Buku RCE Agustus 2021

3. Penyerapan Anggaran. BULAN AGUSTUS
Optimalisasi dukungan Pemerintah TAHUN 2021

Pusat untuk melaksanakan kegiatan fisik di Kalimantan Utara bersumber dari TKDD. Di
Kalimantan Utara yang menjadi prioritas masa pandemi, peran dominan instrumen
nasional melalui alokasi DAK Fisik APBN tersebut difokuskan sebagai
diperkirakan dapat terlaksana dengan baik dukungan pembiayaan program percepatan
hingga akhir tahun. Hal ini tercermin dari penanganan Covid-19 dan pemulihan
kinerja seluruh Pemda di Kalimantan Utara ekonomi di daerah. Sejak awal pandemi
yang telah memenuhi dokumen persyaratan hingga saat ini, seluruh Pemda di lingkup
penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Sekaligus Kalimantan Utara tetap berkomitmen untuk
serta perekaman data kontrak kegiatan mendukung pelaksanaan kebijakan
untuk seluruh subbidang DAK Fisik hingga penanganan pandemi Covid-19 dan
batas akhir tanggal 31 Agustus 2021. dampaknya melalui pengelolaan TKDD. Hal
Kondisi ini tentunya sangat dipengaruhi ini tercermin dari pemenuhan belanja yang
oleh penguatan sinergi antara Kanwil DJPb ditentukan penggunaannya (earmark)
beserta KPPN dengan seluruh Pemda se- untuk mendukung penanganan pandemi
Kalimantan Utara melalui koordinasi dan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah
komunikasi yang intensif. Proyeksi baik dari 8 persen DAU dan 25 persen DTU
penyaluran DAK Fisik TA 2021 berdasarkan oleh seluruh Pemda di lingkup Kalimantan
nilai kontrak kegiatan yang telah bersifat Utara.
final mencapai Rp595,6 miliar atau 92,8
persen dari alokasi. Proyeksi penyaluran ini, REKOMENDASI FISKAL
meskipun tercatat lebih rendah dari Dalam rangka mendukung pencapaian
penyaluran tahun lalu yang mencapai
Rp623,6 miliar namun relatif cukup optimal target akselerasi penyerapan belanja
karena dipengaruhi oleh faktor efisiensi dan pemerintah tahun 2021 perlu dibangun
sejumlah kebijakan relaksasi syarat sinergi dengan Pemerintah Provinsi
penyaluran tahun lalu yang sudah tidak Kalimantan Utara dengan mengintensifkan
diberlakukan pada tahun ini. kegiatan FGD secara bulanan dimulai bulan
Oktober. Pelaksanaan monitoring dan
Realisasi Belanja APBD di seluruh evaluasi penyerapan APBN baik yang
Pemda se-Kalimantan Utara menunjukkan berasal dari DIPA K/L maupun TKDD
kondisi yang belum optimal. Hal ini sangat terutama belanja program penanganan
dipengaruhi kendala-kendala yang bersifat pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi
administratif diantaranya adanya sejumlah nasional dengan melibatkan seluruh Satker
penggantian pejabat pengelola keuangan dan OPD terkait di lingkup Provinsi
serta keterlambatan tender kegiatan karena Kalimantan Utara. Selain terkait akselerasi
proses refocusing dan realokasi Belanja penyerapan belanja pemerintah, akan
dalam APBD untuk merespon dampak dioptimalkan juga upaya untuk
pandemi Covid-19. Kendala tersebut turut meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang
mempengaruhi pendanaan dalam rangka terfasilitasi Kredit Program Pemerintah
mendukung penanganan pandemi Covid-19 berupa Kredit Usaha Rakyat dan
dan dampaknya di daerah melalui alokasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam
DAU/DBH yang ditentukan penggunaannya rangka percepatan inklusi keuangan di
(earmark) belum terealisasi secara optimal. Kalimantan Utara.

Lebih dari 50 persen total Pendapatan Kanwil DJPb beserta seluruh KPPN
Daerah dalam postur APBD Pemda se- terus meningkatkan koordinasi dan
komunikasi dengan seluruh Pemda untuk:

STRATEGIC BRIEF SHEET 93
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

1. Memantau progres dan mendorong BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021
akselerasi penyerapan DAK Fisik Tahap I
sekaligus mendorong percepatan
agar pemenuhan syarat penyaluran pemenuhan syarat penyaluran Dana Desa
Non BLT Tahap III.
Tahap II terealisasi lebih cepat sebelum 3. Penguatan strategi komunikasi Kanwil
DJPb untuk memberikan insight terkait
batas akhir pada tanggal 21 Oktober perkembangan kebijakan dan kinerja
APBN di daerah kepada publik dengan
2021. konsisten dan rutin melakukan publikasi
ke media massa lokal serta media sosial
2. Mendorong Pemda agar resmi Kanwil DJPb.

menginstruksikan Pemdes di wilayahnya

untuk menyalurkan BLT Dana Desa bulan

September secara tepat waktu ke KPM

STRATEGIC BRIEF SHEET 94
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
AGUSTUS 2021

PENINGKATAN KEMANDIRIAN FISKAL, REALISASI ANGGARAN K/L,
PENYALURAN DAK FISIK DANA DESA DAN DANA EARMARK 8%
DAU/DBH DI KALIMANTAN TENGAH

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Tengah

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah pada Bulan Agustus 2021 menganalisis
pelaksanaan desentralisasi fiskal, penyerapan anggaran DIPA K/L, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta realisasi
dana earmark 8% DAU/DBH. Analisis tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya tingkat kemandirian
fiskal daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang masih tergolong rendah, penyerapan anggaran DIPA K/L yang belum
optimal terutama pada 10 K/L pagu besar. Penyaluran DAK Fisik Dana Desa juga belum optimal jika dibandingkan
dengan unsur/jenis TKDD lainnya yang disebabkan belum terpenuhinya persyaratan penyaluran. Pada realisasi dana
earmark 8% DAU/DBH juga tergolong rendah dikarenakan Pemda masih dalam proses refocusing anggaran penanganan
Covid-19 serta syarat pembayaran tenaga kesehatan belum memiliki standardisasi yang jelas. Dari hasil analisis
direkomendasikan untuk mengitensifkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mendorong akselerasi kegiatan dan
penyerapan anggaran satker K/L yang memiliki pagu besar dan program strategis nasional serta mengakselerasi
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan percepatan penyerapan dana earmark 8% DAU/DBH.

STRATEGIC BRIEF SHEET 95
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN AGUSTUS
Kegiatan program strategis Kanwil TAHUN 2021

DJPb Provinsi Kalimantan Tengah yang 2. Penyerapan anggaran terutama pada 10
telah diikuti dan dilaksanakan terkait peran K/L yang memiliki pagu besar dan
Kanwil sebagai Regional Chief Economist program strategis nasional belum
dan representasi Kementerian Keuangan di optimal.
daerah, yang melibatkan pihak eksternal
DJPb, Pemda, dan mitra kerja lainnya 3. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
antara lain Asistensi Pengelolaan Keuangan belum optimal.
Daerah, Asistensi Pengelolaan DAK Fisik
Kabupaten Katingan, Monitoring dan 4. Realisasi dana earmark 8% DAU/DBH
Evaluasi potensi PNBP, Diseminasi KFR dan untuk penanganan dampak Covid-19
FGD Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan yang masih sangat rendah.
Dana Desa, Diseminasi Dana Pendidikan di
Kalimantan Tengah dan Sosialisasi massive 5. Kesiapan satker non-piloting dalam
action Beasiswa LPDP, Audiensi dan mengikuti End User Training (EUT)
Diskusi penggunaan Aplikasi CaLK dalam SAKTI masih kurang optimal.
Penyusunan LKPD, Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran melalui kegiatan one-on-one KONDISI PERMASALAHAN
meeting pada high level dengan pimpinan
satker tingkat wilayah, Press Release Kondisi permasalahan dari tiap isu
Pelaksanaan APBN di Kalimantan Tengah
Bulan Juli 2021, dan End User Training tematik regional yang diangkat adalah
(EUT) SAKTI Modul Pelaksanaan dan
Modul Pelaporan Lingkup Kanwil DJPb sebagai berikut:
Provinsi Kalimantan Tengah.
1. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Dalam mewujudkan peran sebagai
Regional Chief Economist dan representasi fiskal, setiap tahun pemerintah pusat
Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan Transfer ke Daerah.
sepanjang bulan Agustus 2021 telah
melaksanakan berbagai kegiatan tersebut Diharapkan dengan pelaksanaan
untuk membangun persepsi mengenai
peran strategis belanja pemerintah (APBN desentralisasi tersebut, kesenjangan
dan APBD) kepada Satuan Kerja dan
Pemerintah Daerah lingkup Provinsi antar wilayah/daerah dapat
Kalimantan Tengah.
diminimalisir. Tingkat kemandirian fiskal
Adapun isu pelaksanaan fiskal di
regional Kalimantan Tengah dari hasil daerah Provinsi Kalimantan Tengah
pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud
adalah: tergolong rendah. Hal tersebut
1. Koordinasi antara pemerintah pusat dan
ditunjukkan dengan komposisi tingkat
pemerintah daerah dalam kerangka
hubungan keuangan pusat dan daerah ketergantungan belanja APBD terhadap
sebagai tindak lanjut pelaksanaan
desentralisasi fiscal. Transfer Pusat masih tinggi (rata-rata

proporsi Pendapatan Transfer Pusat

terhadap Pendapatan Daerah sebesar

83,60%).

2. Penyerapan anggaran DIPA K/L masih

belum optimal, realisasi belanja K/L s.d.

akhir bulan Juli sebesar Rp4.108,70

miliar atau 39,07% dari pagu sebesar

Rp10.516,25 miliar.

3. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

belum optimal. Sampai dengan akhir Juli

2021, DAK Fisik tersalur sebesar

Rp385.856.118.491,- atau 23,45% dari

pagu sebesar Rp1.645.264.818.000,-,

sedangkan Dana Desa tersalur sebesar

Rp646.333.553.760,- atau 45,30% dari

pagu sebesar Rp1.426.889.276.000,-.

Sedangkan realisasi penyaluran Transfer

STRATEGIC BRIEF SHEET 96
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ke Daerah lainnya (selain DAK Fisik dan perekonomian nasional. Pelaksanaan
Dana Desa) telah tersalur antara 50,00%
s.d. 68,83%. otonomi daerah yang direalisasikan
4. Realisasi dana earmark 8% DAU/DBH
untuk mendukung belanja penanganan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
dampak pandemi Covid-19 di daerah
masih rendah, hingga akhir Juli 2021 2004 tentang Perimbangan Keuangan
dana earmark 8% DAU/DBH di lingkup
Kalimantan Tengah baru terealisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
sebesar Rp170.353.965.784,- atau
20,63% dari pagu sebesar dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 yang
Rp825.852.947.039,-. Penyerapan ini
tentunya masih sangat rendah, berbunyi perimbangan keuangan antara
mengingat salah satu upaya percepatan
penanganan pandemi Covid-19 adalah pemerintah pusat dan pemerintah
penguatan belanja kesehatan yang unsur
utamanya adalah kegiatan untuk daerah merupakan subsistem Keuangan
mendukung pelaksanaan vaksinasi,
pembayaran insentif nakes pemerintah Negara sebagai konsekuensi pembagian
daerah dan belanja kesehatan lainnya.
5. Kegiatan End User Training (EUT) SAKTI tugas antara pemerintah pusat dan
dilakukan untuk mempersiapkan
pengguna (User) SAKTI sebelum daerah. Struktur perekonomian suatu
pelaksanaan roll out SAKTI pada tahun
2022 terutama untuk memproses daerah dapat dilihat dari kontribusi
permintaan Gaji bulan Januari 2022
menggunakan aplikasi SAKTI pada masing-masing komponen pembentuk
seluruh Sakter Kementerian/Lembaga
agar dapat berjalan lancar. Kesiapan PDRB. Pengeluaran Pemerintah lebih
pengguna (satker) masih kurang dalam
mengikuti Kegiatan End User Training mempunyai hubungan yang kuat
(EUT) SAKTI yaitu adanya keterbatasan
SDM, jaringan yang tidak stabil serta dengan PDRB atau pertumbuhan
dukungan sarana dan prasarana lain yang
belum optimal. ekonomi karena belanja pembangunan

ditujukan untuk membiayai fungsi agent

of development dan dari pengeluaran ini

akan menghasilkan kembali produk-

produk yang sangat diperlukan untuk

meningkatkan kemajuan tingkat

perekonomian. Dengan demikian, perlu

dibangun persepsi mengenai

pentingnya meningkatkan kualitas

belanja daerah melalui kegiatan

koordinasi pusat dan daerah. Dalam

kegiatan tersebut, ditekankan bahwa

belanja pemerintah (APBN dan APBD)

sebagai salah satu elemen penting dalam

membentuk laju pertumbuhan PDRB.

Perlu dilakukan upaya pemerintah

daerah dalam mengakselerasi kegiatan

dan penyerapan APBD dengan tetap

memperhatikan tata kelola yang baik

ANALISIS (good governance).

Analisis terhadap isu tematik 2. Realisasi belanja K/L s.d. akhir bulan Juli

regional yang diangkat adalah sebagai 2021 sebesar Rp4.108,70 miliar atau

berikut: 39,07% dari pagu sebesar Rp10.516,25

1. Pemerintah Pusat melakukan kebijakan miliar. Realisasi belanja K/L tersebut

otonomi daerah dengan tujuan untuk tergolong rendah, terutama pada 10 K/L

memaksimumkan sumber daya pagu besar. Berdasarkan kondisi

ekonomi sehingga dapat meningkatkan tersebut, perlu dilakukan penajaman

perekonomian di daerah yang pada kegiatan EPA pada Satuan Kerja yang

akhirnya akan meningkatkan memiliki pagu besar namun serapannya

STRATEGIC BRIEF SHEET 97
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

masih rendah dan Satuan Kerja yang d. Pada Kementerian Agama, kegiatan

melaksanakan program prioritas pembangunan gedung nikah yang

nasional. Perlu dilakukan identifikasi bersumber dari SBSN belum dapat

dan monitoring terhadap the dilaksanakan karena masih dalam

bottlenecking belanja satker secara proses lelang.

kontinyu dan intensif serta memberikan 3. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

rekomendasi pelaksanaan anggaran belum optimal dibandingkan dengan

sehingga target realisasi belanja dapat unsur/jenis TKDD lainnya. Sampai

tercapai. Dari hasil pelaksanaan EPA, dengan akhir Juli 2021, DAK Fisik

teridentifikasi penyebab rendahnya tersalur sebesar Rp385.856.118.491,-

penyerapan sebagai berikut: atau 23,45% dari pagu sebesar

a. Kinerja pelaksanaan anggaran Rp1.645.264.818.000,-, sedangkan Dana

pengembangan food estate belum Desa tersalur sebesar

optimal. Hal tersebut disebabkan Rp646.333.553.760,- atau 45,30% dari

adanya berbagai permasalahan yang pagu sebesar Rp1.426.889.276.000,-.

dihadapi oleh satker yang terlibat Sedangkan realisasi penyaluran

pada pelaksanaan program Food unsur/jenis TKDD selain DAK Fisik dan

Estate. Kendala tersebut berupa Dana Desa telah tersalur antara 50,00%

banjir pada lokasi kegiatan, sehingga s.d. 68,83%. Rendahnya penyaluran

peralatan tidak dapat digunakan. DAK Fisik disebabkan belum

Selain itu koordinasi antar satker terpenuhinya persyaratan penyaluran,

(K/L) yang terlibat dalam utamanya perekaman data kontrak

pelaksanaan kegiatan di kawasan kegiatan pada Aplikasi OMSPAN

food estate belum terlaksana dengan disebabkan belum selesainya proses

baik, sehingga kegiatan utama pengadaan barang/jasa dan masih

berupa cetak sawah/lahan belum berjalannya proses perekaman data

bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang kontrak kegiatan sampai dengan status

direncanakan. “Disetujui Pemda”. Perekaman data

b. Penyerapan rendah pada kontrak merupakan salah satu syarat

Kementerian Dikbud adalah karena penyaluran DAK Fisik. Sampai dengan

ada pekerjaan pembangunan gedung akhir Juli 2021 sebagian OPD belum

kuliah di Universitas Palangka Raya merekam Data Kontrak Kegiatan

dengan sumber dana SBSN baru disebabkan belum selesainya proses

dapat dilaksanakan pada akhir pengadaan barang/jasa, antara lain

Semester I, Di samping itu terdapat karena belum tersedianya barang/jasa

kegiatan pengadaan meubelair dan sesuai spesifikasi pada E-Katalog,

peralatan lainnya sebagai adanya kegagalan proses lelang dan

kelengkapan gedung kuliah lelang ulang. Selain itu, juga terdapat

dimaksud masih dalam proses lelang. kontrak-kontrak yang statusnya masih

c. Pada Kementerian ATR/BPN, pada tahap Diinput Dinas yang masih

beberapa kegiatan sosialisasi belum memerlukan proses review dan

dilaksanakan karena terdapat persetujuan APIP serta proses

perbedaan satuan biaya antara POK persetujuan Pemda (d.h.i dilaksanakan

dengan Standar Biaya Masukan, oleh BPKAD).

sehingga Satker ragu melaksanakan Penyaluran Dana Desa sampai dengan

kegiatan tersebut, akhir bulan Juli 2021 sebesar

STRATEGIC BRIEF SHEET 98
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Rp646.333.553.760,- atau 45,30% dari percepatan penyaluran dan

pagu sebesar Rp1.426.889.276.000,-. penggunaannya.

Untuk penyaluran Dana Desa Non 4. Seluruh pemerintah daerah kabupaten

BLT/Bertahap tersalur di Kalimantan Tengah telah

Rp378.179.200.480,- (Tahap I menyediakan dukungan pendanaan

Rp325.577.134.880,- untuk 1.415 desa untuk belanja kesehatan penanganan

dari 1.433 desa dan Tahap II pandemi Covid-19 dan belanja prioritas

Rp52.602.065.600,- untuk 147 desa dari lainnya yang bersumber dari DAU/DBH

1.433 desa). Untuk BLT Desa tersalur yang digunakan untuk dukungan

Rp163.643.100.000,- (periode bulan 1 vaksinasi Covid-19, dukungan untuk

s.d. 9). Sedangkan untuk penyaluran kelurahan dalam pelaksanaan

Earmarked 8%, tersalur penanganan pandemi Covid-19, insentif

Rp104.511.253.280,- untuk 1.323 desa tenaga kesehatan dalam rangka

dari 1.326 desa, 3 desa yang belum salur penanganan pandemi Covid-19, serta

Earmarked 8% di Kalimantan Tengah belanja kesehatan lainnya dan kegiatan

yaitu: prioritas yang ditetapkan oleh

a. Permasalahan hukum yaitu dugaan pemerintah pusat dengan alokasi paling

adanya penyimpangan penggunaan sedikit sebesar 8% dari alokasi

Dana Desa TA 2019, pada Desa DAU/DBH. Realisasi earmark 8%

Tanggirang (Kab. Kapuas) dan Desa DAU/DBH sampai dengan akhir Juli

Tumbang Takoi (Kab. Gunung Mas) 2021 di lingkup Kalimantan Tengah

sehingga belum salur. baru terealisasi sebesar

b. Permasalahan administrasi status Rp170.353.965.784,- atau 20,63% dari

desa berdasarkan surat Dirjen Bina pagu sebesar Rp825.852.947.039,-.

Pemerintah Desa Kemendagri, pada Secara umum rendahnya realisasi

Desa Dambung (Kab. Barito Timur) earmark 8% DAU/DBH disebabkan

sehingga ditunda penyalurannya Pemda masih dalam proses refocusing

sesuai rekomendasi DJPK. anggaran penanganan Covid-19 serta

Penyaluran Dana Desa secara Bertahap persyaratan penyaluran earmark 8%

pada beberapa Pemda mengalami DAU/DBH untuk syarat pembayaran

perlambatan antara lain disebabkan tenaga nakes belum memiliki

sebagian desa lambat dalam standarisasi yang jelas. Dengan kondisi

menyelesaikan APBDes dan tersebut, diperlukan upaya percepatan

keterlambatan penetapan Perkada realisasi mengingat peran penting dana

mengenai penetapan rincian dana desa earmark 8% DAU/DBH dalam

setiap desa karena diperlukan proses penanganan pandemic Covid-19 di

harmonisasi di tingkat Provinsi. Kalimantan Tengah.

Mengingat peran penting DAK Fisik 5. Kegiatan End User Training (EUT) SAKTI

dalam membiayai pembangunan di dilaksanakan oleh seluruh KPPN

Kalimantan Tengah serta Dana Desa Lingkup Kanwil DJPb Provinsi

untuk pemberdayaan masyarakat desa Kalimantan Tengah dalam 2 batch.

termasuk mempertahankan dan Batch I dilaksanakan pada tanggal 23 –

meningkatkan daya beli masyarakat 27 Agustus 2021 untuk kelompok modul

desa di masa pandemi melalui BLT Desa, Pelaksanaan dan Batch II dilaksanakan

sehingga perlu dilakukan upaya pada tanggal 30 Agustus – 3 September

2021 untuk kelompok Modul Pelaporan.

STRATEGIC BRIEF SHEET 99
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Kegiatan dilaksanakan secara virtual BULAN AGUSTUS
menggunakan aplikasi Zoom Meeting TAHUN 2021
yang harus memiliki jaringan internet
yang kuat. Terdapat KPPN yang asistensi pengelolaan keuangan daerah
mengalami kendala zoom meeting yang dan bimtek aplikasi.
terputus pada saat pelaksanaan EUT 2. Mendorong akselerasi kegiatan dan
SAKTI. Hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran oleh satker (K/L)
penggunaan internet pada PC pegawai terutama yang memiliki pagu besar dan
yang tidak dibatasi sehingga program strategis nasional, serta
penggunaan internet untuk pelaksanaan mengakselerasi penyaluran DAK Fisik
EUT SAKTI tidak maksimal. Hal tersebut dan Dana Desa tahun 2021, dikarenakan
juga dialami oleh beberapa satker peningkatan penyerapan belanja K/L
sehingga tidak semua peserta dapat maupun DAK Fisik dan Dana Desa dapat
aktif mengikuti praktik pelatihan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
menggunakan SAKTI. Selain itu kendala Provinsi Kalimantan Tengah. Hal
yang terjadi saat EUT SAKTI tersebut disampaikan melalui kegiatan
berlangsung yaitu sulitnya menginput Press Release Kinerja Pelaksanaan
OTP PPK dan PPSPM karena satuan Anggaran kepada media massa yang
kerja yang sulit dihubungi untuk dilaksanakan setiap bulan dan
diminta OTP nya, ada juga beberapa OTP melakukan publikasi secara massive atas
yang tidak dapat masuk ke SMS dan jika semua kegiatan yang dilakukan melalui
dikirim melalui email statusnya error. media sosial dan media massa. Selain itu
Pada saat EUT SAKTI berlangsung juga disampaikan melalui kegiatan one-
terdapat pemadaman listrik pada on-one meeting dengan satuan kerja
Kabupaten Kotawaringin Barat dan maupun Pemda terkait.
Lamandau sehingga satker kurang 3. Senantiasa memantau perkembangan
optimal dalam mengikuti EUT. penyerapan anggaran belanja K/L
secara rutin dan memetakan isu
REKOMENDASI FISKAL pelaksanan anggaran untuk dilakukan
Berdasarkan analisis di atas, Kanwil tindak lanjut dan pemberian solusi
melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan
DJPb Provinsi Kalimantan Tengah Anggaran dan one-on-one meeting serta
merekomendasikan hal-hal sebagai membangun komitmen dan awareness
berikut: terhadap penyaluran PC-PEN.
1. Mengintensifkan koordinasi pemerintah 4. Meningkatkan koordinasi dengan
seluruh pemerintah daerah dalam
pusat dan pemerintah daerah sebagai memantau progress penyaluran DAK
upaya dalam mengawal pelaksanaan Fisik dan Dana Desa melalui kegiatan
desentralisasi fiskal dalam rangka FGD dan Audiensi serta memberikan
membangun kesamaan persepsi peran dorongan kepada pemerintah daerah
penting belanja pemerintah terhadap dalam penyerapan belanja daerah
peningkatan pertumbuhan PDRB di terutama penyerapan dana earmark 8%
Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan DAU/DBH melalui penyampaian surat.
tujuan tersebut, perlu dilakukan
kegiatan berupa diseminasi KFR,

STRATEGIC BRIEF SHEET 100
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
AGUSTUS 2021

AKSELERASI BELANJA PEMERINTAH DAN PENINGKATAN KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN APBN, PUBLIKASI KEBIJAKAN KUR DI
MASA PANDEMI, SERTA PENINGKATAN AKUNTABILITAS LAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Timur

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2021 menganalisis peran
Regional Chief Economist dalam peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran di daerah. Analisis
dilatarbelakangi oleh perubahan target realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2021 menjadi 70% sehingga perlu
dilakukan akselerasi belanja K/L dalam rangka pencapaian target. Selain itu, terdapat satker dengan realisasi belanja barang
BLU program pendidikan yang rendah disebabkan oleh keterlambatan pengesahan SP3BLU dan juga rendahnya realisasi
belanja modal dan anggaran pada sumber dana SBSN karena keterlambatan pelaksanaan tender/PBJ. Terkait Dana Desa
yang belum menyalurkan adalah Kutai Barat dan Mahakam Ulu, sedangkan BLT Desa seluruhnya sudah menyalurkan kecuali
Kab. Kutai Timur karena masih menunggu pertanggungjawaban BLT Desa bulan sebelumnya. Terkait monev KUR pada
semester I diperoleh beberapa responden yang meningkat omzetnya dan ada juga yang tetap dan mengalami penurunan.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disampaikan beberapa rekomendasi yaitu dilakukan akselerasi belanja, baik
belanja barang BLU program pendidikan maupun belanja modal program infrastruktur. Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk kelancaran penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa serta sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh tentang program kredit KUR dalam rangka implementasi kebijakan.

ISU TEMATIK Secara umum kondisi pelaksanaan

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan APBN K/L telah berjalan dengan baik,

Timur mengangkat isu tematik peran sampai dengan 31 Agustus 2021 realisasi

Regional Chief Economist dalam peningkatan belanja K/L lingkup Provinsi Kalimantan

kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan Timur mencapai Rp5,30 triliun atau 58,21%,

anggaran di daerah. tumbuh 21% (yoy). Mempertimbangkan

perubahan target realisasi TW III/2021

KONDISI PERMASALAHAN menjadi sebesar 70%, maka estimasi
realisasi belanja K/L bulan September 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST 101

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

diharapkan dapat mencapai 70%. Atas hal realisasi anggaran pada sumber dana
tersebut perlu dilakukan akselerasi belanja
K/L dalam rangka pencapaian target SBSN pada pembangunan/preservasi
realisasi 70% pada TW III/2021.
infrastruktur jalan dan jembatan pada
Realisasi DAK Fisik per 31 Agustus
2021 sebesar Rp317.525.006.873,- atau Kementerian PUPR serta pembangunan
sebesar 24,8% dari pagu sebesar
Rp1.280.719.489.000,-. Sedangkan, untuk bandara pada Kementerian
Dana Desa sampai dengan 31 Agustus 2021
terealisasi Rp531.472.323.200,- atau Perhubungan.
56,60% dari pagu Rp939,07 miliar.
2. Penyaluran DAK Fisik sampai dengan 31
Salah satu strategi yang digunakan
pemerintah untuk menyelamatkan dan Agustus 2021, semua pemda di wilayah
memulihkan sektor UMKM di tengah
keterpurukan ekonomi akibat adanya Kalimantan Timur sudah menyampaikan
pandemi Covid-19 adalah dengan
memberikan stimulus fiskal melalui dokumen syarat salur untuk Tahap I dan
program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Monev
KUR dilakukan untuk menjawab pertanyaan Sekaligus ke KPPN. Sisa Nilai Kontrak
apakah penyaluran KUR bagi UMKM mampu
menjaga keberlangsungan UMKM di tengah dari RK yang terdapat pada OMSPAN
pandemi Covid ini. Sampai dengan Juni
2021, di Kalimantan Timur telah adalah sebesar Rp2.953.658.212,- yang
menyalurkan pembiayaan KUR sebesar
Rp1.954.868.136.400,- untuk 42.991 sebagian besar berasal dari sisa lelang.
debitur berdasarkan data SIKP.
3. Terkait dengan Dana Desa, rata-rata
ANALISIS
Berdasarkan kondisi permasalahan sudah menyalurkan sampai dengan

tersebut, dilakukan analisis sebagai berikut: Tahap 2 kecuali Kutai Barat dan
1. Satker Universitas Mulawarman memiliki
Mahakam Ulu, sedangkan BLT Desa rata-
kontribusi terhadap rendahnya tingkat
belanja barang BLU program pendidikan. rata menyalurkan sampai dengan 9 bulan
Hal ini disebabkan adanya keterlambatan
pengesahan belanja dan pendapatan BLU kecuali Kab Kutai Timur yang disebabkan
(SP3BLU). Pada belanja Modal, hal yang
menyebabkan rendahnya realisasi karena masih menunggu
belanja terutama dipengaruhi oleh
capaian belanja modal jalan, jaringan dan pertanggungjawaban BLT Desa bulan
irigasi yaitu pembangunan infrastruktur
layanan dasar dan infrastruktur sebelumnya.
konektivitas pada Kementerian PUPR
dan Kementerian Perhubungan. Kendala 4. Monev KUR Semester I sesuai dengan
utamanya yaitu terkait keterlambatan
pelaksanaan tender/PBJ. Kendala yang survey pada 22 responden, menunjukan
sama juga menjadi penyebab rendahnya
bahwa diperolehnya pembiayaan KUR,

terutama di masa pendemi saat ini

menyatakan bahwa 11 responden

mengalami peningkatan omzet usahanya,

sedangkan lainnya omzet masih tetap

dan ada yang mengalami penurunan

dikarenakan menurunnya permintaan

pasar yang berdampak penurunan nilai

keekonomian dan harus mengurangi

tingkat produktivitasnya. Dari segi profit,

terdapat 12 responden yang mengalami

peningkatan profit, dan sisanya

mengalami penurunan. Kenaikan profit

dikarenakan KUR dapat menambah

modal dan menaikan omzet usaha

responden. Sedangkan yang mengalami

penurunan profit karena dalam masa

pandemi Covid, banyak

langganan/konsumen yang berhemat

dan mendahulukan pengeluaran untuk

kebutuhan sekolah menjelang tahun

STRATEGIC BRIEF SHEET 102
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

pembelajaran baru. Dari responden dana SBSN telah dilakukan peningkatan
diperoleh informasi adanya bantuan
pemerintah dalam rangka program PEN kompetensi Satker dan updating
berupa relaksasi terhadap pembiayaan
KUR sangat membantu bagi debitur yang peraturan terkait proses bisnis
usahanya terdampak pandemi Covid-19,
karena proses pengajuan hingga pembiayaan proyek SBSN serta
pencairan pembiayaan tidak terlalu lama.
Namun berdasarkan hasil wawancara mekanisme pencairan dananya melalui
dengan para responden juga diperoleh
informasi responden belum memahami Rekening Khusus (Reksus).
jika program kredit KUR ini merupakan
program pemerintah, dimana debitur Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
mendapat bantuan subsidi bunga atas
pembayaran angsuran KUR. Responden Timur terus melakukan koordinasi dengan
hanya paham bahwa KUR adalah
program kredit dari bank. pemerintah daerah di wilayah Kalimantan

Timur untuk kelancaran penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa antara lain melalui

kegiatan Ngopi Dinda (Ngobrol Pintar

Pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa) oleh

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur,

Berdasi (Berbincang DAK Fisik) dan

Berdansa (Berbincang Dana Desa) oleh

KPPN Samarinda, serta FGD lainnya.

Dalam rangka perbaikan

REKOMENDASI FISKAL implementasi kebijakan, perlu dilakukan

Akselerasi belanja dilakukan melalui: sosialisasi lebih luas dan menyeluruh

1. Untuk belanja barang BLU program tentang program kredit KUR oleh seluruh

Pendidikan, melakukan pembinaan pihak terkait. Termasuk Bank penyalur dan

satker BLU terkait percepatan pihak pemerintah daerah agar semakin

pengesahan belanja dan/atau peduli dengan UMKM, dan diharapkan selain

pendapatan BLU serta menyusun ulang menyalurkan berbagai jenis pembiayaan

rencana kegiatan khususnya menyangkut dan bantuan sosial juga bisa memberikan

penyesuaian jadwal dan pola pendampingan dan bimbingan kepada

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan UMKM agar mereka mampu memenuhi

kondisi aktual di lapangan. kewajibannya, juga strategi untuk bisa

2. Untuk belanja modal program membuat usahanya lebih maju, berkembang

infrastruktur, selain melakukan dan naik kelas. Kebijakan pemerintah

akselerasi pengadaan barang dan jasa dengan memberikan subsidi bunga

pemerintah, khusus pada paket MYC, pinjaman, restrukturisasi pembayaran

Satker dapat mengusulkan rekomposisi angsuran dapat terus dilanjutkan karena

kegiatan melalui Eselon I untuk terbukti kebijakan tersebut memberikan

memindahkan pelaksanaan pekerjaan ke banyak manfaat dan membantu pelaku

tahun berikutnya. Selain itu pada sumber UMKM sebagaimana disampaikan oleh para

responden survei KUR.

STRATEGIC BRIEF SHEET 103
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST



BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
AGUSTUS 2021

PERCEPATAN PENYALURAN DFDD DAN MONEV KREDIT PROGRAM
SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengangkat isu pemulihan ekonomi
pasca pandemi perlu ditingkatkatkan stimulus ekonomi kepada UMKM dan belanja pemerintah melalui DAK Fisik dan
Dana Desa agar kondisi ekonomi yang sebelumnya kurang baik karena terdampak pandemic dapat pulih dengan lebih
cepat. Selain itu dilaksanakan juga refreshment PPSPM dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi Pejabat
Penandatangan SPM (PPSPM) dalam mengelola keuangan ddi Sulawesi Tenggara

ISU TEMATIK 2. Penyegaran (Refreshment) Penilaian
Ada dua isu tematik yang diangkat Kompetensi PPSPM Lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Sulawesi Tenggara Periode I Tahun
dalam Strategic Briefsheet Kanwil Ditjen 2021
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
periode bulan Agustur yaitu: KONDISI PERMASALAHAN
1. FGD Percepatan penyaluran DFDD, monev 1. FGD Percepatan penyaluran DFDD, monev

kredit program serta koordinasi keuangan kredit program serta koordinasi keuangan
pemerintah pusat dan daerah di Kab. pemerintah pusat dan daerah di Kab.
Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Timur Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Timur

STRATEGIC BRIEF SHEET 104
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

a. Realisasi penyaluran DFDD untuk Kab. BULAN AGUSTUS
Konawe Selatan per tanggal 20 Agustus TAHUN 2021
2021 masih rendah yakni DAK Fisik
sebesar 9,68% dan Dana Desa 40%. tersebut diantaranya disebabkan
adanya keterlambatan penyampaian
b. Belum semua masyarakat terutama para Perda APBD 2021 ke DJPK sehingga
pelaku UMKM mengetahui informasi berdampak penerbitan hasil verifikasi
adanya program pemerintah dalam dari DJPK sebagai rekomendasi
pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran tahap I. Hal tersebut
kebijakan pemberian subsidi tambahan berimplikasi pada jadwal pengadaan
bunga KUR yang diperpanjang di masa yang menjadi mundur, di samping itu
pandemi sampai dengan Desember 2021 pemda kurang memahami bahwa
perekaman data kontrak atas
c. MoU yang pernah dibuat antara Kanwil bidang/sub bidang mempunyai lebih
DJPb dengan pemda lingkup Sultra sudah dari 1 kontrak cukup 1 kontrak saya
lama tidak dilakukan pembaharuan yang datanya direkam pada OMSPAN
sebagai salah satu persyaratan salur
2. Penyegaran (Refreshment) Penilaian tahap I.
Kompetensi PPSPM Lingkup Kanwil DJPb b. Adapun rendahnya realisasi Dana Desa
Provinsi Sulawesi Tenggara Periode I Tahun disebabkan BLT Desa baru salur 5
2021 bulan, dan terdapat kecenderungan
pengajuan penyaluran Dana Desa
a. berdasarkan evaluasi kinerja dan kualitas dilakukan menunggu terkumpulnya
pelaksanaan anggaran Kementerian desa yang sudah siap salur dengan
Negara/Lembaga sampai dengan saat ini jumlah yang cukup signifikan. Selain
masih menunjukan hasil yang belum itu, norma waktu proses verifikasi
optimal. Evaluasi kinerja dan kualitas yang dilakukan beberapa kecamatan
pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 atas pengajuan penyaluran Dana Desa
(empat) kriteria, yaitu: kesesuaian masih kurang cepat.
perencanaan dan penganggaran, c. Masyarakat atau para pelaku UMKM
kepatuhan atas regulasi (compliance), sebagian besar memperoleh informasi
efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan mengenai adanya kebijakan program
efektivitas pelaksanaan anggaran subsisi bunga KUR adalah dari petugas
marketing kredit bank penyalur KUR.
b. kapasitas dan kompetensi Pejabat Hal tersebut mengakibatkan kurang
Penandatangan SPM (PPSPM) dalam optimalnya program subsidi bunga
mengelola keuangan di satuan kerja yang KUR diakses secara luas oleh
masih bervariasi dan belum masyarakat terutama para pelaku
terstandarisasi dengan baik UMKM.
d. Nota kesepahaman/Mou antara
c. belum adanya ketentuan baku tentang Kanwil DJPb dengan pemda sudah
Standar Kompetensi PPSPM sebagai lama belum diperbaharui, terakhir
acuan pengembangan profesi jabatan adalah tahun 2014, sehingga terdapat
beberapa isu yang belum tercantum
ANALISIS dalam MoU tersebut.
1. FGD Percepatan penyaluran DFDD, monev 2. Penyegaran (Refreshment) Penilaian
Kompetensi PPSPM Lingkup Kanwil DJPb
kredit program serta koordinasi keuangan
pemerintah pusat dan daerah di Kab.
Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Timur
a. Rendahnya penyaluran Dak Fisik

STRATEGIC BRIEF SHEET 105
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Provinsi Sulawesi Tenggara Periode I Tahun BULAN AGUSTUS
2021 TAHUN 2021
a. Masih terdapatnya penolakan SPM d
percepatan dan konsistensi perekaman
disebabkan masih terdapat satker capaian output penggunaan DAK Fisik dan
yang kurang memahami serta tidak Dana Desa pada aplikasi OMSPAN. Perlu
melaporkan perubahan data supplier dipertimbangkan agar desa dapat
pada saat pengajuan SPM diberikan akses di OMSPAN untuk menu
b. Terjadinya retur SP2D disebabkan perekaman capaian output penggunaan
pengujian dokumen pendukung SPM Dana Desa sehingga bisa mempercepat
yang dilakukan oleh PPSM masih proses pengajuan penyaluran berikutnya.
kurang seperti rekening koran, surat c. Pemda agar dapat lebih meningkatkan
keterangan rekening masih aktif sinerginya dengan lembaga keuangan
c. Pemahaman satker terhadap (penyalur KUR dan pembiayaan UMi)
peraturan perpajakkan perlu di update sehingga kebijakan pemerintah dalam
seiring dengan perubahan aturan memulihkan perekonomian salah satunya
perpajakan dukungan terhadap UMKM dapat diakses
d. Pergantian Pejabat PPSM yang secara luas/optimal oleh masyarakat
dilakukan oleh Satuan Kerja tanpa pelaku UMKM atau UMi.
melihat kompetensi calon pejabat Penyegaran (Refreshment) Penilaian
yang diangkat Kompetensi PPSPM Lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Sulawesi Tenggara Periode I Tahun
REKOMENDASI FISKAL 2021
a. Untuk meningkatkan kompetensi PPSPM
1. FGD Percepatan penyaluran DFDD, monev KPPN membuka ruang konsultasi atas
kredit program serta koordinasi keuangan permasalahan yang dihadapi oleh satuan
pemerintah pusat dan daerah di Kab. kerja dengan melibatkan Pejabat
Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Timur Fungsional yang ada pada KPPN
b. Seksi MSKI/PDMS melakukan monitoring
a. Pimpinan daerah diharapkan dapat secara berkala atas pengelolaan
memberikan dukungan komitmen yang keuangan satuan kerja sehingga apabila
kuat untuk mendorong percepatan terdapat kendala dalam pengelolaan
penyaluran DFDD. Pemda diminta lebih keuangan Satker dilakukan evaluasi
sigap lagi dalam mengeksekusi rencana sehingga dapat dicari solusi atas
kegiatan pada DAK Fisik, karena realisasi permasalaahn tersebut
pencairannya dapat menjadi pengungkit c. - Kanwil maupun KPPN akan senantiasa
pertumbuhan ekonomi di daerah. melaksanakan kegiatan peningkatan
kompetensi pengelolaan keuangan
b. Pemerintah daerah agar dapat melakukan satuan kerja sehingga pengetahuan dan
perbaikan proses bisnis di BKAD dan pemahaman satker atas pengelolaan
kecamatan (khusus untuk Dana Desa) keuangan dapat ditingkatkan sehingga
terkait norma waktu penyelesaian menciptakan pengelolaan keuangan
verifikasi dan/atau upload dokumen negara yang optimal dan akuntabel.
persyaratan penyaluran termasuk

STRATEGIC BRIEF SHEET 106
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Agustus 2021

PENYESUAIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SESUAI SAP TERBARU DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPD) TAHUN 2021 YANG WTP

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Utara

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2021 menganalisis perubahan kebijakan
akuntansi terkait Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan, PSAP Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah
Tanggal Pelaporan, PSAP Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi, dan PSAP Nomor 17 tentang Properti
Investasi dan akibatnya pada Pemerintah Daerah.

ISU TEMATIK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021
Berdasar temuan BPK atas Laporan yang WTP.
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Tahun 2020, ada beberapa permasalahan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara pada
yang perlu diselesaikan untuk bulan Agustus 2021 melaksanakan
meningkatkan kualitas LKPD Pemerintah Sosialisasi PSAP Nomor 10 (Kebijakan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Isu tematik Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
yang dipilih adalah penyesuaian kebijakan Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi,
akuntansi sesuai SAP terbaru dalam upaya dan Operasi yang Dihentikan), PSAP Nomor
meningkatkan kualitas Laporan Keuangan 15 (Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan),

STRATEGIC BRIEF SHEET 107
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

PSAP Nomor 16 (Perjanjian Konsesi Jasa – pembayaran tersebut tidak sesuai
Pemberi Konsesi), dan PSAP Nomor 17
(Properti Investasi). Kegiatan sosialisasi dengan klaim yang ditagihkan, karena
melibatkan peserta dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Universitas/Perguruan Pemda belum mengerti bagaimana
Tinggi, Auditor BPK, dan Auditor BPKP.
perlakuan pendapatan tersebut, sehingga

menyebabkan adanya temuan oleh BPK

pada tahun berjalan.

3. Pengelolaan aset yang belum tertib

KONDISI PERMASALAHAN karena manajemen aset Pemda kurang
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
memahami pengelolaan aset dan
Provinsi Sulawesi Utara selaku representasi
Kementerian Keuangan di daerah dan pelaporannya.
Regional Chief Economist di Sulawesi Utara
mempunyai tugas untuk menyampaikan 4. Terkait dengan perolehan opini TW,
informasi atau ketentuan yang baru terkait
dengan perlakuan akuntansi karena ada Pemda tidak dapat
PSAP yang baru.
mempertanggungjawabkan belanja

terkait penanganan covid-19 yang

disebabkan kelemahan pengendalian

intern maupun ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan dalam

Bersama Komite Standar Akuntansi pemeriksaan LKPD.
Pemerintahan, dilakukan Sosialisasi PSAP
10,15,16, dan 17. Selain belum dilakukannya REKOMENDASI FISKAL
sosialisasi, hal lain yang mendasari kegiatan 1. Pemda agar segera melakukan
dimaksud adalah adanya temuan BPK dalam
LKPD Tahun 2020, yaitu: penyesuaian dini terhadap peraturan
1. Kurangnya pemahaman Pemda terkait yang mengatur kebijakan akuntansi dan
turunannya agar sesuai dengan PSAP
PSAP yang telah ditetapkan dan pelaksanaan
2. RSUD dan UPT tidak membukukan penerapannyanya sesuai dengan tanggal
efektif masing-masing PSAP.
pembayaran yang diterima, 2. Pemda segera melakukan revisi atas
3. Pengelolaan aset yang belum tertib peraturan daerah terkait dengan
4. Manajemen aset Pemda belum penerimaan klaim BPJS agar kebijakan
penerimaan BPJS sesuai dengan klaim
terlaksana dengan baik yang ditagihkan.
3. Dengan adanya PSAP 17, manajemen aset
5. Pemda tidak dapat Pemda didorong untuk melakukan
belanja pengelolaan aset dengan lebih baik, mulai
mempertanggungjawabkan dari perencanaan sampai penganggaran
dan pengawasannya.
terkait penanganan covid- 19 4. Pemda agar menindaklanjuti
rekomendasi BPK dengan menyusun
ANALISIS langkah-langkah untuk melakukan
Analisis atas permasalahan diatas penyempurnaan dan terukur, sehingga
dengan ketentuan yang dipenuhi, maka
adalah sebagai berikut: akan memperoleh opini yang lebih baik
1. Pemda belum memahami dengan baik untuk LKPD pada tahun yang akan
datang.
mengenai PSAP dan menyebabkan
peraturan Pemda yang mengatur
mengenai kebijakan akuntansi tidak
mengakomodir peristiwa yang muncul
akibat perubahan kebijakan akuntansi.
2. RSUD dan UPT tidak membukukan
pembayaran yang diterima, dimana

STRATEGIC BRIEF SHEET 108
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

5. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara program ini diharapkan Pemda lebih
melakukan inisiatif baru berupa kelas
KLABAT (Kawanua Learning on Accrual memahami Standar Akuntansi
Based Accounting Techniques/Kelas
Belajar Akuntansi Terjadwal). Melalui Pemerintahan secara konseptual serta

mengimplementasikannya dalam proses

penyusunan Laparan Keuangan.

STRATEGIC BRIEF SHEET 109
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
AGUSTUS 2021

OPTIMISME PEMERINTAH DAERAH (PEMDA), PELAKU USAHA DAN
MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM MEMACU PEMULIHAN

PEREKONOMIAN SULAWESI TENGAH

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tengah

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil DJPb Provinsi Sulteng menganalisis dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi fiskal provinsi
Sulteng meliputi pelaksanaan APBN dan APBD serta Pelaksanaan Penyaluran Program PEN. Selain itu, dilakukan analisis
terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi terhadap potensi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulteng. Analisis ini
dilatarbelakangi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada triwulan II Tahun 2021 di Provinsi Sulteng.
Oleh karena itu, dilakukan analisis-analisis untuk menggali potensi untuk memacu pemulihan perekonomian Sulteng.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disampaikan beberapa rekomendasi yaitu diperlukan pengoptimalisasian pada
sektor selain sektor industri pengolahan misalnya sektor perikanan maupun sektor pertanian serta melakukan koordinasi
bersama dinas instansi terkait agar mendorong akselerasi kegiatan/program pembangunan di wilayah Sulteng sehingga
terjadi percepatan penyerapan anggaran belanja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat serta
mengurangi kesenjangan sosial.

ISU TEMATIK selaku nara sumber pada Agustus 2021. Satu
Optimisme Pemerintah Daerah
webinar tersebut diselenggarakan oleh Bank
(Pemda), pelaku usaha dan masyarakat di
tengah Pandemi Covid-19 dalam memacu Indonesia Perwakilan Sulteng yang bertajuk
pemulihan perekonomian Sulteng tercermin
pada 3 (tiga) Webinar yang diikuti oleh “Sinar Matahari dari Timur Menerangi
Kanwil DJPb Sulteng selaku RCE di Sulteng
Ekonomi Nasional” yang diselenggarakan

pada hari Senin, 16 Agustus 2021. Dua

webinar lainnya diselenggarakan

STRATEGIC BRIEF SHEET 111
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng BULAN AGUSTUS
yang dikoordinasikan Bappeda Sulteng, TAHUN 2021
yaitu: (1) Webinar bertajuk "Optimalisasi
Sumber Penerimaan dan Pendapatan Asli (Faisal Basri), Perwakilan BPS Sulteng,
Daerah (PAD) Sejahtera dan Lebih Maju" Regional Economist Sulteng, Ketua Umum
pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan tujuan Kadin Sulteng, Ikatan Sarjana Ekonomi
untuk meningkatkan PAD dalam Indonesia, politisi, birokrat, pengusaha,
mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah serta akademisi dari beberapa universitas
dalam membiayai program-program di Indonesia. Kepala Perwakilan BI Sulteng
prioritas Pemda di Sulteng; dan (2) Webinar bertindak selaku moderator dalam
bertajuk "Realisasi APBN, TKDD, dan PEN webinar ini. Kepala Kanwil DJPb Sulteng
Semester I Tahun 2021" pada tanggal 6 juga berpartisipasi sebagai nara sumber
Agustus 2021 yang membahas kebijakan pada 2 webinar yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dalam mengatasi pandemi Bappeda Pemprov Sulteng.
Covid-19, realisasi dan pencapaian APBN, 3. Berdasarkan hasil monitoring per tanggal
TKDD, dan berbagai program PEN di wilayah 30 Juni 2021, realisasi pendapatan negara
Sulteng. dalam APBN telah mencapai Rp2,62 triliun
atau 59,5 persen dari pagu, lebih tinggi
KONDISI PERMASALAHAN dibandingkan realisasi pendapatan pada
Triwulan II tahun 2019 maupun 2020.
1. Terbitnya UU No.9/2020 tentang APBN Sedangkan realisasi belanja dan dana
transfer adalah Rp10,7 triliun atau 44,9
tahun anggaran (TA) 2021 dan PMK persen dari pagu. Persentase ini
mengalami penurunan dibandingkan
No.185/PMK.02/2020 tentang Triwulan II tahun 2019 maupun tahun
2020.
Pengelolaan Anggaran dalam rangka Adapun dalam pelaksanaan APBD Provinsi
Sulteng sampai dengan Triwulan II tahun
Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau 2021, terjadi penurunan persentase
realisasi pendapatan maupun belanja
Program PEN, menjadi dasar dari berbagai daerah dibandingkan dengan persentase
realisasi pada Triwulan II tahun 2019
kebijakan Pemerintah memberikan maupun tahun 2020, di mana realisasi
pendapatan daerah mencapai Rp7,76
insentif fiskal untuk menstimulus kegiatan triliun atau 39,45 persen dari pagu dan
realisasi belanja daerah mencapai Rp6,13
perekenomian masyarakat dan UMKM. triliun atau 29,77 persen dari pagu.
Selain itu, dalam pelaksanaan program
Berdasarkan ketentuan pada PMK PEN di wilayah Sulteng, terjadi penurunan
realisasi sebesar 43,47 persen
tersebut, Kanwil DJPb Sulteng selaku CRE dibandingkan tahun 2020. Hal ini
dipengaruhi oleh penurunan pada Sektor
melakukan monitoring pelaksanaan Perlindungan Sosial dan sektoral lainnya
masing-masing menjadi sebesar Rp1.010,6
program PEN maupun pelaksanaan APBN miliar, turun 38,97 persen (Perlinsos) dan
Rp797,79 miliar, turun 64,43 persen
dan APBD di wilayah Sulteng untuk (Sektoral). Namun demikian, terdapat
kenaikan realisasi pada Sektor Kesehatan
mengawal pemulihan perekonomian di menjadi sebesar Rp124,8 miliar

Provinsi Sulteng.

2. Sebagai bentuk kontribusi dan edukasi

Kanwil DJPb Sulteng atas peran monitoring

atas pelaksanaan APBN dan APBD serta

penyaluran dana program PEN di wilayah

Sulteng, Kepala Kanwil DJPb Sulteng

sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu di

Sulteng menyampaikan hasil monitoring

tersebut dalam kegiatan seminar yang

diselenggarakan oleh Perwakilan Bank

Indonesia (BI) Sulteng. Acara tersebut juga

dihadiri pengamat ekonomi Indonesia

STRATEGIC BRIEF SHEET 112
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

(bertambah 242,82 persen) dan sektor BULAN AGUSTUS
UMKM menjadi sebesar Rp363,62 miliar TAHUN 2021
(bertambah 185,22 persen) dibandingkan
dengan realisasi tahun 2020. sebesar Rp1,16 triliun (35,9 persen
4. Perekonomian Sulteng tumbuh positif pagu), maupun belanja modal terealisasi
pada Semester I tahun 2021. Hal tersebut sebesar Rp816 miliar (34,8 persen pagu).
tercermin dari pertumbuhan ekonomi Sedangkan penurunan terjadi pada
Sulteng yang mengalami kenaikan yang realisasi TKDD. Hal ini terjadi karena
signifikan pada Triwulan II tahun 2021 pengaruh penurunan yang signifikan dari
sebesar 15,39 persen (yoy). realisasi DAU yang terealisasi sebesar
Rp4,82 triliun (53,9 persen pagu), DID
ANALISIS terealisasi sebesar Rp185 miliar (50,0
persen pagu), dan Dana Desa terealisasi
1. Mitigasi dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp583 miliar (36,5 persen pagu).
Sedangkan transfer yang mengalami
terhadap perekonomian dan kenaikan ada pada DBH terealisasi
sebesar Rp448 miliar (54,17 persen
kesejahteraan di wilayah Sulteng dapat pagu) dan DAK terealisasi sebesar Rp1,45
triliun (35,62 persen pagu).
dianalisis, salah satunya melalui 3. Pada pelaksanaan APBD, realisasi
pendapatan hingga Triwulan II tahun
kebijakan fiskal yang diwujudkan dalam 2021 mengalami penurunan sebesar 1,87
persen (yoy). Penurunan disebabkan
bentuk realisasi pendapatan dan belanja oleh menurunnya realisasi Pendapatan
Transfer menjadi sebesar Rp6,34 triliun
APBN maupun APBD serta pelaksanaan (-9,25 persen y-o-y) meskipun
Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain
program PEN. Tujuan dari digulirkannya Pendapatan mengalami kenaikan.
Sedangkan realisasi belanja daerah
instrumen fiskal tersebut adalah untuk mengalami penurunan menjadi sebesar
Rp6,13 triliun (-9,62 persen y-o-y) yang
melindungi, mempertahankan, dan disumbangkan dari penurunan belanja
bantuan sosial (72,86 persen), belanja tak
meningkatkan kemampuan ekonomi terduga (69,44 persen), dan belanja
modal (32,41 persen). Adapun kenaikan
para pelaku usaha maupun masyarakat realisasi belanja terjadi pada belanja
hibah (47,76 persen) dan Belanja Barang
selama pandemi. (14,24 persen).
4. Adapun pada pelaksanaan program PEN,
2. Pada Triwulan II tahun 2021, kenaikan selain dengan diterbitkannya PMK
Nomor 185/PMK.02/2020 tentang
realisasi pendapatan sebesar Rp558 Pengelolaan Anggaran dalam rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus
miliar atau 27,07 persen (yoy) pada Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Program Pemulihan Ekonomi Nasional,
pelaksanaan APBN di Provinsi Sulawesi diterbitkan pula PP No. 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun
Tengah ditunjang dengan kenaikan 2020 Tentang Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
pendapatan pada sektor penerimaan

pajak maupun PNBP. Adapun realisasi

penerimaan pajak sebesar Rp2,36 triliun

atau 58,2 persen dari pagu dan realisasi

PNBP sebesar Rp255 miliar atau 74,6

persen dari pagu. Sedangkan, dari segi

belanja terjadi kenaikan sebesar 2,42

persen (yoy) atau terealisasi sebesar

Rp10,70 triliun (44,9% dari pagu). Secara

rinci, terdapat fluktuasi pada realisasi

belanja dan TKDD Provinsi Sulawesi

Tengah. Kenaikan terjadi pada realisasi

belanja pemerintah pusat yang

dipengaruhi oleh belanja pegawai yang

terealisasi sebesar Rp1,24 triliun (50,7

persen pagu), belanja barang terealisasi

STRATEGIC BRIEF SHEET 113
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021
Negara Untuk Penanganan Pandemi
yang disalurkan melalui skema
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kredit/pembiayaan kepada debitur
dalam rangka mendukung dan
dan/atau Menghadapi Ancaman yang mengembangkan ekosistem UMKM. BPD
Sulteng yang mendapatkan alokasi
Membahayakan Perekonomian Nasional penempatan dana sebesar Rp200 miliar
memiliki realisasi penyaluran kredit per
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp858,75
miliar dengan total debitur sebanyak
Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. 3.086 debitur. Realisasi terbesar terdapat
pada Segmen konsumsi sebesar
Dengan kedua dasar hukum tersebut, Rp780,16 miliar dan realisasi terkecil
terdapat pada Segmen Mikro sebesar
program PEN dicanangkan untuk Rp2,27 miliar. Tingginya realisasi pada
Segmen Konsumsi dipengaruhi oleh
memulihkan perekonomian baik di penyaluran kredit konsumsi kepada ASN
yang merupakan nasabah utama BPD
tingkat nasional maupun daerah. Dalam Sulteng. Dari segi sektor penerima kredit,
penyaluran terbesar terdapat pada
pelaksanaan penyaluran program PEN, Sektor Rumah Tangga sebesar Rp770,58
miliar (2.937 debitur) dan penyaluran
terdapat 5 (lima) sektor utama yang terendah terdapat pada Sektor Perikanan
Rp40 juta yang diterima seorang debitur.
menjadi titik pendorong pemulihan Selain itu, terdapat sektor yang belum
ada realisasinya, yaitu Sektor Perantara
ekonomi Indonesia yaitu perlindungan Keuangan.
7. Meskipun terjadi fluktuasi baik pada
sosial (pagu nasional Rp187 triliun), pelaksanaan APBN, APBD, maupun
penyaluran program PEN di wilayah
kesehatan ( Rp214,95 triliun), UMKM dan Sulteng , namun pertumbuhan ekonomi
Sulawesi Tengah pada Triwulan I dan II
Pembiayaan Korporasi (Rp161,2 triliun), tahun 2021 terus meningkat
(overachiever) masing-masing mencapai
Program Prioritas/Sektoral (Rp117,94 6,25 persen (yoy) dan 15,39 persen (yoy)
setelah pada akhir tahun 2020 tumbuh
triliun), dan Insentif Usaha (Rp62,8 sebesar 4,86 persen (yoy). Kontribusi
pertumbuhan Sulteng pada Triwulan II
triliun). tahun 2021 didominasi oleh Sektor
Industri Pengolahan (30 persen), disusul
5. Pengelolaan program PEN di wilayah oleh Sektor Pertanian (20 persen), Sektor
Pertambangan (17 persen), Sektor
Sulteng difokuskan pada 4 (empat) Konstruksi (9 persen), dan Sektor
Perdagangan (6 persen). Berdasarkan
sektor yaitu Perlindungan Sosial, struktur PDRB Pengeluaran, PDRB
Sulawesi Tengah disumbang oleh ekspor
Kesehatan. UMKM, dan Sektoral. Sampai dengan andil sebesar 33,70 persen diikuti

dengan Triwulan II Tahun 2021, sudah

terdapat 2 (dua) sektor yang telah

melampaui realisasi penyaluran pada

tahun 2020, yaitu Sektor Kesehatan yang

dipengaruhi oleh kenaikan penyaluran

pada klaim RS menjadi sebesar Rp122,62

miliar atau hampir 50 kali lipat dari

realisasi penyaluran pada tahun 2020

dan pada sektor UMKM, terjadi

peningkatan penyaluran yang

dipengaruhi oleh kenaikan pada subsidi

bunga baik KUR menjadi sebesar Rp63,19

miliar (bertambah 7,96 persen terhadap

realisasi di tahun 2020) maupun Non

KUR menjadi sebesar Rp88,35 miliar

(bertambah 28,99 persen terhadap

realisasi di tahun 2020).

6. Dalam mendukung percepatan

pemulihan ekonomi nasional, Kanwil

DJPb Sulteng memfasilitasi program

penempatan dana PEN pada BPD Sulteng

STRATEGIC BRIEF SHEET 114
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

oleh investasi sebesar 19,79 persen. BULAN AGUSTUS
Sementara itu, sisi impor menyumbang TAHUN 2021
andil negatif terhadap 40,08 persen.
Sedangkan berdasarkan pembagiannya, REKOMENDASI FISKAL
PMTB memiliki pembagian tertinggi Selain implementasi kebijakan APBN
sebesar 47 persen disusul Konsumsi
Rumah Tangga sebesar 35 persen, dan dan APBD di Sulawesi Tengah, pelaksanaan
Net Ekspor-Impor sebesar 10 persen. program PEN merupakan dukungan
Pertumbuhan ekspor di Sulteng pada Pemerintah untuk pemulihan sektor riil, dan
Triwulan II tahun 2021 sebesar 82,78 dapat menjadi sumber utama subsidi
persen (YoY) terutama disumbangkan pendanaan bagi daerah, utamanya untuk
oleh ekspor produk olahan Nikel dan Besi sektor UMKM. Namun demikian,
Baja. Dari sisi harga, harga komoditas pertumbuhan ekonomi Sulteng yang
Besi Baja mengalami tren yang menyentuh angka 2-digit belum berhasil
meningkat sejak akhir tahun 2020. Dari menurunkan angka kemiskinan di Sulteng.
segi potensi investasi, di Sulteng , Beberapa rekomendasi kebijakan yang
khususnya daerah Kabupaten Morowali, disampaikan dalam forum seminar tersebut,
masih memiliki prospek investasi yang antara lain:
sangat besar terutama invetasi terkait 1. Perlu dilakukan peningkatan produksi
komponen baterai. Selain itu, terjadi
peningkatan kapasitas produksi produk pada sektor unggulan lainnya, misalnya
turunan Nikel dan Besi Baja. Adapun sektor perikanan dan pertanian, sehingga
kredit konsumsi mengalami peningkatan tidak terjadi ketergantungan pada
yang menunjukkan daya beli masyarakat produksi pertambangan seperti Nikel.
yang tetap kuat di tengah pandemi yang Selain itu, perbaikan infrastruktur
masih berlangsung. penunjang sektor pertanian dan
8. Berdasarkan evaluasi komposisi sektor perikanan dalam rangka meningkatkan
unggulan, perekonomian Sulawesi mobilitas masyarakat di daerah terpencil
Tengah mengalami pergeseran dari akan sangat berpengaruh dalam
konsumsi menjadi ekspor dan dari Sektor peningkatan taraf kesejahteraan
Pertanian dan Pertambangan berpindah masyarakatnya.
kepada Sektor Industri Pengolahan. 2. Pendidikan menjadi salah satu solusi dari
Sementara itu, pada tahun 2021 terjadi upaya mengatasi ketertinggalan di
deflasi sebesar 0,67 di Sulteng yang Sulteng. Oleh karena itu, diperlukan
dipengaruhi oleh 5 komoditas dengan kesetaraan pendidikan pada setiap
andil tertinggi yaitu angkutan udara, gender untuk menggali potensi- potensi
kenderaan bermotor, ikan selar, pisang, para insan muda untuk membangun
dan beras. Namun, kelompok inti masih Sulteng.
tercatat mengalami inflasi, yang 3. Diperlukan pula keselarasan dokumen
mengindikasikan masih terjaganya daya perencanaan yang berupa RPJPD Sulteng,
beli masyarakat. Adapun 5 (lima) RPJMN, Direktif Presiden, dan agenda
komoditas dengan andil tertinggi Sustainable Development Goals (SDGs).
terhadap inflasi di wilayah Sulteng, yaitu 4. Kanwil DJPb Sulteng, sebagai
cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, representasi Kemenkeu di daerah dan
cakalang, kangkung, dan minyak goreng. dalam melaksanakan tugasnya sebagai
Chief of Regional Economist, bersama-
sama dengan seluruh pemerintah daerah
di Sulteng serta instansi terkait, akan
terus melakukan peninjauan terhadap
perkembangan perekonomian Provinsi
Sulawesi Tengah secara berkala. Selain

STRATEGIC BRIEF SHEET 115
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

itu, melalui tools yang dimiliki, Kanwil Pertambangan yang berpotensi

DJPb Sulteng senantiasa berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

memonitor serta mengevaluasi (PAD) seperti Sektor Pertanian dan

pelaksanaan APBN dan APBD serta Pariwisata yang dapat dijadikan sebagai

program PEN agar dapat tereksekusi sektor alternatif unggulan bagi Pemda di

dengan baik dan optimal untuk wilayah Sulteng karena mampu

menunjang pertumbuhan di Sulteng. menyerap banyak tenaga kerja;

5. Kanwil DJPb Sulteng telah melakukan 7. Kanwil DJPb Sulteng perlu meningkatkan

koordinasi bersama Badan Perencanaan sinergi dengan BPS Sulteng dalam

dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memonitor perkembangan ekonomi di

Provinsi Sulteng, Badan Pendapatan Sulteng, dan menyampaikan masukan

Daerah Sulteng, dan saran kepada Pemda dalam

6. Akademisi Fakultas Pertanian perbaikan kebijakan .

Universitas Tadulako, beserta 8. Mendorong seluruh Pemda di Sulteng ,

Independent Geologist pada acara Forum terutama dinas terkait, melakukan upaya

Pertemuan (Libu Ntodea) antara akselerasi kegiatan/program

Stakeholders Pemerintah dengan pembangunan di wilayah Sulteng, yang

Masyarakat Sulteng dengan tema berdampak positif dalam mempercepat

“Optimalisasi Sumber Penerimaan penyerapan anggaran belanja daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menuju untuk meningkatkan kesejahteraan

Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”. daerah dan masyarakat serta mengurangi

Forum membahas tentang sektor kesenjangan sosial.

ekonomi unggulan Sulteng selain Sektor

STRATEGIC BRIEF SHEET 116
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
AGUSTUS 2021

AKSELERASI REALISASI BELANJA DAN SINERGI DENGAN
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONONOMI

PROVINSI GORONTALO

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Gorontalo

RINGKASAN
Strategic Briefsheet Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengangkat isu pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Dari sisi
realisasi belanja pemerintah, capaian 56% sampai dengan akhir Agustus belum memenuhi target yang ditentukan, kemudian
perlunya meningkatkan potensi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis atas permasalahan
tersebut Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memberikan beberapa rekomendasi diantaranya adalah mengembangkan peran
UMKM dalam mengolah potensi-potensi di Gorontalo, meningkatkan sinergi antara Pemdes – Pemda dan instansi terkait, yang
mempunyai peran strategis untuk mendorong UMKM, dan perlunya one on one meeting bersama dengan satker-satker yang
memiliki pagu cukup besar baik dari belanja barang maupun belanja modal

STRATEGIC BRIEF SHEET 117
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK Agustus presentase realisasi masih
dibawah 60%
a. Kinerja realisasi belanja pemerintah
pusat di Provinsi Gorontalo. yakni belanja modal sebesar 54,5% dan
belanja modal sebesar 43,8%.
b. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi b. Berdasarkan hasil rilis BPS pada
Gorontalo Tahun 2021 dari sisi Fiskal, Triwulan II 2021, Provinsi Gorontalo
telah keluar dari resesi dan mencatatkan
Moneter, serta Kebijakan Pemerintah pertumbuhan ekonomi sebesar 3,43
Daerah khususnya potensi investasi. (yoy) dan 1,56 (q to q). Namun jika
dibandingkan dengan daerah lain di
Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pulau Sulawesi, pertumbuhan ekonomi
mengadakan Focus Group Discusion Gorontalo merupakan yang terendah.
Walaupun begitu, pemerintah tetap
dengan mengangkat tema "Potensi optimis bahwa Provinsi Gorontalo dapat
membertahankan pertumbuhan ekonomi
Investasi untuk Mendukung yang positif di periode kedepannya, salah
satunya dengan meningkatkan peran
Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo". investasi. Investasi dapat menumbuhkan
Acara Focus Group Discusion iklim bisnis, semakin banyak investasi
diselenggarakan untuk memperkuat atau penanaman modal di Provinsi
peran Kanwil DJPb dan seluruh Gorontalo, maka akan semakin banyak
bisnis-bisnis baru yang tumbuh. Hal ini
Stakeholder dalam mendorong tidak hanya akan membuka lebih banyak
pertumbuhan ekonomi di Gorontalo lapangan pekerjaan, namun juga dapat
mendorong peningkatan daya beli
serta meningkatkan hubungan kerja masyarakat. Menuruh data Bappeda
sama antara Kanwil DJPb dengan Para Provinsi Gorontalo, dalam tiga tahun
terakhir capaian realisasi investasi di
Ekonom Regional, baik dari kalangan Provinsi Gorontalo telah menunjukan
akademisi maupun Pemerintah Daerah. tren positif, namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat berbagai
c. Peningkatan sinergi dan sinkronisasi tantangan dalam percepatan investasi di
antara Kanwil DJPb Gorontalo dan Gorontalo. Beberapa kendala investasi di
Gorontalo antara lain:
instansi terkait dalam upaya 1. Kualitas SDM;
pemberdayaan desa serta untuk 2. Infrastruktur;
3. Perizinan di K/L dan Pemda;
mendorong pertumbuhan ekonomi di 4. Permasalahan di lapangan
Gorontalo khususnya pada desa dengan c. Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN,
dalam penyaluran Dana Desa tahun 2021
status tertinggal. masih terdapat 90 desa atau 13,70% dari
d. Peningkatan sinergi dengan Pemerintah total 657 desa di Provinsi Gorontalo yang
masih berstatus desa tertinggal, dan
Kabupaten Pohuwato dalam terdapat 1 desa dengan status Sangat
Tertinggal. Dalam rangka penguatan
meningkatkan kualitas belanja barang, peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief
Economist, Kanwil DJPb diinstruksikan
pengelolaan barang persediaan, dan untuk melaksanakan piloting desa
percontohan untuk meningkatkan status
Laporan Persediaan pada Bulan desa khususnya desa tertinggal. Untuk

Agustus 2021.

KONDISI PERMASALAHAN
a. Sampai dengan akhir bulan Agustus

2021, realisasi belanja pemerintah pusat
di Provinsi Gorontalo masih sebesar
56,38%. Presentase tersebut dapat
dikatakan belum optimal karena sesuai
dengan arahan dari Presiden,
Kementerian/Lembaga agar dapat
melakukan percepatan belanja dengan

target triwulan III sebesar 70%. Apabila
dilihat dari proyeksi rencana belanja
halaman III DIPA di Provinsi Gorontalo
sampai dengan akhir triwulan III hanya
terserap sebesar 67,32%. Realisasi yang
harus dilakukan percepatan terutama
pada belanja barang dan belanja modal
dimana sampai dengan akhir bulan

STRATEGIC BRIEF SHEET 118
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

melaksanakan kegiatan tersebut Kanwil yang menyebabkan beberapa
DJPb Provinsi Gorontalo telah melakukan
kegiatan monitoring dan evaluasi Dana pertemuan dilakukan pembatasan dan
Desa, baik melalui aplikasi OSMPAN
maupun secara langsung pada pelatihan yang rencananya dilakukan
Pemerintah Daerah untuk memperoleh
data awal status desa di Provinsi secara tatap muka, diubah menjadi
Gorontalo. Untuk mempertajam
kebijakan dalam pelaksanaan Piloting pelatihan daring sehingga banyak
desa percontohan ini, Kanwil DJPb
Provinsi Gorontalo membahas konsep biaya yang tidak terserap.
kegiatan dimaksud dalam suatu kegiatan
Focus Group Discussion Piloting 3. Terdapat kegiatan lanjutan dari
Pemberdayaan Desa Tertinggal bersama tahun 2020 yang sudah dilakukan
dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Provinsi Gorontalo, Dinas Pertanian penyelesaian pada bulan
Pertanian Provinsi Gorontalo, dan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Februari namun sampai saat ini
Gorontalo.
d. Permasalahan dan kendala yang dihadapi satker masih menunggu verifikasi
Pemerintah Kabupaten Pohuwato, adalah
sebagai berikut: dari APIP terkait pembayaran
1. Terdapat temuan dan rekomendasi
tunggakan perkerjaan sehingga
BPK atas pengelolaan belanja barang
dan pengelolaan barang persediaan menyebabkan satker belum
obat dan karcis yang belum memadai.
2. Pengelolaan barang persediaan di dapat melakukan realisasi untuk
seluruh SOPD menggunakan sistem
yang belum optimal. kegiatan tersebut.
3. Untuk melaksanakan rekomendasi
BPK terkait pengelolaan barang 4. beberapa proyek strategis
persediaan obat dan karcis,
Pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya infrastruktur sumber
telah melaksanakan diskusi dan
sinergi dengan Kanwil DJPb Provinsi daya air pada satker Kementerian
Gorontalo sebagai perwakilan
Kementerian Keuangan di daerah. PUPR mengalami kesulitan dalam

ANALISIS proses pembebasan lahan karena

A. Realisasi belanja pemerintah pusat surat kepemilikan tanah yang
belum optimal disebabkan oleh beberapa tidak lengkap dan terdapat
hal yakni:
1. Terdapat kegiatan sensus penduduk beberapa sertifikat yang tumpeng
lanjutan dari kegiatan yang telah
dilaksanakan pada September 2020 tindih.
yang direncanakan akan dilanjutkan
bulan Mei 2021 namun karena adanya Sebagai tambahan informasi sampai
pandemi Covid-19 sehingga dilakukan
pergeseran waktu oleh eselon I satker dengan akhir Agustus 2021, realisasi
menjadi bulan September 2021.
2. Kegiatan monev, rapat koordinasi belanja pemerintah pusat di Provinsi
banyak yang tidak bisa dilaksanakan
karena adanya pandemi Covid-19 Gorontalo sebesar Rp2,34 triliun

STRATEGIC BRIEF SHEET atau 56,38% dari pagu sebesar

KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST Rp4,15 triliun. Total data kontrak

kegiatan sampai dengan akhir bulan

Agustus di KPPN Gorontalo

sebanyak 1.218 kontrak dengan

pagu sebesar Rp1,33 triliun dan baru

terealisasi sebesar Rp692,26 milyar,

sedangkan untuk KPPN Marisa
sebanyak 87 kontrak dengan pagu

sebesar Rp35,41 milyar dan sudah

terealisasi sebesar Rp19,64 milyar.

Dalam rangka melakukan

percepatan realisasi belanja

pemerintah pusat Kanwil DJPb

Provinsi Gorontalo akan

melaksanakan FGD dengan satker

yang memiliki pagu cukup besar

terkait belanja barang dan belanja

modal secara daring.

B. Salah satu potensi pengembangan

investasi di Provinsi Gorontalo

adalah dengan berfokus dalam

pengembangan sektor unggulan dan
sektor potensial di Provinsi

119

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Gorontalo. Berdasarkan hasil terakhir karena keterbatasan
Analisis Tabel-Output BPS Provinsi kemampuan sumber daya manusia
Gorontalo tahun 2017 dan Hasil dalam pengelolaan persediaan.
Kajian Fiskal Regional Provinsi
REKOMENDASI FISKAL
Gorontalo Triwulan II 2021, sektor
unggulan di Provinsi Gorontalo 1. Melihat dari capaian realisasi belanja
masih didominasi oleh sektor pemerintah pusat yang belum optimal
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan, hal ini disebabkan karena sampai dengan bulan Agustus, Kanwil
sektor ini merupakan sumber DJPb Provinsi Gorontalo pada bulan
matapencaharian utama masyarakat
Provinsi Gorontalo yang menyerap September akan melaksakan one on one
angkatan kerja yang tinggi. meeting bersama dengan satker-satker
C. Sedangkan dari sektor potensial, salah yang memiliki pagu cukup besar baik dari
satu potensi terbesar di Gorontalo belanja barang maupun belanja modal.
adalah sektor Industri Pengolahan.
Beberapa subsektor pada Industri 2. Mengembangkan peran UMKM dalam
Pengolahan yang dapat lebih mengolah potensi-potensi di Gorontalo.
dikembangkan di Gorontalo antara lain
Industri tekstil dan pakaian jadi, dimana Pemerintah telah memberikan
salah satu potensinya adalah Kain
Karawo yang merupakan pakaian khas kemudahan akses pembiayaan kepada
adat Gorontalo. Selain itu dalam
Industri Makanan dan Minuman, salah UMKM untuk mengembangkan bisnisnya,
mulai dari program KUR, Umi, Pemberian
satu potensinya adalah Kopi Pinogu
yang juga merupakan kopi asli dari keringanan perpajakan, dan alokasi dana
Gorontalo. Selain itu dalam PEN untuk dukungan terhadap UMKM
pengembangan sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan, terdapat dan korporasi.
peningkatan permintaan pada produksi 3. Sinergi antara Pemdes – Pemda dan
produk olahan kelapa yang perlu lebih
mendapat perhatian karena bersamaan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan
dengan peningkatan ini, terjad Pemerintah Desa mempunyai peran yang
penurunan luas area tanam Kelapa di
Provinsi Gorontalo. strategis untuk mendorong UMKM untuk
D. Temuan BPK atas pengelolaan belanja terus maju dan berkembang. Setiap
barang dan pengelolaan barang BUMDes dapat menggali potensi
persediaan, antara lain disebabkan oleh kekayaan alam di desanya lalu
belanja barang obat dengan dana APBD dikembangkan/dibudidayakan bersama
yang cukup besar dan signifikan; oleh masyarakat desa. Pemerintah
persediaan karcis yang digunakan Daerah dapat berperan untuk
untuk retribusi di beberapa dinas, membangun sinergi dengan instansi
belum dikelola dengan baik; terkait dalam proses pengembangannya,
pengelolaan obat dan karcis belum baik untuk ekspor, maupun promosi
menggunakan sistem yang memadai investasi. Meningkatkan kualitas SDM
dengan adanya pembangunan Balai
pencatatannya sehingga tidak diyakini Latihan Kerja dengan bekerja sama
kebenaran penyajian laporan dengan Kementerian Tenaga Kerja RI di
persediaan; persediaan barang di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya adalah
seluruh SOPD telah dicatat optimalisasi dana transfer dan dana
menggunakan sistem dan aplikasi pinjaman PEN daerah untuk
Sysinventory, namun penggunaan belum pembangunan jalan, jembatan sebagai
optimal dan tidak ada dukungan penghubung antar daerah yang dapat
(support) dari pihak ketiga; dan yang mempermudah proses distribusi hasil

produksi.
4. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

melakukan pembinaan sistem akuntansi
pemerintah daerah serta melakukan
pembahasan penyelesaian rekomendasi
BPK dengan Pemerintah Kabupaten
Boalemo. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
juga memberikan saran/ solusi

STRATEGIC BRIEF SHEET 120
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

pengelolaan persediaan menggunakan memberikan dukungan transfer
aplikasi Persediaan untuk mencatat dan
membukukan transaksi persediaan obat pengetahuan mengenai pengelolaan
dan karcis pada tahun 2020, kemudian
persediaan menggunakan aplikasi
direncanakan perluasan penggunaan
aplikasi persediaan pada seluruh barang persediaan yang diwujudkan dalam
persediaan pada SOPD lingkup
Kabupaten Pohuwato. Kanwil DJPb pelaksanaan Memorandum of
Provinsi Gorontalo berkomitmen
Understanding (MoU) antara Kabupaten

Pohuwato dengan Kanwil DJPb
ProvinsiGorontalo.

STRATEGIC BRIEF SHEET 121
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
AGUSTUS 2021

PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN LEBIH
TINGGI DARI RATA-RATA PERTUMBUHAN NASIONAL KARENA
SOKONGAN TIGA SEKTOR UNGGULAN

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Selatan

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah
yang lebih tinggi dari rata-rata nilai pertumbuhan nasional pada periode triwulan II. Pertumbuhan ekonomi sebesar
7.66% disokong oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan pertumbuhan ketiga sektor ini, berharap akan
memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan di wilayah Sulawesi Selatan.

ISU TEMATIK to c). Karena kontribusinya yang besar,
Pertumbuhan ekonomi Sulsel melaju maka peningkatan produksi pada sektor ini
berdampak besar terhadap percepatan laju
lebih cepat dibandingkan angka nasional. pertumbuhan ekonomi. Dan seharusnya
Pada triwulan II 2021, ekonomi Sulsel berdampak terhadap peningkatan
tercatat tumbuh 7,66 persen (yoy) kesejahteraan petani dan nelayan.
sedangkan nasional tumbuh 7,07 persen
(yoy). Dari sisi produksi, sektor Pertanian, KONDISI PERMASALAHAN
Kehutanan dan Perikanan menjadi Berdasarkan data BPS, kondisi
penopang PDRB Sulsel dengan kontribusi
mencapai 23,89 persen. Secara kumulatif, kesejahteraan nelayan yang tercermin dari
sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Nilai Tukar Nelayan turut mengalami
di wilayah Sulsel juga tumbuh 5,31 persen (c peningkatan. Rata-rata NTN selama triwulan

STRATEGIC BRIEF SHEET 122
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

II 2021 sebesar 108,43, sangat progresif menjadi sumber pertumbuhan ekonomi
dibandingkan kondisi selama tahun 2020,
serta lebih baik dibandingkan kondisi sekaligus berdampak terhadap
nasional. Akan tetapi, kondisi serupa tidak
terjadi pada kesejahteraan petani secara peningkatan kesejahteraan petani
keseluruhan yang tercermin dari Nilai Tukar
Petani. Capaian NTP Sulsel pada periode sebagai pelaku utama penggerak sektor
yang sama masih lamban, bahkan tidak
mencapai angka 100. pertanian.

3. Berdasarkan hasil diskusi, dua

komoditas unggulan Sulsel yang dapat

menjadi sumber pertumbuhan ekonomi

adalah Rumput Laut dan Padi. Sulsel

memiliki kondisi geografis dan sosial

ANALISIS budaya yang

1. Salah satu sasaran strategis nasional 4. mendukung pengembangan kedua

adalah menjadikan Sulsel sebagai komoditas tersebut. Di sisi lain,

lumbung pangan nasional. Pencapaian pemerintah Provinsi Sulsel telah

sasaran tersebut tentu menjadi ironi memiliki grand design pengembangan

apabila kondisi kesejahteraan petani kawasan yang mendukung

tidak kunjung membaik. Apalagi, jika pertumbuhan sektor Pertanian dan

dirinci per subsektor, NTP paling Perikanan. Beberapa di antaranya telah

rendah ada pada subsektor tanaman berjalan, namun beberapa pula di

pangan dengan nilai 93,29 (kondisi Juni antaranya masih terkendala

2021). Berdasarkan formula pendanaan.

perhitungan BPS, NTP diperoleh dari

perbandingan antara nilai yang REKOMENDASI FISKAL
1. Upaya yang perlu dilakukan untuk
diterima petani dengan nilai yang
pengembangan Rumput Laut:
dibayar oleh petani. Dengan demikian, a. Perluasan kebun bibit unggul dan

apabila NTP bernilai di bawah 100, sosialisasi pembudidayaan yang tepat,
didukung oleh Kementerian Kelautan
artinya nilai yang dibayar oleh petani dan Perikanan bekerja sama dengan
Kemenristek Dikti sehingga sekaligus
lebih besar dibandingkan dengan nilai menjadi laboratorium pengembangan
bibit unggul. Upaya ini juga perlu
yang diterima. Apabila kondisi diikuti oleh sosialisasi untuk
meningkatkan pengetahuan dan
demikian terus berlanjut, maka sektor kapasitas pembudidaya rumput laut,
baik dari sisi pemilihan bibit yang
pertanian akan kehilangan daya tarik sesuai dengan kondisi lahan maupun
dari sisi pemeliharaan dan cara panen
sebagai mata pencaharian. Petani akan yang tepat.
b. Mendorong Program Hilirisasi,
beralih profesi, dan situasi tersebut melalui: (1) penguatan modal UMKM
dengan optimalisasi jangkauan KUR.
dipercepat dengan peralihan fungsi Pemda berperan dalam memperkuat
basis data calon debitur dengan meng-
lahan. Maka bukan tidak mungkin, update data SIKP dan pemerintah
pusat perlu memodifikasi aplikasi
Sulsel sebagai lumbung pangan

nasional yang menjadi sasaran strategis

nasional tidak akan terwujud.

2. Sebagai upaya dalam mendukung

pencapaian sasaran strategis nasional,

Kanwil DJPb Prov. Sulsel mengadakan

Focus Group Discussion dengan BPS

Prov. Sulsel dan Bappelitbangda Prov.

Sulsel. FGD dimaksud membahas

komoditas unggulan Sulsel yang dapat

didorong pengembangannya untuk

STRATEGIC BRIEF SHEET 123
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

SIKP agar dapat diakses oleh lembaga adalah pengembangan perikanan

penyalur di tingkat daerah. Peran budidaya di Luwu masih menunggu

TPAKD sebagai sarana inklusi investor yang tepat.

keuangan perlu ditingkatkan, 2. Upaya yang perlu dilakukan untuk

termasuk pembukaan akses pengembangan Padi:

pembiayaan Syariah; (2) optimalisasi a. Selektivitas yang tinggi dalam

peran BUMD atau BUMDes dalam memutuskan kebijakan impor beras.

membangun industri pengolahan Penguatan data produksi beras

rumput laut; (3) manajemen mutu menjadi kebutuhan penting dalam

produk, dengan pemilihan kemasan pengambilan keputusan impor,

yang tepat. Saat ini masih banyak sehingga insiden rusaknya berton-ton

pembudidaya yang mengemas rumput beras di gudang Bulog tidak terulang.

laut dalam karung goni yang selain b. Menjaga rantai distribusi gabah

mempengaruhi kualitas juga melalui optimalisasi peran BUMD atau

mengurangi daya tarik (estetika) BUMDes sebagai pengumpul gabah

produk untuk diserap pasar. Perlu atau melalui pembentukan komunitas

juga memperkuat dukungan anggaran dari beberapa kelompok tani untuk

pada Badan Standardiassi Nasional melindungi petani dari permainan

(BSN) untuk subsidi biaya sertifikasi harga tengkulak.

SNI di tingkat UMKM; (4) Memperkuat c. Menjaga rantai pasok beras dengan

rantai pasok dengan pemetaan sentra menjalin kerjasama G to G (antar

produksi, pembentukan komunitas provinsi atau antar kabupaten/kota)

budidaya rumput laut, untuk menjadi pemasok beras di

mengakomodasi kontrak dengan daerah tujuan kerja sama.

pedagang besar, eksportir, dan d. Mengurangi alih fungsi lahan

industri pengolahan; (5) mendorong pertanian dengan memberikan

digitalisasi pemasaran berbasis bantuan dan insentif bagi petani,

komunitas, untuk menjaga range meningkatkan kapasitas SDM dan

harga dan penyediaan produk yang penguatan dukungan teknologi

lebih bervariasi; serta (6) dari aspek pertanian.

pembiayaan, pemerintah pusat perlu e. Mendukung investasi daerah yang

memberikan alternatif pinjaman saat ini membutuhkan pembiayaan

daerah berbasis syariah untuk untuk pengembangan kawasan sentra

mengakomodasi daerah yang pangan di Kabupaten Soppeng, Wajo

menjadikan prinsip syariah sebagai dan Bone.

salah satu dasar pertimbangan f. Penguatan anggaran untuk program

keputusan pembiayaan. Proyek intensifikasi dan ekstensifikasi

pengembangan kawasan yang saat ini tanaman padi. Memastikan

dikembangkan oleh Pemerintah pendanaan APBN dan APBD saling

Provinsi Sulsel dimana salah satunya melengkapi, tidak tumpang tindih.

STRATEGIC BRIEF SHEET 124
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
AGUSTUS 2021

PERCEPATAN BELANJA PEMERINTAH DAN PENGUATAN EKSPOR SEKTOR
PERTANIAN DIHARAPKAN MAMPU MENGUATKAN GELIAT EKONOMI
SULAWESI BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Barat

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan kegiatan Regional Chief Economist periode Bulan Agustus Tahun
2021 mengangkat isu terkait percepatan realisasi anggaran, perlunya dukungan pemerintah daerah terhadap ekspor
komoditas pertanian, masih rendahnya realisasi kinerja DAK Fisik serta perlunya memperkuat sinergi antara pemerintah
pusat dan daerah dalam mengawal pelaksanaan anggaran di daerah. Masih rendahnya belanja pemerintah dan pencairan
DAK Fisik dan Dana Desa perlu disiapkan solusinya agar stimulus ekonomi dimasa pandemi melalui belanja pemerintah
dapat terlaksana, serta perlu dukungan khusus dari pemerintah untuk menguatkan nilai ekspor dari sektor pertanian agar
ekonomi di Sulawesi Barat dapat bertumbuh.

ISU TEMATIK pemerintah pusat dan daerah dalam
mengawal pelaksanaan anggaran di daerah.
Selama bulan Agustus 2021, Kantor
KONDISI PERMASALAHAN
Wilayah Direktorat Jenderal
Kondisi permasalahan yang
Perbendaharaan telah melakukan berbagai dihadapi Provinsi Sulawesi Barat selama
bulan Agustus tahun 2021 diantaranya
macam kegiatan yang menunjukkan sebagai berikut :
1. Perlunya Percepatan akselerasi
perannnya sebagai Regional Chief
realisasi anggaran terutama bagi K/L
Economist dan Representasi Kementerian yang memiliki banyak satuan kerja
dibawahnya, serta bagi K/L dengan
Keuangan di Provinsi Sulawesi Barat. PAGU Anggaran yang besar, untuk
mempercepat pelaksanaan anggaran.
Adapun isu tematik yang dihadapi adalah Permasalahan yang dihadapi antara

percepatan realisasi anggaran, perlunya

dukungan pemerintah daerah terhadap

ekspor komoditas pertanian, masih

rendahnya realisasi kinerja DAK Fisik

sampai dengan 26 Agustus 2021, serta

perlunya memperkuat sinergi antara

STRATEGIC BRIEF SHEET 125
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

lain: relatif kecil. Permasalahan dalam

a. Penundaan Realisasi Anggaran yang penyaluran DAK Fisik di Lingkup Sulbar

disebabkan oleh keterlambatan juknis sebagai berikut:

pelaksanaan kegiatan dari pusat K/L a. Realisasi DAK Fisik se-Sulbar sampai

masing-masing dan keterlambatan SK dengan 26 Agustus 2021 sebesar

pengelola keuangan. Rp286,73 M atau 32,94% dari pagu

b. Penundaan Pekerjaan Fisik yang Rp870,34 M.

disebabkan oleh bencana gempa bumi b. Progres penginputan Data Kontrak

pada awal tahun anggaran 2021 dan DAK Fisik yang sudah disetujui pemda

timbulnya masalah sosial di sekitar baru mencapai 84,08% dari RK

pengerjaan proyek. maupun pagu.

c. Perubahan Rencana Kerja yang c. Keterlambatan pemenuhan dokumen

disebabkan oleh kondisi pandemi Syarat Salur Tahap I DAK Fisik berupa

Covid-19 yang masih berlangsung dan LRPD CO TAYL, Rekap SP2D BUD

kebijakan realokasi belanja non- TAYL, LHR APIP dan Foto TAYL.

prioritas. d. Keterlambatan proses pengadaan

2. Dukungan Penganggaran terhadap barang/jasa.

Ekspor Komoditas Pertanian di Sulawesi e. Keterlambatan proses

Barat. Permasalahan yang dihadapi perekaman/persetujuan data kontrak.

anatara lain: f. Keterlambatan proses reviu data

a. Kurangnya Belanja pemerintah untuk kontrak

dukungan program peningkatan SDM g. Kondisi WFH di Pemda agak

petani. Permasalahan ini disebabkan menyulitkan koordinasi antara

oleh mata anggaran pada satker BPKAD, OPD, dan APIP.

Kementerian Pertanian yang belum h. Adanya bencana Gempa bumi menjadi

memprioritaskan program-program kendala di beberapa bidang karena

untuk meningkatkan teknologi mengakibatkan perubahan kegiatan

pertanian dan SDM petani. i. Adanya gagal tender pada beberapa

b. Porsi APBN dan APBD dalam hal kegiatan sehingga perlu tender ulang.

mendukung sektor pertanian belum j. SDM/pengelola DAK Fisik di pemda

sinergi dan berimbang. Permasalahan yang terpapar Covid

ini disebabkan oleh kurang adanya 4. Masih terdapat perbedaan data dan

sinkronisasi program-program dari informasi antara Kanwil dan Pemerintah

Dinas Pertanian daerah dan satker Daerah lingkup Sulawesi Barat terkait

Kementerian Pertanian sehingga kondisi fiskal regional yang digunakan

menyebabkan rasio belanja dalam monitoring evaluasi serta

pemerintah untuk sektor pertanian pelaporan. Beberapa permasalahan

berbeda. diidentifikasi sebagai berikut:

c. Infrastruktur dasar masih kurang. a. Adanya ketidakcocokan antara data

Permasalahan ini disebabkan oleh LRA yang dikirim pemda ke Kanwil

masih rendahnya belanja modal dengan yang sudah terinput di SIKD

pemerintah untuk infrastruktur dasar b. Realiasi anggaran APBD yang masih

yang berguna untuk keterjangkauan relatif kecil

daerah. c. Realisasi penyaluran DAK Fisik dan

3. Kinerja Realisasi DAK Fisik sampai Dana Desa yang relatif kecil

dengan 26 Agustus 2021 masih masih ANALISIS

STRATEGIC BRIEF SHEET 126
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Analisis terhadap kondisi permasalahan di untuk pertanian, perkebunan, dan

atas diuraikan sebagai berikut: perikanan tidak berimbang. Hal ini

1. Percepatan realisasi anggaran: menyebabkan program-program

a. Permasalahan penundaan realisasi untuk peningkatan kualitas dan

anggaran terjadi pada sebagian besar kuantitas komoditas pertanian

satker dengan jenis kewenangan menjadi kurang maksimal.

Dekonsentrasi dan Tugas c. Porsi Belanja Modal sebagai pencipta

Pembantuan. Total terdapat 38 satker efek berganda dalam perekonomian

Dekonsentrasi dan 13 satker Tugas masih kalah porsinya jika

Pembantuan dari keseluruhan 240 dibandingkan dengan belanja

satker lingkup Sulawesi Barat. Tentu pegawai, ruas jalan yang rusak

saja porsi 21,25% satker ini menyebabkan interaksi antar daerah

berpengaruh pada tujuan akselerasi terganggu, selain itu pembangunan

penyerapan anggaran. sarana irigasi belum menjadi

b. Penundaan pekerjaan fisik yang prioritas.

merupakan tugas utama dari satker 3. Kinerja Realisasi DAK Fisik:

Kementerian PUPR ini berpengaruh Permasalahan tersebut terjadi karena

signifikan terhadap penyerapan kurangnya perencanaan di awal

secara total di Sulawesi Barat. Hal ini kegiatan, kurang disiplinnya beberapa

disebabkan total pagu Kementerian pengelola DAK Fisik daerah terhadap

PUPR di Sulawesi Barat merupakan timeline mulai dari rencana kegiatan,

yang tertinggi dibanding kementerian pengadaan barang/jasa, hingga upload

lain. Sebesar 41,58% pagu APBN yang dokumen persyaratan penyaluran DAK

dikelola Sulawesi Barat merupakan Fisik. WFH di pemda menjadi kendala

dana kelolaan satker Kementerian meskipun sebetulnya sudah dapat

PUPR. diatasi dengan hadirnya OMSPAN yang

c. Perubahan rencana kerja yang dapat diakses dimanapun dan media

disebabkan oleh kondisi pandemi sosial lain untuk berdiskusi atau

Covid-19 ini disebabkan oleh bertukar dokumen.

kebijakan refocusing anggaran secara 4. Perbedaan Data dan Informasi:

terpusat. Satker vertikal di daerah pun Permasalah pada adanya

hanya menyesuaikan kebijakan ketidakcocokan data antara LRA yang

terpusat tersebut. dikirim pemda dengan yang sudah

2. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap terinput di SIKD dapat disebabkan

Ekspor Komoditas Pertanian di karena perbedaan cut off data sehingga

Sulawesi Barat: perlu di lakukan rekonsiliasi data.

a. Porsi APBN dan APBD untuk Terkait dengan realisasi anggaran

mengakselerasi komoditas APBD yang masih relatif kecil dapat

pertanian masih sedikit alokasinya disebabkan karena adanya pembatasan

untuk belanja barang yang aktivitas selama masa pandemi dan

outputnya untuk peningkatan refocusing anggaran.

teknologi pertanian dan edukasi

para petani REKOMENDASI FISKAL
Rekomendasi terhadap isu dan
b. Berdasarkan Kajian Fiskal Regional permasalahan diatas dapat diuraikan
sebagai berikut:
tahun 2020, terlihat bahwa porsi

dukungan belanja APBN & APBD

STRATEGIC BRIEF SHEET 127
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

1. Percepatan realisasi anggaran: 3. Rekomendasi untuk pemda agar

a. Rekomendasi untuk permasalahan penyaluran DAK Fisik salur lebih cepat:

penundaan realisasi anggaran adalah a. Koordinasi BPKAD/BKAD dengan

satker bersikap proaktif untuk OPD/Dinas pengampu DAK Fisik dan

berkoordinasi dengan Kementerian APIP dilakukan secara berkala

dan Lembaga masing- masing. Selain (bulanan) dapat dihadiri oleh

itu kami menyarankan satker untuk KPPN/Kanwil DJPb.

berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen b. OPD dan ULP untuk melakukan

Perbendaharaan. percepatan penyelesaian pengadaan

b. Rekomendasi untuk permasalahan barang/jasa.

penundaan pekerjaan fisik adalah c. BPKAD/BKAD melakukan monitoring

satker diharap dapat melakukan terhadap kontrak yang telah

koordinasi secara rutin dan mendalam ditandatangani agar segera diinput

dengan Eselon 1 masing-masing. oleh OPD ke aplikasi OMSPAN.

Selain itu juga supaya satker d. OPD segera menyampaikan dokumen

berkoordinasi dengan aparat dan kontrak dalam bentuk hardcopy atau

tokoh masyarakat setempat. softcopy ke Inspektorat untuk

c. Rekomendasi untuk permasalahan dilakukan reviu

perubahan rencana kerja adalah e. Inspektorat untuk segera

satker berkonsultasi dengan Eselon 1 menyelesaikan proses reviu

masing-masing dan berkonsultasi (pencocokan data kontrak) dan

dengan Kanwil Ditjen persetujuan melalui aplikasi OMSPAN

Perbendaharaan terkait Revisi DIPA. untuk kontrak-kontrak yang sudah di-

2. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap upload oleh OPD. Pastikan status data

Ekspor Komoditas Pertanian di pada OMSPAN menjadi “Disetujui

Sulawesi Barat: APIP”.

a. Program untuk peningkatan teknologi f. BPKAD/BKAD segera memproses

pertanian dan penyuluhan pertanian dokumen persyaratan penyaluran

perlu menjadi belanja prioritas APBN untuk selanjutnya dikirimkan ke

dan APBD KPPN melalui aplikasi OMSPAN.

b. Perlu adanya diskusi antara satker g. BPKAD/BKAD agar memastikan

Kementerian Pertanian dan Dinas kembali semua kontrak sudah di-

Pertanian Ketika penyusunan upload dan disetujui saat akan

program-program dan penyusunan melakukan pengajuan penyaluran

anggaran agar output program yang DAK Fisik secara sekaligus, mengingat

ditetapkan dapat berdampak langsung DAK Fisik jenis ini penyalurannya

terhadap kualitas dan kuantitas hanya dilakukan sekali dan bersifat

komoditas hasil pertanian. final.

c. Perlu untuk menjadi perhatian h. Berkoordinasi dengan KPPN mitra

pemerintah bahwa Belanja Modal kerja apabila terdapat kendala teknis.

seperti perbaikan jalan, pembuatan 4. Perbedaan Data dan informasi:

jalan ke daerah dan pembuatan Rekomendasi terhadap masih adanya

saluran irigasi akan berdampak besar perbedaan data dan informasi antara

bagi ekonomi dan pertanian sulbar. Kanwil dan Pemerintah daerah adalah

Belanja Modal perlu menjadi prioritas. perlu diadakan nota kesepahaman

antara Kanwil dan Pemerintah Daerah.

STRATEGIC BRIEF SHEET 128
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Kerjasama ini diharapkan dapat BULAN AGUSTUS
semakin meningkatkan kualitas TAHUN 2021
pengelolaan keuangan, bisa saling
memonitor anggaran yang dimiliki berasal dari pemerintah pusat. Pemda,
pemda maupun anggaran pemda yang Kanwil, dan KPPN agar terus bersinergi
untuk percepatan pelaksanaan
anggaran dan peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan.

STRATEGIC BRIEF SHEET 129
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST



BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
AGUSTUS 2021

PEMBINAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL
DI MALUKU

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi Maluku mengangkat pokok permasalahan mengenai keandalan informasi, akuntabilitas, dan
kinerja pengelolaan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Alokasi dana PEN dalam upaya
menstimulus kondisi perekonomian yang lesu pasca pandemi tentunya memerlukan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaannya. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP tahun 2020, masih terdapat
permasalahan dalam pelaporan PC-PEN.

ISU TEMATIK Kemenkeu Maluku, Pemda dan Dunia
Usaha dalam Membangun UMKM dan
Kanwil DJPb Provinsi Maluku pada Ekonomi Maluku
5. Rapat Tim Teknis Persiapan
bulan Agustus 2021 telah melaksanakan Pembentukan Forum Ekonomi Provinsi
Maluku
kegiatan- kegiatan sebagai berikut :
Isu Tematik yang dipilih adalah Peran
1. Penyampaian Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Maluku dalam
Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Keuangan Pemerintah dan Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Anggaran 2020

2. In House Training Pembinaan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan pada UAPPA-W

3. Publikasi terkait Statistik Keuangan

Pemerintah

4. Talkshow Sinergitas Perwakilan

STRATEGIC BRIEF SHEET 130
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

KONDISI PERMASALAHAN BULAN AGUSTUS
Keandalan informasi, akuntabilitas, TAHUN 2021

dan kinerja pengelolaan keuangan baik 2021. Hal ini terlihat dari hasil analisis LKKL
pemerintah pusat maupun pemerintah Tingkat Wilayah Semester I tahun 2021 yang
daerah harus terus dikawal apalagi di tengah menunjukkan bahwa masih minimnya
kondisi Pandemi COVID-19 yang melanda pengungkapan terkait PC-PEN di tahun
Indonesia. Kegiatan pembinaan akuntansi 2021. Di sisi pemerintah daerah, perlu
dan membangun kesadaran pentingnya diberikan pemahaman terkait laporan
pengelolaan keuangan negara dengan baik, statistik keuangan pemerintah yang salah
perlu terus direfresh. Di tahun 2021 satu sumber datanya dari laporan keuangan
pemerintah kembali mengalokasikan pemerintah daerah.
anggaran untuk PC PEN dengan proyeksi
alokasi sebesar Rp699,43 triliun atau REKOMENDASI FISKAL
meningkat sebesar 21% dibandingkan Rekomendasi terhadap isu dan
tahun 2020, yang tentunya memerlukan
transparansi dan akuntabilitas dalam permasalahan diatas dapat diuraikan
pengelolaannya. Berdasarkan temuan hasil sebagai berikut:
pemeriksaan BPK terhadap LKPP tahun 1. Perlunya mengukur kinerja pengelolaan
2020, masih terdapat permasalahan dalam
pelaporan PC-PEN. Permasalahan tersebut keuangan daerah dengan indikator yang
di antaranya adalah kurangnya dapat menjadi bahan analisis dan
pengungkapan yang memadai terkait PC- evaluasi bagi pimpinan daerah setiap
PEN dalam Laporan Keuangan Pemerintah periode pelaporan.
pusat. 2. Perlunya pembinaan akuntansi dan
pelaporan keuangan terhadap UAPPA-W
ANALISIS mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Maluku
Selama ini belum ada tools untuk terutama terkait dengan bagaimana
seharusnya pengungkapan PC-PEN
mengukur kinerja pengelolaan keuangan secara memadai dalam laporan
daerah dilihat dari laporan keuangan keuangan, sehingga dapat lebih
pemerintah daerah. Hal ini dapat dijadikan meningkatkan transparansi dan
bahan evaluasi bagi pemerintah daerah akuntabilitas pelaksanaan program PC-
sekaligus sebagai bahan pembinaan PEN.
akuntansi pemerintah daerah oleh Kanwil 3. Perlunya diberikan pemahaman terkait
DJPb. Permasalahan di tahun 2020 terkait laporan statistik keuangan pemerintah
kurangnya pengungkapan yang memadai tentang arti penting dan kegunaannya
atas PC-PEN dalam laporan keuangan khususnya bagi pemerintah daerah
pemerintah pusat kembali terjadi di tahun sehingga pemerintah daerah lebih
menyadari bahwa laporan keuangan
yang disusun tidak terbatas pada lingkup
mereka tetapi berdampak pada laporan
keuangan secara nasional.

STRATEGIC BRIEF SHEET 131
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
AGUSTUS 2021

PENGUATAN KERJASAMA DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA DALAM SEKTOR UNGGULAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI MALUKU UTARA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara pada Bulan Agustus 2021 menganalisis
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada semester I tahun 2021. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi
Maluku Utara pada periode semester I tahun 2021 yang baru mencapai 16,89% (y-o-y), mengalami kontraksi sebesar
0,12%. Diperlukan terobosan pada sector-sektor unggulan dan menyentuh masyarakat secara riil seperti pada sektor
pertanian kehutanan dan perikanan, guna mempertahankan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai upaya
mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara, Kanwil DJPb melakukan upaya yang diantaranya
adalah dengan penguatan kerjasama dengan Pemda Maluku Utara, peningkatan kualitas SDM melalui program beasiswa
dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta meneruskan inovasi yang sudah ada dalam upaya peningkatan
penyaluran UMi, seperti UMi Bahagia dan Rumah UMi.

STRATEGIC BRIEF SHEET 132
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK pendapatan dan pengeluaran keluarga
Sebagai Regional Chief Economist,
nelayan. NTN di Maluku Utara pada tahun
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Maluku Utara melaksanakan beberapa 2021 menunjukkan tren kenaikan per
kegiatan bersama para stakeholder terkait,
dengan isu tematik yaitu “Upaya menjaga bulannya dengan rata-rata mencapai
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ”.
angka 102,1. Dorongan untuk

meningkatkan kualitas komoditas

perikanan agar mampu diekspor selalu

dilakukan agar nelayan Maluku Utara

KONDISI PERMASALAHAN dapat semakin sejahtera.
Kajian Fiskal Regional Semester 1 tahun
2021 yang disusun Kanwil DJPb Provinsi 2. Kebutuhan pembiayaan bagi pengusaha
Maluku Utara menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara Ultra Mikro
mencapai 16,89% (y-o-y). Sementara itu,
sektor pertanian kehutanan dan perikanan Walaupun pertumbuhan ekonomi
yang berkontribusi sebesar 17,91%
terhadap PDRB, mengalami kontraksi Maluku Utara per semeseter 1 tahun
sebesar 0,12 persen. Fenomena tersebut
tentunya memerlukan perhatian karena 2021 mencapai 16,89%, Tingkat
sektor pertanian kehutanan dan perikanan
merupakan komoditas unggulan serta Pengangguran Terbuka dan Tingkat
mampu menyerap tenaga kerja dari
masyarakat lapisan menengah ke bawah. Kemiskinan yang masih mengalami
Untuk mempertahankan pertumbuhan
ekonomi di Maluku Utara diperlukan kenaikan. TPT Maluku Utara per
terobosan pada sektor- sektor unggulan
dan menyentuh masyarakat secara riil Februari 2021 tercatat sebesar 5,06
seperti pada sektor pertanian kehutanan
dan perikanan. persen atau naik sebesar 0,97 persen

dibanding TPT Februari 2020.

Berdasarkan Sistem Informasi Kredit

Program (SIKP) UMi, penyaluran UMi di

Maluku Utara sampai dengan semester I

tahun 2021 sebesar Rp526,80 juta.

Besaran UMi tersebut disalurkan kepada

124 debitur dengan rata-rata kredit UMi

per debitur sebesar Rp4,2 juta. Baik

secara nominal maupun jumlah debitur,

capaian pembiayaan UMi semester I

tahun 2021 lebih rendah dibandingkan

ANALISIS dengan periode yang sama di tahun

1. Ikan sebagai salah satu komoditas sebelumnya. PT Pegadaian dan PT PNM

unggulan di Maluku Utara. menjadi Lembaga Keuangan Bukan Bank

Potensi sektor perikanan di Maluku Utara (LKBB) penyalur UMi di Maluku Utara.

cukup besar dengan melihat kondisi Sejauh ini, Kanwil DJPb Provinsi Maluku

geografis Maluku Utara yang sebagian Utara sudah melakukan beberapa

besar berupa wilayah laut (78,05%). langkah konkret berupa inovasi dalam

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan meningkatkan penyaluran UMi melalui

Perikanan Provinsi Maluku Utara, jumlah sinergi dengan LKBB, antara lain UMi

produksi perikanan tangkap tahun Bahagia dan Rumah UMi. UMi Bahagia

2020 sebanyak 287,6 ribu ton dengan merupakan program kerjasama antara

nilai nominal mencapai Rp6.038,4 Miliar. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, PT

Sedangkan untuk mengukur Pegadaian dan Universitas Khairun

kesejahteraan nelayan dapat Ternate dalam rangka mengikutsertakan

menggunakan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mahasiswa dalam

dengan mempertimbangkan seluruh mempromosikan/memperkenalkan

STRATEGIC BRIEF SHEET 133
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

kredit UMi. Sedangkan Rumah UMi BULAN AGUSTUS
merupakan program kerjasama instansi TAHUN 2021
Kementerian Keuangan di Maluku Utara
dan Pusat Investasi Pemerintah dalam UMKM, Mata Garuda, Mahasiswa
bentuk penyediaan lapak bagi pelaku Pemerintah Daerah
usaha mikro, dengan memberikan Atas dasar beberapa informasi di atas,
kesempatan berusaha serta edukasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil
manajemen usaha termasuk diantaranya Ditjen Perbendaharaan berinisiatif antara
pengenalan kredit UMi. lain:
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya a. Sinergi dengan Lembaga Keuangan
Manusia Maluku Utara
Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur
salah satu poin penting dalam upaya UMi (PT Pegadaian dan PT PNM)
mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui rapat koordinasi penyaluran
Maluku Utara demi kesejahteraan UMi
masyarakat. Indeks Pembangunan b. Sinergi dengan KPP Bea Cukai
Manusia (IPM) sebagai indikator untuk Ternate, eksportir, pengusaha
memberikan penjelasan bagaimana pengolahan ikan, Pemerintah Daerah,
penduduk suatu wilayah dapat PT Pelindo Ternate dalam bentuk
mengakses hasil pembangunan dalam Pelepasan Ekspor Perdana, Yellowfin
memperoleh pendapatan, kesehatan, Tuna dari Maluku Utara
pendidikan dan sebagainya c. Sinergi dengan LPDP dan Mata Garuda
menunjukkan bahwa IPM Maluku Utara dalam acara Massive Action LPDP untuk
tahun 2020 mencapai mensosialisasikan program beasiswa
68,49 dan berada di peringkat 29 jika LPDP gelombang 2
dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. d. Koordinasi dengan Wagub Maluku
Di wilayah Indonesia Timur, IPM Maluku Utara sebagai upaya akselerasi belanja
Utara dua tingkat di bawah Provinsi pada
Maluku (69,49) dan lebih tinggi 3,4 poin b. Pemerintah Daerah serta dukungan
dari Provinsi Papua Barat dan 8,05 poin terhadap sektor pertanian, kehutanan
dari Provinsi Papua. IPM di Maluku Utara dan perikanan
Tahun 2020 mengalami penurunan 0,21
poin dibandingkan tahun 2019 sehingga REKOMENDASI FISKAL
bisa dikatakan pembangunan manusia di 1. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dan
Maluku Utara mengalami perlambatan.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan Pemda menguatkan kerjasama dengan
untuk meningkatkan pembangunan komitmen yang sama untuk
manusia di Maluku Utara adalah dengan mempertahankan dan bahkan
mendukung program beasiswa yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi
diselenggarakan pemerintah, seperti Maluku Utara.
beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana 2. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
Pendidikan (LPDP). bersama Penyalur UMi meneruskan
4. Kanwil bersinergi dengan Lembaga inovasi yang sudah ada dalam upaya
Penyalur UMi, Ditjen Bea Cukai, Eksportir, peningkatan penyaluran UMi, seperti UMi
Bahagia dan Rumah UMi.
3. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara perlu
terus mendukung program sektor
pendidikan demi meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia Maluku Utara.

STRATEGIC BRIEF SHEET 134
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA
AGUSTUS 2021

PENINGKATAN SINERGI PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN DALAM
RANGKA PENYELESAIAN PENGHAPUSAN PIUTANG GUNA

PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI PAPUA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Papua

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi Papua mengangkat isu mengenai pengelolaan aser daerah di lingkup Provinsi Papua. Pemerintah
daerah setempat memiliki kendala terkait pencatatan dan penghapusan piutang dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD). Kanwil DJPb Provinsi Papua telah bersinergi dengan KPKNL Jayapura mengingat dalam rapat konsultasi dan
koordinasi bukan hanya terkait pencatatan piutang, namun juga penghapusan piutang yang menjadi tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua.

ISU TEMATIK Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Isu tematik yang dipilih untuk
mengalami kendala Pencatatan dan
diangkat dalam Strategic Briefsheet Kanwil
DJPb Provinsi Papua periode Bulan Agustus Penghapusan Piutang dalam
Tahun 2021 adalah:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten penyusunan Laporan Keuangan

Jayapura yang dalam hal ini Badan Pemerintah Daerah (LKPD);
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) dan Badan Pengelola 2. Beberapa jenis piutang yang terdapat di

Pemda Kabupaten Jayapura seperti

piutang PBB, piutang hasil penjualan

aset daerah yang tidak dipisahkan,

STRATEGIC BRIEF SHEET 135
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

piutang TP/TGR direncanakan untuk BULAN AGUSTUS
dihapuskan. TAHUN 2021

KONDISI PERMASALAHAN piutang, kronologis permasalahan,
riwayat piutang, permasalahannya apa
Kondisi permasalahan yang saja dan hal-hal apa saja yang sudah
dilakukan Pemda Kabupaten Jayapura;
dihadapi Provinsi Papua selama bulan 3. Tidak semua permasalahan utang
piutang dapat dimasukkan ke PUPN,
Agustus tahun 2021 diantaranya sebagai seperti piutang pajak karena terdapat
undang-undang yang mengatur
berikut : penyelesaiannya dan bersifat pidana.
Kanwil DJPb Provinsi Papua bersinergi
1. Pemda Kabupaten Jayapura belum dengan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) untuk
pernah melakukan penghapusan membantu berkoordinasi dengan Kantor
Pajak Pratama (KPP) sehingga urusan
untuk semua jenis piutang yang ada Pemda Kabupaten Jayapura ke
Kemenkeu di daerah lebih mudah karena
di laporan keuangan, meskipun telah satu pintu.

dilakukan berbagai upaya terhadap REKOMENDASI FISKAL
Rekomendasi terhadap isu dan
permasalahan penghapusan piutang. permasalahan diatas dapat diuraikan
sebagai berikut:
Konsultasi dan koordinasi juga 1. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah

dilakukan sebagai bahan dalam bersinergi dengan KPKNL Jayapura
mengingat dalam rapat konsultasi dan
penyusunan Peraturan Bupati koordinasi bukan hanya terkait
pencatatan piutang, namun juga
tentang Penghapusan Piutang; penghapusan piutang yang menjadi tugas
dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan
2. Kondisi Pemda di wilayah Papua, Negara (DJKN) Papua, Papua Barat dan
Maluku. Terkait jenis piutang seperti
termasuk Pemda Kabupaten Pajak yang tidak dapat masuk ke PUPN,
Kanwil DJPb Provinsi Papua dan KPKNL
Jayapura belum mengetahui berinisiatif menawarkan bantuan untuk
berkoordinasi dengan KPP Jayapura;
sepenuhnya kategori piutang dan 2. Kanwil DJPb Provinsi Papua bersedia
melakukan pendampingan kepada
bagaimana proses penghapusan Pemda Kabupaten Jayapura terkait
penyusunan Peraturan Bupati mengenai
piutang, termasuk terhadap jenis Penghapusan Piutang sebagai kelanjutan
dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman
piutang Pajak yang tidak bisa (Memorandum of Understanding) antara
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
dihapuskan ke Panitia Urusan Perbendaharaan Provinsi Papua dengan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Piutang Negara (PUPN). Hal ini Aset Daerah (BPKAD) tentang Forum

terkait kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam penyusunan

laporan keuangan.

ANALISIS

Analisis yang dapat disampaikan

berdasar isu tematik dan kondisi

permasalahan yang ada adalah:

1. Pemda Kabupaten Jayapura layak

diberikan apresiasi karena telah aktif dan

berinisiatif dalam menyelesaian masalah

terkait pengelolaan keuangan daerah,

meskipun belum memahami sepenuhnya

mekanisme pencatatan dan penghapusan

piutang;

2. Terkait dengan proses

penghapusbukuan piutang, terlebih

dahulu diperlukan pemetaan jenis

STRATEGIC BRIEF SHEET 136
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Komunikasi Peningkatan Kualitas meningkatkan kualitas laporan keuangan
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah; Pemda dan menjadi contoh bagi Pemda
3. Kanwil DJPb Provinsi Papua akan terus
bersinergi dengan DJKN dalam hal ini lainnya di wilayah Provinsi Papua. Hal
KPKNL untuk mendorong dan
mengingatkan Pemda Kabupaten tersebut sekaligus menegaskan posisi
Jayapura dalam rangka penyelesaian
Peraturan Bupati terkait penghapusan Kanwil DJPb Provinsi Papua sebagai
piutang sehingga diharapkan dapat
Regional Chief Economist, yang memiliki

peran diantaranya melakukan

pembinaan akuntansi dan pelaporan

keuangan pusat dan daerah.

STRATEGIC BRIEF SHEET 137
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT
AGUSTUS 2021

PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGGALIAN
POTENSI PEMBIAYAAN UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR DAERAH DI

PAPUA BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Papua Barat

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat mengangkat isu seputar peningkatakn kualitas pelaksanaan anggaran, moner satker
pengelola PBNP, sosialisasi RUU HKPD dan penggalian potensi pembiayaan untuk proyek infrastruktur di daerah.
Penguatan peran belanja pemerintah dan investasi di sektor infrastruktur untuk wilayah Provinsi Papua Barat ditujukan
agar pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara umum dan segera dicapai
sehingga ketimpangan kondisi ekonomi dapat segera diatasi dengan baik.

STRATEGIC BRIEF SHEET 138
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK masyarakat.
Isu tematik yang dipilih untuk
ANALISIS
diangkat dalam Strategic Briefsheet Kanwil
DJPb Provinsi Papua Barat periode Bulan Analisis yang dapat disampaikan
Agustus Tahun 2021 adalah:
1. Peningkatan kualitas pelaksanaan berdasar isu tematik dan kondisi

anggaran kementerian/lembaga permasalahan yang ada adalah:
2. Monitoring dan evaluasi satker
1. Dinamika pelaksanaan anggaran pada
pengelola PNBP
3. Sosialisasi RUU Hubungan Keuangan Semester I TA 2021 secara umum masih

antara Pemerintah Pusat dan dipengaruhi oleh keberadaan Pandemi
Pemerintah Daerah (HKPD) di Wilayah
Provinsi Papua Barat Covid-19 dan oleh karena itu pemerintah
4. Potensi Pembiayaan Pembangunan
Infrastruktur di daerah melakukan refocusing dan realokasi
5. Publikasi Pelaksanaan Anggaran dan
Capaian Ekonomi Papua Barat belanja kementerian/lembaga TA 2021.

Kebijakan tersebut utamanya untuk

peningkatan supply side serta antisipasi

pengadaan vaksin, kelanjutan program

perlinsos, dukungan program/kegiatan

pada sektor terdampak. Indikator

penyerapan anggaran satker

KONDISI PERMASALAHAN kementerian/lembaga masih belum

memenuhi target realisasi sebesar

Kondisi permasalahan yang 40,00% (realisasi 37,63%) pada

dihadapi Provinsi Papua Barat selama bulan semester I 2021, namun lebih tinggi

Agustus tahun 2021 diantaranya sebagai 7,53% dari tahun sebelumnya pada

berikut : periode yang sama. Dari 4 (empat)

1. Indikator penyerapan anggaran satker kementerian/lembaga dengan pagu

kementerian/lembaga masih belum terbesar (mewakili sekitar 80% pagu

memenuhi target realisasi, persiapan yang ada di lingkup Provinsi Papua Barat

migrasi dan modernisasi aplikasi yakni Kepolisian RI, Kementerian PUPR,

eksisting menggunakan aplikasi SAKTI Kementerian Pertahanan, dan

untuk TA 2022, dan nilai indikator Kementerian Perhubungan), hanya

pengelolaan UP/TUP pada beberapa Kepolisian RI yang telah mencapai target

satuan kerja masih di bawah target. 40,00%. Namun demikian, capaian IKPA

2. Realisasi PNBP mengalami penurunan semester I 2021 dengan nilai sebesar

dibandingkan dengan realisasi tahun 90,76 lebih tinggi dibandingkan semester

anggaran yang lalu. I 2020 yakni 87,47. Selain itu,

3. Penugasan baru Kanwil DJPb untuk berdasarkan proyeksi belanja pada

melaksanakan peran sebagai Key rencana penarikan dana (RPD) semester

Opinion Leader RUU HKPD di daerah. II 2021, realisasi untuk triwulan III

4. Pembangunan infrastruktur di daerah sebesar 66,37% dan triwulan IV sebesar

tidak semuanya dapat diwujudkan 93,16% lebih tinggi dari tren belanja

dengan kemampuan keuangan daerah sebelumnya. Disamping realisasi dan

yang terbatas di masa pandemi. proyeksi belanja yang menjadi isu

5. Peran Direktorat Jenderal pelaksanaan anggaran semester II tahun

Perbendaharaan sebagai pengelola 2021, terdapat persiapan migrasi dan

APBN yang belum sepenuhnya modernisasi aplikasi eksisting

diketahui oleh stakeholder dan menggunakan aplikasi SAKTI untuk TA

STRATEGIC BRIEF SHEET 139
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

2022 yang memerlukan komitmen yang Kinerja pengelolaan UP yang diharapkan

kuat dari pimpinan satker. Berdasarkan dari para satker ialah pengelolaan

hal tersebut, pada tanggal 31 Agustus UP/TUP yang sesuai dengan proses bisnis

2021, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan secara tertib oleh para

melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah satker untuk mendukung tupoksi dari

(Rakorda) Pelaksanaan Anggaran masing-masing satker. Kinerja

Semester II Tahun 2021 dengan tema pengelolaan UP/TUP satker haruslah

Transformasi Pelaksanaan Anggaran tepat dalam hal aturan, waktu dan tujuan.

Melalui Implementasi SAKTI dan Di Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua

Pemberian Penghargaan kepada Satuan Barat terdapat 348 satker yang

Kerja atas Pelaksanaan Anggaran mengelola UP ini, namun 84 satker di

Semester I Tahun 2021. Penyelenggaraan antaranya masih memiliki nilai indikator

Rakorda dimaksud selain sebagai Pengelolaan UP/TUP yang masih rendah.

evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Penilaian indikator Pengelolaan UP/TUP

anggaran Semester I juga untuk dihitung berdasarkan rasio ketepatan

meningkatkan sinergi Kanwil DJPb waktu pertanggungjawaban UP Tunai

Provinsi Papua Barat, KPPN Manokwari, dan TUP Tunai terhadap seluruh

KPPN Sorong, KPPN Fakfak dengan para pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP

pemangku kepentingan. Selain itu, Tunai. Waktu pertanggungjawaban

selama bulan Agustus 2021, Kanwil DJPb UP/TUP dihitung dari tanggal terbit SP2D

Papua Barat juga melayani satker yang hingga tanggal batas akhir

ingin berkonsultasi mengenai pertanggungjawaban UP/TUP kurang

permasalahan pelaksanaan anggaran dari tiga puluh hari kalender. Dalam hal

secara daring melalui inovasi TOLLPabar tanggal batas pertanggungjawaban

(Tatapmuka Online Langsung Papua UP/TUP jatuh pada hari libur maka

Barat). Output yang dihasilkan dari penyampaian pertanggungjawabannya

kegiatan Rakorda berupa komitmen dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

secara lisan antara Kanwil DJPb Papua Tantangan yang akan dihadapi dalam

Barat, KPPN lingkup Papua Barat dan pengelolaan UP/TUP TA 2021 adalah

satker K/L lingkup Papua Barat dalam jumlah kegiatan layanan yang menurun

meningkatkan kualitas pelaksanaan karena adanya Pandemi Covid-19 dan

anggaran sehingga percepatan adanya tren belanja online secara LS.

pemulihan ekonomi dan penguatan Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 4

reformasi birokrasi dapat terwujud. Agustus 2021, Kanwil DJPb Provinsi

Selain itu juga terbangun komitmen Papua Barat melaksanakan Klinik IKPA

kesiapan satker untuk menjalankan dengan tema Pengelolaan UP/TUP yang

transformasi pelaksanaan anggaran diikuti oleh 84 satker dengan nilai

melalui implementasi aplikasi SAKTI indikator pengelolaan UP/TUP yang

Web Full Modul. Nilai IKPA satuan kerja masih rendah. Output dari Klinik IKPA

khususnya dalam indikator Pengelolaan adalah termonitor dan terkonfirmasinya

UP/TUP masih di bawah target. penyebab rendahnya nilai indikator

Rendahnya nilai indikator Pengelolaan pengelolaan UP/TUP.

UP/TUP beberapa satuan kerja 2. Sebagian besar satker pengelola dana

disebabkan oleh keterlambatan PNBP lingkup Provinsi Papua Barat tidak

penyampaian pertanggungjawaban mengalami kendala, baik dari segi

pemakaian UP/TUP kepada KPPN. penggunaan aplikasi hingga

STRATEGIC BRIEF SHEET 140
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

pertanggungjawaban melalui LPJ melaksanakan edukasi kepada publik

Bendahara. Kendala yang dialami yakni dalam rangka memberi keyakinan

berupa pandemi Covid-19 yang kepada publik bahwa RUU HKPD

menyebabkan realisasi PNBP turun mewujudkan alokasi sumber daya

dibeberapa satker dibanding tahun nasional yang efisien melalui HKPD yang

anggaran yang lalu. Pada tanggal 20 transparan, akuntabel, dan berkeadilan,

Agustus 2021, Kanwil DJPb Provinsi guna mewujudkan pemerataan

Papua Barat melaksanakan kegiatan kesejahteraan masyarakat di seluruh

monitoring dan evaluasi secara daring pelosok NKRI. Berkaitan dengan hal

terhadap 10 (sepuluh) satker pengelola tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Papua

PNBP semester I TA 2021 di wilayah Barat pada tanggal 19 Agustus 2021

Papua Barat. Monev dimaksud bertujuan melaksanakan kegiatan Sosialisasi RUU

untuk memeriksa kesesuaian HKPD secara daring melalui aplikasi

pembayaran/penyetoran PNBP oleh Zoom Meeting. Pelaksanaan sosialisasi

wajib bayar melalui SIMPONI dalam tersebut disampaikan kepada pimpinan

wilayah kerja Kanwil DJPb, memantau atau pejabat Badan Pengelolaan

kesesuaian pelaporan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

penatausahaan PNBP yang dilakukan kabupaten kota di lingkup Provinsi Papua

Bendahara Penerimaan satuan kerja Barat. Tujuan sosialisasi adalah untuk

Kementerian/Lembaga dengan menyebarluaskan tujuan pencapaian

peraturan terkait, mengidentifikasi dan RUU HKPD yakni sebagai upaya

membuat peta potensi PNBP di daerah pemerataan dan penguatan pengelolaan

sebagai bahan masukan bagi DJA, dan keuangan Pemerintah Daerah,

memberikan rekomendasi bagi Satker mewujudkan belanja yang berkualitas

Pengelola PNBP. Satker yang hadir dalam dan mendorong kesinambungan fiskal,

kegiatan dimaksud adalah Kantor penguatan sistem pajak daerah dan

Imigrasi Kelas II TPI Sorong, Polres retribusi daerah (PDRD), serta menjaga

Sorong Kota, UPBU Rendani, Lantamal kesinambungan fiskal dengan

XIV Sorong, Fasharkan Manokwari, KSOP penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan

Sorong, UPP Bintuni, Politeknik daerah. Output dari kegiatan dimaksud

Pelayaran Sorong, Politeknik Negeri adalah terjalinnya komunikasi awal yang

Fakfak, dan KKP Kelas III Sorong. Output baik antara Kanwil DJPb dengan

dari kegiatan Monev PNBP tersebut Pimpinan/Pejabat BPKAD Pemda

berupa diperolehnya gambaran peta Lingkup Provinsi Papua Barat terkait

potensi PNBP satker serta rekomendasi RUU HKPD.

bagi satker pengelola PNBP dimaksud. 4. Adanya pertumbuhan ekonomi daerah

3. Kanwil DJPb diamanahkan untuk dan regional penting bagi pemulihan

melaksanakan tugas sebagai Key Opinion ekonomi masyakarat di masa pandemi.

Leader RUU HKPD di daerah yakni Akselerasi pertumbuhan tersebut dapat

mengkomunikasikan kebijakan RUU dicapai dengan peningkatan kualitas

HKPD kepada pemerintah daerah pengelolaan keuangan negara dan

(provinsi, kabupaten, dan kota), para peningkatan pembiayaan yang bertujuan

akademisi, dan masyarakat serta untuk memberikan dampak pengganda

memastikan selalu update dengan ekonomi, salah satunya melalui

perkembangan RUU HKPD sampai pembangunan infrastruktur. Pada

dengan masa implementasi. Kanwil DJPb pembangunan infrastruktur, khususnya

STRATEGIC BRIEF SHEET 141
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST