Nilai-Nilai Kejuangan

merugikan sebagai besar warga bangsa) atas nama minoritas. Karakter
kerakyatan, sikap tenggang rasa terhadap rakyat kecil yang menderita,
selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, meng-
utamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan
untuk kepentingan bersama, beriktikad baik dan bertanggung jawab
dalam melaksanakan keputusan bersama, menggunakan akal sehat dan
nurani luhur dalam melakukan musyawarah, berani mengambil
keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada
Tuhan YME serta selalu dilandasi nilai-nilai kebenaran dan keadilan
(Samani, 2016: 23-24).
e. Bangsa yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan

Memiliki komiten dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan
sosial tercermin dalam perbuatan yang menjaga adanya kebersamaan dan
kekeluargaan maupun kegotongroyongan, menjaga harmonisasi antara
hak dan kewajiban, hormat terhadap hak-hak orang lain, suka menolong
orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak boros,
tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras menghargai karya orang
lain (Samani, 2016: 24).

Dalam mencapai karakter bangsa yang ber-Pancasila, diperlukan
individu-individu yang berkarakter khusus. Secara psikologis, karakter
individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah
hati, olah pikir, olah raga, olah rasa, dan karsa. Olah hati berkenaan dengan
perasaan, sikap dan keyakinan keimanan. Olah pikir berkenaan dengan
proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis,
kreatif, dan inovatif. Olahraga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan,
peniruan, manipulasi, dan menciptakan aktivitas baru disertai sportivitas.
Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan, motivasi, dan kreativitas
yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan (Samani,
2016: 24).

3. Prinsip-prinsip penjelmaan Pancasila dengan
kesepakatan seluruh rakyat

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 45 (Suhady, 2006: 53-54):

a. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik
(Pasal 1 ayat 1).

40 NILAI-NILAI KEJUANGAN

b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan pangkal ide kesetaraan
antara individu dan masyarakat yang bersumber pada sifat kodrat
individu makhluk sosial sebagai kesatuan dwi tunggal (Pasal 28 A).

c. Sistem sosial budaya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika
(Berbeda- beda tetapi tetap satu).

d. Sistem politik atas dasar kesamaan kedudukan semua Warga Negara
dalam Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).

e. Sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar
kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1).

f. Sistem pembelaan negara berdasarkan hak dan kewajiban bagi
semua Warga Negara (Pasal 30 ayat 1).

g. Sistem pemerintahan Demokrasi berdasarkan sendi-sendi, Negara
Hukum (Pasal 1 ayat 3), Kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2).

h. Pemerintahan yang bertanggung jawab pada rakyat.

i. Pemerintahan Presidensiil: Presiden adalah Kepala Pemerintahan
(Pasal 4 ayat 1).

j. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

k. Kekuasaan Kehakiman yang bebas.

l. Otonomi Daerah (Pasal 18).

Dapat disimpulkan bahwa karakter bangsa dalam Pancasila adalah
bangsa yang berketuhanan YME, bangsa yang menjunjung tinggi
kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa yang mengedepankan
persatuan dan kesatuan bangsa, bangsa yang demokratis dan menjunjung
tinggi HAM, dan bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.

D. Ringkasan

Membangun karakter bangsa merupakan suatu proses untuk membina,
memperbaiki, dan membentuk tabiat, watak insan manusia sebagai warga
negara sehingga menunjukkan perbuatan, perilaku yang baik dan positif
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karakter
bangsa sebagaimana diharapkan dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain:
adanya saling menghargai dan menghormati, adanya rasa kebersamaan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 41

dan tolong-menolong, adanya rasa persatuan dan kesatuan, serta adanya
moral dan akhlak. Untuk memelihara kelangsungan karakter bangsa,
faktor-faktor yang senantiasa perlu diperhatikan yaitu: faktor ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan kepemimpinan.

42 NILAI-NILAI KEJUANGAN

BAGIAN KEEMPAT
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KETAHANAN NASIONAL BANGSA

INDONESIA

A. Wawasan Kebangsaan

Persatuan Indonesia merupakan living idea (gagasan yang terus
hidup) yang menyertai perjalanan bangsa Indonesia dalam
menapaki jalan terjal berliku menuju kemerdekaan bangsa. Dari
awal perjuangan kemerdekaan, kesatuan nasional menjadi titik simpul
dari semua perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia. Persatuan dan
kesatuan merupakan alasan mengapa Indonesia sampai hari ini bisa tetap
kokoh. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari perjalanan bangsa Indonesia
dari masa-masa kerajaan kuno sebagai negara yang berdaulat sampai
Indonesia pada masa sekarang.

Istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu
“wawasan” dan “kebangsaan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(1989) istilah wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan
dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Dalam kamus tersebut
diberikan contoh “Wawasan Nusantara” yaitu wawasan (konsepsi cara
pandang) dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan
Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya,
ekonomi, dan pertahanan keamanan. Lebih lanjut diberikan pula
contohdalam pengertian lain seperti “wawasan sosial”, sebagai
“kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri atau
penempatan diri di lingkungan sosial” (Suhady, 2006: 18). Sesuai
dengan pendapat Usman (dalam Winarno, 2005:122) wawasan
Nusantara adalah cara pandangan bangsa Idonesia mengenai diri dan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 43

tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan
yang beragam.

Pendapat Frederick (dalam Hariyono, 1995: 36) bahwa kesadaran
sejarah dan wawasan sejarah mempunyai keterkaitan yang besar. Setiap
masyarakat selalu dipengaruhi oleh wawasan sejarahnya. Kesadaran
sejarah yang tampil pada diri seseorang dan/atau masyarakat adalah
refleksi dari wawasan sejarahnya. Setiap kebudayaan menampilkan
bentuk kesadaran sejarah yang berbeda dengan kebudayaan lain. Untuk
dapat melihat sejarah masyarakat tradisional seyogianya kita tidak picik
menyatakan bahwa yang mempunyai kesadaran sejarah hanyalah
masyarakat modern.

Dalam wawasan kebangsaan terkandung komitmen serta semangat
persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas
kehidupan bangsanya. Selain itu, wawasan kebangsaan menghendaki
pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan mendatang
serta berbagai potensi bangsanya. Wawasan kebangsaan dalam kerangka
NKRI berkembang dan mengkristal tidak lepas dari perjalanan sejarah
bangsa Indonesia dalam membentuk negara ini. Konsep wawasan
kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi
nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu: satu nusa,
satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Wawasan seperti itu pada hakikatnya tidak membedakan asal suku,
keturunan, ataupun perbedaan warna kulit. Dengan perkataan lain,
wawasan tersebut mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa atau
yang dapat disebut sebagai wawasan kebangsaan Indonesia (Suhady,
2006: 20-21).

Wawasan Kebangsaan (wawasan Nusantara) merupakan wawasan
nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa
Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wawasan Nusantara itu
merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik
Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia,
dalam pembangunan nasional. Secara etimologis wawasan Nusantara
adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya.

Agar tidak terjadi penyimpangan nasional selain mengacu pada kon-
sepsi Ketahanan Nasional, harus pula dilandasi oleh wawasan Nusantara
sebagai wawasan nasional Indonesia (nasional outlook). Wawasan
Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai

44 NILAI-NILAI KEJUANGAN

diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan
nasionalnya, yang mencakup satu kesatuan politik, satu kesatuan
ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan.
Menurut Budisantoso (dalam Amal, 1996: vi-vii) wawasan Nusantara
dikembangkan bersumber dari:

1. Kesejahteraan, terutama: Sumpah Pemuda yang esensinya adalah
tekad untuk bersatu sebagai bangsa yang bertanah air Indonesia
dengan menjunjung tinggi bahasa nasional, yaitu Indonesia;

2. Falsafah dan Konstitusi, Pancasila dan UUD 45 yang mengandung
tekad dan semangat persatuan dan keamanan;

3. Lingkungan, Geopolitik dan Geostrategi sebagai sarana pemikiran
apresiasi berdasarkan diri dan lingkungan. Bagi negara kepulauan
seperti Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra,
diperlukan tekad dan semangat serta cara yang khusus untuk
mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh.

Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak
lahir seketika, tetapi merupakan hasil proses perkembangan sejarah dari
zaman ke zaman. Dalam setiap periode sejarah perjuangan bangsa lahir
jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan tertentu yang dalam poriode
berikutnya akan berkembang lebih lanjut dan bersifat akumulatif. Dalam
periode perjuangan fisik sebagai salah satu tahap dalam perjuangan
nasional bangsa Indonesia, telah berkembang menjadi suatu perangkat
nilai-nilai kejuangan yang bulat dan kokoh. Selanjutnya akan berkembang
dalam tahap-tahap perjuangan bangsa Indonesia seterusnya.

B. Pembelaan Negara

Kepulauan Nusantara kita sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan
mengandung arti bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada
hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, dan
bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama
dalam rangka pembelaan negara dan bangsa (Darmodiharjo, 1991:67). Bela
Negara adalah setiap usaha warga negara di dalam mewujudkan ketahanan
nasional berdasarkan wawasan nasional Indonesia. Pada masa Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono diperingati Hari Bela Negara atau HBN sebagai
hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk
memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh

NILAI-NILAI KEJUANGAN 45

Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra Barat tahun 19 Desember
1948. Pembelaan negara mempunyai suatu makna mendalam bagi
bangsa Indonesia dalam rangka pembelaan negara bangsa Indonesia bisa
menjadi merdeka, mempertahankan kemerdekaan serta mengisi
kemerdekaan. Semangat bela negara bagi bangsa Indonesia harus terus
dijaga dan dikembangkan agar negara ini kuat dari segala ancaman, baik
dari dalam maupun dari luar. Bela negara tidak selamanya berarti
dengan mengangkat senjata. Maka, seharusnya upaya bela negara
senantiasa dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. Konstitusi bangsa
Indonesia telah memuat perihal Bela Negara yang diatur dalam Pasal 27
ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945. UU Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara Upaya Bela Negara adalah sikap dan
perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan
keamanan bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran cinta
tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela
negara setiap warga negara Indonesia (Sutoyo, 2011:66). Penjelasan bela
negara dan contoh bentuk bela negara nonfisik (Sutarman, 2011 : 82), di
antaranya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, taat, patuh
terhadap peraturan perundangan dan demokratis; menanamkan kecintaan
terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat;
berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara; sadar membayar
pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa pembelaan
negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan
wawasan nasional dalam mewujudkan ketahanan nasional.

C. Ketahanan Nasional

1. Pengertian Ketahanan Nasional

Kita semua menyadari bahwa setiap bangsa mempunyai cita-cita
luhur dan indah yang ingin dicapai oleh suatu bangsa yang mempunyai
fungsi sebagai penentu dari tujuan nasionalnya. Lazimnya dalam usaha
mencapai tujuan nasional tersebut, bangsa yang bersangkutan

46 NILAI-NILAI KEJUANGAN

menghadapi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang
senantiasa perlu dihadapi ataupun ditanggulangi. Oleh karena itu, suatu
bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan, dan
keuletan. Umumnya, hal inilah yang dinamakan ketahanan nasional,
yang dapat juga disebut sebagai ketahanan bangsa. Oleh karena itu,
ketahanan nasional harus senantiasa dibina terus-menerus sepanjang
masa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa.
Ketahanan nasional senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan.
Dengan perkataan lain, makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu
bangsa, makin kuatlah posisi bangsa tersebut, baik keluar maupun ke
dalam (Suhady, 2006:61-62).

Berbicara mengenai ketahanan nasional, ada dua konteks, yaitu
ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai
konsep. Pertama, sebagai kondisi dinamika bangsa, ketahanan nasional
merupakan output atau resultante dari segenap upaya nasional pada saat
tertentu, dalam rangka menuju tujuan nasional dan cita-cita nasional
seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45. Kedua, ketahanan
nasional dalam konteks sebagai kondisi adalah penilaian keadaan
tentang ketangguhan dan kelemahan dalam segenap aspek kehidupan
nasional. ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan suatu pisau
analisis untuk memecahkan permasalahan melalui astra gatra (delapan
aspek kehidupan nasional) yang terdiri dari tiga aspek alamiah: geografi
(wilayah), kekayaan alam, dan penduduk, dan lima aspek sosial:
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan,
yang satu sama lainnya memiliki interelasi dan interaksi secara utuh
menyeluruh. Dengan demikian, konsepsi ketahanan nasional sebagai alat
analisis, melihat setiap persoalan secara komprehensif integral dengan
pendekatan kesejahteraan dan keamanan (prosperity dan scurity
approach) secara serasi (harmony) (Amal, 1996:v-vi).

Konsepsi ketahanan nasional pengertiannya belum begitu jelas bagi
beberapa kalangan. Untuk menjelaskannya digunakan sarana dengan
meneliti arti dari istilah ketahanan nasional dan yang merupakan
komponen- komponennya. Ketahanan berasal dari asal kata tahan yang
berarti: tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai dirinya, tidak
kenal menyerah. Dari kata tahan itu terbentuk kata ketahanan nasional
yang berarti: perihal (kuat), keteguhan hati, ketabahan. Jadi, yang
dimaksud dengan ketahanan nasional adalah: perihal tahan (kuat)
keteguhan hati, ketabahan dalam rangka kesadaran. Dalam pengertian

NILAI-NILAI KEJUANGAN 47

nasional (bangsa yang telah menegara) tersimpul paham bahwa produk
dari suatu wilayah tertentu yang telah mempunyai pemerintahan nasional
dan berdaulat. Dengan demikian, istilah nasional itu tidak hanya
mencakup pengertian bangsa atau suatu wilayah semata-mata, tetapi
lebih menunjukkan makna sebagai “kesatuan dan persatuan kepentingan
bangsa yang telah menegara”. Perihal tahan (kuat), keteguhan hati,
ketabahan dari kesatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional
suatu bangsa yang telah menegara (Suhady, 2006: 62).

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa,
berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi
segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang
dari luar maupun dalam yang langsung maupun tidak langsung
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan
negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Suhady, 2006:
63).

Kondisi atau keadaan selalu berkembang serta bahaya dan
tantangan- tantangan selalu berubah. Maka, ketahanan nasional itu juga
harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan perkembangan
keadaan. Jadi, ketahanan nasional dinamis, bukan statis. Ketahanan
nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam
menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan mengembang-
kan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional
yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan,
hambatan serta gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa
dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya.
Sebagai acuan untuk pemahaman, ada beberapa istilah dalam ketahanan
nasional sebagai berikut (Suhady, 2006: 63):

a. Ketangguhan

Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan
kuat menderita atau kuat menanggulangi beban.

b. Keuletan

Usaha terus menerus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam
menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai
tujuan dan cita-cita.

c. Identitas

Ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan (holistic), yaitu

48 NILAI-NILAI KEJUANGAN

negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan,
dan tujuan nasionalnya serta peranan yang dimainkannya di dalam
dunia internasional.

d. Integritas

Kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu
bangsa, baik sosial, alamiah, potensi fungsional. Dari telaahan
dokumen dapat disimak mengenai tantangan, ancaman, hambatan
dan gangguan, dinyatakan bahwa hambatan-hambatan, tantangan-
tantangan, ancaman-ancaman, dan gangguan-gangguan yang timbul
baik dari dalam dan luar dan perlu secara efektif dilakukan untuk
tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional menuju ke
tujuan yang ingin dicapai, dan untuk itu harus secara terus-menerus
memupuk ketahanan nasional.

2. Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya suatu bangsa dalam suatu negara tidak ada yang
bebas dari gangguan yang dapat mengancam eksistensinya sebagai suatu
bangsa yang merdeka. Tiap bangsa membedakannya dalam membina
kewaspadaannya. Ketahanan Nasional yang dikembangkan bangsa
Indonesia dapat meliputi sebagai berikut (Suhady, 2006: 65-66).

a. Ketahanan nasional bidang ideologi adalah kondisi mental bangsa
Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi
Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan
memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk
menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai
dengan kepribadian bangsa.

b. Ketahanan nasional bidang politik adalah kondisi kehidupan politik
bangsa yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada
pengembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945, mengandung
kemampuan memelihara sehatnya stabilitas politik dan dinamis serta
kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.

c. Ketahanan Nasional bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan
perekonomian bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,
yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang
sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian

NILAI-NILAI KEJUANGAN 49

ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan
kemakmuran rakyat yang adil dan makmur.

d. Ketahanan nasional bidang sosial budaya adalah kondisi kehidupan
sosial budaya bangsa yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan
Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan
mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat
Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, hidup
rukun, bersatu, cinta Tanah Air, berkualitas, maju, dan sejahtera
dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta
kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai
dengan kebudayaan nasional.

e. Ketahanan nasional bidang pertahanan keamanan adalah kondisi daya
tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat
yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan
keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan
hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara
dan menangkal segala bentukancaman.

Koento Wibisono (dalam Amal, 1996:8) mengatakan bahwa
kemampuan serta ketangguhan suatu bangsa untuk mempertahankan
eksistensi dirinya menuju masa depan yang dicita-citakan. Diterapkan
kepada bangsa Indonesia, hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan
dan ketangguhan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan
mengembangkan kelestarian negara kesatuan yang wilayah Sabang sampai
Merauke dengan Pancasila sebagai landasan ideologinya.

Apa yang disebut ketahanan nasional harus dipahami sebagai kata
kerja, terbuka, terus-menerus berkembang dan menjadi sehingga lingkup
permasalahannya mengejawantah dalam berbagai nuansa menyangkut
masalah-masalah yang sangat teknis hingga masalah-masalah yang sangat
fundamental-substansial. Terkait di dalamnya berbagai aspek dan gatra, yang
tingkat kehandalannya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia
(SDM) yang menjadi subjek pendukungnya (Amal, 1996: 8-9).

3. Ciri dan Asas Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia
bertumpu pada budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga
berbagai ciri ketahanan nasional yang dikembangkan tidak dapat dilepaskan

50 NILAI-NILAI KEJUANGAN

dari tata kehidupan bangsa Indonesia (Suhady, 2006: 67).
a. Ciri Ketahanan Nasional

1) Ketahanan nasional merupakan prasyarat bagi bangsa yang sedang
membangun dirinya menuju bangsa yang maju dan mandiri.
Ketahanan nasional dijadikan prasyarat utama bagi bangsa yang maju
dan mandiri. Ketahanan nasional dijadikan prasyarat utama bagi
bangsa yang sedang membangun karena semangat tidak mengenal
menyerah akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat
dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul.

2) Menuju dan mempertahankan kelangsungan hidup. Bagi bangsa yang
baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan
sebagaimana dicita-citakan. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD
45 alinea pertama, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-
keadilan”.

3) Ketahanan Nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa
yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan
kekuatan. Menjadikan ciri dalam mengembangkan ketahanan
nasional harus berdasarkan pada hal-hal berikut ini:

a) Rasa cinta tanah air;

b) Setia kepada perjuangan;

c) Ulet dalam usaha yang didasarkan pada: ketakwaan dan keimanan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan, dan ketangguhan sesuai
dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika
perjuangan, baik dalam pergaulan antarbangsa maupun dalam
rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

d) Didasarkan pada Astagatra. Negara Kesatuan Republik Indonesia
secara geografis berada di posisi silang dunia, pengembangan
ketahanan nasional didasarkan baik pada kondisi alamiah maupun
kondisi sosial, sesuai dengan perkembangan dan situasi yang
dihadapi bangsa.

e) Dijiwai wawasan nasional. Dilandasi semangat integralistik,
bangsa Indonesia mengembangkan diri atas dasar: nasionalisme
Indonesia, Pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju dan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 51

mandiri, Pembangunan yang berwawasan teknologi berwajah
manusiawi, Berperan dalam ketertiban dunia atas dasar
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
f) Pola umum operatif didasarkan Pancasila dan UUD 45. Gerakan
pembangunan nasional merupakan keseluruhan semangat yang
diarahkan dalam rangka pengamalan Pancasila. Oleh karena itu,
pembangunan nasional yang berwawasan nasional (kebangsaan)
merupakan rangkaian upaya bangsa yang berkesinambungan
dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila di bumi Nusantara.

4. Asas Pengembangan Ketahanan Nasional

Pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia didasari pada
asas sebagai berikut (Suhady, 2006: 69-70).
a. Kesejahteraan dan keamanan, penyelenggaraan ketahanan nasional

dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang
senantiasa terdapat pada setiap saat dalam kehidupan nasional sesuai
dengan kondisi dan situasi yang dihadapi.
b. Utuh Menyeluruh Terpadu, ketahanan nasional mencakup kehidupan
bangsa secara menyeluruh dari seluruh kehidupan bangsa dalam wujud
persatuan dan kesatuan, perpaduan yang selaras, serasi dan seimbang
dari seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.
c. Kekeluargaan, sikap kekeluargaan mengandung kearifan kebersamaan,
kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
d. Mawas Diri, dalam interaksi hubungan dengan lingkungan baik ke
dalam maupun ke luar, bangsa Indonesia harus mampu bermawas
diri. Pengaruh hubungan interaksi itu akan memberikan dampak, baik
yang bersifat positif maupun negatif sehingga diperlukan mawas diri.
Khusus dalam rangka arus globalisasi, bangsa Indonesia harus pandai
dalam menyesuaikan diri.

Ciri Ketahanan Nasional adalah prasyarat bagi bangsa yang sedang
membangun dirinya menuju bangsa yang maju dan mandiri, menuju dan
mempertahankan kelangsungan hidup, sebagai kondisi dinamis bangsa
yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan

52 NILAI-NILAI KEJUANGAN

kekuatan. Asas ketahanan nasional yaitu kesejahteraan dan keamanan,
utuh menyeluruh terpadu, kekeluargaan, dan mawas diri.

Berdasarkan penjelasan, ketahanan nasional bangsa adalah kekuatan,
usaha dan kesatuan mewujudkan cita-cita luhur dari suatu bangsa, yang
tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan
gangguan. Oleh karena itu, setiap bangsa harus mempunyai kemampuan,
kekuatan, ketangguhan, dan keuletan untuk menyelesaikan semua
permasalahan yang dihadapi sehingga senantiasa tetap tahan dan kuat
untuk menghadapinya.

D. Ringkasan

Wawasan kebangsaan (wawasan Nusantara) adalah cara pandang
bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungannya yang serba beragam,
bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara untuk mencapai tujuan cita-citanya yaitu tujuan nasional bangsa
Indonesia.

Pembelaan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai
oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan
Wawasan Nasional dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.

Ketahanan nasional bangsa adalah kekuatan, usaha dan kesatuan
mewujudkan cita-cita luhur dari suatu bangsa, yang tidak dapat dilepaskan
dari berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Oleh karena
itu, setiap bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan,
dan keuletan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi
sehingga senantiasa tetap tahan dan kuat untuk menghadapinya.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 53

BAGIAN KELIMA
SEJARAH PERJUANGAN
INTEGRASI KEBANGSAAN

A. Masa Kedaulatan Nusantara

Kondisi geografis Kepulauan Indonesia merupakan salah satu
faktor yang paling sulit dalam membentuk kesatuan Nusantara.
Kesulitan itu akan bertambah besar dengan keanekaragaman
suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan bahasa berbeda serta tinggal
di pulau-pulau yang terpisah itu. Oleh karena itu, makna integrasi bagi
bangsa Indonesia merupakan hal yang paling penting. Dalam peta
terlihat bahwa wilayah Indonesia terdiri dari kepulauan besar dan kecil
yang jumlahnya belasan ribu, tepatnya sejumlah 16.056 pulau yang
bernama pada tahun 2017. Banyak di antara pulau-pulau tersebut
dipisahkan oleh selat dan laut yang jaraknya ratusan bahkan ribuan
kilometer. Jarak antara Pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, Timor dan
Papua, lebih dari 2000-an km. Pulau-pulau besar dan kecil tersebut dihuni
oleh berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki keragaman
etnis, budaya, bahasa, dan agama.

Dalam konsep integrasi, laut-laut dan selat yang berada di wilayah
Indonesia merupakan penyatu. Demikian pula keragaman suku-suku
bangsa, budaya, dan bahasa yang secara alami telah mengalami proses
evolusi sejak migrasi bangsa Austronesia ribuan tahun yang lalu.
Terintegrasinya kepulauan yang tersebar di garis khatulistiwa dan memiliki
keragaman budaya daerah, bahasa, dan bentuk fisik tersebut menuju
kesatuan politis merupakan proses yang sulit dan panjang. Untuk itu,
diperlukan keinginan, tekad, dan upaya suku-suku bangsa yang tinggal di
kepulauan tersebut (Supriatna, 2004: 4).

54 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Apabila melihat sejarah bangsa Indonesia, kita pernah mengalami
masa yang berdaulat dan berdikari sendiri yaitu pada masa kerajaan-
kerajaan kuno. Bagaimana pada masa Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya
kita mengenal tentang pengertian “archipelago state”, yaitu adalah negara
yang terdiri dari banyak pulau, yang laut, udara, dan daratan adalah satu
kesatuan Nusantara sebagai wawasan ideologi bangsa yang merupakan
kehendak sejarah yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional.

Wilayah Nusantara dahulu ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan
Hindu, Buddha, dan Islam yang merdeka dan berdaulat. Kerajaan- kerajaan
itu antara lain adalah Sawerigading, Mataram Kuno, Sriwijaya, Singasari,
Majapahit, Malaka, Samudra Pasai, dan kerajaan Nusantara lainnya.
Sebagian besar kerajaan-kerajaan ini adalah kerajaan bahari yang
kekuasaannya tidak hanya terbatas pada wilayah Indonesia sekarang, tetapi
juga meliputi sebagian wilayah Asia Tenggara. Para pelaut kerajaan-
kerajaan itu mengarungi lautan dan samudra sampai jauh di luar wilayah
Nusantara, ke berbagai kawasan dan negara. Seperti Asia Timur, Asia
Selatan, Madagaskar bahkan sampai Timur Tengah.

Sejak zaman kuno, lokasi Kepulauan Nusantara merupakan tempat
persilangan jaringan lalu lintas yang menghubungkan benua Timur
dengan benua Barat. Sistem angin di Nusantara yang dikenal sebagai
musim-musim merupakan kemungkinan pengembangan jalur Barat-Timur
pulang balik secara teratur dan berpola tetap. Musim barat dan musim
timur sangat menetukan jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara
sehingga muncul kota-kota pelabuhan serta pusat-pusat kerajaan sejak
zaman Sriwijaya sampai akhir zaman Majapahit. Hasil-hasil bumi atau
barang-barang merupakan monopoli alamiah dari Indonesia. Maluku
sebagai penghasil rempah-rempah menjadi terminal jalur perdagangan
yang berpangkal di Teluk Parsi atau Jazirah Arab dan secara sambung-
menyambung melewati Gujarat, Malabar, Koromandel, Benggala, sampai
ke Indonesia (Kartodirdjo: 2014: 1-2).

Pada masa Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah telah dapat
membuat bangunan yang sangat monumental yaitu Candi Borobudur dan
Candi Prambanan. Cri Kahulunnan meresmikan pemberian tanah dan
sawah untuk menjamin keberlangsungan pemeliharaan Kamulan (bangunan
suci untuk memuliakan nenek moyang) di Bhumisambhara. Kumulan ini
tidaklah lain dari pada Borobudur, yang mungkin sekali sudah didirikan
oleh Samaratungga pada 824. Hal ini dapat disimpulkan dari penyebutan
bangunan Kamulan itu secara samar-samar dengan istilah keagamaan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 55

dalam prasasti Karangtengah. Struktur bangunan Candi Borobudur
terdiri dari 3 bagian, yaitu kamadhatu (kaki candi) yang menggambarkan
alam hidup manusia yang masih dikendalikan hasrat nafsu keduniawian;
rupadhatu (badan candi), yang melambangkan masih adanya ikatan
bentuk materi fisik, dan arupadhatu (lingkungan atas teras candi) yang
melambangkan pembebasan manusia dari urusan dunia (Darini,
2013:75). Sementara itu, Rakai Pikatan sendiri telah mendirikan
berbagai bangunan suci agama Hindu yaitu Candi Prambanan
(Soekmono, 1991:46). Hal itu dikuatkan oleh keberadaan Mataram Kuno
dikenal sebagai negeri agraris. Hal inilah yang membedakan antara
Mataram Kuno dengan Sriwijaya. Suatu negeri maritim yang lebih
memperhatikan sektor kelautan sebagai sumber kehidupan bagi seluruh
rakyatnya. Memiliki kelebihan di dalam perhatian sektor dan agama yang
dapat menopang kebutuhan rakyat Mataram Kuno untuk hidup sejahtera
lahir dan batin (Achmad, 2016:27-28). Candi Prambanan yang juga
disebut Candi Lorojonggrang merupakan salah satu kompleks candi
Hindu terbesar di Asia Tenggara.

Coedes dalam mengkritik van Leur menambahkan bahwa peradaban
sebelumnya, yakni peradaban prasejarah di Jawa juga sudah memiliki
kemampuan yang perlu diperhitungkan (Daldjoeni, 1884:54).

1. Dari adanya sistem irigasi dapat disimpulkan bahwa tentunya di
negeri yang bersangkutan telah ada sistem pemerintahan yang
bersifat birokratis-patrimonial. Hanya dalam konstelasi kepegawaian
yang hierarkis seperti itulah dapat diorganisasikan pembangunan
monumen-monumen raksasa seperti canci-candi Borobudur, Mendut
dan Sewu, yang di dalamnya terjalin menjadi satu bidang-bidang
teknik, ekonomi dan pemerintahan.

2. Dari adanya sistem sistem irigasi yang maju itu dapat dipastikan telah
berdirinya berbagai bentuk organisasi pedesaan yang bersendikan
suatu kelompok cikal bakal, sesepuh desa, tata pemerintahan yang
patrimonial.

3. Dari adanya pelayaran di lautan dan perdagangan dapat diketahui
telah terlibatnya masyarakat atau negeri tersebut dalam pergaulan
antarbangsa serta wibawa regionaltertentu.

4. Dari adanya pengolahan logam dapat disimpulkan telah hadirnya tenaga
ahli yang terampil dengan ikatan-ikatan serta tata kerja yang khusus.

56 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Masa selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya mengusasi daerah terpenting
dalam jalur pedagangan internasional Asia Tenggara yaitu Selat Malaka.
Semua aktivitas perdagangan dilakukan di sana. Pada masa Kerajaan
Singasari di bawah pemerintahan Kertanegara dengan ekspedisi pamalayu,
supremasi Kerajaan Singasari dapat diletakkan di bekas pengaruh Sriwijaya
di Sumatra. Tumasik (Singapura sekarang) tempat permukiman orang
melayu dan sisa-sisa dari tentara Kertanegara, juga dikatakan termasuk
dalam daerah di bawah supremasi Jawa. Dasar-dasar bagi lingkungan
hegemoni Majapahit telah diletakkan. Dalam struktur kekuasaan dengan
hierarki piramidanya disintegrasi pusat kekuasaan yang memegang
supremasi dapat mengalihkan supremasi atau suzereinitas (kekuasaan
raja) kepada kekuasaan lain, seperti di sini dari Sriwijaya ke Singasari
dan selanjutnya ke Majapahit (Kartodirdjo, 2014:23-24). Sriwijaya adalah
salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatra dan
banyak memberi pengaruh di Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, Sri
berarti “kemenangan” atau “kejayaan”, maka nama Sriwijaya bermakna
“kemenangan yang gemilang”.

Wilayah Nusantara dahulu ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan
Hindu, Buddha, dan Islam yang merdeka dan berdaulat. Kerajaan itu antara
lain adalah Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka. Sebagian besar kerajaan-
kerajaan ini adalah kerajaan bahari yang kekuasaannya tidak terbatas pada
wilayah Indonesia sekarang, tetapi juga meliputi sebagain besar Asia
Tenggara. Para pelaut kerajaan-kerajaan itu mengarungi lautan dan samudra
sampai jauh di luar wilayah Nusantara ke berbagai kawasan dan negara,
seperti Asia Timur, Asia Selatan, bahkan sampai Madagaskar dan Timur
Tengah.

Sampai sekitar abad kesebelas, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat
agama Buddha di Asia Tenggara. Para biksu Buddha dari negara-negara
di Asia bagian timur yang hendak berkunjung ke pusat agama Buddha di
India (Nalanda) dalam perjalanannya singgah terlebih dahulu di Sriwijaya
untuk mempelajari agama Buddha sebagai persiapan. Dharmapala
adalah mahaguru terkenal dari India yang memberi kuliah di Perguruan
Tinggi Buddha di Kerajaan Sriwijaya dan didampingi oleh mahaguru dari
Nusantara yang bernama Sakyakirti.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 57

Gambar 3. Peta Kerajaan Sriwijaya Pada Abad ke-8 M. Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Sriwijaya.

Letak geografi wilayah Nusantara sangat strategis karena wilayah ini
dalam jalur perdagangan mancanegara. Di samping itu, kekayaan akan hasil
bumi, seperti rempah-rempah telah mengandung minat bangsa Asia lainnya
dan Eropa, di antaranya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pada
mulanya bangsa Eropa itu datang untuk berdagang, tetapi lama-kelamaan
merekamenjadipenjajah. Halinilahyangmenimbulkanperlawanankerajaan-
kerajaan Nusantara bersama-sama rakyatnya, kemudian bertujuan untuk
merebut kembali kehormatan dan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka.

Gagasan mengenai cakrawala mandala atau wawasan Nusantara,
sebenarnya sudah ada sejak Raja Kertanagara, yakni sejak Kerajaan
Singosari. Pada masa pemerintahannya, Kertanagara sudah mampunyai
cita-cita untuk meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke luar Jawa.
Tindakan Kertanagara untuk meluaskan kekuasaannya ke luar Jawa
tersebut sebenarnya dilakukan untuk menghadang ancaman dari Cina,
yakni Kaisar Khubilai Khan dari Dinasti Yuan, yang juga sedang melebarkan
kekuasaannya hingga ke daerah selatan (Burma, Kamboja, Campa, hingga
ke Jawa). Di sinilah Kertanagara mengubah dari Yawadwimandala (berpusat
pada Jawa) ke cakrawala mandala (perluasan sampai ke luar Pulau Jawa).
Namun, apa yang telah dilakukan oleh Kertanagara ini sempat terhenti
karena penyerangan Jayakatwang dari Kediri (1292). Dari Kertanegara ini,

58 NILAI-NILAI KEJUANGAN

kita bisa mengambil nilai bahwa Kertanegara ingin mewujudkan kedaulatan
Nusantara dan menghalangi apa pun yang menjadi ancaman. Jika dilihat
dari jumlah pasukan Cina dan pasukan Singasari tentu tidak sebanding,
tetapi Kertanegara tidak gentar dan tidak mundur.

Menurut pendapat Agus Aris Munandar (2010) alasan mengapa Gajah
Mada memuliakan Kertanegara hingga mendirikan candi baginya seperti
pada kutipan berikut.

Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah
Palapa. Dia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan
Majapahit. Kertanagara adalah raja yang memiliki wawasan politik luas.
Dengan wawasan Dwipantara Mandala, dia memperhatikan daerah- daerah
lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, Gajah Mada seakan meneruskan
politik pengembangan mandala hingga seluruh Dwipantara (Nusantara) yang
awalnya telah dirintis oleh Kertanegara. Ditemukan sebuah prasasti
bertuliskan Gajah Mada dan menyebutkan nama beliau untuk memperingati
Kertanegara prabu Singasasri yang mati dibunuh pada tahun 1292 (Yamin,
1956: 13). Kedua, dalam masa Jawa Kuno, candi atau caitya pen-dharma-an
tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh itu,
seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun tahun 1321 pada
masa Jayanegara; dan Candi Bhayalango bagi Rajapatmi Gayatri dibangun
tahun 1362 oleh cucunya, Hayam Wuruk. Atas alasan itu, Gajah Mada masih
keturunan dari Raja Kertanagara. Setidaknya Gajah Mada masih punya
hubungan darah dengan Kertanagara.

Pada masa kejayaan dan keemasan Kerajaan Majapahit yaitu masa
kepemimpinan Hayam Wuruk dengan patih yang bernama Patih Gajah
Mada, Patih Gajah Mada ketika pengangkatannya sebagai patih
Amangkubhumi pada tahun 1258 Saka (1336 M) mengucapkan “Sumpah
Palapa” yang berisi bahwa ia akan menikmati palapa atau rempah-rempah
(yang diartikan kenikmatan duniawi) bila telah berhasil menaklukkan
Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa
pertengahan yang berbunyi sebagaiberikut.

“Sira Gajah Mada pepatih Amungkubumi tan ayun amukti palapa, sira Gajah
Mada: Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring
Gurun, ring Seram, Tañjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali,
Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.”

Artinya: “Ia, Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin
melepaskan puasa, Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan
(menguasai) Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa, bila telah
mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali,

NILAI-NILAI KEJUANGAN 59

Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan
puasa.”

Gambar 4. Peta Kerajaan Majapahit pada Masa ke-14 M. Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit.

Gambar 5. Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit.
Sumber: www.infobiografi.com.

Realisasi dari sumpah Gajah Mada mencapai keberhasilan semasa
pemerintahan Hayam Wuruk. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Majapahit
mampu menguasai wilayah-wilayah Nusantara yang meliputi Melayu
60 NILAI-NILAI KEJUANGAN

(Sumatra), Tanjungpura (Kalimantan), Semenajung Melayu (Malaka),
sebelah timur Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat dan
Jawa (kecuali Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan) (Achmad, 2016:
145). Sesuai dengan pendapat Daldjoeni (1984: 97) bahwa wilayah
kekuasaan kerajaan Majapahit kurang lebih sama dengan wilayah republik
Indonesia sekarang ditambah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan
sebagian dari Filipina.

Dapat disimpulkan bahwa masa kedaulatan Nusantara, Indonesia
menjadi negara yang berdaulat dan merdeka yang diwakili oleh Mataram
Kuno, Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit sebagai pelopor terwujudnya
Nusantara. Wilayah Nusantara meliputi Indonesia sekarang dan sebagian
wilayah Asia Tenggara. Bahkan sebelum masa Sriwijaya dan Majapahit
Indonesia sudah menjadi bangsa yang makmur dengan tanda berdirinya
bangunan Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang sangat megah.

Gambar 6. Alur Hakikat Perjuangan Masa Kedaulatan Nusantara.

Nilai yang terkandung pada masa kedaulatan Nusantara adalah rakyat
yang patuh dan setia kepada rajanya memiliki patron klien yang tinggi.
Pada masa ini mulai masuk berbagai agama seperti agama Hindu, Buddha,
dan Islam yang dianut penduduk dengan penuh kerukunan. Dalam periode
ini jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang timbul, antara lain adalah
kesadaran akan jiwa merdeka, harga diri, ketakwaan kepada Tuhan YME
serta kerukunan hidup umat beragama, keberanian, dan kepeloporan.

B. Pengaruh Islam dalam Proses Integrasi Bangsa

Masuknya pengaruh Islam di Indonesia membutuhkan proses yang
panjang dan bertahap, dimulai saat jalur perdagangan Nusantara dijadikan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 61

jalur utama pedagang-pedagang Islam dari Asia Barat seperti Arab dan
Persia. Setelah para pedagang ini rutin berdagang dengan Cina dan melalui
jalur pelayaran Nusantara, kedudukan Nusantara menjadi penting dalam
percaturan perdagangan internasional. Pedagang-pedagang Islam mulai
membuat permukiman-permukiman Islam di daerah-daerah pesisir yang
selain untuk berdagang, juga untuk menunggu musim.

Menjelang akhir abad ke-13, Islam tampil di ufuk barat kepulauan
Indonesia. Sebelumnya perantau muslim sudah datang melalui jalan niaga
masih kuat, kontaknya dengan penduduk setempat kurang. Berbarengan
1dengan kemerosotan negara-negara Hindu, maka saudagar mubalig muslim,
para syahbandar, dan para wali berhasil mendirikan sejumlah kesultanan
pesisir, tempat Islam menjadi agama negara. Rakyat diandaikan menganut
agama para penguasa tanpa ada usaha untuk mengajarkan agamanya
kecuali di beberapa pusat pendidikan. Pusat-pusat itu adalah bekas pusat
pengajaran Hindu, yaitu mandala para sastrin1, pelajar Hindu. Sesudah
mandala-mandala diambil alih oleh penganut-penganut agama baru, nama
lama tetap dipakai dan mereka disebut santri; lembaganya: pesantren. Tentu
saja peralihan kepada Islam dengan ajarannya yang tegas tentang ke-Esa-an
Tuhan merupakan langkah besar ke arah kemajuan kerohanian (Subagya,
1981: 17).

Ajaran agama Islam mudah untuk diterima dikarenakan tidak mengakui
adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa
etika Islam bersifat demokratis karena agama Islam tidak mengenal strata
sosial atau pengkastaan seperti yang ada pada agama Hindu. Semua orang
yang beragama Islam saling menganggap sebagai saudara. Kondisi tersebut
diterapkan oleh para pedagang Islam di seluruh penjuru Nusantara dalam
pergaulan perdagangan. Misalnya, para pedagang yang berada di Malaka,
Banten, dan lain-lain menganggap para pedagang Islam yang berasal dari
berbagai daerah dan suku bangsa Indonesia sebagai saudara. Terjadilah
keterikatan di antara mereka dan perasaan sebagai saudara. Perbedaan-
perbedaan latar belakang suku, adat istiadat, bahasa, tradisi, dan lain-lain
tidak menyebabkan permasalahan karena saling merasa membutuhkan
dan kedudukan yang sama antarpedagang di Nusantara.

Gejala-gejala tentang kota niaga di Pulau Jawa sudah tampak
sebelumnya dan sejak akhir abad ke-13, Marco Polo sudah menyebut

1 1 Pada saat Islam masuk, kata sastrin berubah menjadi santri.

62 NILAI-NILAI KEJUANGAN

beberapa bandar niaga di pantai utara Sumatra yang didiami oleh para
saudagar dan penduduk beragama Islam. Sementara pedagang Tionghoa
beragama Islam (Mazhab Hanafi) teori yang baru ini diajukan oleh Slamet
Muljana (Lombard, 1976:60). Makam di Leran (1082) dan makam putri
Campa (1449) dianggap sebagai bukti. Pertama adalah makam seorang
wanita yang memakai nama Arab, sedangkan yang kedua makam seorang
putri bangsawa Islam yang diperistri Raja Majapahit (Kartodirdjo, 2014:26).
Berbeda dengan pendapat dari Ricklefs dkk. (2013:133), mengatakan
batu ini sepertinya pernah menjadi batu nisan untuk orang lain di tempat
berbeda yang kemudian digunakan sebagai jangkar kapal sehingga tidak
relevan dengan sejarah islamisasi lokal.

Dari persamaan pandangan mengenai etika sosial tersebut terdapat
dua hal yang dipengaruhinya. Pertama, perdagangan di antara orang-
orang Islam berkembang dengan pesat. Masuknya Islam ke Indonesia
terjadi melalui proses perdagangan. Dengan adanya perdagangan
tersebut selain Islam menyebar di Nusantara, perdagangan di kepulauan
ini pun ikut berkembang pesat. Faktor etika sosial yang dianut para
pedagang Nusantara berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan
ekonomi dagang. Kedua, adanya pandangan tersebut telah mendorong
terciptanya perasaan terintegrasi di antara para pedagang penganut Islam
yang memiliki latar belakang berbeda-beda tersebut. Tampaknya dalam
kegiatan dagang, faktor perbedaan etnis, budaya, bahasa, dan lain-lain
diabaikan. Budaya Islam atau kultural Islam mendukung terbentuknya
sikap dan pandangan yang integral. Para pedagang dan penganut Islam
di Indonesia pada awal berkembangannya tidak memusuhi penganut
kepercayaan lain (Supriatna, 2004:5).

Dari agama Islam bangsa Indonesia telah menerima cita-cita yang
besar, kepercayaan diri yang kuat, kepercayaan teguh akan panggilan kepada
suatu masyarakat yang baik dan jujur, yang tidak mengenal batas maupun
ras. Kesuksesan lain terutama yang diperoleh agama Islam di Kepulauan
Indonesia yaitu sikap toleransi terhadap hidup pribumi yang kuno,
kesabarannya bukan dalam teori, melainkan dalam praktik hidup terhadap
banyak hal yang tidak sesuai, bahkan kadang kala sama sekali bertentangan
dengan ajaran dan hukum Islam. Tanpa adanya sikap sadar dan toleransi
serta tahu menunggu waktu yang tepat, dan menjadi kekuatannya terutama
dalam membangun dengan penuh sabar dan tidak dengan menjebol secara
kasar, maka ada kemungkinan besar agama Islam tidak pernah akan
berhasil memperoleh saham besar dalam memperkembangkan kebudayaan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 63

Pribumi (De Jong, 1971: 27).

Secara kultural (budaya), pemeluk Islam di Indonesia tidak
mempertentangkan ajaran Islam dengan adat istiadat atau kepercayaan
yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Sebagian besar wali yang
menyebarkan Islam di Jawa menggunakan pendekatan budaya setempat
untuk menyebarkan Islam. Para wali dan ulama penganut ajaran tasawuf
berpandangan bahwa para penganut ajaran lain harus tetap dihormati.
Mereka berpandangan bahwa pemeluk kepercayaan lain harus didekati
dengan metode yang paling bisa diterima oleh mereka (Supriatna, 2004:
6). Kita bisa belajar dari Walisongo bahwa sampai kapanpun kita sebagai
bangsa bisa memaknai bahwa nilai kebudayaan lokal dan nilai agama dapat
diserasikan. Karena kita sedikit miris melihat kondisi zaman sekarang yang
sering membentur-benturkan antara agama dan budaya. Setiap manusia,
lingkungan sosial, dan lingkungan alam akan menghasilkan budaya yang
akan berbeda dengan masyarakatlainnya.

Dilihat dari awal perkembangan Islam di Indonesia, tampaknya
perbedaan kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat bukan merupakan faktor
disintegrasi. Sikap para pedagang, penyebar Islam, dan penganut Islam
Indonesia yang akomodatif terhadap perbedaan pandangan, adat istiadat,
dankepercayaansetempatyangtelahlebihdahuludianutmenyebabkantidak
terjadinya konflik budaya. Masuk dan berkembanganya Islam di Indonesia
tidak menimbulkan benturan-benturan budaya antara budaya Islam dan
budaya setempat. Seperti telah diuraikan adanya sikap akomodatif tersebut
dapat mempercepat terjadinya akulturasi dan melahirkan kebudayaan khas
Indonesia. Sikap toleransi pemeluk Islam terhadap pemeluk kepercayaan
lain menjadi salah satu faktor yang membantu terjadinya proses integrasi
bangsa (Supriatna, 2004: 6).

Hasil akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal
Indonesia baik dalam bentuk gagasan maupun bentuk fisik telah
melahirkan identitas baru di kalangan pemeluk Islam di Indonesia.
Ternyata, kebudayaan Islam (bukan sebagai ajaran agama) di Indonesia
berbeda dengan kebudayaan Islam di negara-negara Islam lain. Kekhasan
dan persamaan kebudayaan Islam Indonesia yang dianut oleh suku-suku
bangsa Indonesia menciptakan perasaan bersatu di antara pemeluk-
pemeluknya. Dengan demikian, hasil akulturasi menjadi salah satu faktor
dalam proses integrasi bangsa.

64 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Sikap toleransi dalam aspek budaya dapat juga dilihat dalam praktik
perdagangan. Para pedagang Islam berpandangan bahwa mereka bisa
berdagang dengan siapa pun tanpa melihat latar belakang agama. Secara
kultural para pedagang Islam memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan
suku bangsa, agama, dan golongan dalam kegiatan dagang. Misalnya, para
pedagang Islam di Malaka, Banten, Makassar, dan lain-lain bukan hanya
berdagang dengan pedagang Islam dari Arab, Persia, Gujarat melainkan
dengan para pedagang non-Islam dari Cina, Champa, dan lain-lain. Jadi,
secara historis, walaupun perdagangan abad ke-14 sampai 17 didominasi para
pedagang Islam, mereka bersedia berdagang dengan siapa pun tanpa melihat
perbedaan latar belakang bangsa dan agama (Supriatna, 2004: 6-7).

Jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan kerajaan
Islam Turki Usmania tahun 1453, menimbulkan upaya bangsa Eropa untuk
mencari bahan dan komoditas ke daerah Timur salah satunya Nusantara.
Para awalnya mereka diterima dengan baik, akan tetapi lama-kelamaan ada
keinginan lebih untuk menguasai dan memonopoli perdangan di Nusantara.
Pada perkembangan berikutnya pedagang menyadari bahwa sikap terbuka
tersebut ternyata telah disalahgunakan oleh para pedagang Barat yang
ingin menguasai sumber barang dagangan. Para pedagang Nusantara
melihat bahwa para pedagang Barat tersebut berambisi untuk menguasai
daerah penghasil rempah-rempah. Dalam tahun 1509 muncullah kapal-
kapal Portugis di bandar-bandar Malaka, dan dalam tahun 1511 orang-
orang Portugis mendapatkan alasan untuk menggempur Kota Malaka, yang
segera jatuh ke tangan Portugis (Djakariah, 2014: 35). Jatuhnya Malaka
ke tangan bangsa Portugis adalah bukti adanya pemaksaan kehendak
pedagang Barat dalam menguasai wilayah dagang di Nusantara.

Peristiwa jatuhnya pelabuhan Malaka tersebut merupakan awal
perubahan sikap pedagang Nusantara. Sejak peristiwa itu, para pedagang
Nusantara mulai berhati-hati dengan pedagang asing terutama dari Barat
(Eropa). Para pedagang Islam mulai menyadari bahwa datangnya para
pedagang Portugis di Kepulauan Nusantara bukan hanya ingin berdagang,
tetapi memiliki tujuan politis ingin merusak kekuatan Islam. Tindakan
bangsa Portugis disusul oleh bangsa Belanda yang memiliki ambisi yang
kurang lebih sama. Bangsa Belanda pun berusaha untuk menguasai sumber
penghasil rempah-rempah dan pelabuhan-pelabuhan penting kerajaan Islam
Nusantara. Dengan politik disintegrasinya (devide et impera), satu per satu
pelabuhan-pelabuhan penting Nusantara, seperti Sunda Kalapa, Ambon,
Makassar, Demak, Cirebon, dan lain-lain dikuasai (Supriatna, 2004: 8).

NILAI-NILAI KEJUANGAN 65

Peranan Islam dalam proses integrasi telah dipengaruhi oleh
perkembangan historis. Kita bisa melihat bagaimana peta perkembangan
kerajaan Nusantara Malaka seperti Gambar 7 berikut.

Gambar 7. Peta Kerajaan Malaka Pintu Masuk Portugis di Nusantara.
Sumber: ZamanKesultananmelayu.blogspot.co.id

Dari perkembangan historis tersebut terdapat dua hal penting yang
diakibatkan. Pertama, peranan pedagang Islam di laut Nusantara
mengalami kemunduran karena para pedagang asing (Barat) mulai
memonopoli perdagangan di kawasan tersebut. Kedua, Islam telah dijadikan
sebagai satu kekuatan ideologis untuk melawan kekuatan asing. Latar
belakang historis datangnya bangsa Barat dengan misinya tersebut telah
menyatukan kerajaan-kerajaan Islam secara ideologis untuk menghadapi
Barat. Walaupun mereka tidak bersatu secara politis, terdapat kesamaan
pandangan bahwa kekuatan asing tersebut akan menghancurkan kekuatan
Islam. Oleh karena itu, Islam harus digunakan sebagai satu kekuatan
ideologis untuk mengusir penjajah. Pandangan yang sama secara ideologis
di antara kerajaan-kerajaan Islam Nusantara tersebut menempatkan Islam
sebagai faktor yang mempercepat proses integrasi (Supriatna, 2004:8).

Dalam sejarah Indonesia, Islam telah digunakan sebagai kekuatan
ideologis untuk menyatukan semua unsur perlawanan terhadap kekuatan
kolonialisme Barat. Perlawanan daerah-daerah di Indonesia terhadap
kekuatan Belanda pada abad ke-19 merupakan bukti bahwa Islam telah
digunakan sebagai kekuatan ideologis. Para pemimpin perlawanan di
66 NILAI-NILAI KEJUANGAN

daerah yang pada umumnya karismatis dan memiliki pengetahuan agama
Islam yang tinggi memanfaatkan kekuatan ideologis tersebut yang telah
dianut masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Dengan kekuatan tersebut,
semangat untuk mengusir penjajah semakin besar. Rakyat yang berada di
bawah pemimpin karismatis percaya bahwa Belanda adalah kafir, penjajah
yang zalim, dan musuh Islam (Supriatna, 2004: 8-9).

Untuk merebut kembali kehormatan dan kedaulatan dengan semangat
perang Sabil, yang telah direnggut penjajah, timbullah perlawanan rakyat
kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah pemimpin-pemimpin mereka,
seperti antara lain Sultan Agung Hanyokrokusumo (1628-1682), Sultan
Hasanuddin (1633-1636), Kapitan Pattimura (1817), Imam Bonjol (1821-
1837), Pangeran Diponegoro (1825-1830), Pangeran Antasari (1859),
Teuku Umar (1873-1903), Cut Nyak Dien (1850-1908), Sisinga Mangaraja
XII (1870-1907), perlawanan petani Banten (1888) dan perlawanan
rakyat lainnya. Perlawanan ini bersifat lokal, sendiri-sendiri dan tidak
terkoordinasi. Oleh karena itu, satu per satu perlawanan mereka dapat
dipatahkan karena belum memiliki wawasan persatuan dan kesatuan
bangsa. Melalui politik devide et impera (pecah belah: adu domba), penjajah
semakin menguasai wilayah Nusantara. Berdasarkan penjelasan, dapat
disimpulkan bahwa walaupun perang-perang tersebut yang dilaksanakan
oleh para raja dan pemimpin agama masih bersifat kedaerahan, secara
historis dapat dikatakan bahwa perang yang dilandasi oleh kekuatan
ideologis Islam itu telah menjadi dasar bagi lahirnya nasionalisme
Indonesia pada awal abad ke-20. Secara etis, sosial-budaya, ideologis, dan
historis, Islam memiliki peran yang besar dalam proses integrasi bangsa.
Gerakan nasionalisme atau gerakan kebangsaan Indonesia awal abad ke-
20 sebenarnya dasar-dasarnya telah diletakkan sejak tumbuh dan
berkembangnya penganut serta kekuatan politik Islam di Nusantara sejak
abad ke-16.

Dalam mengkaji kembali perkembangan sejarah bangsa Indonesia abad
ke-16–19, banyak pelajaran dapat diambil (Supriyatna, 2004:18- 19).
Pertama, integrasi suatu bangsa merupakan suatu proses historis yang
panjang. Dengan demikian, integrasi tidak dilakukan dalam satu atau dua
kejadian sejarah, melainkan terjadi dalam suatu proses yang dipengaruhi
oleh banyak faktor. Kita merasa sebagai satu bangsa karena ada keterikatan
budaya satu dengan lainnya, ada persamaan kepentingan, menggunakan
bahasa yang sama, mengakui sistem nilai yang sama, ada persamaan
identitas, dan adanya solidaritas sebagai satu bangsa yang sama.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 67

Kedua, semakin sering terjadi hubungan atau komunikasi, kontak
budaya, pergaulan antargolongan suku bangsa, agama dan tradisi daerah di
Indonesia, maka akan semakin baik terbentuknya identitas bangsa. Melalui
komunikasi yang terbuka antarsuku bangsa, sikap prasangka, sentimen
kesukuan atau kedaerahan lambat laun dapat dihilangkan. Dengan demikian,
proses integrasi akan lebih cepat.

Ketiga, semakin terdidik suatu bangsa, semakin baik paham
kebangsaannya. Dalam hal ini pandangan sempit kedaerahan, kesukuan,
agama, dan lain-lain bisa dihilangkan melalui pendidikan. Melalui
pendidikan, cara pandang orang tentang diri dan lingkungannya akan
meluas. Lingkungan hidup mereka bukan hanya daerah dan suku bangsa
yang berada di sekitarnya, melainkan juga daerah dan suku bangsa yang
berada di luar lingkungan geografis mereka.

Keempat, dalam perkembangan proses integrasi terdapat faktor yang
memperkuat dan faktor yang memperlemah. Faktor penguat telah diuraikan.
Adapun faktor yang dapat memperlemah integrasi meliputi, sikap
primordialisme, kesukuan, kedaerahan, diskriminasi, kesenjangan sosial
ekonomi, kemiskinan, dan kebodohan, isolasi, masuknya paham asing yang
negatif, eksklusifisme, fanatisme agama yang sempit, dan lain- lain. Faktor-
faktor tersebut saling berkaitan.

Gambar 8. Alur Hakikat Perjuangan Masa Pengaruh Islam

Dalam tahap perjuangan ini jiwa mereka semakin bergelora dan rasa
harga diri sebagai bangsa yang tidak mau dijajah mengubah semangat
dan perlawanan seluruh lapisan masyarakat terhadap penjajah untuk
merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Di samping itu,
timbullah berbagai jiwa, semangat, dan nilai kejuangan seperti nilai harkat

68 NILAI-NILAI KEJUANGAN

dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti
penjajah dan penjajahan, kesadaran akan perlunya persatuan dan kesatuan
perjuangan serta nilai-nilai kejuangan lainya.

C. Masa Pergerakan Nasional dan Kebangsaan

Pada akhir abad ke-19 beberapa tokoh Belanda memperjuangkan
kehidupan rakyat Hindia Belanda yang miskin, tertekan, dan tertindas.
Orang-orang seperti van Dedem, van Kol, Brooschooft, dan van Deventer
mengatakan bahwa kemiskinan dan kesengsaraan rakyat Indonesia
akibat dari eksploitasi kolonial Belanda yang sistematis untuk menopang
pembangunan Negeri Belanda. Bahkan, sering dikatakan bahwa kemegahan
Belanda merupakan “keringat emas” orang-orang Indonesia yang bersahaja
(Moedjanto, 1991: 15).

Pada masa transisi dari masa perjuangan yang bersifat kedaerahan
dengan masa pergerakan nasional adalah munculnya beberapa tokoh
besar bangsa Indonesia yang memperjuangkan nasib bangsa Indonesia
dan semuanya berjuang dalam memajukan pendidikan pribumi. Tokoh
tersebut adalah Kartini dan Wahidin Sudirohusodo, Kartini berjuang
mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Belanda melalui tulisan-tulisan
yang kritis, sehingga banyak tokoh Belanda yang mengenalnya. Sebetulnya
Kartini berhasil mendapatkan beasiswa akan tetapi karena pertimbangan
keluarga dan budaya Kartini terpaksa tidak mengambilnya. Tujuan mulia
dari Kartini adalah untuk membuka sekolah untuk wanita-wanita pribumi.
Pada akhirnya untuk mendapatkan pendidikan tinggi beliau gagal, akan
tetapi beliau telah mampu mendirikan sekolah pertama bagi perempuan
pribumi. Perjuangan Kartini sangat berharga bagi bangsa kita karena
tulisan-tulisan yang lahir dari wanita pribumi pada waktu itu sekali lagi
bahwa “pikirannya melebihi zamannya”.

Wahidin Sudirohusodo mengajak para tokoh untuk mendirikan “dana
pelajar”. Dana tersebut direncanakan untuk memberi beasiswa generasi
muda yang cerdas, tetapi tidak mampu. Namun, ajakannya kurang mendapat
sambutan. Wahidin Sudirohusodo sangat prihatin melihat kondisi bangsa
saat itu miskin, terbelakang, dan masih menjadi bangsa terjajah. Akhirnya,
Wahidin Sudirohusodo bergerak mengumpulkan dana pelajar. Dana
tersebut direncanakan untuk memberi beasiswa generasi muda Pribumi
yang cerdas tetapi tidak mampu tersebut untuk diberikan kesempatan
untuk mendapatkan pendidikan dan memupuk rasa kebangsaan. Harapan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 69

Wahidin Sudirohusodo, pribumi semakin cerdas dan bisa membebaskan
diri dari penjajah. Tetapi (dana pelajar) belum bisa diterima oleh orang-
orang yang ditemui oleh Wahidin. Sekali lagi “pemikiran Wahidin melebihi
zamannya”. Dua tokoh ini telah memberikan pemikiran yang berbeda
dengan zamannya pada waktu itu. Wahidin Sudirohusodo juga memberikan
gagasan dan konsep kebangsaan itu kepada para pelajar STOVIA. Dari
gagasan itulah kemudian terbentuk organisasi Budi Utomo.

Kebijakan politik etis yang diperjuangkan oleh Van Deventer, penulis
artikel yang berjudul “Hutang Budi” yang menggunakan tiga sila sebagai
slogannya yaitu “Irigasi, Edukasi dan Emigrasi” (Sartono Kartodirdjo.
1992: 32). Kebijakan baru itu menyebabkan berdirinya beberapa sekolah di
Indonesia sehingga hal tersebut semakin mendekatkan bangsa Indonesia
pada masa Pergerakan Nasional.

Dilaksanakannya politik kolonial liberal pada akhir abad XIX dan politik
kolonial etika awal abad XX membawa pengaruh besar atas perkembangan
masyarakat jajahan di Indonesia. Pengaruhnya pada waktu itu belum secara
langsung menguntungkan rakyat, tetapi telah menyebabkan munculnya
suatu golongan baru dalam msyarakat dalam masyarakat yang mempunyai
kesadaran baru dalam membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu
penjajahan tidak mungkin dilaksanakan dengan cara seperti yang lalu,
yaitu bersifat kedaerahan dengan perlengkapan yang sederhana,
melainkan harus dengan cara baru. Golongan yang memiliki kesadaran
baru itu terkenal dengan sebutan kaum atau golongan elite nasional.

Tanggal 20 Mei 1908 sebagai tanda masa baru bagi bangsa Indonesia
yaitu perjuangan dengan Organisasi Modern. Tepat pada hari Minggu
tanggal 20 Mei 1908 pukul sembilan pagi. Tepuk tangan gemuruh
menyambut lahirnya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Soetomo.
Para hadirin yang berkumpul di aula STOVIA tidak saja para siswa sekolah
ini, tetapi juga siswa-siswa pertanian dan kehewanan di Bogor, sekolah
pamong praja di Magelang dan Probolinggo, sekolah menegah petang di
Surabaya, dan sekolah pendidikan guru pribumi di Bandung, Yogyakarta,
dan Probolinggo. Seruan kelompok STOVIA dengan cepat tersebar di
seluruh Jawa (Nagazumi, 1989:62).

70 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Tabel 1. Organisasi Pergerakan Berdasarkan Ideologi

Ideologi Pergerakan

Nasionalisme Islam Komunis

Budi Utomo (BU), Sarekat Islam (SI), (ISDV)
Indische Partij (IP), Muhammadiyah, PKI
Perhimpuan Indonesia, Nahdathul Ulama
PNI, dan Taman Siswa. (NU), dan PSII

Pada abad XX perlawanan dengan menggunakan bersenjata beralih
ke perjuangan dengan menggunakan organisasi modern. Pemimpin
pergerakan pada waktu itu sadar bahwa perjuangan harus sudah beralih dan
dibutuhkan yang namanya koordinasi dan persatuan dalam perjuangan.
Tahap perjuangan ini dikenal sebagai Kebangkitan Nasional. Pergerakan-
pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam,
Indische Partij, gerakan emansipasi wanita yang dipelopori antara lain
R.A. Kartini timbul dalam perjuangan ini. Dalam tahun 1928 terjadilah
Sumpah Pemuda, yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa
Indonesia menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri bangsa,
rasa solidaritas munuju ke persatuan dan kesatuaan bangsa, yang akhirnya
menghantarkan pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Migrasi penduduk daerah-daerah di Indonesia ke pusat-pusat
pendidikan, walaupun jumlahnya kecil, ternyata berpengaruh paling besar
terhadap proses integrasi bangsa. Sejak pemerintah kolonial membuka
sekolah-sekolah untuk golongan Belanda, Indo, dan pribumi di kota-kota
besar Nusantara abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi migrasi penduduk
dari berbagai daerah di Nusantara ke kota-kota tersebut. Kemudian kota-
kota tersebut menjadi pusat bermukimnya golongan terdidik yang berasal
dari berbagai daerah. Sekolah-sekolah guru di Bandung, Malang, Surabaya,
dan Medan dimasuki oleh pelajar pribumi dari kalangan bangsawan daerah
di Indonesia (Supriatna, 2004: 17).

Lahirnya organisasi-organisasi politik (Sarekat Islam, Budi Utomo,
Indische Partij, dan lain-lain) serta perkumpulan-perkumpulan pemuda
daerah (Jong Sumatra, Java, Maluku, Aceh, Pemuda Sekar Rukun) di Jakarta
pada awal abad ke-20 adalah sebagai bukti keberhasilan golongan migran
terdidik dalam mengembangkan wawasan integral. Golongan tersebut telah
meninggalkan pandangan sempit kedaerahan (Supriatna, 2004:17).

NILAI-NILAI KEJUANGAN 71

Tabel 2. Periode Berdirinya Partai Masa Pergerakan Nasional

Tahun Tahun 1911/ Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
1908 1912 1912 1920 1922 1926 1927

Budi Sarekat Muhamadiyah Perhimpunan PNI
Utomo Islam dan PKI Indonesia NU

Indische Partij

Mereka mengembangkan pandangan baru yang lebih integral atau
lebih terpadu berupa wawasan kebangsaan. Melalui pendidikan, pandangan
mereka tentang diri dan lingkungan budayanya sudah lebih luas, dari
pandangan kedaerahan ke pandangan nasional. Dapat disimpulkan bahwa
dengan adanya migrasi golongan terdidik ini, proses integrasi menuju
pada negara kesatuan dilakukan dengan pandangan-pandangan yang luas
golongan terpelajar melalui perjuangan politik kebangsaan.

Sumpah Pemuda adalah suatu peristiwa bersejarah yang sangat penting
dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda telah
mempersatukan langkah perjuangan yang dahulunya bersifat kedaerahan
menjadi semangat nasionalisme. Pada waktu dahulu, organisasi pemuda
memiliki perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, budaya, dan suku bangsa.
Sumpah Pemuda telah memberikan semangat persatuan dan kesatuan yang
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

Kongres Pemuda II, yang berlangsung pada 26-28 Oktober 1928 di Jakarta
dapat diikrarkan Sumpah Pemuda yang berbunyi (Moedjanto, 1991: 57).

1. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah
air Indonesia.

2. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa
Indonesia.

3. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa
Indonesia.

Kongres berhasil menetapkan Sumpah Pemuda yang nantinya dijadikan
landasan perjuangan Indonesia merdeka. Pada malam penutupan, untuk
pertama kali diperdengarkan lagu “Indonesia Raya” karya W.R. Supratman
yang telah memberikan semangat kebangsaan bagi para pemuda yang hadir
pada waktu itu yang nantinya akan menjadi Lagu Kebangsaan bagi Indonesia
saat merdeka. Syairnya lagu yang berjudul “Indonesia Raya” sebagai
berikut:

72 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Indonesia tanah airku,
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku,
Bangsa dan Tanah Airku,
Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu!
Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku,
Bangsaku, Rakyatku, semuanya
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya,
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya!
Merdeka! Merdeka!
Tanahku, negeriku yang kucinta!
Indonesia Raya!
Merdeka! Merdeka!
Hiduplah Indonesia Raya!
Indonesia Raya!
Merdeka! Merdeka!
Tanahku, negeriku yang kucinta!
Indonesia Raya!
Merdeka! Merdeka!
Hiduplah, Indonesia Raya!

Dalam kongres itu, selain menerima “Indonesia Raya” ciptaan W.R.
Supratman sebagai lagu kebangsaan, juga menetapkan bendera Merah
Putih sebagai bendera kebangsaan. Peristiwa Sumpah Pemuda mempunyai
arti yang sangat besar dalam pembinaan persatuan bangsa, yang hingga
sekarang masih diteruskan. Sebagai perwujudan dari Sumpah Pemuda itu,
pada tahun 1930 terjadilah fusi beberapa organisasi pemuda dalam satu
wadah, yaitu Indonesia Muda (IM) (Moedjanto, 1991: 57).

Kenyataan terbuktilah juga dari kegembiraan rakyat yang luar biasa di
desa-desa ketika pemerintah Belanda pergi dalam bulan Maret 1942; padahal
hanya relatif sedikit dari rakyat yang ikut serta dalam pergerakan nasional.
Kegembiraan luar biasa di mana-mana itu timbul dari kepercayaan dalam
hatinya, bahwa pengusiran Belanda berarti akan datangnya Negara Merdeka
bahagia mulia (Pringgodigdo, 1980: IX).

Proses integrasi menuju kesatuan bangsa, bahasa, dan negara
Indonesia merupakan proses yang panjang. Dengan berbagai faktor yang

NILAI-NILAI KEJUANGAN 73

memengaruhinya, akhirnya paham integralistik muncul pada akhir abad
ke-19 dan awal abad ke-20. Pergerakan Nasional yang berkembang pada
awal abad ke-20 bukan merupakan gerakan yang dilandasi oleh paham
yang muncul pada awal abad tersebut, melainkan dipengaruhi oleh proses
integrasi yang terjadi sejak ratusan tahun.

Gambar 9. Alur Hakikat Perjuangan Masa Pergerakan Nasional

Berdasarkan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa masa Pergerakan
Nasional dan Kebangsaan adalah masa peralihan dari masa sebelumnya
yang melakukan perlawanan dengan senjata. Pergerakan Nasional
dimulai saat berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di
Jakarta. Berdirinya Budi Utomo sebagai simbol kebangkitan nasional
yang menjadi inspirasi bagi kelompok pemuda untuk mendirikan
organisasi modern sebagai senjata baru untuk melawan kolonial. Puncak
pergerakan nasional adalah saat Sumpah Pemuda di Jakarta, pada tahun
1930 terjadi fusi berbagai organisasi pemuda dalam satu wadah yaitu
Indonesia Muda.

Dalam masa pergerakan nasional, perjuangan jiwa mereka semakin
bergelora dan rasa harga diri sebagai bangsa yang tidak mau dijajah
mengubah semangat dan perlawanan seluruh lapisan masyarakat terhadap
penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Di samping itu, timbullah
berbagai jiwa, semangat, dan nilai kejuangan seperti nilai harkat dan
martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti
penjajah dan penjajahan, kesadaran akan perlunya persatuan dan kesatuan
perjuangan serta nilai-nilai kejuangan lainya.

74 NILAI-NILAI KEJUANGAN

D. Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

Di dalam menjalankan keinginan untuk dapat menguasai Asia, Jepang
harus menguasai terlebih dahulu tempat strategis dan berperan penting—
salah satunya Indonesia yang dikuasai oleh Belanda—dan Jepang dengan
cepat bisa menguasai wilayah Hindia Belanda. Pendudukan di Hindia
Belanda penting sekali karena faktor kekayaan, terutama minyak bumi,
karet, dan bahan pangan. Pertama-tama yang dilakukan Jepang adalah
menguasai sumber minyak karena sangat penting untuk melangsungkan
perang. Penyerangan mula-mula dilakukan di daerah Tarakan dan
Balikpapan, yang dikuasai dalam bulan Januari 1942. Selanjutnya ke
Palembang yang dapat dikuasai pada bulan Februari 1942. Sesudah itu,
barulah daerah-daerah lain (Moedjanto, 1991:67).

Awal kekuasaan Jepang di Indonesia ditandai dengan penyerahan
tanpa syarat tentara Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati,
Subang, Jawa Barat. Dari pihak Belanda diwakili oleh Panglima Militer
Letnan Jenderal H. Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer yang kemudian diserahkan kepada
militer Jepang yang diwakili oleh Letnan Jenderal Hitosyi Imamura.
Jepang membentuk Organisasi Politik (Sipil) bentukan Jepang di antaranya
Gerakan 3A, Semboyan: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan
Nippon Pemimpin Asia, PUTERA (Pusat Tenaga Raktyat), Jawa Hokokai
(Himpunan Kebaktian Jawa), Cuo Sangi In badan yang bertugas mengajukan
usul kepada pemerintah, Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Kesemuanya
itu untuk membantu kepentingan Jepang.

Bala tentara Jepang mendarat di Palembang taggal 14 Februari 1942,
tiga minggu sebelum pendaratan di Jawa. Belanda segera membawa
Sukarno dari pengasingan di Bengkulu untuk dibawa ke Australia karena
pihak Belanda takut jika Sukarno dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Kapal
yang akan mengangkutnya ada diTelukBayur, sesampai di Padang terdengar
kapal yang akan mengangkutnya tenggelam di dekat Pulau Enggano.
Dalam keadaan panik, orang-orang Belanda yang akan mengungsi ke
Australia berebut tempat di kapal terbang. Menurut rencana, Sukarno dan
keluarga juga diangkut dengan kapal terbang, namun dalam keadaan panik
itu Sukarno menyelinap di rumah kawan lamanya di Bengkulu bernama
Wawaruntu. Karena panik pihak Belanda tidak lagi memikirkan Sukarno,
masing-masing mencari keselamatannya sendiri (Muljana, 2008: 1-2).

Hari berikutnya Sukarno mendapat kunjungan Kapten Sakaguci di

NILAI-NILAI KEJUANGAN 75

rumah Woworuntu, yang menyampaikan undangan dari Kolonel Fujiyama,
Panglima Tentara Pendudukan di Bukit Tinggi. Pertemuan Sukarno dengan
kolonel Fujiyama merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam
penilaian perjuangan di masa pendudukan Jepang karena pembicaraan
Sukarno dengan kolonel Fujiyama merupakan latar belakang tindakan-
tindakannya. Singkatnya, pihak Jepang memerlukan Sukarno, sebaliknya
Sukarno memerlukan pihak Jepang. Di antaranya, dikemukakan hal-hal
dalam tanya jawab di bawah ini (Muljana, 2008: 2-3).

Sukarno: Apakah ada jaminan bahwa saya juga diizinkan bekerja demi
kepentingan bangsa, dalam pengertian bahwa pada akhirnya tujuan saya
adalah melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda dan
Jepang selama saya bekerja sama dengan tuan?

Fujiyama: Saya jamin. Pemerintah Jepang tidak akan menghalangi tuan.
Tuan Sukarno, seperti tuan ketahui saya adalah pegawai pemerintah. Bangsa
Indonesia terdiri dari berbagai unsur agama dan budaya, seperti Jawa, Bali, Hindu,
Buddha, Belanda, Melayu, Polinesia, Cina, Filipina, dan Arab. Bangsa tuan
tersebar luas. Hubungan satu sama lain sangat sulit. Tugas saya ialah berusaha
mengatur pemerintahan di wilayah ini secepat mungkin. Cara yang paling efisien
ialah segera menciptakan ketenangan dalam masyarakat sehingga rakyat dapat
segera bekerja sebaik-baiknya. Untuk tujuan itu, kata orang, saya harus bekerja
sama dengan Sukarno. Sebagai balasan, saya menjanjikan kerja sama secara
resmi dan aktif dalam bidang politik.

Sukarno: Baiklah jika demikian. Saya berjanji akan bekerja sama dengan
tuan sepenuh tenaga. Saya akan mengadakan propaganda bagi tuan sejajar
dengan cita-cita demi kepentingan bangsa Indonesia. Artinya, saya akan
berkomplot dengan tuan, namun juga akan berusaha memperoleh kemerdekaan
bangsa saya.

Fujiyama: Setuju.

Sukarno: Syarat bahwa saya akan tetap bekerja demi kepentingan
nasionalisme, tidak hanya tuan saja yang harus mengetahui, tetapi supaya hal itu
diketahui juga oleh Pemerintah Tertinggi.

Fujiyama: Pemerintah saya akan sangat setuju. Atas dasar ini kita
mengadakan kerja sama dan saling membantu.

Dalam tahun 1942-1945, berkecamuk Perang Dunia II Jepang menjajah
wilayah Indonesia. Penjajahan oleh Jepang pada satu pihak mengakibatkan
penderitaan dan tekanan yang tidak terhingga pada rakyat Indonesia.

76 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Pada pihak lain, kesempatan memasuki berbagai organisasi militer yang
diberikan oleh tentara pendudukan Jepang, dimanfaatkan sebaik-baiknya
oleh rakyat Indonesia khususnya para pemuda untuk menggembleng diri
dalam memperkokoh semangat dan memupuk militansi yang tinggi
untuk mereka. Keduanya, yakni ketahanan akan penderitaan keprihatinan
rakyat serta semangat dan militansi yang tinggi, dalam tahap perjuangan
berikutnya membuktikan besar hikmah dan manfaatnya dalam merebut
dan menegakkan kemerdekaan. Pada saat-saat akhir penjajahan Jepang,
yakni pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam Sidang BPUPKI (Badan Penyidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Ir. Soekarno menyampaikan
pokok-pokok pikirannya tentang dasar falsafah bangsa dan negara, yang
dinamakan Pancasila, yang sebelumnya didahului pandangan-pandangan
para tokoh pendiri negara yang lain.

Bersama tokoh-tokoh nasional lainnya, seperti Hatta, Ki Hajar Dewan-
tara, Agus Salim, Hasyim Asyari, Tjokroaminoto dan Sjahrir mempersiapkan
segala keperluan untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Pahit dan
getirnya hidup telah dirasakan oleh para pejuang tanah air. Kolonialisme
telah membawa kesengsaraan yang berkepanjangan dan akut dalam garis
hidup bangsa Indonesia (Romandhon, 2015: 33).

Masa pendudukan Jepang sekalipun relatif singkat, namun secara efektif
dan efisien berhasil memeras tenaga bangsa Indonesia melalui berbagai
cara. Tenaga yang paling dibutuhkan pada masa itu adalah pekerjaan untuk
membuat lapangan terbang, pembuatan jalan-jalan, tempat penyimpanan
senjata, pertahanan, dan gudang-gudang senjata di bawah tanah. Di desa-
desa segera dibentuk panitia pengerahan tenaga kerja yang dipropagandakan
sebagai pahlawan pekerja. Badan ini berdiri di setiap daerah dan melibatkan
aparat kepamong-prajaan. Para pekerja ini disebut romusa. Sebagian besar
diambilkan dari desa. Pada awalnya pengerahan romusa secara sukarela.
Namun saat Jepang semakin memperluas daerah peperanganya, pengerahan
romusa dilakukan secara paksa. Banyak penduduk Indonesia pada waktu itu
yang hidup sangat tidak layak, seperti berpakaian dengan memanfaatkan
kain karung yang penuh dengan kutu, hingga penduduk yang makan dari
tunas pisang dan makanan yang tidak layak lainnya.

Dalam praktiknya, setiap desa berkewajiban menyerahkan tenaga
kerja dalam jumlah tertentu. Wilayah pengiriman mereka sangat luas,
baik di Jawa maupun luar Jawa, bahkan sampai Malaysia, Serawak,
Burma [Myanmar], Muangthai [Thailand], dan Vietnam. Diperkirakan
jumlah romusa mencapai 300.000 orang. Kondisi kehidupan mereka

NILAI-NILAI KEJUANGAN 77

menyedihkan, sebagain tewas di tempat-tempat kerja. Faktor penyebab
kematian mereka adalah kurang makan, karena sakit dan dibunuh demi
kerahasiaan. Dari seluruh tenaga romusa diperkirakan hanya sekitar
75.000 orang berhasil kembali ke desa asal. Khusus di Yogyakarta, Sultan
Hamengku Buwono IX berhasil membujuk Jepang agar tenaga produktif
tidak untuk romusa, tetapi untuk membangun selokan Mataram. Selokan
itu menyalurkan air dari Sungai Progo ke daerah pertanian di Kabupaten
Sleman (Moedjanto, 1991:76).

Berdirinya berbagai organisasi seperti Seinendan, Keibodan dan Peta
yang dimanfaatkan oleh Jepang sebagai tenaga bantuan ternyata dapat
dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdeka-
annya. Sebagai contoh pemuda Abdul Latif dan Sukarni memegang peranan
cukup besar dalam mempersiapkan kemerdekaan. Peranan kesatuan Heiho
dan Peta juga tidak kalah penting dalam ikut mempertahankan keamanan
sekaligus melawan kehadiran Belanda kembali pada Agresi Militer Belanda
I dan II. Beruntunglah bahwa pada masa pendudukan Jepang para pemuda
Indonesia mendapatkan latihan-latihan yang intensif. Latihan-latihan
tersebut tidak hanya untuk membantu Jepang dalam melawan tentara
Sekutu, melainkan terbukti kemudian merupakan persiapan untuk
kepentingan bangsa Indonesia sendiri (Moedjanto, 1991:76).

Pada saat Pemberontakan Peta Blitar pada tanggal 14 Februari 1945
timbul perlawanan baru yang mengejutkan karena dilakukan oleh kesatuan
yang telah dilatih oleh Jepang, yaitu dari tentara Peta yang ada di Blitar
dan dipimpin oleh Supriyadi. Mereka memberontak karena tidak tahan
melihat kesewenangan Jepang terhadap bangsa Indonesia. Pemberontakan
ini dapat dipatahkan dengan mudah karena tidak diikuti serentak oleh
kesatuan Peta yang lain. Tokoh-tokoh yang tertangkap sebagian ditahan
di Cipinang dan beberapa dijatuhi hukuman mati, sedangkan Shodanco
Supriyadi tidak diketahui nasibnya. Pemberontakan ini memiliki makna
yang sangat mendalam. Pertama, baik kepada Jepang maupun dunia.
Perlawanan bersenjata itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak mau
tunduk begitu saja di bawah injakan kaum penindas. Kedua, bagi sesama
rakyat Indonesia para pelaku pemberontakan itu telah membangkitkan
semangat untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh bangsa asing,
dari manapun datangnya (Wardaya, 2008:21-22).

78 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Gambar 10. Alur Hakikat Perjuangan Pendudukan Jepang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masa
pendudukan Jepang sebagai masa persiapan kemerdekaan, yang menurut
perhitungan mereka waktu itu akan segera datang sehingga untuk
meraihnya akan segera tiba. Mereka telah mempersiapkan pula kader-kader
bangsa. Peluang yang ada pada zaman Jepang tidak disia-siakan untuk
lebih meningkatkan persiapan dalam rangka menghadapi perjuangan
kemerdekaan. Jiwa dan semangat merdeka semakin digelorakan. Jiwa,
semangat, dan nilai-nilai kejuangan lainnya, seperti kesadaran berbangsa
dan kebangsaan, kesadaran akan persatuan dan kesatuan perjuangan,
kesadaran anti penjajah dan penjajahan, nasiomalisme, patriotisme, serta
jiwa persatuan dan kesatuan semakin digelorakan.

E. Ringkasan

Sebenarnya terhadap perjuangan antara Kebangkitan Nasional dan
akhir penjajahan Jepang merupakan masa pematangan rasa nasionalisme
dan kebangsaan. Perlawanan dengan menggunakan organisasi modern
sehingga pada masa pergerakan nasional banyak bermunculan organisasi-
organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam,
Indische Partij, PKI, Perhimpunan Indonesia PNI dan lain-lainnya. Masa
puncak pergerakan nasional Indonesia adalah saat mengikrarkan Sumpah
Pemuda dan mulai berfusinya organisasi-oranisasi menjadi satu wadah
yaitu Indonesia Muda. Pada masa pendudukan Jepang sebagai masa
persiapan kemerdekaan, yang menurut perhitungan mereka waktu itu
akan segera datang sehingga untuk meraihnya akan segera tiba. Mereka

NILAI-NILAI KEJUANGAN 79

telah mempersiapkan pula kader-kader bangsa. Peluang yang ada pada
zaman Jepang tidak disia-siakan untuk lebih meningkatkan persiapan
dalam rangka menghadapi perjuangan kemerdekaan.

Nilai-nilai kejuangan yang bisa kita petik dari pergerakan nasional
ini adalah Jiwa dan semangat merdeka semakin digelorakan. Jiwa,
semangat, dan nilai-nilai kejuangan lainnya, seperti kesadaran berbangsa
dan kebangsaan, kesadaran akan persatuan dan kesatuan perjuangan,
kesadaran anti penjajah dan penjajahan, nasionalisme, patriotisme, serta
jiwa persatuan dan kesatuan semakin digelorakan.

80 NILAI-NILAI KEJUANGAN

BAGIAN KEENAM
PERJUANGAN SEKITAR MASA
PROKLAMASI DAN MEMPERTAHANKAN

KEMERDEKAAN

A. Perjuangan Masa Proklamasi

Kedudukan Jepang semakin terjepit dikarenakan serangan sekutu
mengebom atom Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Kota
Nagasaki tiga hari kemudian (9 Agustus 1945). Pada hari itu
juga, Rusia mengumumkan kesediaannya bergabung dengan sekutu dan
segera mengirimkan pasukan- pasukannya untuk menyerbu Manchuria.
Bom atom yang dijatuhkan di Kota Hiroshima dan Nagasaki memaksa
pihak Jepang menyerah dan menerima syarat-syarat yang diumumkan
dalam pertempuran di Postdam tanggal 14 Agustus 1945 (Muljana, 2008:
31).

Tanggal 14 Agustus itu, delegasi Indonesia yang baru pulang dari
Saigon memberikan keterangan di lapangan terbang Kemayoran bahwa soal
kemerdekaan Indonesia sudah sepenuhnya ada di tangan bangsa Indonesia.
Dengan bangga Sukarno menyatakan sewaktu-waktu kita bisa merdeka
dan itu bergantung pada dirinya dan kemauan rakyat dalam memengaruhi
tekadnya meneruskan perang suci Dao Toa. Jika sebelumnya Sukarno
berkata bahwa sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, sekarang
bisa dipastikan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga.
Pernyataan itu membuktikan bahwa sebenarnya Sukarno tidak tahu bahwa
pada hari itu juga Jepang menyerah pada sekutu (Muljana, 2008: 31-32).

Dalam sebuah memoarnya, Hatta menyatakan betapa gambiranya ia
di tanggal 12 Agustus 1945, sebab bersamaan dengan ulang tahunnya,

NILAI-NILAI KEJUANGAN 81

Jenderal Terauchi menjanjikan kemerdekaan Republik Indonesia. Hatta
yang saat itu ditemani Sukarno dan Rajiman merasa bersyukur, bahwa tidak
ada hadiah di ulang tahunnya yang paling berharga selain kemerdekaan
Republik Indonesia (Romandhon, 2015: 89).

Berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu meskipun masih
dirahasiakan oleh bala tentara pendudukan, sudah banyak diketahui
orang. Pada tanggal 14 Agustus 1945 petang, Sutan Syahrir membawa
berita tersebut kepada Hatta dan menanyakan bagaimana masalah
kemerdekaan Indonesia sehubungan dengan peristiwa tersebut. Jawaban
Hatta, soal kemerdekaan ada di tangan bangsa Indonesia sepenuhnya.
Syahrir menyarankan agar kemerdekaan itu sekali-kali jangan diumumkan
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, namun oleh Sukarno
sendiri sebagai pemimpin rakyat melalui radio. Sebab, kemerdekaan yang
diumumkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan akan dianggap oleh pihak
sekutu sebagai hadiah dari Jepang. Jadi, Indonesia merdeka adalah buatan
Jepang (Muljana, 2008: 32).

Sukarno dan Hatta yang dituduh sebagai seorang kolaborasi Jepang
oleh golongan Syahrir dan golongan muda, tidak mau ambil risiko. Hal
itu dikarenakan Jepang masih dengan kekuatan penuh. Sementara itu,
tanggal 15 Agustus 1945 Syahrir telah mendengar bahwa Jepang telah
menyerah kepada sekutu. Kembali ia mendesak Sukarno dan Hatta untuk
segera mengumumkan kemerdekaan akan tetapi Sukarno menolak, karena
kabar itu dari radio gelap, bukan kabar resmi dari pemerintahan Jepang
(Chusbiantoro, 2016: 48).

Kaum muda yang dipelopori mahasiswa kedoktern Jepang Jl.
Prapatan 10, ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka juga
mempersenjatai diri dan mengadakan rapat berkali-kali untuk mendesak
Sukarno dan Hatta segera mengumumkan kemerdekaan. Sebaliknya para
tokoh tua dengan figur Sukarno dan Hatta, menginginkan keputusan
kapan Proklamasi harus diselenggarakan sesuai hasil rapat PPKI pada
tanggal 16 Agustus. Apalagi para anggota PPKI sudah berdatangan di
Jakarta. Mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Sebaliknya,
kaum muda berpendapat pertumpahan darah adalah risiko yang tak
bisa dihindarkan (Sularto, 2010:51).

Sukarno tetap menolak dengan alasan bahwa tindakan itu tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Wikana mengancam apabila Sukarno tidak mau
mengucapkan pengumuman malam itu juga, esok harinya akan terjadi
pembunuhan dan pertumpahan darah. Mendengar ancaman itu Sukarno

82 NILAI-NILAI KEJUANGAN

naik darah, mendekati Wikana sambil berkata: “Ini leher saya, seretlah
saya malam ini juga, jangan menunggu sampai besok.” Dalam tanya jawab
Wikana dan Darwis, Hatta berkata: “Dan kami pun tidak dapat ditarik-
tarik mau didesak agar mesti juga mengumumkan proklamasi itu. Tetapi
jika saudara-saudara memang sudah siap dan sanggup memproklamasikan
cobalah! Saya pun ingin melihat kesanggupan saudara-saudara!” Utusan
menjawab: “Kalau begitu pendirian saudara berdua, baiklah! Dan kami
pemuda-pemuda tidak dapat menanggung sesuatunya jika besok siang
Proklamasi belum juga diumumkan. Kami, pemuda-pemuda akan bertindak
dan menunjukkan kesanggupan yang saudara kehendaki itu! (Muljana,
2008: 34)”.

Hari Rabu malam itu juga, hasil pertemuan kaum pemuda dengan Bung
Karno dilaporkan pada pertemuan di Jl. Cikini 71. Rapat memutuskan,
seperti diusulkan Djohan Nur, “Segera bertindak, Bung Karno dan Bung
Hatta harus kita angkat dari rumah masing-masing.” Chaerul Saleh yang
memimpin rapat, menegaskan sebagai keputusan rapat dengan berkata,
“Bung Karno dan Bung Hatta kita angkat saja. Selamatkan mereka dari
tangan Jepang dan laksanakan Proklamasi tanggal 16 Agustus 1945.”.
Pelaksanaan pengungsian diserahkan kepada Soetjipto dari markas Peta
dan Sukarni. Bung Karno dan Bung Hatta akan dibawa ke Rengasdengklok.
Alasannya, disanaada Surjoputro, daidanco yangsudahpastiakanmembantu
perjuangan kemerdekaan dan ada Soebeno, umar Bachsan serta Asisten
Wedono Rengasdengklok. Pada dini hari sekitar pukul 03.00 itu terjadilah
seperti yang mereka rencanakan yang kemudian terkenal dengan Peristiwa
Rengasdengklok. Perjalanan ke Rengasdengklok dilakukan sesudah sahur
sebab waktu itu bulan puasa. Pada esok hari, tanggal 16 Agustus, memang
ada upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di sebuah asrama Peta di
Rengasdengklok yang kemudian disebut oleh para sejarawan sebagai Pra-
Proklamsi (Sularto, 2010:54).

Salah seorang anggota PPKI di antaranya adalah Mr. Subardjo yang
mengetahui bahwa Sukarno dan Hatta dibawa pergi. Satu-satunya jalan
untuk mengetahui di mana Sukarno Hatta adalah dengan menghubungi
Wikana. Dari Wikana ia tahu bahwa Sukarno-Hatta disingkirkan ke
Rengasdengklok. Segera Mr. Subardjo ke Rengasdengklok untuk
menjemput Sukarno-Hatta. Rapat PPKI ditunda sampai malam harinya di
gedung kediaman Admiral Maeda di jalan Nassau Boulevard (Jalan Imam
Bonjol)—karena hotel Des Indes (Hotel Duta Indonesia), tempat rapat akan
diadakan telah ditutup. Beliau memberi jaminan keamanan selama rapat

NILAI-NILAI KEJUANGAN 83

dilangsungkan. Di luar pagar adalah daerah militer Angkatan Darat, bukan
tanggung jawabnya (Muljana, 2008: 36).

Rapat yang semula hanya merupakan rapat PPKI kini diikuti pula oleh
anggota Cou San In dan pimpinan-pimpinan pemuda. Rapat berlangsung
hingga pagi tanggal 17 Agustus 1945, hasilnya adalah rumusan teks
Proklamasi (Chusbiantoro, 2016: 48). Ada perbedaan pendapat tentang
siapa yang akan menandatangani teks Proklamasi itu. Akan tetapi, atas usaha
Sayuti Melik, akhirnya disepakati Sukarno-Hatta saja yang menandatangani
atas nama bangsa Indonesia, juga disepakati bahwa Proklamasi Kemerdekaan
akan diumumkan hari berikutnya tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di
halaman Pegangsaan Timur No. 56, rapat pun usai (Muljana, 2008: 37)!”

Semua golongan yang hadir dan mengetahui keputusan rapat, segera
bertindak. Terutama golongan muda, mereka bergerak kian kemari
mengadakan hubungan dengan anggota-anggota golongannya. Atas bantuan
kaum buruh Kantor Berita Domei, mereka berhasil melipatgandakan surat
selebaran. Selain itu, para pemuda bergerak mengerahkan rakyat ke gedung
Pegangsaan Timur 56 untuk mendengarkan Proklamasi Kemerdekaan. Pukul
10 pagi, Proklamasi Kemerdekaan diumumkan oleh Sukarno didampingi
Hatta, dan didahului dengan pidato singkat (Muljana, 2008: 37).

“Saudara-saudara sekalian! Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini
untuk menyaksikan satu peristiwa mahapenting dalam sejarah kita.
Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan
tanah air kita, bahwa telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita
untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi
jiwa kita tetap menuju ke arah cita- cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita
untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di zaman Jepang
ini, tampak saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada
hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya
kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam
tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam
tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam
telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia
dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa
sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-
saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah
proklamasi kami!” (Muljana, 2008: 37-38)

84 NILAI-NILAI KEJUANGAN

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-
hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll., diselenggarakan dengan
cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 Atas
nama bangsa Indonesia
Sukarno-Hatta

“Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka! Kita sekarang
telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air dan
bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka,
Negara Republik Indonesia, negara kekal abadi. Tuhan memberkati
kemerdekaan kita itu” (Muljana, 2008: 37-38).

Titik kulminasi perjuangan kemerdekaan bangsa tercapai dengan
Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18
Agustus 1945 disahkan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara,
serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Lahirnya
negara Republik Indonesia menimbulkan reaksi dari pihak Belanda yang
ingin menjajah kembali dan mulailah perjuangan yang dahsyat dalam segala
bidang, terutama perjuangan bersenjata dan perjuangan dalam bidang politik
dan diplomasi.

Sehari kemudian setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, secara aklamasi
Sukarno dan Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama
bangsa Indonesia. Oleh karena peran kedua tokoh tersebut, keduanya
disebut dwi tunggal, Bapak Proklamator Indonesia. Dalam pengertiannya
Dwi Tunggal adalah dua tetapi satu, dengan kata lain dua yang menyatu.
Bukanlah jelas-jelas mengakui berbeda dalam hal pemikiran, karena
pada masa sebelum kemerdekaan kedua tokoh ini yang paling menonjol.
Sukarno mewakili aktivitas pergerakan paling menonjol dari dalam negeri,
hasil didikan Hindia Belanda dan tidak pernah bersekolah di luar negeri,
sedangkan Hatta mewakili aktivitas pergerakan dari luar negeri melalui
perkumpulan Perhimpunan Indonesia di Eropa khususnya negeri Belanda.
Meski berbeda latar belakang keilmuan, dua sosok ini (Sukarno dan Hatta),
kemudian dipersatukan dalam satu perjuangan kemerdekaan Republik
Indonesia (Romandhon, 2015: 91).

Ketika Bung Karno dan Bung Hatta dengan gagah berani menyatakan
kemerdekaan bangsa ini, rakyat seluruhnya dapat menerima dan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 85

menyambut dengan gegap gempita dengan keyakinan bahwa
Kemerdekaan akan membawa mereka ke gerbang kemakmuran
kecerdasan keadilan sosial dan hidup bermartabat di dunia. Masa awal
kemerdekaan yang dipimpin oleh Sukarno dengan mengutamakan
pematangan nasionalisme. Pidatonya yang berapi-api seperti istilah
berdikari Go To hell with Your Aid mengajak bangsanya untuk percaya
pada kemampuan diri sendiri. Semangat seperti itu sangat dibutuhkan
sebagai sebuah bangsa yang baru melepaskan diri dari penjajahan negara
asing.

Indonesia segera membentuk Kepemerintahan Republik Indonesia,
yaitu dengan berbagai hal (Aman, 2015).

1. Pengesahan UUD 1945

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

3. Pembagian wilayah Indonesia

4. Pembentukan Departemen

5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia

6. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Pada awal berdirinya negara Republik Indonesia, kehidupan bangsa
Indonesia belum stabil dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi,
sosial, budaya, maupun bidang politik. Pernyataan Proklamasi Kemer-
dekaan Indonesia itu belum berarti wujud kehidupan lalu berubah secara
drastis, tetapi Proklamasi merupakan titik awal untuk mengatar rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang menuju kemajuan dan kesejahteraan
sosial. Dalam hal ini proklamasi mempunyai dua arti penting. Pertama,
bahwa Indonesia dengan tekad dan kekuatan sendiri menjadi bangsa
yang merdeka, bebas dari penjajahan asing yang dideritanya selama 350
tahun masa Belanda dan 3,5 tahun pada masa pendudukan Jepang. Bangsa
Indonesia akan mengatur diri sendiri negaranya dan mempertahankannya
terhadap gangguan dari luar. Kedua, bangsa Indonesia menjadi pelopor
bangsa Asia Afrika karena merupakan bangsa pertama di Asia yang merdeka
setelah Perang Dunia II, yaitu tiga hari setelah perang selesai.

Kita bisa menyelami kondisi gentingnya masa sekitar Proklamasi itu
dengan membaca sebuah puisi. Dengan puisi ini kita akan merasa menjadi
bagian dari masa itu dan kitalah sebagai pemuda sang pewaris sejarah
bangsa Indonesia.

86 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Karawang - Bekasi

Karya Chairil Anwar

Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi
tidak bisa teriak “Merdeka” dan angkat senjata lagi
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
Terbayang kami maju dan mendegap hati?

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu
Kenang, kenanglah kami

Kami sudah coba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa

Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan

Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan kemenangan dan harapan atau
tidak untukapa-apa,
Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata
Kaulah sekarang yang berkata

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak

Kenang, kenanglah kami
Teruskan, teruskan jiwa kami
Menjaga Bung Karno
menjaga Bung Hatta
menjaga Bung Sjahrir
Kami sekarang mayat
Berikan kami arti
Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian

Kenang, kenanglah kami
yang tinggal tulang-tulang diliputi debu
Beribu kami terbaring antara Karawang-Bekasi

Pesan moral dari Chairil Anwar kepada para penerus perjuangan
bangsa lewat puisinya adalah (Sunandar, 2015):

NILAI-NILAI KEJUANGAN 87

1. Semangat melanjutkan perjuangan meskipun tidak dalam bentuk
perang ataupun harus mati, tetapi lebih kepada memajukan Negara
dan tetap mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah tiada. Puisi Chairil
Anwar ini merupakan satu cara untuk mengingatkan kita terhadap
segala jasa dan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan.

2. Perjuangan para pahlawan belum selesai hingga Chairil Anwar
mencoba mengetuk hati kaum muda untuk melanjutkan perjuangan
para pahlawan. Maka dari itu, hargailah jasa para pahlawan.

3. Puisi ini mengandung makna yang dalam, menggambarkan insan-insan
yang rela mati muda demi perjuangan kemerdekaan yang meminta
kesadaran serta simpati insan masa kini untuk tetap mengenang
mereka dan melanjutkan perjuangan untuk membela tanah air.
Karya Chairil Anwar dengan judul “Karawang-Bekasi” ini betul-betul

hidup dan sangat berkesan bagi siapa saja yang membacanya sehingga
menimbulkan semangat untuk melanjutkan sebuah perjuangan yang selalu
berkelanjutan. Maka tidak salah kalau Chairil Anwar ini dijuluki “Penyair
legendaris Indonesia” dan Pelopor “Angkatan 45.”

Gambar 11. Alur Hakikat Perjuangan Proklamasi.

Jiwa mereka berkembang menjadi semangat merdeka yang semakin
mengggelora di dalam dada para pelaku perjuangan pada tahap ini dan
merupakan motivasi perjuangan yang kuat. Pada gilirannya merupakan
daya dorong yang kuat pula bagi perkembangan jiwa, semangat, dan

88 NILAI-NILAI KEJUANGAN

nilai-nilai kejuangan lain. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang
tumbuh serta berkembang kemudian diberi nama dan dikenal sebagai
jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Kemerdekaan adalah hak segala
bangsa. Kemerdekaan fitrah dan hak asasi manusia sebagai ciptaan
Tuhan. Oleh karena itu, wajar kalau bangsa Indonesia berusaha dengan
segala daya, dengan penuh pengorbanan baik jiwa, raga, maupun harta.
Dengan semboyan “merdeka atau mati” dan disertai dengan semangat
jihad, bangsa Indonesia akan berjuang sampai titik darah penghabisan
untuk sebuah kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan
Indonesia merupakan hal yang sangat asasi dan tahapan sangat penting
bagi eksistensi suatu bangsa.

Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang
timbul dan berkembang dalam periode ini, menjadi bekal, landasan, serta
daya dorong mental spiritual yang tangguh dan kuat dalam perjuangan
masa Proklamasi bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan
masa Proklamasi melahirkan nilai-nilai operasional, yang memperkuat
jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang timbul sebelumnya, di
antaranya adalah rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, percaya
pada diri sendiri dan kemampuan sendiri, percaya pada hari depan yang
gemilang, idealisme kejuangan yang tinggi, semangat berkorban untuk
tanah air, bangsa dan negara, sepi ing pamrih rame ing gawe, nasionalisme,
patriotisme, jiwa kepahlawanan, rasa setia kawan, senasib sepenangungan,
rasa kekeluargaan, dan kegotong-royongan, semangat tidak kenal menyerah
dan pantang mundur serta nilai-nilai kejuangan lainnya.

Berdasarkan pemaparan, dapat disimpulkan bahwa Proklamasi
Kemerdekaan sebagai kulminasi perjuangan kemerdekaan bangsa yang
sudah diperjuangkan sejak masa kedaulatan, masa pergerakan nasional,
sehingga mengantar Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan yang
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan kemerdekaan
itu membutuhkan pengorbanan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia,
berkorban nyawa, harta benda, dan keluarga.

B. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, bukan berarti perjuangan bangsa
Indonesia selesai. Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi tentara
NICA adalah ancaman bagi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian,
perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung, baik

NILAI-NILAI KEJUANGAN 89