Buku RCE Juni 2021

49

2. Pada aspek kepatuhan pengelolaan rekening, sesuai dengan PMK 182 tahun 2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga
disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat
mengadakan suatu perjanjian Kerjasama dengan pihak Bank Umum salah satunya
yaitu Bank tidak akan memungut biaya administrasi rekening dari rekening milik
satuan kerja lingkup K/L. Selain itu, dalam pengelolaan kas, BLU harus berpegang
pada prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko sehingga dalam
memilih bank mitra melalui beauty contest sebaiknya ditempatkan di bank
pemerintah dengan risiko yang paling rendah. Pada aspek pengesahan pendapatan
dan belanja, sesuai PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan
BLU pasal 64, disebutkan bahwa pengesahan pendapatan belanja BLU kepada
KPPN paling kurang satu kali dalam satu triwulan. Namun demikian pengesahan
pendapatan BLU dan belanja yang dibiayai dari pendapatan BLU sangat dianjurkan
untuk dilakukan periodenya lebih pendek guna mendapatkan penyajian komponen
laporan keuangan BLU yang lebih terkini. Sedangkan untuk aspek evaluasi tarif,
kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan tarif mengacu pada PMK
129/PB.5/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU pasal 42. Laporan sebagaimana
dimaksud disampaikan tahunan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

D. Rekomendasi

1. Satker BLU agar merevisi RBA dan RSB yang tidak sesuai dengan proyeksi
pendapatan dan belanja pada Tahun 2021.

2. Satker BLU agar berkoordinasi dengan pihak Bank Umum agar tidak
memungut/mengenakan biaya administrasi dari rekening milik satuan kerja lingkup
K/L (dalam hal ini termasuk BLU).

3. Satker BLU agar melakukan pengesahan pendapatan belanja BLU kepada KPPN
tidak ditumpuk di akhir triwulan, lebih baik dilakukan setiap bulan.

4. Satker BLU agar menyusun SOP dalam pemilihan Bank Mitra melalui beauty
contest

5. Satker BLU agar memenuhi kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan tarif
mengacu secara elektronik melalui BIOS, yang terdiri atas analisis kontribusi
pendapatan per kelompok tarif layanan, identifikasi tarif layanan yang aktif dan
non aktif, jumlah penerima tarif diskon, hasil survei pengguna layanan khususnya
yang didalamnya terdapat aspek kewajaran tarif, dan data tarif (sesuai template pada
BIOS).

Strategic Brief Sheet Juni 2021

50

2. Rendahnya penyaluran DAK Fisik beberapa terkendala pada:
a. penyesuaian kodefikasi DAK Fisik pada SIPD yang membutuhkan
penyesuaian nomenklatur dan perubahan APBD;
b. penyesuaian aplikasi SPID terkait program kegiatan dan sub kegiatan yang
tidak terkoneksi dengan SiRUP sehingga harus diinput manual dan lebih
lambat;
c. keterlambatan proses PBJ: menunggu penetapan DPA/Revisi DPA,
keterlambatan penunjukkan pejabat pengadaan, serta jenis barang yang akan
dibeli tidak muncul/terlambat muncul dalam e-katalog;
d. reviu APIP atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output per
jenis per bidang/subbidang sebagai syarat setiap tahap penyaluran DAK Fisik.
Dalam mereviu harus melihat kesesuaian: daftar kontrak kegiatan, titik
koordinat pada foto, daftar BAST, nilai rencana kebutuhan dana untuk
penyelesaian kegiatan, serta jumlah sisa di RKUD dan penggunaan sisa; serta
e. keterlambatan petunjuk operasional oleh beberapa K/L.

3. Dari kegiatan monev KUR yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam masa
pandemi Covid-19 ini para penerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dihadapkan
pada tantangan yang tidak ringan. Banyak usaha mengalami penurunan pendapatan,
sehingga mempengaruhi kelancaran proses pengembalian/cicilan angsuran. Untuk
melihat tingkat kelancaran pengembalian angsuran/cicilan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

No Tingkat Pengembalian Debitur
1 Lancar (tepat waktu) 36
2 Tidak Lancar (pernah nunggak) 2
3 Macet 2

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 debitur yang mengalami kemacetan dalam
melakukan pengembalian angsuran/cicilan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya
pendapatan dan berhentinya usaha debitur.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

51

D. Rekomendasi

1. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat terus melakukan pemantauan dan evaluasi atas
percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta berkoordinasi dengan Pemda
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala dalam proses penyalurannya.

2. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat terus melakukan pemantauan dan evaluasi atas
penyaluran KUR dan Umi, termasuk bersinergi dengan pihak perbankan dan Bank
Indonesia agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberikan imbas bagi
peningkatan dan pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat.

3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengupayakan:
a. percepatan penyaluran DAK Fisik 2021 diantaranya adalah dengan
percepatan proses PBJ tanpa menunggu DPA ditetapkan.
b. peningkatan kapasitas APIP juga dilakukan dengan menerbitkan pedoman
reviu APIP melalui Perdirjen Nomor PER-3/PK/2020, pengadaan
bimbingan teknis secara luring dan daring dan kerjasama bersama BPKP
untuk melakukan quality control atas pelaksanaan reviu APIP, serta
c. dilakukan pula percepatan penerbitan petunjuk teknis (juknis)/petunjuk
operasional (jukop). Penerbitan juknis paling lambat bulan Desember dan
penetapan jukop adalah minggu kedua Januari.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

52
Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah

“Peningkatan Kualitas Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah Dalam Mendorong Peningkatan Pertumbuhan
Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah”

A. Isu Tematik Daerah

Tantangan Pengelolaan BLUD di Jawa Tengah

B. Kondisi Permasalahan

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) oleh Pemerintah Daerah belum
sebaik pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) pada Pemerintah Pusat, diantaranya
dalam hal manajemen aset dan piutang. Pengelolaan aset BLUD seyogyanya digunakan
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan bukan sekedar untuk
mendapatkan keuntungan. BLUD semestinya semakin hari harus semakin berkurang
ketergantungannya terhadap dana Rupiah Murni APBD.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

53

C. Analisis

Penerapan BLUD di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu:
1. BLUD masih merupakan hal yang baru bagi Pemda. Akibatnya pemda kesulitan

mengubah pola pikir pengelolaan keuangan BLUD yang dianggap sama dengan
pengelolaan keuangan Pemda yang biasa. Di samping itu, penerapan BLUD juga
masih belum dianggap sebagai prioritas.
2. Adanya permasalahan internal dan eksternal di dalam BLUD, Diantaranya adalah
terbatasnya SDM yang memahami operasional BLUD. Dinamika pergantian pejabat
Pemda (internal dan eksternal BLUD) menyebabkan timbulnya perbedaan
pemahaman mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD.
3. BLUD belum menerapkan pengelolaan keuangan BLUD yang terstandar, Hal ini
menimbulkan perbedaan pengelolaan keuangan antar BLUD di setiap daerah
Kabupaten/Kota.

D. Rekomendasi

1. Penguatan peran Pemda dalam pembinaan BLUD.
• Sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb perlu secara proaktif
melakukan pembinaan dan memberikan pendampingan bagi Pemda
dalam pelaksanaan pembinaan BLUD. Modal utama yang perlu disiapkan
bagi Kanwil DJPb untuk melaksanakan peran ini adalah peningkatan
kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan BLUD. Internalisasi
peraturan seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 Hal Pedoman
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menjadi prioritas
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah saat ini.

2. Penyiapan regulasi dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD.
• Kanwil DJPb memberikan dorongan kepada Pemda agar dapat
meningkatkan kualitas pengelolaan BLUD melalui adopsi atau
benchmarking regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan BLU serta
pengalaman praktis pengelolaan keuangan pada BLU yang sudah berjalan,
termasuk bagaimana melaksanakan pengelolaan aset dan pengelolaan
piutang. Melalui regulasi yang disusun tersebut diharapkan BLUD dapat
tumbuh dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap
pertumbuhan ekonomi di daerah dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

54

3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD.
• Kanwil DJPb perlu menjalin komunikasi dengan BLUD potensial dan
memfasilitasi kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas SDM BLUD.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

55

Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur

“Penguatan Koordinasi Lingkup Regional Dalam Rangka Pelaksanaan
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah, Peningkatan Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Peningkatan Kontribusi

Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Provinsi Jawa Timur”

A. Isu Tematik Daerah

1. Peningkatan koordinasi Kanwil DJPb dengan pemerintah daerah terkait
pemanfaatan bersama data dan informasi serta penyelenggaraan pelaksanaan
kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Potret Temuan Laporan Keungan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 dan
pelaporan PC PEN 2021 menjadi isu strategis dalam pelaksanaan dan penyusunan
laporan keuangan tahun 2021

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diharapkan dapat berkontibusi lebih
dalam menunjang pembangunan nasional.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

56

B. Kondisi Permasalahan

1. Perlu adanya persamaan pemahaman tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil
DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah antara Kanwil DJPb
dengan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.

2. Temuan berulang atas LKKL Tahun 2020.
3. Pengendalian dalam pelaksanaan program PC-PEN tidak memadai.
4. Penerimaan negara tidak langsung disetor ke kas negara namun mengendap di

rekening bendahara/pejabat lain tanpa adanya ijin dari Menteri Keuangan.

C. Analisis

1. Belum maksimumnya kontribusi Kantor Wilayah DJPb dalam penyelenggaraan
pembinaan Keuangan Publik (keuangan negara, keuangan daerah, dan keuangan
desa) kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa akibat belum
tersosialisasikannya peran dan tanggung jawab Kantor WIlayah Ditjen
Perbendaharaan secara seutuhnya yang tidak hanya terbatas pada penyaluran dana-
dana APBN, tetapi juga atas berbagai aspek kebijakan fiskal lainnya, seperti
penyelengaraan kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran kredit
program, antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KUMK (Kredit Usaha Mikro
Kecil) seperti Kredit Ultra Mikro (UMi), penyaluran subsidi, pembinaan
pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), pembinaan dan
edukasi pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Desa, dan Pinjaman Daerah
maupun penyelenggaraan sistem pelaporan keuangan pemerintah yang
terkonsolidasi.

2. Temuan berulang terutama pada permasalahan pengelolaan aset tetap yang belum
memadai sehingga berdampak terhadap validitas dan akurasi data. Peningkatan
validitas dan akurasi data aset terus dilakukan termasuk didalamnya upaya
inventarisasi kembali aset dan revaluasi aset.

3. Permasalahan pelaksanaan dan pelaporan program PC-PEN tahun 2020
teridentifikasi terkait ketidaktepatan penggunaan akun khusus COVID-19 dan
kecukupan pengungkapan atas realisasi belanja dan realisasi output PC-PEN.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

57

4. Masih adanya persepsi bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan
penerimaan Kementerian/Lembaga yang menjadi hak Kementerian/Lembaga. Hal ini
perlu digaris bawahi bahwa PNBP merupakan penerimaan negara yang akan
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat
Indonesia. Pada beberapa K/L, tingkat kepatuhan terhadap regulasi PNBP juga cukup
rendah terutama kepatuhan untuk menyetorkan penerimaan negara ke rekening kas
negara secara tepat waktu.

D. Rekomendasi

1. Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu mendapatkan tindak lanjut pada
kesempatan pertama melalui kegiatan nyata. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur telah
melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso, dan Pemkot Malang tentang Pemanfaatan Bersama Data Dan Informasi
Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah pada tanggal 14 Juni 2021 di Ruang Rapat Walikota Malang
dan 22 Juni 2021 bertempat di Pendopo Pemkab. Bondowoso. Penandatangan MoU
tersebut juga akan dilakukan dengan Pemerintah Daerah lainnya di Jawa Timur untuk
dapat memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah tugas dan fungsi Kanwil
DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah tidak hanya terbatas pada
penyaluran dana-dana APBN.

2. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur terus mendorong satuan kerja dalam meningkatkan
pengelolaan aset tetap dengan memberikan hasil validasi monitoring aset tetap, aset tak
berwujud dan aset lain-lain (termasuk didalamnya data anomali pada aset) serta berupaya
memberikan solusi nyata dalam menjaga validitas dan akurasi data aset.

3. Program PC-PEN masih menjadi isu strategis pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran
yang saat ini. Mitigasi risiko audit tahun 2021 atas program PC-PEN dari sisi
pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban, serta pengungkapan pada laporan
keuangan dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada satuan kerja
terutama terkait ketepatan penggunaan akun khusus Covid-19 dan kecukupan
pengungkapan atas realisasi belanja dan realisasi output PC-PEN.

4. Perlunya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara DJA dan DJPb dalam
pelaksanaan Monev PNBP, utamanya dalam pemberian solusi berkaitan dengan
permasalahan yang terjadi di Satker tentang pengelolaan PNBP mereka. Sebagai contoh
adalah penyelesaian piutang PNBP Satker yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara
yang tidak mampu membayar kewajibannya.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

58

Halaman ini sengaja dikosongkan
Strategic Brief Sheet Juni 2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021 59

60
Kanwil DJPb Prov. Bali

“Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Optimalisasi Tata
Kelola BLU”

A. Isu Tematik Daerah

Kondisi perekonomian Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I 2021 masih terkontraksi
namun sedikit membaik dibandingkan Triwulan sebelumnya. Ekonomi Provinsi Bali
tercatat terkontraksi sebesar 9,85% (yoy) di Triwulan I 2021, lebih baik dibanding
Triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 12,21% (yoy). Kondisi Kinerja
perekonomian pada triwulan II 2021 diperkirakan semakin membaik dibandingkan
triwulan sebelumnya. Berlanjutnya proses vaksinasi Covid-19 mendorong pelaku usaha
dan konsumen semakin optimis untuk melakukan kegiatan perekonomian. Secara umum
belanja pemerintah semakin meningkat dengan naiknya belanja pemerintah pusat menjadi
41.68% (30 Juni 2021) dan belanja pemerintah daerah menjadi 20.59% (31 Mei 2021).
TKDD sampai dengan triwulan II 2021 naik menjadi 55.12% dari total pagu sebesar 11.6
triliun. Hal ini dapat semakin ditingkatkan lagi apabila kinerja DAK Fisik yang baru
terealisasi sebesar 9.05% dapat dioptimalkan lagi.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

61

B. Kondisi Permasalahan

1. Penerimaan negara yang menurun secara signifikan sebesar 22,31%. Hal ini berbanding
terbalik dengan Belanja Negara (Belanja Pemerintah Pusat, DAKF DAK-NF, Dana Desa)
yang meningkat sebesar 29,6% sehingga memberikan tekanan cukup besar terhadap
APBN.

2. Belanja Pemerintah Pusat belum terserap sesuai target yang ditetapkan sebesar 40%.
3. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali masih lebih banyak diarahkan ke

Belanja Operasional. Secara umum Belanja Pemerintah Pusat belum cukup berkualitas
dan tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Pengelolaan BLU di Provinsi Bali belum berjalan optimal dengan share belanja terhadap
PDRB yang masih relatif kecil.

C. Analisis

1. Penerimaan negara yang menurun secara signifikan. Berdasarkan Laporan Hasil Monev
Implementasi Modul Penerimaan Negara Generasi III (MPN G3) yang disusun pada
Minggu I Juni 2021, didapati kondisi realisasi penerimaan negara di tahun 2021
menurun dibandingkan realisasi penerimaan negara di tahun 2020 sebesar 22,31% (dari
Rp5,016 Triliun per 31 Mei 2020 menjadi Rp3,897 Triliun per 31 Mei 2021).
Penurunan terbesar disumbangkan dari penurunan penerimaan perpajakan sebesar
23,47% (dari Rp3,78 Triliun menjadi Rp2,89 Triliun).

2. Belanja Pemerintah Pusat belum terserap sesuai target yang ditetapkan.
a. Secara keseluruhan, serapan Belanja Pemerintah Pusat s.d Juni 2021 telah
melewati target 40% yaitu sebesar Rp4,9 Triliun (41,9%). Namun, serapan ini
didorong oleh serapan Belanja Pegawai yang relatif sangat tinggi mencapai
Rp2,2 Triliun (50,8%).
b. Serapan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos rata-rata masih
37%.
c. Permasalahan realisasi yang dihadapi Satker beragam, dengan isu administratif
yang terjadi merata hampir di semua K/L. Isu administratif tersebut
mencakup: proses penunjukan pejabat perbendaharaan, proses refocusing di
tingkat pusat, dan proses turunnya juknis pelaksanaan anggaran yang lama.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

62

3. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali masih lebih banyak diarahkan ke
Belanja Operasional.
a. Pagu Belanja Pegawai di Provinsi Bali mencapai Rp4,3 Triliun sedangkan
pagu Belanja Barang (tidak termasuk Akun Belanja 526) sebesar Rp3,8
Triliun. Ini berarti porsi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dalam APBN
Provinsi Bali mencapai 8,1 Triliun (68,1%).
b. Di sisi lain, porsi Belanja Modal, Belanja Bansos, dan Belanja Barang yang
akan diserahkan ke Pemda (526) sebesar 31,5%. Padahal jenis belanja inilah
yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas dan memberikan daya
ungkit (multiplier effect) kepada perekonomian yang relatif lebih besar
dibanding Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
c. Berdasarkan Kajian Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal yang disusun pada
Minggu IV Juni 2021, didapati bahwa alokasi Belanja Modal pada kurun
waktu tahun 2016 s.d. 2021 berada pada kisaran 17% s.d. 25%, dengan porsi
alokasi yang paling tinggi secara nominal di tahun 2021 sebesar Rp2,94
Triliun atau 24,94% dari total alokasi Belanja Pemerintah Pusat di Bali
(Rp11,78 Triliun). Nilai penyerapan Belanja Modal pemerintah pusat di
Provinsi Bali belum terlalu signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali,
mengingat ada pada kisaran 0,65% s.d. 0,93% untuk periode 2016 s.d. 2020.
Adapun proporsi realisasi seluruh Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali
terhadap PDRB Provinsi Bali ada pada kisaran 3,96% s.d. 4,27% untuk
kurun waktu tahun 2016 s.d. 2020.

4. Pengelolaan BLU di Provinsi Bali belum berjalan optimal dengan share belanja
terhadap PDRB yang masih relatif kecil.
a. BLU di Provinsi Bali belum dapat mengembangkan optimalisasi PNBP dari
pengelolaan asset tetap dan optimalisasi kas. Masih kurangnya inovasi dalam
layanan BLU sebagai akibat kurangnya komitmen pejabat pengelola BLU
dalam menggerakkan sumber-sumber potensi pendapatannya, serta
minimnya pemahaman pengelolaan keuangan BLU yang business-like.
b. Berdasarkan inventarisasi atas kebutuhan edukasi pengelolaan keuangan
BLU, pada Minggu II Juni 2021 disusun Laporan Pembinaan BLU di
Provinsi Bali, yang telah secara reguler dan konsisten memberikan konten
edukasi melalui media sosial Youtube dan Spotify Kanwil DJPb Provinsi
Bali, diawali pada bulan Januari 2021. Untuk bulan Mei 2021, telah
dilaksanakan BLU Talks dengan topik “Peranan Dewas dalam Mendukung
Peningkatan Kualitas Tata Kelola BLU.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

63

c. Berdasarkan Kajian Kemanfaatan BLU yang disampaikan pada Minggu IV Juni,
secara keseluruhan (tujuh BLU di Provinsi Bali), dengan menggunakan pendekatan
pengeluaran, kontribusi total Belanja BLU terhadap PDRB Provinsi Bali
(berdasarkan harga berlaku) adalah sebesar 0,87 persen di tahun 2019, dan
meningkat menjadi sebesar 0,94 persen di tahun 2020

D. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan diversifikasi ekonomi di Provinsi Bali untuk mengurangi tekanan
akibat menurunnya penerimaan dan meningkatnya belanja. Saat ini sektor
pariwisata mendominasi lebih 50% ekonomi Bali. Pemerintah Daerah Bali
berbenah melakukan diversifikasi pada sektor Pertanian,

2. Perdagangan, Industri, dan Ekonomi Kreatif.
3. Peningkatan sinergi Kementerian Keuangan dengan seluruh

Kementerian/Lembaga dalam akselerasi Belanja Pemerintah Pusat baik di tingkat
daerah maupun di tingkat pusat, untuk meningkatkan keseragaman pemahaman di
seluruh lapisan birokrasi tentang pentingnya percepatan realisasi belanja.
4. Refocusing Belanja Pemerintah Pusat untuk peningkatan kualitas belanja yang
tepat sasaran.
5. Perlu lebih banyak dilakukan sharing knowledge antar BLU dan dengan
profesional di bidang bisnis, agar BLU memiliki cara pandang yang lebih luas
untuk mengembangkan inovasi layanannya. Selain itu, diperlukan peningkatan
kuantitas edukasi, agar pemahaman mengenai pengelolaan keuangan BLU dapat
ditingkatkan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

64
Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat

“Perkembangan Terkini Perekonomian Di Tengah
Pandemi Covid-19 dan upaya Peningkatan Kinerja Badan
Layanan Umum ( BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)”

A. Isu Tematik Daerah

1. Perkembangan Terkini Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Di Tengah
Kondisi Pandemi Covid-19;

2. Upaya Peningkatan Kinerja Badan Layanan Umum ( BLU) dan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

65

B. Kondisi Permasalahan

1. Kontraksi ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan I tahun 2021
sebesar 1,13 persen (yoy) disebabkan karena terjadi kontraksi pada sejumlah sektor
yang memiliki kontribusi besar pada lapangan usaha, seperti sektor Pertambangan
dan Penggalian, Konstruksi, dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum. Selain itu sektor Pariwisata pun sangat terpukul dengan kondisi pandemi
Covid-19 yang masih terjadi saat ini. Sektor Pariwisata yang baru saja bangkit pasca
gempa bumi yang cukup besar pada 2018, kembali terpuruk terkena dampak
pandemi Covid-19;

2. Pada sisi pengeluaran terutama pada Konsumsi Pemerintah terjadi kontraksi sebesar
4,85 persen. Realisasi APBN di NTB sampai dengan triwulan I 2021 hanya sebesar
19,74 persen dari total pagu sebesar Rp13,4 triliun. Kontraksi dan keterpurukan
juga terjadi pada dunia usaha. Keterpurukan pada dunia usaha terutama pada sektor
usaha yang menyerap tenaga kerja secara masif dapat mengakibatkan semakin
terpuruknya perekonomian NTB;

3. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pelayanan
kepada masyarakat pada satker BLU dan BLUD lingkup Provinsi NusaTenggara
Barat di tengah kondisi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.
Disamping eksistensi layanan, upaya meningkakan kemampuan dalam menjaga
ketahanan financial (cash flow) yang sehat pada saker BLU dan BLUD tetap terus
dilakukan.

C. Analisis

1. Gubernur NTB dalam kegiatan Desiminasi Perekonomian NTB menyampaikan
bahwa Pemerintah Pusat memiliki fokus dalam pengendalian Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memastikan perekonomian tetap
berjalan. Gubernur mendorong agar event internasional yang akan dilaksanakan di
NTB, seperti lomba balap sepeda Tour De France pada bulan September, MotoGP
Mandalika bulan Oktober dan World Superbike (WSBK) pada bulan November
2021 dipastikan dapat dilaksanakan. Untuk para pelaku UMKM yang kesulitan
dalam hal pembiayaan/permodalan guna keberlangsungan usaha nya di masa
pandemi Covid-19 saat ini, perlu mendapatkan perhatian lebih. Untuk itu KUR
sebagai salah satu alternative pembiayaan/permodalan harus dioptimalkan
penyalurannya. Terutama pada sektor pertanian, perkebunan dan sektor-sektor
produksi yang menyerap tenaga kerja secara masif;

Strategic Brief Sheet Juni 2021

66
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis pertumbuhan ekonomi Provinsi
NTB pada triwulan I tahun 2021. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif,
namun belum cukup untuk dapat menahan terjadinya kontraksi perekonomian.
Sementara Bank Indonesia Perwakilan NTB tidak henti-hentinya berinovasi dengan
berbagai program strategis dan bersinergi antara lain dengan pembinaan usaha kecil
di sektor perikanan, peternakan, pertanian, perburuan dan kehutanan. Kantor
Perwakilan OJK Provinsi NTB bersama perbankan menyampaikan bahwa realisasi
penyaluran KUR hingga triwulan I 2021 telah berjalan sesuai yang diharapkan.
Realisasi KUR sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan tumbuh pesat terutama
dengan pinjaman berkelompok yang mampu mendorong peningkatan lapangan kerja
dan penghasilan petani;
3. Kinerja APBN sampai dengan akhir bulan Juni 2021 telah mencapai sebesar Rp5,65
triliun atau 42,25 persen dari total pagu sebesar Rp13,4 triliun. Hal ini sudah cukup
baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pantauan realisasi penyaluran KUR
sampai dengan bulan Juni 2021 telah mencapai Rp2,29 triliun dengan jumlah
debitur terbanyak pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dan kemudian
diikuti sektor perdagangan besar dan eceran;
4. Sementara untuk BLU dan BLUD, ditengah kondisi Pandemi Covid-19 yang masih
berlangsung saat ini eksistensi layanan dan ketahanan financial (cash flow) BLU dan
BLUD di wilayah NTB harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Dengan menggunakan
prinsip dan tata kelola layanan dan financial (cash flow) yang sehat serta selalu
memitigasi perubahan kenaikan biaya operasional sangat menentukan eksistensi BLU
dan BLUD. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, dengan tidak
mengutamakan mencari keuntungan semata, kemudian megelola keuangan secara
otonom oleh BLU dan BLUD dengan prinsip efisiensi dan produktivitas serta
fleksibilitas diharapkan dapat menjadikan BLU dan BLUD di wilayah NTB menjadi
lebih agile.

D. Rekomendasi

1. Perspektif pertumbuhan ekonomi NTB yang diharapkan sampai dengan akhir tahun
2021 sebesar 3,8 persen atau 4,2 persen dapat diwujudkan dengan peningkatan
sinergi dan kolaborasi disemua lini. Peningkatan pelaku UMKM perlu terus
didorong dengan menyasar sektor pariwisata, pertanian, perburuan dan kehutanan,
dan jasa. Akses permodalan dapat menggunakan program KUR dengan target utama
pelaku UMKM pada sektor tersebut diatas;

Strategic Brief Sheet Juni 2021

67

2. Akselerasi kinerja penyaluran APBN sampai dengan triwulan II 2021 terus
ditingkatkan agar bisa melampau target 40 persen atau dapat mencapai 45-50 persen
dari total pagu sebesar Rp13 triliun. KUR sebagai salah satu alternative
pembiayaan/permodalan pelaku UMKM terus didorong untuk mengatasi
keterpurukan pelaku usaha saat ini. Porsi penyaluran KUR kepada Kelompok Usaha
Bersama (Kube) dan Gabungan Kelompik Tani (Gapoktan) perlu ditingkatkan lagi.
Total penyaluran KUR sampai dengan triwulan II 2021 sebesar Rp2,29 triliun
dengan debitur sebanyak 66.640 orang. Dengan penyaluran KUR di berbagai sektor
terutama sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor perdagangan besar dan
eceran serta sektor pariwisata diharapkan geliat perekonomian semakin membaik dan
pada akhirnya membawa pertumbuhan ekonomi NTB;

3. Beberapa strategi dalam menjaga layanan dan ketahanan financial (cash flow) BLU
dan BLUD diwilayah Nusa Tenggara Barat dapat dilakuka n dengan cara antara lain:
a. Penguatan keberpihakan kepada pengguna layanan BLU dan BLUD;
b. Menjaga kapasitas dan kualitas layanan yang diberikan;
c. Efisiensi belanja BLU dan BLUD serta menciptakan inovasi layanan;
d. Menjadikan Teknologi Informasi menjadi core dalam pelaksanaan layanan
BLU dan BLUD.

4. BLU dan BLUD memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian Nusa
Tenggara Barat. Untuk itu penguatan kinerja dan layanan dari berbagai lini harus
terus menerus ditingkatkan. Dengan keterbatasan APBN yang dialokaskan kepada
Pemerintah Daerah saat ini, BLU dan BLUD diharapkan mampu memberikan
kontribusi yang signifikan dalam perekonomian di wilayah NTB. Kontribusi dan
optimalnya pelaksanaan BLU dan BLUD berkolerasi positif bagi pertumbuhan
ekonomi NTB.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

68
Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur

“Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Tantangan Fiskal Regional
Dalam Mendorong Sektor Pariwisata Sebagai Prime Mover
Ekonomi Nusa Tenggara Timur”

A. Isu Tematik Daerah

1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTT
2. Tantangan Fiskal Regional Dalam Mendorong Sektor Pariwisata Sebagai Prime

Mover Ekonomi Nusa Tenggara Timur
3. Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN di Lingkup

Kanwil DJPb Provinsi NTT

Strategic Brief Sheet Juni 2021

69

B. Kondisi Permasalahan

1. Adanya reformulasi capaian dan perubahan nama indikator Konfirmasi Capaian
Output menjadi Capaian Output, serta perubahan pembobotan beberapa
indikator. Perubahan-perubahan tersebut ditetapkan dalam Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Indikator Kinerja PelaksanaanAnggaran serta tidak ada relaksasi di tahun 2021
dapat berpengaruh terhadap capaian nilai IKPA tahun 2021.

2. RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 sektor pariwisata ditetapkan sebagai
penggerak utama (prime mover) perekonomian Nusa Tenggara Timur. Namun
demikian, kontribusi yang disumbangkan oleh sektor ini tehadap PDRB masih
sangat kecil yaitu hanya 0,75 persen dalam 2 tahun terakhir, untuk
meningkatkan kontribusi sektor ini sehingga bisa menjadi lokomotif penggerak
perekonomian di NTT perlu extra effort .

3. Jabatan fungsional APK APBN diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pengelolaan APBN di Satker. Namun banyak pejabat fungsional APK APBN
belum memahami dengan baik jabatan fungsional ini.

C. Analisis

1. Nilai IKPA tingkat Kanwil DJPb Provinsi NTT sampai dengan Mei 2021
sebesar 82,24. Bila dibandingkan nilai per indikator tahun 2021 dengan tahun
2020 terdapat 3 indikator mengalami penurunan capaian yaitu Revisi DIPA,
Retur SP2D, dan Renkas. 2 indikator lain bernilai <89 ( ‘Cukup’) yaituDeviasi
Halaman III DIPA dan Kesalahan SPM. Selain kondisi yang masih pandemi
Covid-19, hal lain yang mempengaruhi nilai IKPA sampai dengan bulan Mei
2021 antara lain yaitu Refocussing anggaran, pembayaran THR, juga yang
khusus untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalahBencana Badai
Seroja yang terjadi pada awal bulan April 2021.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

70

2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Force Field Analysis (FFA), diidentifikasi
beberapa faktor pendorong (driving forces) untuk mewujudkan sektor pariwisata
menjadi prime mover peningkatan ekonomi NTT. Faktor pendorong atau faktor
yang perlu lebih dioptimalkan antara lain:
a. telah adanya dukungan kebijakan pemerintah
b. Keberagaman daya tarik wisata,
c. adanya dukungan fiskal dari pemerintah
d. Perkembangan Media sosial yang sangat cepat

Selain itu, terdapat faktor penghambat (restraining forces) terwujudnya sektor
pariwisata menjadi prime mover peningkatan ekonomi NTT yang perlu
diminimalisir, yaitu :

a. minimnya infrastruktur pendukung pariwisata
b. keterlibatan masyarakat di daerah wisata masih rendah,
c. minimnya atraksi dan event pariwisata
d. Belum meratanya kualitas SDM pariwisata.

D. Rekomendasi

1. Peningkatan tingkat pemahaman satker terhadap IKPA setelah reformulasi capaian
IKPA dan strategi untuk mencapai atau bahkan melampaui target. Kanwil DJPb
Provinsi NTT meningkatkan koordinasi dengan KPPN untuk peningkatan
pemahaman reformulasi IKPA dan strategi untuk mencapai/melampaui target.

2. Faktor Pendukung
a. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah .

• Pemerintah daerah NTT telah meluncurkan program Pariwisata Estate
merupakan konsep pembangunan kawasan pariwisata yang semua barang
dan jasa yang dibutuhkan wisatawan terdapat dalam satu kawasan wisata
(5A) yang pengelolaannya mengedepankan community based tourism.

b. Dukungan Fiskal Dari Pemerintah
• Penyediaan alokasi dana pada APBN dan APBD untuk pembiayaan
belanja infrastruktur untuk mendukung pariwisata cukup besar. Untuk
itu, alokasi fiskal untuk pariwisata ini diharapkan dapat dioptimalkan
untuk mencapai output strategis yang telah ditetapkan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

71

c. Keberagaman Daya Tarik Wisata
• Keberagaman Daya tarik wisata perlu pengorganisasian dan
pengelompokkan ke dalam paket-paket wisata dan promosi wisata,
sehingga para wisatawan yang hendak ke NTT bisa menyesuaikan dengan
lama waktu rencana tinggal mereka.

d. Peran Media Sosial
• Pemanfaatan promosi melalui medsos maupun para influencer perlu
terus didorong dan dilakukan dengan strategi khusus yang berkelanjutan

Faktor Penghambat (Restraining Forces)
1. Minimnya Infrastruktur Pariwisata

• Pemerintah melalui APBN dan TKDD terus secara bertahap
memperbaiki infrastruktur pariwisata khususnya di beberapa kawasan
destinasi pariwisata super prioritas, salah satunya ada di Labuan Bajo,
NTT

2. Minimnya Atraksi dan Event Pariwisata
• Setiap pemerintah daerah harus memiliki event/atraksi rutin setiap tahun
tentunya disertai dengan narasi yang menjual. Perlunya pembenahan
kelembagaan pariwisata di NTT dan keterlibatan masyarakat khususnya
pelaku bisnis pariwisata, masyarakat kawasan wisata, serta pemerintah
daerah perlu bersama menyusun paket/bundling-bundling pariwisata
yang saling terkoneksi.

3. Minimnya Keterlibatan Masyarakat
• Pemerintah harus bisa memberikan insentif berupa Kredit Usaha Rakyat
maupun Pembiayaan Ultra Mikro untuk masyarakat dapat berusaha di
daerah wisata serta bentuk usaha penunjang pariwisata lainnya serta
mengoptimalkan peran BUMDes.

4. Belum Meratanya Kualitas SDM Kepariwisataan
• Program pengembangan serta pembinaan SDM khususnya para pelaku
pariwisata oleh pemerintah maupun NGO (Non Government
Organization) perlu terus diberdayakan. Perlu diadakan Bimtek agar
dapat membahas permasalahan dalam implementasi jabatan fungsionall
APK APBN dengan lebih mendalam dan tuntas.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

72

Halaman ini sengaja dikosongkan
Strategic Brief Sheet Juni 2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021 73

74
Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat

“Peningkatan Peran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
dalam Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Wilayah

Kalimantan Barat”

A. Isu Tematik Daerah

Isu dan kondisi permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Barat selama bulan Juni
tahun 2021 diantaranya sebagai berikut:
1. Peran APBN dalam penanganan Pandemi Covid-19 pada Provinsi Kalimantan

Barat.
2. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bagi K/L yang mempunyai kinerja

rendah dan mempunyai satker banyak.
3. Peningkatan peran, kapasitas, dan kualitas layanan dalam pengimplementasian pola

pengelolaan keuangan BLUD.
4. Mendorong optimalisasi pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan

Ultra Mikro (UMi).
5. Implementasi marketplace yang belum optimal.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

75

6. Penguatan peran Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist
dengan cara:
a. Bekerja sama dan berdiskusi dengan ekonom Universitas Tanjungpura
mengenai kondisi perekonomian terkini di Provinsi Kalimantan Barat.
b. Penyaluran informasi kepada masyarakat umum terkait realisasi dan
kinerja APBN di Kalimantan Barat sampai dengan periode Mei 2021.

B. Rekomendasi

Untuk menghadapi isu-isu dan kondisi permasalahan pada bulan Juni tahun 2021 pada
Provinsi Kalimantan Barat tersebut, rekomendasi kegiatan yang dijalankan oleh Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan kelompok kegiatan sebagai berikut:
1. Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan

melakukan:
a. Kunjungan Koordinasi Data APBD/LKPD ke BPKAD Kabupaten
Ketapang.
b. Persiapan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
UAKBUN-D TA 2021.
c. Narasumber Rakemis Fungsi Keuangan Polda Kalbar.

2. Reviu Pelaksanaan Anggaran yaitu melakukan Dialog dengan K/L terkait Reviu
Pelaksanaan Anggaran.

3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan yaitu melakukan FGD dengan
Direktur RSUD dr. Soedarso.

4. Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu melakukan Dialog
dengan K/L yang mempunyai Capaian IKPA Tw I 2021 Rendah.

5. Implementasi Marketplace yaitu melakukan Dialog Evaluasi dan Monitoring
Pelaksanaan Marketplace Lingkup Kanwil DJPb Kalbar.

6. Penguatan Peran Ditjen Perbendaharaan dengan mengadakan Coffee Morning
“”Kondisi Terkini Perekonomian di Kalbar” dan Konferensi Pers APBN Kalbar
Edisi Juni 2021.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

76 Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah

“Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Membangun
Penguatan Peran Kanwil DJPb Prov. Kalteng sebagai
Regional Chief Economist dalam Fungsi Pelaksanaan

Anggaran”

A. Isu Tematik Daerah

1. Pelaksanaan Anggaran.
2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

B. Kondisi Permasalahan

1. Belanja K/L di wilayah Kalimantan Tengah masih menunjukkan angka realisasi yang
rendah.

2. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Pemprov Kalimantan Tengah, Kabupaten
Seruyan dan Kab. Kotawaringin Timur masih menunjukkan kinerja yang rendah.

3. Kualitas dan Akuntabilitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Raihan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2020 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

77

C. Analisis

1. Belanja K/L sampai dengan 31 Mei 2021 adalah Rp2,88 triliun atau 27,29% dari
pagu. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya realisasi belanja pemerintah pusat
tumbuh 33,7 persen dari bulan April 2021 yang sebesar Rp2,07 triliun dan tumbuh
negatif 1,47 persen (yoy) dibandingkan dengan Mei Tahun 2020. Program PC-PEN
yang sudah tersalur di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 23 Juni
2021 sebesar Rp708,46 Miliar tumbuh 15,9 persen.

2. DAK Fisik sampai dengan 31 Mei 2021 di Pemprov Kalimantan Tengah tersalur 5,62%
sebesar Rp16,97 miliar dari total pagu sebesar Rp301,95 miliar. Sedangkan pada Kab.
Seruyan dan Kab. Kotawaringin Timur DAK Fisik belum ada penyaluran, dengan pagu
masing-masing Rp84,45 miliar untuk Kab. Seruyan dan Rp123,50 miliar untuk Kab.
Kotawaringin Timur. Di sisi lain Dana Desa di Kab. Seruyan baru tersalur 26,11%
sebesar Rp29,08 miliar dari total pagu sebesar Rp111,35 miliar, sedangkan di Kab.
Kotawaringin Timur baru tersalur 35,76% sebesar Rp58,06 miliar dari total pagu
sebesar Rp162,35 miliar. Tingkat penyaluran DAK Fisik ini idealnya sudah dapat
tersalur sampai dengan Tahap I (25%), sedangkan penyaluran Dana Desa idealnya
sudah dapat tersalur Tahap I (minimal 40%).

3. Tingkat kinerja TKDD yang tinggi dapat menjadi salah satu dorongan peningkatan
pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, sangat diperlukan peran semua stakeholders
dalam mewujudkannya. Adanya komitmen bersama antara Kanwil DJPb Provinsi
Kalteng sebagai representasi Kemenkeu di Provinsi Kalteng dengan Pemda merupakan
prasyarat terwujudnya peran yang optimal

4. Kajian Fiskal Regional sebagai salah satu output Kanwil DJPb Provinsi Kalteng yang
menyajikan kondisi dan rekomendasi fiskal di Kalimantan Tengah perlu menjadi
bahan/referensi bagi Pemda dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan
perekonomian di daerah masing-masing.

5. Dalam rangka memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum (BLU) berjalan dengan baik, sesuai PMK 129/PMK.05/2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, dilaksanakan kegiatan monitoring dan
evaluasi BLU Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

78

6. Kualitas dan akuntabilitas LKPD merupakan unsur yang sangat penting guna
mewujudkan sistem informasi keuangan yang andal. Dalam upaya mewujudkan
pencapaian tersebut salah satunya dengan melaksanakan Focus Gorup Discussion
dengan seluruh pemerintah daerah.

7. LKPP dan LKPD tahun 2020 menggambarkan pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2020 dalam situasi dan kondisi yang sangat kompleks akibat pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Walaupun dalam kondisi extraordinary
pemerintah tetap menjalankan APBN secara pruden, transparan dan akuntabel.
Kondisi ini dapat dilihat dari capaian LKPP dan LKPD Pemda Provinsi dan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK.

D. Rekomendasi

1. Mendorong akselerasi kegiatan dan penyerapan anggaran oleh satker (K/L) dengan
pagu besar dan akselerasi penyaluran DAK Fisik tahun 2021 di Pemprov Kalimantan
Tengah serta penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021 di Kab. Seruyan dan
Kab. Kotim. Dengan tujuan adanya peningkatan penyerapan belanja K/L mapun
DAK Fisik dan Dana Desa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi
Kalimantan Tengah, untuk mewujudkan tujuan ini telah dilaksanakan:
a. Ekspose Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran bulan Mei 2021 pada
media massa.
b. one-on-one meeting dengan satuan kerja yang memiliki pagu besar,
realisasi rendah dan program strategis nasional yang meliputi Dinas
Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Prov. Kalimantan
Tengah, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Balai Pengelola
Transportasi Darat Wilayah XVI Prov. Kalimantan Tengah, Institut
Agama Islam Negeri Palangka Raya, SNVT Pelaksanaan Jaringan
Pemanfaatan Air I Kalimantan Tengah, dan Kanwil Kemenag Prov.
Kalimantan Tengah,
c. one-on-one meeting dengan Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah dan menyelenggarakan FGD dengan SOPD
penerima DAK Fisik terkait pelaksanaan DAK Fisik untuk membahas
permasalahan dan langkah-langkah akselerasi pemenuhan persyaratan
penyaluran pada Pemprov Kalteng.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

79

d. one-on-one meeting dengan Bupati Seruyan dan menyelenggarakan
FGD dengan SOPD penerima DAK Fisik terkait pelaksanaan DAK
Fisik dan Penyaluran Dana Desa pada Kabupaten Seruyan untuk
membahas permasalahan dan langkah-langkah akselerasi pemenuhan
persyaratan penyaluran.

e. one-one-meeting dengan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dan
menyelenggarakan FGD dengan SOPD penerima DAK Fisik terkait
pelaksanaan DAK Fisik dan Penyaluran Dana Desa pada Kabupaten
Kotawaringin Timur untuk membahas permasalahan dan langkah-
langkah akselerasi pemenuhan persyaratan penyaluran.

2. Untuk membangun awareness seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalteng
maupun masyarakat umum akan peran penting belanja Pemerintah dalam
berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, telah
dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Press release Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan bulan Mei
2021 kepada media. Liputan dimuat baik media cetak maupun online
seperti Kalteng Pos, Palangka Pos dan Tabengan.
b. Dialog Pagi bersama TVRI Kalteng yang mengupas tema “Alokasi
APBN untuk Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah” yang
disiarkan secara live di TVRI Kalteng dan siaran ulangnya di Youtube
TVRI Kalimantan Tengah.

3. Pemanfaatan hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai
bahan/referensi bagi Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur
dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan perekonomian di daerah
masing-masing. Rekomendasi ini disampaikan melalui kegiatan diseminasi hasil
Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dan
Laporan GFS tahun 2019 dan 2020 kepada Bupati Seruyan dan Wakil Bupati
Kotawaringin Timur.

4. Monev BLU Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya dilaksanakan dengan
tujuan untuk menjaga kinerja keuangan, dan layanan satker BLU. Monev
dilakukan dengan metode pemantauan dan penilaian atas implementasi
pengelolaan keuangan BLU.

5. Sebagai bentuk apresiasi atas capaian opini WTP dari BPK RI atas LKPD Pemda
Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah tahun 2020 melakukan
ekspose ke media massa dan media sosial.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

80
Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan

“Strategi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pusat-Daerah
untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan Pemulihan

Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan”

A. Isu Tematik Daerah

1. Komunikasi Keuangan Pusat - Daerah di Setda Provinsi Kalimantan Selatan dalam
format rapat kerja.

2. Perkembangan PC-PEN di Kalimantan Selatan, dalam Treasury Talk dalam acara
Dialog Interaktif di RRI Banjarmasin.

3. Evaluasi Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan, dalam FGD secara luring dengan
Pemda Kabupaten Tanah Laut.

4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, dalam FGD Mengawal Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Pandemi.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

81

B. Kondisi Permasalahan

1. Penanggulangan dampak Covid-19 menuntut realokasi dan refocusing anggaran
Pemda, dan pada gilirannya berakibat makin memperkecil ruang fiskal Pemda untuk
pembangunan maupun pengembangan infrastruktur Daerah. Padahal sebagai bagian
dari reformasi struktural, pembangunan maupun pengembangan infrastruktur
merupakan salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi.

2. Perkembangan PC-PEN tahun 2021 perlu terus diinformasikan secara masiv untuk
membangun public awareness sekaligus knowledge sharing tentang Program PC-PEN
sebagai Jurus Jitu Penanganan Dampak Pandemi Covid-19.

3. Masih minimnya input data calon debitur potensial ke dalam SIKP oleh Pemda.
4. Perlunya menjaga kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah pada masa

pandemi.

C. Analisis

1. Secara agregat, belanja infrastruktur di Kalimantan Selatan selama kurun 5 tahun
mencapai Rp37,94 triliun atau rata-rata Rp7,6 triliun setiap tahun. Untuk percepatan
pemulihan ekonomi, diperlukan bukan sekedar infrastruktur dasar melainkan yang
dapat memberikan kontribusi tinggi terhadap perekonomian Daerah dan Nasional,
yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta menciptakan
pemerataan.

2. Implementasi program PC-PEN di tahun 2021 difokuskan untuk percepatan
pemulihan ekonomi. Update realisasi dari masing-masing klaster dalam program PC-
PEN merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi sekaligus wujud akuntabilitas
kepada publik, guna membangun sistem pengawasan yang inklusif.

3. Data realisasi penyaluran dan debitur yang dilakukan oleh Bank penyalur KUR
jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan data jumlah debitur yang diinput oleh
Pemda dalam SIKP. Hal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan masih
rendahnya komitmen Pemda dalam menginvetarisir dan mengelola data pelaku
UMKM di wilayahnya.

4. Upaya Pemda untuk melakukan penyesuaian keuangan Daerah, baik dalam bentuk
realokasi maupun refocusing anggaran belanja dalam rangka penanganan Covid-19
dan pemulihan ekonomi, telah sejalan dengan yang dilakukan di level Pusat. Atas
kondisi tersebut, Pemda tetap dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan keuangannya.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

82

D. Rekomendasi

1. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Pemerintah Daerah

Kalimantan Selatan untuk segera membuat peta kebutuhan dukungan infrastruktur

terutama untuk pengembangan sektor-sektor unggulan dan potensial yang akan

menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Kanwil DJPb akan menyediakan channel pembiayaan pengembangan

dan pembangunan infrastruktur yang disusun berdasarkan skala prioritas, yaitu: 1)

yang memberikan kontribusi strategis kepada Nasional dan Daerah; 2) yang

memberikan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; serta 3) yang

membentuk penciptaan pemerataan sekurang-kurangnya di skala regional.

2. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan bersama Lembaga Penyiaran Publik

mendorong Pemda untuk ikut menyampaikan informasi yang benar tentang “jurus

jitu” APBN dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kalimantan

Selatan, sebagai upaya edukasi masyarakat untuk tidak termakan hoax dan

kemudian ikut bersama mengawasi pengimplementasiannya.

3. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mendorong partisipasi aktif Pemda

dalam mengawal ketepatan penyaluran KUR di wilayahnya masing-masing. Selain

itu, Pemda juga diminta untuk meningkatkan koordinasi tidak hanya dengan

Kanwil DJPb selaku perwakilan Pemerintah Pusat namun juga dengan Bank

Penyalur dengan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan,

serta keterbukaan informasi.

4. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, dalam kerangka keuangan Pusat-

Daerah, meminta Pemda untuk segera melakukan identifikasi beragam

permasalahan pengelolaan keuangan Daerah yang timbul selama masa pandemi.

Selanjutnya, bersama dengan BPK Perwakilan dan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan merumuskan startegi peningkatan akuntabilitas keuangan Daerah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

83

Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara

“Upaya Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara Dalam
Rangka Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah

Pusat dan Pembangunan Wilayah Kalimantan Utara”

A. Isu Tematik Daerah

1. Penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Juni 2021
belum sesuai target.

2. Peningkatan sinergitas antara Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara dengan
Pemda Bulungan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

84

B. Analisis

1. Tingkat penyerapan Belanja Pemerintah Pusat yang masih di bawah target yaitu 34,54
persen dari pagu, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat serapan Belanja Modal
(27,47%) yang memiliki kontribusi sebesar 38,56% terhadap total serapan Belanja
Pemerintah Pusat di Kalimantan Utara. Namun demikian, secara y-o-y, serapan Juni
2021 mengalami kenaikan 44,49%. Beberapa kendala yang menyebabkan belum
idealnya tingkat penyerapan belanja tersebut, antara lain:
a. Implementasi pola kerja WFH-WaO secara bergiliran berdampak pada tidak
optimalnya serapan uang lembur Satker.
b. Serapan Belanja Barang yang tidak optimal dikarenakan penetapan SK
penerima Banper yang masih dalam proses penyelesaian.
c. Masih adanya blokir anggaran pada akun Belanja Modal serta masih
dilakukannya proses tender beberapa kegiatan fisik dengan nilai pagu yang
cukup signifikan.

2. Dalam rangka penguatan peran Kanwil DJPb berupa pelaksanaan tugas pembinaan
BLUD, Manajemen Investasi, dan Pembinaan Akuntansi dan Penyusunan LKPD,
dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan sebagai inisiatif Kanwil DJPb
Kalimantan Utara untuk turut serta dalam pembangunan wilayah Kalimantan Utara
khususnya di Kabupaten Bulungan.

C. Rekomendasi

1. Menanggapi permasalahan di atas, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara telah
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Memberikan layanan konsultasi kepada satker-satker baru ataupun pejabat
perbendaharaan yang baru khususnya mengenai aturan-aturan revisi dan
penggunaan aplikasi.
b. Eskalasi ke Kantor Pusat DJPb terhadap permasalahan terkait revisi
pembukaan blokir, masalah aplikasi SAS terkait pengisan Capaian Output,
dan masalah aplikasi SAKTI terkait masalah revisi Hal III DIPA.
c. Memantau perkembangan serapan anggaran belanja K/L secara mingguan
dan memetakan potensi permasalahan untuk ditindaklanjuti kemudian.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

85

2. Menindaklanjuti penandatangan MoU antara Kanwil DJPb dengan Pemda
Bulungan, melalui aktivitas/kegiatan yang telah disetujui, agar terwujud kondisi
yang menjadi tujuan pelaksanaan penandatanganan MoU antara lain:
a. Peningkatan kualitas layanan publik dengan penerapan PK-BLUD
yang optimal.
b. Peningkatan kinerja sektor riil melalui pemberdayaan UMKM yang
efektif dan efisien.
c. Optimalisasi kualitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah
daerah.
d. Peningkatan validitas data keuangan dalam rangka menunjang
pembangunan yang berkesinambungan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

86
Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur

“Peran Regional Chief Economist dalam Peningkatan
Kualitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran di

Daerah”

A. Isu Tematik Daerah

Peran Regional Chief Economist dalam Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas
Pelaksanaan Anggaran di Daerah.

B. Kondisi Permasalahan

1. Secara umum kondisi pelaksanaan APBN K/L telah berjalan dengan baik,
sampai dengan Juni 2021 realisasi belanja telah mencapai Rp3,63 triliun atau
38,75%. Belanja tersebut meliputi realisasi belanja pegawai 50,62%, belanja
barang 36,25%, belanja modal 29,38% dan belanja bantuan sosial 87,70%. Dari
belanja tersebut, belanja barang dan belanja modal masih di bawah target
triwulan II 40%.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

87

2. Realisasi Dana Desa sampai dengan bulan Juni 2021 mencapai 36,37% dari total
pagu sebesar Rp939,0 miliar untuk alokasi 841 desa.

3. Realisasi DAK Fisik sampai dengan bulan Juni 2021 masih rendah, yaitu baru
mencapai 6,56% dari total pagu sebesar Rp1.280,7 miliar. Sedangkan, realisasi
DAK Nonfisik sampai dengan bulan Juni 2021 mencapai 68,7% dari total pagu
sebesar Rp905,6 miliar.

4. Masih terdapat UAPPAW yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan
PMK nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Keuangan Tingkat K/L, yaitu satker belum tertib melakukan pencatatan aset dan
persediaan dan penyampaian laporan keuangan tidak tepat waktu.

5. Di wilayah Kalimantan Timur sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat 45 Pejabat
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Tingkat Pertama dan Muda pada
29 satuan kerja. Namun demikian, dalam implementasi proses pengusulan dan
penilaian Angka Kredit dan tata kelola dalam jabatan fungsional belum dipahami
dengan baik oleh pihak satuan kerja. Sementara itu, untuk lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Kalimantan Timur di Tahun 2021 terdapat 3 Pejabat Fungsional
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara jenjang Terampil yang perlu
peningkatan peran dan kontribusi kepada organisasi.

C. Analisis

1. Untuk mengakselerasi realisasi belanja, khususnya belanja barang dan belanja
modal, dengan tetap memperhatikan kualitas belanja, perlu dilakukan pembinaan
kepada satker melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) bulanan. EPA
dilaksanakan dengan fokus pembahasan kinerja keuangan satker (IKPA), termasuk
kendala/ permasalahan yang ditemui atau berpotensi terjadi.

2. Untuk meningkatkan realisasi Dana Desa utamanya BLT Desa, perlu
mendorong simplifikasi birokrasi pertanggungjawaban BLT Desa. Untuk saat ini,
banyak tata kelola Dana Desa terhenti di level kecamatan yang menghambat
kecepatan penyaluran Dana Desa.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

88

3. Pelaksanaan DAK Fisik terhambat oleh proses pengadaan barang dan persyaratan
reviu APIP terkait Data Kontrak. Reviu APIP dimaksud tidak disertai standar reviu
yang baku, sehingga pelaksanaan reviu membutuhkan waktu yang lama. Di sisi yang
lain, terdapat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun
2021 tentang Perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa.

4. Ketentuan PMK nomor 222/PMK.05/2016 belum sepenuhnya diikuti karena
kurangnya pemahaman pengelola barang atas pencatatan aset dan persediaan yang
baik dan benar.

5. Pemahaman regulasi terkait proses pengusulan dan penilaian angka kredit dan tata
kelola dalam jabatan fungsional disebabkan oleh internalisasi peraturan masih dalam
tahap awal pengenalan jabatan fungsional. Disamping itu, masih terdapat
keengganan/ keraguan bagi PPK dan PPSPM yang selama ini dijabat oleh pejabat
struktural untuk beralih pada jabatan fungsional. Untuk jabatan fungsional PTPN,
diperlukan standar kinerja dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas
organisasi secara signifikan, melalui penyusunan kajian yang berkualitas.

D. Rekomendasi

1. Untuk mengakselerasi realisasi dan kualitas belanja, berdasarkan kajian EPA perlu
dilakukan perlu dilakukan revisi penyesuaian pagu belanja untuk belanja barang
sehubungan dengan intensitas belanja perjalanan dinas yang menurun dan perlu
dilakukan akselerasi pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk belanja modal.

2. Untuk mengakselerasi penyaluran Dana Desa, perlu dilakukan simplifikasi proses
bisnis penyaluran BLT Desa dengan metode pertanggungjawaban dilakukan secara
triwulanan. Selanjutnya, untuk akselerasi penyaluran DAK Fisik dalam rangka
pengadaan barang dan jasa pemerintah agar berpedoman pada Surat Edaran Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP nomor 027/2929/SJ dan nomor 1 tahun
2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah. Kanwil DJPb dan KPPN lingkup Prov. Kaltim telah aktif
melakukan pembinaan dalam percepatan realisasi Dana Desa dan DAK Fisik,
diantaranya menjadi narasumber pelaksanaan FGD KPPN Tanjung Redeb dengan
Pemda Kab. Berau dan penyelenggaraan kegiatan Berbincang DAK Fisik (BERDASI)
yang dilakukan KPPN Samarinda secara on site.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

89

3. Peningkatan kualitas LKKL dilakukan melalui pembinaan on the spot ke
UAPPAW terkait, dengan melakukan pendampingan dalam pelaporan/
akuntansi aset dan persediaan.

4. Pembinaan kepada Fejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
dan PTPN di masing-masing satker dalam masa transisi saat ini diperlukan
untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dalam hal pengusulan dan
penilaian Angka Kredit, dan peningkatan kompetensi pejabat fungsional.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

90

Halaman ini sengaja dikosongkan
Strategic Brief Sheet Juni 2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021 91

92
Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat

“Penyaluran KUR, Pembangunan Zona Integritas serta
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021”

A. Isu Tematik Daerah

Selama bulan Juni tahun 2021, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan telah melakukan berbagai macam kegiatan yang menunjukkan
perannnya sebagai Regional Chief Economist dan Representasi Kementerian
Keuangan di Provinsi Sulawesi Barat.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

93

B. Kondisi Permasalahan

1. Pemutakhiran data calon debitur potensial Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta
keselarasan data jumlah debitur, akad, serta outstanding yang ditampilkan oleh
SIKP dengan data perbankan.

2. Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi pada Lingkup Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.

3. Menjaga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

4. Penugasan baru Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi
Barat sebagai pembina jabatan fungsional terutama Jabatan Fungsional Analis
pengelolaan Keuangan APBN (JF APPK APBN).

5. Penguatan peran Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist
dengan :
a. Melakukan dialog publik kondisi perekonomian Wilayah Sulawesi
Barat pada Triwulan I Tahun 2021 melalui TVRI dan RRI.
b. Menggali informasi dan mengidentifikasi kendala Penyaluran Dana
Desa TA 202 di Kabupaten Mamuju.
c. Mendorong pemda untuk segera melakukan percepatan penuntasan
proses penyelesaian pengajuan dokumen persyaratan penyaluran Dana
Desa di Kabupaten Mamuju.
d. Memberikan bimbingan teknis dan troubleshooting terkait
permasalahan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2021.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

94

C. Rekomendasi

No Isu Kegiatan

1 Pemutakhiran data Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data
Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR)
calon debitur

potensial Kredit

Usaha Rakyat (KUR)

2 Pembangunan Zona WorkshopPembangunan ZI Kanwil
Integritas danWilayah DJPb Prov. Sulawesi Barat
Bebas Korupsi

3 Menjaga kualitas LKPP dan 1. Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi

LKPD Tahun 2021 Tahun 2021

2. Focus Group Discussion Peningkatan

Kualitas LKPD Tahun 2021 lingkup

Provinsi Sulawesi Barat

4 Kanwil DJPb sebagai pembina Workshop Penggunaan Aplikasi EJafung
Jabatan Fungsional Analis dalam Rangka Pengusulan dan Penilaian
pengelolaan Keuangan APBN DUPAK Jafung APK APBN
(JF APPK APBN).

5 Penguatan Peran DJPb sebagai 1. Dialog Publik pada Acara Bincang
Regional Chief Malaqbi (TVRI) dan Lintas Mamuju
Economist Sore (RRI)
2. One On One Meeting Perkembangan
Pelaksanaan Anggaran, TKDD, dan
3. KUR/Umi dengan Bupati Mamuju
One On One Meeting Percepatan
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
di Polewali Mandar

Strategic Brief Sheet Juni 2021

95
Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah

“KOPI BLUBERI” (Kolaborasi Pembinaan BLU Bersinergi)
di UPBU Mutiara SIS Al Jufri Palu optimalisasi peran BLU

Perhubungan dalam Kemajuan Ekonomi”

A. Isu Tematik Daerah

Kolaborasi Pembinaan BLU Bersinergi (KOPI BLUBERI) di UPBU Mutiara SIS Al
Jufri Palu melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

96

B. Kondisi Permasalahan

Penyebaran virus corona (Covid-19) yang kini menjadi pandemi global tak hanya berisiko
terhadap kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia, tapi juga berimplikasi bagi aspek-
aspek lain seperti penurunan kegiatan ekonomi dan meningkatnya pengangguran dan
kemiskinan. Hal tersebut juga dirasakan oleh Badan Layanan Umum (BLU). BLU yang
merupakan wajah pemerintah dalam pemberian layanan kepada masyarakat terdampak
secara langsung di rumpun kesehatan, rumpun pendidikan maupun rumpun penyediaan
barang dan jasa.
UPBU Mutiara Sis Al-Jufri Palu merupakan salah satu BLU yang bertugas dalam Sub
Sektor Perhubungan Udara memiliki peranan yang sangat penting dalam
menghubungkan Indonesia, dilihat dari kemampuan jangkauannya secara ekonomis dan
kecepatan pencapaian ke daerah-daerah terpencil di Provinsi Sulawesi Tengah. Pandemi
Covid-19 telah mempengaruhi layanan kebandar-udaraan di Provinsi Sulawesi Tengah
yang dilaksanakan oleh UPBU Mutiara SIS Al Jufri Palu.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi Pendapatan BLU Mutiara Semester I Tahun 2021,
tercapai Rp 11,3 miliar atau 36,5 persen dari target sebesar Rp 30,9 miliar. Realisasi
Pendapatan bersumber dari Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan
Kenavigasian dan Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha. Sedangkan untuk
sisi belanja, BLU Mutiara telah melakukan realisasi anggaran anggaran sebesar Rp 20,7
miliar atau 37,1 persen dari Pagu RM dan PNBP.

Dari sisi kinerja layanan, Target penumpang yang dilayani sebanyak 639 ribu orang hanya
tercapai 228 ribu orang atau 35,71 persen. Penurunan penumpang juga berimbas pada
jumlah pergerakan pesawat yang dilayani dan kargo barang dari dan ke Sulteng. Target
jumlah pergerakan pesawat di Bandara Mutiara yang direncanakan 8.344 pesawat, hanya
terealisasi sejumlah 2.679 pergerakan, atau 32,11 persen. Sementara itu itu capaian cargo
target 12.234.941 kg dengan capaian cargo sebesar 4.427.329 Kg atau 36,19 persen.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

97

C. Analisis

Istimewa merupakan ungkapan yang sangat sesuai untuk pembinaan BLU di Semester I
Tahun 2021 ini di Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah bencana alam di Palu, Sigi dan
Donggala pada Akhir September 2018, baru tahun 2021 inilah kedatangan tamu
istimewa para pembina BLU dari Jakarta. Biro Keuangan Kemenhub, Bagian Keuangan
Ditjen Perhubungan Udara, Dit PPK BLU-DJPb dan didampingi oleh pegawai dari
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah. Kolaborasi 2 Kementerian beserta unit-unit
pembina bersinergi dalam pembinaan BLU merupakan amanat dari PMK 129 tahun
2020 tentang Pedoman
Pengelolaan BLU.

Keistimewaan kedua yang terdapat pada pembinaan ini adalah, BLU Mutiara
merupakan salah satu dari 47 satker yang melaksanakan assestment BLU Maturity
Rating. Pelaksanan assestmen ini diharapkan dapat melihat potensi BLU Mutiara
untuk terus tumbuh dan berkembang di sejumlah area, meliputi inovasi di bidang
teknologi, optimalisasi aset, dan peningkatan kualitas layanan. Untuk Pembinaan yang
dilaksanakan dari tanggal 8 s.d. 11 Juni Tahun 2021 sendiri
terdiri dari :

1. Aspek Implementasi Remunerasi
2. Aspek Optimalisasi Pengelolaan Aset
3. Aspek Pengelolaan Kas dan Investasi.
4. Pembinaan terhadap Kinerja Layanan, Kelembagaan dan Audit

Internal
5. BLU Maturity Rating.

D. Rekomendasi

Pembinaan BLU sebagai amanat dari PMK 129 tahun 2020 dikarenakan BLU
mempunyai peluang kedepan untuk tumbuh dan berkembang. Melalui Kolaborasi
Pembinaan BLU Bersinergi yang telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut :
1. Terdapat 18 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh BLU Mutiara terkait

tata kelola
2. Remunerasi, Pengelolaan asset, Kas dan Investasi dan SPI

Strategic Brief Sheet Juni 2021

98

3. Hasil assestment BLU Maturity Rating oleh assessor dit PPK BLU yang
mengukur kemampuan BLU dalam melaksanakan manajemen kualitas organisasi
secara end-to-end dengan dua pendekatan, yaitu result based dan process based
menempatkan BLU Mutiara dengan nilai 3.00 atau berada pada level 3 (defined).

4. Adapun inisiatif strategis lainnya yang sudah dilakukan Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tengah yang telah dilakukan pada semester I Tahun 20210 adalah
melaksanakan FGD Publikasi dan Branding BLU pada Bulan Maret 2021
dengan seluruh BLU yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu RS
Bhayangkara Palu, UPBU Mutiara SIS Al Jufri Palu dan Universitas Tadulako.

Strategic Brief Sheet Juni 2021