satker. Direktorat SITP pada
(termasuk BLT Desa) merupakan kebijakan bulan Agustus 2021 melakukan fasilitasi
yang sangat urgent, namun awareness dari pelaksanaan pelatihan SAKTI bagi end user
perangkat desa serta pengelola Dana Desa di (End User Training/EUT) pada Satker
kabupaten/kota belum seragam. Hal ini Kementerian Negara/Lembaga. EUT SAKTI
terlihat dari tingkat pencairan antara satu untuk satker lingkup Kanwil DJPb Prov. Aceh
gampong dengan gampong lainnya relatif dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 16
beragam. Agustus 2021, dengan materi yang terdiri dari
Modul Pelaksanaan (Komitmen, Pembayaran,
Sesuai dengan Peraturan Menteri dan Bendahara) dan Kelompok Modul
Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pelaporan (Persediaan, Aset Tetap, Piutang,
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, input dan GLP). Mengingat pentingnya EUT SAKTI
dokumen kontrak sebagai syarat salur tahap 1 2021 ini, maka KPPN melaksanakan melalui
dilakukan paling lambat tanggal 21 Juli 2021. media zoom meeting, walaupun ada yang juga
Hal ini kemudian dilakukan relaksasi dengan yang melakukannya secara luring dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor peserta yang terbatas dan protokol kesehatan
13/KM.7/2021, dimana input dokumen yang ketat.
kontrak dapat dilaksanakan paling lambat
tanggal 31 Agustus 2021. Berdasarkan data Beberapa tantangan yang dihadapi
yang ada di OMSPAN, capaian realisasi DAK dalam penyiapan implementasi SAKTI berbasis
Fisik Aceh per tanggal 31 Juli 2021 baru web diantaranya adalah tingkat awareness dan
mencapai Rp443,1 miliar atau 17,51% dari pemahaman para user SAKTI di satker
pagu yang dialokasikan untuk Provinsi Aceh berbeda-beda.
sebesar Rp2,53 triliun. Sementara itu, apabila
dilihat dari capaian input dokumen yang Kinerja penempatan dana PEN di BAS
dilakukan oleh dinas, reviu yang dilakukan oleh untuk periode ke-2 sudah cukup baik. Hingga
APIP maupun yang disetujui oleh Pemda per 31 tanggal 31 Juli 2021, nominal
Juli 2021 baru menunjukkan angka 68,67%. ekspansi/penyaluran pembiayaan terealisasi
Mengingat input dokumen di OMSPAN sebesar Rp360,47 miliar atau 60,08% dari
merupakan syarat mutlak tersalurnya DAK target Rp600 miliar (realisasi leverage sebesar
Fisik Tahap 1, maka perlu dilakukan langkah- 1.20X dari target 2X), dengan total debitur
langkah percepatan serta koordinasi antar sebanyak 2.096 debitur yang terdiri dari:
pihak, agar input dokumen oleh dinas, a. Satu debitur korporasi yang digunakan
penyelesaian reviu APIP, tanda tangan kepala
daerah serta upload dokumen persyaratan oleh untuk pembangunan sarana dan prasarana
BPKA/BPKK dapat dilakukan sebelum batas umum yang memberikan multiplier effect
waktu. kepada bisnis turunannya (pemasok bahan
bangunan, pengadaan tenaga kerja, dan
Implementasi piloting SAKTI hingga lainnya);
akhir tahun 2020 telah memasuki tahap V. Hal b. 116 debitur mikro, 108 debitur kecil, dan 24
ini ditandai dengan penggunaan SAKTI debitur menengah sektor perdagangan;
berbasis web untuk Modul Administrasi dan c. 1.847 debitur konsumtif kepada ASN
Modul Penganggaran yang telah diterapkan lingkup Aceh.

STRATEGIC BRIEF SHEET Dari data di atas, terlihat bahwa komposisi
penyaluran penempatan dana pada Bank Aceh
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST Syariah masih terkonsentrasi pada debitur
konsumtif kepada ASN lingkup Aceh. Hal ini

3

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

tentunya memiliki multiplier effect yang kecil penyaluran Dana Desa dan BLT Desa.
terhadap kegiatan ekonomi produktif. Oleh Keterlambatan proses penyaluran DAK
karena itu perlu untuk mendorong Bank Aceh
Syariah memperlebar porsi pembiayaan pada Fisik Tahap I tahun 2021 di Provinsi Aceh
sektor UMKM dan korporasi. Di sisi lain, perlu disebabkan beberapa hal antara lain:
diinformasikan kepada masyarakat luas bahwa
Pemerintah telah menyediakan pembiayaan a. Lambatnya proses pengadaan barang dan
murah, melalui program PEN, untuk
meningkatkan/membangkitkan/ jasa yang didanai dari DAK Fisik.
memberdayakan UMKM di daerah.
b. Kurangnya koordinasi pihak terkait dalam
ANALISIS
pelaksanaan pemenuhan dokumen
Rendahnya/lambatnya penyaluran
Dana Desa dan BLT Dana Desa di Aceh penyaluran DAK Fisik (BPKA/BPKK,
disebabkan beberapa hal, antara lain a) Belum
kuatnya koordinasi antara DPMG SKPA/SKPK terkait, unit PBJ, dan
kabupaten/kota dengan BPKK, b) petugas yang
menangani penyaluran Dana Desa di BPKK Inspektorat Daerah).
jumlahnya terbatas, c) lambatnya proses
pengumpulan dokumen persyaratan dari desa c. Kurangnya perhatian kepala daerah
hingga DPMG.
terkait percepatan penyaluran DAK Fisik.
Sampai dengan 31 Juli 2021, terdapat
beberapa kabupaten/kota yang persentase d. Kebiasaan/budaya menyelesaikan
penyaluran Dana Desa masih sangat rendah,
antara lain Kabupaten Aceh Barat Daya, pekerjaan saat injury time.
Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Timur
dengan realisasi masing-masing 39,64%, Dalam rangka percepatan
34,94%, dan 33.31%. Sedangkan untuk
penyaluran BLT Desa, hingga 31 Juli 2021 baru penyaluran DAK Fisik tahap I tahun 2021,
Kabupaten Bireun yang telah mencapai
penyaluran bulan ke-8. Kanwil DJPb Prov. Aceh dan KPPN aktif

Berdasarkan kondisi tersebut, Kanwil berkoordinasi dengan pemerintah
DJPb Prov Aceh berinisiatif melaksanakan FGD
Percepatan Penyaluran Dana Desa bersama provinsi/kabupaten/kota yang terlibat.
pemda pada tanggal 3 Agustus 2021. Tujuan
FGD ini adalah untuk mendorong agar pemda Kanwil DJPb Prov. Aceh juga secara
seluruh Aceh melakukan percepatan
penyaluran Dana Desa dan BLT Desa. Setelah berkala memberikan data input kontrak di
pelaksanaan FGD, Kanwil DJPb Prov Aceh dan
KPPN melakukan koordinasi dan pemantauan OMSPAN kepada Biro Administrasi
secara intensif terhadap penyaluran Dana Desa
dan BLT Desa di Aceh. Apabila melihat dari Pembangunan Setda Aceh untuk
realisasi penyaluran Dana Desa dan BLT Desa
per 31 Agustus, terdapat peningkatan realisasi mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota
penyaluran yang signifikan, dari Rp2,63 triliun
atau 52,85% menjadi Rp3,25 triliun atau melakukan percepatan input data kontrak.
sebesar 65,17%. Penyaluran BLT Desa juga
meningkat tajam dari Rp397,02 miliar menjadi Kanwil DJPb Prov. Aceh juga melakukan
sebesar Rp623,57 miliar.
FGD koordinasi DAK Fisik bersama
Dengan adanya peningkatan realisasi
yang sangat signifikan tersebut, seluruh pemda di Provinsi Aceh yang
mengindikasikan bahwa FGD yang dilakukan
telah mampu memberikan hasil percepatan bertujuan untuk mengingatkan kembali

STRATEGIC BRIEF SHEET batas waktu penyaluran DAK Fisik tahap I.

KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST Dari hasil koordinasi yang telah
dilakukan, tingkat penyaluran DAK Fisik per
tanggal 31 Agustus 2021 di Provinsi Aceh
meningkat sebesar Rp219,78 miliar, dari
Rp443,1 miliar atau 17,51% dari pagu (per
tanggal 31 Juli) menjadi Rp.662,88 miliar atau
sebesar 26,19% dari pagu. Capaian positif
lainnya adalah terdapat kabupaten/kota yang
persentase penyaluran DAK Fisik meningkat
tinggi, diantaranya Kota Lhokseumawe sebesar
42%. Bahkan Kabupaten Aceh Utara,
Kabupaten Aceh Selatan, dan beberapa
kabupaten/kota lainnya telah dapat
menyalurkan DAK Fisik tahap II.

Dalam pelaksanaan EUT SAKTI Modul
Pelaksanaan Anggaran dan Modul Pelaporan
yang dilakukan oleh KPPN, Kanwil DJPb Prov.

4

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Aceh memiliki kewajiban untuk melakukan Sampai dengan 31 Juli 2021, output
koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas
penyelenggaraan EUT SAKTI, serta penyaluran pembiayaan penempatan dana di
memberikan dukungan yang diperlukan dalam
penyelenggaran EUT oleh KPPN di wilayahnya. BAS sebesar Rp360,47 miliar atau 60,08% dari
Secara berkala, Kanwil DJPb Prov. Aceh
memonitor perkembangan pelaksanaan EUT target Rp600 miliar dengan total debitur
SAKTI di KPPN. Berdasarkan hasil monitoring
yang dilakukan, Kanwil DJPb Prov. Aceh sebanyak 2.096 debitur. Realisasi pada segmen
mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa hal
yang perlu mendapatkan perhatian: konsumtif masih dominan, atau sekitar 83%
a. Tingkat pemahaman para user SAKTI
dari total penyaluran pembiayaan program
berbeda-beda. PEN. Sedangkan pada segmen UMKM (mikro,

Latar belakang pendidikan maupun kecil, dan menengah) masih sebesar 16%,
pengetahuan user di satker sangat beragam.
Oleh karena itu tingkat pemahaman dari sementara segmen korporasi hanya
para user selama EUT berbeda-beda. Ada
yang langsung menguasai materi namun menyumbang kurang dari 1% dari total
ada juga yang harus kembali mengulang
materi. Beberapa KPPN di lingkup Kanwil penyaluran pembiayaan. Sejatinya,
DJPb Provinsi Aceh seperti KPPN
Lhokseumawe telah mengupload video peningkatan penyaluran pembiayaan program
seluruh rangkaian kegiatan ke kanal
Youtube KPPN Lhokesumawe, sehingga PEN diharapkan juga dapat membawa dampak
diharapkan seluruh satker dapat mengulang
kembali materi pelatihan secara mandiri. terhadap penguatan pemberdayaan usaha
b. Tingkat partisipasi user SAKTI yang
produktif dan pertumbuhan perekonomian
rendah
Aceh, yang nantinya juga menyumbang
Pelaksanaan kegiatan EUT SAKTI yang
pertumbuhan perekonomian secara nasional.
dilakukan secara daring ini sebenarnya
Dalam kesempatan Podcast Harian
memberikan kemudahan bagi satker untuk Serambi, Kepala Kanwil DJPb Prov Aceh
menyampaikan penjelasan mengenai Program
dapat menghadiri EUT SAKTI dari manapun PEN dan penempatan dana di BPD secara
umum, serta kinerja pembiayaan atas
lokasi peserta. Namun demikian, tingkat penempatan dana PEN yang telah dilakukan

pastisipasi user SAKTI rendah khususnya BAS, termasuk para debitur UMKM. Kepala
Kanwil DJPb Prov Aceh juga mendorong agar
untuk kembali ke zoom meeting selepas BAS memberikan porsi yang lebih besar pada
sektor UMKM dan mendorong pengusaha
ishoma. UMKM untuk dapat memanfaatkan
pembiayaan program PEN di BAS. Besar
c. Waktu pelaksanaan EUT SAKTI yang harapannya bahwa dengan penempatan dana
ini BAS dapat mengakselerasi pembiayaannya
singkat bagi masyarakat Aceh terutama bagi para
pelaku usaha UMKM. Dampaknya, dapat
Pelatihan EUT SAKTI Tahun 2021 di seluruh mempercepat pemulihan ekonomi Aceh
KPPN telah terlaksana, namun demikian terutama sektor usaha produktif sehingga
waktu pelaksanaan yang singkat (hanya 2 ekonomi Aceh dapat kembali pada tren
minggu untuk 2 modul) serta dilakukan pertumbuhan yang positif.
dengan media daring bagi kebanyakan
satker dianggap masih kurang untuk dapat Sementara Kepala OJK Aceh diminta
memahami modul secara baik. Oleh karena untuk menyampaikan peran sektor perbankan
itu, beberapa UAPPA-W meminta kepada yang sangat signifikan dalam membantu
Kanwil DJPb Prov. Aceh untuk melakukan keberhasilan program pemulihan ekonomi
sosialisasi modul SAKTI kembali. Kanwil nasional. Serta mendorong BAS untuk
DJPb telah berkoordinasi dengan SITP agar mengarahkan pembiayaan yang dimiliki
dapat membuka akses SAKTI berbasis web
untuk pelatihan tambahan bagi satker. kepada sektor-sektor yang produktif, termasuk
UMKM.
STRATEGIC BRIEF SHEET
Sampai dengan 31 Agustus 2021,
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST output penyaluran pembiayaan penempatan
dana di BAS sebesar Rp656,244 miliar atau
109,37% dari target Rp600 miliar, dengan total
debitur sebanyak 3.808 debitur. Dari sisi
jumlah pembiayaan, capaian yang telah

5

dibukukan oleh BAS relatif cukup meningkat. BULAN AGUSTUS
Namun demikian apabila dilihat dari komposisi
pembiayaan, justru peningkatan yang besar TAHUN 2021
terjadi pada sektor konsumtif, dari sekitar 83%
dalam penyampaian dokumen pendukung
menjadi 89%. Sementara dari sektor UMKM
kontribusinya menurun dari sekitar 17% penyaluran DAK Fisik ke KPPN.
menjadi 11%.
3. Implementasi SAKTI berbasis web secara
Rekomendasi Fiskal:
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah penuh untuk semua modul pada tahun 2022
dilakukan, rekomendasi yang dapat
disampaikan adalah sebagai berikut: harus mendapat dukungan penuh dari
1. Kanwil DJPb Prov Aceh akan terus
Kanwil DJPb maupun KPPN. Oleh karena itu
meningkatkan pemantauan atas realisasi
Dana Desa di Provinsi Aceh serta Kanwil DJPb membuka kesempatan kepada
mendorong KPPN untuk memperkuat
koordinasi dengan pemda kabupaten/kota seluruh satker yang ingin kembali
di wilayah masing-masing. Kanwil DJPb
Prov Aceh juga mendorong pemda yang ada mendapatkan pelatihan SAKTI, baik dari
di Provinsi Aceh untuk menjadi yang
tercepat dalam penyaluran Dana Desa di trainer SAKTI Kanwil maupun KPPN. Hal ini
tingkat Nasional. Alokasi BLT Desa tetap
perlu dianggarkan untuk disalurkan ke untuk memastikan bahwa user Satker telah
masyarakat desa, akan tetapi perlu diikuti
mendapatkan pemahaman yang memadai
dengan perbaikan dan pembenahan dalam
mekanisme penyaluran. Misalnya dengan sehingga saat pelaksanaan semua modul
verifikasi yang detil oleh aparat desa untuk
calon penerima/KPM, dan optimalisasi web based SAKTI tahun 2022 tidak
pendampingan dari Petugas Pendamping
Desa untuk memastikan BLT Desa langsung menemui kendala yang berarti. Oleh karena
diterima oleh KPM setelah disalurkan KPPN.
Peningkatan kapasitas aparat desa perlu itu, diharapkan Direktorat SITP dapat
pula dilakukan secara berkesinambungan
untuk memastikan pelaksanaan BLT Desa menyediakan akses SAKTI bagi user satker
menjadi lebih efektif.
untuk melakukan pelatihan SAKTI
2. Perlu dilakukan penguatan koordinasi antar
tambahan.
kelembagaan yang terlibat dalam
4. Dalam rangka menjaga likuiditas, BAS lebih
penyaluran DAK Fisik agar penyaluran DAK memilih pembiayaan sektor konsumtif
mengingat risiko pembiayaan yang lebih
Fisik tahap II dan tahap III dapat dilakukan kecil. Sementara jenis pembiayaan modal
kerja dan investasi sangat dibutuhkan,
secara tepat waktu. Untuk penguatan terutama oleh sektor UMKM pada masa
pandemi saat ini. Oleh karena itu Kanwil
koordinasi kelembagaan ini, KPPN dapat DJPb Aceh akan mendorong BAS sebagai
penerima dana PEN Penempatan Dana
memainkan peran yang signifikan untuk untuk lebih berkonsentrasi melakukan
pembiayaan kepada UMKM mengingat
mempererat sinergi antar unit yang terlibat multiplier effect yang sangat besar. BAS juga
didorong untuk melakukan ekspansi
dalam penyaluran DAK Fisik. Pemda juga pembiayaan untuk sektor yang produktif
lainnya, misalnya sektor korporasi. Kanwil
diharapkan untuk senantiasa DJPb juga telah menyampaikan buku
Realisasi Pelaksanaan APBN periode
memperhatikan periode tahapan pencairan Agustus 2021 kepada Gubernur, yang salah
satu isinya adalah rekomendasi agar
DAK Fisik sehingga tidak ada keterlambatan pembiayaan yang berasal dari penempatan
dana PEN diarahkan pada sektor produktif,
termasuk UMKM. Rekomendasi ini
disampaikan kepada Gubernur, sebagai
pemegang saham terbesar pada BAS,
dengan harapan agar dorongan dalam
memperbesar komposisi pembiayaan pada
sektor produktif menjadi lebih kuat.

STRATEGIC BRIEF SHEET 6
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
AGUSTUS 2021

KEGIATAN PENYEGARAN (REFRESHMENT) PPK PPSPM

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Utara

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara dan KPPN lingkup wilayah kerjanya telah mengadakan acara Penyegaran (Refreshment)
untuk PPK dan Penyelesaian Tagihan di tanggal 22 Juni dan PPSPM di tanggal 23 Juni 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom.
Namun pada saat pelaksanaan kegiatan Refreshment, hampir semua peserta tidak dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Ini
terlihat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang diajukan oleh para peserta.
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2021 menganalisis
permasalahan yang dialami oleh para peserta acara Refreshment, yaitu pada sebagian besar satuan kerja sering terjadi rotasi
pejabat PPK dan PPSPM secara mendadak tanpa adanya proses transfer ilmu atau sharing knowledge. Selain itu, waktu
pelaksanaan Refreshment PPK dan PPSPM yang dilaksanakan selama ini masih dirasa kurang cukup.

STRATEGIC BRIEF SHEET 7
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Penyegaran PPSPM sebanyak 85 orang
pada bulan Agustus 2021 mengangkat isu (82 orang hadir dan 3 orang tidak hadir).
tematik tentang Kegiatan Penyegaran 5. Narasumber adalah pejabat eselon IV dan
(Refreshment) PPK PPSPM. Kegiatan ini widyaiswara dari Kanwil DJPb Provinsi
dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Aceh, KPPN Medan I, KPPN Medan II, KPP
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Medan Timur, dan BDK Palembang.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan 6. Pada saat pelaksanaan kegiatan
Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021 yang Refreshment, hampir semua peserta tidak
dilaksanakan secara daring. Kegiatan yang dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Ini
dilakukan dengan melibatkan KPPN ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan
menunjukkan sinergi antara Kanwil dan KPPN dasar yang diajukan oleh para peserta.
dalam melakukan edukasi kepada masyarakat
(dalam hal ini satuan kerja) lingkup Provinsi ANALISIS
Sumatera Utara. 1. Ditemukan pada sebagian besar satuan

KONDISI PERMASALAHAN kerja sering terjadi rotasi pejabat PPK dan
1. Berdasarkan PMK 211/PMK.05/2019, PPSPM secara mendadak tanpa adanya
proses transfer ilmu atau sharing
diatur ketentuan peralihan bahwa dalam knowledge.
2. Menurut para peserta, waktu
jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung pelaksanaan Refreshment PPK dan PPSPM
yang dilaksanakan selama ini masih
sejak Peraturan Menteri ini mulai dirasa kurang cukup.

berlaku, Pegawai ASN, prajurit Tentara REKOMENDASI FISKAL
Rekomendasi atas kondisi dan
Nasional Indonesia, atau anggota
permasalahan sebagaimana yang diuraikan di
Kepolisian Negara Republik Indonesia atas, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara
merekomendasikan:
dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi 1. Mendorong satuan kerja melakukan

PPK/PPSPM dengan Nomor Register kegiatan transfer ilmu atau sharing
knowledge secara berkala sehingga begitu
dengan ketentuan. terjadi pergantian pejabat, proses
pelaksanaan pengelolaan keuangan
2. Melalui Nota Dinas Nomor ND- negara dapat tetap berjalan dengan baik.
2. Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera
759/PB.7/2021 telah disampaikan Utara ke depannya dalam membuat
kegiatan Refreshment dengan agar
bahwa mulai bulan Juni 2021 Kanwil mempertimbangkan waktu yang cukup
bagi peserta sehingga peserta dapat lebih
Ditjen Perbendaharaan dan/atau KPPN baik dalam menyerap materi yang
disampaikan.
selaku Unit Pelaksana Penilaian

Kompetensi dapat menyelenggarakan

Penyegaran (Refreshment) PPK/PPSPM

sesuai dengan panduan dan protokol

yang telah ditetapkan.

3. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara dan

KPPN lingkup wilayah kerjanya telah

mengadakan acara Penyegaran

(Refreshment) untuk PPK dan

Penyelesaian Tagihan di tanggal 22 Juni

dan PPSPM di tanggal 23 Juni 2021 secara

daring melalui aplikasi zoom.

4. Peserta yang mendaftarkan diri untuk

Penyegaran PPK dan Penyelesaian

Tagihan sebanyak 81 orang (80 orang

hadir dan 1 orang tidak hadir) dan

STRATEGIC BRIEF SHEET 8
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
AGUSTUS 2021

PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
PADA OPD PENGELOLA DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN AKSELARASI PENYALURAN DAK FISIK
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Barat

RINGKASAN
Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada OPD Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Provinsi Sumatera Barat secara
umum masih belum optimal. Sampai dengan akhir Semester I 2021, dana Dekonsentrasi terealisasi sebesar Rp23,97 miliar atau
25,47% dari pagu. Sementara dana Tugas Pembantuan terealisasi sebesar Rp48,97 miliar atau 36,09%. Keduanya tidak
mencapai target realisasi anggaran periode Semester I yakni 40%. Selain itu, realisasi penyaluran DAK Fisik Provinsi Sumatera
Barat s.d 30 Juni 2021 baru sebesar Rp101,21 miliar atau 5,34% dari pagu Rp1,89 triliun
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Agustus 2021 menganalisis bahwa
belum optimalnya kualitas pelaksanaan anggaran tersebut disebabkan oleh rendahnya nilai pada beberapa indikator. Selain itu,
sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021, realisasi DAK Fisik di Sumbar masih sebesar 14,52% dan terdapat dua pemda yang
masih 0% realisasinya.

STRATEGIC BRIEF SHEET 9
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK 2.Realisasi Penyerapan Anggaran
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen a. Pada tahun 2021 total dana
Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Dekonsentrasi di Sumatera Barat
pada bulan Agustus 2021 mengangkat tema sebesar Rp94,13 miliar yang
Peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan dialokasikan pada 38 OPD.
anggaran pada OPD pengelola dana Sementara itu pagu dana Tugas
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Pembantuan adalah sebesar
akselarasi penyaluran DAK Fisik di Provinsi Rp135,69 miliar yang dialokasikan
Sumatera Barat. Dalam rangka peningkatan pada 11 OPD.
kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada b. Sampai dengan akhir Semester I
OPD Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2021, realisasi anggaran pada OPD
serta akselerasi penyaluran DAK Fisik, pada DK/TP masih belum optimal. Secara
tanggal 24 Agustus 2021, Kanwil Ditjen keseluruhan dana Dekonsentrasi
Perbendaharaan Sumatera Barat dan Biro terealisasi sebesar Rp23,97 miliar
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi atau 25,47% dari pagu. Sementara
Sumatera Barat melaksanakan Rapat dana Tugas Pembantuan terealisasi
Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan sebesar Rp48,97 miliar atau 36,09%.
Pembangunan Daerah. Peserta kegiatan ini Keduanya tidak mencapai target
adalah DPKD, BAPPEDA, dan OPD Teknis realisasi anggaran periode Semester
pengelola dana Dekonsentrasi, Tugas I yakni 40%.
Pembantuan dan DAK Fisik se-Sumatera c. Pada OPD pengelola Dekonsentrasi,
Barat. hanya 9 OPD yang realisasinya sudah
mencapai target yang telah
KONDISI PERMASALAHAN ditetapkan dan masih terdapat 4 OPD
A. Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang belum sama sekali
merealisasikan anggarannya (0%).
pada OPD Dekonsentrasi dan Tugas d. Pada OPD pengelola Tugas
Pembantuan, hanya 4 OPD yang
Pembantuan realisasinya sudah mencapai target
dan masih terdapat 1 OPD yang
1.Nilai IKPA OPD Dekonsentrasi dan belum sama sekali merealisasikan
anggarannya (0%).
Tugas Pembantuan
B. Kinerja Penyaluran DAK Fisik
a. Secara keseluruhan, nilai IKPA pada 1.Realisasi penyaluran DAK Fisik Provinsi
Sumatera Barat s.d 30 Juni 2021 sebesar
OPD DK masih belum optimal. Hanya Rp101,21 miliar atau 5,34% dari pagu
Rp1,89 triliun.
tiga OPD yang mendapatkan nilai 2.Sementara sampai dengan tanggal 21
Agustus 2021, realisasi DAK Fisik di
IKPA sesuai target (nilai 88), yakni Sumbar juga masih belum optimal yakni
baru mencapai 14,52% atau senilai
Dinas Penanaman Modal dan Rp275,49 miliar. Terdapat dua Pemda
yang masih belum menyalurkan DAK
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPM&PTSP) Provinsi Sumatera

Barat (080022), Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

(089076) dan Dinas Sosial Provinsi

Sumatera Barat (080038).

b. Secara keseluruhan, nilai IKPA pada

OPD TP masih belum optimal, hanya

satu OPD yang mendapatkan nilai

IKPA sesuai target yakni Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Sumatera Barat (089138).

STRATEGIC BRIEF SHEET 10
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Fisik (0%) yaitu Kota Padang dan BULAN AGUSTUS
Kabupaten Pasaman Barat. TAHUN 2021

ANALISIS peraturan pelaksanaan anggaran
dan aplikasi yang mendukung
A. Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran proses pelaksanaan anggaran.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan B. Analisis Penyaluran DAK Fisik
1. Pemerintah Pusat dalam hal ini
1. Secara umum, sampai dengan Kementerian Keuangan telah
memberikan perpanjangan batas
Semester I 2021, kualitas kinerja waktu penyampaian dokumen
persyaratan untuk penyaluran DAK
pelaksanaan anggaran OPD DK/TP Fisik Tahap I Tahun 2021 sampai
dengan tanggal 31 Agustus 2021.
masih belum optimal. Hal ini 2. Jika mengacu pada peraturan yang
menjadi pedoman pengelolaan DAK
tergambar dari capaian nilai IKPA Fisik yakni Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 130 tahun 2019,
pada sebagian besar OPD masih batas waktu penyampaian dokumen
syarat penyaluran DAK Fisik tahap I
dibawah target (nilai dibawah 88). adalah tanggal 21 Juli. Namun
demikian, karena dinilai terdapat
2. Belum optimalnya nilai IKPA risiko tidak tercapainya target
prioritas nasional, Menteri Keuangan
disebabkan karena pada sebagian memberikan perpanjangan batas
waktu penyampaian dokumen
besar OPD DK/TP, dari ketigabelas persyaratan penyaluran DAK Fisik.
3. Perpanjangan batas waktu ini tidak
indikator IKPA terdapat beberapa terlepas dari kondisi banyaknya
permasalahan dan kendala yang
indikator yang capaiannya masih dihadapi Pemda dalam memenuhi
dokumen persyaratan penyaluran
rendah yakni indikator penyerapan DAK Fisik. Hal ini dapat terlihat dari
belum optimalnya realisasi DAK Fisik
anggaran, data kontrak, deviasi sampai dengan akhir Semester I 2021.
4. Meskipun ada perpanjangan waktu,
halaman III DIPA, pengelolaan UP dan namun sampai dengan tanggal 21
Agustus 2021, realisasi DAK Fisik di
TUP, capaian output dan kesalahan Sumbar masih sebesar 14,52% dan
terdapat dua pemda yang masih 0%
SPM. realisasinya.
5. Beberapa kendala yang terjadi dalam
3. Rendahnya nilai pada indikator penyaluran DAK Fisik Tahap I adalah :
a. Proses perikatan kontrak masih
penyerapan anggaran menjadi berjalan.

penyebab utama nilai IKPA pada OPD

DK/TP belum optimal, karena

indikator ini mendapatkan porsi

penilaian sebesar 15%.

4. Beberapa penyebab rendahnya

realisasi anggaran pada OPD DK/TP

diantaranya adalah:

a. Perubahan nomenklatur.

b. Penggantian pejabat

perbendaharaan.

c. Realokasi anggaran sehingga

satker menunggu juknis dari

kementerian/lembaga.

d. Kegiatan yang seharusnya dapat

dilaksanakan secara tatap muka

beralih ke daring/online.

e. masih kurangnya pemahaman

dari pejabat perbendaharaan dan

pengelola keuangan terkait

STRATEGIC BRIEF SHEET 11
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

b. Reviu APIP atas penyerapan dan 1. Melakukan reviu atas perencanaan
capaian output DAK Fisik TA 2020
belum selesai. kegiatan, penyerapan, dan capaian

c. Adanya pergantian Kepala Daerah, kinerja. OPD harus memastikan rencana
pejabat pengadaan, dan operator
OMSPAN. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

d. Keterlambatan penerbitan Juknis rencana penarikan dana pada halaman
Pelaksanaan DAK Fisik dari
Kementerian Lembaga terkait. III DIPA sebagai dasar pencairan dana.

6. Kanwil Ditjen Perbendaharaan 2. Meningkatkan ketertiban penyampaian
Provinsi Sumatera Barat telah
melaksanakan beberapa upaya untuk data kontrak ke KPPN. Seluruh OPD
mendorong akselerasi penyaluran
DAK Fisik, salah satunya dengan harus memastikan penyampaian data
menyampaikan hasil monitoring
penyaluran DAK Fisik dan himbaun perjanjian/kontrak paling lambat 5 hari
untuk mempercepat proses
pelengkapan dokume persyaratan kerja setelah ditandatanganinya
penyaluran melaui Surat Kepala
Kanwil Nomor S-954/WPB.03/2021 perjanjian/kontrak dan memastikan
tgl 2 Juli 2021 dan S-
1239/WPB.03/2021 tgl 30 Juli 2021. tidak terdapat kesalahan pada data

7. Kanwil Ditjen Perbendaharaan supplier untuk menghindari proses
Provinsi Sumatera Barat telah
menyampaikan kepada seluruh OPD pembayaran yang gagal dilakukan oleh
pengelola DAK Fisik bahwa jika DAK
Fisik tidak disalurkan seluruhnya KPPN.
atau hanya disalurkan sebagian,
maka pendanaan untuk penyelesaian 3. Meningkatkan komunikasi dengan
kegiatan DAK Fisik dan kewajiban
kepada pihak ketiga atas pihak ketiga untuk memastikan pihak
pelaksanaan kegiatan DAK Fisik
menjadi tanggung jawab Pemerintah ketiga/kontraktor memahami norma
Daerah. Oleh sebab itu, seluruh
Pemda diharapkan dapat segera waktu penyelesaian tagihan sehingga
melengkapi dokumen persyaratan
dan melakukan penyaluran DAK tidak terjadi lagi keterlambatan
Fisik Tahap I untuk seluruh
Bidang/Subbidang. pengumpulan dokumen tagihan.

REKOMENDASI FISKAL 4. Memastikan penyelesaian tagihan

A. Peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan paling lambat 17 hari kerja setelah
anggaran pada OPD Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan: timbulnya hak tagih dan tidak menunda

STRATEGIC BRIEF SHEET proses pembayaran atas pekerjaan yang
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST
telah selesai.

5. Pengajuan UP agar dilakukan secara

rasional yaitu sesuai kebutuhan

operasional OPD dalam satu bulan dan

segera melakukan revolving UP jika

telah mencapai minimal 50%.

6. Meningkatkan kompetensi KPA, PPK,

Bendahara dan staf pengelola keuangan

tentang berbagai peraturan

pelaksanaan anggaran dan

meningkatkan kompetensi pengelola

keuangan terkait aplikasi-aplikasi yang

mendukung pelaksanaan anggaran.

B. Akselerasi penyaluran DAK Fisik:
1. Pimpinan Daerah diharapkan dapat

mendorong OPD untuk segera

menyelesaikan proses pengadaan

12

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

barang dan jasa sehingga kontrak persyaratan penyaluran agar tidak
kegiatan dapat segera direkam pada
aplikasi OMSPAN. terjadi salah input.
2. Perlu adanya peningkatan koordinasi
antara Badan Keuangan Daerah, 4. Pemerintah Daerah agar
Inspektorat Daerah dan OPD pengelola
DAK Fisik dalam mempercepat proses memperhatikan kesesuaian
pemenuhan persyaratan untuk
disampaikan ke KPPN khususnya pelaksanaan kegiatan DAK Fisik
Laporan Hasil Reviu APIP.
3. OPD Pengelola DAK Fisik, Inspektorat Bidang/Subbidang dengan dokumen
Daerah/APIP dan Badan Keuangan
Daerah agar lebih cermat dalam Rencana Kegiatan (RK) yang telah
melakukan perekaman data, melakukan
reviu, serta verifikasi dokumen disetujui oleh Kementerian/Lembaga

terkait.

5. Melaksanakan verifikasi dokumen

persyaratan penyaluran dan segera

mengajukan penyaluran DAK Fisik

dalam hal dokumen yang telah

memenuhi persyaratan penyaluran

tanpa harus menunggu sampai dengan

batas waktu.

STRATEGIC BRIEF SHEET 13
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
AGUSTUS 2021

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK
MASYARAKAT PROVINSI RIAU

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Riau

RINGKASAN
Penyerapan anggaran Pemerintah yang masih lambat di Provinsi Riau mendorong Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan menyampaikan data-data progres capaian penyerapan TKDD
tersebut dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pelaksanaan APBD dan PEN Provinsi Riau.
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau pada bulan Agustus 2021 menganalisis data realisasi
penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, serta dana PEN. Analisis ini dilatarbelakangi oleh adanya keterlambatan progres upload data
kontrak DAK Fisik ke aplikasi OM-SPAN oleh pemda sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 juga rata-rata masih di bawah 50%.
Hasil analisis menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah konkret bagi Pemda untuk mempercepat realisasi DAK Fisik,
Dana Desa, serta Dana PEN.

STRATEGIC BRIEF SHEET 14
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN AGUSTUS

Pada bulan Agustus 2021, Kanwil TAHUN 2021
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau telah
melaksanakan beberapa kegiatan dengan menyalurkan hingga bulan ke-8 dan 9,
mengangkat tema “Program Pemulihan padahal BLT Desa diharapkan dapat
Ekonomi Nasional untuk Masyarakat Provinsi meningkatkan daya beli masyarakat dan
Riau” dan mendorong Pemda dalam terkait erat dalam program pemulihan
melakukan akselerasi penyerapan anggaran ekonomi serta pemerintah sudah
TKDD. mengeluarkan regulasi berupa relaksasi
penyaluran BLT Desa untuk mempermudah
KONDISI PERMASALAHAN proses penyaluran BLT Desa.
Berdasarkan data dari OM-SPAN
Pendanaan belanja kesehatan untuk
yang diambil per tanggal 9 Agustus 2021, penanganan pandemi covid-19 yang
progres realisasi penyaluran DAK Fisik di didukung dari earmarking DAU/DBH
lingkup Provinsi Riau tercatat pada sebesar 8%, hingga periode 10 Agustus 2021
Pemerintah Provinsi Riau realisasi sebesar seluruh pemda di lingkup Provinsi Riau
9,85%, Kabupaten Kampar 20,31%, sudah melakukan refocusing dan
Kabupaten Pelalawan 19,36%, Kabupaten menganggarkan sebesar 8%, namun
Rokan Hulu 15,50%, Kabupaten Siak realisasinya penyerapannya masih rendah
13,48%, Kota Pekanbaru 11,08%, Kota yakni baru mencapai 19,63%.
Dumai 17,90%, Kabupaten Bengkalis 8,97%,
Kabupaten Rokan Hilir 10,94%, Kabupaten ANALISIS
Kepulauan Meranti 22,08%, Kabupaten
Indragiri Hulu 6,16%, Kabupaten Indragiri Penyerapan anggaran Pemerintah
Hilir 7,28%, dan Kabupaten Kuantan yang masih lambat di Provinsi Riau
Singingi belum ada progres realisasi (nihil).
mendorong Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Progres upload data kontrak DAK Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan
Fisik ke aplikasi OM-SPAN oleh pemda
sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 juga Pemerintah Provinsi Riau dan menyampaikan
rata-rata masih di bawah 50%, baru tiga data-data progres capaian penyerapan TKDD
kabupaten yang sudah melakukan upload
data kontrak yang disetujui pemda dengan tersebut dalam Rapat Koordinasi Tim
progres lebih dari 50% yaitu Kabupaten Percepatan Pelaksanaan APBD dan PEN
Kepulauan Meranti 81,11%, Kabupaten Siak
sebesar 61,43%, dan Kabupaten Indragiri Provinsi Riau yang diselenggarakan pada
Hulu 52,83%. tanggal 10 Agustus 2021.

Sedangkan progres realisasi Dana Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Desa pada tanggal yang sama, realisasi Provinsi Riau juga terus melakukan
tercatat pada Kabupaten Kampar sebesar
39,54%, Kabupaten Pelalawan 41,63%, monitoring dan mengirimkan surat kepada
Kabupaten Rokan Hulu 55,16%, Kabupaten seluruh pemda di lingkup Provinsi Riau terkait
Siak 45,00%, Kabupaten Bengkalis 57,39%,
Kabupaten Rokan Hilir 42,54%, Kabupaten progres capaian dan menyampaikan tentang
Kepulauan Meranti 63,91%, Kabupaten kebijakan regulasi baru dari pemerintah yakni
Indragiri Hulu 60,22%, Kabupaten Indragiri
Hilir 55,22%, dan Kabupaten Kuantan terbitnya KMK nomor 13/KM.7/2021 tentang
Singingi sebesar 61,34%.
Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan
Penyaluran Dana Desa untuk
Penanganan Covid-19 (8%) pada seluruh Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik
pemda rata-rata sudah mencapai 100%,
namun untuk penyaluran Dana Desa untuk TA 2021, dimana penyampaian dokumen
BLT Desa masih ada beberapa pemda yang
hingga tanggal 9 Agustus 2021 ini belum persyaratan penyaluran DAK Fisik

STRATEGIC BRIEF SHEET diperpanjang yang semula sampai dengan

KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST tanggal 21 Juli 2021 menjadi tanggal 31

Agustus 2021.

Dalam kegiatan-kegiatan Kanwil

Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang

dilaksanakan pada Bulan Agustus 2021 dalam

rangka memperkuat peran Kanwil Ditjen

Perbendaharaan sebagai Regional Chief

Economist (RCE), memberi dukungan kepada
pemda dalam bentuk realisasi data progres.

Kegiatan rapat koordinasi

pelaksanaan APBD dengan Pemerintah

Provinsi Riau dilaksanakan lagi pada tanggal

15

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

24 Agustus 2021 dengan tema pembahasan BPKAD agar dapat bersinergi dalam
Penyamaan Persepsi Pelaksanaan APBD
(Sektor Kesehatan, Perlindungan Sosial dan pelaksanaan kontrak dan pengajuan
Pemulihan Ekonomi Daerah) dan Koordinasi
PEN TA 2021. penyaluran DAK Fisik melalui Aplikasi

Berdasarkan pendalaman informasi OMSPAN.
dari hasil koordinasi, dapat diketahui bahwa
masih rendahnya progres capaian penyerapan 2. Terhadap keterlambatan list barang yang
DAK Fisik dan Dana Desa antara lain
disebabkan : dibutuhkan dalam e-catalog, Kanwil DJPb
1. Pelaksanaan kontrak barang dan jasa yang
menyarankan agar dapat mengambil list
tidak dilakukan sejak DIPA diterima barang tahun anggaran yang lalu sepanjang
sehingga berdampak pada lambatnya
proses lelang. spesifikasi barang sesuai dengan yang
2. Belum optimalnya penyusunan Rencana
Kegiatan (RAB khusus kegiatan fisik). dibutuhkan.
3. Menunggu pelantikan kepala daerah di
beberapa daerah yang berdampak pada 3. Realisasi penyerapan Dana Desa yang
lambatnya Peraturan Bupati tentang DD.
4. Penetapan APBDes yg lambat karena masih rendah di beberapa pemda, Kanwil
pergantian kepala Desa.
5. Perubahan mekanisme proses pengadaan DJPb Provinsi Riau merekomendasikan
barang/jasa pada DAK Fisik Bidang
Pendidikan yang tahun lalu dilaksanakan agar kebijakan relaksasi dalam penyaluran
oleh sekolah secara swakelola, pada tahun
2021 dilaksanakan melalui proses lelang. BLT betul-betul dimanfaatkan untuk
6. LKPP lambat melakukan update list dari
vendor untuk memasukkan list harga memudahkan pemda dalam penyaluran
barang pada e-catalog.
7. Terjadinya gagal lelang pada beberapa serta dalam pengajuan permintaan
kegiatan.
penyaluran Dana Desa tidak perlu
REKOMENDASI FISKAL
menunggu semua desa siap. Pemda agar
1. Terkait data kontrak yang inputnya masih
rendah di aplikasi OMSPAN, Kanwil DJPb segera mengajukan permintaa BLT Desa
Provinsi Riau merekomendasikan agar
kebijakan pemerintah dengan terbitnya sampai dengan bulan kesembilan karena
KMK nomor 13/KM.7/2021 tentang
Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan persyaratan pengajuannya sudah di
Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK relaksasi.
Fisik TA 2021 dimanfaatkan dengan sebaik
mungkin oleh pemda dalam penyelesaian 4. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK
lelang dan segera melakukan upload data
kontrak DAK Fisik ke aplikasi OM-SPAN nomor 69/PMK.07/2021, untuk
dengan tidak menunggu limit batas waktu.
Selain itu OPD terkait penyaluran DAK Fisik percepatan permintaan penyaluran Dana
yaitu OPD teknis pengelola DAK Fisik, Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP), Desa, maka Surat Pengantar dapat
Inspektorat Daerah selaku APIP, dan
ditandatangani oleh Kepala BPKAD/DPMD

berdasarkan penunjukkan dari bupati/wali

kota.

5. Kanwil DJPb Provinsi Riau mendorong

Pemerintah Daerah agar mempercepat

realisasi earmark DAU/DBH 8% dukungan

pendanaan Pemda untuk belanja kesehatan

penanganan pandemi covid-19 dan belanja

prioritas lainnya agar penanganan

pandemi Covid-19 sebagai dukungan
program prioritas pemerintah pusat dalam

menangani Pandemi Covid-19.

6. Pada setiap kesempatan itu Kanwil DJPb

Provinsi Riau merekomendasikan agar Tim

Terpadu yang telah dibentuk terus

bersinergi dalam melakukan monitoring

dan evaluasi penyaluran dana PEN,

Earmark DAU/DBH 8%, dan TKDD yang

melibatkan berbagai instansi diantaranya

Pemda Provinsi Riau, Pemda Kab./Kota

lingkup Provinsi Riau, Kanwil DJPb Prov.

Riau, Polda Riau, Kejati Riau, BPKP, OJK dan

instansi terkait lainnya.

STRATEGIC BRIEF SHEET 16
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
AGUSTUS 2021

KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM RANGKA SOSIALISASI

PEMBIAYAAN DAERAH YANG DISAMPAIKAN OLEH PT. SMI
DAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENYALURAN

DAK FISIK TAHUN 2021 LINGKUP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kepulauan Riau

RINGKASAN
Provinsi Kepulauan Riau mempunyai beberapa proyek strategis yang membutuhkan pendanaan dan pandemi Covid-19 yang
memberikan tekanan luar biasa pada kemampuan keuangan pemerintah daerah. Realisasi DAK Fisik pemda lingkup Provinsi
Kepulauan Riau sebesar Rp168,22 miliar atau 20,74 persen dari pagu DAK Fisik sebesar Rp811,29 miliar. Berdasarkan KMK
Nomor 13/KMK.07/2021 telah diberikan relaksasi waktu pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran dari yang sebelumnya
tanggal 21 Juli 2021 menjadi 31 Agustus 2021. Namun masih terdapat beberapa kegiatan DAK Fisik yang tidak dapat
dikontrakkan akibat dari kontrak baru ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2021, berpotensi belum bisa diselesaikan reviu
APIP sehingga tidak bisa dibayarkan melalui DAK Fisik dan menjadi beban APBD.
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2021 menganalisis potensi
pinjaman daerah untuk infrastruktur kepada PT SMI dan penyebab rendahnya penyerapan DAK Fisik yang masih sebesar 25%.
Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu dilakukan sosialisasi masif terkait pinjaman daerah untuk infrastruktur melalui PT SMI
serta diperlukan langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan pelaksanaan DAK Fisik di Provinsi Kepulauan .

STRATEGIC BRIEF SHEET 17
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN AGUSTUS

Sebagai Regional Chief Economist di TAHUN 2021
daerah, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
daerah untuk mendanai proyek prioritas
bulan Agustus 2021 mengadakan beberapa sekaligus mengakselerasi pertumbuhan
kegiatan diantaranya : ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Penyaluran DAK Fisik sampai dengan 23
1. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Agustus 2021 se-Provinsi Kepulauan Riau
Kepulauan Riau dalam rangka sosialisasi sebagai berikut :
a. Perekaman Kontrak DAK Fisik untuk
Pembiayaan Daerah yang disampaikan
oleh PT. SMI, dilaksanakan pada tanggal seluruh pemda lingkup Provinsi
Kepulauan Riau dengan status
16 Agustus 2021. “disetujui pemda” sampai dengan
tanggal 23 Agustus 2021 sebesar
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rp532,28 miliar atau 65,61 persen
percepatan penyaluran DAK Fisik Tahun dari pagu yang sebesar Rp811,29
2021 lingkup Provinsi Kepulauan Riau miliar.
b. Total realisasi DAK Fisik pemda
pada tanggal 25 Agustus 2021. lingkup Provinsi Kepulauan Riau
sebesar Rp168,22 miliar atau 20,74
KONDISI PERMASALAHAN persen dari pagu DAK Fisik sebesar
Rp811,29 milar dengan penyaluran
Permasalahan yang diangkat sehubungan terbesar terdapat pada Provinsi
Kepulauan Riau dan terkecil pada
dengan isu tematik daerah adalah sebagai Kota Batam.
c. Dengan terbitnya KMK Nomor
berikut : 13/KMK.07/2021 telah diberikan
relaksasi waktu pemenuhan
1. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai dokumen persyaratan penyaluran
dari yang sebelumnya tanggal 21 Juli
beberapa proyek strategis yang 2021 menjadi 31 Agustus 2021.
d. Namun dengan adanya relaksasi
membutuhkan pendanaan, diantaranya tersebut masih terdapat beberapa
kegiatan DAK Fisik yang tidak dapat
pembangunan jembatan Batam-Bintan dikontrakkan akibat dari kontrak
baru ditandatangani pada tanggal 31
senilai 7,297 triliun, pembangunan fly Agustus 2021, berpotensi belum bisa
diselesaikan reviu APIP sehingga
over Simpang Kabil Batam senilai 370 tidak bisa dibayarkan melalui DAK
Fisik dan menjadi beban APBD.
miliar, dan pembangunan sistem Air e. Permasalahan yang ditemukan oleh
Minum (SPAM) Regional Pulau Bintan hampir seluruh pemda lingkup
Provinsi Kepulauan Riau ialah
senilai 196 miliar, untuk proyek strategis lamanya proses pelaksanaan reviu
oleh APIP pada pemda yang
tersebut telah ditetapkan menjadi proyek disebabkan APIP meminta
berkas/dokumen dari perencanaan
prioritas nasional. Selanjutnya provinsi hingga kontrak untuk dilakukan
reviu.
Kepulauan Riau juga mengembangkan

pariwisata halal di Pulau Penyengat

senilai lebih kurang 100 miliar yang

sampai saat ini masih dicari

pendanaannya. Menindaklanjuti

Memorandum of Understanding (MoU)

antara Direktorat Jenderal

Perbendaharaan dengan PT SMI terkait

kerja sama peningkatan aksesibilitas

Program Pembiayaan Daerah dan

memenuhi undangan dari Gubernur
Provinsi Kepulauan Riau yang tertarik

dengan skema pinjaman daerah melalui

PT SMI, Kanwil DJPB Propinsi Kepulauan

Riau sebagai Regional Chief Economist

mengadakan FGD mengenai pembiayaan

daerah dengan Provinsi Kepulauan Riau

dalam hal ini menghadirkan narasumber ANALISIS

dari PT SMI. Pandemi Covid-19 yang 1. Pinjaman Daerah (Reguler) merupakan

memberikan tekanan luar biasa pada penugasan yang diberikan kepada PT SMI

kemampuan keuangan pemerintah oleh Kementerian Keuangan agar dapat

daerah untuk itu pinjaman daerah bisa menyediakan pembiayaan bagi

menjadi satu alternatif bagi pemerintah pemerintah daerah untuk infrastruktur

STRATEGIC BRIEF SHEET 18
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

dengan tenor pinjaman jangka menengah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi

dan jangka Panjang. Sampai dengan bulan di daerah.

Juli 2021 permohonan pinjaman daerah 2. Perlu dilakukan langkah-langkah

yang masuk ke PT SMI dengan total strategis guna mengoptimalkan

komitmen Rp 19.132 miliar dan total pelaksanaan DAK Fisik di Provinsi

outstanding Rp 10.049 miliar berasal dari Kepulauan Riau mengingat batas waktu

542 pemerintah daerah yang mengajukan penyampaian data kontrak semakin
permohonan pinjaman daerah belum ada mendekati yaitu tanggal 31 Agustus

satupun usulan yang berasal dari lingkup 2021. Untuk mendorong penyaluran

pemerintah daerah di provinsi Kepulauan DAK Fisik TA 2021 Kanwil Ditjen

Riau. Perbendaharaan Provinsi Kepulauan

2. Permasalahan belum seluruhnya salur Riau melakukan kegiatan Forum Group

DAK Fisik Tahap I sebesar 25 % dari pagu Discussion (FGD) secara online yang

sampai dengan 23 Agustus 2021, dilakukan melalui aplikasi zoom meeting

disebabkan karena Pemda belum pada tanggal 25 Agustus 2021. Beberapa

memenuhi persyaratan untuk penyaluran rekomendasi strategis yang perlu

Tahap I yaitu daftar kontrak kegiatan. ditindaklanjuti oleh Pemda antara lain:

Proses pengadaan barang dan jasa akibat a. Koordinasi internal Pemda perlu

keterlambatan juknis pengadaan barang ditingkatkan di Pemda yang terkait

dan jasa serta penggunaan aplikasi SIPD dengan penyaluran DAK Fisik

yang belum sempurna, permasalahan seperti BPKAD, Inspektorat Daerah

pengadaan lahan, serta (APIP), OPD Pelaksana DAK Fisik,
ketidaktersedianya barang melalui e- Biro/Bagian Pembangunan dan

catalogue merupakan hambatan lainnya, Biro/Bagian Pengadaan

untuk pelaksanaan reviu yang dilakukan Barang/Jasa dapat terjalin dengan

APIP juga merupakan permasalahan baik sehingga penyaluran DAK Fisik

selanjutnya akibat belum adanya SOP dapat segera dilaksanakan.

penyelesaian kegiatan pra reviu kontrak b. Memitigasi permasalahan gagal

DAK Fisik. salur akibat keterlambatan

penyelesaian reviu APIP terhadap

REKOMENDASI FISKAL data kontrak.

1. Sosialisasi terkait pinjaman daerah perlu c. Peningkatan pemahaman masing-
dilakukan secara masif, mengingat
pemerintah daerah belum sepenuhnya masing Pemda agar selalu
mengetahui terkait skema pembiayaan
yang bisa di akses oleh pemda sehingga melakukan monitoring dalam
proyek strategis di daerah yang
membutuhkan pendanaan bisa segera penyaluran DAK Fisik TA 2021 agar
dikerjakan dan diharapkan bisa
dapat berjalan sebagaimana

mestinya sehingga DAK Fisik yang
dialokasikan dapat dioptimalkan

untuk pertumbuhan ekonomi

daerah yang bersangkutan.

STRATEGIC BRIEF SHEET 19
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
AGUSTUS 2021

AKSELERASI PENYERAPAN BELANJA PRIORITAS PC-PEN DAN
TRANSFER KHUSUS DANA DESA (TKDD)

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Bangka Belitung

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung bulan Agustus 2021 menganalisis rendahnya serapan belanja
prioritas PC-PEN dan TKDD. Analisis tersebut dilatarbelakangi realisasi belanja yang baru mencapai 41% dan realisasi untuk
penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah masih sangat rendah. Berdasarkan analisis atas kondisi permasalahan

tersebut Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung memberikan beberapa rekomensdasi yaitu 1) peningkatan kualitas
perencanaan anggaran dan kegiatan konstruksi satker, 2) penguatan regulasi internal K/L, khususnya dengan

tujuan agar agar juknis dan mekanisme kegiatan telah disiapkan oleh K/L pada awal tahun anggaran, 3) Dalam rangka
akselerasi penyerapan pelaksanaan anggaran, Satker K/L diharapkan dapat melakukan reviu atas pelaksanaan kegiatan di sisa
TA 2021 secara periodik, serta mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

STRATEGIC BRIEF SHEET 20
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK Halaman III (92,17), Data Kontrak (90), dan
Kesalahan SPM (85).
Di masa pandemi kehadiran
pemerintah sangat diperlukan, tidak hanya b. Realisasi penyaluran TKDD per 30 Agustus
mengatasi masalah kesehatan namun juga 2021 telah mencapai 62,51%. Akan tetapi
untuk menyelamatkan kondisi perekonomian. realisasinya untuk penanganan Covid-19
Respon Pemerintah dalam bentuk dukungan dan pemulihan ekonomi daerah masih
fiskal salah satunya melalui APBN, baik dengan sangat rendah sehingga perlu dilakukan
belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) percepatan dan dioptimalkan, yaitu:
maupun Transfer Daerah dan Dana Desa
(TKDD). Namun demikian, dalam - Berdasarkan hasil monitoring per 27
pelaksanaannya di Provinsi Kepulauan Bangka Agustus 2021 realisasi earmarked
Belitung ditemui beberapa kendala yaitu DAU lingkup Provinsi Kepulauan
ketidakserapan belanja prioritas, PEN, dan 10 Bangka Belitung baru mencapai
K/L Utama, khususnya belanja barang dan Rp91,05 miliar atau 26,31%,
belanja modal. Selain itu serapan anggaran sedangkan realisasi DTU untuk
TKDD khususnya untuk penanganan kesehatan pemulihan ekonomi daerah baru
dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) juga mencapai Rp199,92 miliar atau
masih sangat rendah. Atas peran APBN dalam 28,20%.
upaya penanganan kesehatan dan penggerak
ekonomi di era pandemi, perlu adanya - DID senilai Rp107,02 miliar yang
penyebarluasan informasi kepada stakeholder dialokasikan untuk bidang kesehatan,
dan masyarakat luas. per 27 Agustus 2021 telah terealisasi
penyerapannya senilai Rp30,92 miliar
KONDISI PERMASALAHAN atau 28,90 persen dari pagu untuk
APBN memiliki peran sangat penting di masa bidang kesehatan.

pandemi Covid-19. Namun demikian, - Penyaluran Dana Desa per 30 Agustus
penyerapan/ realisasi atas alokasi belanja 2021 mencapai Rp254,78 miliar atau
76,16 persen dari total pagu termasuk
satker K/L maupun TKDD di Provinsi di dalamnya penyaluran earmarked 8
Kepulauan Bangka Belitung masih rendah. persen, BLT Desa, dan Dana Desa non
BLT.
a. Alokasi belanja satuan kerja K/L lingkup
c. Berbagai kebijakan APBN khususnya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penanganan pandemi dan
pemulihan ekonomi belum diketahui
sebesar Rp2,85 triliun dengan tingkat dengan baik oleh seluruh lapisan
masyarakat, sehingga kehadiran
realisasi mencapai target semester I, yaitu Pemerintah kurang dirasakan
masyarakat.
Rp 1,19 triliun (41,3%). Adapun tingkat

realisasi per jenis belanja dari yang terbesar

adalah belanja pegawai (53,6%), belanja

bantuan sosial (49,3%), belanja barang

(38,2%), dan belanja modal (31,3%). Hal

tersebut menunjukkan bahwa terdapat

ketidakserapan pada jenis belanja barang

dan belanja modal. Nilai Indikator Kinerja ANALISIS

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengalami Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan

penurunan dibandingkan tahun Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung untuk

sebelumnya, yaitu dari 93,51 menjadi 91,71. merespon permasalahan tersebut yaitu:

Kontribusi utama penurunan disebabkan d. Penyusunan Laporan Reviu

oleh adanya Pelaksanaan Anggaran Semester I

empat indikator dengan nilai di bawah 95, Tahun 2021.

yaitu Capaian Output (65,16), Deviasi 1) Berdasarkan hasil Tracking

Analysis dan hasil agregasi Evaluasi

STRATEGIC BRIEF SHEET 21
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Pelaksanaan Anggaran (EPA), Sekretaris Daerah, dan instansi terkait

permasalahan ketidakserapan lingkup Provinsi Kepulauan Bangka

belanja barang dan belanja modal, Belitung, yang dilaksanakan secara

khususnya pada belanja prioritas, hybrid pada tanggal 25 dan 30 Agustus

belanja PEN, dan belanja utama 10 2021. Dalam rakor tersebut Kanwil

K/L Utama, didominasi oleh dua berkesempatan menyampaikan

faktor utama, yaitu: beberapa hal sebagai berikut:

- Permasalahan pelaksanaan 1) Kebijakan penyesuaian dan

pengadaan barang/jasa dan refocusing TKDD Tahun 2021 dalam

kegiatan, seperti keterlambatan rangka penanganan pandemi Covid-

kontrak pekerjaan fisik, 19 dan dampaknya (PMK Nomor

keterlambatan penyelesaian 17/PMK.07/2021), yaitu:

pekerjaan, pembatalan pekerjaan - Penggunaan minimal 25% DTU
untuk mendukung program
konstruksi, penambahan alokasi

kegiatan di tengah tahun, pemulihan ekonomi daerah.

ketidakpastian bentuk kegiatan, - Earmarking minimal 8% DAU

perubahan juknis di tengah tahun, atau DBH bagi daerah yang tidak

penundaan kegiatan, dan faktor mendapat DAU untuk

musim tanam. mendukung pelaksanaan

- Pengaruh ketidakpastian vaksinasi Covid-19, Innakes

perkembangan pandemi Covid-19 daerah, mendukung kelurahan

terhadap mekanisme dan jadwal dalam kegiatan pos komando

kegiatan satuan kerja. tingkat kelurahan.

2) Kedua permasalahan - Mendukung pemulihan ekonomi
melalui pengutamaan metode
pelaksanaan anggaran dimaksud

juga dikonfirmasi oleh hasi survei padat karya DAK Fisik. -

Kanwil DJPb Provinsi Bangka Penyesuaian penggunaan DAK

Belitung yang diolah dengan metode Non Fisik Kesehatan,

Principal Factor Analysis. - Penggunaan DID paling sedikit

3) Berdasarkan hasil Tracking 30% untuk bidang Kesehatan.

Analysis dan Logic Model pada empat - Dana Desa di-earmarked 8%

indikator IKPA dengan nilai rendah, untuk penanganan COVID-19

permasalahan utama antara lain skala desa.

berupa: 2) Realisasi Total TKDD per 30

- Tidak validnya isian capaian Agustus 2021 telah mencapai

output satuan kerja, salah satunya 62,51%. Akan tetapi realisasi untuk

pada capaian output generik yang Penanganan Covid-19 dan

seharunya terisi 1/12 per bulan. Pemulihan Ekonomi dari alokasi

- Terdapat sejumlah penyesuaian DTU, earmarked 8% DAU/DBH,

kebijakan dan mekanisme maupun DID masih sangat rendah

pelaksanaan kegiatan oleh K/L sehingga masih perlu dioptimalkan.

yang berpengaruh pada kecepatan f. Kuliah Umum Wawasan APBN pada

pelaksanaan anggaran satuan Program Studi Ekonomi Fakultas

kerja. Ekonomi Universitas Bangka Belitung,

e. Rapat koordinasi yang dihadiri oleh dengan tema "Peran APBN Sebagai
Wakil Gubernur, Kepala Perwakilan
Penggerak Ekonomi di Era Pandemi

BPKP, Kepala Bappeda, Kepala Bakuda, Covid-19" yang dilaksanakan secara

STRATEGIC BRIEF SHEET 22
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

daring pada tanggal 24 Agustus 2021. 2) Untuk mengakselerasi

Dalam Kuliah Umum tersebut Kanwil penyerapan dan meningkatkan

berkesempatan menyampaikan efektivitas serta efisiensi

beberapa hal sebagai berikut: pelaksanaan anggaran, kunci

1) Sekilas APBN baik dari utamanya terdapat pada K/L itu

pengertian maupun fungsi. sendiri. Satuan kerja K/L disarankan

2) Memberikan gambaran yang untuk mereviu perencanaan (alokasi,

lebih jelas tentang fungsi-fungsi mekanisme, dan jadwal) atas

APBN, dipaparkan kinerja belanja pelaksanaan kegiatan di sisa TA 2021

APBN Tahun 2021 untuk lingkup secara periodik. Potensi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, permasalahan yang akan dihadapi di

baik terkait belanja pemerintah sisa TA 2021 perlu dipetakan dan

pusat (satker K/L) maupun belanja dimitigasi. Kemudian satker juga

TKDD, termasuk program-program perlu melakukan percepatan

serta kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatannya agar tidak

rangka penanganan pandemi Covid- menumpuk pada akhir tahun

19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional anggaran. Selain itu, koordinasi

(PEN). dengan eselon I, KPPN, Kanwil DJPb,

3) APBN mampu menjadi dan pihak eksternal lainnya harus

instrumen countercyclical, sebagai tetap ditingkatkan.

upaya menjaga belanja negara untuk REKOMENDASI FISKAL

dapat mengatasi dampak pandemi Beberapa rekomendasi yang disusun dalam
rangka percepatan pelaksanaan anggaran guna
Covid-19. penanganan Covid-19 termasuk pemulihan
ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka
g. Talkshow di RRI Pangkalpinang Belitung yaitu:
bertajuk “Kebijakan Anggaran Negara di a. Terkait dengan ketidakserapan belanja

Masa Pandemi”, yang disiarkan secara antara lain: (1) peningkatan kualitas

interaktif melalui siaran radio FM 96,4

MHz pada 26 Agustus 2021. Dalam perencanaan anggaran dan kegiatan

kegiatan tersebut Kanwil konstruksi satker/ K/L; (2) penguatan

berkesempatan menyampaikan regulasi internal K/L, khususnya dengan

beberapa hal sebagai berikut: tujuan agar agar juknis dan mekanisme

1) Fokus utama APBN 2021 kegiatan telah disiapkan oleh K/L pada

adalah untuk percepatan awal tahun anggaran; (3) eliminasi proses

penanganan pandemi Covid-19 dan reviu DED prototype oleh eselon I pada

melakukan pemulihan ekonomi yang pekerjaan konstruksi bersumberkan dana

terdampak, namun tetap SBSN; (4) penguatan regulasi internal K/L;

memperhatikan pencapaian target (5) penyediaan PPK secara masif di setiap

pembangunan jangka menengah dan satuan kerja; (6) dan relaksasi pada

panjang. Total penyerapan anggaran persyaratan perserta lelang; (7)

per 15 Agustus 2021 sebesar 1.563 penguatan peran APIP K/L.

miliar atau 55,9% dari total pagu. b. Terkait dengan nilai kinerja IKPA yang
rendah antara lain: (1) nilai capaian output
Realisasi terbesar ada pada belanja

pegawai sebesar 69,1% diikuti generik agar terisikan secara otomatis

dengan belanja barang sebesar (default oleh aplikasi 1/12 per bulan); (2)

53,2%, kemudian belanja bansos hasil Regulatory Impact Analysis (RIA)

sebesar 49,3%, dan yang terkecil merekomendasikan implementasi

42,2%. relaksasi sebagian atas beberapa ikator

STRATEGIC BRIEF SHEET 23
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

IKPA, misalnya Revisi DIPA, Halaman III BULAN AGUSTUS
DIPA dan Capaian Output. TAHUN 2021

c. Dalam rangka akselerasi penyerapan pelaksanaan kegiatan di sisa TA 2021
pelaksanaan anggaran, Satker K/L secara periodik, serta mengupayakan
diharapkan dapat melakukan reviu atas agar pelaksanaan kegiatan tidak
menumpuk di akhir tahun anggaran.

STRATEGIC BRIEF SHEET 24
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
AGUSTUS 2021

PENGENDALIAN INFLASI SERTA AKSELERASI REALISASI ANGGARAN
DAN PENYERAPAN DANA PENANGGULANGAN COVID 19 DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jambi

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2021 menganalisis percepatan
realisasi anggaran satker UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, rendahnya realisasi penyerapan dana penanggulangan Covid 19,
pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, reviu pelaksanaan anggaran, serta penyerapan insentif tenaga Kesehatan
daerah (Innakesda) DAU/DBH TA 2021. Analisis ini dilatarbelakangi karena lambannya proses revisi DIPA yang
membutuhkan persetujuan Eselon 1 K/L, adanya perubahan sistem keuangan daerah dari SIMDA ke SIKPD, kendala pada
proses pengadaan barang, serta masih kurangnya koordinasi antar unit kerja dan kurangnya pemahaman satuan kerja Hasil
analisis menunjukkan bahwa perlu langkah-langkah koordinasi dengan berbagai pihak, mendorong Pemda mempercepat
kegiatan-kegiatan daerah, serta pelaksanaan bimtek dalam rangka meningkatkan pemahaman satuan kerja.

STRATEGIC BRIEF SHEET 25
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK 4. Keterlambatan daerah dalam menyikapi
Isu tematik yang diangkat oleh PMK 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
Jambi yaitu mengenai percepatan realisasi
anggaran satker Uin Sultan Thaha Saifudin 5. Kesulitan Kanwil DJPb dalam memantau
Jambi, rendahnya realisasi penyerapan Dana data penyerapan karena data dari
Penanggulangan Covid 19, pemulihan Pemda langsung disampaikan ke DJPK.
ekonomi dan pengendalian inflasi, reviu Di sisi lain, pengendalian inflasi
pelaksanaan anggaran, dan penyerapan
insentif tenaga Kesehatan daerah merupakan salah satu strategi dalam
(Innakesda) DAU/DBH TA 2021. mendukung pemulihan ekonomi dengan
menjaga harga barang kebutuhan yang
KONDISI PERMASALAHAN stabil dan terjangkau oleh masyarakat.
Pengendalian inflasi di Provinsi Jambi perlu
Data OMSPAN per 15 Agustus 2021 didukung oleh semua stakeholder terkait
menunjukkan penyerapan belanja UIN STS seperti Pemda, BI, Kanwil DJPb Prov. Jambi,
Jambi baru sebesar 34,35% dari target Bappeda dan Badan Ketahanan Pangan
triwulan III sebesar 60%. Untuk belanja Provinsi Jambi. Beberapa permasalahan
sumber dana PNBP dari pagu 61 Milyar baru yang dialami oleh Provinsi Jambi dalam
terealisasi 17,8%, sedangkan sumber dana upaya pengendalian inflasi antara lain:
SBSN untuk pembangunan gedung dari pagu 1. Belum optimalnya implementasi
227,57 Milyar baru terealisasi 23,29%.
Rendahnya penyerapan ini disebabkan kerjasama antar daerah baik antar
beberapa permasalahan antara lain: provinsi maupun antar kabupaten/kota
1. Adanya kendala dana di pihak penyedia di Provinsi Jambi;
2. Belum terdapat peta kondisi pangan
barang/jasa; strategis pada Provinsi Jambi;
2. Peralatan didatangkan dari luar Jambi; 3. Provinsi Jambi hanya surplus pada
3. Monitoring dan evaluasi penyerapan komoditas daging ayam dan telur ayam
sedangkan untuk kebutuhan pangan
belum dilaksanakan; strategis lainnya masih didukung dari
4. Pengesahan PNBP/BLU dilakukan per provinsi lain

triwulan sehingga dimungkinkan sudah Terkait realisasi kinerja anggaran
terdapat realisasi namun belum belanja satker terdapat beberapa
disahkan; permasalahan yang dialami oleh satuan
5. Revisi refocusing memerlukan waktu kerja sehingga mempengaruhi realisasi
lama . kinerja anggaran belanja satker. Beberapa
permasalahan tersebut antara lain:
Rendahnya realisasi penyerapan 1. Lambannya proses revisi DIPA yang
dana penanggulangan Covid-19 di Provinsi
Jambi disebabkan beberapa permasalahan, membutuhkan persetujuan Eselon 1 K/L;
antara lain: 2. Penyerapan realisasi anggaran belanja
1. Keterlambatan penetapan Perkada
(belanja barang dan belanja bantuan
tentang penjabaran APBD 2021 karena sosial) masih dibawah target nasional;
pergantian kepala daerah dan kondisi 3. Keterlambatan pengadaan barang/jasa
sosial; dikarenakan proses pengadaan barang
2. Perbedaan data realisasi penyerapan masih dalam proses;
dana penanggulangan Covid-19 antara
Kementerian Keuangan dengan Pemda;
3. Perubahan sistem keuangan daerah dari
SIMDA ke SIKPD;

STRATEGIC BRIEF SHEET 26
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

4. Pemahaman yang masih kurang akan Diharapkan untuk nilai IKPA dapat dicapai

pentingnya Rencana Penarikan Dana lebih dari 95. Beberapa solusi yang

(RPD) dengan Hal. III DIPA; disampaikan guna memecahkan

5. Dampak Pandemi Covid-19 yang permasalahan UIN STS Jambi antara lain:

menyebabkan beberapa kegiatan satker 1. Agar dilaksanakan rapat koordinasi

tidak dapat dilaksanakan atau tidak dengan pihak penyedia barang/jasa

terlaksana sesuai rencana; untuk mempercepat pelaksanaan

6. Pemahaman satker terkait tata cara pekerjaan;

perekaman data capaian output masih 2. Perlu dilaksanakan rapat koordinasi

kurang. terkait rencana kegiatan dan penyerapan

Sehubungan dengan realisasi anggaran antara bagian keuangan dengan

innakesda DAU/DBH TA 2021, beberapa bagian teknis;

permasalahan yang menyebabkan realisasi 3. Terkait Revisi anggaran dipersilahkan,

innakesda DAU/DBH TA. 2021 rendah, namun diharapkan setiap triwulan

antara lain: sebanyak 1 kali saja agar mendapatkan

1. Keterlambatan penganggaran realokasi nilai maksimal;

dan refocusing minimal 8% DAU/DBH 4. Perlu dilakukan penguatan tidak hanya

TA. 2021 dalam APBD TA. 2021 karena untuk bagian keuangan rektorat tetapi

multitafsir ketentuan dalam PMK juga di fakultas-fakultas.

17/PMK.07/2021; Rendahnya penyerapan dana

2. Keterlambatan penetapan perkada penanggulangan Covid-19 menunjukan

tentang penjabaran APBD 2021 karena bahwa Pemerintah Daerah belum bekerja

pergantian kepala daerah dan kondisi secara maksimal dalam memanfaatkan

sosial; dana-dana yang telah dialokasikan oleh

3. Kurangnya koordinasi antar unit Pemerintah Pusat. Padahal sejak awal tahun

kerja/SKPD teknis dengan BPKAD; (Februari 2021), Kementerian Keuangan

4. Keterlambatan pelaporan yang telah menerbitkan PMK-17/PMK.07/2021.

diakibatkan mekanisme dan aplikasi Hal ini tentu saja berdampak terhadap

pelaporan ditambah kondisi penanganan covid-19 dan pemulihan

keterbatasan jaringan komunikasi. ekonomi di daerah. Dengan besarnya dana

yang digelontorkan pemerintah pusat,

diharapkan penanganan covid-19 berjalan

ANALISIS lancar dan pemulihan ekonomi bisa berjalan
Sampai dengan bulan Agustus 2021,
lebih cepat. Oleh karena itu, perlu diambil
penyerapan anggaran UIN STS Jambi masih
jauh dibawah target nasional yaitu untuk langkah-langkah percepatan dengan sinergi
Triwulan III sebesar 60%. Hal ini belum
mendapat perhatian yang besar dari semua stakeholder di daerah.
pimpinan UIN STS karena belum/tidak ada
monitoring dan evaluasi penyerapan Pengendalian inflasi dapat dilakukan
anggaran yang dilakukan secara berkala. Hal
ini tidak saja merugikan pihak UIN semata melalui pendekatan 4K yaitu
namun juga Kementerian Agama dan Kanwil
DJPb Prov. Jambi selaku Kuasa BUN di keterjangkauan harga, ketersedian pasokan,
Daerah karena penyerapan anggaran masuk
dalam satu kriteria penilaian IKPA. kelancaran distribusi serta komunikasi

koordinasi. Kondisi provinsi Jambi yang

belum swasembada untuk 9 komoditas

pangan strategis menyebabkan Provinsi

Jambi sangat tergantung pada dukungan

provinsi lain. Oleh karena itu, Provinsi Jambi

harus dapat menumbuhkan sentra

STRATEGIC BRIEF SHEET 27
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

pertanian/produksi baru dan melakukan penyerapan. Di samping itu, kenaikan

optimalisasi produksi oleh produsen lokal harga barang diatas pagu anggaran

seperti daging sapi, ayam dan ikan. menyebabkan kegiatan tidak dapat

Kerjasama antar kabupaten/kota di Provinsi dilaksankan seperti kenaikan harga

Jambi harus terus digalakkan guna saling pupuk urea /NPK, benih jagung dan

mendukung suplai pangan strategis antar kedelai.

kabupaten/kota disamping menggalang 3. Proses Lelang/Pengadaan barang/jasa

kerjasama dengan provinsi lain agar tercipta yang lambat

kestabilan pasokan pangan di Provinsi Jambi Pengadaan barang/jasa terlambat

yang berimbas pada kestabilan harga dan disebabkan karena minimnya penyedia

inflasi yang terjaga. barang/jasa yang memenuhi spesifikasi

Berdasarkan hasil survey yang yang dibutuhkan oleh satker, belanja

disebar ke seluruh satker dan hasil modal terkendala oleh harga yang tidak

konfirmasi secara langsung kepada satker terupdate serta koleksi barang/jasa yang

terpilih sebagai responden, terkait dibutuhkan tidak lengkap pada aplikasi e-

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan catalog, dan kurangnya pemahaman

penyerapan angaran terdapat sejumlah sumber daya manusia mengenai

catatan untuk mendapat perhatian baik dari peraturan pengadaan barang / jasa.

satker sendiri maupun eselon I masing- 4. Tingginya Deviasi Hal. III DIPA

masing satker ke depan, yaitu diantaranya: Tingginya Deviasi Hal. III DIPA

1. Pelaksanaan Revisi DIPA disebabkan karena pemahaman satker

Revisi yang dilaksanakan pada bulan tentang revisi halaman III masih kurang,

maret sampai dengan Juni 2021 banyak kegiatan dan pekerjaan yang

terjadi karena perubahan alokasi ABT memerlukan instruksi atau petunjuk

seperti untuk PEN padat karya dan kantor pusat, kurangnya komitmen para

pembangunan Fisik maupun pengelola DIPA satker untuk

pengurangan pagu, sehingga perlu mempebaiki revisi halaman III secara

diiringi dengan perubahan rencana benar, satuan kerja tidak mematuhi batas

kegiatan yang baru. Selain itu terdapat akhir pengajuan revisi halaman III,

revisi perubahan volume (volume kesulitan dalam menentukan prediksi

berkurang) menyangkut prioritas besaran nominal belanja maupun waktu

nasional dan PEN seperti penerima realisasi anggaran secara akurat dan

bantuan pertanian di Kawasan pengajuan pembayaran kontrak dengan

Pengembangan Jagung dan Kedelai serta nilai besar di akhir bulan dan SPM masuk

penerima bioflok untuk perikanan; di bulan berikutnya.

2. Penyerapan Anggaran Rendah 5. Dampak Pandemi COVID-19

Rendahnya penyerapan anggaraan Penerapan PPKM (Pemberlakukan

disebabkan adanya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

Pembatasan Kegiatan Masyarakat berdampak pada pelarangan kegiatan

(PPKM) mejadikan terbatasnya yang mengumpulkan masa dan

aktivitas/kegiatan yang mengumpulkan menyebabkan kerumunan sehingga

banyak orang. Proses pelaksanaan banyak kegiatan yang dilakukan secara

pekerjaan fisik yang baru dimulai daring dan berdampak pada anggaran

pertengahan tahun dan pekerjaan lelang yang tidak terserap sesuai rencana.

yang memerlukan ijin persetujuan dari 6. Capaian Output Rendah

Eselon 1 juga menyebabkan rendahnya

STRATEGIC BRIEF SHEET 28
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Rendahnya realisasi pelaporan capaian target penyelesaian pekerjaan termasuk
output di tingkat satker disebabkan
karena satker belum sepenuhnya melakukan monev.
memahami teknis perekaman data
capaian output, realisasi belanja pada 2. Peningkatan koordinasi antara bagian
satuan kerja sudah terealisasi namun
belum menghasilkan output, dan satker keuangan dengan bagian teknis agar
masih menyamakan capaian output
dengan realisasi anggaran. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Rendahnya realisasi penyerapan semakin tertib dan dilakukan monev
anggaran innakesda di Provinsi Jambi
disebabkan karena refocusing dan realokasi secara berkala.
anggaran dilakukan oleh Pemprov. Jambi
baru dimulai di akhir bulan Juli 2021 3. Segera berkoordinasi dengan Kanwil
menunggu pelantikan Gubernur terpilih.
Padahal, Kementerian Keuangan telah DJPb Provinsi Jambi bila mengalami
memerintahkan Pemda untuk melakukan
refocusing dan realokasi APBD TA. 2021 di kendala terkait revisi.
bulan Februari 2021 dengan menerbitkan
PMK- 17/PMK.07/2021. Seharusnya hal ini Terkait dengan analisis mengenai
tidak terjadi apabila Pemda mau aktif
berkoordinasi dengan Kemendagri dan rendahnya realisasi penyerapan Dana
Kemenkeu terkait hal ini.
Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Jambi,
Berdasarkan hasil monev yang dilakukan
oleh Kanwil DJPb, beberapa kendala direkomendasikan langkah sebagai berikut:
penyerapan realisasi belanja daerah antara
lain: 1. Perlu penguatan koordinasi Tim
1. Keengganan masyarakat melakukan
Percepatan Pemulihan Ekonomi di
vaksinasi;
2. Ketersediaan vaksin yang masih kurang; daerah dengan melakukan rapat
3. Keterbukaan masyarakat untuk
koordinasi secara berkala;
melaporkan kasus covid ke satgas covid
daerah; 2. Mendorong Pemda untuk segera
4. Keengganan menjadi PPK suatu kegiatan
karena banyaknya potensi kriminalisasi; mempercepat kegiatan-kegiatan di
5. Adanya keraguan untuk mengeksekusi
peraturan yang telah ditetapkan. daerah yang berdampak pada Pemulihan

REKOMENDASI Ekonomi Daerah/Nasional;
Terkait dengan analisis isu
3. Penyampaian data yang dilaporkan oleh
permasalah penyerapan Anggaran UIN STS
Jambi masih dibawah target, Pemda diharapkan dapat juga
direkomendasikan langkah sebagai berikut:
1. Mengadakan rapat dengan pihak disampaikan ke Kanwil DJPb agar dapat

pelaksana pekerjaan pembangunan dimonitor dan dievaluasi.
gedung untuk memperjelas progres dan
Terkait dengan analisis mengenai

Pemulihan Ekonomi dan Pengendalian

Inflasi di Provinsi Jambi, direkomendasikan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendorong kerjasama antar

kabupaten/kota dan kerjasama antar

provinsi agar kebutuhan suatu wilayah

dapat disuplai oleh wilayah lain sebagai

penyangga;

2. Menciptakan sentra pangan/produksi

baru di Provinsi Jambi dengan melihat

potensi kabupaten/kota yang ada di

Provinsi Jambi;

3. Upaya-upaya pengendalian inflasi harus

terus ditingkatkan melalui koordinasi

secara rutin oleh semua pihak yang

terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi

Daerah.

STRATEGIC BRIEF SHEET 29
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Terkait dengan analisis mengenai Reviu BULAN AGUSTUS
Pelaksanaan Anggaran, direkomendasikan TAHUN 2021
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Satuan kerja diharapkan dapat lebih aktif yang benar tentang pelaporan capaian
output dan ketercapaian dengan
untuk berkoordinasi dengan unit Eselon I targetnya sehingga nilai IKPA dapat lebih
terkait proses revisi DIPA yang tinggi lagi.
memerlukan persetujuan Unit Eselon 1;
2. Satuan kerja agar melakukan percepatan Terkait dengan realisasi belanja
penyerapan anggaran dengan melakukan daerah, direkomendasikan langkah-langkah
proses pengadaan barang/jasa sedari sebagai berikut:
awal tahun; 1. Mendorong Pemerintah Provinsi untuk
3. Satuan kerja dapat menggunakan
mekanisme pengadaan barang/jasa lain melaksanakan rapat koordinasi
apabila pengadaan barang/jasa melalui akselerasi pemulihan ekonomi daerah
e-cataloq terhambat sehingga tidak secara berkala dengan pemerintah
menghambat penyerapan anggaran. kabupaten/kota serta melibatkan pihak
4. Satuan kerja dapat melakukan Kemendagri, Kemenkeu, BPKP,
komunikasi dan konsultasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
Kanwil DJPb Prov. Jambi terkait Rencana 2. BPKAD Kabupaten/Kota diminta
Penarikan Dana (RPD) dan Revisi Hal. III melaksanakan rapat koordinasi
DIPA. akselerasi pemulihan ekonomi daerah
5. Dengan masih merebaknya pandemi secara berkala dengan SKPD/OPD/Unit
Covid-19, satker diharapkan untuk Teknis.
menyusun ulang kegiatan dan kebutuhan 3. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
anggaran serta melakukan revisi diminta untuk lebih proaktif
anggaran untuk mengoptimalkan melaksanakan langkah-langkah strategis
penyerapan. pemulihan ekonomi daerah.
6. Perlu dilakukan bimtek menjelang akhir
triwulan agar satker diberi pemahaman

STRATEGIC BRIEF SHEET 30
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU
AGUSTUS 2021

EVALUASI KREDIT PROGRAM DAN ASISTENSI SATUAN KERJA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Bengkulu

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu melakukan kegiatan evaluasi penyaluran kredit program dan assitensi
kepada satuan kerja mitra. Evaluasi penyaluran kredit program didasarkan pada rendahnya penyaluran yang hanya mencapai
1,2% dibandingkan dengan penyaluran di tingkat nasional. Sedangkan asistensi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman
satker mitra terhadap aplikasi SMART dan pendampingan penyelesaian satker inaktif bersaldo dan Satker dengan BMN minus
sehingga pada saat rollout SAKTI saldo awal sudah valid.

STRATEGIC BRIEF SHEET 31
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK d. Pada saat satker selesai melaksanakan
kegiatannya tidak langsung dilakukan
a. Peningkatan softskill dalam penggunaan serah terima dan/atau penyelesaian atas
aplikasi SMART.
e. pencatatan aset-asetnya sehingga masih
b. Evaluasi Penyaluran Pembiayaan KUR tercatat pada neraca dengan status satker
dan UMi di Provinsi Bengkulu. sudah inaktif sedangkan BMN bernilai
minus terjadi dikarenakan nilai
c. Pendampingan Penyelesaian Satker penyusutan lebih besar daripada nilai
Inaktif Bersaldo dan Satker dengan data perolehan.
BMN Minus
REKOMENDASI FISKAL
KONDISI PERMASALAHAN
a. Satker belum sepenuhnya memahami a. Kanwil DJPb dan DJA lebih aktif
melakukan sosialisasi penginputan
tata cara penginputan capaian output capaian output dan menyiapkan modul
pada aplikasi SMART. Hal tersebut beserta video tutorial tata cara
berdampak pada penilaian EKA SMART penginputan capaian output melalu
b. Penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu aplikasi SMART DJA.
masih sangat rendah yakni 1,2% per 13
Agustus 2021 dibandingkan dengan b. Perlu peningkatan sosialisasi tentang
penyaluran KUR Nasional dan jumlah KUR baik oleh Perbankan maupun OPD
penerima KUR masih rendah jika terkait.
dibanding dengan dengan jumlah
UMKM potensial yang ada. c. Perlu usaha lebih dari OPD untuk
c. Dalam rangka persiapan Rollout SAKTI meningkatkan pendataan UMKM
Tahun 2022, diperlukan data saldo awal potensial dan meningkatkan sinergi
yang harus diyakini kebenarannya. dengan Kanwil DJPb Prov Bengkulu,
BPS dan Perbankan.
ANALISIS
d. Pemda agar proaktif menjalin
a. Karena DJA tidak memiliki kantor kerjasama dengan penyalur UMi yaitu
vertikal mengakibatkan masih banyak BLU PIP (Pusat Investasi Pemerintah)
satuan kerja di daerah yang memerlukan untuk melakukan sosialisasi melalui
bimtek terkait penginputan capaian Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu atau
output pada aplikasi SMART. Banyak KPPN setempat serta aktif mendata
satuan kerja yang belum benar-benar Koperasi yang potensial untuk bisa
memahami tata cara penginputan menjadi Penyalur UMi.
capaian output pada aplikasi SMART.
e. Terkait satker inaktif perlu dilakukan
b. Dalam Rapat Evaluasi KUR dan UMi di koordinasi dengan kementerian
Provinsi Bengkulu terungkap bahwa pemberi DIPA pada tahun berkenaan
masyarakat masih menganggap bahwa dan untuk satker dengan data BMN
persyaratan pengajuan kredit KUR di Minus diharapkan untuk melakukan
perbankan cukup rumit walaupun pihak proses normalisasi sesuai petunjuk
perbankan sudah berupaya melakukan DJKN dalam hal ini KPKNL.
sosialisasi dan pendekatan agar
pembiayaan KUR dapat diakses oleh INDIKATOR KEBERHASILAN
masyarakat hingga ke pelosok daerah di a. Berdasarkan hasil monev kanwil,
wilayah Provinsi Bengkulu. Selain itu
penerima pembiayaan KUR masing pelaksanaan Bimtek Pengisian Capaian
kurang tepat sasaran. Output Satker pada SMART DJA belum
berdampak signifikan. Hal ini akan
c. Masih sedikit lembaga yang menyalurkan menjadi
UMi, sehingga realisasi penyaluran UMi
belum signifikan.

catatan kami untuk meingkatkan edukasi
kpd satker agar mencapai hasil yangg
maksimal.

STRATEGIC BRIEF SHEET 32
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

b. Kegiatan Rapat terkait pembiayaan KUR c. Dalam Rapat Evaluasi Pembiayaan KUR
dan UMi di Provinsi Bengkulu merupakan
kegiatan yang berkelanjutan, sehingga dan UMi, Perwakilan BI menjelaskan
indikator keberhasilan dapat dilihat
secara berkala. Adapun indikator bahwa pihaknya akan menindaklanjuti
keberhasilan tersebut diantaranya:
pembinaan dan pengembangan UMKM
- Permintaan KUR di Provinsi
Bengkulu meningkat signifikan pada dengan menawarkan kerjasama dengan
tahun 2021 dan bahkan permintaan
KUR per bulan pada Juni 2021 Pemda melalui kegiatan UMKM masuk
sebesar Rp362,5 miliar atau jauh digital.
melampaui pra-covid19 dimana
penyaluran KUR per bulan pada d. Satuan kerja secara kooperatif
Tahun 2019 sebesar Rp98,1 miliar.
melakukan koordinasi untuk
- Pada tahun 2020 Pembiayaan Ultra
Mikro menunjukkan kinerja positif menyelesaikan permasalahan terkait.
yang cukup signifikan dari tahun
sebelumnya, hingga akhir tahun Selain itu tidak lagi terdapat angka pada
2020 mampu menambah 4.341
orang nasabah dengan jumlah kredit neraca satker inaktif (neraca sama
mencapai Rp12,9 miliar.
dengan 0) dan tidak lagi terdapat data

BMN Minus pada e-Rekon LK

STRATEGIC BRIEF SHEET 33
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
AGUSTUS 2021

BANK BPD SUMSEL BABEL SEBAGAI BANK PERSEPSI YANG TELAH
MENDAPAT PENETAPAN KANAL 7020 UNTUK PENYETORAN PAJAK KE

KAS NEGARA YANG TERINTEGRASI DENGAN PENCAIRAN DANA
BELANJA DAERAH, MASIH LAMBATNYA PROSES PENYALURAN BLT
DANA DESA DI KAB/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN, DAN DIALOG INTERAKTIF MELALUI LPRRI DENGAN TEMA:
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan

RINGKASAN
Bank BPD Sumsel Babel termasuk Bank Persepsi yang telah mendapat penetapan Kanal 7020 untuk Penyetoran Pajak ke Kas
Negara yang Terintegrasi dengan Pencairan Dana Belanja Daerah, namun belum ada transaksi sampai dengan tanggal 16 Juli
2021. Selain itu, proses penyaluran BLT Dana Desa di Kab/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong
lambat, sementara Tahun Anggaran 2021 tinggal 4 bulan lagi. Selanjutnya, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selaan
menyelenggarakan Dialog Interaktif melalui LPRRI dengan Tema: Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Sumatera Selatan
sebagai langkah antisipasi kekhawatiran akan adanya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Agustus 2021 menganalisis penyebab
kendala yang teridentifikasi pada rencana implementasi SP2D BUD Online di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, kendala
penyaluran BLT DD di Provinsi Sumatera Selatan dan terdapat beberapa desa yang dihentikan penyaluran DD-nya karena
permasalahan hukum, serta indikasi timbulnya kekhawatiran akan adanya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Sumatera Selatan.

KEGIATAN 34

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Kegiatan Program Strategis Kanwil DJPb BULAN AGUSTUS

Provinsi Sumatera Selatan yang telah diikuti TAHUN 2021

dan dilaksanakan terkait peran Kanwil 9. Dialog Interaktif melalui Lembaga
Penyiaran RRI (LPRRI) antara Kepala
sebagai Regional Chief Economist dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
dan Kepala Biro Perekonomian
Representasi Kementerian Keuangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tentang Pemulihan Ekonomi Nasional
Daerah, yang melibatkan eksternal DJPb, Provinsi Sumatera Selatan (19 Agustus
2021).
Pemda, dan mitra kerja lainnya adalah sebagai
berikut: 10. Program BISA II (Belajar Ilmu dan Sistem
Akuntansi) dengan Badan Pertanahan
1. Audiensi dengan Kepala Kepolisian Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam selaku UAPPA-W di wilayah Provinsi
Sumatera Selatan secara Daring (24
rangka Peningkatan Sinergi dan Agustus 2021).

Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan 11. Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan
Anggaran (Rakorda PA) Tentang
Pelaporan Keuangan Satuan Kerja (3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan APBN
melalui Penguatan Komitmen Kuasa
Agustus 2021). Pengguna Anggaran (KPA) secara Daring
(26 Agustus 2021).
2. Rapat Koordinasi Akselerasi Kinerja
ISU TEMATIK
Transaksi Penyetoran Pajak ke Kas
Berdasarkan Kegiatan Program Strategis
Negara yang Terintegrasi dengan Belanja Kanwil DJPb Provinsi Sumsel yang telah
diikuti dan dilaksanakan, terkait peran Kanwil
Daerah atau SP2D BUD Online (3 Agustus sebagai Regional Chief Economist dan
Representasi Kementerian Keuangan di
2021). Daerah, isu tematik regional yang diangkat
adalah sebagai berikut:
3. Rapat Koordinasi dan Akselerasi 1. Bank BPD Sumsel Babel termasuk Bank

Penyaluran Dana Desa di wilayah Persepsi yang telah mendapat penetapan
Kanal 7020 untuk Penyetoran Pajak ke Kas
Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Negara yang Terintegrasi dengan
Pencairan Dana Belanja Daerah, namun
PMD Provinsi Sumatera Selatan (9 belum ada transaksi sampai dengan tanggal
16 Juli 2021.
Agustus 2021). 2. Masih lambatnya proses penyaluran BLT
Dana Desa di Kab/Kota dalam wilayah
4. Dialog dengan Stakeholder dengan Tema Provinsi Sumatera Selatan mengingat
Tahun Anggaran 2021 tinggal 4 bulan lagi.
“Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera 3. Dialog Interaktif melalui LPRRI dengan
Tema: Pemulihan Ekonomi Nasional di
Selatan Mendengarkan” secara Daring (9 Provinsi Sumatera Selatan karena indikasi
timbulnya kekhawatiran akan adanya
Agustus 2021). hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bincang Online Tentang Permasalahan

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Lingkup Kanwil DJPb Provinsi

Sumatera Selatan Periode Triwulan III

Tahun 2021 (10 Agustus 2021).

6. Program BISA (Belajar Ilmu dan Sistem

Akuntansi) dengan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) selaku UAPPA-W di wilayah

Provinsi Sumatera Selatan secara Daring

(12 Agustus 2021).

7. Audiensi dengan Kepala Kanwil

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Provinsi Sumatera Selatan dalam

rangka Peningkatan Sinergi dan Rencana

Strategis Peningkatan Kualitas

Pelaksanaan Anggaran (16 Agustus

2021).

8. FGD Penyusunan Laporan Perkembangan

Kinerja Perekonomian Provinsi Sumatera

Selatan Tentang Bulan Agustus 2021 (19

Agustus 2021).

STRATEGIC BRIEF SHEET 35
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

KONDISI PERMASALAHAN BULAN AGUSTUS

Kondisi Permasalahan dari tiap Isu TAHUN 2021

Tematik Regional yang dipilih adalah sebagai Rincian desa yang belum salur BLT
Dana Desa per 9 Agustus 2021 dengan
berikut: Total Desa BLT = 2852:
1) Pada Kabupaten OKU Timur baru
1. Permasalahan yang teridentifikasi pada
mencairkan BLT Dana Desa untuk
rencana implementasi SP2D BUD Online di Bulan Ke-1 dan Bulan Ke-2
terhadap 305 desa. Sementara,
wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah: untuk Bulan Ke-3 sampai dengan
a. Terdapat perbedaan penggunaan Bulan Ke-4 belum salur (0%).
2) Pada Kabupaten Lahat terdapat 1
Aplikasi oleh Pemda. Aplikasi SIMDA desa yakni Desa Gunung Karto, Kec.
Kikim Timur yang belum
(dengan Sistem CMS versi IV) yang menyalurkan BLT Dana Desa dari
Bulan Ke-1 (belum realisasi BLT
dikembangkan oleh BPKP untuk Dana Desa).
3) Sebagian besar tidak segera
mendukung Penyetoran Pajak ke Kas tersalurkanya BLT DD disebabkan
oleh pengajuan BLT DD yang masih
Negara yang Terintegrasi dengan bersifat kumulatif menunggu
kesiapan dari banyak desa.
Pencairan Dana Belanja Daerah (SP2D b. Terdapat 4 Desa yang dihentikan
penyaluran DD untuk tahap III Tahun
BUD Online) digunakan oleh 17 2020, dimana 3 desa diakibatkan oleh
Kepala Desa tidak dapat
Kab/Kota di wilayah Provinsi Sumatera mempertanggungjawabkan
penggunaan dana tersebut (terlibat
Selatan. Sedangkan Kab Muara Enim masalah hukum) dan satu desa
diakibatkan oleh konflik internal dalam
menggunakan SIPD, aplikasi SIPD ini kepengurusan desa.
3. Dialog Interaktif melalui LPRRI tentang
belum terintegrasi dengan Aplikasi indikasi timbulnya kekhawatiran akan
adanya hambatan bagi pertumbuhan
BPD Sumsel Babel untuk mendukung ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan yang
disebabkan oleh:
penerapan penyetoran pajak ke Kas a. Instruksi Kemendagri Nomor 35 Tahun
2021 yang menyebutkan Kota
Negara melalui kanal 7020. Palembang masuk dalam kategori
b. Pada periode Agustus 2021, uji coba PPKM Level 4, sehingga diterbitkan
Surat Edaran Walikota Palembang
SP2D BUD Online akan Nomor 31/SE/Dinkes/ 2021 yang
membatasi pelaksanaan aktivitas
diimplementasikan di Pemerintah ekonomi di antaranya:
1) Sektor Pendidikan dilakukan
Kabupaten Banyuasin sebagai salah melalui pembelajaran jarak jauh;
2) Pembatasan staf maksimal 50%
satu pemda yang telah siap untuk sektor esensial seperti
perbankan, pasar modal yang
menerapkan SP2D BUD Online. berorientasi pada pelayanan
pelanggan dan berjalannya
c. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah operasional pasar modal secara
baik, teknologi informasi dan
Daerah (SIPD) untuk pengelolaan komunikasi meliputi operator
seluler, data center, internet, pos,
keuangan daerah, baru dapat

mengakomodir pada modul

perencanaan anggaran, belum pada

tahap modul

pelaksanaan/penatausahaan anggaran

sehingga belum dapat digunakan untuk

melakukan pemotongan pajak pusat
atas SP2D Belanja Daerah. Namun pada

pemda yang menggunakan SIPD secara

paralel menggunakan juga SIMDA

untuk pelaksanaan/penatausahaan

anggaran.

2. Berdasarkan data penyaluran Dana Desa

(DD) terdapat 2 (dua) perhatian penting,

yaitu penyaluran BLT DD di Provinsi

Sumatera Selatan dan terdapat beberapa

desa yang dihentikan penyaluran DD-nya

karena permasalahan hukum. Dapat

disampaikan kondisi permasalahan

sebagai berikut:

a. Lambatnya penyaluran BLT Dana Desa

meskipun telah terbit peraturan yang
mengatur relaksasi BLT Dana Desa.

STRATEGIC BRIEF SHEET 36
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

media terkait dengan penyebaran BUD Online) pada tanggal 3 Agustus 2021

informasi kepada masyarakat, yang dihadiri oleh Kepala Divisi IT BPD

perhotelan non penanganan Sumsel Babel, Kepala Bidang Akuntasi

karantina sehingga beresiko; BPKAD Kabupaten Banyuasin, Auditor

3) Pelaksanaan aktivitas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

makan/minum di restoran/rumah Selatan, Perwakilan dari Direktorat PKN

makan dan kafe dengan skala kecil (DJPb), dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi
yang berada pada lokasi tersendiri
Sumatera Selatan sebagai inisiator
dapat melayani di tempat/dine-in
rapat/tuan rumah, dapat disampaikan hal
dengan kapasitas maksimal 25%
hal sebagai berikut:
dan menerima makan dibawa
a. Menurut BPKAD Banyuasin:
pulang/delivery/take away;
1) Aplikasi SIMDA (dengan Sistem CMS
4) Pelaksanaan aktivitas
versi I - II) yang sudah diterapkan di
makan/minum berskala sedang
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
atau besar baik yang berlokasi pada
sejak Tahun 2015, namun masih ada
pusat perbelanjaan/mall dapat

melayani makan/minum di kendala terkait akses validitas

tempat/dine-in dengan kapasitas rekening pihak ketiga atas data SP2D

pengunjung 25% (dua puluh lima yang dikirim ke BPD Sumsel Babel

persen), 2 (dua) orang per meja sehingga data-datanya dikembalikan

dibatasi jam operasional sampai oleh BPD Sumsel Babel ke Pemda

dengan pukul 20.00 waktu (belum sepenuhnya online);
setempat, dan menerima
2) Aplikasi SIMDA (dengan Sistem CMS
makan/minum dibawa
IV) dapat terkoneksi dengan data-
pulang/delivery/take away;
data pajak dari SP2D, namun masih
5) Supermarket dan pasar swalayan
terdapat kendala:
yang menjual kebutuhan sehari-
a) Aplikasi SIMDA hanya bisa
hari diizinkan beroperasi 50%
memantau data-data pajak yang
(lima puluh persen) dengan jam
dipotong oleh bendahara yang
operasional sampai dengan pukul
dikelola oleh SKPD, sedangkan
20.00 waktu setempat dengan
untuk pemotongan pajak pihak
kapasitas pengunjung maksimal

50% (lima puluh persen). ketiga hanya bisa dilakukan oleh

Pembatasan tersebut dapat BPD Sumsel Babel untuk

menyebabkan pengurangan disetorkan ke Kas Negara,

perolehan pendapatan pada sementara Pemerintah

beberapa sektor yang diatur, dan Kabupaten Banyuasin hanya
pengurangan jumlah pegawai;
mendapatkan informasinya dari
b. Izin Ritel yang dianggap belum cukup
BPD Sumsel Babel.
mengakomodir persaingan sehat dalam
b) Penginputan NTPN dan ID Billing
distribusi produk lokal dari produsen
masih manual yang dapat
ke konsumen.
menimbulkan kesalahan input
c. Pembiayaan dan pemasaran pada
sehingga menghambat proses
segmen UMKM yang masih dirasa sulit
rekonsiliasi dengan KPP/KPPN.
aksesnya oleh para pelaku
c) Menunggu proses kesiapan BPD

ANALISIS Sumsel Babel untuk integrasi
Analisis terhadap isu tematik regional yang
Aplikasi SIMDA dengan aplikasi
diangkat adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi pada BPD Sumsel Babel.

tentang Akselerasi Kinerja Transaksi b. Menurut BPD Sumsel Babel:
Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang
Terintegrasi dengan Belanja Daerah (SP2D 1) Infrastruktur IT sudah siap

STRATEGIC BRIEF SHEET terintegrasi dengan Aplikasi SIMDA

KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST (dengan Sistem CMS IV).

37

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

2) Proses penetapan jadwal tes a. Permasalahan keterlambatan
operasional bersama Pemerintah
Kabupaten Banyuasin yang penyaluran BLT Dana Desa antara lain
direncanakan akan dilaksanakan
paling lambat Mingu IV bulan disebabkan :
Agustus 2021.
1) Pengajuan BLT Dana Desa yang
c. Menurut BPKP :
1) Aplikasi SIMDA (dengan Sistem masih bersifat kumulatif menunggu
CMS IV) sudah bisa berjalan pada
BPD Papua dan BPD Sulawesi kesiapan dari banyak desa;
Utara;
2) Siap mendukung tes operasional 2) Persyaratan untuk salur desa harus
Aplikasi SIMDA (Sistem CMS IV)
dengan aplikasi BPD Sumsel Babel mendapatkan rekomendasi dari
dalam rangka penerapan SP2D BUD
Online. kecamatan bersangkutan

d. Menurut Dit PKN: (penambahan prosedur selain yang
1) SP2D BUD Online ini untuk
mengintegrasikan 4 (empat) diatur dalam peraturan);
aplikasi yaitu aplikasi pengelolaan
keuangan daerah (seperti Aplikasi 3) Lamanya penentuan KPM dan
SIMDA di 17 Kab/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan atau SIPD), CMS penginputannya pada aplikasi
Perbankan, e-billing pajak, dan
Kanal 7020 (MPG-G2) yang OMSPAN turut menghambat
berfungsi untuk menciptakan
database dalam pelaksanaan penyaluran BLT DD;
rekonsiliasi pajak belanja daerah
yang lebih reliabel, valid dan 4) Indikasi masih banyak stakeholder
akurat.
2) Mendukung proses yang sedang pengelola dana desa yang belum
dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyuasin, BPD Sumsel terinformasikan terkait peraturan
Babel, dan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan agar penerapan SP2D BUD relaksasi dana desa yang sudah
Online di Provinsi Sumatera Selatan
dapat berjalan sebelum tanggal 31 diterbitkan.
Agustus 2021.
b. Permasalahan yang mengakibatkan
e. Berdasarkan uraian diatas, sampai saat
ini, penerapan SP2D BUD Online dihentikan penyalurannya DD adalah :
dengan Kanal 7020 di Sumatera Selatan
memang belum berjalan. Oleh karena 1) Masih terdapat SILPA di RKD 2019
itu perlu disepakati langkah-langkah
yang harus dijalankan agar penerapan Desa Tanjung Sari, Kecamatan
SP2D BUD secara online dapat
terselenggara sebelum 31 Agustus Pangandonan, Kab. OKU yang
2021.
melebihi total penyaluran tahap III
2. Berdasarkan diskusi dalam rapat
koordinasi tersebut dapat teridentifikasi TA 2020 karena Kepala Desa tidak
hal-hal sebagai berikut :
dapat menyerahkan dan
STRATEGIC BRIEF SHEET
mempertanggungjawabkan SPJ TA.
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST
2019 serta menganggarkan

Kembali Sisa Dana Desa di RKKD

dimaksud pada TA. 2020;

2) Terjadinya konflik internal di

Pengelola Desa Tanjung Kurung ilir,

Kecamatan Tanjung Tebat, Kab.

Lahat, yang mana BPD Tanjung

Kurung Ilir tidak mau menanda

tangani Berita Acara Kesepekatan

Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDes TA. 2020, memyebabkan

Anggaran Dana Desa TA. 2020 tidak

dapat dianggarkan dalam APBDes

desa Tanjung Kurung Ilir TA. 2020;

3) Terdapat kegiatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan sebesar

Rp. 719.138.203 yang menjadi sisa

dana desa di RKD Desa Pulau

Borang, Kec. Banyuasin I, Kab.

Banyuasin. Nilai tersebut lebih

besar dari pagu tahap III dana desa

38

sebesar Rp. 359.240.400. Kepala BULAN AGUSTUS

Desa yang baru tidak dapat TAHUN 2021

menyusun pertanggungjawaban mentah yang biasanya terpengaruh
oleh tengkulak dan harga dunia.
sisa dana desa tersebut karena c. Fungsi pemasaran dari UMKM juga
berjalan baik;
seluruh kegiatan dilakukan oleh d. Akses pembiayaan untuk segmen
UMKM mudah dijangkau oleh para
mantan kepala desa yang lama an. pelaku UMKM atau pegawai yang kena
PHK.
Rajiman. Saat ini Kepala Desa yang

lama telah ditetapkan menjadi

tersangka namun untuk pencurian;

4) Terdapat kegiatan yang tidak dapat REKOMENDASI FISKAL

dipertanggungjawabkan sebesar Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi

Rp. 378.856.500 yang menjadi sisa fiskal yang ditawarkan oleh Kanwil DJPb

dana desa di RKD Desa Sumber Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai

Rejo, Kec. Pulau Rimau, Kab. berikut:

Banyuasin. Nilai tersebut lebih 1. Terkait uji coba penerapan SP2D BUD

besar dari pagu tahap III dana desa Online pada kanal 7020 BPD Sumsel Babel,

sebesar Rp. 183.314.400. direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

3. Berdasarkan Dialog Interaktif melalui a. Agar dilakukan koordinasi intensif

LPRRI dapat disampaikan bahwa ekonomi antara BPD Sumsel Babel, Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh Kabupaten Banyuasin, dan BPKP

sektor komoditas seperti pertanian, Sumatera Selatan untuk melakukan tes

pertambangan dan penggalian, industri operasional pada tanggal 9-13 Agustus

pengolahan dan perdagangan, sehingga 2021;

pertumbuhan ekonominya masih bisa

didukung dari sektor tersebut. Namun b. CMS versi II tidak dimatikan atau

harus tetap dijaga hal-hal terkait : dijalankan parallel dengan CMS versi IV

a. Belanja perlinsos dijaga bisa tepat sebagai mitigasi apabila terjadi kendala

sasaran, pembatasan aktivitas ekonomi agar bisa rollback ke CMS versi II;

tentunya berpengaruh pada besaran c. Melakukan install CMS versi IV dan

PAD yg kemudian berdampak pada melaksanakan stress test secara

pengurangan kapasitas fiskal, sehingga bertahap pada minggu ketiga Agustus

perlu dipastikan belanja pemerintah 2021, dan memastikan integrasi sudah

untuk perlinsos tepat sasaran; dapat dilaksanakan sebelum tanggal 31

b. Akses distribusi dari produsen hingga Agustus 2021;

konsumen bisa berfungsi baik dengan: d. Melakukan mitigasi risiko terkait

1) Adanya regulasi pemerintah critical poin pada angka 3 jika terjadi

daerah yang mengatur kegagalan dalam proses test

pengembangan ritel yang wajib

menggunakan produk lokal sebagai operasional ataupun sudah berjalan

persyaratan untuk pengembangan penerapan Kanal 7020;

ritel. Agar ada jaminan kemudahan e. Pemda Banyuasin c.q. Kepala BPKAD

akses atas kebutuhan konsumen agar melaporkan proses uji coba

dan menimbulkan persaingan yang kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi

lebih sehat dalam distribusi dari Sumatera Selatan dengan

produsen ke konsumen; menyampaikan kendala dan

2) Keberhasilan program hilirisasi tantangannya. Laporan disampaikan

produk sehingga produsen bisa selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus

memperoleh nilai ekonomi yang 2021 (dua hari setelah rapat ini).

lebih besar dari nilai produk

STRATEGIC BRIEF SHEET 39
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

2. Terkait lambatnya penyaluran BLT Dana a. Meningkatkan koordinasi dengan

Desa dan penghentian penyaluran DD, jajarannya untuk memperkuat fungsi

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan pengawasan atas ketepatan sasaran

merekomendasikan, antara lain : perlinsos;

a. Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan b. Memastikan pemda kabupaten dan

agar menginisiasi penyelenggaraan kota telah mengatur regulasi yang

rapat koordinasi dengan mengundang mencatumkan jumlah yang cukup

seluruh perwakilan stakeholder untuk mengakomodir produk lokal

pengelola dana desa dari masing- sebagai persyaratan pengembangan;

masing kabupaten, dan Kemendagri, c. Memperkuat hilirisasi produk dan

dalam hal ini, Ditjen yang khusus pemasaran dengan melibatkan

menangani tata pemerintahan desa. koperasi BUMDes dan BUMD, serta

Tujuannya agar memberikan sentra UKM;

pembinaan terkait Tata Kelola desa d. Memperluas akses pembiayaan KUR

yang efektif dan efisien sehingga dapat atau UMi atau pembiayaan lain bagi

mempercepat penyaluran dana desa; pelaku usaha yang memerlukan

b. Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan tambahan modal dan/atau

dapat memberikan masukan dalam restrukturisasi pinjaman serta

penyusunan SOP penyampaian laporan memberikan dukungan pemasaran

dana desa satu pintu dari tenaga ahli bagi produk UMKM.

pendamping desa guna mempersingkat

proses pertanggungjawaban Dana

Desa. SOP yang disusun dapat menjadi

masukan kepada Pemda untuk

mengatur di wilayahnya;

c. Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan

sebagai Leading Sector di regional

dapat berkoordinasi dengan APIP

Daerah untuk menginternalisasi

Pengendalian Internal agar

meminimalkan Kepala Desa yang

terkena kasus hukum;

d. Memperkuat forum sinergi dan

koordinasi dari semua stakeholder

pengelola dana desa, mulai dari tingkat

desa (pendamping lokal desa), tingkat

kecamatan (pendamping desa), tenaga

ahli level kabupaten dan DPMD tingkat

kabupaten.

3. Berdasarkan analisis pada Dialog Interaktif

di atas, rekomendasi fiskal yang

ditawarkan oleh Kanwil DJPb Provinsi

Sumsel adalah meminimalkan hambatan

bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Sumatera Selatan agar Pemprov:

STRATEGIC BRIEF SHEET 40
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
AGUSTUS 2021

IMPLEMENTASI PLATFORM MARKETPALCE DIGITAL PAYMENT
(DIGIPAY)

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Lampung

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil DJPb Provinsi Lampung mengangkat isu Implementasi Platform Marketpalce Digital Payment
(Digipay) . Permasalahan yang terjadi adalah adanya target 30 % satker Kanwil DJPb harus menggunakan Digipay. Atas dasar
analisis yang dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi, Kanwil DJPb Provinis Lampung merekomendasikan beberapa hal
yaitu, 1) penyederhanaan jumlah username 2) terdapat apabila ada satker dan vendor berbeda bank dalam satu transaksi, 3)
belum terdapat reward dan punishment untuk satker yang tidak melakukan transaksi UPnya melalui Platform Digipay

STRATEGIC BRIEF SHEET 41
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK b. Untuk itu Kanwil DJPb Provinsi Lampung
berinisiatif mengadakan sosialisasi dan
Pelaksanaan “Implementasi Platform rekrutmen terkait Impelmentasi Digipay
Marketpalce Digital Payment (Digipay)” kepada Satker lingkup Kementerian
untuk efektifitas dan efisiensi belanja neg Keuangan Provinsi Lampung dan setiap
ara pada satuan kerja lingkup Kementerian KPPN melakukan sosialisasi dan
Keuangan Provinsi Lampung rekrutmen kepada Satker mitra kerjanya
untuk ikut dalam Impelmentasi Platform
KONDISI PERMASALAHAN Digipay. Untuk itu setiap KPPN diminta
untuk melakukan rekrutmen minimal
Terkait Nota Dinas Sekjen Kementerian 30% dari jumlah Satkernya, mengikut
sertakan Vendor sejumlah Satker yang
Keuangan No.: ND-991/SJ/2021 dan Nota akan direkrut, dan melakukan transaksi
paling sedikit sebulan sekali sampai
Dinas Direktur PKN No.: ND- dengan bulan Desember 2021, sehingga
pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung
1087/PB.3/2021 hal penetapan target diharapkan pada bulan Desember 2021
terdapat 145 Satker dan vendor yang
dalam rangka perluasan Implementasi bertransaksi melalui platform Digipay.
c. Pelaksanaan Kegiatan
Digipay pada satker lingkup Kementerian
Sehubungan dengan hal tersebut di atas
Keuangan disebutkan bahwa: Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah
melaksanakan Sosialisasi terkait
a. Digipay dikembangkan sebagai tindak Impelmentasi Platform Digipay sebagai
lanjut arahan Presiden dan Menteri berikut:
1) Sosialisasi hari Rabu dan Kamis,
Keuangan terkait program
tanggal 4 dan 5 Agustus 2021, di Aula
perlindungan sosial dan pemberdayaan Semergow
Kanwil DJPb Provinsi Lampung
UMKM. dimana terdapat 17 Satker lingkup
Kemenkeu Provinsi Lampung
b. Diharapkan seluruh satker Kemenkeu (termasuk KPPN dan Kanwil DJPb),
juga terdapat 5 vendor yang dapat
dapat mengikuti penggunaan platform direkrut. Selain itu kami juga
mengundang Mitra Digipay dari Bank
digipay paling lambat akhir Juli 2021. Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI.
Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb
c. Selain itu target Platform Digipay juga Provinsi Lampung dan dihadiri oleh
pejabat dan pegawai Kanwil yang
disyaratkan kepada seluruh Kanwil terkait, PPK/PPSPM, Operator Satker
dan Vendor, serta dari pihak Bank
DJPb untuk seluruh satker dilingkupnya
Mandiri dan Bank BRI.
masing-masing, dengan target yakni: 2) Melakukan sosialisasi pada KPPN

30% dari jumlah Satker yang menjadi Liwa dengan 8 Satker (termasuk KPPN
Liwa) yang akan dikrekrut untuk
mitra, target vendor sama dengan mengikuti Implementasi Platform
Digipay.
jumlah satker, dan jumlah transaksi

sampai dengan Desember 2021
sebanyak 6 transaksi per satker.

ANALISIS

a. Implementasi pelaksanaan Platform
Marketplace Digital Payment (Digipay)
pada satuan kerja lingkup Kementerian
Keuangan Provinsi Lampung belum
berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Sampai dengan bulan Juli 2021 transaksi
melalui Digipay di Provinsi Lampung
baru terdapat 13 Satker di lingkup
Kementerian Keuangan Provinsi
Lampung meliputi 21 Vendor, namun
baru terdapat 5 transaksi dengan jumlah
uang transaksi sebesar Rp41.539.773,-
dari penggunaan uang persediaan (UP)
yang ada.

STRATEGIC BRIEF SHEET 42
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

3) Dilaksanakan pada hari Rabu dan BULAN AGUSTUS
Kamis, tanggal 25 dan 26 Agustus
2021, dengan mengundang Bank BRI TAHUN 2021
sebagai mitra penyedia Platform
Digipay. Acara sosialisasi dibuka oleh vendor terdapat 3 username, diusulkan
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung untuk dapat disederhanakan masing-
dengan didahului acara penyerahan masing 2 username pada satker dan 1
penghargaan bagi Satker mitra kerja username pada vendor.
KPPN LIwa yang mencapai kinerja b. Terdapat kendala apabila ada Satker
pelaksaaan anggaran terbaik (nilai dan vendor beda bank tempat mereka
IKPA terbaik tahun 2020 dan bertransaksi, diusulkan agar dapat
Semester I 2021), sosialiasi Digipay, dicarikan solusinya, sehingga transaksi
penjelasan terkait Aplikasi SAKTI antara satker dan vendor yang berbeda
manajerial (untuk KPA Satker non rekening bank dapat diatasi seperti
piloting), dan One on One Meeting memasukkan biaya transaksi transfer
evaluasi pelaksanaan anggaran antar bank ke dalam kuitansi pembelian
(Monev EPA). barang.
c. Satker dan Vendor merasa bahwa
REKOMENDASI FISKAL transaksi tunai masih menjadi pilhan
yang baik saat ini, karena merasa terlalu
Dari kegiatan tersebut di atas rumit untuk bertransaksi melaui
rekomendasi yang kami usulkan untuk Platform Digipay.
segera dapat diselesaikan adalah: d. Belum terdapat reward dan punishment
a. Dalam aplikasi Digipay terlalu banyak untuk satker yang tidak melakukan
transaksi UPnya melalui Platform
penggunaan user, dimana satu Satker Digipay mengakibatkan Satker belum
bisa terdapat 5 username dan satu sepenuh hati untuk bertransaksi
melalui Platform Digipay.
e. Semoga kedepan transaksi melalui
Platform Digipay bisa dilakukan oleh
seluruh Satker mitra kerja Kanwil DJPb
Provinsi Lampung.

STRATEGIC BRIEF SHEET 43
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST



BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
AGUSTUS 2021

KEHADIRAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19 DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DENGAN MENINGKATKAN SINERGI

DENGAN PEMDA DAN PEMAHAMAN PELAKSANAAN APBN KEPADA CIVITAS
AKADEMIKA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Provinsi Banten

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi Banten mengangkat isu besar pemulihan ekonomu pasca pandemi melalui pemanfaatan dana PEN,
selain itu Kanwil DJPb juga melaksanakan penyebaran informasi seputar peran balnja pemerintah dalam membantu
pemulihan ekonomi kepada civitas akademika. Penyebaran informasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
kepada segenap civitas akademika mengenai kondisi ekonomi terkini dan apa saja peran serta upaya pemerintah dalam
memanfaatkan belanja di daerah sebagai upaya pemulihan ekonomi.

ISU TEMATIK “Kehadiran Pemerintah dalam upaya
Dalam rangka menjalankan peran baru Penanganan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional dengan meningkatkan
sebagai Regional Chief Economist dan sinergi dengan Pemda dan pemahaman
representasi Kementerian Keuangan pada pelaksanaan APBN kepada Civitas Akademika”
Provinsi Banten, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten mengangkat Isu tematik di atas dijabarkan dalam
isu tema sebagai berikut: kegiatan sebagai berikut:

STRATEGIC BRIEF SHEET 44
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST