HUKUM HAK ASASI MANUSIA

HUKUM

HAK ASASI MANUSIA

i

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pasal 1:
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pasal 9:
2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki
hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan
dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian,
pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau
salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. Penyewaan Ciptaan.
Sanksi Pelanggaran Pasal 113
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak C ipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).

ii

Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

HUKUM

HAK ASASI MANUSIA

Penerbit Lakeisha
2021
iii

HUKUM
HAK ASASI MANUSIA

Penulis:
Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

Editor :
Dr. Elviandri, SHI, M.Hum.
Dr. Arief Budiono, SH, MH.

Layout: Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.
Desain Cover: Tim Lakeisha
Cetak I Oktober 2021
15.5 cm × 23 cm, 115509 halaman
ISBN: 978-623-5536-83-5

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha
(Anggota IKAPI No. 181/JTE/2019)

Redaksi
Srikaton, Rt. 003, Rw. 001, Pucangmiliran,
Tulung, Klaten, Jawa Tengah
Hp. 08989880852, Email: [email protected]
Website: www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

iv

KATA PENGANTAR

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) selalu berkaitan
dengan seberapa jauh pelaksanaan berbangsa dan bernegara
oleh pemerintah (penguasa) dalam memperhatikan hak-hak
warga negara (hak warga sipil). Salah satu indikator yang dapat
dijadikan acuan adalah tersedianya beberapa instrumen termasuk
institusi dalam suatu negara yang dikategorikan menghargai dan
melindungi HAM. Termasuk Indonesia sebagai salah satu negara
yang secara tegas disebutkan dalam konstitusinya atau UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persoalan HAM merupakan persoalan universal yang tidak
dibatasi oleh sekat-sekat wilayah, sehingga setiap negara harus
memberikan perlindungan HAM melalui pembentukan berbagai
instrumen dan institusi yang memberikan jaminan perlindungan
HAM tersebut.

Buku ini mencoba menguraikan hukum HAM secara
sederhana sehingga mudah dipahami antara lain: Selayang pandang
HAM, Sejarah lahir dan perkembangan HAM, HAM dalam

v

perspektif negara hukum, HAM dalam perspektif Konstitusi dan
tentang peradilan HAM.

Buku ini terbit karena keinginan yang kuat dari penulis untuk
memberikan kontribusi keilmuan khususnya hukum dari sisi Hak
Asasi Manusia (HAM) bagi para penstudi hukum dan para
pembaca yang ingin memahami dasar-dasar perlindungan HAM
dari sudut pandang negara hukum, konstitusi maupun korelasi
dengan berbagai hal.

Semoga buku ini dapat memberikan secercah harapan dahaga
keilmuan tentang hukum dan HAM. Tiada gading yang tak retak,
saran dan kritik sangat diharapkan penulis untuk menyempurnakan
buku ini.

Maospati-Madiun, 11 Nopember 2011

Dr. Sigit Sapto Nugroho, SH, M.Hum.

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................. v
DAFTAR ISI ............................................................................. vii
BAGIAN 1 SELAYANG PANDANG HAK ASASI
MANUSIA ................................................................................... 1

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ................................... 1
B. Pemikiran Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM).................... 9
C. Pandangan Indonesia Terhadap Masalah HAM .................... 15
BAGIAN 2 SEJARAH LAHIR & PERKEMBANGAN HAK
ASASI MANUSIA..................................................................... 20
A. Sejarah HAM........................................................................... 20
B. Perkembangan Hak Asasi Manusia........................................ 26

vii

BAGIAN 3 HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF NEGARA
HUKUM .................................................................................... 29

A. Demokrasi, HAM dan Negara Hukum .................................. 29
B. Relasi HAM, Demokrasi dan Negara Hukum....................... 46

BAGIAN 4 HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF
KONSTITUSI ........................................................................... 50

A. Relasi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia............................. 50
B. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945................................... 55
C. Sepuluh (10) Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia

dalam UUD 1945 .................................................................... 63

BAGIAN 5 PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA ............. 77
A. Dasar Hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia...................... 77
B. Perwujudan Pengadilan Hak Asasi Manusia ......................... 79
C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia............................................ 85

DAFTAR PUSTAKA ................................................................ 90
DAFTAR INDEKS.................................................................... 96
GLOSARIUM ........................................................................... 98
LAMPIRAN ............................................................................ 101
SINOPSIS ................................................................................ 11450653
TENTANG PENULIS............................................................. 11405746

vviiiii
i

BAGIAN 1
SELAYANG PANBDAAGINANG1
HASKELAASYAASNIGMPAANNDUASNIAG

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian Hak Asasi Manusia1 (selanjutnya disingkat HAM)
adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat
kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah
yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu,
masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam undang-undang tentang
Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap

1 Menurut Kamus Bahasa Indonesia arti kata Hak Asasi Manusia adalah hak yang
dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human
Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak
untuk mengeluarkan pendapat dll……..lihat dalam WJS Poerwadarminta, 11976,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,…lihat juga dalam Kamus
KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online) dalam
https://kbbi.kata.web.id/hak-asasi-manusia/Diakses 11 Nopember 2021

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 1

orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM).

Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu
keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan
kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi
dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung
jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah
baik sipil maupun militer) dan Negara.2

Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai
berikut:
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin,

ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan
bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar.

Dalam beberapa istilah bahasa, istilah HAM yang merupakan
terjemahan dari istilah droits de I’homme dalam bahasa Prancis
yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggris human rights,
yang dalam bahasa Belanda disebut menselijke recten. Hak tersebut
merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai
anugerah ilahi yang karena hak-hak itu manusia bersifat luhur dan
suci.3

Menurut kamus, mengartikan HAM dengan istilah hak dasar
atau yang pokok, secara umum, HAM dapat diartikan sebagai hak-
hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia, di mana tanpa

2 Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia
(Ham) Di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2 (2), 113-121.
3 Kusnadi, S. P. Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM).

2 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai
manusia.4

Menurut Leah Levin5 bahwa konsep HAM mempunyai dua
pengertian dasar, yaitu pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat
dipisahkan dan dicabut karena merupakan seorang manusia. Hak-
hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dan kemanusiaan setiap
insan dan hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin martabat
setiap manusia. Arti yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak
menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan
hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun
secara internasional. Dasar dari hak-hak itu adalah persetujuan dan
yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk
kepada hak-hak tersebut dan tidak hanya tata tertib alamiah yang
merupakan dasar dari arti yang pertama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum
yang dimaksud dengan HAM adalah hak manusia yang bersifat
asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya
yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Jadi hak asasi dapat
dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia
yang merupakan anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, sehingga
hak asasi manusia itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi
manusia itu sendiri. Hak-hak asasi menjadikan dasar hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang lain.

Secara harfiyah, kata hak berarti kewenangan untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata
Asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan
fondasi, yaitu ‘sesuatu yang menjadi tumpunan berpikir atau
berpendapat’. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i“
lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar

4 Firdaus Arifin, S. H. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan
Pengaturan.
5 Ishom, M. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Maqashid Al-
Syari’ah. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan, 7 (2), 117-136.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 3

atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar
yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu
untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.6

Sebagaimana di jelaskan di atas. Istilah hak asasi manusia
merupakan terjemahan dari istilah “droits de l’homme“ dalam
bahasa Prancis atau Human Rights dalam bahasa Inggris, yang
artinya “hak manusia“. Pengertian secara teoritis dari hak asasi
manusia adalah: “hak yang melekat pada martabat manusia yang
melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau
hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak
asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut
kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu
Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.“

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang
berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan,
kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam
menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang
bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi
mansuia sediri berasal dari istilah “droits I’home“ (Prancis),
“menslijkerecten“ (Belanda), “fitrah“ (Arab) dan “human right“
(Inggris). Istilah human right semula berasal dari ‘right of human’
yang menggantikan istilah ‘naturalright’ yang selanjutnya oleh
Eleanor Roosevelt diubah dengan diubah dengan istilah ‘human
right’ yang memiliki konotasi lebih nertral dan universal.7

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar
yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatu pun
mahluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan
merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang

6 Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan
Islam. Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2 (1), 371-381.
7 Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan
Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. Gorontalo Law Review, 2 (1), 33-48.

4 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia.
Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki
kewenagan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia.

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak
yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai
sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi
Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah:
“Humanrights could be generally defined as those rights which
areinheret in our natureand without which we cannot live as
human being“. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat
pada manusia, yangtanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup
sebagai manusia).8

Menurut Baruddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang
seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson,
tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat “mustahil dapat hidup
sebagai manusia “hendaknya diartikan “mustahil dapat hidup
sebagai manusia yang bertanggung jawab“. Alasan penambahan
istilah bertanggung jawab yaitu di samping manusia memiliki hak,
manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah
dilakukannya.9

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Hak Asasi
Manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi
Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki

8 Sinaga, T. B. (2018). Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi
Manusia. Jurnal Hukum Unsrat, 1 (2), 94-105.
9 Ibid

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 5

oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah
SWT. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap
manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai
manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan
melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap
hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia
akan hilang. Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia
yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi
pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang
bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-
prinsip umum tersebut dikenal universal Declaration of Human
Rights UDHR (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia). 10

Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah
mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari
peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun
demikian beberapa ketentuan mengatur prinsi-prinsip umum
hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang
perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu
pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum,
tentang interprestasi terhadap secara tidak langsung benar-benar
sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum
bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan
demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan
umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa
setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa
mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar
dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak
dan kebebasan-kebebasan ini.

10 Siregar, P. (2014). Etika Politik Global: Isu Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal
Medan Agama, 6 (1), 1-59.

6 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak
yang dibawa sejak seseorang lahir kedunia itu sebenarnya adalah
anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat
kodrati). Karena tidak ada satu kekekusaanpun di dunia dapat
mencabutnya. Meskipun demikian, menurut Baruddin Loppa,
bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat
semena-mena. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang
dapat dikatagorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia
harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi
mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-
hak dan kepentingan orang lain. Karena itu hak asasi manusia atas
dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan
persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir hak asasi manusia yang
lainnya.11

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum
positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak Asasi Manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang
universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan
waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam
berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat
melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai
universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk
perjanjian internasional di bidang HAM, Namun kenyataan

11 Sinaga, T. B. (2018).Op-Cit 7
HUKUM HAK ASASI MANUSIA

menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata
dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. 12

Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional akan
terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari
setiap negara. Adalah merupakan suatu fakta bahwa negara di
dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk
ekonomi, sosial, politik dan terpenting sistem budaya hukum
sebagai akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan hak
asasi manusia di tingkat paling nyata di masyarakat.

Ada empat penyebab utama alasan perjanjian internasional di
bidang hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan oleh negara
setelah diikuti, yaitu: Pertama, perancangan dan pembentukan
berbagai perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang
sangat terdeviasi (bias) oleh kerangka berpikir (framework of
thinking) dari perancangnya. Kedua, kendala pada saat perjanjian
internasional diperdebatkan. Ketiga, menyangkut tujuan
pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM yang dibuat
tidak untuk tujuan mulia menghormati HAM melainkan untuk
tujuan politis. Keempat, perjanjian internasional di bidang HAM
setelah diikuti kerap hanya mendapatkan perhatian secara setengah
hati oleh negara berkembang.13

Berdasarkan pengertian di atas maka pemahaman HAM bagi
bangsa Indonesia dapat di jelaskan sebagai berikut.
1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa

ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari
Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak asasi manusia
adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang

12 Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum
Pidana Islam dan Hukuman Mati. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu
Hukum, 1 (1).
13 Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia
(HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri
Pranata Sosial, 2 (3), 151-168.

8 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi,
berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi
yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit,
kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan
bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya,
mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia,
sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya
secara utuh.
3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat
historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Pemikiran Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM)

Masalah keadilan terhadap hak asasi manusia yang
merupakan inti dari hukum alam menjadi pendorong bagi upaya
penghormatan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan
universal. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:
1. Piagam Madinah

Piagam Madinah (shahifatul madinah/mitsaaqu al-
Madiinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah,
ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad
SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya
dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib
(kemudian bernama Madinah) di tahun 622. Dokumen tersebut
disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan
antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu
dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi
kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 9

Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan
komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut Ummah.14

Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam
Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup,
kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.15
a. Hak untuk hidup Pasal 14 mencantumkan larangan

pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan
orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk
membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21
memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali
bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban.
b. Kebebasan Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi
menjadi empat kategori, yaitu:
1) Kebebasan mengeluarkan pendapat Musyawarah

merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam
dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan
bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan
pendapat.
2) Kebebasan beragama Kebebasan memeluk agama
masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim
tertera di dalam pasal 25.
3) Kebebasan dari kemiskinan Kebebasan ini harus di atasi
secara bersama, tolong menolong serta saling berbuat
kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah. Di dalam
Konstitusi Madinah upaya untuk hal ini adalah upaya
kolektif bukan usaha individual seperti dalam
pandanangan Barat.
4) Kebebasan dari rasa takut Larangan melakukan
pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku,

14 Assya'bani, R. (2018). Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Islam: Menelusuri
Konsep Ham Dalam Piagam Madinah. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan
Kemasyarakatan, 18 (2), 152-175.
15 Ibid

10 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

keharusan hidup bertetangga secara rukun dan dami,

jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan

tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini.

c. Hak mencari kebahagiaan Dalam Piagam Madinah, seperti
diulas sebelumnya, meletakkan nama Allah SWT pada
posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya
semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus
bebarengan dengan ketenangan batin.

2. Magna Charta

Magna Charta telah menghilangkan hak absolutisme raja.
Sejak itu dipratikan kalau raja melanggar hukum harus diadili
dan mempertanggung jawabkan kebijakan pemerintahannya
kepada parlemen The American Declaration. Deklarasi ini
berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam
perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus
dibelenggu.16

3. The French Declaration

“Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang
semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan
penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat
yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of
innoncent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian
ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai
ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang
menyatakan ia bersalah“17

4. The Four Freedom

• Generasi pertama

16 Dwi, S., Triwahyuningsih, T., & Dikdik Baehaqi Arif, D. B. A. (2012). Hak Azasi
Manusia.
17 Ibid

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 11

Pengertian HAM hanya terpusat pada bidang hukum dan
politik. Focus pemikiran Ham generasi pertama pada bidang
hokum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi
perang dunia ke-2, totaliterisme dan adanya keinginan
negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu
tertib hukum yang baru.

• Generasi kedua

Pemikiran HAM tidak saja menunut hak yuridis melainkan
juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.

• Generasi ketiga

Keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak
mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah
pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno “justice
delayed, justice deny“ tetap berlaku untuk kita semua.

• Generasi keempat

Pengertian HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-
negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan
deklarasi hak asasi manusia yang disebut “Declaration of The
Basic Duties of Asia People and Government“. Deklarasi ni
lebih maju dari rumusan ketiga, karena tidak saja mencakup
tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya
tatanan sosial ynag berkeadilan. Beberapa masalah dalam
deklarasi yang terkait dengan HAM dalam kaitan
pembangunan sebagai berikut:

a. Pembangunan berdikari;

b. Perdamaian;

c. Partisipasi Rakyat;

d. Hak-hak Berbudaya;

12 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

e. Hak Keadilan Sosial.

Hak asasi manusia merupakan isu global yang pengakuannya
telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian
kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan
gejala yang relatif baru. Indonesia sebagai bagian dari tatanan
dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar kovenan-
kovenan hak asasi manusia. Konskuensinya dari hal tersebut di atas
adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal
yang berhubungan dengan hak asasi manusia harus disosialkan
melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan
berprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang HAM
merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya
pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadi suatu
nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya
proses internalisasi yang sistematis dan berprogram melalui
berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.

HAM menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan
pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945.
Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas
kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya.
Manusia pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang
kemudian, menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka
ragam suku dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-
beda karena itu, manusia menurut pandangan Islam adalah umat
yang satu. Karena manusia itu bersaudara yang paling mengasihi
dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh
manusia. manusia adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan
bebas dari tekanan dan paksaan orang lain.

HAM yang dikumandangkan oleh negara-negara maju
(Barat) pada saat itu, umumnya, mengacu pada Deklarasi semesta
tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi ini pada prinsipnya
diterima oleh hampir seluruh anggota PBB, termasuk di dalamnya

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 13

Indonesia. Namun bukan berarti bahwa sifat dasar, definisi serta
ruang lingkup hak-hak asasi yang dimaksud telah tuntas disepakati.
Masih banyak permasalahan mendasar yang perlu ditinjau.

Di antara pertanyaan yang mungkin perlu diajukan di
dalamnya ialah: apakah hak asasi itu diperoleh seseorang individu
dari negara atau anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, menurut
Ahmad Kosasih18, paling tidak terdapat tiga macam pandangan dari
kelompok agama, termasuk umat Islam terhadap hak asasi manusia
yang dideklarasikan tahun 1948 itu. Pertama, mereka yang
menerima tanpa reserve dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu
sudah sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, mereka yang kerena
bersumber dari budaya barat yang sekuler. Ketiga, posisi kelompok
moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan
beberapa perubahan dan modikasi seperlunya.

Latar belakang timbulnya pemikiran tentang HAM ditandai
dengan adanya pendapat para ahli sebagai berikut:19
1. Thomas Hobbes

HAM merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan
yang disebutnya “homo homini lupus, bellum omnium contra
omnes“ (manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain).
Keadaan seperti itulah yang menurut Hobbes, mendorong
terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat
menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itu sebabnya
pandangan Thomas Hobbes disebutkan sebagai teori yang
mengarah kepada pembentukan monarki absolut.
2. John Locke

Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak
individunya kepada penguasa. Yang diserahkan, menurutnya,
hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara

18 Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.
Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2 (1), 371-381.
19 El-Muhtaj, M. (2017). Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Prenada
Media.Jakarta.

14 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-
masing individu. HAM melekat pada setiap orang dan karena itu
hak tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang atau
lembaga lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Oleh karena
itu eksistensi negara modern dengan kekuasaan yang
dimilikinya harus didasarkan pada asumsi bahwa warga negara
telah menyerahkan hak-hak mereka dalam suatu hubungan
kontraktual dengan negara.
3. Jean Jacques Rosseau

Melalui bukunya “Du Contrat Social“ menghendaki
adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan
rakyat. Pandangan Rousseau ini banyak dipengaruhi oleh
pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Ketika itu,
berkembang pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat
kecil terhadap raja.
4. Karl Marx

Hak kolektif antara hak sosial dan hak individu yang
bebas. Menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan
individu dan konsep hak warga negara.

C. Pandangan Indonesia Terhadap Masalah HAM

Pandangan negara-negara maju terhadap HAM, Didasari
universal-absolut yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal
sebagaimana dirumuskan di dalam The International Bill of Human
Rights. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial
budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut
pandangan ini adalah negara-negara maju dan bagi negara-negara
berkembang mereka ini seringkali dipandang eksploitatif, karena
menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrument
penilai (tool of judgement).20

20 Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari
Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 8 (2), 145-159.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 15

“Persaudaraan“ atau “hak-hak generasi ketiga“ diwakili oleh
tuntutan atas “hak solidaritas“ atau “hak bersama“. Melalui
tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang
menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum
internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak:
a. hak atas pembangunan;
b. hak atas perdamaian;
c. hak atas sumber daya alam sendiri;
d. hak atas lingkungan hidup yang baik; dan
e. hak atas warisan budaya sendiri.

Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam UUD Negara
Republik Indonsia Tahun 1945 sebelum amandemen
1. Hak pribadi/personal right, yaitu hak hidup, mempertahankan

hidup, kebebasan memilih agama, menyatakan pendapat,
bergerak, dan lain sebagainya. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi,
‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu’;
Pasal 28 yang berbunyi, ‘Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang’; Pasal 27 Ayat
(2) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’;
2. Legal equality right atau hak untuk mendapatkan perlakuan
yang sama di bidang hukum dan pemerintahan.
Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, ’Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya’;
3. Political right atau hak untuk ikut serta dalam politik, hak pilih
dan memilih dalam pemilu.

16 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

Pasal 28 yang berbunyi, ‘Kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.’

4. Social and cultural right/hak untuk memilih pendidikan dan

mengembangkan kebudayaan.
Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara
berhak mendapat pengajaran’;

Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam Undang-

Undang Dasar Negara Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen)

1. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apa pun atau non-derogable rights:
• Hak untuk hidup;
• Hak untuk tidak disiksa;
• Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
• Hak beragama;
• Hak untuk tidak diperbudak;
• Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
• Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut.

2. Hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:
• Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan

menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan

tulisan;
• Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam

rangka lembaga perwakilan rakyat;
• Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki

jabatan-jabatan publik;
• Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih

pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
• Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan

mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang

berkeadilan;

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 17

• Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang
dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan

• Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
• Mengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
• Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi;
• Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih

pendidikan dan pengajaran;
• Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
umat manusia;
• Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan
hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan
zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
• Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari
kebudayaan nasional;
• Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat
menurut kepercayaannya itu.
3. Hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:
• Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial,
termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup
di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
• Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai
kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
• Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang
dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan
dilindungi oleh hukum
• Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan
perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi

18 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan
pribadinya;
• Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam
pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari
pengelolaan kekayaan alam;
• Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan
sehat;
• Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat
sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan
tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah
mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-
kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus
tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 19

BAGIAN 2
SEJARAH LAHIR & PERKBEAMGBIAANN2GAN

HAK ASASI MANUSIA

SEJARAH LAHIR &
PERKEMBANGAN HAK ASASI

MANUSIA

A. Sejarah HAM

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia secara hukum
ketatanegaraan diperkirakan muncul pada awal dari abad ke-
17dan Ke-18 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap
arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap
rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan
di zaman itu. Masyarakat manusia di zaman dimaksud terdiri dari
dua lapisan besar, yaitu lapisan atas (minoritas) sebagai yang
mempunyai sejumlah hak terhadap lapisan bawah (mayoritas)
sebagai kelompok yang diperintah; dan lapisan bawah yang
mayoritas mempunyai sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap
lapisan minoritas yang menguasainya.21

Munculnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan
tetapi, pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa

21 Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam
Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum, 4 (5).

20 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta
antara lain menanamkan bahwa raja yang tadinya memiliki
kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri
tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekeuasaannya dan
mulai dimintai pertanggung jawabannya dimuka hukum.22

Dengan adanya Magna Charta sudah mulai dinyatakan bahwa
raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat,
yang manaparlemen sebagai wakil rakyat. Lahirnya Magna Charta
ini kemudian diikuti oleh perkembambangan yang lebih kongkret,
dengan lahirnya Bill of Right di Inggris pada tahun 1968. Pada
masa itu mulai timbul adanya persamaan manusia di muka hukum
(equality before the law) yang memperkuat dorongan timbulnya
negara hukum. Bill of Right melahirkan asas persamaan, di mana
hak persamaan ini mendukung terwujudnya hak kebebasan. Untuk
mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau yang
berisikan tentang perjanjian masyarakat (contrac social).23

Montesqueieu dengan trias politiknya yang mengajarkan
pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani; John Locke di Inggris
dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat dengan hak-hak dasar
kebebasan dan persamaan yang dicanamkan. Perkembangan Hak
Asasi Manusia selanjutnya ditandai dengan munculnya The
American Declaration of Independence yang lahir dari paham
Rousseau dan Montesquieu, yang mempertegas bahwa manusia
adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah
logis bila sesudah dilahirkan akan terbelenggu.

Kemudian pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration,
Di mana hak-hak yang lebih dirinci lagi melahirkan dasar The Rule
of Law. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan
penahanan semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang
sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat

22 Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan
yuridis. Humanika, 18 (2).
23 Ibid

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 21

yang sah. Dinyatakan pula presumption of innocence, artinya
orang-orang yang di tangkap, kemudian ditahan dan dituduh berhak
dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. 24

Dipertegas juga dengan freedom of expression (bebas
mengeluarkan pendapat), freedom of religion (bebas manganut
keyakinan/agama yang dikehendaki), The right of property
(perlindungan terhadap hak milik). Jadi dalam the french
declaration sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang
menjamin timbulnya demokrasi maupun negara hukum.

Semua hak-hak tersebut di atas kemudian dirumuskan dalam
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (The Universal
declaration of Human Rights) oleh sidang umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948, yang merupakan suatu
peristiwa penting dan mempunyai nilai historis yang besar. Ia
merupakan peristiwa yang pertama dalam sejarah umat manusia, di
mana seluruh bangsadari berbagai penjuru dunia membuat sebuah
deklarasi tentang hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan
fundamental manusia. Deklarasi itu sendiri sebenarnya hanya
merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat dalam wujud
hukum internasional. Namun demikian, deklarasi tersebut
merupakan suatu pertanda langkah maju dalam gerakan perjuangan
umat manusia.

Teori hak-hak asasi manusia dikumandangkan oleh sejumlah
negara dan bangsa sepanjang sejarahnya, bahkan lembaga tertinggi
dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melahirkan The
Universal Declaration of Human Rights sebagai piagam hak asasi
manusia yang paling universal pengaruhnya. 25

24 Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan
Penegakan Hak Asasi Manusia. Lex Scientia Law Review, 2 (2), 189-198.
25 Ansori, M. (2020). Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Iaifa Press.

22 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

Tujuannya jelas, yaitu untuk melindungi dan memelihara
martabat serta eksistensi manusia dari ancaman pihak lain.
Berhubung perlunya masyarakat umum mengetahui hak-hak dan
kebebasan, penting dan terbesar agar benar-benar menjalankan
perjanjian ini, maka Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengumandangkan, The Universal declaration of Human Rights
ini, di mana pada Proklamasi Kemerdekaan Amerika yang
dikumandangkan pada tanggal 6 Juli 1976 dinyatakan bahwa setiap
orang dilahirkan dalam kedudukan sama, bahwa manusia punya
hak-hak asasi, persamaan, kemerdekaan, kehidupan dan
kebahagiaan.26

Hak asasi manusia (human rights) merupakan hak manusia,
yang melekat pada manusia, di mana manusia juga dikaruniai akal
pikiran dan hati nurani. Hak asasi manusia bersifat universal yang
berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan
pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau
perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya.

Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai
bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apa pun
warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural
dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sebagai norma yang
ditujukan bagi pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik
sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar
HAM dan selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya.

Peletakkan rumusan tentang dasar-dasar HAM merupakan
bagian dari tujuan sosialisasi. Adapun norma-norma yang mengatur
hubungan antara negara dengan individu (warga) adalah seperti
yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Deklarasi Universal HAM
(Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948. Lahirnya
Deklarasi Universal HAM membawa konsekuensi negara-negara
anggota PBB untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak

26 ibid 23
HUKUM HAK ASASI MANUSIA

setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna
mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi berbagai tindakan dan
kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-
individu warganya.

Berdasarkan deklarasi ini semua negara menyatakan
kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to
protect), dan memenuhi (to fulfil) HAM setiap warganya. Hak
dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan
pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi
hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi
manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul
kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.

Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia
akan menjadi cepat dicapai apabila diawali dari tertib politik dalam
setiap negara. Artinya kemauan politik pemerintah, antara lain
berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan hak asasi manusia
dapat menjadi awal masalah.

Menurut penyelidikan ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak
asasi manusia itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hak-
hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan
terhadap serangan-serangan atau bahaya yang timbul dari
kekuasaan suatu masyarakat atau negara (state).

Pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi itu
berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan
masyarakat. Sebab manakala sesuatu negara semakin kuat dan
meluas, secara terpaksa ia akan mengitervensi lingkungan hak-hak
pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin
berkurang. Maka pada saat yang sama terjadilah persengketan
antara individu (rakyat) selalu berada pada posisi yang terkalahkan.
Pada saat itu pula perlindungan terhadap hak-hak individu yang
bersifat asasi itu sangat dibutuhkan.

Bila ditelusuri lebih jauh ke belakang mengenai sejarah
lahirnya HAM. Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa

24 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

cikal bakal HAM itu sebenarnya telah ada sejak lahir Magna Charta
dikerajaan Inggris. Di dalam Magna Charta itu disebutkan antara
lain bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut dapat dibatasi
kekuasaannya dan diminati pertanggung jawabannya di muka
hukum.

Dari sini lahir doktrin “raja tidak kebal hukum“ dan harus
bertanggung jawab kepada rakyat. Walaupun kekuasaan membuat
undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangannya.
Secara politis, lahirnya Magna Charta merupakam cikal bakal
lahirnya monarki konstitusional.

Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada Pasal
21 Magna Charta yang menyatakan bahwa “para Pangeran dan
Baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya”.

Pada 1789 lahir Deklarasi Prancis. Deklarasi ini memuat
aturan-aturan hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia dalam
proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan
seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah atau
penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga
hukum yang berwenang.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh muncul
wacana empat hak kebebasan manusia (the four freedom) di
Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, yang diproklamasikan oleh
Presiden Roosevelt. Adanya empat kebebasan itu yaitu:
a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom

of speech);
b. Kebebasan beragama (freedom of Relogion);
c. Kebebasan dari ketakutan (freedom of fear);
d. Kebebasan dari kemelaratan (freedom of want).

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 25

B. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan perkembangan HAM, pemikiran mengenai hak
asasi manusia mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah
peradaban manusia, terutama dalam ikatan kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara. Pasang surut HAM ini, sebenarnya mulai
muncul setelah manusia memikirkan dirinya dalam lingkungan
semesta.

Pemikiran mengenai HAM ini mulai mencapai titik paling
rendah setelah dikemukakannya konsep kedaulatan Tuhan yang
dilakukan didunia ini dilakukan oleh seorang Raja atau Paus
(Pemimpin Gereja sedunia). Kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan
oleh raja ataupun Paus tersebut, menjadikan raja atau Paus
mempunyai kekuasaan yang maha dasyat, sehingga mengakibatkan
hak-hak raja termasuk para keturunannya dan Paus dapat terpenuhi
secara optimal, sementara bagi manusia kebanyakan sama sekali
tidak memiliki hak apa pun. Raja ataupun Paus mampu melakukan
itu semua, karena menganggap bahwa apa yang dilakukan itu
semata-mata adalah perintah Tuhan, dan memperoleh kuasa dari
Tuhan.27

Kondisi yang demikian ini, maka HAM dapat diibaratkan
merupakan suatu impian dan barang impian dan barang komoditi
yang sangat mahal harganya, sekaligus langka keberadaannya.

Perkembangan pemikiran mengenai HAM dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Abad XVII dan XVIII Berdasarkan sejarah perkembangannya,

dijumpai adanya beberapa naskah yang dapat dikategorikan
sebagai dokumentasi perkembangan HAM, yaitu:
a. Magna Charta (Piagam Agung 1215): Suatu dokumen yang

mencatat hak yang diberikan oleh Raja John Lackland dari
Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas

27 Siregar, P. (2014). Etika Politik Global: Isu Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal
Medan Agama, 6 (1), 1-59.

26 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

tutntutan mereka. Dengan adanya naskah ini, sekaligus
menimbulkan konsekuensi terhadap pembatasan kekuasaan
Raja John Lackland. Hak yang diberikan kepada para
bangsawan ini merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum
bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan.
b. Bill of Rights (UU Hak 1689): Suatu Undang-undang yang
diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun
sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II,
dalam suatu revolusi gemilang. Dalam analisis Marxis,
Revolusi Gemilang tahun 1688 dan Bill of Rights yang
melembagakan adalah kaum borjuis yang hanya menegaskan
naiknya kelas bangsawan dan pedagang di atas monarki.
Sementara rakyat dan kaum pekerja tetap hidup tertindas.
c. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Peryataan
hak-hak manusia dan warga negara 1789), yakni suatu naskah
yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis, sebagai
perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama.
d. Bill of Rights (UU Hak): suatu naskah yang disusun oleh
rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama dengan Deklarasi
Prancis) dan menjadi bagian dari UUD Amerika pada tahun
1791. Berdasarkan naskah-naskah dokumentasi tersebut di
atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan
mengenai Hak Asasi Manusia abad XVII dan XVIII muncul
sebagai akibat adanya kesewenang-wenangan penguasa.
Naskah-naskah itu merupakan ekspresi perlawanan terhadap
penguasa yang dzalim. Hak-hak yang dirumuskan pada abad
ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam
(Natural Law) oleh John Locke (1632-1714) dan JJ.
Rousseau (1712-1778) yang hanya terbatas pada hak-hak
yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas
kebebasan, hak untuk memilih dan lainnya.
2. Abad XX. Dalam abad ini ditandai dengan terjadinya Perang
Dunia II yang memporak-porandakan kehidupan kemanusiaan.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 27

Perang dunia ini disebabkan oleh ulah pemimpin-pemimpin
negara yang tidak demokratis, seperti Jerman oleh Hitler, Italia
oleh Benito Mussolini, dan Jepang oleh Hirohito. Berkaitan
dengan hal ini, maka hak-hak politik yang tertuang dalam
naskah-naskah abad XVII dan XVIII dianggap kurang sempurna
dan perlu diperluas ruang lingkupnya.

Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II
merumuskan adanya 4 (empat) hak, yaitu:
a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat

(Freedom of Speech).
b. Kebebasan beragama.
c. Kebebasan dari ketakutan.
d. Kebebasan dari kemelaratan.

Kemudian pada tahun 1946, Commision on Human Rights
(PBB) menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan
sosial, di samping hak-hak politik. Penetapan ini dilanjutkan
pada tahun 1948 dengan disusun pernyataan sedunia tentang
Hak-hak asasi manusia (Universal Declaration of Human
Rights) pada tanggal 10 Desember 1948.

Dari penjelasan sejarah perkembangan tersebut di atas,
maka tampak bahwa pengertian hak asasi manusia mengalami
peralihan yang cukup signifikan, yakni dari semata-mata
kepedulian akan perlindungan individu-individu dalam
menghadapi absolutisme kekuasaan negara, beralih kepada
penciptaan kondisi sosial ekonomi yang diperhitungkan akan
memungkinkan individu-individu mengembangkan potensinya
sampai maksimal.

28 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

BAGIAN 3BAGIAN 3
HAKHAAKSAASSAISMI MAANNUUSISAIA
PERSPEKPTEIRFSPNEHKEUTGKIFUANMREGAARHAUKUM

A. Demokrasi, HAM dan Negara Hukum

Masalah demokrasi, negara hukum dan HAM tampaknya
selalu menarik untuk dikaji dan diduskusikan, karena
persoalan ini mempunyai dampak politik yang luas
pada setiap negara. Pemerintah dimanapun dewasa ini didorong
untuk merumuskan kembali secara eksplisit posisinya dalam
sebuah negara hukum yang menganut faham demokrasi dan
menjunjung tinggi HAM. Reaksi rakyat akan muncul jika terjadi
penyimpangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut pada
dasarnya menyangkut suatu hubungan antara pemerintah dengan
rakyat.

Diskusi mengenai demokrasi, negara hukum dan HAM bias
berlangsung secara abstrak oleh para filosof atau secara kongkrit
dalam konteks kehidupan nyata dalam masyarakat dan negara oleh
para negarawan, politisi dan rakyat itu sendiri. Ketiga prinsip
tersebut pada prinsipnya tidaklah bertentangan satu sama lain.
Pemikiran abstrak para filosof sering menjadi acuan bagi para

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 29

pemimpin masyarakat dan negara dalam melakukan kiprahnya.
Sebaliknya, perilaku pemimpin masyarakat dan negara serta respon
rakyat dan warga masyarakat terhadap kepemimpinan, mereka
sepanjang masa menjadi bahan renungan para pemikir politik dan
kenegaraan.28

Demokrasi dan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan
relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di
seluruh penjuru dunia. Demokrasi dan HAM dapat juga dimaknai
sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan
mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya
konsepsi demokrasi dan HAM-lah yang terbukti paling mengakui
dan menjamin harkat kemanusiaan.

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan
oleh para filsuf zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam the
Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara
ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu
kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan,
yaitu seorang filosof (the philosophe king). Namun dalam bukunya
the Statesman dan the Law, Plato menyatakan bahwa yang dapat
diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the second best) yang
menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu
mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan
oleh hukum.29

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep rechtsstaat
dan the rule of law, juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang
berasal dari kata nomos dan cratos. Nomos berarti norma,
sedangkan cratos adalah kekuasaan. Istilah ini berkaitan erat

28 Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM. Al Qisthas: Jurnal
Hukum dan Politik Ketatanegaraan, 11 (1), 13-48.
29 Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In
Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum
Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan.

30 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai
kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh
A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law“
yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of
Law, and not of Man“. Dalam pengertian ini, yang dianggap
sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam
buku Plato berjudul Nomoi yang kemudian diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris dengan judul The Laws, jelas tergambar bagaimana
ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan
dari zaman Yunani Kuno.30

Pemikiran tentang negara hukum muncul sekitar abad ke-19,
yakni dengan kemunculan konsep rechtsstaat dari Friedrich Julius
Stahl dan konsep the rule of law dari A.V. Dicey. Tidak diketahui
dengan pasti apakah Stahl dan Dicey ketika merumuskan
gagasannya dipengaruhi oleh konsepsi negara hukum Plato dan
Aristoteles, namun dapat diperkirakan bahwa gagasan negara
hukum yang muncul pada abad 19 itu bertolak dari semangat
liberalisme dan individualisme yang sangat menjunjung tinggi hak-
hak individu. Dengan kata lain, gagasan negara hukum yang
muncul pada abad ini, didorong oleh keinginan untuk melindungi
hak-hak asasi warga negara dengan cara membatasi kekuasaan raja
yang mutlak. Atas dasar itu, maka tampak bahwa perlindungan
hak-hak asasi warga negara ini menempati posisi sentral dalam
rumusan Stahl dan Dicey.31

Upaya melindungi hak-hak asasi warga negara melalui
pemencaran kekuasaan (spreiding van machten), kemudian
melahirkan konsep pembagian kekuasaan (machtenverdeling),
pemisahan kekuasaan (machtenscheiding), dan check and balances
antar lembaga kekuasaan negara. Melalui pemencaran kekuasaan,

30 Konstitusi, M. (2016). Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi.
Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia.
31 Ibid

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 31

pembagian dan pemisahan kekuasaan, serta check and balances ini
diharapkan hak-hak asasi manusia dapat terpelihara dari tindakan
tirani raja. Hal ini dapat dipahami bahwa gagasan awal tentang
negara hukum itu berkisar pada persoalan bagaimana kekuasaan
raja itu agar tidak sewenang-wenang; dan bagaimana hak-hak asasi
manusia dapat dilindungi. Agar cara-cara penyelenggaraan
kekuasaan negara berjalan secara pasti dan hak-hak asasi manusia
mendapatkan jaminan, maka perlu diatur oleh hukum. 32

Dengan merujuk kepada pendapat Burkens, negara hukum
adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan
negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala
bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Ikatan antara
negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas
ataupun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki.

Hukum yang menjadi dasar kekuasaan dan penyelenggaraan
negara itu tertuang secara tertulis dalam dokumen resmi, yang
kemudian dikenal dengan konstitusi. Dengan demikian, secara
sederhana dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah negara
yang diatur oleh konstitusi atau hukum tertulis, dengan tetap
memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum tidak tertulis.

Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum modern
merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara
kesejahteraan. Di dalam konsep itu, tugas negara atau pemerintah
tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat saja, tetapi memikul tnggung jawab mewujudkan
keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.33

Tugas pemerintah telah jauh berkembang dan semakin luas
mengawasi kehidupan warga negara. Intervensi pemerintah
tersebut memasuki hampir pada setiap segi kehidupan masyarakat,

32 Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM, Opcit
33 Ramli, R., Afzal, M., & Ardika, G. T. (2019). Studi Kritis Terhadap Konsep
Negara Hukum. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10 (2), 132-147.

32 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

sehingga pengertian asas legalitas ikut juga berubah. Semula
pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatigheid ven
bestuur) menjadi pemerintahan berdasar atas hukum
(rechtsmatigheid ven bestuur).

Perubahan tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan
nilai, rakyat tidak lagi harus bersikap konfrontatif terhadap
kekuasaan pemerintah, dan menganggap pemerintah sebagai
partner untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran. Dalam
upaya mencapai kemakmuran itu, maka asas legalitas dituntut
untuk lebih longgar sehingga menjadi doelmatigheid van bestuur
atau pemerintahan berdasarkan manfaat.34

Perkembangan pemahaman terhadap negara hukum terjadi
pada abad ke-20. Negara hukum dalam arti formal sebagai penjaga
ketertiban dan keamanan (nachwacherstaat) mulai berubah dan
bergeser menjadi welvaarstaat, yakni negara yang
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat atau dikenal juga
sebagai verzorgingsstaat atau modern staats. 35

Sejalan dengan pemikiran di atas, P. de Haan berpendapat
bahwa negara hukum modern bukan saja negara hukum yang
berungsi sebagai penjaga malam, melainkan negara hukum
kesejahteraan atau negara hukum sosial (de modern staats is niet
allen rechtsstaat in de negentien de eeuwje zijn, maar ook
verzogingsstaat of zo men wil sociale rechtsstaat).36

Dalam perkembangan pemikiran tentang negara hukum,
dikenal pula konsep negara hukum demokratis (demokratische
rechtsstaat), yakni suatu negara yang di dalamnya memuat prinsip-
prinsip negara hukum dan demokrasi, atau suatu negara yang
mengupayakan terwujudkan prinsip-prinsip negara hukum yang
dijalankan melalui mekanisme demokrasi atau melibatkan
sebanyak mungkin partisipasi rakyat dalam penentuan berbagai

34 Ibid
35 Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM, Op-Cit
36 Ibid

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 33

kebijakan publik. Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari
paham kerakyatan, sebab pada ahirnya hukum yang mengatur dan
membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai
hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.37

Pada abad ke 20 dan memasuki abad ke 21, diskursus tentang
negara hukum ini paling banyak menyita perhatian. Menurut
Budiono, pada babak sejarah sekarang adalah sukar untuk
membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara
yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional
menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan
memakmurkan dirinya sebagai negara hukum.38

Berdasarkan kaitan ini, A. Hamid S. Attamimi mengatakan
bahwa dalam abad ke-20 ini hampir tidak ada satu negara pun yang
menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya
“negara berdasar atas hukum “. Kehadiran negara hukum yang
bersifat demokratis dan mengusahakan keadilan sosial dianggap
sebagai suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.39

Agaknya konsepsi negara hukum bukan saja telah menjadi
alternatif paling ampuh dalam menangkal penyalahgunaan
kekuasaan dan sebagai upaya untuk melenyapkan atau sekurang-
kurangnya meminimalisir pelanggaran HAM oleh pemegang
kekuasaan, tetapi juga sebagai alasan untuk dapat terlibat dalam
pergaulan internasional.

Menurut SF Marbun sebagaimana dikutip Ni’matul Huda,
dinyatakan bahwa di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi
negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat,
terutama perkembangan terhadap asas legalitas yang semula
diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang
(wetmatigeheid van bestuur) kemudian berkembang menjadi

37 Ibid
38 Ibid
39 Zamroni, M. (2018). Hukum Administrasi Negara, Media Sahabat Cendekia
Surabaya

34 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

pemerintahan berdasarkan hukum (rechtmatigheid van bestuur).
Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan
konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum materiil
sehingga pemerintah diserahi tugas dan tanggung jawab yang
semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan
warganya. Namun pemerintah diberikan pula ruang gerak yang
semakin longgar, yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas
(vrij bestuur) disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa
freies ermessen.40

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan
gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap
bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat
persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan
kepentingan rakyat. Sedangkan gagasan negara hukum menuntut
agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus
didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap
hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.

Sjachran Basah berpendapat bahwa asas legalitas berarti
upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham
kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan
prinsip monodualistis selaku pilar-pilar yang sifat hakikatnya
konstitutif.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan
(Machtsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya
pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi,
dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut
sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar,
adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang
menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta

40 Alamsyah, B. (2010). Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 35

menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.41

Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang
komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Karena itu,
sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara
adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the Rule of Law,
and not of Man, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu
kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, nomos.42

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan
jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan
menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi
hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal
dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum
hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip
demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat).
Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan
dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).
Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan
prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada
di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar
(constitutional democracy) yang diimbangi dengan penegasan
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan
rakyat atau demokratis (democratische rechtsstaat).43

Pada zaman modern, konsep Negara hukum di Eropa
Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul
Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan

41 Sigit Sapto Nugroho Et’all, (2021), Menggugah Nasionalisme Generasi
Milineal, Lakeisha, Klaten…….lihat juga dalam Sigit Sapto Nugroho, (2021),
Pancasila Dimata Generasi Milineal, Lakeisha, Klaten.
42 Nasarudin, T. M. (2020). Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan
Implementasinya Di Indonesia. Pranata Hukum, 15 (1), 43-52.
43 ibid

36 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat“. Sedangkan dalam tradisi Anglo
Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan
A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law“. Seorang filsuf
Belanda mengemukakan ada 4 (empat) unsur utama dari negara
hukum, kemudian dari unsur-unsur utama tersebut terdapat unsur
turunannya. Unsur-unsur dimaksud adalah:44
a. Adanya kepastian hukum, yang terdiri dari:

1. Asas legalitas;
2. Undang-undang mengatur tindakan yang berwenang

sedemikian rupa, sehingga setiap warga negara mengetahui
apa yang dapat diharapkannya;
3. Undang-undang tidak berlaku surut;
4. Jaminan hak asasi dalam undang-undang;
5. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.

b. Asas persamaan, dengan unsur turunannya:
1. Tindakan penguasa diatur dalam undang-undang dalam arti
materiil;
2. Ada pemisahan kekuasaan.

c. Asas demokrasi, terdiri dari:
1. Hak untuk dipilih dan memilih bagi warga negara;
2. Peraturan yang ditetapkan oleh parlemen untuk badan yang
berwenang;
3. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.

d. Asas pemerintah untuk rakyat, unsur turunannya adalah:
1. Hak asasi dijamin dengan Undang-undang Dasar;
2. Pemerintahan yang efektif dan efisien.

44 Jumadi, J. (2017). Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan
Hukum. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4 (1),
68-82.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 37

Dalam rumusan Julius Stahl, suatu negara dikategorikan
sebagai negara hukum jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
a. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia;
b. Untuk melindungi hak asasi tersebut, maka penyelenggara

negara harus berdasarkan teori Trias Politica;
c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan atas undang-

undang (wetmatigheid bestuur);
d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang

berdsarkan undang-undang, tapi masih melanggar hak asasi
(akibat campur tangan pemerintah dalam kehidupan warga
negara), maka harus ada pengadilan administrasi yang akan
menyelesaikannya.

Sedangkan dalam rumusan A.V. Dicey, sebagaimana dikutip
Miriam Budiardo menyebutkan unsur-unsur negara hukum itu
adalah sebagai berikut:
a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak

adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary
power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau
melanggar hukum. Dalam konsep ini, hukum menduduki posisi
tertinggi. Kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan
sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Hukum dijadikan
alat untuk membenarkan kekuasaan dan menjadi tujuan untuk
melindungi kepentingan rakyat.
b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality
before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun
untuk pejabat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata
hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah
fungsinya. Pemerintah berfungsi mengatur, sedangkan rakyat
sebagai pihak yang diatur. Pada prinsipnya, baik yang mengatur
maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang.
Dalam prinsip ini, tidak ada tempat bagi backing yang salah,

38 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

melainkan undang-undang merupakan backing terhadap yang
benar.
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara
lain oleh Undang-undang Dasar) serta;
d. Keputusan-keputusan pengadilan Human rights meliputi tiga hal
pokok, yaitu:
1) The rights to personal freedom, yaitu hak untuk melakukan

sesuatu yng dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan
orang lain.
2) The rights to freedom of discussion, yaitu hak untuk
mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan
yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang
lain danbersedia menerima kritikan orang lain.
3) The rights to public meeting, kebebasan ini harus dibatasi
jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.
Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius
Stahl tersebut di atas, pada pokoknya dapat digabungkan dengan
ketiga prinsip Rule of Law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey
untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang.
Bahkan oleh The International Comission of Jurists, prinsip-prinsip
negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan
tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang
pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam
setiap negara demokrasi.
Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum
menurut The International Comission of Jurists itu adalah:45
a. Negara harus tunduk pada hukum;
b. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

45 Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam
Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum, 4 (5).

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 39

Konsepsi negara hukum mengalami modifikasi dan
penyempurnaan sehingga unsur-unsurnya dapat dilihat
sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan

rakyat;
b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan
perundang-undangan;
c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga
negara);
d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke
ivnirole) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan
tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah
pengaruh eksekutif;
f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau
warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan
pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian
yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran
warga negara.

Dari uraian di atas, kiranya dapat dirumuskan kembali adanya
dua belas prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman
sekarang. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar utama
yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga
dapat disebut sebagai negara hukum (The Rule of Law atau
Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Prinsip-prinsip dimaksud
antara lain:
1. Supremasi hukum;
2. Persamaan dalam hukum;
3. Asas legalitas;
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ eksekutif independen;

40 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara;
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang
absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sedangkan konsep the
rule of law berkembang secara evolusioner. Konsep rechtsstaat
bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law,
sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum
yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah
administratif, sedangkan karakteristik common law adalah
judicial.46

Dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro, negara hukum
berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:47
1. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat

perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya, baik terhadap
para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-
masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus
memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk
pada peraturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Dasar 1945 termasuk salah satu dokumen
konstitusi yang paling singkat dibandingkan dengan konstitusi
negara lain. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
naskah konstitusi yang singkat, negara yang hendak dijelmakannya
secara normatif memenuhi syarat-syarat sebuah negara hukum.

46 Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia.
Sosiohumaniora, 18 (2), 122-128.
47 Hakim, L. (2011). Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 4 (1).

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 41