Buku RCE Juni 2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021

1

Executive Summary

Pada bulan Juni 2021, isu-isu tematik yang terjadi di daerah meliputi 6 isu yaitu
pencairan belanja Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN),
serapan Dana Aloasi Khusus dan Dana Desa, optimalisasi peran Badan Layanan Umum
(BLU) dan BLU Daerah, perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro
(UMi), alternatif pembiayaan daerah menutup kekurangan kapasitas fiskal daerah, dan
akuntabilitas keuangan serta pemanfaatan statistik keuangan.

Secara regional, isu di pulau Sumatera bulan Juni 2021 didominasi oleh isu
seputar percepatan realisasi DAK Fisik, penyaluran program KUR dan UMi serta
optimalisasi peran Badan Layanan Umum sebagai salah satu penggerak perekonomian dan
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Kanwil lebih banyak
melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk membantu
memecahkan masalah penyaluran yang ada, selain itu pendekatan kepada perbankan dan
penyalur KUR dipandang mampu untuk membantu percepatan penyaluran KUR yang
lebih tepat sasaran. Pada regional Jawa isu yang paling banyak muncul adalah berkaitan
dengan optimalisasi peran Badan Layanan Umum, penyaluran KUR dan Umi serta
percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Intervensi yang dilakukan Kanwil
adalah melakukan pendekatan ke para pemangku kepentingan dan melakukan
pendampingan serta bimbingan teknis apabila diperlukan. Pada regional Kalimantan ada
dua isu tematik yang cukup mendominasi yaitu penyaluran KUR dan penguatan peran
Badan Layanan Umum, Kanwil melakukan intervensi dalam bentuk penyelenggaraan
high-level meeting dengan pemerintah daerah, perbankan, dan penyalur KUR untuk
memastikan kecepatan dan ketetapan penyaluran KUR, selain itu bimbingan dan
pendampingan ke BLU terus dijaga agar tercipta sebuah hubungan yang akan berdampak
positif bagi peningkatan kinerja BLU.

Regional Sulawesi secara umum juga mengangkat isu penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa, Penyaluran KUR dan optimalisasi peran BLU, pendekatan ke Pemda,
peningkatan kualitas BLU seperti melalui program Kolaborasi Pembinaan BLU Bersinergi
(KOPI BLUBERI) serta melakukan juga koordinasi dengan Pemda, Perbankan, dan
penyalur kredit untuk memastikan kecepatan dan ketepatan data debitur KUR.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

2

Pada regional Bali dan nusa Tenggara isu yang paling menonjol adalah
optimalisasi peran BLU dalam mendukung perekonomian, BLU dipandang belum
mampu menyumbang PDRB secara optimal, kanwil melakukan pendekatan melalui
monev, pendampingan dan sharing session untuk membantu BLU dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapinya dan berusaha memberikan masukan untuk kondisi saat
ini. Pada regional Maluku, isu yang muncul adalah penyaluran DAK Fisik, peningkatan
peran BLU dan pembukaan ruang fiskal salah satunya dengan membuka investasi dengan
PT.SMI dalam memajukan daerah, Kanwil di lingkup Maluku melakukan langkah
strategis dengan meningkatkan sinergi kepada Pemda dalam melakukan pendampingan
pengelolaan BLUD serta membantu pemda setempat dalam mengawal pengajuan
pinjaman ke PT.SMI diharapkan melalui investasi ini perekonomian di daerahnya akan
menjadi lebih maju lagi. Di wilayah regional Papua isu terbesarkan adalah terkait dana
transfer (DAK Fisik, Dana Desa, DBH, DID), namun kondisinya sangat berbeda dengan
daerah lain mengingat ada juga gangguan keamanan yang terjadi disana, Langkah strategis
yang dapat dilaksanakan adalah menjalin sinergi dan menjalin MoU dalam penguatan
kerjasama antara Kanwil dan Pemda setempat.

Selain isu yang umum tersebut, ada juga isu Peningkatan kinerja pelaksanaan
anggaran dan Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan dan statistik keuangan
pemerintah yang dilaksanakan oleh beberapa Kanwil. Isu ini diangkat agar masalah
rendahnya realisasi anggaran dapat diatasi serta ada peningkatan kualitas laporan keuangan
yang diterbitkan Pemda setempat. Kanwil melakukan Langkah strategis dengan
melakukan pendampingan, FGD dan Sharing Session agar memberikan kemanfaatan lebih
bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Isu yang paling mendominasi dalam pelaporan Bulan Juni ini adalah penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa, peningkatan peran BLU dan penyaluran KUR. Kanwil
melakukan langkah strategis dengan melakukan pendekatan langsung agar dapat segera
diidentifikasi permaslaahan yang ada sehingga dapat ditemui solusinya. Kanwil juga
menjalin MoU dengan pemerintah daerah untuk menguatkan kerjasama yang yang dijalin
terkait pelaksanaan program-program ini. Program yang cukup berbeda seperti membantu
memberikan pendampingan kepada Pemda untuk mengajukan pinjaman ke PT.SMI
merupakan peran baru yang dapat membantu daerah dalam membuka ruang fiskal yang
sebelumnya belum memiliki pendanaan sehingga progress pembangunan daerah dapat
segera terealisasi tanpa mengandalkan PAD dan anggaran dari pusat saja.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

3

Kanwil berperan sebagai pendamping dan konsultan dalam kerjsama investasi
ini yang mempu memeberikan analisis dan rekomendasi. Berkaitan dengan kondisi
pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian, percepatan penyaluran dan
ketepatan para debitur KUR dipandang dapat menggerakkan perekonomian daerah
dibandingkan sebatas mengandalkan belanja pemerintah saja sehingga Kanwil banyak
melangkah menggandeng Pemda, Perbankan, OJK dan penyalur KUR untuk
memastikan program ini. Optimalisasi peran BLU dan BLUD utamanya dalam sektor
Kesehatan diharapkan mampu meningkatkan efektif dan efisiensi layanan yangb akan
diberikan kepada seluruh masyarakat karena BLU merupakan institusi pemerintah yang
dijalankan secara business like, Kanwil telah berinisiatif menggelar pendampingan, FGD
dan sharing session pengelolaan BLU dengan menggandeng juga K/L dan Pemda demi
tercapainya peningkatan kualitas layanan BLU.

Dalam laporan dan analisis yang diberikan Kanwil, disadari bahwa kontraksi
ekonomi masih berlangsung, sehingga pendampingan sektor-sektor yang dapat
memberikan insentif langsung ke masyarakat seperti DAK Fisik dan Dana Desa,
pengajuan pinjaman investasi daerah dengan PT.SMI, KUR, bantuan sosial, dan
peningkatan kualitas layanan BLU menjadi isu yang diangkat dan diharapkan menjadi
faktor yang akan membantu meningkatkan gairah perekonomian pada semester II nanti.
Sebagian kanwil menyampaikan bahwa meskipun pada triwulan I belum banyak
berubah namun pada triwulan II kondisi perekonomian mulai sedikit menggeliat.
Beberapa program seperti pendampingan dan sharing session dapat terus dilakukan
secara berkesinambungan agar program-program ini dapat terus terlaksana sehingga
program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat dengan cepat memulihkan kondisi
masyarakat pasca pandemi.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

4

DAFTAR ISI

Executive Summary 1
Daftar Isi 4

Regional Sumatera 5 Regional Kalimantan 73
Aceh
Sumatera Utara 6 Kalimantan Barat 74
Sumatera Barat
Riau 9 Kalimantan Tengah 76
Kepulauan Riau
Bangka Belitung 13 Kalimantan Selatan 80
Jambi
Bengkulu 17 Kalimantan Utara 83
Sumatera Selatan
Lampung 21 Kalimantan Timur 86

Regional Jawa 24 91
Banten 28 Regional Sulawesi
DKI Jakarta Sulawesi Barat 92
Jawa Barat 30
DI Yogyakarta Sulawesi Tengah 95
Jawa Tengah 33
Jawa Timur Gorontalo 99
37
Sulawesi Selatan 108

39 Sulawesi Tenggara 111

40 Sulawesi Utara 117

43 119
45 Regional Maluku Papua 120
47 Maluku 123
52 Maluku Utara 127
55 Papua Barat 133

Papua

Regional Bali Nusra 59
Bali 60
Nusa Tenggara Barat 64
Nusa Tenggara Timur 68

Strategic Brief Sheet Juni 2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021 5

6 Kanwil DJPb Prov. Aceh

“Koordinasi dan Sinergi dengan stakeholders (Pemerintah
Daerah, Universitas, dan media massa) terkait percepatan

Penyaluran DAK Fisik”

A. Isu Tematik Daerah

Koordinasi dan sinergi dengan stake holder (Pemda, Universitas, dan media massa) terkait
percepatan Penyaluran DAK Fisik.

B. Kondisi Permasalahan

Provinsi Aceh berada di peringkat kedelapan berdasarkan besaran pagu, namun berada di
peringkat pertama untuk tingkat persentase penyerapan DAK Fisik. Namun demikian angka
penyerapan tersebut tergolong masih rendah. Data per 30 Juni 2021, realisasi DAK Fisik
lingkup Provinsi Aceh sebesar Rp210,9 miliar atau 8,31% dari pagu sebesar Rp2,53 triliun.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

7

C. Analisis

Berdasarkan kondisi permasalahan terdapat beberapa analisa sebagai berikut:
1. Kurangnya awareness satker Pemda dalam menempatkan program DAK Fisik sebagai

prioritas;
2. Kurangnya dorongan dari Kepala SKPD kepada pelaksana teknis di masing-masing

dinas untuk melakukan pencairan DAK Fisik;
3. Keterlambatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan lelang;
4. Tingkat penyelesaian reviu oleh APIP atas dokumen penyaluran DAK Fisik masih

rendah.

D. Rekomendasi

Menanggapi kondisi permasalahan di atas, Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Aceh melaksanakan langkah kegiatan berikut:
1. Kanwil DJPb Prov Aceh melaksanakan media meeting termasuk menyampaikan press

release terkait dorongan untuk melakukan percepatan penyerapan DAK Fisik. Hal ini
penting, mengingat batas waktu penyampaian dokumen ke OMSPAN paling lambat
tanggal 21 Juli 2021. Hal ini langsung direspon oleh DPR Aceh dan Pemda. Pemerintah
Aceh kemudian melaksanakan rapat koordinasi untuk percepatan penyelesaian DAK
Fisik. Pemerintah Aceh juga melakukan monitoring ketat secara harian atas dokumen
DAK Fisik yang sudah diunggah oleh SKPD, yang informasinya disampaikan oleh Kanwil
DJPb Provinsi Aceh.
2. Kanwil DJPb Provinsi Aceh melakukan koordinasi dan melaksanakan monev penyerapan
DAK Fisik dan Dana Desa, DKTP, TKDD dan program PEN dengan Asisten II dan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Provinsi Aceh. Pada kesempatan
tersebut dibahas (1) progress realisasi dan pembahasan format laporan dana DKTP dan
TKDD, (2) bahan paparan dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh Kanwil DJPb
kepada Gubernur Provinsi Aceh, dan (3) draft SK Gubernur tentang pembentukan Tim
Akselerasi Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Aceh (APENA) yang melibatkan
Forum 9.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

8

3. Kepala KPPN Tapaktuan melakukan koordinasi percepatan penyaluran DAK Fisik
dan Desa dengan Pemda Kab Aceh Singkil. Diskusi dipimpin langsung oleh Sekretaris
Daerah Kab. Aceh Singkil, yang didampingi Asisten Administrasi Umum, Kepala
Dinas Pengelolaan Keuangan (DPKK), Inspektorat Daerah, dan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Gampong (DPMG) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Inspektorat
Daerah melaporkan sedang melaksanakan proses reviu kontrak kegiatan DAK Fisik.
Sekretaris Daerah memberikan arahan kepada Inspektorat Daerah untuk menyegerakan
proses reviu baik atas realisasi penyaluran DAK Fisik tahun lalu juga atas kontrak-
kontrak yang akan dikerjakan dan diajukan permintaan dananya ke KPPN Tapaktuan.
Sekretaris Daerah juga memerintahkan kepada DPMG untuk berkoordinasi langsung
kepada pihakpihak terkait penyaluran Dana Desa yang masih tertinggal pada dua
kampung.

4. Kepala KPPN Meulaboh mengikuti pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Barat. Peserta kegiatan adalah Sekretaris
Daerah Aceh Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, para Asisten di
lingkup Setdakab Aceh Barat, para Kepala Kepala Kantor Pelayanan Kementerian
Keuangan (KPPN, KPBC dan KPP) Meulaboh, kepala lembaga instansi vertikal, para
kepala SKPK, camat, serta anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Kabupaten Aceh Barat. Salah satu tujuan pertemuan tersebut adalah untuk
mengoptimalkan peran APBN, baik melalui kantor vertikal maupun TKDD (DAK
Fisik dan dana desa) dalam mengakselerasi pembangunan dan pemulihan ekonomi di
daerah. Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Meulaboh menyampaikan realisasi
dan tantangan penyerapan APBN, TKDD, dan PEN di Kabupaten Aceh Barat.

5. Kepala KPPN Kutacane diundang sebagai pembicara pada kuliah umum di Universitas
Gunung Leuser, dengan Tema “Kebijakan APBN: Sistem Penerimaan dan Pengeluaran
Negara dan Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa”. Melalui kegiatan ini, Kepala
KPPN Kutacane mengharapkan agar mahasiswa dapat memahami APBN dan Dana
Desa, memperbarui informasi realisasi APBN, DAK Fisik dan Dana Desa, serta dapat
berperan untuk memberikan pemahaman terkait hal tersebut ke masyarakat, minimal
di lingkungannya.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

9

Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara

“Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lingkup
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020”

A. Isu Tematik Daerah

Isu tematik daerah yang diangkat pada Laporan kegiatan Regional Chief Economist bulan
Juni 2021 adalah Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lingkup
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

B. Kondisi Permasalahan

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan secara resmi Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun
2020 kepada seluruh Pemda lingkup Provinsi Sumatera Utara. Dari 34 (tiga puluh
empat) Pemda yang ada di Sumatera Utara, sebanyak 24 (dua puluh empat) Pemda
berhasil mendapatkan opini WTP dan 10 (sepuluh) Pemda yang lainnya
mendapatkan opini WDP.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

10

Apabila dibandingkan dengan capaian LKPD tahun 2019, terdapat peningkatan jumlah
Pemda yang meraih opini WTP dari 21 Pemda (61,76%) menjadi 24 Pemda (70,58%).
Capaian ini telah sesuai dengan target di mana setiap tahunnya diharapkan ada
penambahan 3 sampai 4 Pemda yang mendapatkan opini WTP. Meskipun demikian
masih terdapat beberapa Pemda yang belum pernah mendapatkan opini WTP yaitu
Pemerintah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan
Kabupaten Nias Selatan.

2. Salah satu cluster temuan BPK yang paling sering muncul dalam LHP adalah terkait dengan
cluster aset dan persediaan. Agar dapat ditatausahakan dengan optimal, Pemda
menggunakan aplikasi penatausahaan aset (SIMBADA) dan aplikasi persediaan. Akan tetapi
fakta yang ditemukan dari hasil pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda
periode bulan Juni tahun 2021, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait
penatausahaan aset dan penatausahaan persediaan yang belum sesuai standar. Permasalahan
tersebut diantaranya:

a. Penggunaan aplikasi persediaan yang belum seragam antara satu pemda dengan
pemda yang lain.

b. Terdapat pemda yang belum menggunakan aplikasi SIMBADA untuk
penatausahaan aset di daerah.

c. Belum semua Pemda menggunakan aplikasi persediaan yang dikembangkan oleh
Ditjen Perbendaharaan.

d. Aplikasi persediaan yang digunakan oleh Pemda masih bersifat standalone sehingga
belum bisa terhubung antar sesama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

e. Pengelolaan aset yang belum memadai diantaranya aset yang tidak diketahui
keberadaannya, aset yang belum dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), aset
tanah yang belum bersertifikat serta aset yang dikuasai oleh pihak lain.

f. Pencatatan persediaan yang kurang memadai diantaranya terdapat selisih laporan
stock opname dengan hasil pemeriksaan fisik, pencatatan keluar masuk persediaan
yang kurang tertib serta stock opname yang tidak dilakukan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

11

3. Meskipun sudah mendapatkan opini WTP, akan tetapi dari dokumen LHP BPK masih
ditemukan permasalahan-permasalahan non-material yang sifatnya administratif dan
selalu menjadi temuan BPK di antaranya kesalahan penggunaan akun, kesalahan
penganggaran serta aplikasi yang belum digunakan dalam pengelolaan aset dan persediaan.
Idealnya temuan-temuan yang sifatnya administratif dapat diminimalisasi atau tidak
ditemukan lagi pada LHP BPK.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, semua Pemerintah Daerah diharuskan menggunakan aplikasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam tata kelola pengelolaan keuangan daerah.
Akan tetapi aplikasi SIPD belum dapat diimplementasikan secara optimal karena masih
terdapat banyak permasalahan teknis.

5. Selain belum digunakannya aplikasi SIMBADA dan persediaan, permasalahan terkait
pengelolaan aset pemda juga disebabkan oleh adanya pemekaran beberapa kabupaten baru
di Sumatera Utara. Permasalahan terjadi karena proses penyerahan atau serah terima aset
dari Pemda induk ke Pemda hasil pemekaran belum selesai dilakukan. Hal ini
menimbulkan permasalahan pada pencatatan aset tersebut baik pada Pemda induk
maupun Pemda hasil pemekaran.

C. Rekomendasi

Atas kondisi dan permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Utara merekomendasikan:
1. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Kanwil DJKN

Provinsi Sumatera Utara untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang terkait dengan
pengelolaan aset pada Pemda di Sumatera Utara.
2. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan masukan atas
permasalahan administratif yang sering muncul dalam LHP BPK sehingga dapat
menyusun langkah-langkah pembinaan pada area pembinaan yang tepat.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

12

3. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara akan fokus melakukan pembinaan akuntansi
dan pelaporan keuangan pada 4 (empat) Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias yaitu
Pemkab Nias Utara, Pemkab Nias Barat, Pemkab Nias Selatan dan Pemkab Nias yang
sampai saat ini belum pernah mendapatkan opini WTP sama sekali.

4. Dalam melakukan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemda, Kanwil
DJPb Provinsi Sumatera Utara selalu melibatkan unsur Pimpinan Daerah, Inspektur
Daerah, Sekretaris Daerah berserta para Kepala OPD. Hal ini untuk mengingatkan
semua pihak bahwa mewujudkan LKPD yang berkualitas adalah tugas dan tanggung
jawab seluruh unsur Pemerintah Daerah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

13

Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat

““Tantangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) di Masa Pandemi”

A. Isu Tematik Daerah

Tantangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di
Masa Pandemi.

B. Kondisi Permasalahan

1. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum yang diselenggarakan
oleh Kanwil DJPb Sumatera Barat dan Kanwil DJPb Jambi pada tanggal 17 Juni
2021, Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap kinerja BLU dan
BLUD, diantaranya adalah :

Strategic Brief Sheet Juni 2021

14
a. Pada BLU Kesehatan, pandemi COVID-19 berdampak terhadap kinerja layanan
sehingga dilakukan penyesuaian layanan dan mengakibatkan penurunan
pendapatan utama yaitu penurunan kinerja layanan rawat inap sekitar 30%,
penurunan kinerja layanan rawat jalan hingga ±50%, dan penurunan tindakan
medis/operasi diperkirakan ±30%.
b. Beban operasional layanan bertambah signifikan.

2. Tantangan yang dihadapi oleh BLU dan BLUD di masa pandemi antara lain :
a. Eksistensi pemberian pelayanan kepada masyarakat yakni kemampuan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Manajemen yang solid sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi positif
terhadap layanan;
c. Mewujudkan ketahanan finansial, dimana. cash flow yang sehat serta keberhasilan
dalam memitigasi perubahan kenaikan biaya operasional sangat menentukan
kualitas layanan.
d. Mempertahankan keberlangsungan bisnis. Dengan antisipasi yang baik melalui
pemanfaatan pandemi untuk mengembangkan layanan akan membantu BLU dan
BLUD dalam mempertahanakan eksistensi.

C. Analisis

1. Data dan Informasi :
a. Sampai dengan 30 Juni 2021, realisasi pendapatan BLU di Sumatera Barat
adalah sebesar Rp503,73 miliar dan realisasi belanja BLU sebesar Rp381,79
miliar atau 25,89% dari pagu sebesar Rp1,47 triliun.
b. Sampai dengan triwulan I 2021, realisasi pendapatan BLUD di Sumatera
Barat sebesar Rp250,21 miliar, dan realisasi belanja BLUD sebesar
Rp160,45 miliar.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

2. Penjelasan Permasalahan : 15

a. BLU sebagai agen pemerintah diharapkan mampu meningkatkan dan
mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta
mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam masa pandemi Covid-19 seperti
saat ini, BLU dan BLUD harus merumuskan berbagai strategi untuk dapat
menjaga kinerjanya tetap baik, diantaranya adalah :

1) Pengelolaan pendapatan secara profesional dengan menerapkan
tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

2) Optimalisasi sumber daya.
3) Menciptakan berbagai inovasi.
4) Manajmen BLU harus mampu melihat dan menangkap peluang

usaha atau menciptakan peluang.
5) Strategi pengelolaan keuangan BLU:

a) Memastikan program dan kegiatan tahun 2021 selaras
dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 terutama
pada Prioritas Nasional (PN).

b) Memastikan program dan kegiatan tahun 2021 sejalan
dengan arah kebijakan makro 2021 dalam percepatan
pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi
COVID-19.

c) Memastikan program/kegiatan tahun 2021 sudah sesuai
dengan Rencana Strategis Bisnis BLU dan Rencana
Strategis K/L sebagai bentuk pembangunan dan
pengembangan BLU yang berkesinambungan.

d) Mewujudkan tata kelola yang baik berbasis manajemen
risiko dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e) Melakukan mitigasi risiko dan langkah konkret untuk
mencapai target kinerja layanan (KPI) dan keuangan sesuai
kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dengan Menteri
Keuangan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

16

D. Rekomendasi

1. Pendampingan secara intensif kepada seluruh BLU untuk menciptakan tata kelola
organisasi yang mendukung implementasi Maturity Rating.

2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pembina BLU dalam melakukan fungsi
pembinaan dan pengawasan tata kelola BLU secara optimal.

3. Memastikan program/kegiatan tahun 2021 sudah sesuai dengan Rencana Strategis
Bisnis BLU dan Rencana Strategis K/L sebagai bentuk pembangunan dan
pengembangan BLU yang berkesinambungan.

4. Melakukan mitigasi risiko dan langkah konkret untuk mencapai target kinerja
layanan (KPI) dan keuangan sesuai kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dengan
Menteri Keuangan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

17

Kanwil DJPb Prov. Riau

“Peningkatan Kinerja Realisasi APBN, Penyaluran Dana PC-PEN,
dan DAK Fisik/Dana Desa Tahun 2021”

A. Isu Tematik Daerah

1. Kinerja Realisasi APBN dan Penyaluran Dana PC PEN 2021.
2. Kinerja TKDD khususnya DAK Fisik dan Dana Desa.

B. Kondisi Permasalahan

Secara keseluruhan tahun 2021, berdasarkan data BPS di triwulan I ekonomi Riau tumbuh
positif 0,41% dan termasuk yang tertinggi di pulau sumatera. Kalau dilihat dari komponen
pembentuk PDRB Konsumsi RT 36,10% terkontaksi -2,24%, PMTB 32,72% terkontraksi -
1,31%, Impor 3,81% bertumbuh 0%,

Strategic Brief Sheet Juni 2021

18

Konsumsi Pemerintah 2,25 terkontraksi -40,93%, konsumsi LNPRT 0,50% terkontraksi -
6,53%,hanya Ekspor 30,91% bertumbuh 2,95%. Hal ini didorong oleh membaiknya
permintaan seiring pertumbuhan ekonomi global maupun nasional. Kinerja ekspor
diperkirakan terus membaik sehingga menjadi pendorong membaiknya daya beli
masyarakat. Dari sisi lapangan usaha, kinerja seluruh lapangan usaha uang sebelumnya
terdampak pandemi COVID-19 juga diperkirakan membaik. Meskipun demikian,
kondisi perekonomian Riau juga masih dibayangi beberapa risiko diantaranya
ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19, keberhasilan implementasi vaksin
COVID-19 serta phasing out minyak sawit dalam biodiesel di Uni Eropa yang lebih cepat
dan pengenaan bea masuk anti subsidi, ditambah lagi melonjaknya kasus pandemi yang
terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarka data tersebut perlu peran Kanwil
DJPB mendorong Belanja APBN/APBD.

2. Pada Triwulan II tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau 0,41% (y-o-y),
artinya sudah mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang positif. Dilihat dari sisi
pengeluaran, struktur PDRB Riau disumbang oleh Konsumsi Rumah Tangga (36,10%),
PMTB (33,72%), Ekspor (30,91%), Impor (3,81%), Konsumsi Pemerintah (2,5%), dan
Konsumsi LNPRT (0,50%). Bila dilihat pertumbuhan per komponen pembentuk
PDRB, hampir semuanya mengalami kontraksi (tumbuh negatif) Konsumsi RT (-
2.24%), PMTB (-1.31%) Konsumsi Pemerintah (-40.93%) dan Konsumsi LNPRT (-
6.53%). Hanya komponen ekspor yang mengalami pertumbuhan positif 13,10%.

C. Analisis

1. Pagu belanja Negara dalam APBN 2021 di wilayah provinsi Riau yang dikelola oleh
Kanwil DJPb Provinsi Riau adalah sebesar Rp12.849.165.765.000. Realisasi belanja
pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan
belanja bantuan sosial pada satuan kerja K/L sampai dengan akhir bulan Juni 2021 telah
mencapai Rp3.664.277.554.162 atau sebesar 44,68 %. Sedangkan realisasi TKDD
mencapai Rp11.444.633.747.516. Selain realisasi belanja, capaian output dari belanja
dimaksud menjadi fokus kami sehingga setiap program yang telah disusun dapat tercapai
secara maksimal. Diharapkan realisasi belanja pemerintah pusat dan TKDD dapat ikut
mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
provinsi Riau.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

19

Terkait Realisasi PC PEN, sampai dengan akhir bulan Juni 2021 untuk wilayah provinsi
Riau telah tersalur sebesar Rp2.205.124.546.535 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembayaran claim COVID sebesar Rp87.698.989.660 oada 24 rumah sakut dan
1.295 pasien.

b. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp238.910.000.000 untuk
310.193 KPM.

c. Program Sembako dan Bansos Tunai sebesar Rp263.260.000.000 kepada 1.316.281
KPM.

d. Program Bantuan Sosial Tunai telah tersalur Rp202.910.000.000 kepada 376.373
KPM.

e. Program Kartu Prakerja tersalur Rp257.108.750.000 untuk 72.425 peserta.
f. Diskon Listrik sebesar Rp60.274.056.249 bagi 434.603 pelanggan.
g. Program BLT Dana Desa tersalur Rp486.840.000.000.
h. Program Padat Karya PUPR Rp222.455.797.000 bagi 13.415 tenaga kerja.
i. Padat Karya Perhubungan Rp3.699.960.571 bagi 180 tenaga kerja.
j. Padat Karya Kementan Rp21.868.827.305 bagi 6.465 tenaga kerja.
k. Padat Karya LLHK sebesar Rp2.908.565.750.

Dari kondisi tersebut yang poerlu di dorong untuk meningkatakan konsmsi Rumah Tangga,
PMTB, Konsumsi Pemerintah adalah sbb:
a. Mendorong segera realisasi DAk Fisik
b. Mendorong penyaluran BLT DD untuk meningkatkan konsumsi Riumah Tangga
c. Mendorong Realisasi Belanja Pemerintah yang nanti nya berdampak pada UMKM,

dan masyarakat.

2. Pagu belanja negara dalam APBN 2021 di wilayah provinsi Riau sebesar Rp29,03 triliun,
yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp8,20 triliun dan TKDD Rp20,83 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp3,53 triliun atau sebesar 43,10%.
Sedangkan realisasi TKDD mencapai Rp11,44 triliun atau 54,94%.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

20

Realisasi DAK Fisik masih sangat rendah, baru mencapai 5,15% sedangkan Dana Desa
sudah terealisasi 32,91%. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau telah
menyampaikan himbauan kepada para kepala Daerah lingkup Provinsi Riau agar dapat
mempercepat realisasi DAK Fisik dan Dana Desa serta belanja daerah agar manfaatnya
segera diterima oleh masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan hasil monitoring terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi:
a. DAK Fisik:

1) Kurangnya awarenya pejabat perbendaharaan pengelola DAK Fisik.
2) Beberapa OPD masih menunggu juknis dari K/L teknis.
b. Dana Desa: Terlambatnya desa-desa menyusun APBDes diantaranya
disebabkan karena terlambatnya penetapan dana ADD dari pemda kabupaten.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

21

Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau

“Optimalisasi Pemanfaatan Statistik Keuangan
Pemerintah Daerah dan Implementasi Aplikasi Sakti

WEB di Daerah”

A. Isu Tematik Daerah

1. Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (Implementasi PP Nomor
12 Tahun 2019).

2. Pengimplementasian Aplikasi Sakti WEB pada Satuan Kerja lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Kepulauan Riau.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

22

B. Kondisi Permasalahan

1. Implementasi atas PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait penyediaan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan oleh pemda. Hal tersebut
dikarenakan belum adanya petunjuk teknis penyusunan statistik keuangan pemda
dari Kemendagri, serta belum adanya pengalaman dalam penyusunan laporan
dimaksud. Sehingga sampai dengan saat ini pemda belum dapat menyediakan
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari informasi
keuangan daerah.

2. Dalam penggunaan aplikasi yang dikembangkan Ditjen Perbendaharaan di masa
pandemi Covid-19, satuan kerja harus memiliki jaringan internet yang kuat dan juga
sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan aplikasi tersebut dengan baik.
Namun berdasarkan data data pada monitoring SAKTI terkait permintaan akses
internet dan kecepatan internet di seluruh satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Kepulauan Riau, terlihat bahwa di beberapa lokasi, masih belum terdapat jaringan
internet, dan bila pun ada kondisi koneksi jaringan tidak terlalu baik.

C. Analisis

1. Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah:

Petunjuk teknis penyusunan statistik keungan yang belum terbit merupakan kendala

utama bagi pemerintah daerah untuk dapat menyusun laporan statistik keuangan

pemerintah daerah. Disamping itu aplikasi pengelolaan keuangan daerah juga masih

dalam tahap penyempurnaan oleh Kemendagri, sehingga data Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bahan dasar penyusunan kertas kerja laporan

statistik keuangan belum dapat tersedia secara tepat waktu. Sehingga kanwil perlu

mengedukasi dan sharing session kepada pemda mengenai penyusunan statistik

keuangan pemerintah daerah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

23

2. Pengimplementasian Aplikasi Sakti WEB pada Satuan Kerja lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Kepulauan Riau: Permasalahan utama yang dihadapi satker terkait dengan
penggunaan aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan adalah ketersediaan
koneksi jaringan yang belum baik di wilayahnya. Selain itu, terdapat kendala terkait
kemampuan sumber daya manusia yang belum dapat menggunakan aplikasi secara baik
sehingga terkadang satuan kerja mengalami kegagalan atau kesalahan pada saat
penyampaian tagihan pembayaran kepada KPPN, hal tersebut tentu dapat menghambat
proses percepatan pencairan anggaran di masa pandemi seperti sekarang ini.

D. Rekomendasi

1. Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah: Terkait permasalahan tersebut,
Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan koordinasi dan sharing
session dengan beberapa pemda yaitu: Pemkot Batam pada tanggal 15 Juni 2021
bertempat di BPKAD Kota Batam, Pemkab Lingga tanggal 18 Juni 2021 bertempat di
BPKAD Kabupaten Lingga dan Pemkab Natuna tanggal 21 Juni 2021. Pokok bahasan
dalam kegiatan ini adalah diskusi terkait penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah
Daerah serta permasalahan-permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan pemda
serta dalam rangka penguatan koordinasi pertukaran informasi keuangan pusat dan
daerah.

2. Pengimplementasian Aplikasi Sakti WEB pada Satuan Kerja lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Kepulauan Riau: Satuan kerja perlu melakukan pengadaan perangkat jaringan
dan perbaikan perangkat yang ada, sehingga kualitas konektivitas jaringan menjadi lebih
baik dan akses ke aplikasi menjadi baik juga. Selain itu, satuan kerja secara konsisten
perlu mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang diselenggarakan baik oleh KPPN,
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, baik secara virtual langsung melalui video
conference maupun melalui kanal-kanal youtube resmi milik KPPN dan Kantor Pusat
yang membahas mengenai penggunaan aplikasi.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

24 Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung

“Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran periode Juni 2021”

A. Isu Tematik Daerah

Terdapat tiga isu tematik RCE di wilayah Bangka Belitung pada bulan Juni 2021, yaitu:
1. Kinerja belanja K/L yang dibahas melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

periode Juni 2021.
2. Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan dua agenda kegiatan

yaitu:
a. Mensosialisasikan peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai pendorong
kebangkitan UMKM di masa pandemi melalui acara Talkshow di RRI
Sungailiat bertajuk “Kredit Murah Untuk Rakyat di Masa Pandemi
Covid-19”.
b. Survei ke debitur KUR Semester I Tahun 2021.

3. Company Visit Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bangka Belitung

Strategic Brief Sheet Juni 2021

25

B. Kondisi Permasalahan, Analisis, Rekomendasi

1. Realisasi belanja K/L di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 23 Juni 2021
mencapai Rp 1.145 miliar (40%) dari pagu sebesar Rp 2.862 miliar. Namun demikian,
terdapat dua jenis belanja yang masih perlu dilakukan percepatan realisasi di akhir
semester I, yaitu Belanja Barang (35,4% dari pagu Rp 1.154 miliar) dan Belanja Modal
(29,1% dari pagu Rp 725 miliar).

2. Beberapa permasalahan pelaksanaan anggaran yang mempengaruhi penyerapan
anggaran sampai dengan akhir Juni 2021, antara lain:
a. Secara umum, proses realokasi anggaran secara terpusat dan penambahan
alokasi anggaran pada tahun berjalan berdampak pada perubahan mekanisme
dan jadwal kegiatan.
b. Kendala dalam realisasi belanja barang antara lain berupa keterlambatan dan
perubahan juknis pelaksanaan kegiatan, perubahan bentuk kegiatan yang
menyesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi, dan sejumlah
kegiatan yang bersifat insidentil.
c. Rendahnya realisasi belanja modal antara lain disebabkan oleh gagal lelang,
reviu prototype SBSN oleh eselon I yang mengalami beberapa kali perbaikan,
menunggu persetujuan multi years contract, sengketa lahan, dan
keterlambatan pembentukan Tim Pokja Pengadaan.
d. Deviasi halaman III setiap K/L masih berada di atas 10% yang disebabkan
oleh:
• Revisi anggaran secara terpusat yang menambah/mengurangi pagu
anggaran satker.
• Perubahan mekanisme dan jadwal kegiatan satker sangat tergantung
kondisi pandemi.
• Kondisi pandemi dan kebijakan K/L yang bersifat direktif
mengakibatkan satker lebih memprioritaskan percepatan realisasi
anggaran dan ketercapaian output dibandingkan dengan menjaga
kesesuaian rencana halaman III DIPA.

3. Pada isu tematik Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan agenda
mensosialisasikan peran KUR sebagai pendorong kebangkitan UMKM di daerah, dapat
dilaporkan bahwa:
a. Sampai dengan Juni 2021 KUR di Bangka Belitung telah tersalur sebesar
Rp557 miliar dengan debitur sebanyak 12.023 orang. Bunga KUR yang
relatif murah yaitu hanya 6% dikarenakan adanya campur tangan subsidi
bunga dari pemerintah sehingga bunga tidak memberatkan pelaku UMKM.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

26

b. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk
melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Salah satu
kebijakan yang diambil pemerintah adalah memberikan tambahan
subsidi bunga pinjaman, relaksasi berupa kemudahan pengajuan
persyaratan bagi calon debitur, serta skema resktrukturisasi pembayaran
cicilan bagi debitur yang terdampak pandemi. Dengan adanya
kebijakan tersebut diharapkan para pelaku usaha dapat
memanfaatkannya untuk mampu bertahan menghadapi pandemi ini.

c. Direkomendasikan kebijakan relaksasi maupun restrukturisasi agar
dilanjutkan dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi
pandemi dari waktu ke waktu. Selain itu dari sisi daya beli, diharapkan
masyarakat luas dapat membantu para pelaku usaha dengan cara
membeli produk-produk UMKM setempat.

4. Pada isu tematik Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan
agenda Survei ke Debitur KUR Semester I Tahun 2021, dapat dilaporkan bahwa:
a. Penyaluran KUR dengan skema Mikro mendominasi jumlah debitur
penerima di Bangka Belitung yaitu sebanyak 8.969 orang dan jumlah
pembiayaan senilai Rp311,61 miliar.
b. Berdasarkan 44 responden (debitur KUR) di Kota Pangkalpinang, Kab.
Bangka, dan Kab. Bangka Tengah diperoleh informasi sebagai berikut:
1) Bunga/margin yang rendah menjadi alasan utama responden
dalam memilih KUR. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
bunga KUR sebesar 6% menjadi daya tarik utama karena
sangat membantu UMKM.
2) Sebagian besar responden mengharapkan program KUR agar
tetap dilanjutkan karena sangat membantu UMKM
utamanya usaha mikro untuk memperoleh akses permodalan
dengan bunga yang rendah. Lebih lanjut sebanyak 67,5%
responden kedepannya berminat mengambil KUR dengan
plafon yang lebih besar untuk bisa membuka unit usaha
baru.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

27

c. Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung mendorong Bank Penyalur agar
lebih selektif dalam menentukan debitur agar program KUR tepat sasaran
yaitu diperuntukkan bagi UMKM yang benar-benar membutuhkan
bantuan permodalan. Selain itu pembinaan dan sosialisasi agar dapat lebih
digencarkan sehingga masyarakat luas terinformasikan program KUR
dengan baik.

5. Pada isu tematik Company Visit Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas
Bangka Belitung (UBB), dapat dilaporkan bahwa:
a. Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung masih perlu memperkenalkan dan
lebih dekat dengan pihak akademisi yang dapat mengkritisi tugas dan
fungsi Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung.
b. Dengan melakukan kegiatan sharing knowledge, maka Pihak UBB
memperoleh wawasan mengenai keberadaan, tugas dan fungsi Kanwil
DJPb Provinsi Bangka Belitung sebagai instansi vertikal Kementerian
Keuangan, yaitu:
1) Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung menjelaskan tentang
pengelolaan keuangan negara, yaitu dari sisi aplikasi yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah antara
lain aplikasi SIMDA, aplikasi SIKD dan aplikasi SIKRI lengkap
dengan siklusnya
2) Memaparkan kebijakan dan proses penyusunan GFS
(Government Finance Statistics)
3) Semua peserta mahasiswa yang datang didampingi pihak Kanwil
DJPb Provinsi Bangka Belitung melakukan office tour,
termasuk ke ruangan kerja Kepala Kanwil dan pegawai, serta
mencoba penggunaan aplikasi e-rekon.
c. Dengan mendapat wawasan ilmu akuntansi dan pengeloaan laporan
keuangan dalam dunia kerja di harapkan perwakilan mahasiswa UBB dapat
menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari hasil pendidikan di bangku
kuliah dan menyebarluaskan ke semua mahasiswa di UBB sehingga kinerja
Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung khususnya di Bidang Pembinaan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat tersampaikan ke pihak
Universitas.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

28
Kanwil DJPb Prov. Jambi

“Publikasi dan Branding terhadap pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) dan Percepatan
Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jambi Semester I Tahun
2021”

Dalam rangka pelaksanaan Chief Regional Economist secara berkala, Kanwil DJPb Provinsi
Jambi menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:
1. Publikasi dan Branding terhadap pengelolaan keuangan BLU/BLUD di lingkup Kanwil

DJPb Provinsi Jambi dan Kanwil DJPb Provinsi Sumbar.
a. Tema kegiatan Dalam Publikasi dan Branding terhadap pengelolaan keuangan
BLU/BLUD di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Kanwil DJPb Provinsi
Sumbar “Kinerja BLU/ BLUD di Masa Pandemi”. Kegiatan bertujuan dalam
rangka peningkatan pemahaman dan kapasitas terhadap konsepsi, peran dan
keberadaan pengelolaan keuangan BLU/BLUD serta menggali permasalahan
dan berbagi pengalaman pengelolaan keuangan BLU/BLUD, sehingga perlu
diadakannya kegiatan koordinasi khususnya untuk peningkatan kinerja di masa
pandemi Pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan secara daring pada hari
kamis tanggal 17 Juni 2021.
b. Pihak yang terlibat: Dirjen Perbendaharaan, Direktur PPK BLU, Kanwil DJPb
Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Sumbar, Direktur Pelayanan Kesehatan
Rujukan Kemenkes RI, Universitas Andalas dan Universitas Jambi dan satker-
satker BLU lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Kanwil DJPb Provinsi
Sumbar.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

29

2. Narasumber dalam kegiatan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD) Provinsi Jambi Semester I Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Otoritas
Jasa Keuangan Prov. Jambi pada tanggal 22 Juni 2021.
a. Tema Kegiatan Evaluasi Program Kerja TPAKD. Kegiatan dibuka secara
langsung oleh Pj. Gubernur Provinsi Jambi ibu Dr. Hari Nur Cahya Murni,
M.Si. Kepala Kanwil DJPb Prov. Jambi dalam paparannya menyampaikan
beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian yaitu pentingnya
kolaborasi antar institusi terkait pengawalan pencairan dana PEN di Provinsi
Jambi, upaya peningkatan jumlah debitur KUR dan UMi yang diupload pada
Aplikasi SIKP, perlunya rekonsiliasi untuk penyamaan data UMKM yang
berbeda dan masing-masing institusi berfungsi sesuai perannya dan berperan
sesuai fungsinya. Selain itu untuk mencari dan melaksanakan strategi dalam
upaya peningkatan inklusi keuangan dan literasi, akan diadakan FGD
membahas hal yang lebih teknis dengan peserta dari Perbankan, OJK, BI,
Pemda, dan Kanwil Perbendaharaan. Pertemuan dilaksanakan dengan tetap
mematuhi protokol kesehatan secara ketat dalam rangka pencegahan
penularan Covid-19.
b. Pihak yang terlibat: Gubernur Provinsi Jambi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jambi, OJK, Bank Indonesia, dan Perbankan.

3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi menerima kunjungan dari Kepala Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Jambi yang baru dilantik.
a. Pertemuan dengan Kepala OJK adalah salah satu bentuk sinergi yang
dibangun oleh Kanwil DJPb Prov. Jambi dengan para stakeholder. Dalam
pertemuan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Prov. Jambi, menyampaikan
beberapa hal diantaranya adalah bagaimana upaya dan strategi kita bersama
untuk bisa menyalurkan dana anggaran KUR kepada lebih banyak penerima
UMKM serta strategi kita untuk membangun sinergi dan koordinasi bersama
antara Kementerian Keuangan dengan OJK, Pemerintah Daerah, Bank
Indonesia, serta Mitra Perbankan dalam rangka peningkatan pertumbuhan
ekonomi di daerah Jambi. Pertemuan dilaksanakan dengan tetap mematuhi
protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
b. Pihak yang terlibat: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dan OJK

Strategic Brief Sheet Juni 2021

30
Kanwil DJPb Prov. Bengkulu

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Percepatan
Penyaluran DAK Fisik/Dana Desa, Pembiayaan UMKM, dan

Pencairan Dana PC PEN untuk Vaksinasi”

A. Isu Tematik Daerah

1. Percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2. Penguatan Pembiayaan UMKM untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
3. Pembinaan BLU dalam program PC PEN terutama dalam percepatan pemberian

Vaksinasi

Strategic Brief Sheet Juni 2021

31

B. Kondisi Permasalahan

1. Realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa masih rendah
2. Belum optimalnya pelaku UMKM terutama di sektor produksi untuk mendapatkan

pembiayaan.
3. Kenaikan positif rate Covid-19

C. Analisis

1. Penyaluran DAK Fisik yang masih rendah disebabkan oleh pemda masih melakukan
proses lelang yang diharapkan sebelum 21 Juli 2021 telah dapat diselesaikan.
Sementara penyaluran dana desa di Bengkulu lebih baik telah mencapai 43,84
Persen. Desa yang belum mengajukan penyaluran disebabkan karena APBDes yang
belum ditetapkan dan adanya beberapa desa yang tersangkut masalah hukum.

2. Dalam rangka penanggulangan Covid-19 Kanwil Ikut mendorong Pemerintah desa
agar dapat memanfaatkan 8 Persen dari dana desa untuk penanggulangan Covid-19.
Terungkap bahwa melalui FGD, masih banyak desa yang belum memanfaatkan
secara optimal dana desa untuk penanggulangan Covid. Juknis yang tidak jelas
menjadi salah satu kurang optimalnya pemanfaatan dana desa untuk
penanggulangan Covid.

3. Terkait dengan pengembangan UMKM di Provinsi Bengkulu pelaku UMKM
diarahkan untuk mengakses pembiayaan pemerintah yaitu KUR dan UMi. Adapun
analisis masing-masing program adalah sebagai berikut:
a. Untuk KUR potensi pengembangan UMKM di Bengkulu khususnya di
sektor pertanian dan perikanan dan kelautan mash sangat besar. Dalam
Rakor pengembangan UMKM terungkap bahwa sinergi antara
pemerintah daerah lan Lembaga penyalur masih kurang. Lembaga
penyalur masih kurang memanfaatkan calon debitur potensial yang
diberikan oleh pemerintah daerah maupun melalui fasilias SIKP yang telah
direkam oleh pemerintah daerah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

32

b. Untuk UMi, di Bengkulu masih sedikit lembaga yang menyalurkan UMi,
sehingga realisasi penyaluran UMi belum signifikan. Kanwil telah
memfasilitasi Pemda Bengkulu Utara sebagai pilot project di Bengkulu
untuk melakukan kerjasama pembiayaan maupun kerjasama program
dengan PIP.Dalam pengembangan UMKM, Kanwil juga melakukan rapat
dengan Bank Bengkulu. Hasil dari rapat tersebut diketahui bahwa
Penempatan dana pada Bank Bengkulu belum tersalurkan secara optimal ke
sektor produksi.

4. BLU di Bengkulu terdiri dari sektor pendidikan dan kesehatan. Selain pembinaan rutin
yang dilakukan dengan BLU terkait efektivitas kerja pada BLU, pada bulan Juni ini
Kanwil fokus pada pencegahan terhadap Covid-19 melalui program PC PEN terutama
untuk pemberian vaksinasi bagi masyarakat luas. Terungkap bahwa BLU bidang
kesehatan telah siap melaksanakan vaksinasi buat masyarakat yang jumlahnya
tergantung dari persediaan vaksin yang diberikan oleh kementerian kesehatan.

D. Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah agar dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang
dananya bersumber dari DAK Fisik.

2. Desa agar dapat mengoptimalkan dana desa untuk penanggulangan Covid dengan cara
Pemerintah daerah dapat melakukan studi banding ke Provinsi Sumatera selatan yang
menurut Kementerian Desa mempunyai pengelolaan yang sudah baik yang dapat
dijadikan pedoman bagi desa.

3. Pemda agar dapat lebih bersinergi dengan perbankan salah satunya melalui sosialisasi
penyaluran KUR kepada calon debitur potensial.

4. Dalam pengembangan UMi Kanwil meminta kepada Pegadaian dan PMN untuk
dapat membuka cabang di Kabupaten yang belum tersedia contohnya Mukomuko.

5. Pemda agar dapat memanfaatkan kerjasama pembiayaan maupun kerjasama program
dengan PIP yang difasilitasi oleh Kanwil. Khusus Pemda Bengkulu Utara akan
diadakan rapat lanjutan ke hal yang lebih teknis untuk memenuhi persyaratan
kerjasama dengan PIP.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

33
Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan

“Upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintah:
Optimalisasi peran BLU BPDPKS, peningkatan kualitas pelayanan

satker BLU, dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2021”

A. Isu Tematik Daerah

Berdasarkan Kegiatan Program Strategis Kanwil DJPb Provinsi Sumsel yang telah diikuti dan
dilaksanakan, terkait peran Kanwil sebagai Regional Chief Economist dan Representasi
Kementerian Keuangan di Daerah, isu tematik regional yang diangkat adalah sebagai berikut:
1. Upaya peningkatan kinerja sektor sawit di Indonesia, melalui BLU Badan Pengelola

Dana Peremajaan Kelapa Sawit untuk menghimpun, mengelola dana, dan menyalurkan
dana hibah sebesar Rp 30 juta/ha, dengan melibatkan Perbankan & Perkebun, Dinas
Perkebunan, dan BPK.
2. Peningkatan kualitas pelayanan satker Badan Layanan Umum dan Badan Layanan
Umum Daerah di wilayah Sumatera Selatan.
3. Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021

34 B. Kondisi Permasalahan

1. Target Peremajaan Sawit Rakyat Sumatera Selatan s.d Tahun 2022 adalah 69.500 ha.
sedangkan Hingga 31 Mei Tahun 2021, Dana Peremajaan Sawit Rakyat yang telah terealisasi
adalah seluas 39.870 ha dengan nilai sebesar Rp1,05 Triliun kepada 16.671 rekening pekebun
untuk lahan sawit. Selain itu, terdapat temuan BPK dalam pelaksanaan penyaluran dana
Peremajaan Sawit Rakyat hingga tahun 2020, yaitu: i) Saldo dana masih mengendap di rekening
pekebun sebesar Rp261 Miliar (ketentuan dalam perjanjian Kerjasama bank harus mentransfer
dana dari rekening pekebun ke rekening koperasi paling lambat 14 hari kerja). ii) Transaksi
tanpa dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp464 Miliar (ketentuan dalam perjanjian
Kerjasama bank harus memverifikasi dan upload transaksi serta dokumen pertanggungjawaban
penggunaan dana PPKS sebelum dilakukan pencairan dana dari rekening koperasi). iii)
Penggunaan dana tidak sesuai peruntukan Rp2,4 Miliar (ketentuan dalam perjanjian Kerjasama
bank harus melakukan verifikasi). iv) Rekening koperasi tidak teradministrasi dengan baik (1
rekening untuk 1 proposal). Contoh rekening koperasi tercampur antara dana PSR dengan
dana operasional, atau 1 rekening koperasi terdiri dari berbagai proposal lain.

2. Sejak tahun 2020 awal pandemi COVID-19, perekonomian nasional menghadapi tantangan
luar biasa, dimana terdapat penurunan nilai secara signifikan pada sisi penerimaan negara,
namun sebaliknya di sisi belanja, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pengeluaran dalam
rangka penanganan krisis kesehatan, menjaga jaring pengaman nasional, serta memberikan
dukungan bagi dunia usaha. Badan Layanan Umum (BLU) sebagai wajah pemerintah dalam
menyediakan layanan publik diharapkan memiliki kapabilitas yang mumpuni agar dapat terus
memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 hendaknya tidak
menjadi penghambat, sebaliknya harus dipandang sebagai tantangan bagi BLU untuk terus
menjaga kualitas dan stabilitas layanan publik.

3. Sejak tahun 2019, Laporan Keuangan seluruh Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan telah
memperoleh Opini WTP atas Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK, namun ditemukan
banyak catatan laporan hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
Bila tindak lanjut ini kurang memadai, maka dapat mengurangi kualitas capaian WTP bahkan
menurunkan opini pemeriksaan BPK, hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan capaian
opini pada tahun 2020 di Kabupaten PALI.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

C. Analisis 35

Analisis terhadap 3 kondisi permasalahan pada isu tematik regional yang diangkat adalah
sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa penyaluran dari Tahun 2016 s/d 31 Mei
2021 baru mencapai 57,37% dari target peremajaan sawit hingga tahun 2022. Sehingga perlu
dilakukan upaya percepatan penyaluran dana Peremajaan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera
Selatan agar mencapai target seluas 69.500 ha pada tahun 2022. Selain itu, dilakukan pula
analisis pada temuan BPK yang diduga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: i) Sebagian
saldo mengendap di rekening pekebun beririsan dengan saldo minimum rekening tersebut; ii)
Perbankan masih kurang tertib dalam melakukan verifikasi persyaratan penyaluran yang bisa
disebabkan oleh kekurangpahaman pihak perbankan dan pihak koperasi.

2. Pada tahun 2021, Maturity Rating baru dimplementasikan di 47 BLU terpilih di seluruh
Indonesia, yang mana di Provinsi Sumatera Selatan sendiri hanya 2 dari 10 BLU yang terpilih
untuk melaksanakan kegiatan piloting ini, yaitu RSUP Dr. Rivai Abdullah dan Universitas
Sriwijaya. Untuk memastikan kontinuitas dan perkembangan layanan BLU, maka
dibutuhkan seperangkat tools yang diharapkan mampu menilai kinerja BLU secara
komprehensif dan universal bagi seluruh BLU. BLU Maturity Rating ini digunakan sebagai
perangkat bagi PPK BLU maupun BLU untuk mengukur tingkat maturitas BLU pada
seluruh aspek tata kelola organisasi secara komprehensif dan end-to-end, di mana tools ini
bersifat dinamis, dapat disesuaikan dengan kondisi dan target pada tahun yang bersangkutan.

3. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan yang dominan adalah mengenai i) Pengelolaan aset
yang belum memadai ii) Penatausahaan persediaan yang belum memadai iii) Kekurangan kas
iv) Klasifikasi penganggaran belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja pegawai yang
tidak tepat, dan v) Pengesahan pendapatan dan belanja BOS yang belum sesuai ketentuan.
Disamping permasalahan temuan BPK tersebut diatas, pada tahun 2021 ini, dalam
penyusunan LKPD Pemerintah Daerah juga dihadapkan pada tantangan Implementasi
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan
Kondisi PSBB pengujian fisik, validitas dan pemenuhan kebutuhan dan memerlukan waktu
yang lebih lama.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

36

D. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang dilakukan, rekomendasi fiskal yang ditawarkan oleh Kanwil DJPb
Provinsi Sumsel adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya peningkatan kinerja sektor sawit di Indonesia, Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Selatan merekomendasikan pada BLU BPDPKS untuk melakukan
koordinasi dengan Pemda dan KPPN lingkup Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka
percepatan penyaluran dana Peremajaan Kelapa Sawit. Selain itu, koordinasi dan
sinergi juga perlu dilakukan dengan Perbankan untuk memantau tindaklanjut
perbankan atas temuan dari BPK. Kedepannya, akan diagendakan Rapat Koordinasi
dengan Biro Ekonomi Sumatera Selatan, Dinas Perkebunan dan BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan terkait hal tersebut.

2. Dengan adanya Maturity Rating, diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja satker
BLU dan BLUD sehingga dapat memberikan pelayanan prima, efektif dan efisien
dengan memperhatikan result yang akan dinikmati oleh masyarakat dengan tetap
berkoordinasi secara aktif dengan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Untuk
mendukung harapan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sumsel merekomendasikan
satuan kerja BLU untuk melakukan persiapan serta melakukan self-assesment untuk
mengukur tingkat Maturitynya sebelum kegiatan Maturity Rating BLU secara resmi
dilakukan ke seluruh BLU. Sedangkan untuk satker BLUD direkomendasikan
melakukan self-assesment guna meningkatkan kinerja baik keuangan hingga pelayanan
kepada masyarakat.

3. Kanwil DJPb Provinsi Sumsel merekomendasikan seluruh BPKAD Kabupaten dan
Kota di Sumatera Selatan untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas capaian
WTP yang telah diperoleh selama ini dengan memperhatikan catatan Temuan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

37
Kanwil DJPb Prov. Lampung

“Kredit Program KUR Meningkatkan Dan Memperluas Akses
Pembiayaan Kepada Usaha Produktif”

A. Isu Tematik Daerah

Kredit Program KUR meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha
produktif, dapat meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah,
dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

B. Kondisi Permasalahan

1. Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-19/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring Atas Pinjaman dan Kredit
Program Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb
memperoleh pendelegasian sebagaian wewenang Direktorat SMI untuk
melaksanakan monitoring.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

38
2. Masih terdapat Debitur yang memiliki outstanding pinjaman dikarenakan
pemasukan menurun akibat kondisi pandemi covid-19.
3. Terdapat administrasi yang dipersyaratkan oleh penyalur yaitu berupa agunan
tambahan, dan informasi yang kurang jelas terkait jangka waktu kredit.
4. Terdapat penyalur yang mengenakan bunga pinjaman KUR kurang dari 6 persen
pertahun.

C. Analisis

1. Telah dilakukan monitoring dengan metode survei on the spot ke debitur KUR pada
tanggal 7 s.d 15 Juni 2021 terhadap 40 responden.

2. Hasil survei antara lain adalah:
a. Sebagian besar Penerima KUR adalah debitur baru yaitu sebanyak 65%;
b. Ada debitur dengan penyalur BRI dan Bank Mandiri menerima pinjaman
tidak sesuai akad karena dipotong biaya administrasi, jaminan, dan
asuransi;
c. Masih terdapat Pinjaman dipergunakan debitur KUR untuk konsumsi
bukan untuk usaha;
d. Suku bunga pinjaman dengan kriteria angsuran dibayar secara bulanan dan
jangka waktu pinjaman lebih dari 1 tahun terdapat suku bunga pertahun
kurang dari 6%.

3. Dampak kredit program KUR terhadap debitur, antara lain:
a. Peningkatan kinerja pelaku UMKM berupa kenaikan omset usaha dan
keuntungan terhadap 70% responden, meskipun ada 30% responden
menyatakan kinerjanya tetap dan bahkan menurun karena pandemi covid-
19;
b. Tingkat kepuasan terhadap program KUR yang telah berjalan yaitu: sangat
puas sebanyak 30%, Puas 67,5%, dan sisanya tidak tahu hanya 2,5%.

D. Rekomendasi

1. Pelaksanaan program KUR meskipun masih terdapat kendala, telah memberikan banyak
manfaat bagi pelaku usaha UMKM, untuk itu agar program KUR dilanjutkan dengan
suku bunga pinjamanan KUR lebih diperkecil;

2. Ditjen Perbendaharaan diharapkan berkoordinasi dengan pusat Bank/Penyalur, untuk
kedepannya penyalur tidak membebani persyaratan agunan tambahan bagi pelaku usaha
Mikro, serta proses pengajuan dan pencairan kredit tidak terlalu lama agar pencairan
pinjaman diterima debitur sesuai kebutuhan dan tepat waktu.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021 39

40
Kanwil DJPb Prov. Banten

“Sinergi Kanwil, KPPN dan Pemda Dalam Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi dan Terwujudnya Transparansi Serta Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah”

A. Isu Tematik Daerah

Dengan adanya peran baru sebagai Regional Chief Economist di daerah, Kanwil DJPb
Provinsi Banten mempunyai tugas memotret kondisi fiskal dan perkembangan
perekonomian di daerah sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan fiskal yang tepat
dengan mendorong efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

41

B. Kondisi Permasalahan

1. Perlu adanya sinergi, koordinasi dan sharing knowledge Kanwil dan KPPN
2. Perlu adanya sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam
penyusunan laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah.

C. Analisis

1. Kanwil DJPb Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)
pada tanggal 11 Juni 2021 bertempat di Hotel Jayakarta, Anyer dengan tema
“Penguatan Peran Kanwil dan KPPN dalam rangka Mendorong Ekonomi Daerah”.
Rakorwil dilaksanakan secara hybrid bertujuan untuk:
a. Mendapatkan persepsi yang sama dalam pelaksanaan tugas sebagai
Regional Chief Economist di daerah
b. Meningkatkan sinergitas antara Kanwil dan KPPN dalam
meningkatkan kualitas penyerapan anggaran dan penyempurnaan
mekanisme proses pencairan anggaran sehingga alokasi belanja dapat
tepat sasaran untuk mengoptimalkan penyerapan/pencairan anggaran
terhadap output yang akan dicapai.
c. Meningkatkan kinerja serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi
antara Kantor Wilayah dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Banten;
d. Meningkatkan koordinasi antara Kanwil dan KPPN selaku Regional
Chief Economist terkait kebijakan Penyaluran KUR/UMi, IKPA, KKP,
Marketplace dan penyaluran Dana Desa 2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021

42

2. Dalam rangka edukasi dan komunikasi serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama
dengan Pemerintah Daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD)/ Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) lingkup Provinsi Banten,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan Focus Group
Discussion (FGD) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kegiatan yang diselenggarakan melalui zoom meeting pada hari Rabu, tanggal 23 Juni
2021 dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Ade
Rohman. Dalam pembukaannya Ade Rohman menyebutkan dalam rangka
mewujudkan paradigma baru pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan
negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan jargon yaitu
“HAnDAL” yang merupakan akronim dari Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel
dan Loyal. Untuk mewujudkan sikap Harmonis, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Banten melaksanakan sinergi dan Kerjasama dalam bentuk FGD untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan
laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Rina
Dewiyanti dalam opening speech-nya menyampaikan meski seluruh LKPD pemerintah
daerah di Provinsi Banten sudah mendapatkan predikat WTP, namun yang diharapkan
adalah laporan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan, akuntabel dan anggaran
yang ada dapat dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Menghadirkan 3 narasumber
yang berkompeten dari Direktorat APK, Perwakiilan BPK Banten, dan Perwakilan
BPKP Banten yaitu Joko Tri Prasetyo, Richard F. Turnip, dan Fajar Nurfirmansyah
membahas tentang pentingnya menjaga kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan good governance & clear
governance. Diskusi interaktif dipandu oleh Eriswan, Kepala Bidang PAPK,
menjadikan FGD sebagai ajang sharing peserta terkait kendala-kendala apa saja yang
mereka hadapi dalam pengelolaan keuangan daerah dan solusinya.

D. Rekomendasi

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan di atas dapat memberikan manfaat
bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengetahuan kemampuan terkait
penyusunan laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan
pemerintah daerah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

43

Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta

“Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Seputar Kinerja Pelaksanaan
Anggaran dan Revisi DIPA”

A. Isu Tematik Daerah

Sosialisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Tata Cara Revisi DIPA
Tahun 2021.

B. Analisis

1. Kurangnya pemahaman satker terhadap IKPA dan revisi anggaran yang menjadi
kewenangan Ditjen Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2021.

2. Terdapat beberapa permasalahan terkait penilaian IKPA, antara lain:
a. Data penilaian IKPA belum akurat dan real time;
b. Belum adanya perhitungan tersendiri untuk indikator penyerapan
anggaran yang dananya bersumber dari PNBP;

Strategic Brief Sheet Juni 2021

44
3. Belum adanya ketetapan untuk beberapa hal seperti revisi penambahan RO tagging
PEN dan revisi kewenangan KPA yang merubah Digital Stamp misalnya revisi
anggaran dalam rangka pemenuhan bbelanja pegawai operasional dalam
perhitungan penilaian indikator revisi DIPA;

C. Rekomendasi

1. Perlunya peningkatan pemahaman satker terhadap IKPA dan revisi anggaran yang
menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2021 antara
lain melalui sosialisasi/bimbingan teknis dan pendampingan oleh kanwil dan
KPPN.

2. Terdapat usulan penyempurnaan penilaian IKPA yaitu:
a. Perlunya data penilaian IKPA yang akurat dan real time mengingat nilai
IKPA menjadi perhatian satker.
b. Perlunya perhitungan tersendiri untuk indikator penyerapan anggaran
yang dananya bersumber dari PNBP, karena belanja dari PNBP dapat
direalisasikan setelah pendapatan diterima;
c. Perlunya penegasan penilaian atas indikator revisi DIPA, terkait revisi
yang disebabkan karena kebijakan Kementerian Keuangan, misalnya
revisi penambahan RO tagging PEN, dan revisi kewenangan KPA yang
merubah Digital Stamp misalnya revisi anggaran dalam rangka
pemenuhan belanja pegawai operasional.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

45

Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat

“Langkah-Langkah Strategis Percepatan Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa serta Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha
Rakyat”

A. Isu Tematik

1. Langkah – Langkah Strategis Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2. Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Semester I

B. Kondisi Permasalahan

1. Realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021 di wilayah Provinsi Jawa
Barat tercatat masih rendah sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Realisasi penyaluran
DAK Fisik baru mencapai sebesar Rp261,66 miliar atau 7,37% dari pagu DAK Fisik
sebesar Rp3,55 triliun, sedangkan realisasi penyaluran BLT Desa sebesar Rp463,06
miliar atau 23,79% dari target penyaluran.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

46

2. Mayoritas Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu bertahan ditengah pandemi
Covid-19, namun ada sebagian kecil yang terdampak akibat pandemi Covid-19,
bahkan sampai menutup usahanya. Selain itu, sesuai dengan hasil survei bahwa
terdapat potongan dalam penerimaan pembiayaan Kredit Usaha rakyat, sehingga tidak
sesuai dengan nilai akad. Beberapa yang dijadikan alasan pemotongan adalah sebagai
biaya administrasi, Asuransi dan angsuran yang diendapkan.

C. Analisis

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas berdasarkan evaluasi kinerja penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa di Jawa Barat dan pemaparan kebijakan reviu APIP dalam
penyaluran DAK Fisik dan percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021
dapat dianalisis sebagai berikut:
1. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya penyaluran tersebut antara lain

yaitu:
a. Pemda masih melakukan proses pengadaan barang dan jasa;
b. Pemda menunggu barang/produk pada aplikasi E-Katalog;
c. terdapat permasalahan terkait keengganan APIP untuk melakukan
persetujuan data kontrak pada aplikasi OMSPAN karena tidak ada
peraturan/ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi APIP untuk
melakukan persetujuan. Ketentuan reviu yang dilakukan oleh APIP
didasarkan pada Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-
3/PK/2020 tentang Panduan Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian
Keluaran (Output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
d. ketentuan pemetaan program kegiatan yang dikeluarkan oleh Kemendagri
sehingga mengharuskan dilakukan Perubahan Perwal APBD;
e. Perubahan Aplikasi Sistem Penganggaran dari SIPKD (lokal Pemda Subang)
ke SIPD;
f. Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan sebelumnya yang tidak
segera dipertanggungjawabkan dan adanya Pilkades serentak.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

47
Kanwil DJPb Prov. DI Yogyakarta

“Strategi Pengelolaan Keuangan dan Peningkatan Kepatuhan
Badan Layanan Umum”

A. Isu Tematik

1. Pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja keuangan dan kinerja layanan BLU.
2. BLU sebagai agen pemerintah memiliki fleksibilitas berupa keleluasaan untuk

menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan,
sehingga aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU harus selalu ditingkatkan.

B. Kondisi Permasalahan

1. Dari sisi kinerja keuangan, proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2021 yang dimiliki
satker BLU tidak sesuai dengan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) dan RSB (Rencana
Strategi Bisnis) karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan untuk kinerja layanan,
satker BLU berkomitmen untuk memenuhi keberlangsungan layanan yang diberikan
sesuai RBA dan Kontrak Kinerja yang dimiliki memalui berbagai upaya.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

48

2. Terdapat empat aspek dalam menilai kepatuhan BLU. Pertama, aspek pengelolaan
rekening, masih didapati pembebanan biaya administrasi pada rekening satker BLU dan
belum terdapat mekanisme pemilihan Bank mitra melalui beauty contest dalam
pembukaan rekening. Kedua, aspek pengesahan pendapatan dan belanja, masih didapati
penumpukan pengesahan di akhir triwulan. Ketiga, aspek evaluasi tarif, satker BLU belum
melaporkan pelaksanaan tarif layanannya melalui aplikasi BIOS. Keempat, aspek
pembukuan dan LPJ Bendahara serta kelima, aspek layanan, secara umum telah
memenuhi ketentuan yang berlaku

C. Analisis

1. Pandemi Covid-19 terus menekan pendapatan BLU. Pada sektor BLU kesehatan,
Pengalihan layanan menjadi RS rujukan Covid-19 dapat menimbulkan kekhawatiran
bagi pasien non Covid-19 untuk melakukan kunjungan pengobatan ke RS rujukan
tersebut. Satker BLU Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk
keberlangsungan layanan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa RS
aman, melakukan screening Covid-19 untuk seluruh pegawai RS, melakukan screening
kepada pasien yang akan dilakukan tindakan, dan melakukan desinfeksi ruangan secara
periodik. Sedangkan pada sektor BLU pendidikan, pengaruh pandemi Covid-19
terhadap kinerja BLU rumpun pendidikan di antaranya yaitu berkurangnya potensi
pendapatan yang diakibatkan berbagai kebijakan relaksasi pembayaran Uang Kuliah
Tunggal (UKT), penurunan jumlah mahasiswa, penurunan jumlah pelatihan, dsb.
Satker BLU Pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk keberlangsungan
layanan dengan pendirian C3 (Covid Crisis Center), refocussing anggaran,
melaksanakan protokol Pandemi Covid-19 untuk semua civitas akademika dan tenaga
pendidikan, semua jenis pelayanan dan pembelajaran menggunakan sistem online,
penyesuaian besaran UKT bagi mahasiswa, penyediaan paket data, dan penerapan jam
kerja khusus pada masa pandemi Covid19. Ketidaksesuaian proyeksi pendapatan dan
belanja pada RSB dan RBA yang diakibatkan pandemi Covid-19 memerlukan
penyesuaian karena RSB dan RBA digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan
pencapaian anggaran termasuk strategi peningkatan layanan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021