Buku RCE Agustus 2021

1. Perbendaharaan Menyapa “Treasury Goes BULAN AGUSTUS
To Campus” Dalam Rangkaian Hari Bakti TAHUN 2021
Perbendaharaan Ke-17 Tahun 2021 berupa
Webinar Mengenal APBN di Masa Pandemi; (PC-PEN) terkadang tidak akurat dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan. Dalam
2. Focus Group Discussion (FGD) Sinergi rangka memperkuat komunikasi publik
Percepatan Penanggulangan Covid-19 dan dan meningkatkan pemahaman
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) masyarakat agar informasi kebijakan
Wilayah Provinsi Banten. Pemerintah dapat lebih banyak diketahui
masyarakat secara luas, maka Kanwil
KONDISI PERMASALAHAN berisnisiatif mengundang Civitas
Akademika UIN untuk berdialog dalam
Kondisi permasalahan yang dihadapi acara Webinar Perbendaharaan Menyapa:
Provinsi Banten selama bulan Agustus tahun Treasury Goes to Campus pada tanggal 23
2021 diantaranya sebagai berikut : Agustus 2021. Diharapkan mahasiswa
1. Kurangnya informasi terkait peran dapat memahami, mengambil peran sesuai
tugasnya dalam menyampaikan informasi
Pelaksanaan APBN yang akurat pada yang benar tentang kebijakan Pemerintah
masyarakat luas, sehingga perlu adanya pada masa pandemi.
edukasi terhadap Civitas Akademika 2. Berdasarkan data yang terima dari
terkait peran Pemerintah pada masa Direktorat Pelaksanan Anggaran Ditjen
Pandemi melalui kebijakan pelaksanaan Perbendaharaan, realisasi data earmark
APBN. 8% APBD (Belanja Pemulihan Ekonomi
2. Realisasi Belanja Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Banten) sampai dengan 27
Daerah (PED) Provinsi Banten sampai Agustus 2021 hanya mencapai Rp5,95
dengan Agustus 2021 hanya mencapai miliar atau 6,61 persen dari pagu sebesar
Rp5,95 miliar atau 6,61 persen dari pagu Rp90,02 miliar. Rendahnya capaian kinerja
sebesar Rp90,02 miliar. Hanya Kabupaten PED pada Provinsi Banten, menggerakkan
Serang dan Kota Cilegon yang telah Kanwil DJPb Provinsi Banten untuk
membelanjakan Program PED di atas 50 mengadakan FGD Sinergi percepatan PEN
persen. dan APBN 2021 pada tanggal 24 Agustus
2021.
ANALISIS
1. Informasi tentang kebijakan Pemerintah Jika dilihat dari kinerja APBN sampai
dengan Agustus 2021 pagu belanja APBN di
dalam menghadapi Pandemi COVID-19 Provinsi Banten pada tahun 2021 (belanja
yang beredar di masyarakat belum akurat pemerintah pusat dan belanja transfer ke
sesuai dengan data. Sebagaimana diketahui daerah) mengalami peningkatan sebesar
Pandemi Covid-19 memberikan efek Rp1.388,85 miliar. Peningkatan terjadi
domino pada aspek sosial, ekonomi, dan pada jenis belanja modal yang digunakan
keuangan sehingga memberikan tekanan untuk digitalisasi dan pemulihan ekonomi
kepada perekonomian baik dari sisi supply dengan melanjutkan kegiatan prioritas
maupun demand. APBN bekerja keras tertunda (dampak pandemi Covid-19)
menahan dampak pandemi Covid-19. secara sangat selektif. Pada tahun 2021,
APBN menjadi instrumen countercyclical pagu PEN yang disalurkan KPPN dalam
mengatasi kontraksi ekonomi yang lebih wilayah Kanwil DJPb Banten adalah
dalam. Informasi yang beredar tentang sebesar Rp424,96 miliar dengan realisasi
kebijakan Pemerintah dalam Penanganan per tanggal 19 Agustus 2021 sebesar
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Rp270,18 miliar (63,58 persen).

Anggaran Belanja Pemerintah

STRATEGIC BRIEF SHEET 45
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Daerah Provinsi Banten mengalami BULAN AGUSTUS
peningkatan Rp4,28 triliun pada tahun TAHUN 2021
2021 bila dibandingkan dengan periode
yang sama ditahun lalu. Peningkatan Untuk anggaran perlindungan sosial
tertinggi ada di jenis belanja modal yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial
meningkat hingga 172,36 persen atau untuk fasilitasi bantuan pengembangan
sebesar Rp3,50 triliun. Anggaran belanja ekonomi masyarakat, dengan realisasi
modal dalam rangka program pemulihan sampai tanggal 20 Agustus 2021 adalah
ekonomi nasional dan daerah ini sebesar Rp4,12 miliar atau 7,11 persen.
diprioritaskan untuk pembangunan
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, Sementara itu dukungan program
perindustrian, perdagangan serta sektor pemulihan ekonomi daerah pada bagian
lainnya. dukungan ekonomi dilaksanakan oleh 3
(tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Masyarakat Desa, dan Dinas Koperasi
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Usaha Kecil dan Menengah. Alokasi
Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka anggaran terbesar ada pada Dinas
Mendukung Penanganan Pandemi Covid- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19 dan Dampaknya, sebagaimana telah sebesar Rp24,52 miliar dengan realisasi
diubah dengan PMK No 94/PMK.07/2021, sebesar Rp1,71 milar, akan tetapi bila
Pemerintah Daerah diminta untuk dilihat secara persentase realisasi terbesar
mengalokasikan minimal 8 persen dari ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Desa (DPMD) sebesar 8,65 persen.
Hasil (DBH) bagi Pemda yang tidak Kegiatan yang dilakukan oleh DPMD ini
menerima DAU untuk penanganan dengan alokasi anggaran tersebut berupa
pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah pengembangan usaha ekonomi masyarakat
Provinsi Banten mengalokasikan dana dan pemerintah desa dalam meningkatkan
sebesar Rp87,99 miliar dari DAU untuk 2 pendapatan asli desa.
(dua) pendanaan, yaitu Vaksinasi Covid-19
sebesar Rp48,50 miliar dan Insentif tenaga Sampai dengan tanggal 27 Agustus
kesehatan Covid-19 sebesar Rp39,49 2021 Realisasi Belanja Pemulihan Ekonomi
miliar. Sampai dengan tanggal 20 Agustus Daerah di wilayah Banten adalah sebagai
2021, pagu anggaran tersebut telah berikut :
terealisasi sebesar Rp27,76 miliar (31 a. Provinsi Banten sebesar Rp5,95M dari
persen), dengan realisasi terbesar pada
kegiatan insentif tenaga kesehatan Covid- pagu sebesar Rp90,02M
19. b. Kabupaten Lebak sebesar Rp7,88M

Pemerintah Daerah Provinsi Banten dari pagu sebesar Rp19,99M
selain mengalokasikan 8 persen dari DAU, c. Kabupaten Pandeglang sebesar
juga mengalokasikan anggaran sebesar
Rp90,02 miliar dari APBD sebagai Rp39,14M dari pagu sebsesar 91,77M
dukungan program pemulihan ekonomi d. Kabupaten Serang sebesar Rp3,53M
daerah. Anggaran ini digunakan untuk
perlindungan sosial sebesar Rp57,97 dari pagu sebesar Rp6,61M
miliar, dan untuk dukungan ekonomi e. Kabupaten Tangerang sebesar
sebesar Rp32,04 miliar.
Rp0,36M dari pagu sebesar Rp2,27M
STRATEGIC BRIEF SHEET f. Kota Cilegon sebesar Rp3,62M dari
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST
pagu sebesar 6,53M
g. Kota Tangerang sebesar Rp11,30M

dari pagu sebesar 47,08M
h. Kota Serang sebesar Rp5,81 dari pagu

sebesar 12,10M
i. Kota Tangerang Selatan sebesar

46

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Rp1,48M dari pagu sebesar 8,56M 1. Untuk meningkatkan komunikasi

publik Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Bila dilihat secara keseluruhan dapat dengan stakeholder, maka Kanwil

disampaikan bahwa realisasi anggaran Ditjen Perbendaharaan Provinsi

masih sangat rendah, hal ini terjadi Banten agar :

karena adanya beberapa kendala yang a. lebih memanfaatkan media sosial

dihadapi oleh masing-masing OPD di milik Kanwil DJPb Banten dengan

dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun aktif melakukan update artikel,

kendala yang dihadapi antara lain : konten dan info grafis yang menarik

1. Terdapat kegiatan yang masih dalam atau hanya sekedar melakukan

proses pengadaan barang dan jasa repost konten/info grafis dari Kantor

2. Dokumen SPJ belum lengkap, sehingga Pusat.

belum dapat dipertanggungjawabkan b. Mencantumkan link media sosial

sebagai realisasi Kanwil pada setiap Flyer, Virtual

3. Kegiatan dialokasikan Background Webinar, website,

penganggarannya di triwulan IV dan banner dan lain-lain

rencananya sebagian anggaran akan 2. Untuk mengantispasi kendala dalam

dilakukan refocusing merealisasikan Belanja PED,

4. Kegiatan masih dalam proses diperlukan komitmen pimpinan dan

pelaksanaan selama 12 bulan koordinasi antar OPD dan APIP dengan

5. Pelaksanaan kegiatan belum maksimal lebih mengoptimalkan Rapat

karena adanya kebijakan PSBB dan Pimpinan antara lain dengan membuat

PPKM matriks tindak lanjut yang

6. Adanya kesalahan kode rekening berkesinambungan sehingga

penganggaran pada salah satu monitoring dan evaluasi belanja PED

komponen belanja dapat terlaksana dengan baik. guna

mendorong penyelesaian proses

REKOMENDASI FISKAL pengadaan Barang dan Jasa dan
Dari permasalahan dan analisis
permasalahan dapat disampaikan pemenuhan dokumen persyaratan.
rekomendasi sebagai berikut :

STRATEGIC BRIEF SHEET 47
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA
AGUSTUS 2021

HARMONISASI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi)
DI WILAYAH DKI JAKARTA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2021 mengangkat isu Harmonisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dengan mempertemukan beberapa pihak, yaitu Kanwil DJPb Provinsi
DKI Jakarta, Pusat Investasi Pemerintah, Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb, dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Kerja sama antar pihak-pihak tersebut perlu ditingkatkan sebagai wujud sinergi dalam rangka peningkatan program
kewirausahaan di wilayah DKI Jakarta.

ISU TEMATIK Juni 2021 telah disalurkan pembiayaan
UMi kepada 994.000 debitur sebesar
Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta Rp3,3 triliun atau sekitar 20% dari total
penyaluran nasional.
Regional Chief Economist pada bulan Agustus Berdasarkan Survei Nilai Keekonomian
Debitur yang dilakukan KPPN lingkup
memiliki isu tematik kewilayahan yaitu Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, untuk
nilai pribadi masih positif, masih bisa
Harmonisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). 2. memenuhi kebutuhan hidupnya, dari
sisi usaha masih positif, sedangkan dari
Latar belakang pemilihan isu tematik sisi ketenagakerjaan terdampak COVID-

tersebut adalah: 48

1. Provinsi DKI Jakarta memiliki

kontribusi yang besar terhadap

nasional untuk penyaluran

pembiayaan UMi. Sampai dengan bulan

STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

19 sehingga terdapat pengurangan 193/PMK.05/2020 tentang
jumlah tenaga kerja, namun dari sisi
omzet masih bisa bertahan. Pembiayaan Ultra Mikro. Beberapa poin

penting perubahan dalam PMK Nomor

193 yaitu terkait peningkatan plafon

KONDISI PERMASALAHAN pembiayaan UMi menjadi Rp20 juta,
Permasalahan yang berkaitan dengan isu
tematik tersebut dapat diuraikan sebagai perluasan penyalur yaitu penambahan
berikut:
1. Saat ini belum ada kerja sama koperasi dan Lembaga Keuangan Bukan

pendanaan dan kerja sama program Bank (LKBB), serta harmonisasi dengan
antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dengan Pusat Investasi Pemerintah berbagai pihak khususnya dengan
(PIP) dalam hal penyaluran dana APBD
untuk pembiayaan UMi, subsidi bunga pemerintah daerah.
atau penjaminan, sinergi antara
program pemberdayaan UMKM Pemda 2. Kerja sama yang dilakukan Pusat
dengan program Pembiayaan UMi,
program penyediaan data pelaku usaha, Investasi Pemerintah (PIP)
serta program pelatihan promosi dan
pemasaran. Pusat Investasi Pemerintah atau PIP
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memiliki Program Kewirausahaan telah memiliki kerjasama dengan
Terpadu (PKT) yang sekarang telah
branding dengan nama Jakpreneur beberapa pemda untuk pendanaan dan
di bawah binaan Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi Usaha Kecil program pembiayaan UMi antara lain
dan Menengah dengan anggota sudah
mencapai 260.000 orang atau pelaku dengan Pemkab Lombok Utara, Pemkab
usaha, namun yang sudah mengakses
permodalan baru 1%. Tanah Laut, Pemprov DIY, Pemkab
3. Ke depannya, untuk kerja sama
program pembiayaan UMi, Pemerintah Kulon Progo, Pemkab Konawe Selatan,
Provinsi DKI Jakarta mengharapkan
Jakpreneur dapat terkoneksi atau dan Pemkab Bone Bolango.
terintegrasi dengan aplikasi SIKP.
3. Implementasi Pembiayaan UMi

Pemerintah Pusat dalam hal ini Pusat

Investasi Pemerintah dan Direktorat

Sistem Manajemen Investasi berharap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dapat bersinergi dalam pembiayaan

UMi baik untuk kerja sama pendanaan

maupun kerja sama program melalui

perantaraan Kanwil DJPb dan KPPN.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

hal ini Biro Perekonomian dan Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah menyambut

baik atas kerja sama dimaksud dan

mengharapkan adanya integrasi antara

aplikasi yang dimiliki Pemerintah

ANALISIS Provinsi DKI Jakarta dengan aplikasi

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut SIKP.

atas diatas dapat dianalisis hal-hal sebagai Pemerintah Pusat dalam hal ini Pusat

berikut: Investasi Pemerintah dan Direktorat

1. Regulasi Pembiayaan Ultra Mikro Sistem Manajemen Investasi

Pemerintah sangat memperhatikan mengharapkan adanya tindak lanjut

UMKM dan pelaku usaha mikro diskusi terkait akselerasi kerja sama

khususnya di masa pandemi COVID-19, pembiayaan UMi.

hal ini ditunjukkan dengan

diterbitkannya PMK Nomor REKOMENDASI FISKAL

STRATEGIC BRIEF SHEET 49
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Dari hasil analisis yang telah DKI Jakarta.
dilakukan, rekomendasi yang dapat
disampaikan adalah sebagai berikut: 2. Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI
1. Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta akan Jakarta akan berperan aktif dalam
pembentukan maupun pelaksanaan
pro aktif dalam berkoordinasi dengan kerja sama antara Pemerintah Pusat
Pusat Investasi Pemerintah dan dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI
Direktorat Sistem Manajemen Jakarta.
Investasi serta Pemerintah Provinsi

STRATEGIC BRIEF SHEET 50
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
AGUSTUS 2021

PERCEPATAN REALISASI DAK FISIK DAN DANA DESA SERTA PENINGKATAN
PELAKU USAHA MIKRO DALAM MENGHADAPI TANTANGAN SAAT INI

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat mengangkat tema analisis terkait percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang
dirasa belum optimal di wilayah Jawa Barat sampai dengan semester I. selain itu Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat juga
bersinergi dengan Universitas Padjajaran dan Pusat Investasi Pmerintah dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha
mikro yang mendapatkan pinjaman Umi di Jawa Barat agar dapat bertahan dalam kondisi saat ini dan meningkatkan
kelasnya di masa yang akan datang.

STRATEGIC BRIEF SHEET 51
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK

Kanwil Ditjen Perbendaharaan KONDISI PERMASALAHAN
1. Realisasi upload data kontrak DAK Fisik
Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dan
tahun 2021 secara rerata pada pemda yang
bersinergi dengan para pemangku ada di Jawa Barat di tanggal 13 Agustus
2021 adalah 68,63%. Sedangkan rerata
kepentingan, antara lain dengan seluruh nasional pada saat yang sama sudah
menyentuh angka 71,75%. Sesuai dengan
Pemerintah Daerah yang ada di Jawa Barat, KMK- 13/KM.7/2021, batas waktu yang
ditentukan untuk proses tersebut adalah
Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan tanggal 31 Agustus 2021. Oleh karena itu,
dibutuhkan persepsi dan langkah yang
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sama untuk menyelesaikan upload data
kontrak sampai dengan tenggat waktu
Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Pusat yang telah
2. ditentukan. Di sisi lain, penyerapan DAK
Inkubator Oorange Universitas Padjajaran Fisik tahun 2021 di Jawa Barat pada
periode tersebut dengan persentase
(UNPAD). Dalam menjalankan perannya 15,15% masih di bawah rerata nasional
sebesar 15,29%. Percepatan penyaluran
sebagai Regional Chief Economist, Kanwil Dana Desa, terutama untuk BLT Desa,
menjadi faktor yang sangat diperhatikan
DJPb Provinsi Jawa Barat telah melakukan oleh pemerintah di saat pandemi ini,
terutama ketika peningkatan jumlah
beberapa kegiatan dengan beberapa isu masyarakat yang terpapar covid 19 di
pertengahan bulan Agustus 2021 masih
tematik sebagai berikut : cukup tinggi sehingga Pemerintah
terpaksa masih memperpanjang kebijakan
1. Dengan memperhatikan data hasil Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) di level 4. Sampai
monev yang dilakukan secara berkala dengan tanggal 24 Agustus 2021, realisasi
penyaluran Dana Desa di seluruh pemda di
oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat adalah sebesar 3,499 triliun
atau 58,42%. Angka ini masih jauh dari
menunjukkan sebagian besar pemda target yang diharapkan sesuai dengan
tahapan penyaluran Dana Desa pada
yang ada di Jawa Barat masih belum periode tersebut sebesar 70-80%.
3. Dari hasil monev yang dilakukan secara
maksimal dalam melakukan proses berkala oleh Kanwil DJPb Jawa Barat
terhadap penyaluran UMi di Jawa Barat
upload data kontrak DAK Fisik tahun melalui aplikasi sikp.umi.kemenkeu.go.id,
dapat dilihat bahwa hasil survei endline
2021 dan belum optimal dalam Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) debitur
semester I 2021 oleh seluruh KPPN
penyerapannya; mengalami penurunan dibandingkan
dengan survei baseline di periode yang
2. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dalam

upayanya mendorong pemda yang

mendapatkan alokasi Dana Desa Tahun

2021 untuk melakukan percepatan

penyaluran, telah melakukan sinergi

dengan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat

agar memliki persepsi yang sama guna

mendukung percepatan Pemulihan

Ekonomi Nasional.

3. Guna peningkatan kapasitas pelaku

usaha mikro yang mendapatkan

pinjaman Umi di Jawa Barat agar dapat

bertahan dalam kondisi saat ini dan

meningkatkan kelasnya di masa yang

akan datang, Kanwil DJPb Jawa Barat

melakuan sinergi dengan Pusat

Investasi Pemerintah (PIP) dan Pusat

Inkubator Bisnis Oorange Universitas

Padjajaran (Unpad), khususnya untuk

pelaku usaha yang ada di Kabupaten

Bandung Barat dan Majalengka.

STRATEGIC BRIEF SHEET 52
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

sama di tahun sebelumnya sebesar 0,6 BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021
poin.
Barat memandang perlu untuk
ANALISIS melakukan terobosan lain dengan
mengajak Dinas Pemberdayaan
Berdasarkan kondisi permasalahan Masyarakat Desa untuk bersinergi
mendorong seluruh Pemda yang
tersebut atas diatas dapat dianalisis hal-hal mendapatkan alokasi Dana Desa agar
dapat lebih maksimal dalam melakukan
sebagai berikut : penyerapan dananya. Dalam sinergi
tersebut Kanwil DJPb Jawa Barat
1. Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) menyampaikan hasil koordinasi dengan
pemda terkait permasalahan Dana Desa,
yang dilakukan oleh Kanwil DJPb diantaranya suksesi kepemimpinan desa,
kapasitas aparat desa yang masih belum
Provinsi Jawa Barat bersama dengan maksimal, dan respon pemda yang
kurang cepat dalam menanggapi
seluruh pemda yang ada di Jawa Barat, perubahan aturan penyaluran yang harus
dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai
beberapa hal yang menjadi penyebab bagian dari penanganan pandemi. Juga
disampaikan hal lain yang perlu
masih rendahnya proses upload data mendapatkan perhatian adalah
penyaluran BLT Desa yang masih
kontrak maupun penyerapan anggaran membutuhkan waktu yang relatif lama
untuk sampai kepada KPM dari bank
DAK Fisik antara lain, Pemda terlambat penyalur. Tanggapan positif dari pemda
Provinsi Jawa Barat untuk ikut
dalam melakukan proses pengadaan mendorong pemda tingkat II adalah
dalam bentuk keterlibatan Kanwil DJPb
barang dan jasa; ketiadaan ketersedian Provinsi dalam kegiatan yang akan
dilakukan terkait dengan Dana Desa.
barang/produk yang dibutuhkan pada 3. Pencegahan penularan dan upaya
penurunan jumlah yang terpapar covid-
aplikasi E-Katalog menyebabkan Pemda 19 yang diambil oleh pemerintah dengan
melakukan pendekatan pembatasan
harus menunggu; belum adanya gerak masyarakat, sangat memukul para
pelaku usaha, terutama usaha mikro
kesamaan persepsi dalam hal sejauh dalam menjalankan usahanya. Dari
survei endline Nilai Keekonomian Pribadi
mana reviu yang dilakukan atas kontrak (NKP) debitur di Semester I tahun 2021
didapatkan angkat sebesar 43,08. Nilai ini
yang dibuat, antara OPD pelaksana turun jika dibandingkan dengan survei
baseline di periode yang sama tahun
kegiatan, BPKAD yang menjadi PIC 2020 sebesar 43,68. Untuk itulah Kanwil
DJPb Provinsi Jawa Barat yang bersinergi
pengajuan pembayaran, dan APIP selaku dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
dengan menggandeng Pusat Inkubator
pihak yang melakukan reviu, Bisnis Oorange Universitas Padjajaran

menyebabkan keterlambatan proses

upload data kontrak dan berimbas

kepada penyerapan anggaran; keterbatas

kapasitas pemda dalam proses

pengadaan barang dan jasa menjadi

penghambat yang cukup signifikan

terhadap peningkatan proses upload data

kontrak bahkan berpotensi

menyebabkan kondisi gagal salur pada

kegiatan tertentu. Kondisi yang kurang

maksimal dalam proses upload data

kontrak yang dilakukan oleh Pemda akan

berakibat langsung kepada penyerapan

anggaran DAK Fisik dan tentunya hal ini

akan merugikan masyarakat untuk

menikmati pembangunan, dan lebih jauh

dari itu pencapaian target program

prioritas nasional akan terganggu.

2. Penyaluran Dana Desa di Jawa Barat yang

masih belum maksimal dari target yang

diharapkan, membuat Kanwil DJPb Jawa

STRATEGIC BRIEF SHEET 53
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

(Unpad) melaksanakan program aturan dalam percepatan proses PBJ

inkubasi dan pendampingan kepada tanpa menunggu DPA ditetapkan,

debitur UMi yang berada di Kabupaten peningkatan kapasitas APIP juga

Bandung Barat dan Majalengka sebagai dilakukan dengan menerbitkan pedoman

pilot project. Program ini dijalankan reviu APIP melalui Perdirjen 3/2020,

dengan cara mendampingi debitur untuk pengadaan bimbingan teknis secara

memperbaiki praktek bisnis yang masih luring dan daring dan kerjasama bersama

bersifat tradisional dan kurang BPKP untuk melakukan quality control

memperhatikan strategi yang atas pelaksanaan reviu APIP.

menyesuaikan dengan keadaan saat ini. 3. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dapat

Hal ini bertujuan agar pelaku usaha mendorong Lembaga Kebijakan

mikro dapat didorong untuk dapat Pengadaan Barang dan Jasa terhadap

semakin tumbuh dan naik kelas dalam ketersediaan produk/barang dalam e-

menjalankan usahanya. katalog sehingga penyerapan DAK Fisik

dapat lebih dipercepat dan maksimal.

REKOMENDASI FISKAL 4. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat terus
Dari hasil analisis dan sinergi yang
berkoordinasi dengan Dinas
telah dilakukan, rekomendasi yang dapat
disampaikan adalah sebagai berikut : Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
1. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat terus
Jawa Barat dalam mendorong pemda
melakukan pemantauan dan evaluasi
serta koordinasi yang lebih intensif untuk melakukan percepatan
dengan menekankan pencapaian target
dengan seluruh pemda yang ada atas penyerapan Dana Desa.
pencairan DAK Fisik sehingga dapat
memberikan kontribusi yang maksimal 5. Dalam rangka akselerasi pembiayaan
bagi pembangunan dan pemulihan
ekonomi di Jawa Barat. Koordinasi UMi dan peningkatan kualitas debitur
intensif dengan jajaran pemda tersebut
akan terus diperkuat dengan melakukan UMi dalam menjalankan usahanya,
monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Direktorat Jenderal Perimbangan koordinasi dan sinergi antara Kanwil
Keuangan dapat mengupayakan
percepatan penyaluran DAK Fisik 2021, DJPb dengan PIP akan terus dilakukan.
diantaranya adalah dengan penyesuaian
penguatan peran serta KPPN lingkup

Jawa Barat bersama dengan para

penyalur di daerah dan pemerintah

setempat akan terus ditingkatkan

sehingga para pelaku usaha mikro dapat

dapat terus tumbuh dan lebih meningkat

kelasnya dalam pengembangan

usahanya.

STRATEGIC BRIEF SHEET 54
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
AGUSTUS 2021

PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA
DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENGOPTIMALKAN CAPAIAN NILAI IKPA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DI Yogyakarta

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta mengangkat isu tematik mengenai rendahnya nilai indikator Capaian Output dan
rendahnya indicator kesalahan SPM pada penilaian IKPA periode semester I tahun 2021. Sebagai upaya dalam
peningkatan kualitas satker tersebut Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta menggelar Internalisasi IKPA Dalam Rangka
Menjaga dan Mengoptimalkan Capaian Nilai IKPA. Selain itu Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta juga melaksanakan
Press Release/Siaran Pers APBN Wilayah DIY Bulan Agustus 2021

ISU TEMATIK semester I tahun 2021 yang sebesar
Dalam melaksanakan peran Regional 63,84 dengan kategori penilaian cukup.
2. Indikator Kesalahan SPM pada periode
Chief Economist di daerah, isu tematik yang penilaian IKPA semester I tahun 2021
diangkat oleh Kanwil DJPb Provinsi DI memiliki kategori penilaian baik, namun
Togyakarta selama bulan Agustus 2021, memiliki nilai di bawah 90 atau sebesar
diantaranya: 85.
1. Rendahnya nilai indikator Capaian

Output pada penilaian IKPA periode

STRATEGIC BRIEF SHEET 55
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

KONDISI PERMASALAHAN BULAN AGUSTUS
Kondisi permasalahan yang terjadi di TAHUN 2021
lingkup Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta
terkait isu tematik yang diangkat adalah: potongan dan sebagainya.
1. Kinerja Capaian Output dihitung Kesalahan/pengembalian SPM pada
semester I tahun 2021 tersebar di 250
berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja atas satker pada 38 K/L. Kesalahan SPM pada
capaian pada Rincian Output (RO) K/L berkisar antara 0,58% sd 29.17%.
terhadap jumlah RO yang dikelola Satker.
Pada Indikator ini ditetapkan target ANALISIS
rincian output (RO) yang diselaraskan Beberapa faktor penyebabnya
dengan target realisasi anggaran per
triwulan. Penilaian didasarkan pada dua rendahnya nilai indikator Capaian Output:
hal yang harus dipenuhi, yakni capaian 1. PCRO pada RO belum memenuhi target
RO yang dilaporkan harus terkonfirmasi
oleh KPPN dan terdapat Progres Capaian PCRO yang ditetapkan.
RO (PCRO), dan nilai kinerja akan 2. Perekaman/pengisian data capaian
maksimal apabila PCRO memenuhi target
triwulanan. Selama semester I tahun belum benar.
2021, satker lingkup Kanwil Ditjen 3. Belum dilakukan penghitungan/rumus
Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
yang memiliki nilai kinerja Capaian pertahapan. Terutama pada RO
Output sama dengan atau lebih besar dari generik/mirip generik.
80 ada 152 satker pada 23 K/L. 4. Kesulitan memperoleh data
Sedangkan satker dengan nilai kinerja di
bawah 80 ada 203 satker pada 38 K/L. Beberapa faktor penyebab Kesalahan
Selain itu ada 7 satker dari 4 K/L yang SPM adalah:
nilai kinerja Capaian Outputnya masih 0 1. Dampak dari adanya kebijakan
selama semester I tahun 2021.
2. Atas pengajuan SPM oleh satker, KPPN restrukturisasi rekening bendahara
melakukan pengujian substantif dan pengeluaran, dari rekening giro ke
formal yang dilakukan melalui validasi rekening virtual account (VA) karena
pada sistem Aplikasi SPAN. kurangnya koordinasi antara pihak
Penolakan/pengembalian SPM meliputi satker, eselon I, dan perbankan pada saat
substantif dan formal. Penolakan formal, proses restrukturisasi tersebut. Selain itu
merupakan penolakan akibat gagalnya juga karena masih adanya satker yang
validasi sistem SPAN terkait data supplier belum memahami proses bisnis
/ data kontrak karena terdapat pengelolaan data supplier.
ketidaksesuaian data yang diajukan 2. Kegagalan validasi, data supplier tidak
dengan data supplier yang telah terdaftar sesuai dengan database SPAN KPPN,
atau data supplier tidak ditemukan dalam karena kesalahan dalam penulisan data
aplikasi SPAN. Sedangkan penolakan supplier, misalnya nama rekening/nama
substantif dilakukan oleh petugas penerima, no rekening, nama pegawai,
validasi sesuai jenjangnya karena NPWP.
terdapat kesalahan substantif, misalnya 3. Supplier merupakan supplier baru,
uraian SPM tidak sesuai dengan data namun saat penyampaian ke KPPN tidak
kontrak dalam karwas SPAN, kode akun disertai dengan surat pendaftaran
supplier sesuai Perdirjen No. PER-
58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data
Kontrak dan Data Supplier. Sehingga saat
unggah tagihan terjadi penolakan SPM
validasi gagal karena data supplier tidak
ditemukan.
4. Satker tidak konsisten dalam

STRATEGIC BRIEF SHEET 56
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

menggunakan site supplier, dan b. KPPN / Kanwil DJPb
penyampaian SPM dimaksud tidak
diserta dengan NRS pendaftaran supplier 1) KPPN agar segera berkoordinasi
dimaksud.
dengan satker apabila ditemui

data yang anomali untuk

mendapatkan penjelasan yang

REKOMENDASI FISKAL akurat dengan sarana tercepat.

Dari hasil analisis dan sinergi yang 2) Melakukan edukasi dan

telah dilakukan, rekomendasi yang dapat pendampingan yang terus

disampaikan adalah sebagai berikut : menerus ke satker dengan

1. Langkah-langkah untuk meningkatkan melakukan monitoring dan

nilai indikator Capaian Output: evaluasi terhadap laporan

a. Satker Capaian Output satker,

1) Menyusun rumusan tahapan menyampaikan ke satker mitra

pelaksanaan kegiatan dan kerja, dan melakukan bimbingan

pencapaian progres capaiannya dan evaluasi secara berkala.

pada tiap tahapan. c. Eselon I

2) Meningkatkan koordinasi 1) Melakukan monitoring dan

internal guna perolehan data evaluasi atas laporan Capaian

yang akurat. Output satker dan

3) Memetakan pelaksanaan kegiatan menyampaikan ke satker

dan mekanisme pengadaan, serta vertikalnya.

penarikan dana agar 2) Untuk akselerasi kegiatan dan

kegiatan/pekerjaan serta belanja, agar segera menerbitkan

pencairan dana dapat Juknis/peraturan lainnya untuk

dilaksanakan lebih dini dan juga kegiatan yang bersifat

untuk mengantisipasi kendala memerlukan juknis/peraturan

yang mungkin terjadi. internal. Misalnya kegiatan yang

4) Segera berkoordinasi dengan bersifat bantuan pemerintah,

eselon I apabila ada kegiatan yang atau berkarakteristik bantuan

memerlukan petunjuk teknis atau pemerintah, pengadaan

kebijakan internal lainnya. barang/jasa yang bersifat khusus

5) Meningkatkan kompetensi SDM dan lain-lain.

dengan berkoordinasi dengan 2. Langkah-langkah untuk meningkatkan

KPPN/ Kanwil DJPb mitra kerja nilai indikator Kesalahan SPM:

agar tepat dan benar dalam a. Satker

perekaman Capaian Output. 1) Memaksimalkan penggunaan

6) Menyampaikan laporan Capaian aplikasi online monitoring SPAN

Output melalui Aplikasi OM SPAN ataupun fasilitas pada Aplikasi

satker secara tepat waktu. SAS untuk pengecekan data

7) Memantau penyampaian laporan, supplier yang akan diajukan

segera berkoordinasi dengan pembayarannya ke KPPN.

KPPN mitra kerja apabila 2) Memastikan bahwa perekaman

terdapat data yang tidak tidak data supplier telah tepat dan

terkonfirmasi dan segera benar.

menindaklanjuti atas kendala 3) Meningkatkan kompetensi SDM

dimaksud. ataupun kaderisasi SDMnya,

STRATEGIC BRIEF SHEET 57
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

tentang pengelolaan data BULAN AGUSTUS
supplier dan data kontrak agar TAHUN 2021
satker lebih memahami apa yang
harus dilakukan ketika terdapat menerus terhadap satker mitra
perubahan rekening, NPWP dan kerja akan proses bisnis
sebagainya yang terkait dengan pengelolaan data supplier.
data supplier. 2) Melakukan kaderisasi dan
b. KPPN / Kanwil DJPb pendampingan terhadap petugas
1) Melakukan pembinaan yang terus baru di KPPN untuk
mengantisipasi adanya kesalahan
dalam memproses SPM yang
diajukan oleh satker.

STRATEGIC BRIEF SHEET 58
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH
AGUSTUS 2021

OPTIMALISASI BELANJA PEMERINTAH, AKSELERASI PENYERAPAN
DAK FISIK, DANA DESA, DAN PC PEN, EKSPANSI IMPLEMENTASI
DIGIPAY, SERTA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Tengah

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengan pada bulan Agustus 2021 menganalisis optimalisasi
belanja pemerintah, akselerasi penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa, akselerasi penanganan pandemic covid 19 dan
pemulihan ekonomi nasional, ekspansi implementasi digipay, dan pembangunan Zona Integritas. Analisis ini dilatarbelakangi
oleh belum optimalnya realisasi belanja barang dan modal, terdapat Pemda yang belum merealisasikan DAK Fisik dan desa
yang belum salur tahap II maupun belum merealisasikan BLT Dana Desa, banyak vendor satker yang belum tergabung dalam
marketplace atau digipay, serta tantangan ketersesiaan data analitic. Hasil analisis menunjukkan bahwa diperlukan penguatan
koorinasi dan komunikasi yang intensid dengan sakter K/L maupun Pemda termasuk satker BLU, menginisiasi inovasi dalam
rangka monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, serta akselerasi pembangunan Zona Integritas yang mampu
mendorong lahirnya inovasi, kegiatan dan peningkatan mutu layanan yang bermuara pada semakin berkualitasnya peran
Kanwil sebagai Regional Chief Economist dan Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

ISU TEMATIK pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
menuju WBBK/WBBM pada KPPN. Melalui
Guna memperkuat peran Regional upaya mewujudkan 6 komponen
Chief Economist, Kanwil DJPb Jawa Tengah pengungkit, yaitu manajemen perubahan,
melaksanakan Pembangunan Zona penataan tatalaksana, penataan manajemen
Integritas dan terlibat secara aktif dalam SDM, penguatan akuntabilitas kinerja,

STRATEGIC BRIEF SHEET 59
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

penguatan pengawasan dan peningkatan BULAN AGUSTUS
kualitas pelayanan publik, Kanwil DJPb TAHUN 2021
Jateng mengangkat beberapa beberapa isu
tematik yang didukung dengan B. KONDISI PERMASALAHAN
menyelenggarakan beberapa kegiatan RCE
selama bulan Agustus 2021 secara simultan Sebagai amanah dari PP Nomor 50
dan saling keterkaitan, yaitu: Tahun 2018 dan PMK 195/PMK.08/2018,
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
1. Optimalisasi belanja pemerintah, belanja kementerian/lembaga perlu
terutama belanja Kementerian/Lembaga, dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja
melalui Rapat Koordinasi Wilayah pelaksanan anggaran belanja. Realisasi
(Rakorwil) Pelaksanaan Anggaran belanja barang dan belanja modal belum
Semester II TA 2021, bersama dengan optimal sehingga belum berperan maksimal
pimpinan wilayah/koordinator satker dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
tingkat wilayah beserta pejabat pengelola Alokasi belanja barang dan belanja modal
keuangan satker. terbesar pada Kementerian PUPR namun
dari sisi realisasinya masih rendah sehingga
2. Akselerasi penyerapan DAK Fisik dan hal ini berdampak secara agregat terhadap
Dana Desa melalui koordinasi secara total realisasi belanja pemerintah. Sampai
intensif dengan Pemerintah Daerah dan dengan akhir Juli 2021, realisasi Belanja
KPPN di wilayah Jawa Tengah. Upaya ini Pemerintah Pusat sebesar 48,21% dari pagu,
juga dilakukan melalui pemberitaan dan terdiri dari belanja pegawai 59,87%; belanja
penulisan artikel di media massa barang 44,09%; belanja modal 37,16% dan
regional, seperti Suara Merdeka. belanja sosial 44,65%.

3. Akselerasi penanganan Pandemi Covid-19 Terkait dengan realisasi penyaluran
DAK Fisik di Jawa Tengah sampai dengan
dan pemulihan ekonomi nasional, melalui akhir Juli 2021 hanya mencapai 11% dari
alokasi DAK Fisik di Jateng. Hal ini
langkah-langkah koordinasi dalam dikarenakan terdapat Pemda yang sama
sekali belum merealisasikan DAK Fisik,
rangka percepatan belanja seperti Pemprov Jawa Tengah. Sementara
itu, untuk Dana Desa, meski telah salur 61%
Kementerian/Lembaga dan belanja tetapi masih terdapat desa-desa yang belum
salur tahap II dan belum merealisasikan BLT
Pemerintah Daerah. Dana Desa sampai bulan terakhir. Penyebab
berbagai upaya percepatan penyaluran DAK
4. Ekspansi implementasi digipay melalui Fisik dan Dana Desa belum memberikan
koordinasi bersama satuan kerja hasil yang memuaskan, selain karena
Kementerian/Lembaga. tantangan-tantangan yang dihadapi Pemda
seperti lambatnya proses pengadaan
5. Pembangunan Zona Integritas melalui barang/jasa, juga disebabkan karena belum
eskalasi berbagai inovasi terkait data adanya alat monitoring bagi Kanwil, KPPN
analisis sehingga mendorong perubahan dan pimpinan daerah untuk mengukur
metode kerja, peningkatan layanan dan kinerja penyerapan DAK Fisik dan Dana
memperkuat peran Kanwil selaku RCE. Desa di wilayah masing-masing.
Berbagai upaya dan inovasi serta
percepatan pelaksanaan anggaran Berdasarkan data KFR Triwulan II
belanja juga dilakukan melalui kegiatan 2021 Kanwil DJPb Jateng, realisasi Belanja &
Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Transfer pada APBD seluruh Pemda di Jawa
Zona Integritas menuju WBBK/WBBM Tengah baru mencapai 49,41%, dengan
kepada satuan kerja.

STRATEGIC BRIEF SHEET 60
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

rincian, yaitu belanja operasi 58,06%, komponen pengeluaran konsumsi
belanja modal 10,29%, belanja tak terduga pemerintah, secara q-to-q berada di urutan
10,51% dan transfer 44,51%. Pada tertinggi sebesar 31,45%. Hal ini didorong
komponen belanja tak terduga mencakup oleh pola konsumsi pemerintah Jawa
belanja untuk penanganan pandemi Covid- Tengah pada triwulan II 2021 meningkat
19 dan pemulihan ekonomi. Realisasi baik secara triwulanan maupun tahunan.
belanja tak terduga sebesar 10,51%, Berdasarkan data OMSPAN sampai dengan
menunjukkan adanya tantangan bagi Pemda tanggal 31 Agustus 2021, realisasi Belanja
dalam merealisasikan belanja untuk K/L di Jawa Tengah mencapai 57,17%.
penanganan pandemi Covid-19 dan Realisasi ini mengalami peningkatan
pemulihan ekonomi. dibandingkan dengan periode yang sama
tahun lalu (51,29%). Peningkatan realisasi
Sehubungan dengan isu tematik ini dipengaruhi oleh upaya-upaya yang telah
dilakukan Kanwil DJPb Jateng dalam
implementasi Digipay oleh pemerintah mendorong akselerasi belanja melalui
berbagai inovasi, diantaranya tools aplikasi
sebagai salah satu terobosan mendukung monitoring dan evaluasi, seperti aplikasi
Indopro dan aplikasi MACRO.
pelaksanaan anggaran sekaligus
Realisasi penyaluran DAK Fisik dan
pemberdayaan UMKM, pemanfaatan Digipay Dana Desa di Jawa Tengah sampai dengan 31
Agustus 2021, sebesar 20,50% untuk DAK
dalam pengadaan barang/jasa oleh Kanwil Fisik dan 74,58% untuk Dana Desa (DD).
Pada bulan Juli dan Agustus 2021 terjadi
DJPb Jawa Tengah masih sangat terbatas peningkatan realisasi Dana Desa
dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
disebabkan banyak vendor satker belum Pada Juli 2021 realisasinya 13,8%
sementara Juli 2020 sebesar 9,6%. Di bulan
tergabung dalam Market Place/Digipay Agustus 2021 realisasi DD mencapai 13,4%,
sedangkan pada Agustus tahun lalu sebesar
sehingga banyak satker belum 4,7%. Secara nasional, realisasi penyaluran
DD di Jawa Tengah berada di urutan pertama
memanfaatkan Digipay. untuk provinsi dengan jumlah kabupaten
yang besar. Dari 7.809 Desa di Jawa Tengah,
Dalam rangka pembangunan Zona 87,4% Desa telah salur DD Tahap II, 9,4%
Desa telah salur tahap III atau telah salur
Integritas, manajemen perubahan menjadi 100% DD non BLT, dan 74,5% Desa telah
salur BLT DD sampai dengan bulan ke-9.
salah satu komponen pengungkit dalam Sementara itu, untuk DAK Fisik, meski baru
terealisasi sebesar 20,50% sampai dengan
Pembangunan Zona Integritas. Hal ini sesuai batas akhir perekaman data kontrak tanggal
31 Agustus 2021, seluruh Pemda di Jawa
dengan isi pada Buku “Membangun Budaya Tengah berhasil menyelesaikan update data
kontrak pada OMSPAN mencapai 90,13%
Data di Kementerian Keuangan” (CTO, dari nilai Rencana Kegiatan. Pelaksanaan
monitoring data kontrak melalui tools
2021), bahwa salah satu tantangan utama aplikasi yang dikembangkan Kanwil DJPb

dalam pemanfaatan data adalah belum

terbentuknya budaya data yang

memerlukan waktu dan dukungan

manajemen perubahan. Oleh karena itu,

ketersediaan data analitik menjadi kunci

keberhasilan implementasi peran Kanwil

selaku Regional Chief Economist dan

tentunya kesuksesan perumusan

rekomendasi kebijakan dimasa mendatang.

ANALISIS

Data rilis BPS Jawa Tengah
menggambarkan bahwa laju pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II
meningkat signifikan yaitu 5,66%. Pada

STRATEGIC BRIEF SHEET 61
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Jateng mampu mendorong KPPN dan Pemda mengenai manfaat digipay yang
menyelesaikan proses update data kontrak
dan upload dokumen salur DAK Fisik tahap I mempercepat pengadaan barang/jasa,
dan sekaligus.
memudahkan transaksi, dan pelaksanaan

anggaran lebih transparan dan akuntabel,

Realisasi dukungan pendanaan Berdasarkan data terakhir, di Jawa Tengah

belanja kesehatan dan belanja prioritas jumlah transaksi digipay meningkat

lainnya yang bersumber dari DAU/DBH signifikan yaitu 97% dibanding tahun lalu,

(earmark 8% DAU/DBH) sampai dengan dengan nilai transaksi naik 103%.

pertengahan bulan Agustus 2021 masih Peningkatan ini disebabkan karena Kanwil

relatif kecil. Berdasarkan data Pemprov DJPb Jateng telah melakukan koordinasi

Jawa Tengah, dukungan dana 8,26% dari intensif dengan satker K/L, dan juga para

DAU/DBH terealisasi sebesar 28,66% Kepala Kanwil lingkup eselon I Kemenkeu

meliputi penanganan covid 17,65%, lain untuk mendorong satker yang berada di

dukungan vaksinasi 3,37%, dukungan pada lingkup kerjanya segera

kelurahan 23,63%, insentif nakes daerah mengimplementasikan digipay.

80,65% dan bidang kesehatan lainnya Terkait Pembangunan Zona
Integritas (ZI), indikator kepuasan
3,05%. Mengingat dana earmark 8% stakeholder diukur tidak hanya berdasarkan
survey kepuasan, namun pelayanan yang
diprioritaskan untuk program kesehatan berkualitas, cepat tanpa pungutan dan
adanya inovasi-inovasi menjadi kunci
guna membantu penanganan pandemi di keberhasilan Pembangunan ZI. Berbagai
inovasi yang dikembangkan Kanwil DJPb
daerah, percepatan belanja daerah sangat Jateng terkait pengolahan data bertujuan
untuk mendorong budaya data dan
dibutuhkan dalam masa pandemi agar perubahan metode kerja di lingkungan
Kanwil dan KPPN. Output inovasi tersebut
masyarakat dapat lebih cepat memperoleh diantaranya menjadi alat yang efektif dalam
melakukan monev atas penerbitan SPM
layanan kesehatan dan mencegah menjadi SP2D, sehingga tingkat
pengembalian SPM per bulan pada tahun
penyebaran virus. Rendahnya realisasi 2021 mengalami penurunan yang sangat
berarti. Dengan tools monev tersebut telah
belanja daerah dapat mempengaruhi mendorong seluruh SPM yang disampaikan
oleh satker kepada KPPN, diterbitkan SP2D
pemulihan ekonomi di daerah termasuk di hari yang sama. Selain itu, melalui aplikasi
MACRO yang dikembangkan Kanwil DJPb
berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Jateng dapat dipotret perekaman data
capaian output oleh satker, yang menjadi
pada triwulan III 2021. Oleh karena itu, salah satu aspek penilaian IKPA.

pemda harus mempercepat pelaksanaan

kegiatan dalam rangka refocusing belanja

daerah. Mempertimbangkan adanya

kebijakan pembatasan sosial pada masa

pandemi, pemda perlu lebih

memprioritaskan anggaran untuk

pemulihan ekonomi melalui program

perlinsos dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam rangka ekspansi

implementasi Digipay, perlu dilakukan

langkah-langkah strategis perluasan target

digipay dengan menganalisis dan

merumuskan strategi implementasi digipay REKOMENDASI

di masing-masing satker,, koordinasi antara Berdasarkan analisis permasalah di

satker, KPPN, vendor dan perbankan, serta atas, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

meningkatkan pemahaman manfaat digipay. merekomendasikan langkah-langkah

Perlu disosialisasikan secara intensif sebagai berikut:

STRATEGIC BRIEF SHEET 62
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi memuaskan karena belum adanya alat
secara intensif dan berdasarkan target monitoring bagi Kanwil, KPPN dan
sasaran baik kepada satker K/L, maupun pimpinan daerah untuk mengukur
Pemda termasuk satker BLU, dalam kinerja penyerapan anggaran di wilayah
rangka meningkatkan kualitas IKPA, masing-masing. Disamping bermanfaat
percepatan realisasi belanja APBD dalam mendukung peran Kanwil sebagai
khususnya earmark 8% DAU/DBH dan RCE, inovasi tersebut juga dapat
peningkatan penyaluran DAK Fisik dan mendorong tumbuhnya budaya data di
Dana Desa. Penguatan koordinasi dan lingkungan DJPb.
komunikasi juga dilakukan untuk
memperoleh data-data realisasi APBD, 3. Akselerasi pembangunan Zona Integritas
guna mendukung kegiatan akselerasi
belanja. Langkah ini juga perlu dilakukan pada Kanwil DJPb dan dukungan aktif
oleh seluruh Kanwil DJP agar
memberikan dampak secara nasional. Kanwil dalam pelaksanaan

2. Menginisiasi inovasi berupa tools aplikasi Pembangunan Zona Integritas menuju
(alat olah data) sebagai alat monitoring
dan evaluasi bagi pimpinan daerah WBBK/WBBM pada KPPN akan mampu
mengingat upaya percepatan penyerapan
anggaran yang dilakukan oleh Kanwil mendorong lahirnya berbagai inovasi,
DJPb belum membawa hasil yang
kegiatan dan peningkatan mutu layanan

yang bermuara pada semakin

berkualitasnya peran Kanwil sebagai

Regional Chief Economist dan

Representasi Kementerian Keuangan di

Daerah.

STRATEGIC BRIEF SHEET 63
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR
AGUSTUS 2021

PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

PUBLIK DI LINGKUP KANWIL DJPb PROVINSI JAWA TIMUR

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Timur

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur mengangkat pemanfaatan bersama data dan informasi serta penyelenggaraan
pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah Jawa
Timur. Koordinasi yang semakin intensif antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah semakin
ditingkatkan melalui penandatanganan kerja sama sehingga program-program pemerintah pusat di daerah dapat
terlaksana dengan baik serta dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

ISU TEMATIK keuangan publik, dan 2) Perkembangan
Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah.
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur
KONDISI PERMASALAHAN
Regional Chief Economist pada bulan Agustus Permasalahan terkait isu tematik tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
memiliki isu tematik kewilayahan yaitu 1) 1. Perlu adanya persamaan pemahaman

Koordinasi pemanfaatan bersama data dan

informasi serta penyelenggaraan

pelaksanaan kebijakan pengelolaan

STRATEGIC BRIEF SHEET 64
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan hal tersebut diperlukan

Kanwil DJPb sebagai representasi penyebarluasan informasi kepada

Kementerian Keuangan di Daerah Pemerintah Daerah dan masyarakat

antara Kanwil DJPb dengan terkait implementasi kebijakan fiskal di

Pemerintah Daerah terkait dengan Provinsi Jawa Timur sehingga

pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pemerintah Daerah mengetahui peran

keuangan publik dalam pelaksanaan APBN digunakan dalam rangka untuk

hubungan keuangan antara membangun ekonomi dan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah meningkatkan kesejahteraan

Daerah. masyarakat.

2. Pemerintah Daerah belum

sepenuhnya memahami peran dan REKOMENDASI FISKAL

strategi pemerintah dalam Dari hasil analisis yang telah

implementasi implementasi kebijakan dilakukan, rekomendasi yang dapat

fiskal di daerah. disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur telah

ANALISIS melakukan penandatanganan

Berdasarkan kondisi permasalahan kesepakatan bersama dengan

tersebut atas diatas dapat dianalisis hal-hal Pemerintah Kabupaten Pacitan,

sebagai berikut : Pemanfaatan Bersama Data Dan

1. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya Informasi Serta Penguatan Koordinasi

memahami tugas dan fungsi Kanwil Penyelenggaraan Pelaksanaan

DJPb sebagai representasi Kementerian Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Keuangan di Daerah tidak hanya Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan

terbatas pada penyaluran dana- dana Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

APBN, tetapi juga atas berbagai aspek Pemerintah Daerah pada tanggal hari

kebijakan fiskal lainnya, seperti Jum’at tanggal 27 Agustus 2021

penyelengaraan kebijakan penguatan bertempat di Aula KPPN Pacitan.

ekonomi kerakyatan melalui Penandatangan MoU tersebut juga telah

penyaluran kredit program, antara lain dan akan dilakukan dengan Pemerintah

KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KUMK Daerah lainnya di Jawa Timur untuk

(Kredit Usaha Mikro Kecil) seperti dapat memberikan pemahaman kepada

Kredit Ultra Mikro (UMi), penyaluran Pemerintah Daerah tugas dan fungsi

subsidi, pembinaan pengelolaan Kanwil DJPb sebagai representasi

keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan di Daerah tidak

Daerah), pembinaan dan edukasi hanya terbatas pada penyaluran dana-

pengelolaan Keuangan Daerah, dana APBN.

Keuangan Desa, dan Pinjaman Daerah 2. Upaya percepatan penyerapan

maupun penyelenggaraan sistem anggaran yang dilakukan oleh Kanwil

pelaporan keuangan pemerintah yang DJPb belum membawa hasil yang

terkonsolidasi. memuaskan, antara lain disebabkan

2. Pemerintah Daerah dan masyarakat oleh belum adanya alat monitoring bagi

belum sepenuhnya memahami peran Kanwil, KPPN dan pimpinan daerah

dan strategi pemerintah dalam untuk mengukur kinerja penyerapan

implementasi kebijakan fiskal di anggaran di wilayah masing-masing.

Provinsi Jawa Timur sehubungan Untuk itu, selain dalam rangka

STRATEGIC BRIEF SHEET 65
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Pembangunan ZI, Kanwil DJPb perlu c. Terdapat 3 layer dalam kebijakan

membuat inovasi berupa tools aplikasi pengelolaan keuangan publik

(alat olah data) yang diharapkan kontemporer di Indonesia, yaitu

menjadi alat monitoring dan evaluasi keuangan negara dengan alokasi

bagi pimpinan daerah. Disamping sebesar Rp2.750 T, keuangan

mendukung peran Kanwil sebagai RCE, daerah yang dilaksanakan oleh

inovasi tersebut sebagai dorongan pemerintah daerah, dan keuangan

untuk tumbuhnya budaya data di desa yang dilaksanakan oleh desa.

lingkungan DJPb. d. Fokus APBN tahun 2021 yaitu

3. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur telah untuk penanganan kesehatan,

melakukan Monthly Media Update perlindungan sosial, pemulihan

(MMU) kebijakan Pemerintah secara ekonomi, dan reformasi struktural.

virtual di hadapan wartawan media e. Kinerja anggaran bulan Juli tahun

cetak , televisi dan media online terkait 2021 terealisasi sebesar Rp 14,03

dengan Perkembangan Implementasi Triliun dengan komposisi 98,7%

Kebijakan Fiskal Pemerintah di Wilayah (Rp13,85 Triliun) adalah

Jawa Timur sampai dengan bulan Juli penerimaan perpajakan

2021, dilaksanakan pada Senin, 9 Penerimaan Perpajakan ini

Agustus 2021 Pukul 09.00 WIB. Dalam didominasi oleh Pendapatan Cukai

kegiatan Monthly Media Update (MMU) Hasil Tembakau sebesar Rp7,36

implementasi kebijakan fiskal ini, Trilliun (53,14%).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa f. Kinerja belanja negara bulan Juli

Timur memaparkan materi antara lain tahun 2021 sebesar Rp3,50 Trilyun

sebagai berikut: (7,4% dari total pagu saat ini

a. Instrumen kebijakan fiskal dalam sebesar Rp47,32 trilyun Realisasi

hal ini APBN digunakan dalam bulan Juli tersebut didominasi oleh

rangka untuk membangun Belanja Pegawai yang mencapai

ekonomi dan meningkatkan 52,57%, sedangkan porsi belanja

kesejahteraan masyarakat modal hanya sebesar 12,2%

b. Sesuai prinsip kebijakan fiskal Realisasi Belanja Transfer ke

bahwa sasaran APBN lazimnya Daerah dan Dana Desa pada bulan

mencakup meningkatkan IPM, Juli 2021 sebesar Rp4,29 Trilyun.

mengurangi kemiskinan, Realisasi tersebut di dominasi oleh

mengurangi pengangguran, dan transfer DAU yang mencapai

meningkatkan pemerataan 75,25%, dan Dana Desa sebesar

kesejahteraan. 20,21 %.

STRATEGIC BRIEF SHEET 66
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST



BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
AGUSTUS 2021

PERCEPATAN PEMULIHAN EMONOMI DAN PERPANJANGAN
RESTRUKTURISASI KREDIT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Bali

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil DJPb Provinsi Bali menganalisis dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi fiskal provinsi Bali
meliputi pelaksanaan APBN, APBD dan perpanjangan restrukturisasi kredit. Selain itu, dilakukan analisis terhadap sektor
Pariwisata yang memiliki potensi sebagai pengungkit pertumbuhan perekonomian di Provinsi Bali. Analisis ini
dilatarbelakangi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada triwulan II Tahun 2021 di Provinsi Bali. Oleh
karena itu, dilakukan analisis-analisis untuk menggali potensi untuk memacu pemulihan perekonomian Bali. Berdasarkan
hasil analisis yang dilakukan disampaikan beberapa rekomendasi yaitu perlunya dilakukan diversifikasi ekonomi untuk
mengurangi tekanan akibat menurunnya penerimaan dan meningkatnya belanja, refocusing Belanja Pemerintah Pusat untuk
peningkatan kualitas belanja yang tepat sasaran, penyempurnaan PMK 32 dan PMK 71 untuk mengakomodir kriteria
pengusaha dengan profil diantara kriteria yang tercantum dalam PMK 32 dan PMK 71, dan perpanjangan restrukturisasi
kredit perlu diimbangi dengan kemudahan untuk akses kredit penambahan modal agar para pengusaha mampu
menghidupkan kembali usahanya.

STRATEGIC BRIEF SHEET 67
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK perekonomian melalui belanjanya belum
optimal menjalankan perannya karena
Kondisi perekonomian Provinsi Bali sampai pengelolaan BLU di Provinsi Bali belum
dengan Triwulan II 2021 telah membaik
d. berjalan optimal dengan share belanja
dibandingkan Triwulan sebelumnya. terhadap PDRB yang masih relatif kecil.
Ekonomi Provinsi Bali tercatat tumbuh
e. Para pengusaha bidang pariwisata kelas
positif sebesar 5,73% (qtq) di Triwulan II menengah kesulitan mendapatkan akses
2021. Sementara jika dibandingkan dengan untuk penambahan modal kerja agar
mampu bertahan di situasi pandemik
periode yang sama sebelumnya (yoy) yang masih terus berlangsung.
ekonomi Bali Triwulan II 2021 tumbuh
f. Perpanjangan restrukturisasi kredit oleh
positif sebesar 2,83%. Namun demikian OJK hanya mampu membuat para
secara umum kenaikan pertumbuhan pengusaha untuk bertahan namun hal
ekonomi tersebut belum mendukung tersebut menambah beban utang para
sepenuhnya pemulihan perekonomian di pengusaha bidang pariwisata.

Bali terutama bagi para pelaku usaha ANALISIS
pariwisata kelas menengah ke bawah. Hal ini A. Penerimaan negara yang menurun secara

tercermin dari Penerimaan Negara yang signifikan. Berdasarkan monitoring
mengalami penurunan yang cukup realisasi penerimaan dan pendapatan
negara, realisasi penerimaan negara
signifikan (11,88%) yang menunjukkan tahun 2021 s.d. Agustus 2021 menurun
bahwa sumber penerimaan pajak yang dibandingkan realisasi penerimaan
negara di periode yang sama di tahun
berasal dari perekonomian belum pulih, 2020 sebesar 11,88% (dari Rp7,03
sementara di sisi lain Belanja Negara telah Triliun menjadi Rp6,19 Triliun).
Penurunan terbesar disumbangkan dari
menjalankan perannya dengan baik sebagai penurunan penerimaan perpajakan
counterciclycal dengan peningkatan sebesar sebesar 15,95% (dari Rp5,69 Triliun
menjadi Rp4,78 Triliun). Hal ini
15,78% serta Belanja Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa pertumbuhan
telah berjalan on-track dengan progress perekonomian Bali terutama didukung
oleh sektor pemerintahan dan konsumsi
realisasi sebesar 57% sampai dengan 31 namun belum memulihkan sektor riil.
Agustus 2021. Berlanjutnya penerapan B. Belanja Pemerintah mampu memberikan
kontribusi pada perekonomian namun
PPKM di wilayah Bali menjadi tantangan porsinya masih terlalu kecil sehingga
dampaknya kurang optimal terlebih lagi
tersendiri bagi para pelaku usaha di Bali Alokasi Belanja Pemerintah Pusat di
Provinsi Bali masih lebih banyak
untuk dapat memulihkan kondisi diarahkan ke Belanja Operasional.
Realisasi anggaran sampai dengan bulan
keuangannya mengingat adanya Agustus sebesar Rp 6,68 T (57%).
1. Pagu Belanja Pegawai di Provinsi
pembatasan pergerakan atau mobilitas
Bali mencapai Rp4,3 Triliun
berdampak pada kelangsungan usaha dan sedangkan pagu Belanja Barang

pelaksanaan project atau kegiatan

pemerintah.

KONDISI PERMASALAHAN

a. Penerimaan Negara mengalami

penurunan secara signifikan sebesar

11,88%

b. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat di

Provinsi Bali masih lebih banyak

diarahkan ke Belanja Operasional

sehingga kurang optimal dalam

mendukung pemulihan ekonomi. Secara

umum Belanja Pemerintah Pusat belum

cukup berkualitas dan tepat sasaran

dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi.

c. BLU yang dapat berfungsi dalam

menggenerate perekonomian

STRATEGIC BRIEF SHEET 68
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

(tidak termasuk Akun Belanja 526) BLU yang disampaikan pada Minggu IV

sebesar Rp3,8 Triliun. Ini berarti Juni, secara keseluruhan (tujuh BLU di

porsi Belanja Pegawai dan Belanja Provinsi Bali), dengan menggunakan

Barang dalam APBN Provinsi Bali pendekatan pengeluaran, kontribusi total

mencapai 8,1 Triliun atau sebesar Belanja BLU terhadap PDRB Provinsi Bali

68,1%. (berdasarkan harga berlaku) adalah

2. Di sisi lain, porsi Belanja Modal, sebesar 0,87 persen di tahun 2019, dan

Belanja Bansos, dan Belanja Barang meningkat menjadi sebesar 0,94 persen

yang akan diserahkan ke Pemda di tahun 2020. BLU masing kurang

(526) sebesar 32%. Padahal jenis optimal dalam mengembangkan potensi

belanja inilah yang dapat langsung pendapatannya disebabkan karena:

dirasakan oleh masyarakat luas dan 1. BLU belum dapat mengembangkan

memberikan daya ungkit (multiplier optimalisasi PNBP dari pengelolaan

effect) kepada perekonomian yang asset tetap dan optimalisasi kas.

relatif lebih besar dibanding Belanja 2. Masih kurangnya inovasi dalam

Pegawai dan Belanja Barang. layanan BLU sebagai akibat

3. Berdasarkan Kajian Pelaksanaan kurangnya komitmen pejabat

Anggaran Belanja Modal, didapati pengelola BLU dalam menggerakkan

bahwa alokasi Belanja Modal pada sumber-sumber potensi

kurun waktu tahun 2016 s.d. 2021 pendapatannya, serta minimnya

berada pada kisaran 17% s.d. 25%, pemahaman pengelolaan keuangan

dengan porsi alokasi yang paling BLU yang business-like.

tinggi secara nominal di tahun 2021 D. Meskipun pemerintah telah menerbitkan

sebesar Rp2,94 Triliun atau 24,94% PMK 71 dan PMK 32 sebagai dasar

dari total alokasi Belanja Pemerintah pemberian penjaminan bagi para

Pusat di Bali (Rp11,78 Triliun). Nilai pengusaha menengah dan korporasi

penyerapan Belanja Modal namun belum dapat dimanfaatkan oleh

pemerintah pusat di Provinsi Bali para pengusaha pariwisata di Bali

belum terlalu signifikan terhadap khususnya para pengusaha menengah

PDRB Provinsi Bali, mengingat ada yang sebagaian besar merupakan

pada kisaran 0,65% s.d. 0,93% untuk pengusaha asli Bali. Hal ini disebabkan

periode 2016 s.d. 2020. Adapun karena:

proporsi realisasi seluruh Belanja 1. Kondisi keuangan maupun profil para

Pemerintah Pusat di Provinsi Bali pengusaha menengah Bali berada

terhadap PDRB Provinsi Bali ada diantara persyaratan yang tercantum

pada kisaran 3,96% s.d. 4,27% untuk dalam PMK 32 dan PMK 71 sehingga

kurun waktu tahun 2016 s.d. 2020. tidak memungkinkan untuk

C. Pengelolaan BLU di Provinsi Bali belum mengakses kredit modal kerja

berjalan optimal dengan share belanja berdasarkan kedua PMK terrsebut.

terhadap PDRB yang masih relatif kecil. 2. Pengusaha menengah di Bali memiliki

BLU di Provinsi Bali belum mampu omzet antara 2,5 M sd 5 M namun

mengembangkan potensi pendapatannya memiliki tenaga kerja 150 sd 300

secara maksimal sehingga belum dapat sehingga jika dari sisi omzet masuk

meningkatkan belanjanya sehingga dalam kategori PMK 71 namun dari

belum mampu meningkatkan sisi tenaga kerja masuk dalam

kontribusinya pada perekonomian di kategori yang diatur PMK 32.

Bali. Berdasarkan Kajian Kemanfaatan

STRATEGIC BRIEF SHEET 69
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

E. Perpanjangan restrukturisasi kredit oleh BULAN AGUSTUS
OJK menjadi dilema tersendiri bagi para TAHUN 2021
pengusaha mengingat di satu sisi
membantu pengusaha untuk bertahan 2. Perlu lebih banyak dilakukan sharing
namun di sisi lain juga menambah beban knowledge antar BLU dan dengan
pengusaha dengan profesional di bidang bisnis, agar BLU
memiliki cara pandang yang lebih luas
F. tetap berjalannya perhitungan bunga atas untuk mengembangkan inovasi
utang. Perlu adanya kebijakan untuk layanannya. Selain itu, diperlukan
mendukung para pengusaha agar mampu peningkatan kuantitas edukasi, agar
bangkit dan dapat menjalankan usahanya pemahaman mengenai pengelolaan
kembali agar mendapatkan penghasilan keuangan BLU dapat ditingkatkan.
sehingga mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan kewajiban utangnya B. Rekomendasi kebijakan

REKOMENDASI FISKAL 1. Perlu dilakukan diversifikasi ekonomi
A. Rekomendasi teknis
di Provinsi Bali untuk mengurangi
1. Refreshment terkait pelaksanaan
anggaran Satker telah dilakukan tekanan akibat menurunnya
melalui kegiatan Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Anggaran Semester I penerimaan dan meningkatnya
Tahun 2021 pada 27 Agustus 2021
yang menghadirkan seluruh KPA (atau belanja. Saat ini sektor pariwisata
yang mewakili) Satuan Kerja mitra
kerja Kanwil DJPb Provinsi Bali. Perlu mendominasi lebih 50% ekonomi Bali.
lebih intensif dilakukan monev
pelaksanaan anggaran untuk Pemerintah Daerah Bali berbenah
akselerasi belanja pemerintah agar
kontribusinya dalam perekonomian melakukan diversifikasi pada sektor
dapat terjaga. Optimalisasi belanja
modal perlu dilakukan dengan Pertanian, Perdagangan, Industri, dan
mengawal pelaksanaan belanja modal
dan mitigasi kendala dalam Ekonomi Kreatif.
pelaksanaan belannja modal.
2. Refocusing Belanja Pemerintah Pusat

untuk peningkatan kualitas belanja

yang tepat sasaran.

3. Perlu dilakukan penyempurnaan PMK

32 dan PMK 71 untuk mengakomodir

kriteria pengusaha dengan profil

diantara kriteria yang tercantum

dalam PMK 32 dan PMK 71.

4. Perpanjangan restrukturisasi kredit

perlu diimbangi dengan kemudahan

untuk akses kredit penambahan

modal agar para pengusaha mampu

menghidupkan kembali usahanya

untuk mendapatkan penghasilan

sehingga dapat memenuhi

kewajibannya.

STRATEGIC BRIEF SHEET 70
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
AGUSTUS 2021

PERCEPATAN REALISASI BELANJA EARMARKED DAU/DBH
PEMERINTAH DAERAH DAN IMPLEMENTASI DIGIPAY
DI NUSA TENGGARA BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Agustus 2021
menganalisis penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan dan belanja prioritas yang dianggarkan melalui
realokasi dan refocusing DAU/DBH serta implementasi sistem Digipay di wilayah Nusa Tenggara Barat.. Analisis tersebut
dilatarbelakangi oleh rendahnya realisasi belanja earmarked DAU/DBH Pemerintah Daerah yang berdampak terhadap
lambatnya penanganan COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Barat. Selain itu, terkait pembayaran non tunai dengan
sistem Digipay di wilayah Nusa Tenggara Barat masih rendah ditunjukkan dengan rendahnya komitmen, dukungan dan
partisipasi satker serta mitra perbankan (Himbara) dalam mengimplementasikannya. Dari hasil analisis
direkomendasikan agar Pemerintah Provinsi berkoordinasi untuk mempercepat realisasi belanja APBD dan pemberian
bantuan serta mendorong realisasi earmarked DAU/DBH yang masih di bawah rata-rata nasional. Penggunaan Digipay
juga perlu didorong untuk terus berkembang dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan
pemberdayaan UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat.

STRATEGIC BRIEF SHEET 71
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN AGUSTUS
Dalam rangka pelaksanaan Regional TAHUN 2021

Chief Economist secara berkala, Kanwil DJPb pelaksanaan penanganan pandemi
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) COVID-19 melalui penyediaan anggaran
mengangkat isu tematik sebagai berikut: yang disesuaikan dengan kebutuhan
1. Rapat Koordinasi Pemulihan Ekonomi masing-masing kelurahan dengan pagu
anggaran sebesar Rp25,57 miliar antara
Daerah Dalam Rangka Percepatan lain digunakan untuk kegiatan pos
Realisasi Belanja Earmarked DAU/DBH komando tingkat kelurahan di wilayah
Pemerintah Daerah di wilayah NTB. Provinsi NTB.
2. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) 3. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam
Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kanwil rangka penanganan pandemi COVID-19
DJPb Provinsi NTB dengan tema dengan pagu anggaran sebesar Rp207,76
Mendorong Implementasi Perluasan miliar.
Digipay Menuju Pelaksanaan Anggaran 4. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan
yang Lebih Berkualitas, Tranparan dan prioritas yang ditetapkan oleh Pemda
Akuntabel. lingkup Provinsi NTB dengan pagu
anggaran sebesar Rp111,48 miliar.
KONDISI PERMASALAHAN
Sampai dengan periode tanggal 22
Dalam rangka penanganan pandemi Agustus 2021 total realisasi baru mencapai
Rp172,82 miliar atau 26,03%. Rendahnya
COVID-19 dan dampaknya, Pemda NTB realisasi berdampak pada lambatnya
penanganan COVID-19 di NTB.
menyiapkan dukungan pendanaan untuk
Penggunaan Uang Persediaan (UP)
belanja kesehatan dan belanja prioritas yang satker melalui transaksi non tunai Digipay
dalam pelaksanaan APBN sejalan dengan
dianggarkan melalui realokasi dan upaya pemerintah dalam memasyarakatkan
transaksi non tunai. Namun demikian di
refocusing DAU/DBH dengan besaran paling wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB,
satker pengguna Digipay sampai saat ini
sedikit 8% Dana Alokasi Umum (DAU) atau masih 27,46 persen (106 satker dari 386
satker, vendor 42). Penggunaan Digipay di
paling sedikit 8% Dana Bagi Hasil (DBH) wilayah NTB saat ini baru dapat dilakukan
untuk pengadaan dan pembayaran kepada
bagi daerah yang tidak mendapat alokasi rekanan yang memiliki rekening di bank
penyedia platform aplikasi Digipay yang
DAU, serta penerimaan umum APBD NTB digunakan oleh satker.

jika pendanaan melalui DAU/DBH belum Total realisasi Digipay (jumlah rupiah
dan transaksi) di wilayah NTB selama
mencukupi. periode bulan Januari s.d. Agustus TA 2021
sebesar Rp1,08 miliar dengan total transaksi
Penyediaan dukungan pendanaan 693. Kanwil DJPb Provinsi NTB menempati
posisi terbesar kedua di tingkat regional
dilakukan dengan realokasi dan refocusing Bali-Nusra, sementara di tingkat nasional
Kanwil DJPb NTB menempati posisi ketiga
DAU/DBH yang digunakan untuk: terbaik (kondisi bulan Agustus 2021).

1. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Data capaian Digipay Kanwil DJPb
Provinsi NTB dengan rata-rata
wilayah NTB dengan pagu anggaran

sebesar Rp79,68 miliar, antara lain

digunakan untuk dukungan operasional

pelaksanaan vaksinasi COVID-19,

pemantauan dan penanggulangan

dampak kesehatan ikutan pasca

vaksinasi COVID-19, distribusi,

pengamanan, dan penyediaan tempat

penyimpanan vaksin COVID-19 serta

insentif tenaga kesehatan daerah dalam

rangka pelaksanaan vaksinasi COVID19.

2. Mendukung kelurahan dalam

STRATEGIC BRIEF SHEET 72
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

pertumbuhan (growth) implementasi BULAN AGUSTUS
Digipay pada bulan Juni dan Juli tahun 2021 TAHUN 2021
sebesar 5%. Angka ini masih jauh dari
harapan yaitu di kisaran angka terdapat pada mekanisme pembayaran non
pertumbuhan sebesar 20%. tunai lainnya seperti melalui internet
banking, kartu debit, maupun kartu Kredit
ANALISIS Pemerintah (KKP). Jika dibandingkan
Secara umum seluruh Pemda di NTB dengan penggunaan internet banking atau
kartu kredit, masing-masing lebih
telah mengalokasikan minimal 8% dari pagu merupakan instrumen pembayaran dan
DAU/DBH untuk mendukung penanganan tidak terkait dengan mekanisme pengadaan
Covid-19 dan dampaknya. Realisasi barang/jasa sebagaimana yang menjadi
earmarked DAU/DBH di Provinsi NTB kelebihan Digipay.
sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
sebesar Rp172,82 miliar atau 26,03% dari Selain simplifikasi proses bisnis,
pagu, sedikit di bawah rata-rata realisasi kelebihan dari sistem Digipay juga dapat
earmarked DAU/DBH Nasional yaitu sebesar menjadi alternatif dari beberapa kendala
27,76%. Dari lima jenis kegiatan belanja implementasi transaksi non-tunai lainnya,
earmarked DAU/DBH untuk penanganan khususnya terkait penggunaan KKP. Salah
Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan satu isu utama dalam penggunaan KKP
pada kelurahan dalam penanganan Covid- adalah ketiadaan mesin Electronic Data
19, dan insentif Nakes, realisasinya masih di Capture (EDC) dan potensi biaya lainnya
bawah rata-rata nasional. Sedangkan yang timbul dan ditagihkan oleh
realisasi untuk Belanja Kesehatan Lainnya rekanan/penyedia. Kedua hal tersebut tidak
Provinsi NTB sebesar 35,99% berada di atas menjadi isu permasalahan dalam sistem
rata-rata nasional yaitu sebesar 24,90%. Digipay. Masih rendahnya komitmen,
dukungan dan partisipasi satker dan mitra
Untuk realisasi belanja earmarked perbankan (Himbara) dalam implementasi
DAU/DBH per pemda, dari 11 pemda di NTB, sistem Digipay di wilayah kerja Kanwil DJPb
7 Pemda realisasinya berada di atas rata- Provinsi NTB. Hal ini menjadi kontradiksi
rata realisasi nasional, yaitu Pemda Lombok dengan program Pemerintah yaitu
Utara dengan realisasi sebesar 46,34%, Kab memasyarakatkan pembayaran non tunai.
Lombok Timur sebesar 39,32 %, Kota
Mataram sebesar 39,02%, Kab Sumbawa REKOMENDASI FISKAL
Barat sebesar 37,26%, Kota Bima 34,92%,
Kab Dompu 33,44%, dan Kab Sumbawa Berdasarkan analisis permasalahan di
29,71%. Namun demikian, masih terdapat
empat Pemda di wilayah Provinsi NTB yang atas, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
realisasi earmarked DAU/DBH nya masih di
bawah rata-rata nasional yaitu Provinsi NTB merekomendasikan langkah-langkah
(27,62%), Kab. Lombok Tengah (15,92%),
Kab. Lombok Barat (14,87%) dan Kab.Bima sebagai berikut:
(2,05%).
1. Pemerintah Provinsi agar berkoordinasi
Pembayaran non tunai dengan sistem
Digipay meliputi aspek pengadaan secara untuk mempercepat realisasi belanja
elektronik, pembayaran secara non-tunai
(cashless), pelaporan dan transaksi APBD baik APBD Provinsi maupun APBD
perpajakan. Ketiga aspek tersebut, tidak
Kabupaten/Kota dalam upaya

mendukung percepatan pemulihan

ekonomi daerah.

2. Pemerintah Provinsi agar mendorong

empat Pemda di wilayah NTB yaitu

Provinsi NTB, Kab. Lombok Tengah, Kab.

Lombok Barat dan Kab. Bima yang

realisasi earmarked DAU/DBH nya masih

di bawah rata–rata nasional agar segera

STRATEGIC BRIEF SHEET 73
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

melakukan akselerasi realisasi guna BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021
mendukung pemulihan ekonomi di
pembayaran dan pelaksanaan
wilayah NTB. anggaran yang lebih berkualitas,
transparan dan akuntabel.
3. Selain pendanaan dari DAU/DBH, seluruh d. Sinergi dan koordinasi yang intens
antara Kanwil DJPb dan KPPN serta
Pemda NTB segera merealisasikan para pihak terkait untuk
mengakselerasi implementasi Digipay
anggaran pada APBD untuk pemberian di wilayah Provinsi NTB.

bantuan sosial/jaring pengaman sosial INDIKATOR KEBERHASILAN
Dalam klaster kegiatan penguatan
kepada individu/Keluarga Penerima
kerja sama dengan Pemda, terjadi kenaikan
Manfaat (KPM) yang terdampak Covid- realisasi sebesar Rp5,86 miliar atau 0,88
persen dari realisasi sebelumnya Rp172,82
19. Apabila belum tersedia, maka dapat miliar menjadi Rp178,68 miliar setelah
dilakukan rapat koordinasi. Peningkatan
dilakukan optimalisasi Belanja Tidak tersebut memang sedikit, hal ini
kemungkinan bisa terjadi karena adanya
Terduga (BTT) atau penjadwalan ulang timelag antara laporan yang disampaikan
oleh Pemda ke Kementerian Keuangan
kegiatan untuk mendukung pemulihan dengan laporan yang di release oleh
Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
ekonomi di wilayah NTB.
Terkait digitalisasi pembayaran
4. Digipay perlu didorong untuk terus pemerintah, pada periode bulan Juni ke Juli
2021 terdapat sedikit peningkatan dengan
berkembang karena memiliki beberapa rincian sebagai berikut:
1. Jumlah Satker sebanyak 30 menjadi 34
urgensi dalam rangka efisiensi dan
satker di bulan Juli (terdapat
efektivitas sistem pembayaran untuk penambahan 4 satker).
2. Jumlah Vendor sebanyak 39 menjadi 40
peningkatan kualitas pengeloaan vendor di bulan Juli (terdapat
penambahan 1 vendor).
keuangan negara dan pemberdayaan 3. Jumlah Transaksi pada bulan Juni
sebanyak 573 menjadi 590 transaksi di
UMKM khususya di wilayah NTB. bulan Juli (terdapat penambahan 17
transaksi).
5. Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran 4. Nilai Nominal pada bulan Juni Rp844,60
miliar menjadi Rp869,15 miliar di bulan
untuk menggunakan fasilitas Digipay Juli (terdapat penambahan sebesar
Rp24,55 miliar).
sangat diperlukan untuk mendorong Untuk periode bulan Agustus sampai dengan
akhir tahun 2021 diharapkan terdapat
implementasi Digipay secara luas. peningkatan yang signifikan dari jumlah
satker, vendor, transaksi, dan nilai nominal.
6. Langkah konkrit yang perlu dilakukan
Dalam hal ini diharapkan tercipta
oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam komitmen bersama antara para KPA, KPPN

rangka akselerasi implementasi Digipay

antara lain:

a. Melakukan analisis dan menyusun

strategi yang implementatif dalam

rangka pelaksanaan Digipay yang

optimal di wilayah kerja Kanwil DJPb

Provinsi NTB.

b. Mendorong penyedia barang/jasa

memanfaatkan sistem Digipay, contoh

mendorong kelompok/komunitas di

lingkungan rekanan/penyedia

barang/jasa berskala kecil/mikro

(UMKM) untuk memanfaatkan sistem

pembayaran Digipay.

c. Meningkatkan pemahaman satker

bahwa dengan implementasi Digipay

memberikan banyak manfaat baik

dari sisi pengadaan barang/jasa

maupun dalam simplikasi

STRATEGIC BRIEF SHEET 74
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

dan Kanwil DJPb Provinsi NTB untuk secara BULAN AGUSTUS
bersama-sama mengakselerasi belanja TAHUN 2021
negara guna mendukung Pemulihan
Ekonomi Nasional khusus nya di wilayah
NTB.

STRATEGIC BRIEF SHEET 75
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
AGUSTUS 2021

OPTIMALISASI BELANJA PEMERINTAH SEBAGAI PENOPANG PEMULIHAN
EKONOMI PASCA PANDEMI DAN BENCANA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

RINGKASAN
Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur mengangkat isu mengenai perlunya belum optimalnya belanja pemerintah
di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur meskipun sebenarnya belanja pemerintah diharapkan sebagai penopang
pemulihan ekonomi pasca pandemi dan bencana yang terjadi. Perjalanan dinas juga mejnadi salah satu belanja yang
terdampak pandemi karena adanya pembatasan aktivitas perjalanan dan kegiatan fisik. Kompetensi pengelola keuangan
juga menjadi perhatian karena kualitas belanja pemerintah salah satu factor pendukungnya adalah pengelola keuangan
yang handal dan telah tersertifikasi.

ISU TEMATIK memiliki isu tematik kewilayahan yaitu:
Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara 1. Belum optimalnya realisasi belanja

Timur dalam perannya sebagai Regional pemerintah pusat di wilayah Provinsi
Chief Economist pada bulan Agustus 2021 NTT (Hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran

STRATEGIC BRIEF SHEET 76
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

Semester I Kanwil DJPb Provinsi NTT). tersertifikasi 89%,(sebelumnya

2. Efisiensi belanja sebagai dampak 48,25%)

refocusing dan realokasi anggaran. c. Pejabat Penanda tangan Surat

3. Kompetensi pengelola keuangan sebagai Perintah Membayar (PPSPM)

upaya menjaga akuntabilitas tersertifikasi sebanyak 86%

pelaksanaan anggaran. (sebelumnya 31,85%).

KONDISI PERMASALAHAN ANALISIS

Permasalahan yang berkaitan dengan isu Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut

tematik tersebut dapat diuraikan sebagai atas diatas dapat dianalisis hal-hal sebagai

berikut: berikut:

3. Realisasi belanja pada 10 1. Penyebab belum optimalnya

Kementerian/Lembaga pagu besar pelaksanaan anggaran semester I tahun

dengan porsi pagu 87,42% dari total pagu 2021, yaitu: a) terlambatnya proses

tidak seluruhnya mencapai target. pengadaan barang/jasa; b) pelaksanaan

Realisasi per jenis belanja yang teralokasi kegiatan tidak dapat segera

dengan sumber dana, kewenangan juga dilaksanakan; c) rendahnya realisasi

belum mencapai target. Terdapat belanja belanja dengan sumber dana PNBP; d)

prioritas yang tersebar pada beberapa regulasi/kebijakan; e) rendahnya

Kementerian/Lembaga yang alokasinya penyerapan untuk belanja

hampir 20% dari pagu total, realisasinya penanggulangan dampak bencana alam;

juga masih rendah yaitu 19,16% yang f) rendahnya nilai indikator capaian

diampu oleh satker-satker lingkup output pada IKPA; g) kinerja Halaman III

Kementerian/Lembaga yang mempunyai DIPA kurang maksimal; h) tingginya

pagu besar. tingkat kesalahan/pengembalian SPM.

4. Secara umum, alokasi belanja yang 2. Pendemi COVID-19 mengakibatkan

tidak akan terserap optimal adalah perubahan pola kerja dengan

belanja perjalanan dinas, dikarenakan meningkatnya aktivitas dari rumah baik

masih adanya keterbatasan mobilitas aktivitas kerja (WFH) maupun

sebagai dampak Pandemi COVID-19, ada perkuliahan online. Hal ini

juga beberapa satker yang bergantung menyebabkan berkurangnya kebutuhan

dengan penerimaannya agak tersendat belanja satker, khususnya pada belanja

karena dampak pandemi, dikarenakan barang operasioanal dan belanja

berpengaruh langsung terhadap MP yang perjalanan dinas. Kegiatan kuliah online

mereka terima. selain itu sisa belanja dari juga menyebabkan tidak terserapnya

belanja kontraktual dan kegiatan yang belanja barang operasional pada Satker-

harus dibatalkan juga berpotensi tidak satker Kemendikbud. Diiringi

terserap. peningkatan kebutuhan sarana dan

5. Kondisi implementasi sertifikasi prasarana serta biaya untuk kegiatan

pengelola keuangan di Provinsi NTT secara online. Untuk itu diperlukan

mengalami peningkatan dibandingkan Review atas ada/tidaknya dampak

kondisi Mei 2021 namun masih belum perubahan pola kerja (masa pandemi

mencapai kondisi yang diharapkan, yaitu: Covid-19) terhadap perubahan

a. Bendahara pengeluaran tersertifikasi kebutuhan belanja Satker (baik belanja

94,06%, (sebelumnya 92,51%), operasional kantor maupun belanja

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lainnya).

STRATEGIC BRIEF SHEET 77
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

alokasi belanja yang tidak akan

3. Permasalahan dalam Proses Sertifikasi terserap untuk dijadikan obyek
Pengelolaan Keuangan Negara:
a. kurang antusiasnya calon peserta refocusing;
penilaian Kompetensi PPK dan
PPSPM e. Satker segera melakukan tahapan
b. persyaratan Diklat Penyelesaian
Tagihan sulit terpenuhi oleh calon awal/persiapan untuk pelaksanaan
peserta PPSPM, kurangnya
kesadaran satker mendaftarkan kegiatan yang terjadwal pada
calon bendahara untuk mengikuti
BNT, kesulitan dalam mengikuti triwulan III atau IV, agar terjadi
elearning BNT dengan berbagai
masalah (jaringan dan penugasan realisasi anggaran dan realisasi
lain saat mengikuti e-learning BNT),
serta progres capaian RO (PCRO);
c. kurangnya pemahaman terkait alur
dan tata cara Sertifikasi PPK dan melakukan update RPD Halaman
PPSPM di Simaspaten.
III DIPA sesuai perubahan rencana

kegiatan; dan melakukan

pengesahan update;

f. melakukan pengecekan data

supplier pada OM SPAN sebelum

mengajukan SPM, atas supplier

yang telah terdaftar agar diimpor

ke SAKTI atau aplikasi SAS agar

terjaga kesamaan data dengan

SPAN.

REKOMENDASI FISKAL 2. melakukan pengecekan data supplier
Dari hasil analisis yang telah
pada OM SPAN sebelum mengajukan
dilakukan, rekomendasi yang dapat
disampaikan adalah sebagai berikut: SPM, atas supplier yang telah terdaftar
1. Untuk meningkatkan kualitas kinerja
agar diimpor ke SAKTI atau aplikasi
pelaksanaan anggaran periode
berikutnya: SAS agar terjaga kesamaan data dengan

SPAN.

3. Kanwil DJPb dalam upaya

a. Satker meningkatkan pemahaman meningkatkan kualitas belanja dari sisi
terhadap ketentuan pengadaan
barang/jasa; efisiensi belanja dengan melakukan

koordinasi dan komunikasi intensif

b. Satker agar mempersiapkan dengan satuan kerja terkait dengan

kelengkapan teknis dan perencanaan agar dapat menyesuaikan

administrasi atas pekerjaan yang dengan kondisi saat ini.

baru akal dilaksanakan terjadwal di 4. KPPN pro aktif memantau Bendahara

triwulan IV atau menunggu masa yang belum BNT dan memastikan agar

tanam; segera diajukan usulan

c. Satker agar berkoordinasi dengan Diklat/Refreshment nya serta aktif

eselon I nya dalam menyesuaikan mendorong PPK dan PPSPM Satker

pagu anggaran dalam merespon untuk mengikuti Diklat/Refreshment.

kondisi terkini; Disamping itu perlu dilakukan FGD

d. Satker agar mengidentifikasi internal DJPb terkait aplikasi

Simaspaten.

STRATEGIC BRIEF SHEET 78
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST



BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
AGUSTUS 2021

AKSELERASI BELANJA PEMERINTAH DAN PENINGKATAN KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN APBN, PUBLIKASI KEBIJAKAN KUR DI
MASA PANDEMI, SERTA PENINGKATAN AKUNTABILITAS LAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN BARAT

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Barat

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Agustus 2021 menganalisis
penyerapan anggaran, capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), evaluasi penyaluran KUR dan
penempatan dana pemerintah pada Bank Kalbar, dan peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Analisis dilatarbelakangi oleh rendahnya penyerapan pada anggaran yang bersumber dari SBSN dan penyaluran DAK Fisik,
serta upaya peningkatan kinerja capaian IKPA, peningkatan ketahanan ekonomi pelaku usaha di masa pandemi, serta adanya
LKPD Pemerintah Daerah yang memiliki opini WDP dari BPK. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disampaikan
beberapa rekomendasi yaitu percepatan proses addendum kontrak dan optimalisasi sisa anggaran, peningkatan peran aktif
dari BKD/BPKAD dan APIP terkait kelengkapan dokumen kontrak dan persyaratan serta peningkatan awareness OPD atas
persyaratan penyaluran DAK Fisik, pelaksanaan anggaran yang konsisten, tertib, tepat waktu sesuai target IKPA,
peningkatan akses informasi masyarakat dan pelaku usaha atas kebijakan pemerintah pada sektor UMKM, serta penyusunan
Tim Khusus Penyelesaian LHP BPK pada Kabupaten Bengkayang dan Kayong Utara.

STRATEGIC BRIEF SHEET 79
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK

Dalam menjalankan peran sebagai KONDISI PERMASALAHAN
Berdasarkan data pada aplikasi Web
Regional Chief Economist, Kanwi DJPb
Monev PA, pagu anggaran Kementerian
Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Negara/Lembaga yang beredar di Provinsi
Kalimantan Barat sebesar Rp16,73 triliun,
beberapa kegiatan dengan beberapa isu sedangkan realisasi sampai dengan awal
Agustus sebesar Rp9,06 triliun atau sebesar
tematik sebagai berikut: 44%. Rendahnya persentase realisasi
tersebut terutama disumbang oleh
1. Dalam rangka akselerasi penyerapan rendahnya realisasi belanja yang bersumber
dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
anggaran terutama yang bersumber dari Berdasarkan data Web Monev PA, total pagu
anggaran yang bersumber dari SBSN
SBSN, telah dilaksanakan kegiatan One on mencapai Rp981,72 Miliar dan dialokasikan
untuk 4 K/L yaitu Kementerian PUPR,
One Meeting dengan satuan kerja lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Pertahanan, dan Kementerian
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Agama. Angka tersebut merupakan angka
pagu tertinggi kedua setelah sumber dana
Kalimantan Barat. Rupiah Murni (RM). Sampai dengan awal
Agustus 2021, capaian realisasi anggaran
2. Dalam rangka percepatan penyaluran dari SBSN ini baru mencapai 26%.
Kementerian Agama menjadi kementerian
DAK Fisik, telah dilaksanakan kegiatan yang paling rendah capaiannya yaitu baru
sebesar 4,80% dari total pagu sebesar
One on One Meeting Koordinasi dan Rp63,59 Miliar. Pagu sebesar itu
dilaksanakan oleh 16 satker yang mewakili 3
Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahun Ditjen yaitu Ditjen Bimbingan Masyarakat
Islam, Ditjen Pendidikan Islam, dan Ditjen
2021 dengan melibatkan Pemerintah Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Daerah Kabupaten Kayong Utara (BKAD, Rendahnya realisasi belanja
pemerintah juga dialami pada penyaluran
Inspektorat Daerah, Bappeda, dan OPD dana transfer ke daerah, terutama
penyaluran DAK Fisik. Berdasarkan
Pelaksana DAK Fisik), dan Pemerintah pantauan data pada OMSPAN, sampai
dengan tanggal 10 Agustus 2021, realisasi
Daerah Kabupaten Bengkayang (BKAD, DAK Fisik sebesar Rp338,62 Miliar atau
14,12% dari pagu sebesar Rp2.398,63 Miliar.
Inspektorat Daerah, Bappeda, dan OPD Berdasarkan identifikasi yang dilakukan,
Fisik, terdapat dua Kabupaten yaitu
Pelaksana DAK Fisik). Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten
Bengkayang yang sama sekali belum
3. Dalam rangka evaluasi kinerja merealisasikan anggarannya. Sementara itu,
batas waktu penyampaian dokumen
pelaksanaan anggaran, telah

dilaksanakan One on One Meeting dengan

satuan kerja yang memiliki capaian IKPA

rendah.

4. Evaluasi Penempatan Dana pada Bank

Kalbar dan Publikasi kebijakan

penyaluran KUR pada masa Pandemi di

TVRI dan RRI dengan melibatkan Bank

Kalbar.

5. Mendorong peningkatan akuntabiltas

Pengelolaan keuangan Daerah melalui

kegiatan FGD Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah dengan tema

”Bersama Tingkatkan Kinerja dalam

Meraih dan Mempertahankan Opini

WTP”, dengan melibatkan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan

Kalimantan Barat bersama seluruh

Pemerintah Daerah lingkup Provinsi

Kalimantan Barat.

STRATEGIC BRIEF SHEET 80
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

persyaratan untuk penyaluran DAK Fisik BULAN AGUSTUS
tahap I paling lambat adalah 31 Agustus TAHUN 2021
2021.
pengelolaan keuangan Negara juga
Selain realisasi belanja, Kanwil DJPb melibatkan proses pelaporan dan
Provinsi Kalimantan Barat juga dihadapkan pertanggungjawaban, untuk memastikan
dengan permasalahan rendahnya kinerja pengelolaan keuangan Negara dilaksanakan
pelaksanaan anggaran. Berdasarkan secara akurat dan akuntabel. Berdasarkan
indikator IKPA pada aplikasi OMSPAN, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
Triwulan II tahun 2021, satuan kerja yang Perwakilan Kalimantan Barat atas LKPD
memiliki kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2020 lingkup Provinsi Kalimantan
paling rendah beserta capaian IKPA-nya Barat, masih terdapat 2 Pemda lingkup
berturut-turut adalah Satker Dinas Kalimantan Barat yang memperoleh opini
Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat WDP, yaitu Kabupaten Kayong Utara dan
(51,46), Satker Sekretariat Daerah Provinsi Kabupaten Bengkayang. Untuk itu, Kanwil
Kalimantan Barat (60,78), Satker Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat c.q. Bidang
Kementerian Agama Prop. Kalimantan Barat Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
(65,09), dan Satker Balai Konservasi Sumber Keuangan bermaksud untuk mengadakan
Daya Alam Kalimantan Barat (69,33). Focus Group Discussion (FGD) pembinaan
sistem akuntansi pemerintah daerah
Peran pemerintah dalam hal ini periode Semester II Tahun 2021 dengan
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tema ”Bersama Tingkatkan Kinerja dalam
dalam perekonomian, terutama di Provinsi Meraih dan Mempertahankan Opini WTP”.
Kalimantan tidak hanya sekedar mendorong
akselerasi belanja pemerintah serta ANALISIS
peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan Berdasarkan pertemuan One on One
anggaran. Pada sektor riil pun pemerintah
berusaha membantu permodalan pengusaha Meeting dengan satker melalui kegiatan
kecil dan menengah (UMKM) berupa Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA),
bantuan subsidi bunga melalui program identifikasi permasalahan realisasi dana
KUR. Pandemi Covid-19 menyebabkan yang bersumber dari SBSN pada masing-
kinerja sektor UMKM memburuk karena masing satker sebagai berikut:
adanya kebijakan PSBB dan PPKM. Namun 1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
demikian, pemerintah tidak tinggal diam dan
mengeluarkan kebijakan perlakuan khusus Pontianak Kota Pontianak
bagi UMKM penerima KUR antara lain Permasalahan yang dihadapi berawal
melalui pemberian tambahan subsidi bunga dari adanya ralat nomor Register SBSN
KUR, penundaan angsuran pokok selama 6 dari 0250420 ke 0250421 pada awal
bulan, dan program restrukturisasi KUR. tahun, yang menyebabkan adanya
Berdasarkan data Bank Kalbar, total keterlambatan dalam penyusunan SK
penyaluran KUR Bank Kalbar posisi 31 Juli Pokja pemilihan tender fisik konstruksi
2021 adalah sebesar Rp797 miliar dengan dan pengawasan yang baru keluar pada
total 7.526 debitur, yang terdiri dari KUR bulan April, sehingga Pokja baru bisa
Super Mikro sebesar Rp1,3 miliar dengan memulai proses tender pada bulan Juni.
131 debitur, KUR Mikro sebesar Rp93 miliar Penandatanganan kontrak pembangunan
dengan 3.068 debitur, dan KUR Kecil sebesar dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021
Rp 703 miliar dengan 4.327 debitur. dan tanpa pemberian uang muka kepada
pelaksana. Pembayaran pertama akan
Selain pelaksanaan anggaran, dilakukan setelah pekerjaan mencapai
progres 50% pada jadwal bulan
September dengan nilai Rp2,21 miliar

STRATEGIC BRIEF SHEET 81
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

dari nilai kontrak sebesar Rp4,91 miliar pembangunan Kantor Urusan Agama
dan pembayaran serta retensi pada akhir
Desember. (KUA) Teluk Pekedai. Pagu alokasi yang
2. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak Kota
Pontianak disediakan yaitu perencanaan Rp68,9
Adanya ralat nomor Register SBSN dari
0250420 ke 0250421 pada awal tahun juta (80% sudah dibayar), Pengawasan
dan ralat akun belanja modal Gedung dan
bangunan dan ralat akun belanja modal Rp64,18 juta (100% pada bulan
peralatan dan mesin. SK Pokja pemilihan
tender fisik konstruksi dan pengawasan November), dan fisik Rp880,01 juta
keluar pada pertengahan bulan Mei.
Tender dan seleksi (pembangunan fisik (70%/30% pada bulan November).
konstruksi dan pengawasan) pada
tanggal 10 Juni 2021. Penandatanganan Permasalahan yang terjadi pada saat
kontrak pembangunan direncanakan
pelaksanaannya pada tanggal 21 Agustus pengerjaan yaitu lokasi kegiatan yang
2021 dan tanpa pemberian uang muka
kepada pelaksana. Pembayaran pertama jauh sehingga berpengaruh pada
akan dilakukan setelah pekerjaan
mencapai progres 75% pada jadwal distribusi bahan bangunan. Kondisi
bulan November dan pembayaran serta
retensi pada akhir Desember. lokasi yang sering ditimpa banjir akibat
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kubu Raya air sungai yang pasang surut sehingga
Dana SBSN pada satker 681976 sebagian
besar digunakan untuk pengadaan proses pengerjaan cor bawah harus
pembangunan gedung layanan haji.
Sisanya untuk biaya administrasi proyek, menunggu air surut.
perencanaan, pengawasan, dan juga
pengadaan meubelair. Terdapat kendala Permasalahan rendahnya realisasi
pada pelaksanaan proyek dimana adanya
sistem pemancangan yang tidak dapat DAK Fisik disebabkan adanya
dilaksanakan yang disebabkan tidak
tersedianya besi tulangan di pasaran keterlambatan penetapan Perkada APBD
sesuai dengan dokumen kontrak (minifile
di kontrak harus menggunakan besi 8 Tahun 2021 karena adanya Pilkada. Hal
mm namun di pasaran tidak
tersedia/susah didapatkan). Kondisi ini tersebut mengakibatkan terlambatnya
menyebabkan tertundanya pekerjaan
dan harus dilakukan evaluasi oleh pihak pengesahan Daftar Rincian Anggaran
perencana, PPK, dan juga pelaksana
pekerjaan. (DRA). Sedangkan Organisasi Perangkat
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kubu Raya Daerah (OPD) terkait mulai melakukan
Alokasi SBSN digunakan untuk
lelang setelah ditetapkan DRA tersebut.

Selain itu, keterbatasan penyedia

barang/jasa/e-catalog yang

mengakibatkan beberapa kegiatan gagal

lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Beberapa OPD juga belum melakukan

upload foto geotagging kegiatan DAK Fisik

tahun anggaran sebelumnya, dan belum

menyampaikan dokumen Kontrak kegiatan

yang sudah kontrak dan sudah diinput pada

Aplikasi OMSPAN, sehingga APIP tidak bisa

segera melakukan review dokumen

kontrak. Khusus untuk Pemda Kabupaten

Bengkayang, terdapat pemahaman yang

salah terkait penyaluran DAK Fisik, bahwa

pengajuan penyaluran DAK Fisik ke KPPN

harus kumulatif bersamaan dengan bidang

yang lain, sedangan berdasarkan

ketentuan, penyaluran bisa dilakukan per

bidang. Sehingga hal ini menghambat

penyaluran DAK Fisik pada Kabupaten

Bengkayang.

Analisis permasalahan kinerja

STRATEGIC BRIEF SHEET 82
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

pelaksanaan anggaran dilaksanakan atas sebesar Rp 1,3 miliar dengan 131 debitur,

satker yang mempunyai IKPA terendah. KUR Mikro sebesar Rp 93 miliar dengan

Indikator yang bermasalah adalah Deviasi 3.068 debitur, dan KUR Kecil sebesar Rp703

Halaman III, Data Kontrak, Pengelolaan miliar dengan 4.327 debitur. Atas

UP/TUP, Penyerapan Anggaran, Capaian penempatan dana tersebut, Kanwil DJPb

Output, dan Kesalahan SPM. Terkait Provinsi Kalimantan Barat dan Bank Kalbar

indikator deviasi halaman III, melaksanakan kegiatan evaluasi

permasalahan disebabkan ada banyaknya pelaksanaan penempatan dana pemerintah.

revisi terpusat dan perubahan jadwal Selain itu, agar kebijakan pemerintah ini

kegiatan. Indikator data kontrak diketahui oleh masyarakat luas dan pelaku

disebabkan perubahan pejabat usaha sehingga dapat memperoleh

perbendaharaan (PPK) sehingga data informasi dan akses atas program KUR,

kontrak yang terlambat didaftarkan ke kebijakan subsidi bunga termasuk

KPPN dan keterbatasan SDM pengelola perlakuan khususnya, Kanwil DJPb Provinsi

keuangan. Indikator penyerapan anggaran Kalimantan Barat dan Bank Kalbar bekerja

disebabkan perubahan pola kegiatan dari sama dengan TVRI Kalimantan Barat dan

luring menjadi daring, sehingga RRI Pontianak menyelenggarakan diskusi

menyebabkan penyesuaian anggaran, serta dengan tema “KUR Penyelamat Lapangan

adanya proses verifikasi kelayakan Kerja, Pemulih Ekonomi di Masa Pandemi”.

dokumen, dan reviu proposal. Indikator Temuan BPK atas Laporan Keuangan

capaian output disebabkan keterbatasan Pemerintah Daerah (LKPD) seputar

SDM karena adanya beberapa tugas pengelolaan aset. Berdasarkan pemantauan

tambahan seperti penanganan vaksin dan terhadap Tindak Lanjut Hasil Temuan

tugas piket di bandara untuk melakukan (TLHP) di Provinsi Kalimantan Barat per

pemeriksaan dokumen perjalanan, serta semester I tahun 2021, Kabupaten Kayong

adanya pengurangan pagu namun tidak Utara dan Kabupaten Bengkayang menjadi

disertai dengan penyesuaian target Pemda dengan persentase penyelesaian

outputnya. temuan terkecil, yakni masing-masing

Dalam rangka meningkatkan imunitas 66,11% dan 61,69%. Permasalahan utama
UMKM di masa pandemi, pemerintah
mengeluarkan kebijakan perlakuan khusus pada Kabupaten Bengkayang adalah
bagi UMKM yang memperoleh pinjaman
KUR, melalui pemberian tambahan subsidi mengenai pencatatan aset. Satu diantaranya
bunga KUR, penundaan angsuran pokok
selama 6 bulan, dan program restrukturisasi ialah terkait penyusutan aset yang semula
KUR. Program ini ditopang melalui
penempatan dana pemerintah pada Bank dicatat secara bulanan menjadi tahunan.
Daerah, dalam hal ini Bank Kalbar. Pada
tahun 2020, penempatan dana Pemulihan Selain itu, hanya satu OPD saja yaitu
Ekonomi Nasional (PEN) pada Bank Kalbar
sebesar Rp500 miliar, sedangkan pada tahun Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab
2021 sebesar Rp300 miliar. Berdasarkan
data Bank Kalbar, total penyaluran KUR untuk mencatat seluruh aset Kabupaten
Bank Kalbar posisi 31 Juli 2021 adalah
sebesar Rp797 miliar dengan total 7.526 Bengkayang, sedangkan untuk Kabupaten
debitur, yang terdiri dari KUR Super Mikro
Kayong Utara, permasalahan ada pada

pendapatan, belanja dan aset.

REKOMENDASI FISKAL
Sehubungan dengan penyerapan

anggaran yang bersumber pada SBSN,
rekomendasi fiskal yang perlu dilaksanakan
adalah mempercepat proses addendum
kontrak melalui koordinasi dengan

STRATEGIC BRIEF SHEET 83
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

konsultan pengawasan, konsultan 2. Peningkatan koordinasi di antara para

perencanaan, serta pihak pelaksana pejabat perbendaharaan (PPK dan staf

pekerjaan dan menyampaikannya ke KPPN, pengelola keuangan) sehingga data

serta melaksanakan optimalisasi atas sisa kontrak yang telah ditandatangani dapat

anggaran dengan berkoordinasi dengan unit segera disampaikan ke KPPN.

eselon I untuk mendapatkan persetujuan 3. Pengurangan beban tambahan pengelola

serta harus menambah volume pada RO keuangan sehingga fokus atas tanggung

yang bersangkutan atau RO yang lain. Selain jawabnya.

itu, untuk meningkatkan capaian outputnya, 4. Melakukan pencairan dana dengan

satker agar terus berkoordinasi dengan Unit segera atas kegiatan-kegiatan yang sudah

Eselon I masing-masing terkait teknis terlaksana dan menyiapkan dokumen-

perhitungan volume RO-nya dan KPPN mitra dokumen administrasi keuangan untuk

kerja untuk tata cara pengisian pada aplikasi kegiatan-kegiatan yang masih tertunda.

SAS/OMSPAN. 5. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit

Rekomendasi atas permasalahan Eselon I masing-masing terkait teknis

pada penyaluran DAK Fisik adalah: pehitungan volume RO-nya dan KPPN

1. Peningkatan peran aktif dari mitra kerja untuk tata cara pengisian

BKD/BPKAD agar melakukan pada aplikasi SAS/OMSPAN.

pemantauan terhadap kontrak DAK Fisik Penyebarluasan informasi atas

dan kelengkapan syarat pengajuan DAK kebijakan KUR secara masif kepada seluruh

Fisik. lapisan masyarakat merupakan strategi

2. Pembuatan monitoring harian terkait komunikasi yang perlu dilakukan. Melalui

dengan kelengkapan syarat pengajuan akses informasi yang dimiliki atas kebijakan

DAK Fisik oleh Aparat Pengawas Internal pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha

Pemerintah (APIP) sehingga kekurangan dapat meningkatkan ketahanan

syarat penyaluran bisa langsung perekonomian di masa pandemi. Di sisi lain,

ditindaklanjuti. peran aktif dari Lembaga Penyalur untuk

3. Menjadikan proses review kelengkapan melakukan pendampingan terhadap Debitur

dokumen syarat pengajuan DAK Fisik KUR khususnya di masa pandemi juga

menjadi prioritas oleh APIP karena batas meningkatkan persentase keberhasilan

waktu penyampaian dokumen program pemerintah. Perlu juga

persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap memberikan informasi atas program-

I sampai dengan tanggal 31 Agustus program pemerintah lainnya yang pro

2021. terhadap pelaku UMKM antara lain

4. Peningkatan awareness OPD atas Pembiayaan UMi, dan BPUM.

persyaratan lain untuk pengajuan DAK Terkait penyelesaian LHP BPK dan

Fisik selain Data Kontrak. upaya peningkatan LKPD, Kanwil DJPb

5. Penyampaian permasalahan e-katalog Provinsi Kalimantan Barat menyarankan

kepada Kementerian Teknis agar peningkatan komitmen Pemda melalui

ditindaklajuti oleh pihak yang terkait pembentukan tim khusus untuk

atau diberikan kebijakan khusus lainnya. penyelesaian LHP tersebut, penyelesaian

Peningkatan kinerja pelaksanaan temuan prioritas (yang bersifat material dan

anggaran pada satker dapat ditempuh berpengaruh pada penyajian Laporan

melalui: Keuangan) serta menginisiasi peningkatan

1. Pelaksanaan rencana penarikan dana koordinasi dengan BPKP, KPKNL, dan KPPN

sesuai halaman III secara konsisten. agar memberikan dukungan dalam upaya

STRATEGIC BRIEF SHEET 84
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

meraih opini WTP atas LKPD tahun 2021. BULAN AGUSTUS

INDIKATOR KEBERHASILAN TAHUN 2021
Berdasarkan rilis kinerja APBN yang
tinggi. Tahun 2020 jumlah Debitur sebanyak
dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi 64.909 dengan nilai akad kredit 2,37 Triliun
Kalimantan Barat, realisasi atas dana yang s.d. tanggal 30 Agustus 2021 jumlah debitur
bersumber dari SBSN sebesar Rp301,44 juta, sebanyak 57.089 Debitur dengan nilai akad
mengalami peningkatan dari awal Agustus kredit 2,19 Triliun. Hal ini menunjukkan
dengan realisasi sebesar Rp235,91 juta. bahwa gairah UMKM untuk berusaha
Sedangkan untuk realisasi DAK Fisik pada dengan bermodal KUR sangat tinggi. Selain
akhir Agustus mencapai Rp499,61 miliar itu, NPL rendah (NPL Akumulatif sebesar
atau sebesar 20,83% dari pagu, mengalami 0,60%,; NPL Khusus penyaluran Tahun 2021
peningkatan dari awal Agustus dimana sebesar 0,01%) juga menunjukkan bahwa
persentase realisasi hanya sebesar 14,12%. usaha yang dijalankan oleh para pelaku
usaha KUR sejauh ini berjalan dengan baik.
Berdasarkan evaluasi program KUR,
realisasi penyaluran KUR tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
dibandingkan dengan tahun 2020 sangat dan Kayong Utara menunjukkan
komitmennya dalam penyelesaian LHP BPK
melalui pembentukan Tim Khusus
Penanganan Tindak Lanjut Rekomendasi
BPK serta pergantian jajaran pengelola
keuangan pada Kabupaten Bengkayang.

STRATEGIC BRIEF SHEET 85
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
AGUSTUS 2021

EVALUASI PELAKSANAAN PC-PEN SERTA PENINGKATAN KUALITAS
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
DI KALIMANTAN SELATAN

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Selatan

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan pada Bulan Agustus 2021 menganalisis
pelaksanaan PC-PEN di Kalimantan Selatan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.
Analisis tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang belum optimal di Kalimantan Selatan, terutama pada
pelaksanaan program PC-PEN di beberapa klaster, kinerja pelaksanaan anggaran, serta kualitas pencatatan dan
pelaporan realisasi belanja PC-PEN pada satker K/L. Berdasarkan pemetaan akar permasalahan serta pemetaan strategi
peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Selatan memberikan beberapa rekomendasi, yaitu: 1) Penguatan sinergi antar unit yang terlibat dalam
program PC-PEN Pusat dan Daerah; 2) Perlu dibangun sistem informasi penerima bantuan yang terintegrasi antara
Pusat-Daerah; 3) Peningkatan kapasitas pengelola anggaran agar lebih memahami perlakuan atas setiap
transaksi/realisasi anggaran yang tergolong dalam PC-PEN.

STRATEGIC BRIEF SHEET 86
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

ISU TEMATIK dan diungkap, baik dengan akun khusus
maupun dengan akun regular. Lebih lanjut,
Sebagai Regional Chief Economist, peran strategis dan kerja keras APBN yang
dikelola di Kalimantan Selatan perlu untuk
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi dipublikasikan secara berkala dan masif
sebagai bagian dari strategi komunikasi
Kalimantan Selatan melaksanakan beberapa untuk membangun public awareness
sekaligus knowledge sharing.
kegiatan bersama para stakeholder terkait,
ANALISIS
dengan isu tematik sebagai berikut: Hasil monitoring dan evaluasi serta

5. Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Covid perumusan akar masalah pelaksanaan
penyaluran dana PC-PEN di Kalimantan
dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Selatan menunjukkan bahwa:
1. Dari sisi supply, penyediaan pendanaan
Kalimantan Selatan. Kegiatan evaluasi
program PC-PEN tetap dilakukan dengan
tersebut dikemas dalam rapat koordinasi burden sharing antara Pemerintah dan
Bank Indonesia (BI). Hingga Semester I
dengan jajaran pimpinan BI, OJK, BPS, 2021, BI telah membeli Surat Berharga
Negara (SBN) mealui lelang uatama
HIMBARA penyalur perlinsos, BPJS, BPKP sebesar Rp45,38 triliun dan melalui
mekanisme greenshoe option (GSO)
dan POLDA selaku pengawas dan APH, sebesar Rp75,46 triliun. Selanjutnya
pemerintah baik pusat maupun daerah
serta Kepala Dinas Pemda Provinsi dan perlu mengakselerasi penyaluran
beragam bantuan maupun insentif.
Kabupaten/Kota penanggung jawab Dari sisi demand, akselerasi klaster
dukungan usaha dan korporasi di
masing-masing klaster dalam PC-PEN. Kalimantan Selatan untuk penyaluran
kredit meningkat 1,46% dengan rasio
6. Strategi Peningkatan Kualitas kredit 2,57. Namun demikian, untuk
akselerasi pemanfaatan pajak yang
Pelaksanaan Anggaran serta ditanggung Pemerintah (DTP) bagi
kelompok usaha informal masih belum
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan satker diakses oleh seluruh UMKM di
Kalimantan Selatan.
K/L. Kegiatan pemetaan strategi tersebut 2. Dalam klaster perlinsos, belum
optimalnya penyaluran bansos PKH dan
dikemas dalam High Level Executive bansos sembako yang dilakukan oleh
HIMBARA di Kalimantan Selatan
Meeting dengan seluruh Koordinator terkendala rekening Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) bersaldo nol, proses
Wilayah satker K/L mitra kerja. penggantian kartu sembako yang relatif
lama, adanya pemaketan sembako dalam
7. Publikasi kinerja fiskal, kualitas e-warong, serta nomor HP penerima
bantuan yang sudah tidak aktif. Selain itu,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban

anggaran termasuk realisasi anggaran

PC-PEN, serta hasil KFR Kalimantan

Selatan yang ditayangkan melalui

videotron dan official website milik

Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota

mitra kerja Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan

Selatan.

KONDISI PERMASALAHAN
Dalam pelaksanaannya, penanganan

Covid dan pemulihan ekonomi di
Kalimantan Selatan pada beberapa klaster
masih belum optimal. Sedangkan dalam hal
pelaksanaan anggaran serta akuntabilitas
dan pelaporan keuangannya, hasil
monitoring menunjukkan bahwa kinerja
pelaksanaan anggaran satker K/L di wilayah
Kalimantan Selatan belum optimal. Selain
itu, diketahui bahwa realisasi belanja PC-
PEN terutama pada satker K/L belum dicatat

STRATEGIC BRIEF SHEET 87
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

realisasi bansos yang bersumber dari BULAN AGUSTUS
APBD hingga akhir Semester I 2021 TAHUN 2021
masih rendah dikarenakan Pemda
sedang berupaya untuk membenahi data 2. peningkatan kapasitas SDM pengelola
penerima bantuan yang tumpang tindih. APBN;
3. Pada klaster kesehatan, permasalahan
penyaluran dana penanganan Covid 3. pengembangan digitalisasi treasury 4.0
terjadi pada proses verifikasi dokumen yang meliputi implementasi SAKTI untuk
klaim dari Rumah Sakit (RS) yang ditolak modul penganggaran, shared service
oleh BPJS akibat seringnya perubahan untuk belanja rutin, implementasi MPN
regulasi dari Kemenkes atas kriteria G-3 untuk memperluas akses penyetoran
klaim yang dijamin. Selain itu, kendala penerimaan negara dan integrase biller;
cakupan vaksinasi di Kalimantan Selatan
lebih disebabkan karena keterbatasan 4. peningkatan tata kelola perbendaharaan
jumlah vaksin yang tersedia sehingga berupa simplifikasi pertanggungjawaban
mempengaruhi kinerja realisasi bantuan pemerintah dan bantuan sosial.
anggaran. Sementara pada tahap pelaporan dan

Pada tahap pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pengelola anggaran
pelaksanaan refocusing pada anggaran PC-PEN belum melakukan proses
belanja satker K/L di Kalimantan Selatan identifikasi serta pemetaan realisasi
telah mendorong penghematan atas program PC-PEN dalam dokumen laporan
anggaran belanja operasional hingga 5,92% keuangannya terutama dalam LKKL.
dan mendongkrak peningkatan yang
signifikan atas belanja infrastruktur hingga REKOMENDASI FISKAL
144,37% di tahun 2021. Capaian nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Untuk mengurai permasalahan yang
satker K/L Kalimantan Selatan rata-rata
adalah sebesar 97,11. Optimalisasi kualitas ada pada tahap pelaksanaan kegiatan,
pelaksanaan anggaran satker K/L di
Kalimantan Selatan khususnya dilakukan pelaksanaan anggaran, serta pelaporan
untuk perbaikan pada indikator kinerja yang
terendah yaitu Deviasi Halaman III DIPA, keuangan termasuk yang berkenaan dengan
Capaian Output, dan Kesalahan SPM. Secara
umum, strategi peningkatan kualitas anggaran PC-PEN, rekomendasi yang dapat
pelaksanaan APBN 2021 bagi satker K/L di
Kalimantan Selatan dilakukan melalui: diberikan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. pengembangan cashless society yang
1. Penguatan sinergi antar unit yang terlibat
meliputi peningkatan penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah untuk pembayaran dalam program PC-PEN Pusat dan
UP, penggunaan KIP/KIPS/KISS untuk
Bansos non tunai, perluasan penggunaan Daerah. Dalam hal ini, rekomendasi
marketplace, serta implementasi
restrukturisasi rekening bendahara teknis yang diberikan kepada para pihak
sesuai PMK Nomor 183/PMK.05/2019
(penggunaan rekening induk dan terkait berupa hal-hal sebagai berikut:
rekening virtual);
a. Sosialisasi bersama antara Kanwil

Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen

Pajak, Dinas Koperasi dan UMKM,

serta kelompok UMKM di Kalimantan

Selatan, yang dimaksudkan tidak

hanya untuk optimalisasi

pemanfaatan pajak DTP namun juga

sekaligus diharapkan dapat menjaring

lebih banyak Wajib Pajak (WP) dari

kelompok UMKM terutama yang akan

masuk dalam ekosistem digital.

b. Komunikasi yang solid antara Pemda

dan HIMBARA diharapkan lebih solid

dalam mengatasi kendala teknis yang

berkenaan dengan pemenuhan

administrasi bagi penerima bantuan.

STRATEGIC BRIEF SHEET 88
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

c. Dinas Kesehatan di masing-masing pelaksanaan kegiatan Kanwil Ditjen

Pemda diharapkan proaktif Perbendaharaan Provinsi Kalimantan

melakukan pendampingan maupun Selatan di bulan Agustus 2021 meliputi:

bimbingan kepada manajemen RS 1. Rekognisi instansi publik atas peran dan

terutama pada RS yang menjadi eksistensi Kanwil Ditjen

rujukan pasien Covid-19 untuk Perbendaharaan, berupa:

menghindari dispute atau bahkan a. pemanfaatan data fiskal dari Kanwil

penolakan dari pihak BPJS. Ditjen Perbendaharaan Provinsi

2. Sistem informasi penerima bantuan yang Kalimantan Selatan dalam Kajian

terintegrasi antara Pusat-Daerah, berupa Ekonomi dan Keuangan Regional

single database penerima bantuan untuk Kalimantan Selatan yang disusun oleh

menghindari tumpang tindih cakupan BI dan data statistik keuangan

data penerima bantuan. regional Kalimantan Selatan dari BI

3. Penguatan koordinasi antar pengelola dalam Kajian Fiskal Regional yang

APBN di Kalimantan Selatan, diantaranya disusun oleh Kanwil Ditjen

berupa perluasan kepersertaan dalam Perbendaharaan Provinsi Kalimantan

forum komunikasi whatsapp group Selatan;

(WAG) bagi para Kepala b. pemanfaatan data belanja Pemerintah

Kanwil/pimpinan wilayah dalam rangka sebagai komponen pembentuk PDRB

percepatan informasi dan koordinasi Kalimantan Selatan bersama BPS;

dalam pelaksanaan anggaran. c. keikutsertaan Kanwil Ditjen

4. Peningkatan kapasitas pengelola Perbendaharaan Provinsi Kalimantan

anggaran agar lebih memahami Selatan dan pemanfaatan data

perlakuan atas setiap transaksi/realisasi realisasi dan kajian atas program PC-

anggaran yang tergolong dalam PC-PEN, PEN Kalimantan Selatan sebagai salah

yaitu dengan melakukan: satu bahan penyusunan RPJMD

a. penandaan (tagging) atas realisasi Provinsi Kalimantan Selatan 2021-

program PC-PEN, baik dengan akun 2026.

khusus maupun akun regular; 2. Hasil implementasi strategi komunikasi

b. identifikasi ketepatan penggunaan kegiatan di Bulan Agustus 2021,

akun khusus dan akun regular, jika diantaranya berupa penayangan hasil

tidak tepat segera melakukan KFR Kalimantan Selatan Semester I 2021

revisi/ralat dokumen sumber; termasuk realisasi anggaran PC-PEN

c. pengungkapan yang memadai pada pada videotron dan official website milik

Catatan atas Laporan Keuangan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota

(CaLK). mitra kerja Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan

INDIKATOR KEBERHASILAN Selatan.
Beberapa indikator keberhasilan dari

STRATEGIC BRIEF SHEET 89
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
AGUSTUS 2021

UPAYA PENCAPAIAN TARGET AKSELERASI PENYERAPAN BELANJA
PEMERINTAH, DAK FISIK DAN DANA DESA SERTA PRIORITAS
KEBIJAKAN TKDD DI KALIMANTAN UTARA

Tim Regional Chief Economist
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Utara

RINGKASAN
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara pada Bulan Agustus 2021 menganalisis
penyerapan belanja APBN dan kinerja pelaksanaan anggaran semester I tahun 2021 di Kalimantan Utara yang diukur
melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta alokasi DAK Fisik dan Dana Desa dan akselerasi belanja
APBD. Analisis tersebut dilatarbelakangi oleh kinerja penyerapan yang masih berada di bawah target pemerintah
sebagai upaya untuk mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terkait
penyaluran DAK Fisik secara umum cukup optimal, sedangkan pada akselerasi belanja APBD beberapa Pemda terdapat
kendala administratif. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara untuk mendukung pencapaian target akselerasi penyerapan belanja pemerintah tahun 2021, Kanwil
dan KPPN meningkatkan koordinasi dengan seluruh Pemda serta penguatan strategi komunikasi Kanwil untuk
memberikan insight mengenai perkembangan kebijakan dan kinerja APBN di daerah.

STRATEGIC BRIEF SHEET 90
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

ISU TEMATIK BULAN AGUSTUS
Pada periode bulan Agustus 2021, TAHUN 2021

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara K/L tercatat lebih tinggi dari periode yang
dalam menjalankan peran sebagai Regional sama tahun lalu, namun masih dibutuhkan
Chief Economist melaksanakan dan ikut extra effort untuk mengakselerasi kinerja
berpartisipasi pada beberapa kegiatan yaitu penyerapan mengingat capaian tersebut
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) masih berada di bawah target triwulan III
Pelaksanaan Anggaran Semester I 2021, FGD sebesar 70 persen yang ditetapkan
Percepatan Penyaluran DAK Fisik TA 2021, pemerintah sebagai upaya untuk
Koordinasi Akselerasi Penyerapan Belanja mendorong percepatan penanganan
Pemerintah serta Publikasi Kebijakan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Nasional. Adapun kinerja pelaksanaan
Desa TA 2022. Adapun isu pelaksanaan anggaran Satuan Kerja pengelola DIPA di
fiskal di regional Kalimantan Utara dari hasil lingkup Kalimantan Utara yang diukur
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut melalui IKPA periode semester I 2021
adalah: tercatat sebesar 90,93, lebih rendah dari
1. Penyerapan Belanja APBN di Kalimantan capaian tahun lalu yang mencapai 94,04.

Utara mencerminkan konsistensi peran Sampai dengan batas akhir pada
sentral stimulus fiskal di tengah pandemi. tanggal 31 Agustus 2021, seluruh Pemda
2. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I lingkup Kalimantan Utara dapat
2021 di Kalimantan Utara yang diukur melaksanakan penyampaian syarat
melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Sekaligus
Anggaran (IKPA) secara umum cukup serta perekaman final data kontrak kegiatan
baik. untuk seluruh alokasi Bidang/Subbidang
3. Alokasi DAK Fisik dan Dana Desa lingkup DAK Fisik TA 2021. Secara umum kinerja
Kalimantan Utara tersalur cukup optimal Pemda se-Kalimantan Utara dalam
menjelang berakhirnya triwulan III 2021. mengoptimalkan penyaluran DAK Fisik TA
4. Kendala adminstratif menjadi salah satu 2021 masih cukup baik, dimana hanya 12
faktor penghambat akselerasi Belanja subbidang dari total 77 subbidang untuk
APBD pada beberapa Pemda lingkup penyaluran dengan mekanisme bertahap
Kalimantan Utara. serta 2 subbidang dari total 5 subbidang
untuk penyaluran sekaligus yang
KONDISI PERMASALAHAN menyampaikan persyaratan penyaluran di
Sampai dengan akhir Agustus 2021, tanggal batas akhir. Adapun nilai kontrak
final kegiatan DAK Fisik TA 2021 yang
alokasi APBN di Kalimantan Utara melalui tercatat pada OM SPAN mencapai Rp595,6
DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) dan miliar atau 92,8 persen dari alokasi. Nilai
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kontrak kegiatan tersebut cenderung cukup
telah terealisasi sebesar Rp6,46 triliun atau optimal meskipun masih lebih rendah
mencapai 59,62 persen terhadap alokasi. dibandingkan realisasi DAK Fisik tahun lalu
Secara rinci, belanja DIPA K/L terealisasi yang tercatat sebesar Rp623,6 miliar.
sebesar Rp2,24 triliun atau mencapai 52,79
persen dari total pagu sebesar Rp4,25 triliun Kinerja penyerapan Belanja
sedangkan TKDD telah tersalur sebesar Pemerintah Daerah secara agregat hingga
Rp4,22 triliun atau mencapai 64,01 persen akhir semester I 2021 tercatat sebesar
dari alokasi sebesar Rp6,59 triliun. Rp2,61 triliun atau sebesar 30,98 persen
Meskipun persentase realisasi Belanja DIPA dari total pagu. Jika ditinjau berdasarkan
tingkat persentase penyerapan belanja
masing-masing Pemda, terdapat 3 Pemda

STRATEGIC BRIEF SHEET 91
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST

BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

yang mencatatkan kenaikan dari capaian sebesar 52,79 persen, lebih tinggi dari

periode yang sama tahun lalu yaitu serapan pada periode yang sama tahun lalu

Nunukan, Tarakan dan Malinau. Adapun yaitu sebesar 47,15 persen. Meskipun

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara demikian, kebijakan pemerintah

mencatatkan tingkat persentase penyerapan menetapkan target penyerapan Belanja K/L

yang paling rendah yaitu hanya sebesar 24 sampai dengan akhir triwulan III sebesar 70

persen terhadap pagu belanja. Sementara persen sebagai upaya percepatan

itu, belanja APBD yang ditentukan penanganan pandemi Covid-19 dan

penggunaannya (earmark) untuk pemulihan ekonomi nasional tentunya

mendukung percepatan penanganan memerlukan upaya yang lebih intensif dan

pandemi Covid-19 dan dampaknya juga fokus untuk mendorong pencapaian target

masih menunjukkan kondisi yang belum tersebut menjelang berakhirnya periode

optimal. Tercatat hingga 27 Agustus 2021, triwulan III.

dari total alokasi sebesar Rp497,78 miliar Pada 15 K/L dengan alokasi pagu

baru terealisasi sebesar Rp149,61 miliar terbesar di Kalimantan Utara belum ada

atau 30,06 persen dari alokasi. yang mencapai target realisasi nasional

Sebagai instrumen utama untuk sebesar 70 persen, dengan Komisi Pemilihan

membiayai belanja daerah yang tertuang Umum memiliki realisasi terendah sebesar

dalam APBD, kebijakan pengalokasian TKDD 28,28 persen. Berdasarkan hasil monitoring

senantiasa diarahkan untuk mendukung dan evaluasi Kanwil DJPb Provinsi

pemerataan layanan publik dan peningkatan Kalimantan Utara terhadap satker pada 15

kesejahteraan masyarakat. Melalui APBN K/L dengan pagu terbesar, teridentifikasi

tahun 2022 yang kembali didesain untuk beberapa debottlenecking yang masih

menjadi instrumen penyangga pemulihan menjadi fokus untuk diselesaikan yang

ekonomi Indonesia sekaligus mendukung mayoritas merupakan imbas second wave

keberlanjutan program penanganan Covid- pandemi Covid-19 yaitu kebijakan lockdown

19, pemerintah menetapkan arah kebijakan dan PPKM, SDM yang terpapar Covid-19

TKDD untuk pemulihan ekonomi dan serta kendala alam. Adapun hasil proyeksi

peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja realisasi sampai dengan triwulan III per

belanja Pemerintah Daerah. Adapun salah jenis belanja adalah Belanja Pegawai 73,09

satu prioritas kebijakan TKDD tersebut persen, Belanja Barang 75,93 persen, dan

adalah mendorong penggunaan DAU/DBH Belanja Modal 61,4 persen. Proyeksi Belanja

untuk peningkatan kualitas layanan publik Modal s.d. triwulan III tidak mencapai target

dan pemulihan ekonomi daerah. nasional terutama disebabkan adanya PPKM

namun sampai dengan triwulan IV

ANALISIS diproyeksikan dapat terealisasi sebesar 100

Penyerapan Belanja APBN di persen.

Kalimantan Utara sampai dengan Agustus Selain dari sisi penyerapan belanja,

2021 terus didorong untuk menjadi kinerja pelaksanaan anggaran di Kalimantan

stimulan bagi perekonomian di tengah Utara yang diukur melalui IKPA pada

belum pulihnya lapangan usaha periode semester I 2021 perlu mendapatkan

pertambangan dan penggalian yang menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan

penggerak utama perekonomian pencapaiannya pada 3 (tiga) Indikator yaitu:

Kalimantan Utara. Kerja keras APBN di masa 1. Pengisian Capaian Output.

pandemi, salah satunya didukung kinerja 2. Deviasi Rencana Penarikan Dana

realisasi Belanja K/L yang mampu terserap Bulanan.

STRATEGIC BRIEF SHEET 92
KANWIL DJPb SELAKU REGIONAL CHIEF ECONOMIST