Buku RCE Juni 2021

99

Kanwil DJPb Prov. Gorontalo

“Optimalisasi Potensi BLUD Kesehatan, Kinerja Realisasi
Penyaluran DAK Fisik, dan Pemanfaatan Statistik
Keuangan Pemerintah di Daerah”

A. Isu Tematik Daerah

1. Mayoritas fasilitas kesehatan di Gorontalo belum menjadi BLUD
2. Rendahnya Kinerja Realisasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021 Kabupaten

Boalemo
3. Publikasi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah/Government Finance

Statistics Tingkat Wilayah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

100

B. Kondisi Permasalahan

1. Sampai dengan pertengahan tahun 2021, mayoritas fasilitas kesehatan di Provinsi
Gorontalo masih belum menerapkan PPK- BLUD, hal ini menyebabkan
keterbatasan pengelolaan keuangan yang dapat menghambat optimalisasi pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan terutama di era pandemi Covid-
19.

2. Sampai dengan tanggal 18 Juni 2021, realisasi penyaluran DAK Fisik Tahun 2021 di
Kabupaten Boalemo masih belum optimal. Permasalahan terkait DAK Fisik ini
dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dan
regulasi dengan kondisi atau capaian realisasi di lapangan oleh Pemerintah
Kabupaten Boalemo. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor
130/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik pasal 34 ayat
(1), penyaluran DAK Fisik Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat
tanggal 21 Juli 2021, dengan target realisasi 25% untuk DAK Fisik bertahap dan
sesuai dengan nilai kontrak untuk DAK Fisik Sekaligus. Implementasinya sampai
dengan tanggal 18 Juni 2021 realisasi penyaluran DAK Fisik Tahun 2021 pada
Pemerintah Kabupaten Boalemo hanya mencapai 3,40%. Selain itu, persentase nilai
data kontrak yang direkam oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo pada aplikasi
OMSPAN masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 3,73% dari total pagu DAK
Fisik Tahun 2021.

3. Dalam rangka menyempurnakan praktik akuntansi dan pelaporan, Pemerintah
Pusat menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) atau yang lebih
dikenal sebagai Government Finance Statistics/ Laporan GFS yang mengacu kepada
Manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS).
Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah sejalan dengan amanat UU Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan GFS Tingkat Wilayah tahun 2020
telah disusun oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
meliputi Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, preliminary, dan Unaudited.
Selanjutnya Laporan GFS Tingkat Wilayah tersebut disampaikan kepada Dit. APK
sebelum batas waktu penyampaian sebagaimana diatur dalam Perdirjen
Perbendaharaan nomor PER-37/PB/2021.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

101

Sesuai dengan tujuan penyusunannya, Laporan GFS Tingkat Wilayah diharapkan dapat
bermanfaat untuk menyediakan informasi fiskal dan keuangan tingkat wilayah secara
lebih komprehensif dan andal bagi pengambil kebijakan. Manfaat lainnya adalah dapat
memberikan gambaran aktivitas pemerintahan pada suatu regional tertentu secara lebih
komprehensif, menilai kinerja fiskal pemerintah, dan menjadi jembatan untuk
menerjemahkan infomasi akuntansi ke dalam bahasa yang mudah dimengerti sejalan
dengan sistem statistik makroekonomi. Namun demikian, dalam kenyataannya
kebermanfaatan Laporan GFS Tingkat Wilayah dirasa masih belum optimal. Laporan
GFS Tingkat Wilayah saat ini disusun sebatas memenuhi kewajiban Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan dalam menyusun Laporan GFS tingkat regional/wilayah.
Padahal, dalam proses penyusunan Laporan GFS membutuhkan effort yang luar biasa
karena proses penyusunannya masih dilakukan secara semi manual.

Disisi lain, terdapat keterbatasan akses bagi pihak eksternal (khususnya para akademisi
baik dosen dan mahasiswa) dalam memperoleh informasi terkait GFS tingkat nasional
dan regional/wilayah. Materi perkuliahan terkait dengan Government Finance Statistics
juga masih terbatas. Kalaupun pernah disampaikan hanya sebatas pada teori saja.
Padahal bagi para akademisi, data dan informasi yang tersedia pada Laporan GFS
khususnya tingkat regional/wilayah dapat dimanfaatkan dalam menambah referensi
ilmu pengetahuan di bidang keuangan negara. Data dan informasi yang tersaji juga dapat
dimanfaatkan sebagai bahan dalam melakukan penelitian atau kajian termasuk untuk
bahan skripsi dan thesis. Disisi lain, peran akademisi juga dapat dioptimalkan dalam
memberikan masukan proses penyusunan Laporan GFS dalam rangka mendukung
peningkatan kualitas Laporan GFS khususnya pada tingkat regional/wilayah.

C. Analisis

1. Penjelasan masalah isu tematik 1
a. Beberapa penyebab rendahnya penerapan PPK-BLUD di Provinsi
Gorontalo disebabkan oleh:
b. Masih rendahahnya pemahaman pengelola fasilitas kesehatan
mengenai konsep Badan Layanan Umum dan pola pengelolaan
keuangannya.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

102

c. Proses pengajuan menjadi BLUD perlu memenuhi persyaratan
substantif, teknis, dan administratif, syarat tersebut masih sulit
dipenuhi oleh fasilitas kesehatan terutama dalam persyaratan
administrative yang memerlukan pemahaman terkait laporan keuangan

d. Masih bergantungnya biaya operasional fasilitas kesehatan terhadap
dana APBD, sehingga masih banyak fasilitas kesehatan yang belum siap
untuk menjadi BLUD, terutama fasilitas kesehatan kecil pada kelas C
dan D.

Data dan Informasi :
I. Sampai denga bulan Maret 2021 baru 6 Rumah Sakit Umum Daerah
yang telah menerapkan PPK-BLUD, masih terdapat empat rumah
sakit yang berstatus non BLUD
II. Tidak hanya rumah sakit, hanya puskesmas di Kabupaten Gorontalo
yang telah menjadi BLUD, yaitu sebanyak 21 puskesmas. Puskesmas
di lima kabupaten/kota lainnya masih berstatus non BLUD.
III. Seluruh puskesmas di Kabupaten Gorontalo telah dapat mengelola
keuangannya dengan baik sehingga seluruh biaya operasional fasilitas
kesehatan telah ditanggung dari pendapatan yang diterima.
IV. Masih kurangnya dukungan dan kooridnasi antara pemerintah daerah
dan faskes di lima Kabupaten/kota untuk mendorong faskes tersebut
menjadi BLUD.
V. Faskes kesulitan untuk memenuhi persyaratan substantif, teknis dan
administratif untuk menjadi BLUD karena tidak ada asistensi dari
pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya.
VI. Masih tingginya ketergantungan faskes terhadap dana APBD untuk
memenuhi biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan
pendapatan yang diterima, sehingga beberapa faskes belum melirik
BLUD sebagai solusi fleksibilitas pengelolaan keuangan.

2. Penjelasan permasalahan isu tematik 2
Realisasi DAK Fisik Tahun 2021 pada Kabupaten Boalemo belum optimal disebabkan
oleh beberapa hal yakni :

a. Terdapat OPD yang lambat dalam menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA
sebelumnya yang telah direviu APIP, sehingga menghambat
Bidang/Subbidang yang telah siap penyaluran.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

103

b. Adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa DAK
Fisik sehingga perekaman data kontrak menjadi terlambat, dan
berdampak pada realisasi penyaluran DAK Fisik.

c. Pelaksanaan reviu oleh APIP yang memakan waktu lama, dikarenakan
APIP kekurangan SDM dan juga melakukan reviu dengan melihat
kondisi dilapangan.

d. Pemda belum melakukan penyesuaian dengan perubahan dalam
mekanisme penyaluran DAK Fisik Tahap I dimana APIP harus juga
melakukan reviu atas kontrak DAK Fisik.

e. Adanya pergantian operator pengelola DAK Fisik pada OPD sehingga
OPD harus mendapatkan pendampingan dari Badan Keuangan Daerah.

f. Beberapa OPD Pengelola DAK Fisik terlambat menerima petunjuk
teknis pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2021.

g. Terdapat barang yang sesuai petunjuk harus menggunakan proses
pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, namun sampai dengan
pertengahan bulan Juni 2021 belum tersedia pada aplikasi e-katalog.

Data dan Informasi :
I. Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi OMSPAN, sampai dengan
tanggal 18 Juni 2021 realisasi penyaluran DAK Fisik Tahun 2021 pada
Pemerintah Kabupaten Boalemo hanya mencapai 3,40%.
II. Persentase nilai data kontrak yang direkam oleh Pemerintah Kabupaten
Boalemo pada aplikasi OMSPAN masih sangat rendah yaitu hanya
sebesar 3,73% dari total pagu DAK Fisik Tahun 2021.
III. Untuk memastikan hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Gorontalo kemudian melakukan koordinasi ke KPPN Marisa
untuk memperoleh informasi terkait progress penyampaian persyaratan
penyaluran DAK Fisik oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo.
IV. Dalam rangka mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik Tahun
2021 dan u n t u k mengklarifikasi permasalahan terkait pengelolaan
DAK Fisik pada Kabupaten Boalemo, Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja
kepada Bupati Boalemo dengan melibatkan Kepala Badan Keuangan
Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Boalemo.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

104

e. Dalam rangka mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa tahun 2021 di Provinsi Gorontalo, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebelumnya telah
menyelenggarakan sosialisasi PMK 222/PMk.07/2020 pada bulan
Februari 2021 dan Rapat Koordinasi Pengelolaan DAK Fisik Tahun
2021 pada bulan Maret 2021 yang dilaksanakan secara daring dengan
mengundang seluruh Kepala Badan Keuangan, Inspektorat Daerah,
dan OPD Pengelola DAK Fisik di wilayah Provinsi Gorontalo.

Analisa Data :
a. Informasi terkait mekanisme penyaluran DAK Fisik dan progress
penyaluran DAK Fisik di Kabupaten Boalemo belum
terinformasikan dengan baik kepada Bupati Boalemo.
b. Kurangnya koordinasi, komunikasi dan evaluasi antara Badan
Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah dan OPD Pengelola DAK
Fisik, sangat berpengaruh pada terlambatnya proses kontrak kegiatan
dan pemenuhan syarat untuk pengajuan penyaluran DAK Fisik
Tahun 2021.
c. Masih adanya kebiasaan pada OPD untuk melakukan perekaman
data kontrak pada batas akhir penyampaian data kontrak pada
aplikasi OMSPAN.
d. Beberapa OPD memerlukan pendampingan yang intensif atau
membutuhkan bimbingan teknis dalam penggunaan aplikasi
OMSPAN DAK Fisik karena keterbatasan SDM.

3. Penjelasan permasalahan isu tematik 3
a. Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia yang berhasil
menyusun Laporan GFS sampai dengan tingkat regional atau
wilayah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan analisis fiskal
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini semakin
diperlukan mengingat pada tahun 2020, pengelolaan APBD sangat
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dalam menangani
dampak COVID19. Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian
target pendapatan dan belanja daerah dalam APBD.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

105

Dalam penyusunan LKPD tahun berjalan masih ditemui kendala
berupa penyampaian LKPD secara tidak tepat waktu. Masih
diperlukan peran yang intensif dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Gorontalo, terutama Bidang Pembinaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan (PAPK) dalam melakukan collecting data LKPD
lingkup Provinsi Gorontalo. Saat ini sedang dilakukan pengembangan
Aplikasi SIKRI (tahap uji coba). Kedepan, dengan menggunakan
Aplikasi SIKRI akan difasilitasi proses transfer data dari pemerintah
daerah yang dihasilkan Aplikasi SIKD kepada pemerintah pusat secara
otomatis.

b. Sampai dengan saat ini proses penyusunan Laporan GFS dilakukan
secara semi manual. Aplikasi yang digunakan berupa excel yang
disediakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hal
ini berdampak pada penyusunan Laporan GFS yang berpotensi terjadi
kekeliruan pengetikan (input) data. Hal ini jika dimungkinkan dapat
dilakukan expose untuk mendapatkan masukan dari pihak eksternal.

c. Pegawai yang mumpuni pada bidang statistik keuangan pemerintah
masih sangat terbatas. Saat ini penyusunan Laporan GFS dilakukan
oleh pegawai yang ditempatkan pada seksi Analisa, Statistik dan
Penyusunan Laporan Keuangan, Bidang PAPK. Tidak semua pegawai
pada seksi tersebut memiliki kemampuan analisa yang mampuni.
Proses pembelajaran juga memerlukan waktu yang tidak singkat. Hal
ini mengakibatkan tingkat analisa yang dilakukan menjadi tidak
terstandar dan seragam untuk seluruh kanwil pada Ditjen
Perbendaharaan.

d. Saat ini aspek manfaat dari LKPK dan LSKP belum sepenuhnya
dieksplorasi oleh seluruh stakeholder. Keterlibatan pihak eksternal
dalam proses penyusunan (termasuk tahapan ekpose) juga masih
minim dilakukan. Padahal, masukan dari berbagai pihak dapat
dimanfaatkan sebagai penyempurnaan kualitas data/informasi yang
disajikan dalam Laporan GFS. Dalam hal kualitas penyajian data dan
informasi dalam Laporan GFS telah diyakini keandalannya, maka
semakin mendukung upaya optimalisasi penggunaan data LKPK dan
LSKP dalam pengambilan kebijakan keuangan/fiskal di daerah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

106

D. Rekomendasi

1. Rekomendasi untuk isu tematik 1
a. Sesuai hasil kunjungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada
seluruh BKAD lingkup Provinsi Gorontalo, akan dilaksanakan
peningkatan pemahan konsepsi BLUD kepada seluruh pengelola
faskes lingkup Provinsi Gorontalo dalam bentuk Focus Group
Discussion atau Bimbingan teknis terkait pola pengelolaan keuangan
BLU Dareah.
b. Perlunya koordinasi secara berkala yang lebih intensif antara
pemerintah daerah dengan pengelola faskes dalam rangka asistensi
dan pendampingan pemenuhan pesyaratan menjadi BLU Daerah.
c. Perlu koordinasi dalam bentuk diskusi terbuka atau sharing session
dari fasilitas kesehatan khususnya puskesmas di Kabupaten
Gorontalo yang telah menjadi BLUD untuk memberikan informasi
lebih terkait pengalamannya dalam proses pengajuan BLUD dan
penerapan BLUD di faskes tersebut kepada faskes lain yang masih
memiliki keraguan untuk menjadi BLUD.
d. Pemerintah Daerah perlu secara proaktif mendorong fasilitas
kesehatan khususnya di lima Kabupaten/Kota untuk menjadi BLUD
sehingga pengelolaan keuangan di faskes tersebut menjadi lebih
fleksibel dan peningkatan layanan kesehatan di Provinsi Gorontalo
dapat menajdi lebih baik lagi.

2. Rekomendasi untuk isu tematik 2
a. Perlu adanya penyampaian informasi progress penyaluran DAK
Fisik Tahun 2021 kepada
b. Bupati Boalemo, sehingga OPD dapat lebih perhatian lagi terhadap
pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik, sehingga target
penyaluran DAK Fisi dapat terpenuhi.
c. Perlu adanya peningkatan koordinasi koordinasi, komunikasi dan
evaluasi antara Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah dan
OPD Pengelola DAK Fisik untuk mempecepat proses kontrak dan
pemenuhan dokumen/data kontrak untuk disampaikan ke KPPN.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

107

d. Perlu adanya penekanan pada OPD untuk melakukan perubahan
kebiasaan terkait waktu pemenuhan syarat penyaluran sehingga OPD
tidak melakukan perekaman data kontrak atau syarat penyaluran pada
batas akhir penyampaian pada aplikasi OMSPAN.

e. Operator pengelola DAK Fisik perlu dilakukan bimbingan teknis terkait
penggunaan aplikasi OMSPAN, dan untuk memenuhi hal tersebut
Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan KPPN Marisa sebagai
narasumber.

f. Perlu adanya persamaan persepsi terkait pelaksanaan reviu APIP,
khususnya terkait dengan prosedur pelaksanaan reviu, komponen yang
direviu, dan jangka waktu pelaksanaan reviu.

3. Rekomendasi untuk isu tematik 3
a. Kegiatan seminar kepada pihak akademisi (Perguruan Tinggi yang ada
pada Provinsi Gorontalo, dan tidak terbatas hanya pada Universitas
Negeri Gorontalo) perlu dilaksanakan secara rutin. Salah satu tujuannya
adalah menjalin sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan
para akademisi. Topik atau materi yang dibahas juga tidak sebatas pada
bidang akuntansi saja. Hal ini sejalan dengan peran Kanwil Ditjen
Perbendaharaan semakin strategis. Salah satu contohnya adalah bahwa
Kanwil Ditjen Perbendaharaan saat ini juga melaksanakan tugas sebagai
Regional Chief Economist. Kanwil Ditjen
b. Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah
yang men-deliver berbagai kebijakan Kementerian Keuangan dalam
rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tingkat regional maupun
nasional, serta membangun engangement yang baik dengan pemerintah
daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah khususnya di
Provinsi Gorontalo.
c. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melalui bidang PAPK, membuka akses
penyediaan data Laporan GFS tingkat nasional yang dapat diakses pada
alamat www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id dan Laporan GFS tingkat
regional/wilayah mulai periode tahun 2013 hingga tahun 2020 unaudited
juga telah dikodifikasi oleh Seksi ASPLK. Atas data dan informasi tersebut
dapat dimanfaatkan oleh pihak ekternal termasuk kalangan akademisi
sebagai bahan dalam melakukan penelitian atau kajian termasuk untuk
bahan skripsi dan thesis.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

108
Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan

“Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Dana APBN pada
Wilayah Sulawesi Selatan”

A. Isu Tematik Daerah

Dikutip dari laman website resmi BPK RI : “Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Tahun Anggaran 2020, menunjukan bahwa dari 25 entitas Pemerintah Daerah se-
provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 18 entitas berhasil memperoleh opini (Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan 7 entitas memperoleh opini (Wajar Dengan Pengecualian
(WDP). Namun demikian, jumlah entitas yang memperoleh WTP tersebut menurun
jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada Tahun Anggaran
2019 yang berhasil mencapai 22 entitas.”

Strategic Brief Sheet Juni 2021

109

B. Kondisi Permasalahan

Karena kurangnya pengendalian yang memadai sehingga adanya temuan BPK
berupa antara lain terjadinya ketekoran Kas.

C. Analisis

1. Dari kondisi tersebut Kanwil harus mampu mendukung pemerintah daerah dalam
mewujudkan tata Kelola pengelolaan keuangan daerah sesuai kaidah sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Sebagai bentuk inisiatif
strategis dalam meningkatkan peran sebagai Wakil Menteri Keuangan di daerah,
sekaligus memperkuat kerjasama kelembagaan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan
kesepakatan dalam Forum Kerjasama dengan seluruh Pemerintah Daerah di wilayah
Sulawesi Selatan. Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan
bersama Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala Daerah. Tujuan utama forum
kerjasama tersebut adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah.

2. Kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada percepatan realisasi anggaran,
pengembangan UMI dan KUR, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Disisi
yang lain Pemerintah daerah mengharapkan pendampingan dan bimbingan dari
Kanwil DJPb untuk mewujudkan tata Kelola pengelolaan keuangan yang akuntabel
sehingga diperoleh opini WTP dari BPK.

3. Salah satu temuan BPK adalah Pengelolaan Kuangan BLUD yang belum memadai
antara lain pengeluaran BLUD yang tidak didukung oleh dokumen pengeluaran.

D. Rekomendasi

1. Kanwil dapat mengetahui secara detail temuan audit BPK atas laporan keuangan
pemerintah daerah. Untuk menjawab hal tersebut, Kanwil DJPb Prov. Sulsel akan
melakukan kegiatan FGD dalam rangka membedah hasil temuan BPK bersama-sama
Kepala Daerah, khususnya untuk LKPD dengan opini WDP.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

110 Kegiatan tersebut akan menggandeng sejumlah pihak terkait, di antaranya Perwakilan
BPK, Perwakilan BPKP, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, atau juga
melibatkan Pemerintah Daerah lainnya yang telah berhasil meraih opini WTP. Kegiatan
tersebut dilaksanakan sebagai upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), khususnya penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan. Hasil
pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas laporan
keuangan ke depan yang dicerminkan dari raihan opini terbaik dari BPK, tetapi juga dapat
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana tujuan utama forum kerjasama antara
Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan dengan seluruh Pemerintah Daerah di wilayah
Sulawesi Selatan.

2. Bersama dengan Pemda berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan audit BPK yang
direkomendasikan. Melakukan kegiatan One on One Meeting dengan BPKAD untuk
membahas Langkah -langkah untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK. Hal ini
diharapkan adanya keterbukaan Pemda dalam memberikan informasi yang akurat kepada
Kanwil DJPb sehingga bersama-sama mendapatkan solusi terbaik dalam menindaklanjuti
temuan BPK. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi
Selatan akan memberikan pendampingan dan/atau asistensi terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, termasuk pendampingan terhadap pelaksanaan
akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

3. Guna mendukung tata Kelola keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari tugas
pembinaan keuangan daerah, Kanwil DJPb perlu melakukan:
a. Peningkatan kapasitas Pegawai Kanwil untuk mendukung pembinaan BLU dan
BLUD, berupa pelaksanaan FGD secara internal dengan menghadirkan
narasumber dari Direktorat PPK BLU dan unit terkait.
b. Sharing Session BLUD yang mengangkat tema hal-hal untuk meningkatkan
kinerja BLUD baik keuangan maupun layanan. Kanwil DJPb Prov Sulsel telah
melaksanakan Rakor BLU/BLUD yang melibatkan seluruh satker BLU/BLUD
yang ada di Provinsi Suawesi Selatan denfan mengambil tema “Pemanfaatan Aset
untuk mewujudkan kemandirian BLU”. Hal ini diharapkan satker BLU/BLUD
dapat memanfaatkan asset yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan
BLU/BLUD.
c. Coaching clinic BLUD, Kanwil membuka ruang layanan bagi satker BLUD
untuk melakukan diskusi dan pengayaan dalam kerangka pengelolaan keuangan
BLUD yang akuntabel. Beberapa BLUD diwilayah Sulawesi Selatan telah
memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berdiskusi tentang pengelolaan keuangan
BLUD dalam mendukung kinerja layanan.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

111

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara

“Implementasi Strategi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan
Anggaran di Daerah”

A. Isu Tematik Daerah

Dalam kegiatan selama bulan Juni, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
mengangkat enam kegiatan besar sebagai kegiatan Regional Chief Economist, kegiatan
tersebut adalah:
1. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021
2. Focus Group Discussion (FGD) Badan Layanan Umum Tahun 2021
3. Kinerja Penyaluran Dana Desa Tahun 2021 pada Kec. Lasolo Kepulauan Kab.

Konawe Utara
4. Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah dalam

Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
5. Pengelolaan kinerja Tahun 2021 lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.

Sulawesi Tenggara
6. Koordinasi Wilayah Prov. Sulawesi Tenggara sebagai RCE

Strategic Brief Sheet Juni 2021

112

B. Kondisi Permasalahan

1. Realisasi Belanja Kementerian/ Lembaga sampai dengan Bulan Mei 2021 telah

mencapai Rp2,72 Triliun atau sekitar 35,84% dari total pagu Rp7,59 Triliun. Masih

diperlukan upaya akselerasi penyerapan belanja agar dapat mencapai target realisasi

s.d. triwulan II yaitu mencapai 40% sesuai penilaian IKPA. Selain itu nilai IKPA di

Sultra sampai dengan bulan Mei 2021 yaitu 89,65, walaupun sudah masuk kategori

”Baik” (rentang 89 ≤ nilai IKPA < 95) namun perlu upaya peningkatan agar

diperoleh nilai IKPA yang lebih baik lagi. Untuk diperlukan langkah-langkah konkrit

di antaranya melalui pelaksanaan Rakorda Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan

dengan mengundang perwakilan satker secara luring dan daring.

2. Saat ini Badan Layanan Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya ada 2 satker

yaitu Satker Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan Universitas Halu

Oleo Kendari, sedangkan untuk BLUD di Provinsi Sultra hanya terdapat 14

BLUD. Apabila dibandingkan daerah lain, jumlah tersebut masih

terbilang sedikit. Untuk itu kegiatan FGD ini diharapkan menjadi suatu forum

penting untuk bersinergi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan BLU/BLUD, sharing informasi mengenai BLU kepada satker non BLU,

dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai konsep maturity rating BLU.

3. Realisasi penyaluran Dana Desa di Sultra per tanggal 10 Juni 2021 masih rendah

yakni sebesar Rp582,4 miliar atau 35,58%, dari target yang seharusnya 40%.

Sementara khusus Desa Labengki Kec. Lasolo Kepulauan realisasi baru RP314 juta

dari pagu Rp942 juta atau sekitar 33%.

4. Penyusunan laporan keuangan pemerintah khususnya di masa pandemi COVID-19

pada tahun 2020 ditemukan beberapa permasalahan seperti administrasi pengelolaan

hibah khususnya hibah langsung pilkada dan terkait COVID-19, pencatatan realisasi

belanja PC PEN baik dengan akun khusus maupun akun reguler, penatausahaan

persediaan, dan administrasi pertanggungjawaban akhir tahun (dokumen

pertanggungjawaban/ pengesahan belanja). Selain itu masih adanya temuan berulang

pada laporan keuangan pemerintah dan temuan baru terkait pengendalian belanja PC

PEN.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

113

5. Terdapat beberapa critical point dalam pengelolaan kinerja yakni penyusunan
formulasi strategi yang belum dicantumkan kombinasi yang dipilih pada
matriks TOWS, penyusunan inisiatif strategis belum memiliki timeframe yang
jelas, belum dilaksanakannya apresiasi pencapaian target IKU, laporan capaian
IKU format IIAA yang belum sesuai penyusunannya. Serta terdapat beberapa
critical issue penilaian K3 yakni IKU yang bersifat tanggung renteng dan
kontrak kinerja pelaksana mencakup seluruh IKU dalam template dari Kantor
Pusat padahal kondisi unit kerja tidak ideal.

6. Tugas dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
sebagai Instansi Vertikal dalam mengemban amanat RCE memerlukan
dukungan komperehensif dari KPPN

C. Analisis

1. Setelah dianalisis dalam pelaksanaan Rakorda, terdapat beberapa hal

yang menjadi kendala pelaksanaan anggaran yang berpengaruh terhadap

pencapaian realisasi anggaran dan nilai IKPA diantaranya:

a. Target PNBP tidak tercapai berpengaruh terhadap Maksimum

Pencairan (MP) sehingga penyerapan anggaran satker-satker yang

mempunyai kegiatan dengan sumber dana PNBP menjadi tidak

optimal

b. Terdapat kegiatan konstruksi yang baru kontrak bulan Juni, sehingga

mulai direalisasikan di bulan Juni.

c. Petunjuk Teknis (Juknis) dari eselon I belum terbit untuk kegiatan-

kegiatan tertentu.

2. Terdapat enam aspek utama yang digunakan dalam mengukur maturitas

BLU pada setiap rumpun, yaitu: (1) Aspek keuangan yang berfokus pada

penilaian tingkat kesehatan keuangan BLU dan tren perkembangan keuangan

BLU dalam jangka waktu 3 tahunan; (2) Aspek pelayanan yang berfokus

pada penilaian kualitas penghantaran layanan BLU kepada masyarakat dan tren

perkembangan kualitas penghantaran layanan BLU dalam jangka waktu 3

tahunan; (3) Aspek kapabilitas internal yang berfokus pada kemampuan

organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, serta

penyediaan layanan kepada masyarakat (customer focus); (4) Aspek tata kelola

dan kepemimpinan yang berfokus pada implementasi Good Corporate

Strategic Brief Sheet Juni 2021

114

Governance (GCG) pada BLU yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan
keberlanjutan BLU dalam jangka panjang; (5) Aspek Inovasi yang mengukur
kemampuan BLU sebagai penyedia layanan masyarakat dalam melakukan inovasi
pada produk dan layanan untuk menciptakan layanan yang efektif dan
mendorong potensi BLU agar terus berkembang serta meningkatkan kualitas
layanan publik; dan (6) Aspek lingkungan yang mengukur kemampuan
pengelolaan lingkungan atas kegiatan operasional BLU, baik dari sisi pengelolaan
input (sumber daya) maupun output (limbah). Apabila melihat konsep
maturity rating tersebut, BLU/BLUD di Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu
banyak peningkatan agar dapat memenuhi aspek-aspek tersebut.

3. Rendahnya penyaluran Dana Desa tersebut dikarenakan pencairan Dana Desa

untuk BLT Desa baru dilakukan 2 bulan yakni bulan Januari dan Februari yang

dicairkan di bulan April dan Mei 2021. Keterlambatan tersebut diakibatkan oleh:

a. Penetapan Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan

rincian Dana Desa setiap desa terlambat, implikasinya penetapan

Perdes tentang APBDes juga terlambat.

b. Adanya perubahan mekanisme pemberian BLT Desa yang semula

dibayarkan 3 bulan sekali, di tahun 2021 menjadi setiap bulan.

c. Pengajuan pencairan Dana Desa dapat dilakukan setelah pencaiaran

Dana Desa sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan, dan hal ini

memerlukan verifikasi secara berjenjang dari kecataman sampai BPMD

dan/atau BKAD.

4. Pandemi COVID-19 berdampak pada LKKL khususnya

pengungkapan terkait pelaporan PC PEN Tahun 2020. Beberapa permasalahan

yang perlu diperbaiki seperti K/L Pelaksana Program PEN tidak mengungkapkan

secara memadai output dari realisasi anggaran PEN, masih terdapat banyak K/L

yang Pagu dan Realisasi Anggaran PC PEN menggunakan akun reguler, K/L

tidak menjelaskan secara memadai dampak dari pandemi COVID-19 di pos-pos

LK yang terdampak. Hal ini berdampak terhadap kualitas pada laporan keuangan

karena kurangnya pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah khususnya

terkait program PC PEN.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

115

D. Rekomendasi

1. Terdapat beberapa rekomendasi yang diperoleh terkait kendala pelaksanaan
anggaran yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasi anggaran dan nilai IKPA,
yaitu:
a. aSatker agar mengoptimalkan penyerapan anggaran pada kegiatan-
kegiatan dengan pagu besar dan mendesak untuk dilaksanakan
b. Satker agar melakukan efisiensi belanja yang sekiranya tidak dapat
dilaksanakan segera karena masih adanya pandemi Covid-19, misalnya
pengurangan perjalanan dinas, honor kegiatan, dll
c. Terkait belum terbitnya juknis dari pusat untuk kegiatan-kegiatan
tertentu, satker agar senantiasa berkoordinasi dengan eselon I di pusat,
dan menyampaikan kendala apabila juknis belum terbit.

2. Agar dapat terjalin sinergi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan BLU/BLUD dan ke depan kiranya
dapat terbentuk forum komunikasi yang lebih intensif sehingga tujuan dari
pembentukan pengelolaan keuangan BLU dapat tercapai secara optimal dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Pemerintah daerah agar mendorong desa- desa di wilayahnya masing-masing untuk
segera melakukan percepatan penyaluran Dana Desa dimulai segera memproses
persiapan pemenuhan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk penyaluran.
Perlu dibuatkan SOP norma waktu penyelesaian evaluasi dan/atau penetapan
APBDes agar percepatan penyaluran Dana Desa ke depannya dapat dilakukan.
Penggunaan Dana Desa agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk
mengembangkan potensi unggulan masing-masing desa sehingga nantinya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perlu dipertimbangkan untuk
diberikan relaksasi khusus pengajuan kekurangan pembayaran BLT Desa yang
terlambat, tanpa harus mengajukan per bulan sehingga dapat mengejar
ketertinggalan pembayaran BLT Desa.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

116

4. Satuan kerja dari lingkup terkecil untuk memastikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Memastikan Pagu DIPA per masing- masing Satker baik Program PEN
dan Penanganan Covid-19.
b. Memastikan kembali Setiap Satker telah menggunakan akun khusus,
dan jika telah terlanjur menggunakan akun regular untuk dapat
dilakukan revisi/ralat.
c. Untuk K/L Pelaksana PEN, Memastikan kembali Setiap Satker telah
melakukan tagging atau memisahkan pencatatanrealisasi Program
PEN dengan realisasi operasional penanganan Covid-19.
d. Memastikan kembali pada LK Semester 1 2021, setiap Satker telah
melaporkan pagu, realisasi anggaran dan hibah langsung, serta
mengungkapkan secara memadai pada CaLK.
e. Berkoordinasi dengan APIP pada satuan kerja terkait untuk
meningkatkan pengendalian intern sebagai langkah perbaikan

5. Terkait pengelolaan kinerja ada beberapa rekomendasi fiscal yang dapat diberikan,
yaitu:
a. Penyusunan formulasi strategi, apresiasi pencapaian target IKU, dan
kegiatan- kegiatan dalam matriks SFO akan dilaksanakan dengan batas
waktu Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2021.
b. Laporan capaian IKU format IIAA akan ditingkatkan pada akhir
Triwulan II Tahun 2021. Wewenang penyusun laporan tersebut adalah
Bidang/Bagian penanggung jawab IKU terkait.
c. Kontrak kinerja pada Tahun 2022 pada pelaksana dengan kondisi unit
kerja tidak ideal tidak akan mencantumkan seluruh IKU dalam template
dari Kantor Pusat.

6. Peningkatan kerja sama antara KPPN dengan stakeholder di wilayah kerjanya,
pelaksanaan jemput bola dan pertukaran informasi yang menghasilkan win-win
solution sehingga stakeholder merasakan keberadaannya dan keterikatannya
dengan Ditjen Perbendaharaan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi
Tenggara sebagai pembina, melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan
hubungan KPPN dan stakeholder serta mengkordinasikan tingkat provinsi.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

117

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

“Sosialisasi tentang penyusunan Catatan Atas Laporan
Keuangan”

A. Isu Tematik Daerah

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juni 2021
mengangkat isi Tematik: Sosialisasi tentang penyusunan Catatan Atas Laporan
Keuangan

B. Kondisi Permasalahan

Pengambilan tema ini diangkat karena sampai dengan awal bulan Juni 2021, Petugas
UAKPA/UAPPA-W masih banyak yang belum begitu memahami pos-pos yang ada
dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CalK).

Strategic Brief Sheet Juni 2021

118

C. Analisis

1. Data dan Informasi:
a. Berdasar data dan informasi yang kami temukan satuan kerja
pengguna anggaran belum dapat menyajikan Laporan Keuangan
khususnya Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) secara memadai.
b. Satker pengguna anggaran PC PEN belum dapat menyajikan dan
mengungkapkan PC PEN secara memadai.

2. Inisiatif strategis yang dilakukan:
Melaksanakan kegiatan Kelas Belajar Akuntansi Terjadwal (KLABAT)
dengan Materi Catatan Atas Laporan KeuanganInovasi KLABAT ini
dilakukan secara rutin dengan tema yang berbeda-beda setiap bulan.
Tujuan Kegiatan :
a. Satker Pengguna anggaran PC PEN dapat menyajikan dan
mengungkapkan anggaran PC PEN secara memadai.
b. Mempertahankan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
c. Sebagai sarana koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan
Keuangan UAKPA/UAPPAW agar sesuai ketentuan yang berlaku dan
penyampaian LK tidak terlambat disampaikan.

D. Rekomendasi

Sesuai data yang ada pada kami, masih banyak satuan kerja yang tidak bisa
mengungkapkan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan memadai. Untuk itu,
diperlukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta pendampingan
satker oleh Kanwil dan KPPN agar kualitas LKKL semakin meningkat.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021 119

120
Kanwil DJPb Prov. Maluku

“Strategi percepatan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa
dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah”

A. Isu Tematik Daerah

Percepatan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Kondisi Permasalahan

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang berasal dari APBN dan APBD memiliki
kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB di Provinsi Maluku. DAK Fisik dan
Dana Desa sebagai bagian dari realisasi APBN dengan porsi lebih dari 20% alokasi
TKDD untuk seluruh pemda di Maluku, mempunyai peranan yang tidak kalah penting
dalam mendorong perekonomian.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

121

Dana Desa yang sebagian besar digunakan untuk BLT mempunyai peran yang besar
dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Namun
demikian, realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lingkup Provinsi Maluku
sampai dengan Semester 1 TA 2021 masih belum optimal, antara lain:
1. Realisasi penyaluran DAK Fisik lingkup provinsi Maluku sampai dengan Semester I

TA 2021 adalah sebesar Rp86,89 miliar atau 4,29% dari pagu sebesar Rp2,02
Triiun. Realisasi tersebut lebih rendah dari persentase rata-rata Nasional yang
sebesar 6,99%. Sementara itu, dari 12 pemda, terdapat 7 pemda yang belum
merealisasikan DAK Fisik.
2. Realisasi penyaluran DAK Fisik lingkup provinsi Maluku sampai dengan Semester I
TA 2021 adalah sebesar Rp86,89 miliar atau 4,29% dari pagu sebesar Rp2,02
Triiun. Realisasi tersebut lebih rendah dari persentase rata-rata Nasional yang
sebesar 6,99%. Sementara itu, dari 12 pemda, terdapat 7 pemda yang belum
merealisasikan DAK Fisik.
3. Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa lingkup provinsi Maluku sampai dengan
Semester I TA 2021 adalah sebesar Rp47,98 miliar pada 10 pemda, sementara pada
2 pemda belum terdapat penyaluran BLT Dana Desa. Dari 10 pemda yang sudah
menyalurkan BLT Dana Desa, terdapat 3 pemda yang sudah menyalurkan BLT
sampai dengan bulan ke-5, sementara 7 pemda yang lain baru menyalurkan BLT
untuk bulan ke-1 dan bulan ke-2.

C. Analisis

Permasalahan utama atas rendahnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lingkup
Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:
1. DAK Fisik

a. Kelengkapan Perda APBD belum disampaikan ke DJPK. Hal ini
disebabkan pemda kesulitan untuk melakukan upload XML ke SIKD (Data
APBD pada aplikasi SIPD tidak bisa diimpor ke SIKD). (Pemprov Maluku
dan Kab. Kepulauan Aru).

b. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh
kesulitan mendapatkan supplier, barang/jasa tidak ada di e-katalog dan
Proses tender mengalami keterlambatan dan saat ini masih berproses.

c. Reviu APIP terlambat (baru diselesaikan bulan juni dan sebagian besar
masih berproses).

Strategic Brief Sheet Juni 2021

122

2. Dana Desa
a. Keterlambatan penetapan Perkada
b. Beberapa pemda mempunyai prosedur tambahan dalam penyaluran DD
sehingga menyebabkan prosedur lebih panjang.
c. Faktor geografis, transportasi, cuaca dan jaringan internet yang
menyebabkan terdapat desa-desa yang terlambat menyampaikan
dokumen persyaratan pernyaluran.
d. Keterlambatan penetapan APBDes yang disebabkan beberapa faktor
antara lain SDM, pergantian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.

D. Rekomendasi

1. Untuk mengatasi kendala terkait implementasi Aplikasi SIPD dapat dilaksanakan
beberapa upaya yaitu:
a. Koordinasi dan sinkronisasi antara Kemenkeu (DJPK), Kemendagri
dan BPKP terkait sistem informasi yang digunakan Pemda (SIPD,
SIMDA, SIKD).
b. Kajian / Analisa (baik oleh Kemenkeu (DJPK), Kemendagri maupun
BPKP) tentang keterkaitan dan implikasi penggunaan sistem informasi
yang digunakan Pemda.
c. Sosialisasi kepada Pemda terkait sistem informasi yang digunakan dan
mitigasi permasalahan yang kemungkinan terjadi.

2. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi merupakan permasalahan yang terus
berulang dan pada dasarnya sudah diakomodir dalam peraturan yang ada. Oleh
sebab itu perlu didorong komitmen dari pemda untuk melakukan koordinasi dan
sinergi dengan instansi terkait untuk percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

3. Megingat pandemi masih berlangsung dan saat ini diterapkan PPKM Darurat,
perlu dilakukan kebijakan relaksasi penyaluran BLT Dana Desa yang merupakan
salah satu program PEN. Ketentuan yang ada saat ini untuk penyaluran BLT,
desa harus memenuhi dokumen persyaratan penyaluran untuk tahap I.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

123

Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara

“Dukungan Pembiayaan Daerah Untuk Meningkatkan
Kapasitas Fiskal Daerah”

A. Isu Tematik Daerah

Dalam rangka memperkuat peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan
representasi Kementerian Keuangan pada Provinsi Maluku Utara, Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara
mengangkat isu tema “Dukungan Pembiayaan Daerah Untuk Meningkatkan
Kapasitas Fiskal Daerah”

Strategic Brief Sheet Juni 2021

124

B. Kondisi Permasalahan

Sesuai dengan PMK No.120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Tahun 2020, Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki indeks
kapasitas fiskal sangat rendah hingga sedang. Ini menunjukkan bahwa kemampuan
keuangan daerah dalam membiayai kegiatan/program di luar belanja yang wajib
disediakan masih rendah. Berawal dari rendahnya kapasitas fiskal Kabupaten/Kota di
Maluku Utara, maka diperlukan upaya mendorong Pemerintah Daerah untuk
mendapatkan sumber pembiayaan baru di luar APBN dan APBD.

C. Analisis

1. Kebutuhan Pembiayaan untuk memperluas Ruang Fiskal
Berdasarkan data Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku
Utara tahun 2020, analisis ruang fiskal menunjukkan bahwa porsi PAD berada pada
angka 7% dan porsi dana transfer sebesar 83%. Hal ini dapat membatasi ruang gerak
Pemerintah Daerah menggunakan PAD untuk membuatterobosan guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang riil dan menyentuh masyarakat menengah
ke bawah.Untuk itu, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan guna
merealisasikanprogramnya dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal. Salah satu
upayanya adalah menggunakan instrumen pembiayaan daerah melalui pinjaman
daerah berdasarkan PP nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan PMK
nomor 174 tahun 2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada PT SMI Dalam Rangka
Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

2. Kehadiran BUMN (PT SMI dan Perbankan) dan BLU (LPDB-KUMKM)
PT SMI (Persero) sebagai BUMN yang ditugaskan untuk menyediakan pembiayaan
bagi pembangunan infrastruktur daerah dipandang memiliki peran yang strategis
dalam membantu Pemerintah Daerah membiayai program kegiatannya. Sementara itu
pada triwulan I tahun 2021, Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar
13,45% (y-o-y). Adapun sektor pertanian, kehutanan, perikanan masih menjadi sektor
yang memberikan kontribusi tertinggi pada pertumbuhan tersebut yaitu sebesar
20,14%.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

125

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator kesejahteraan seperti Tingkat
Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan yang masih mengalami kenaikan.
Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara
masih bersifat semu sebab belum mampu memperbaiki indikator kesejahteraan
masyarakat. Ini bisa menjadi celah masuknya program untuk UMKM dan
Koperasi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan sehingga akan mampu lebih
banyak menyerap tenaga kerja dan diharapkan dapat memberikan capaian
pertumbuhan ekonomi yang benar-benar menyentuh masyarakat menengah ke
bawah. Disinilah pentingnya kehadiran BLU LPDB-KUKM di Maluku Utara
untuk memberdayakan Koperasi sehingga Koperasi mampu memberikan
kontribusi positif pada perekonomian Maluku Utara terutama yang berkaitan
dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, kehadiran
Bank Himbara sebagai perwakilan BUMN di daerah menjadi penting untuk
bermitra dengan Pemerintah Daerah. Kredit Program seperti KUR yang disalurkan
oleh Bank Himbara diharapkan mampu mengangkat UMKM di daerah sehingga
mampu berkontribusi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional

3. Kanwil mengkolaborasikan Pemda, BUMN dan BLU
Atas dasar beberapa informasi di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
berinisiatif untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah untuk
mengurai kendala di lapangan dan segera menemukan solusi atas kendala
tersebut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain (rincian kegiatan
terlampir):
a. Sinergi dengan Bupati Pulau Morotai, Jajaran Pemda Pulau Morotai dan
Bank Himbara melakukan pembahasan penyaluran KUR dan
diimplementasikan dalam penandatanganan MoU antara Pemda Pulau
Morotai dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara.
b. Sinergi dengan Walikota Ternate, jajaran Pemkot dan PT SMI (Persero)
membahas pinjaman daerah untuk Kota Ternate.
c. Sinergi dengan LPDB-KUMKM, Pemkot Ternate, Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten/Kota serta Koperasi di Maluku Utara melakukan
sosialisasi program pembiayaan pemerintah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

126

D. Rekomendasi

1. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dan Pemda bersinergi dalam
penandatanganan MOU sebagai wadah kerjasama pengelolaan keuangan
pemerintah pusat dan daerah.

2. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mengawal upaya pengajuan pinjaman yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dan akan diimplementasikan dalam
MoU antara Pemkot Ternate dan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.

3. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara akan berkoordinasi dengan LPDB-KUKM
dalam mendorong peran Koperasi di Maluku Utara agar berkontribusi di sektor-
sektor produktif.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

127
Kanwil DJPb Prov. Papua Barat

“Sinergi dan harmonisasi antara Pemda Kabupaten Fakfak
dengan UPBU Torea, Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,
Pemahaman perkembangan kebijakan penyaluran DBH dan

DID di masa Pandemi Covid 19”

A. Isu Tematik Daerah

1. Harmonisasi Kebijakan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
Pembangunan Bandara Torea Optimalisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Kabupaten Fakfak

2. Peningkatan Kinerja dan Kemandirian BLU dan BLUD Lingkup Provinsi Papua Barat
3. Sosialisasi DBH dan DID pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
4. Bimbingan teknis Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. Optimalisasi PNBP dari Pengelolaan BMN melalui Nota Kesepahaman DJKN dan

DJPb Provinsi Papua Barat

Strategic Brief Sheet Juni 2021

128

B. Kondisi Permasalahan

1. Peran Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dalam menjembatani sinergi dan
harmonisasi antara Pemda Kabupaten Fakfak dengan UPBU Torea terkait proses
pembangunan bandara baru di daerah Siboru Kabupaten Fakfak.

2. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa belum berjalan maksimal di Kabupaten Fakfak,
sebagaimana juga terjadi pada pemerintah daerah lainnya di Provinsi Papua Barat, karena
adanya kelengkapan data dan persyaratan lain yang belum dipenuhi.

3. Peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang belum optimal dalam pengelolaan BLU
dan BLUD.

4. Pemahaman perkembangan kebijakan penyaluran DBH dan DID di masa Pandemi
Covid 19 yang masih kurang.

5. Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh satuan kerja dekonsentrasi dan tugas
pembantuan lingkup Provinsi Papua Barat belum efektif dan efisien.

6. Keterbatasan data dan informasi yang miliki oleh Kanwil DJKN Provinsi Papua, Papua
Barat dan Maluku sehingga pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan
pemindahtanganan BMN kurang optimal.

C. Analisis

1. Pada tanggal 8 Juni 2021, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan
kerja ke UPBU Torea dan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak. Koordinasi dengan
UPBU Torea Kabupaten Fakfak terkait dengan percepatan pembangunan bandara dan
penilaian IKPA. Satker UPBU Torea mengelola anggaran sebesar Rp327,42 M atau
29,44% dari keseluruhan pagu DIPA yang dikelola oleh KPPN Fakfak. Pagu anggaran
sebesar Rp313,86 M diantaranya merupakan belanja Modal atau sebesar

2. 95,86% dari keseluruhan pagu DIPA yang dikelola UPBU Torea. Adanya percepatan
realisasi anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Fakfak.
Penyelesaian pembangunan bandara baru merupakan isu strategis terkait dengan
aksesibilitas wilayah dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun
demikian meskipun dikejar target realisasi anggaran, proses pekerjaan dan pembayaran
harus tetap dilakukan sesuai aturan dan koridor akuntabilitas. Sehubungan
dengan adanya deviasi penyelesaian proyek pembangunan (rencana dan realisasi), Kanwil
siap membantu terkait dengan revisi DIPA.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

129

3. Pada tanggal 8 Juni 2021, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan kerja
ke Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan diterima langsung oleh Wakil Bupati
Fakfak, Ibu Yohana Dina Hindom. Koordinasi dilakukan terkait dengan percepatan
penyaluran TKDD dan isu lain menyangkut satker yang ada di Kabupaten Fakfak.
Dijelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan peran realisasi belanja satuan kerja yang
ada di Kabupaten Fakfak bagi pertumbuhan ekonomi. Beberapa hal yang perlu
ditingkatkan antara lain penyaluran DAK Fisik dan dana desa yang masih belum berjalan
maksimal di Kabupaten Fakfak karena adanya kelengkapan data dan persyaratan lain yang
belum dipenuhi. DAK Fisik dan Dana Desa menjadi concern yang perlu segera
diselesaikan karena sampai dengan saat kunjungan kerja, realisasi yang ada masih belum
maksimal. Mengingat salah satu persyaratan untuk penyaluran DAK Fisik yaitu
pendaftaran kontrak pekerjaan paling lambat tanggal 21 Juli, maka diharapkan Pemda
dapat segera mendaftarkan kontrak pekerjaan yang telah ada. Diharapkan ada koordinasi
yang baik antara Kanwil, KPPN, dan Pemda untuk mengakselerasi pelaksanaan anggaran
APBN yang ada di Pemda Fakfak. Ada beberapa perubahan terkait sistem dan aturan
yang menyebabkan keterlambatan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan pencairan
anggaran. Salah satu kendala yang menjadi penghambat atau keterlambatan realisasi salah
satunya adalah adanya penghematan anggaran yang harus dilakukan oleh OPD sehingga
perlu ada penghitungan kembali untuk perubahan rencana realisasi yang akan datang.
Selain itu berdasarkan penjelasan dari dinas PU masih terdapat perbedaan pendapat
terkait pelimpahan kewenangan mengenai pejabat pengelola perbendaharaan. Isu lain
yang menjadi pembahasan yaitu terkait dengan pembangunan bandara di Kampung
Siboru. Pemda diharapkan dapat berkoordinasi dan membantu satker UPBU Torea
dalam pelaksanaan pembangunan bandara baru tersebut. Hambatan yang ada antara lain
terkait masih ada lahan yang belum selesai pengadaannya. Pemda berkomitmen untuk
membantu pembangunan bandara baru untuk target jangka panjang. Sementara
proses pembangunan Bandara Siboru berlangsung, untuk jangka pendek dari pemda
masih berharap agar dapat dilakukan pembangunan perpanjangan runway dari
bandara yang sudah ada.

4. Pada tanggal 15 Juni 2021, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan
Kinerja dan Kemandirian BLU dan BLUD lingkup Provinsi Papua Barat dengan
mengundang Pembina BLU dari Direktorat PPK BLU untuk melakukan update dan
perkembangan terkini terkait dengan pengelolaan keuangan satker BLU baik untuk satker
BLU atau satker BLUD. Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Serta Kemandirian BLU
dan BLUD Lingkup Provinsi Papua Barat kesempatan ini mengambil tema
"Meningkatkan Potensi Kinerja BLU dan BLUD".

Strategic Brief Sheet Juni 2021

130

Rapat koordinasi dibuat secara hybrid (daring dan tatap muka) dengan mengundang
Satker BLU dan BLUD Lingkup Provinsi Papua Barat serta Satker-Satker yang memiliki
potensi besar untuk menjadi Satker BLU/BLUD di wilayah Papua Barat. Pertemuan ini
bertujuan untuk menjadi wadah bagi para Satker BLU, BLUD, serta calon Satker
BLU/BLUD dalam berdiskusi mencari informasi terkait kinerja badan layanan umum
guna memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Satker. Selain itu,
diharapkan satker BLU/BLUD dan satker potensi BLU/BLUD memperbarui dan
menambah pengetahuan terkait kebijakan pengelolaan BLU untuk meningkatkan
kinerja operasional ditengah-tengah tantangan pandemic COVID-19 sehingga satker
BLU/BLUD tetap memiliki jati diri kemandirian dan layanan operasional yang tetap
prima. Sebelum kegiatan Rakor dilaksanakan, pada tanggal 7 Juni 2021 kami melakukan
kunjungan kerja ke satker BLU Politeknik Pelayanan Sorong yang merupakan satu-
satunya BLU yang ada di Provinsi Papua Barat. Materi yang menjadi topic diskusi
adalah peningkatan kualitas SPI, kompetensi perjabat perbendaharaan kaitannya dengan
sertifikasi dan standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan, dampak perubahan
nomenklatur BP2IP menjadi Poltekpel Sorong, dan remunerasi yang belum
diterapkan. Isu lain yang dibahas mengenai belum ditetapkannya dewan pengawas
oleh Kementerian Perhubungan karena secara omset dan aset belum memenuhi. Hal
tersebut semakin berat mengingat dampak pandemi terjadi penurunan potensi
pendapatan sehingga dibutuhkan penyesuaian kurikulum. Salah satu hal yang menjadi
sorotan yaitu terkait dengan potensi penerimaan yang berasal dari tukar guling aset
dalam hal ini lahan berupa batu gunung yang nantinya akan ditukar dengan
pembangunan gedung dilahan tersebut. Kebijakan terkait pengelolaan untuk transaksi
tersebut akan disampaikan ke Direktorat PPK BLU untuk memastikan tidak ada aturan
yang dilanggar untuk proses transaksi tukar guling.

5. Pada tanggal 2 Juni 2021, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi DBH dan DID kepada
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan menghadirkan Kepala Seksi DBH, DJPK
(Bapak Denny Kurniawan), Analis DID Senior, DJPK (Bapak Rian Kelana Ednur),
Bupati Kab.Teluk Bintuni (Bapak Ir. Petrus Kasihiw), Kepala BPKAD Kab. Teluk
Bintuni (Bapak Herman Kayame), dan semua pegawai pada BPKAD dan Bappeda Teluk
Bintuni, serta semua pegawai pada Kanwil DJPb Prov. Papua Barat. Kegiatan Sosialisasi
Online DBH dan DID telah memberikan informasi yang komprehensif terkait kebijakan
penyaluran DBH dan DID terhadap Pemda Teluk Bintuni khususnya terkait 2 isu utama
yakni penurunan penerimaan DBH dan tidak adanya penerimaan DID.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

131

6. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada para operator anggaran satker
dalam pengelolaan anggaran melalui aplikasi SAKTI, pada tanggal 22 s.d. 24 Juni
2021, dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis aplikasi SAKTI Modul
Penganggaran kepada satuan kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup
Provinsi Papua Barat dengan tema “Refreshment Modul Anggaran Aplikasi
SAKTI”. Kegiatan dimaksud diharapkan berdampak pada optimalisasi pelaksanaan
anggaran pada satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta meningkatkan
sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dengan pemangku kepentingan.

7. Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) Pertukaran Data dan/atau
Informasi PNBP dan Pengelolaan BMN di wilayah Provinsi Papua Barat yang
dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 di Aula Kasuari GKN Manokwari menjadi
salah satu sarana untuk membangun kolaborasi kerja diantara unit
internal Kementerian Keuangan. Pertukaran data dapat mendukung tugas dan
fungsi DJKN dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan dan pemindatanganan BMN serta dalam rangka penggalian potensi
PNBP. Sedangkan untuk Kanwil DJPb, data yang ada berguna untuk monev
optimalisasi penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN pada Satker.

D. Rekomendasi

1. Memberikan dukungan terhadap proses pembangunan bandara baru di Kabupaten
Fakfak dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi, khususnya terkait
permasalahanan pelaksanaan anggaran serta menjembatani komunikasi antara
UPBU Torea dengan Pemda Kabupaten Fakfak. Mengingat adanya isu aksesibilitas
wilayah dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten
Fakfak.

2. Optimalisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Kabupaten Fakfak
melalui koordinasi secara langsung dengan kepala daerah sehingga permasalahan
atau kendala yang dihadapi dapat segera mendapat jalan keluar melalui kebijakan
dari unsur pimpinan daerah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

132

3. Meningkatkan potensi kinerja dan kemandirian BLU dan BLUD melalui edukasi
dan komunikasi antara pelaku dengan pembuatan regulasi/ kebijakan tingkat
pusat. Hal ini selain meningkatkan kinerja operasional bagi BLU dan BLUD
ditengah pandemi juga menggali potensi terbentuknya BLU dan BLUD baru di
Provinsi Papua Barat.

4. Sosialisasi DBH dan DID kepada Pemda Teluk Bintuni menjadi sarana edukasi
yang efektif sehingga Pemda Teluk Bintuni dan peserta sosialisasi lainnya
mendapat informasi yang komprehensif atas menurunnya penerimaan DBH dan
tidak adanya penerimaan DID Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2021.
Kanwil DJPb berperan memberi edukasi dan sebagai mediator dalam

5. Pelaksanaan anggaran kedepannya secara penuh menggunakan aplikasi SAKTI,
sehingga peningkatan kompetensi para operator SAKTI menjadi suatu keharusan
guna mendukung proses pelaksanaan anggaran yang optimal, khususnya bagi
Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

6. Sinergi dan kolaborasi antar unit internal Kementerian Keuangan perlu dilakukan
guna meningkatkan potensi ekonomi didaerah serta mengoptimalkan peran
Kementerian Keuangan di daerah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

133

Kanwil DJPb Prov. Papua

“Melanjutkan Kesepakatan bersama melalui penandatanganan MoU
antara Kanwil DJPb Propinsi Papua dan semua Pemda Papua dalam

rangka Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) dan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)”

A. Isu Tematik Daerah

Kanwil DJPb Provinsi Papua menegaskan posisi sebagai Regional Chief Economist,
yang memiliki peran diantaranya melakukan pembinaan akuntansi dan pelaporan
keuangan pusat dan daerah

Strategic Brief Sheet Juni 2021

134

B. Kondisi Permasalahan

1. Gangguan keamanan dari KKB maupun kelompok masyarakat lainnya di wilayah
Provinsi Papua berdampak pada penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Desa (DFDD). Pemenuhan dokumen pendukung pencairan DAK Fisik dan Dana
Desa menjadi terkendala karena dokumen yang dipersyaratkan untuk diunggah
ke OM-SPAN tidak segera terlaksana. Sebagai salah satu contoh adalah pembakaran
gedung pemerintahan di Kabupaten Yalimo oleh sekelompok massa pendukung salah
satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Disamping itu juga kendala personel dan
jaringan internet di wilayah Provinsi Papua yang belum memililki kualitas yang merata;

2. Kondisi dinamika politik dan pemerintahan di wilayah Papua yang memiliki
kekhasan tersendiri dibandingkan dengan daerah yang lain menyebabkan terlambatnya
penyampaian LKPD ke BPK Perwakilan Provinsi Papua. Sampai dengan tanggal
30 Juni 2021 berdasarkan data dari BPK Perwakilan Provinsi Papua terdapat 4 Pemda
dalam proses audit dan 1 Pemda yang belum menyampaikan LKPD ke BPK
Perwakilan Provinsi Papua.

C. Analisis

1. Kondisi keamanan yang kurang kondusif menyebabkan tata kelola pemerintahan
berjalan tidak lancar sehingga pemenuhan dokumen persyaratan dalam rangka
penyaluran DFDD ikut terhambat. Sebagai contohnya adalah di Kabupaten Yalimo,
sampai dengan 30 Juni 2021 DAK Fisik sama sekali belum ada realisasi (0%). Sementara
itu untuk Dana Desa realisasinya baru mencapai sebesar Rp19,73 miliar dengan rincian
seluruhnya dari Dana Desa earmark 8% untuk penanganan Covid-19, sedangkan untuk
Dana Desa reguler dan BLT Desa belum tedapat realisasi. Contoh kasus di Kabupaten
Puncak terdapat pencairan Dana Desa dari bank yang telah disalurkan dari rekening kas
negara ke rekening kampung (desa) oleh pihak Pemda (DPMK) direkomendasikan
kepada pihak bank untuk tidak dicairkan terlebih dahulu mengingat alasan keamanan;

2. Penyusunan LKPD oleh Pemerintah Daerah yang terkendala keamanan
menyebabkan pemenuhan pengungkapan secara penuh (full disclosure) atas komponen
laporan keuangan menjadi terhambat. Hal ini berpengaruh terhadap proses audit oleh
BPK sehingga ada beberapa daerah yang turun tingkatan opini yang dikeluarkan oleh
BPK. Disamping itu juga terdapat 1 pemda yang belum menyampaikan LKPD

Strategic Brief Sheet Juni 2021

135

D. Rekomendasi

1. Kanwil dan KPPN senantiasa berkoordinasi secara intensif dengan Pemda termasuk
unit kerja/OPD yang berada di daerah rawan, agar mengutamakan
keselamatan pejabat/pegawai apabila terjadi kerusuhan/gangguan keamanan yang
membahayakan jiwa pegawai dengan tetap meningkatkan komunikasi dengan para
pengguna layanan (stakeholder). Secara pro-aktif menjalin komunikasi dan
berkoordinasi dengan Forkopimda, aparat keamanan dan satker/mitra kerja sehingga
dapat diperoleh infomasi terkini kondisi kemanan di wilayah Provinisi Papua;

2. Melanjutkan kebijakan berupa kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan
MoU kepada semua Pemda di wilayah Papua. Hal ini diperlukan dalam rangka
peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Hingga saat ini telah terdapat 19 Pemda yang telah
menandatangani MoU dengan Kanwil DJPb Provinsi Papua, dan masih terdapat 11
Pemda yang belum dilakukan penandatanganan MoU. Kanwil DJPb Provinsi Papua
menegaskan posisi sebagai Regional Chief Economist, yang memiliki peran
diantaranya melakukan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan pusat dan
daerah.

Strategic Brief Sheet Juni 2021

Strategic Brief Sheet Juni 2021