Nilai-Nilai Kejuangan

melalui perang maupun diplomasi (Aman, 2015). Di sinilah mulai
muncul perlawanan dari seluruh rakyat yang bahu-membahu dengan para
pejuang lainnya.

Dengan persenjataan yang sangat sederhana, mereka berani melawan
musuh yang memiliki persenjataan modern dengan modal tekad dan rasa
percaya diri yang tinggi. Dengan meneriakkan semboyan-semboyan yang
begitu membangkitkan semangat, mereka berjuang tanpa pamrih sampai
titik darah penghabisan. Tidak ada rasa takut sedikitpun menghadapi
lawan yang memiliki persenjataan jauh lebih unggul. Rasa sikap bangga
dan mencintai bangsa dan tanah air sangat menggelora di dalam sanubari
rakyat Indonesia pada waktu itu. Sikap bangga dan mencintai bangsa
disebut juga patriotisme. Hal ini senada dengan ungkapan Budiyono
(2007:63) bahwa patriotisme yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai
sifat kepahlawanan merupakan salah satu bagian dari sikap kejuangan.

Pertempuran terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia, seperti di
Semarang, Surabaya, Ambarawa, Bandung, Medan, dan Palembang
yang menunjukkan dengan jelas bagaimana nilai-nilai kejuangan yang
digunakan sebagai ‘senjata moral’ dapat berperan secara efektif sebagai
pendorong semangat berperang para pejuang dan akhirnya terbukti dapat
mengusir dan mengalahkan Belanda yang ingin kembali menjajah
bangsa Indonesia.

Pertempuran antara kedua belah pihak yang mengakhiri konflik fisik
pada periode ini adalah pertempuran empat hari di Solo yang
berlangsung dari tanggal 7 sampai 10 Agustus I949 yang juga disebut
sebagai pertempuran terakhir yang mengakhiri konflik Indonesia
Belanda sebelumnya. Selanjutnya, diikuti dengan penyerahan kedaulatan
dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27
Desember 1949, kecuali Irian Barat yang dijanjikan akan dibahas
setahun kemudian sebagai tindak lanjut dari Konferensi Meja Bundar
(KMB).

1. Perjuangan Bersenjata

Ketika Belanda kalah oleh Jepang, Belanda membentuk NICA di
Brisbone, Australia, di bawah H.J van Mook. Setelah Jepang kalah,
Belanda ingin kembali ke Indonesia. Alasan utamanya adalah alasan
ekonomi, dengan menyebutkan bahwa Indonesia bukan lagi jajahan
Belanda, melainkan wilayahnya yang sejajar dengan wilayah Belanda di

90 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Eropa. Hal ini dimaksudkan agar kembalinya Belanda ke Indonesia
memiliki dasar hukum internasional yang kuat dan itu diterima dunia
Internasional (Aman, 2015).

Pasukan Sekutu yang mengurusi wilayah Indonesia tergabung dalam
AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) pimpinan Sir Philip C.
dari Inggris, dengan tugas melucuti tentara Jepang, membebaskan
tawanan perang, dan melakukan perundingan dengan RI. Perundingan
dilakukan pihak Inggris yang dipimpin oleh Brigjen AWS Mallaby
dengan para wakil pihak RI. Pertemuan tersebut menghasilkan
kesepakatan: a. Tentara Inggris tidak akan memasukkan serdadu
Belanda, b. Menjaga keamanan dan ketenteraman bersama, c. Kerja
sama pemerintah RI dengan Sekutu, d. Inggris akan melucuti tentara
Jepang. Namun dalam pelaksanaannya, Inggris mengingkari
kesepakatan. Secara sepihak AFNEI melakukan perjanjian dengan NICA
bahwa status Indonesia dikembalikan kepada kekuasaan Belanda. Oleh
karena itu, pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu
ataupun tentara Belanda tidak dapat dihindari di antaranya adalah
Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan
Area, Peristiwa Bandung Lautan Api, Serangan Umum 1 Maret,
Pertempuran 4 Hari di Surakarta.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi di berbagai
daerah dan mengorbankan banyak nyawa dan harta benda. Para pejuang
kemerdekaan tidak pernah gentar menghadapi kekuatan yang ingin
menjajah negara Indonesia lagi dengan sekuat tenaga dan semangat
patriotisme yang tinggi. Beberapa daerah yang melakukan perlawanan.

a. Pertempuran Surabaya

Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, penggantinya, Mayor
Jenderal Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan
bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor
dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan
diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 06.00
pagi tanggal 10 November1945.

Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para
pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan perjuangan/ milisi.
Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa
Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri, dan TKR (Tentara Keamanan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 91

Rakyat) juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak
organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk
di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar yang menentang masuknya
kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara
Inggris di Indonesia.

Bung Tomo, di Surabaya, salah satu pemimpin revolusioner Indonesia
yang paling dihormati. Tokoh ini bagi banyak orang yang terlibat dalam
Revolusi Nasional Indonesia mewakili jiwa perjuangan revolusi utama
Indonesia saat itu. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai
melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari
pasukan dan milisi Indonesia.

Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain
dalam penggerak rakyat Surabaya pada masa itu, beberapa datang dari
latar belakang agama seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab
Hasbullah serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-
santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan (pada
waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, tetapi
mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai/ulama) sehingga
perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot, dari hari ke hari, hingga
dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya
dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin
teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar tiga minggu.

Setidaknya 6000-16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan
200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan
Inggris dan India kira-kira sejumlah 600-2000 tentara. Pertempuran
berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah
menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan
perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang
menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai
Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia.

b. Pertempuran Bandung Lautan Api

Pada waktu tentara Sekutu memasuki Kota Bandung pada bulan
Oktober 1945, para pemuda dan pejuang sedang dalam pergulatan untuk
melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata serta
peralatan dari tentara Jepang. Tentara Sekutu menuntut supaya senjata-
senjata yang diperoleh dari pelucutan tentara Jepang dan berada di
tangan para pemuda diserahkan kepada Sekutu. Pada tanggal 21

92 NILAI-NILAI KEJUANGAN

November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar
Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 November 1945
dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan untuk menjaga
keamanan. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh para pejuang sehingga
sejak saat itu sering terjadi insiden dengan pasukan Sekutu. Batas kota
bagian utara dan bagian selatan adalah rel kereta api yang melintasi Kota
Bandung.

Untuk kedua kalinya tanggal 23 Maret 1946 tentara Sekutu
mengeluarkan ultimatum, kali ini supaya TRI mengosongkan seluruh
Kota Bandung. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar TRI
mengosongkan Kota Bandung, tetapi sementara itu dari markas di
Yogyakarta menginstruksikan supaya Kota Bandung tidak dikosongkan.
Akhirnya, TRI di Bandung mematuhi perintah dari Jakarta walaupun
dengan berat hati. Sebelum meninggalkan Kota Bandung, pejuang RI
melancarkan serangan umum ke arah kedudukan-kedudukan Sekutu dan
membumihanguskan Kota Bandung selatan. Kota Bandung sebelah
selatan pada tanggal 23 Maret 1946 dibakar dan menjadi lautan api,
sebelum TRI meninggalkannya.

Perang ini melahirkan lagu yang dapat menggelorakan semangat
perjuangan yaitu, lagu “Halo-Halo Bandung” yang di ciptaan oleh Ismail
Marzuki.

Lagu Halo-Halo Bandung Cipt. Ismail Marzuki

Halo-halo Bandung
Ibu kota Periangan
Halo-halo Bandung
Kota kenang-kenangan
Sudah lama beta
Tidak berjumpa dengan kau
Sekarang telah menjadi lautan api
Mari bung rebut kembali

c. Serangan Umum Empat Hari

Serangan Umum Empat Hari berlangsung pada 7–10 Agustus 1949
secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan
mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar.
Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-maskas
Belanda di Solo dan sekitarnya. Menurut catatan sejarah, serangan itu

NILAI-NILAI KEJUANGAN 93

digagas di kawasan Monumen Juang 45, Banjarsari, Solo. Untuk menyusun
serangan, para pejuang berkumpul di Desa Wonosido, Kabupaten Sragen
dari situlah ide untuk melakukan serangan umum dikobarkan.

Mereka yang melakukan serangan bergabung dalam Detasemen II
Brigade 17 Surakarta yang dipimpin Mayor Achmadi. Untuk menggempur
markas penjajah, serangan dilakukan dari empat penjuru Kota Solo. Rayon I
dari Pulokarto dipimpin Suhendro, Rayon II dipimpin Sumarto. Sementara
itu, Rayon III dengan komandan Prakosa, Rayon IV dikomandani A Latif
(almarhum), serta Rayon Kota dipimpin Hartono. Menjelang pertengahan
pertempuran Slamet Riyadi dengan pasukan Brigade V/Panembahan
Senopati turut serta dan menjadi tokoh kunci dalam menentukan jalannya
pertempuran.

Kegagalan Tentara Kerajaan Belanda mempertahankan Kota Solo
menggoyahkan keyakinan Parlemen Belanda atas kinerja tentaranya
sehingga memaksa perdana menteri Drees terpaksa mengakomodasi
tuntutan delegasi Indonesia sebagai syarat sebelum mereka bersedia
menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB).

2. Perjuangan Diplomasi

Perjuangan Diplomasi untuk memperoleh pengakuan dunia
Internasional mengenai kemerdekaan RI adalah jalan yang strategis.
Perjuangan diplomasi dimaksudkan untuk mengubah bahwa Indonesia
telah berdaulat dan mengharapkan PBB untuk mendukungnya dan
mendesak Belanda segera pergi dari Indonesia. Untuk kepentingan ini,
Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain
maupun PBB untuk mendukung perjuangan melalui diplomasi (Aman,
2015).

a. Menjalin Hubungan g. Pemerintah Darurat Repub-
Internasional lik Indonesia

b. Perjanjian Linggarjati h. Perjanjian Roem-Royen

c. Agresi Militer Belanda I i. Konfrensi Antar Indonesia

d. Upaya Diplomasi j. Konferensi Meja Bundar
e. Perjanjian Renville (KMB

f. Agresi Militer Belanda II

Dalam periode mempertahankan kemerdekaan, jiwa, semangat, dan
94 NILAI-NILAI KEJUANGAN

nilai-nilai kejuangan yang timbul dan berkembang dalam periode ini,
menjadi bekal, landasan, serta daya dorong mental spiritual yang tangguh.
Masa dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada
17 Agustus 1945 akan memunculkan nilai-nilai kejuangannya. Perjuangan
bersenjata dan perjuangan dalam bidang politik dan diplomasi itu
melahirkan nilai-nilai oprasional, yang memperkuat jiwa, semangat, dan
nilai-nilai kejuangan yang timbul sebelumnya. Di antaranya adalah rasa
harga diri sebagai bangsa yang merdeka, percaya pada diri sendiri, dan
kemampuan sendiri, percaya pada hari depan yang gemilang, idealisme
kejuangan yang tinggi, semangat berkorban untuk tanah air, bangsa dan
negara, sepi ing pamrih rame ing gawe, nasionalisme, patriotisme, jiwa
kepahlawanan, rasa setia kawan, senasib sepenangungan, rasa
kekeluargaan, dan kegotong-royongan, semangat tidak kenal menyerah
dan pantang mundur serta nilai-nilai kejuangan lainnya.

Kesimpulannya adalah perjuangan untuk mempertahankan kemer-
dekaan terus berlangsung, baik melalui perang maupun diplomasi.

C. Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan
ideologi

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun,
pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh
PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung
dengan membawa ideologi agama. Perlu diketahui bahwa menurut Herbert
Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di
Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak
Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok: nasionalisme radikal (diwakili
antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme
demokrat (Partai Sosialis Indonesia/PSI), dan tradisionalis Jawa (Partai
Indonesia Raya, kelompok teosofis/kebatinan, dan birokrat pemerintah/
pamong praja). Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya
memang saling bersaing dalam ideologi (Abdurakhman, 2015).

2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan
kepentingan (vested interest)

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan
Andi Aziz. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 95

kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk
mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri.
Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga
sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS dan
peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan
KNIL atau Tentara Kerajaan di Hindia Belanda, yang tidak mau menerima
kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka
kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik muncul (Abdurakhman, 2015).

3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan
sistem pemerintahan

Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO
(Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.
Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika
berdasarkan Perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk
negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI
menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah Negara
Pasundan, Negara Madura, atau Negara Indonesia Timur. BFO sendiri
adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk
oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun,
makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak
Belanda (Abdurakhman, 2015).

Kesimpulan mempelajari sejarah pergolakan bangsa yang pernah
terjadi dan membahayakan persatuan nasional merupakan hal sangat
penting, agar kita mendapatkan pembelajaran sekaligus peringatan.
Mengapa sampai timbul perpecahan, mengapa perpecahan itu bisa
berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan apa yang salah dengan
bangsa kita. Memberikan pembelajaran dan inspirasi bagaimana kita
menghadapi berbagai potensi disintegrasi bangsa pada masa kini dan masa
yang akan datang. Semua itu tidak lain harus dilakukan demi lestarinya
kita sebagai sebuah bangsa.

D. Masa Pemerintahan Orde Baru

Masa peralihan dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru hingga
kini menjadi peristiwa yang masih menyimpan kontroversi. Utamanya
adalah yang berhubungan dengan pertanyaan “Siapa dalang Gerakan 30
September 1965 sebenarnya?” Setidaknya terdapat enam teori mengenai
peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini (Abdurakhman, 2015).

96 NILAI-NILAI KEJUANGAN

1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan
Darat (AD)

Dikemukakan antara lain oleh Anderson, W.F. Wertheim, dan Coen
Hotsapel, teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul
akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Hal ini misalnya didasarkan
pada pernyataan pemimpin gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung yang
menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah- mewahan dan
memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. Pendapat seperti
ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal
Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya
sederhana.

2. Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika
Serikat (CIA)

Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey
Robinson. Menurut teori ini AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan
komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan
pengaruh di Indonesia. Oleh karena itu, CIA bekerja sama dengan suatu
kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan
gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir
skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Sukarno.

3. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan
Inggris-AS

Menurut teori ini G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang
ingin sikap konfrontatif Sukarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui
penggulingan kekuasaan Sukarno, dengan keinginan AS agar Indonesia
terbebas dari komunisme. Di masa itu, Sukarno memang tengah gencar
melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai
negara boneka Inggris. Teori dikemukakan antara lain oleh Greg Poulgrain.

4. Sukarno dalang Gerakan 30 September

Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Dake dan John
Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Sukarno berkeinginan melenyapkan
kekuatan oposisi terhadap dirinya, yang berasal dari sebagian perwira tinggi
AD. Karena PKI dekat dengan Sukarno, partai ini pun terseret. Dasar teori
ini antara lain berasal dari kesaksian Shri Biju Patnaik, seorang pilot asal
India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia
mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam Sukarno
memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik,

NILAI-NILAI KEJUANGAN 97

Sukarno berkata “sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang”. Di sini
Sukarno seakan tahu bahwa akan ada “peristiwa besar” esok harinya.

Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Sukarno yang
ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober
1965, dalam sidang Kabinet Dwikora di Bogor, ia mengutuk gerakan ini.

5. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa

Gerakan 30 September (teori chaos), dikemukakan antara lain oleh John
D. Legge, teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak
ada skenario besar dalam G30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari
perpaduan antara, seperti yang disebut Soekarno: “unsur-unsur Nekolim
(negara Barat), pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum ABRI
yang tidak benar”. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan.
6. Dalang Gerakan 30 September adalah PKI

Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa
kudeta, dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah
serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959-
1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan
bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CC PKI
sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Teori yang
dikemukakan antara lain oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh ini
merupakan teori yang paling umum mengenai kudeta 30 September 1965.

Setelah peristiwa G 30 September nantinya akan mengantarkan bangsa
Indonesia ke masa yang baru yang dipimpin oleh Suharto. Masa
kepemimpinan Suharto ini dinamakan Indonesia Masa Orde Baru dengan
dikeluarkannya Surat Sebelas Maret. Terlepas dari teori mana yang benar
mengenai peristiwa G30S, dari peristiwa sejarah ini kita bisa mengambil
nilai-nilai yang ada. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang demokratis
kerena perbedaan pendapat antara setiap orang yang memahami peristiwa
ini. Nilai kesatuan dan persatuan masih menjadi kekuatan utama pada masa-
masa peralihan ke Orde Baru yang sangat berat sehingga bangsa Indonesia
masih kokoh berdiri.

1. Kebijakan dan Kepemimpinan Masa Orde Baru

Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan
bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut maka ketika
kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat

98 NILAI-NILAI KEJUANGAN

masyarakat maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang
diupayakan melalui Program Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan
Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui
pembangunan lima tahun (Pelita) yang di dalamnya memiliki misi
pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa
Indonesia. Pada masa ini pengertian pembangunan nasional adalah suatu
rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi
seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional
dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang
tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional maka Majelis Permusya-
waratan Rakyat pada 1973-1978-1983-1988-1993 menetapkan garis-garis
besar haluan negara (GBHN). GBHN merupakan pola umum pembangunan
nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan
dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Adapun Repelita yang
berisi program-program konkret akan dilaksanakan dalam kurun waktu
lima tahun. Repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan
pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal
dengan konsep Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) menurut
indikator saat itu pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap
aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat
bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang
Tahap II (1995-2020).

Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada tiga konsep
pembangunannasional yang terkenal dengansebutan Trilogi Pembangunan,
yaitu: (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (2) pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi; dan (3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat
pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi
dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak Pembangunan
Lima Tahun Tahap III (1 April 1979-31 Maret 1984) maka pemerintahan
Orde Baru menetapkan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu: (1) pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan
perumahan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 99

pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4)
pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6)
pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya
bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) pemerataan penyebaran
pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan
memperoleh keadilan.

2. Dampak Kebijakan Masa Orde Baru

Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru
dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil
menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan
ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik
dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah
status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi
kebutuhan beras sendiri (swasembada beras). Penurunan angka kemiskinan
yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka
kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar meningkat.

Namun, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde
Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi
dan politik. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung
bersifat otoriter, Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam
mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang
menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan
sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik
pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil
untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri.
Otoritarianisme merambah ke segenap aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik.

Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran
berdemokrasi yang baik, Golkar dianggap menjadi alat politik untuk
mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya
sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi.
Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk
melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Demokratisasi yang
terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga
banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat
dan daerah yang diwakilinya.

100 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga
cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang
terlalu memfokuskan/mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang
berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para
pejabat di Indonesia. Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana
untuk pembangunan tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah
terhadap aliran dana tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan.

Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan
distribusi yang meratanya sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat.
Hal ini berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat
Indonesia, kesenjangan kota dan desa, kesenjangan kaya dan miskin, serta
kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian. Selain masalah-masalah
tersebut, tidak sedikit pengamat hak asasi manusia (HAM) dalam dan
luar negeri yang menilai bahwa pemerintahan Orde Baru telah melakukan
tindakan anti demokrasi dan diindikasikan telah melanggar HAM.

Beberapa tindakan yang berindikasi pelanggaran HAM, misalnya,
dapat disebut peristiwa Pulau Buru (tempat penjara bagi orang-orang
yang diindikasikan terlibat PKI) (1969-1979), peristiwa Malari (15 Januari
1974) yang berujung pada depolitisasi kampus. Kemudian pencekalan
terhadap Petisi 50 (5 Mei 1980), Penembak Misterius (Petrus) (Juli 1983),
Peristiwa Tanjung Priok (September 1984). Pada kurun 1988-1993, Daerah
Operasi Militer (DOM) Aceh (1989-1998). Kerusuhan Situbondo (Oktober
1996), Dukun Santet Banyuwangi (1998), Tragedi Trisakti (12 Mei 1998)
dan peristiwa-peristiwa lainnya.

Gambar 12. Alur Hakikat Perjuangan Masa Orde Baru.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 101

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada masa
Orde Baru pembangunan menjadi prioritas kebijakan pemerintah Orde
Baru. Program berupa Repelita menunjukkan adanya pelaksanaan tahap
demi tahap pembangunan yang dilakukan dengan prioritas pembangunan
tertentu. Agenda pembangunan ini diformulasikan oleh pemerintah Orde
Baru dalam bentuk Trilogi Pembangunan. Sistem kepartaian
disederhanakan oleh pemerintah Orde Baru sejak awal tahun 1970-an ke
dalam tiga partai. Krisis ekonomi dan tuntutan demokratisasi menjadi
alasan gerakan mahasiswa yang akhirnya menjadikan orde ini diganti
dengan Orde Reformasi.

E. Ringkasan

Proklamasi Kemerdekaan sebagai kulminasi perjuangan kemerdekaan
bangsa yang sudah diperjuangkan sejak masa kedaulatan dan masa
pergerakan nasional mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang
kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Perjuangan kemerdekaan itu membutuhkan pengorbanan yang cukup
besar bagi bangsa Indonesia, berkorban nyawa, harta benda dan keluarga.

Kesimpulan dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan
adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung,
baik melalui perang maupun diplomasi. Di sinilah mulai muncul
perlawanan dari seluruh rakyat yang bahu-membahu dengan para pejuang
lainnya. Perjuangan dengan senjata di antaranya adalah Pertempuran
Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Peristiwa
Bandung Lautan Api, Serangan Umum 1 Maret, Pertempuran 4 Hari di
Surakarta. Perjuangan Diplomasi untuk memperoleh pengakuan dunia
Internasional mengenai kemerdekaan RI adalah jalan yang strategis.
Perjuangan diplomasi dimaksudkan untuk mengubah bahwa Indonesia
telah berdaulat dan mengharapkan PBB utk mendukungnya dan mendesak
Belanda segera pergi dari Indonesia. Untuk kepentingan ini, Indonesia
harus menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain maupun
PBB untuk mendukung perjuangan. Masa Orde baru merupakan masa
yang cukup penting dalam proses pembangunan Indonesia selanjutnya,
yang dikarenakan situasi politik sudah bisa diredam dan pemerintah bisa
memfokuskan dalam pembangunan nasional.

Dalam periode masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan,
jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang timbul dan berkembang

102 NILAI-NILAI KEJUANGAN

dalam periode ini, menjadi bekal, landasan, serta daya dorong mental
spiritual yang tangguh. Masa kemerdekaan dan mempertahankan
kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 akan
memunculkan nilai-nilai kejuangannya. Perjuangan bersenjata,
perjuangan dalam bidang politik dan diplomasi itu melahirkan nilai-nilai
operasional, yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan
yang timbul sebelumnya, di antaranya adalah rasa harga diri sebagai
bangsa yang merdeka, percaya pada diri sendiri dan kemampuan sendiri,
percaya pada hari depan yang gemilang, idealisme kejuangan yang
tinggi, semangat berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, sepi ing
pamrih rame ing gawe, nasionalisme, patriotisme, jiwa kepahlawanan, rasa
setia kawan, senasib sepenangungan, rasa kekeluargaan, dan kegotong-
royongan,semangat tidak kenal menyerah dan pantang mundur, serta nilai-
nilai kejuangan lainnya.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 103

BAGIAN KETUJUH
PERJUANGAN MASA

REFORMASI

A. Awal Masa Reformasi

Proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia
mengalami dampak langsung dari krisis ekonomi yang melanda
negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai
rupiah jatuh secara drastis. Dampaknya terus menggerus di segala bidang
kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik, dan sosial. Tidak sampai
menempuh waktu yang lama, sejak pertengahan tahun 1997, ketika krisis
moneter melanda dunia, bulan Mei 1998, Orde Baru akhirnya runtuh.
Krisis moneter membuka jalan bagi kita menuju terwujudnya kehidupan
berdemokrasi yang sehat, yang selama ini terkungkung oleh sistem
kekuasaan Orde Baru yang serba menguasai semua sisi kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

Proses menuju reformasi telah dimulai ketika wacana penentangan
politik secara terbuka kepada Orde Baru mulai muncul. Penentangan ini terus
digulirkan oleh mahasiswa, cendikiawan dan masyarakat, mereka menuntut
pelaksanaan proses demokratisasi yang sehat dan terbebas dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena dampak tidak diimbanginya
pembangunan fisik dengan pembangunan mental (character building) terhadap
para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku
ekonomi (pengusaha/konglomerat). Mereka juga menuntut terwujudnya rule
of law, good governance serta berjalannya pemerintahan yang bersih. Oleh
karena itu, bagi mereka reformasi merupakan sebuah masa dan suasana yang
104 NILAI-NILAI KEJUANGAN

senanatiasa terus diperjuangkan dan dipelihara. Jadi, bukan hanya sebuah
momentum, namun sebuah proses yang harus senantiasa dipupuk.

Kemunculan gerakan reformasi dilatarbelakangi terjadinya krisis
multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya
hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun, mahasiswa
akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan
respons dari pemerintah. Gerakan Reformasi tahun 1998 mempunyai
enam agenda (Abdurakhman, 2015), yaitu:

1. Suksesi kepemimpinan nasional.

2. Amendemen UUD 1945.

3. Pemberantasan KKN.

4. Penghapusan dwifungsiABRI.

5. Penegakan supremasi hukum.

6. Pelaksanaan otonomi daerah.

Tuntutan reformasi akhirnya menyulut kerusuhan besar di Jakarta
pada 14 Mei 1998 dan merembet ke kota-kota besar lainnya, seperti
Solo, Surabaya, Medan, dan Padang. Ratusan bangunan dan kendaraan
dihancurkan dan dibakar massa. Ratusan nyawa melayang. Belum lagi
luka psikologis yang diderita oleh sebagian warga Tionghoa yang menjadi
sasaran amuk kerusuhan.

Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Suharto dari
jabatan presiden. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional
yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998 direncanakan oleh
gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun
ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12
Mei 1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak
peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Suharto mundur.
Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan
Hafidhin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan
lainnya baru memasuki kampus setelah melakukan demostrasi di MPR.

Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi
yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran,
dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Suharto
mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14
Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran
mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa

NILAI-NILAI KEJUANGAN 105

Jakarta menjadikan gedung DPR/MPR sebagai pusat gerakan yang relatif
aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka
menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan
MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998
Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Suharto turun dari jabatannya sebagai
presiden.

Pada 21 Mei 1998, Presiden Suharto akhirnya mengundurkan diri
dan segera digantikan oleh B.J. Habibie yang tadinya menjabat sebagai
wakil presiden. Namun, naiknya B.J. Habibie ke kursi presiden tidak secara
bulat dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat. Bahkan, kekuatan
reformasi menjadi terbelah di antara pendukung dan penentang B.J.
Habibie.

B. Masa Kepemimpinan Presiden B.J.Habibie

Setelah Presiden Suharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai
Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil
Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan
Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie
adalah berdasarkan TAP MPR No.VII/MPR/1973 yang berisi “jika Presiden
berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden”.

Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami
krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh
krisis mata uang yang didorong oleh utang luar negeri yang luar biasa besar
sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun
1997. Krisis yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor
industri dan manufaktur serta sektor finansial yang hampir ambruk,
diperparah oleh musim kemarau panjang yang disebabkan oleh El Nino,
mengakibatkan turunnya produksi beras. Ditambah pula kerusuhan Mei
1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, khususnya di
kalangan investor keturunan Cina yang memainkan peran dominan
dalam ekonomi Indonesia. Larinya modal, dan hancurnya produksi serta
distribusi barang-barang menjadikan upaya pemulihan menjadi sangat
sulit, hal tersebut menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi.

Pengunduran diri Suharto telah membebaskan energi sosial dan politik
serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir. Menciptakan
perasaan senang secara umum akan kemungkinan politik yang sekarang
tampak seperti terjangkau. Kalangan mahasiswa dan kelompok pro

106 NILAI-NILAI KEJUANGAN

demokrasi menuntut adanya demokratisasi sistem politik, yaitu segera
meminta pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota parlemen
MPR yang dapat memilih presiden baru dan wakil presiden. Di samping
tuntutan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secepat mungkin,
pemerintah juga berada di bawah tekanan kuat untuk menghapuskan
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menandai Orde Baru.

Pidato pertama Habibie dilaksanakan pada 21 Mei 1998, malam
harinya setelah dilantik sebagai presiden. Beberapa pokok penting dari
pidatonya tersebut adalah kabinetnya akan menyiapkan proses reformasi
di ketiga bidang (Abdurakhman, 2015: 155).

1. Di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai
perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas
kehidupan berpolitik yang bernuansa pada Pemilu sebagaimana yang
diamanatkan oleh GBHN.

2. Di bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang
Subversi.

3. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang
yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak
sehat.

Di samping itu, pemerintah akan tetap melaksanakan semua komitmen
yang telah disepakati dengan pihak luar negeri, khususnya dengan
melaksanakan program reformasi ekonomi sesuai dengan kesepakatan
dengan IMF. Pemerintah akan tetap menjunjung tinggi kerja sama
regional dan internasional, seperti yang telah dilaksanakan selama ini dan
akan berusaha dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengembalikan
dinamika pembangunan bangsa Indonesia yang dilandasi atas kepercayaan
nasional dan internasional yangtinggi.

Seperti dituturkan dalam pidato pertamanya, bahwa pemerintahannya
akan komitmen pada aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan
ekonomi-sosial, meningkatkan kehidupan politik demokrasi dan
menegakkan kepastian hukum. Maka fokus perhatian pemerintahan
Habibie diarahkan pada tiga bidang tersebut (Abdurakhman, 2015: 155).

1. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan

Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut terdapat sebanyak 20
orang yang merupakan menteri pada Kabinet Pembangunan masa Suharto.
Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari berbagai elemen kekuatan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 107

politik dalam masyarakat, seperti dari ABRI, partai politik (Golkar, PPP,
dan PDI), unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan
lembaga swadaya masyarakat. Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan
Orde Baru, Habibie mengikutsertakan kekuatan sosial politik non Golkar,
unsur daerah, akademisi, profesional dan LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) sehingga diharapkan terjadi sinergi dari semua unsur kekuatan
bangsa tersebut. Langkah ini semacam rainbow coalition yang terakhir kali
diterapkan dalam Kabinet Ampera.

Menindaklanjuti tuntutan yang begitu kuat terhadap reformasi politik,
banyak kalangan menuntut adanya amandemen UUD 1945. Tuntutan
amandemen tersebut berdasarkan pemikiran bahwa salah satu sumber
permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini
ada pada UUD 1945. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar
kepada presiden, tidak adanya check and balances system, terlalu fleksibel,
sehingga dalam pelaksanaannya banyak yang disalahgunakan, pengaturan
hak asasi manusia yang minim dan kurangnya pengaturan mengenai pemilu
dan mekanisme demokrasi.

2. Sidang Istimewa MPR 1998

Di tengah maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan
kaum intelektual terhadap legitimasi pemerintahan Habibie, pada 10-13
November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk menentapkan
langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang.
Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan
keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam
ketetapan-ketetapan yang dihasilkan MPR, antara lain:

a. Terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa
melalui referendum. Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran
wajib.

b. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua
kali masa tugas, masing-masing lima tahun.

c. Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk
memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai
perubahan terhadap dwifungsi ABRI.

d. Mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers,
kebebasan berserikat, dan pembebasan tahanan politik dan narapidana
politik.

108 NILAI-NILAI KEJUANGAN

3. Reformasi Bidang Politik

Sesuai dengan Tap MPR No. X/MPR/1998, Kabinet Reformasi
Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik,
yaitu mengubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan
sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip- prinsip
demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya
pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta
terabaikannya nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan prinsip supremasi
hukum. Beberapa hal yang telah dilakukan B.J Habibie adalah
(Abdurakhman, 2015: 156-157):

a. Diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin
luas. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan akan meminimalkan
ancaman disintegrasi bangsa.

b. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan
partai politik.

c. Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi
media massa cetak sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir
diberedel melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit.

d. Diberlakukan pembatasan masa jabatan Presiden. Seorang warga negara
Indonesia dibatasi menjadi Presiden sebanyak dua kali masa jabatan saja.

4. Pelaksanaan Pemilu 1999

Pelaksanaan Pemilu 1999, boleh dikatakan sebagai salah satu hasil
terpenting lainnya yang dicapai Habibie pada masa kepresidenannya.
Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai (yang diikuti
oleh 48 partai politik). Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat
itu, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, tentang pemilu,
dan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Setelah RUU
disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil partai
politik dan wakil pemerintah. Hal yang membedakan pemilu 1999 dengan
pemilu sebelumnya (kecuali pemilu 1955) adalah dikuti oleh banyak partai
politik. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan
partai politik. Dengan masa persiapan yang tergolong singkat, pelaksanaan
pemungutan suara pada pemilu 1999 ini dapat dikatakan sesuai dengan
jadwal, 7 Juni 1999 (Abdurakhman, 2015: 158).

NILAI-NILAI KEJUANGAN 109

5. Pelaksanaan Referendum Timor Leste

Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selalu dipojokkan.
Sebanyak 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan
PBB telah dikeluarkan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk
memulihkan citra Indonesia, tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya
menyelesaikan masalah Timor Timur (Timor Leste) dengan cara- cara yang
dapat diterima oleh masyarakat internasional. Rakyat Timor- Timur
melakukan jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 sesuai dengan Persetujuan
New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada 4 September
1999, adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Setelah jajak pendapat
ini telah terjadi berbagai bentuk kekerasan, sehingga demi kemanusiaan
Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di
Timor Timur.

Sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD
‘45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka Presiden Habibie
mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan
menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap
keputusan rakyat Timor Timur. Sesuai dengan Perjanjian New York,
ketetapan tersebut mengesahkan pemisahan Timor Timur dan RI secara
baik, terhormat dan damai, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa
Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung
jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

6. Reformasi Bidang Ekonomi

Sesuai dengan Tap MPR tentang pokok-pokok reformasi yang
menetapkan dua arah kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu
penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai
rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan
harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan
pelaksanaan reformasi ekonomi. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie
dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional
yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian
Indonesia yang semakin memburuk. Reformasi ekonomi mempunyai tiga
tujuan utama (Abdurakhman, 2015: 161), yaitu:

a. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan.

b. Memperkuat basis sektor riil ekonomi.

c. Menyediakan jaringan pengaman sosial yang menderita akibat krisis.

110 NILAI-NILAI KEJUANGAN

7. Reformasi Bidang Hukum
Sesuai Tap MPR No.X/MPR/1998 reformasi di bidang hukum diarahkan

untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang
hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di
bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Keberhasilan menyelesaikan
68 produk perundang-undangan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu
dalam 16 bulan. Tekad untuk mengadakan reformasi menyeluruh sesuai
dengan kebutuhan zaman. Penyempurnaan UUD dipandang penting untuk
menjamin agar pemerintahan di masa-masa yang akan datang semakin
mengembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke
arah perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan (Abdurakhman,
2015:161-162).

8. Akhir Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie
Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang

Umum MPR tanggal 15-16 Oktober 1999. Pada umumnya masalah yang
dipersoalkan adalah masalah Timor Timur, pemberantasan KKN, masalah
ekonomi dan masalah HAM. Presiden Habibie memperlihatkan sikap
kenegarawanannya dengan menyatakan bahwa dia ikhlas menerima
keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawabannya. Pada
kesempatan itu, Habibie juga menyatakan mengundurkan diri dari
pencalonan presiden periode berikutnya. Pada 20 Oktober 1999, Rapat
Paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan presiden dilaksanakan.
Lewat dukungan poros tengah (koalisi partai-partai Islam) Abdurrahman
Wahid memenangkan pemilihan presiden melalui proses pemungutan suara.
Ia mengungguli Megawati yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) yang notabene adalah pemenang pemilu 1999. Peristiwa
ini menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Habibie hanya berlangsung
singkat yaitu 17 bulan.

C. Masa Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur
terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20
Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari
keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden
B.J. Habibie. Berkat dukungan partai-partai Islam yang tergabung dalam
Poros Tengah, Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain yakni

NILAI-NILAI KEJUANGAN 111

Megawati Sukarnoputri dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui
pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati
Sukarnoputri sendiri terpilih menjadi wakil presiden setelah mengungguli
Hamzah Haz dalam pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara
pula. Ia dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999
(Abdurakhman, 2015: 163).

Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam
melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet
Persatuan Nasional. Kabinetiniadalahkabinetkoalisidaripartai-partaipolitik
yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yakni
PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P. Di awal pemerintahannya, Presiden
Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen yakni Departemen
Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur
pemerintahan. Selain itu, pemerintah berpandangan bahwa aktivitas yang
dilakukan oleh kedua departemen tersebut dapat ditangani oleh masyarakat
sendiri. Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan
merupakansalahsatu upaya untuk melanjutkanreformasi di bidang sosial dan
politik mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan
Orde Baru dalam mengendalikan media massa terutama media massa yang
mengkritisi kebijakan pemerintah (Abdurakhman, 2015: 164).

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan
amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000.
Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi,
kabupaten, dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan
proses pemilihan umum berikutnya yakni pemilik hak suara dapat memilih
langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut.
Selain amandemen tersebut, upaya reformasi di bidang hukum dan
pemerintahan juga menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) yang terdiri atas unsur TNI dan Polri. Institusi ini kerap
dimanfaatkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan
terutama dalam melakukan tindakan represif terhadap gerakan demokrasi.
Pemisahan TNI dan Polri juga merupakan upaya untuk mengembalikan
fungsi masing-masing unsur tersebut. TNI dapat memfokuskan diri dalam
menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dari ancaman kekuatan
asing, sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam menjaga keamanan
dan ketertiban (Abdurakhman, 2015: 165).

Masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden

112 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus
KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kendati proses
hukum belum dapat dilanjutkan, Kejaksaan Agung menetapkan mantan
Presiden Suharto menjadi tahanan kota dan dilarang bepergian ke luar
negeri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Suharto ditetapkan sebagai terdakwa
terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya.

Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan
hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka
yang beragama Kong Hu Chu melalui Keputusan Presiden No. 6 tahun
2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Kong Hu Chu.
Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya
mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama
namun di sisi lain ia justru mengambil sikap yang berseberangan dengan
sikap partai politik pendukungnya terutama dalam kasus komunisme dan
masalah Israel. Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung
mendukung pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan
beragama dan hak-hak kelompok minoritas merupakan salah satu titik
awal munculnya berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan dan gagasan-
gagasannya. Dalam kasus komunisme, Presiden Abdurrahman Wahid
melontarkan gagasan kontroversial yaitu gagasan untuk mencabut Tap
MPRS No. XXV tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis
Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Gagasan tersebut
mendapat tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia
dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi
tersebut membuat Presiden Abdurrahman Wahid mengurungkan niatnya
untuk membawa rencana dan gagasannya ke Sidang Tahunan MPR tahun
2000 (Abdurakhman, 2015: 165).

Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid
dan jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring dengan adanya
dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 miliar
rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar
AS. DPR akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan
penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus
tersebut (Gonggong & Asy’arie (ed.), 2005: 220). Pada 1 Februari 2001 DPR
menyetujui dan menerima hasil kerja Pansus. Keputusan tersebut diikuti
dengan memorandum yang dikeluarkan DPR berdasarkan Tap MPR No. III/
MPR/1978 Pasal 7 untuk mengingatkan bahwa presiden telah melanggar

NILAI-NILAI KEJUANGAN 113

haluan negara yaitu melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan
dan melanggar Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bebas KKN (Gonggong & Asy’asri (ed.), 2005:221).

Presiden Abdurrahman Wahid tidak menerima isi memorandum
tersebut karena dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional. DPR
sendiri kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna
DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2000. Rapat tersebut
memberikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan
presiden terhadap memorandum pertama. Hubungan antara presiden dan
DPR semakin memanas seiring dengan ancaman presiden terhadap DPR.
Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar Sidang Istimewa
MPR, maka presiden akan mengumumkan keadaan darurat, mempercepat
penyelenggaraan pemilu yang bermakna pula akan terjadi pergantian
anggota DPR, dan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil
tindakan hukum terhadap sejumlah orang tertentu yang dianggap menjadi
tokoh yang aktif menyudutkanpemerintah.

Situasi ini juga meningkatkan ketegangan para pendukung presiden
dan pendukung sikap DPR di tingkat akar rumput. Ribuan pendukung
presiden terutama dari kota-kota di Jawa Timur melakukan aksi
menentang diadakannya Sidang Istimewa MPR yang dapat menjatuhkan
Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Aksi ini berujung pada
perusakan dan pembakaran berbagai fasilitas umum dan gedung termasuk
kantor cabang milik sejumlah partai politik dan organisasi massa yang
dianggap mendukung DPR untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR.
Dua hari menjelang pelaksanaan Sidang Paipurna DPR, Kejaksaan Agung
mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan
Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunei yang diduga melibatkan
Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir pemeriksaan ini
disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan DPR
tanggal 28 Mei 2001.

Ketegangan antara pendukung presiden dan pendukung diselengga-
rakannya Sidang Istimewa MPR tidak menyurutkan niat DPR untuk
menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Presiden sendiri menganggap
bahwa landasan hukum memorandum kedua belum jelas. DPR akhirnya
menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan Sidang
Istimewa MPR. Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang
Istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais. Di sisi lain Presiden
Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatan

114 NILAI-NILAI KEJUANGAN

presiden dan sebaliknya menganggap bahwa sidang istimewa tersebut
melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah dan ilegal.

Masa kepemimpinan Abdurahman Wahid yaitu melalui Sidang
Istimewa dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas
pertanggungjawaban Presiden yang dilanjutkan dengan pemungutan
suara untuk menerima atau menolak Rancangan Ketetapan MPR No. II/
MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid
dan Rancangan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 tentang penetapan Wakil
Presiden Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.
Seluruh anggota MPR yang hadir menerima dua ketetapan tersebut.
Presiden dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan
menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa
MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI. MPR memberhentikan
Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden
Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada
tanggal 23 Juli 2001 (Abdurakhman, 2015: 168).

D. Dinamika Kehidupan Bernegara MasaReformasi

Masa Reformasi yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru
memberikan ruang selebar-lebarnya bagi perubahan sistem dan perubahan
demokrasi di Indonesia. Masa Orde Baru yang sangat sentralistik
menimbulkankesenjanganterutamawilayah Jawadanluar Jawayangkurang
diperhatikan. Ketika pemerintah Orde Baru tumbang, keinginan untuk
mendapatkan ruang politik dan pemerintahan untuk mengatur wilayahnya
masing-masing menjadi harapan masyarakat di daerah-daerah yang pada
akhirnya melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Pembagian hasil
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan
daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan diharapkan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan otonomi daerah
tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu dan diselenggarakannya
pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur
hingga bupati dan wali kota (Abdurakman, 2015).

Di bidang pers, perayaan demokrasi juga melahirkan sejumlah media
massa baru yang lebih leluasa menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat.
Namun, kebebasan di bidang pers harus tetap memperhatikan aspek-aspek
keadilan dan kejujuran dalam menyebarkan berita. Berita yang dimuat
dalam media massa harus tetap mengedepankan fakta sehingga perayaan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 115

kebebasan pers yang telah sekian lama terkekang pada masa Orde Baru tidak
menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa
peristiwa Reformasi 1998, seperti halnya juga terjadi di beberapa negara
lain, menunjukkan bahwa sebuah perubahan hingga dapat memengaruhi
situasi politik nasional bahkan pergantian kepemimpinan, memerlukan
energi yang besar dan ide-ide cemerlang sehingga mampu menarik minat
masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerbong perubahan itu sendiri.
Pengaruh dan ide-ide tokoh masyarakat yang bersinergi dengan semangat
pemuda dan mahasiswa yang melahirkan kekuatan besar dalam masyarakat
(people power) untuk melakukan perubahan (Abdurakman, 2015).

Tokoh masyarakat dan pemuda khususnya mahasiswa memainkan
peranan penting sebelum dan sesudah peristiwa Reformasi. Tokoh
masyarakat maupun pemuda pada masa Reformasi juga berpartisipasi
secara aktif dalam melanjutkan upaya untuk mewujudkan cita-cita reformasi
merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Gambar 13. Alur Hakikat Perjuangan Masa Reformasi.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perubahan sistem pemilu.
Perubahan sistem tersebut menghasilkan para anggota eksekutif dan
legislatif dalam pemerintahan yang dianggap dapat lebih menyuarakan
kepentingan masyarakat termasuk peran aktif tokoh-tokoh masyarakat
dan mahasiswa yang sejak awal masa Reformasi telah aktif dalam
mengawal perubahan sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru.
Selama masa Reformasi, regenerasi kepemimpinan dari tokoh-tokoh
116 NILAI-NILAI KEJUANGAN

senior kepada tokoh-tokoh yang lebih muda juga memperlihatkan
kepedulian organisasi masyarakat dan partai politik terhadap pentingnya
peran serta aktif pemuda untuk memulai lebih dini dalam mengikuti
perkembangan dan perubahan politik yang dalam beberapa hal juga
memengaruhi ketatanegaraan. Selain itu, peran aktif pemuda juga
diharapkan dapat menyuarakan kepentingan generasi mendatang agar
dapat lebih kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di tengah arus globalisasi.
Termasuk peningkatan anggaran di bidang pendidikan yang meliputi
sarana dan prasarana serta peningkatan anggaran untuk melakukan
penelitian.

E. Ringkasan

Berdasarkan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa Reformasi lahir
sebagai reaksi langsung terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia
sekaligus adanya tuntutan untuk terjadinya perubahan-perubahan di
Indonesia dalam berbagai bidang. Selama masa Reformasi hingga kini,
berbagai pembaharuan nyatanya memang terjadi. Pemilu misalnya,
berlangsung lebih demokratis. Pembaharuan di bidang hukum juga terjadi.
Desentralisasi berlangsung dan gerakan separatis GAM bisa diakhiri.

Nilai kejuangan yang kita peroleh dari masa Reformasi adalah
bagaimana hak kebebasan, hak merdeka, demokrasi, perjuangan HAM,
kesatuan dan persatuan, nasionalisme, religius, patriotisme, harga diri
bangsa, kesetiakawanan, disiplin, tanpa pamrih dan nilai-nilai kejuangan
lainnya.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 117

BAGIAN KEDELAPAN
KISAH KETELADANAN PARA

PAHLAWAN

A. Menghargai Jasa Pahlawan

Perjuangan bangsa Indonesia telah menghasilkan banyak tokoh
besar bagi bangsa kita dalam proses mewujudkan kemerdekaan.
Masyarakat seharusnya melakukan telaah berbagai peristiwa dan
peranan tokoh besar yang kita sebut seorang pahlawan bangsa Indonesia,
untuk kemudian dipahami dan diinternalisasikan dalam kehidupan
kekinian sehingga melahirkan contoh untuk bersikap dan bertindak. Dari
sekian peristiwa itu antara lain pula ada pesan-pesan yang terkait dengan
nilai- nilai kepahlawanan seperti keteladanan, rela berkorban, cinta tanah
air, kebersamaan, kemerdekaan, kesetaraan, nasionalisme dan
patriotisme (Budiyono, 2007). Beberapa nilai ini dapat digali dan
dikembangkanmelalui pembelajaran sejarah yang bermakna.

Setiap bangsa membutuhkan pahlawan. “Bangsa yang besar adalah
bangsa yang menghargai pahlawan,” kata Bung Karno. Maka bermunculan
biografi tentang pahlawan di Indonesia seperti dicatat oleh Taufik Abdullah;
Para Pahlawan Sejarah Dahulu Kala Termasuk Tokoh Legenda (Tamar Djaja,
1940), Diponegoro (Sagimun, 1965), Imam Bonjol (Mojoindo, 1951),
Patimura (Sapija, 1959), Si Singamangaraja (Nainggolan, 1957), Umar dan
Istri (Hazil, 1959), Cik Diro (Jakub, 1960), Agus Salim (Salam, 1963), Tjipto
(Balfas, 1951). Penerapan hari pahlawan baru dimulai tahun 1957 dengan
sebuah Keppres.

Pahlawan adalah orang yang memiliki jasa yang sangat besar terhadap

118 NILAI-NILAI KEJUANGAN

bangsa ini. Kalau saat kita dijajah banyak sekali penderitaan yang dirasakan
olehrakyat Indonesia. Mereka mengalami kelaparan, kerja berat secara paksa,
bahkan miskin pendidikan. Banyak tokoh yang melakuan perlawanan dan
perjuangan terhadap kaum penjajah hingga akhirnya mereka mengorbankan
nyawa sebagai bentuk pengorbanannya terhadap bangsa ini. Pada akhirnya
mereka inilah yang disebut sebagai pahlawan (Sulastriani, 2008: 3).

Saat ini mereka telah tiada dan negara kita juga sudah merdeka seperti
yang diinginkan oleh para tokoh pahlawan tersebut. Kita dapat beraktivitas
dengan nyaman, kita dapat sekolah dengan baik, kita dapat bekerja dengan
nyaman, kita dapat menikmati keindahan bumi Indonesia dengan rasa
penuh syukur. Semua kenyamanan kita ini berkatperjuangan para pahlawan.
Oleh sebab itu, generasi sekarang harus terus bisa menghargai jasa-jasa
perjuangannya dan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara
mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Banyak
sekali yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan bangsa, seperti
berprestasi dalam olahraga, pendidikan, ekonomi, teknologi, dan informasi
baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mengharumkan
nama bangsa Indonesia. Menjaga keberagaman suku, ras, budaya, agama
yang ada di Indonesia untuk tetap utuh sebagai satu kesatuan bangsa yaitu
Indonesia. Para tokoh pahlawan juga mempunyai warisan yang sangat
berharga untuk kita warisi yaitu warisan cinta tanah air, nasionalisme, kerja
keras, tanggung jawab, patriotisme, pemberani, rela berkorban, religius,
dan nilai-nilai perjuangan lainnya.

B. Pahlawan Indonesia

Berbicara mengenai karakter bangsa Indonesia, saat zaman penjajahan,
sering menganggap bahwa orang Indonesia, khususnya Melayu, adalah
pemalas. Bahkan stereotip orang Jawa dikenal sebagai lemah lembut,
nrimo apa adanya, sehingga orang Belanda menganggap manusia
Indonesia tak mungkin mempunyai sikap melawan atau memberontak.
Tetapi sejarah bangsa Indonesia berbicara lain, yaitu munculnya kekuatan
perlawanan di daerah-daerah. Sudah tentu karakter perlawanan terhadap
penjajahan Belanda tidak hanya terjadi di Jawa, hampir di setiap daerah
memperlihatkan semangat perjuangan yang tinggi sebagai cermin rasa
cinta tanah air. Cara perjuangan mereka berbeda-beda. Namun, mereka
memiliki satu tujuan yaitu untuk membebaskan bangsa ini dari penindasan
para penjajah. Maka dari itu, mari kita kenali mereka dengan meneladani

NILAI-NILAI KEJUANGAN 119

semangat perjuangan mereka berikut ini.
1. Pangeran Diponegoro, Kobarkan Perjuangan Rakyat

Pangeran Diponegoro lahir dari keturunan Bangsawan Keraton
Yogyakarta bernama asli Raden Mas Ontowiryo. Lahir di Yogyakarta pada
11 November 1785, ia merupakan putra sulung Hamengkubuwana III,
seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Lahir dari seorang selir bernama R.A.
Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Suatu ketika Diponegoro pernah
diangkat oleh ayahnya untuk menjadi seorang raja, namun keinginan
ayahnya pun tidak bisa dijalani. Menyadari bahwa kedudukannya hanyalah
seorang anak dari seorang selir. Sosoknya yang agamis membuat ia memilih
untuk hidup merakyat dan mendalami agama Islam yang dianutnya. Ia
lebih menyukai lingkungan Tegalrejo tempat eyang buyut putrinya yaitu
permaisuri dari Sultan Hamengkubuwana I (HB I) (Sulastriani, 2008).

Pemberontakan terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan
Hamengkubuwana V (HB V) (1822). Diponegoro menjadi salah satu anggota
perwalian yang mendampingi HB V yang baru berusia 3 tahun, sedangkan
pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih Danurejo bersama Residen
Belanda dan Diponegoro tidak menyetujui cara ini. Perang Diponegoro
berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro
di Desa Tegalrejo. Saat itu beliau memang sudah sangat tidak menyukai
tingkah laku Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan
sangat menyiksa rakyat dengan pembebanan pajak yang sangat berat.

Gambar 14. Pangeran Diponegoro
Sumber: Sulastriani (2008).

Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat
simpati dan dukungan rakyat. Atas saran Pengeran Mangkubumi,
120 NILAI-NILAI KEJUANGAN

pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di
sebuah goa yang bernama Goa Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan
bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum
kafir. Semangat “perang sabil” yang dikobarkan Diponegoro membawa
pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh
agama di Surakarta, Kiai Maja, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro
di Goa Selarong. Dalam perjuangannya Pengeran Diponegoro dibantu oleh
putranya bernama Bagus Singlon atau Ki Sodewo, yang memiliki kesaktian
luar biasa. Ki Sodewo melakuan peperangan di wilayah Kulon Progo dan
Bagelen (Sulastriani, 2008).

Perlawanan Diponegoro yang sulit ditaklukkan membuat Belanda
berpikir keras. Berbagai cara terus diupayakan Belanda untuk menangkap
Diponegoro. Bahkan Belanda membuat sebuah sayembara untuk
penangkapan Diponegoro. Sampai akhirnya Diponegoro pun dapat
ditangkap pada 1830. Keinginan penghentian peperangan dari Belanda ia
abaikan. Sampai akhirnya ia beserta keluarga dan para pengikutnya yang
lain diasingkan ke Makassar dan wafat saat di pengasingan tersebut.

2. Kapiten Pattimura, Pahlawan Perjuangan Bangsa

Pahlawan yang satu ini merupakan pahlawan yang berasal dari
wilayah timur Indonesia. Ia bernama Thomas Matulessy tetapi kita lebih
mengenalnya dengan sebutan Kapitan Pattimura. Ia terlahir di sebuah desa
Haria, Pulau Saparua dan lahir pada tanggal 8 Juni 1783 (Kemalasari, 2008).
Thomas Matulessy yang terkenal dengan kekesatriaannya merupakan
keturunan dari keluarga besar Matulessy keluarga Kerajaan Maluku. Saat
usia 15 tahun ia pernah mengikuti pendidikan kemiliteran Inggris yang
menguasai daerah Maluku dan bergabung dalam Korps Ambon. Karena
kecakapan dan keterampilan yang tinggi pangkatnya dinaikkan dari sersan
menjadi sersan mayor.

Pada 1817 terjadi peperangan melawan Belanda karena membuat
aturan-aturan yang memberatkan rakyat. Beliau merupakan pria yang
tumbuh dengan jiwa kesatria, taatberagama, serta memiliki jiwa patriotisme
yang tinggi terhadap tanah airnya. Karena karakter itulah, ia memimpin
perlawanan terhadap Belanda dan didukung oleh para tokoh Maluku. Pada
tanggal 7 Mei 1817 dalam suatu rapat di Baileu, seluruh rakyat Saparua
mengangkat Thomas Matulessy menjadi panglima perang “Kapitan Besar”
dan memakai nama Pattimura. Dua hari kemudian perjuangan Pattimura
membawa hasil dengan merebut Benteng Duurstede dan menewaskan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 121

Residen Belanda Van den Berg. Belanda pun menambah pasukannya di
Maluku untuk merebut kembali benteng tersebut. Selain itu, Belanda
menjanjikan hadiah 1.000 gulden untuk siapa saja yang bisa menangkap
Pattimura, tetapi tidak ada yang tertarik.

Setelah beberapa hari gagal, akhirnya Belanda mengerahkan armada
pasukannya secara besar-besaran untuk menyerbu benteng yang dikuasai
Pattimura dari segala arah. Penyerangan ini dipimpin oleh Laksamana
Buyskes. Karena kekuatan perangnya tidak berimbang, akhirnya benteng
tersebut kembali direbut Belanda. Pasukan Pattimura pun mundur
meninggalkan benteng dan melakukan perjuangan melalui perang gerilya,
namun beberapa pejuang dapat ditangkap Belanda.

Gambar 15. Pattimura.
Sumber: Sulastriani (2008).

Pada 1817, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor C.F. Meyer
berhasil mendesak pasukan Pattimura karena memiliki persenjataan
lengkap dan pasukan besar sehingga akhirnya bisa menangkap Pattimura
akibat pengkhianatan Raja Booi. Setelah ditangkap, Belanda menawarkan
kerja sama kepada Pattimura namun ditolaknya dengan tegas. Belanda
akhirnya mengajukan ke sidang pengadilan dan dijatuhi hukuman gantung
di depan benteng Nieuw Victoria pada tanggal 16 November 1817 dan
dimakamkan di Ambon. Atas jasa-jasanya diangkat sebagai Pahlawan
Perjuangan Kemerdekaan melalui SK Presiden RI No.087/TK/1973
November 1973.
3. Cut Nyak Dien, Perempuan Berhati Baja

Perempuan ini lahir di Lampadang, Aceh pada 1850. Ia adalah pahlawan

122 NILAI-NILAI KEJUANGAN

kemerdekaan nasional perempuan yang berhati baja. Terlahir sebagai
seorang perempuan, tidak membuat gentar akan peperangan. Dengan
gagah berani dan hati yang tidak kenal kompromi ia berjuang melawan para
penjajah.

Sosok seperti Cut Nyak Dien merupakan seorang pejuang kemerdekaan
yang banyak berjasa untuk bangsa ini. Jiwa kesatria yang ia miliki sudah
tertanam sejak kecil, mewarisi sifat ayahnya yang juga seorang pejuang
negeri. Saat kecil lingkungan mendidiknya menjadi seorang yang pemberani
karena saat itu situasi tengah memanas, hubungan Belanda dengan kerajaan
Aceh yang ia cintai tengah memburuk. Cut Nyak Dien dinikahkan oleh
orang tuanya pada usia belia, yaitu tahun 1862 dengan Teuku Ibrahim
Lamnga putra dari uleebalang Lam Nga XIII. Perayaan pernikahan
dimeriahkan oleh kehadiran penyair terkenal Abdul Karim yang
membawakan syair-syair bernapaskan agama dan mengagungkan
perbuatan-perbuatan heroik sehingga dapat menggugah semangat bagi
yang mendengarkannya, khususnya dalam rangka melawan kafir. Setelah
dianggap mampu mengurus rumah tangga sendiri, pasangan tersebut
pindah dari rumah orang tuanya. Selanjutnya, kehidupan rumah
tangganya berjalan baik dan harmonis. Mereka dikaruniai seorang anak
laki-laki. Namun pernikahannya tidak berlangsung lama. Suami tercintanya
gugur di medan perang. Saat itu ayah dan suaminya tengah melanjutkan
pertempuran melawan kolonial Belanda. Tanah kelahiran Cut Nyak Dien
yaitu Lamnga kala itu tengah diduduki oleh imperialis. Sang suami gugur
sebagai pahlawan pada bulan Juli 1878.

Sepeninggal suaminya, ia bersama pasukannya tetap melanjutkan
perlawanan terhadap Belanda. Saat suaminya meninggal, ia merasa sangat
terpukul dan sedih. Namun kesedihannya tidak membuat ia putus asa.
Lantas ia berjanji untuk terus melanjutkan perjuangan suaminya yang
sangat ia sayangi. Selain itu ia juga berjanji, akan menikah kembali dengan
seseorang yang bersedia mendukung perjuangan melawan imperialis
Belanda yang sangat serakah. Begitulah tekad seorang kesatria yang
mempunyai jiwa patritosme yang tinggi terhadap bangsa dan tanah air
(Sulastriani, 2008).

Sebagaimana tekadnya terdahulu, dua tahun setelah suami pertamanya
gugur, ia dipersunting kembali oleh seseorang yang mempunyai jiwa
kesatria dan sangat mendukung perjuangan Cut Nyak Dien. Ia bernama
Teuku Umar. Ia juga adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Untuk
kedua kalinya kesabaran dan ketegaran hati Cut Nyak Dien kembali diuji.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 123

Suami tercintanya kembali harus gugur dalam sebuah perlawanan terhadap
Belanda. Ia gugur saat pertempuran di Meulaboh pada 11 Februari 1899.
Kesedihan Cut Nyak Dien kembali menimpa seperti saat suami pertamanya
gugur. Walaupun demikian, hatinya yang sekeras baja tidak pernah lelah
untuk menyerang kembali imperialis yang telah merenggut orang-orang
yang ia cintai.

Gambar 16. Cut Nyak Dien.
Sumber: Sulastriani (2008).

Di tengah kesendiriannya yang tanpa seorang pendamping, ia bertekad
untuk kembali meneruskan cita-cita perjuangan serta perjuangan suami-
nya yang rela berkorban nyawa untuk tanah air. Walau seorang perem-
puan, dengan jiwa yang pemberani dan tanpa kompromi ia ikut dalam
sebuah gerilya melawan Belanda. Pergerakannya semakin meresahkan
pihak Belanda sehingga berkali-kali ia dijadikan sasaran untuk ditangkap.
Namun, dengan kehendak-Nya, ia tidak pernah berhasil ditangkap.

Saat usianya semakin senja, fisiknya pun melemah. Cut Nyak Dien
semakin sering sakit-sakitan dan semakin berkurang pasukannya. Kala itu
satu hal yang tidak disangka adalah pengepungan oleh Belanda. Karena
pasukan Belanda yang jumlahnya jauh lebih banyak, akhirnya dapat
melumpuhkan perlawanan Cut Nya Dien, kemudian ditawan oleh Belanda.
Walaupundalam tawanan, perjuangannya tidak pernah berhenti. Ia kemudian
diasingkan di sebuah kota di Jawa Barat yaitu Sumedang dan pada akhirnya
perempuan yang berhati baja tersebut wafat dalam kondisi pengasingan.

124 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Walaupun jasadnya sudah tiada, tetapi jiwa patriotnya tetap tumbuh
di hati perempuan-perempuan Indonesia karena kemudian ia menjadi
inspirasi bagi pejuang-pejuang yang lain. Begitulah akhir hidup seorang
patriot yang berhati baja. Keberaniannya semakin membuat negeri ini
kagum.

4. R.A Kartini, Pelopor Kebangkitan Kaum Perempuan

Raden Ajeng Kartini yang memiliki nama asli Raden Ayu Kartini,
lahir di Jepara, 21 April 1879. Ia seorang perempuan yang terlahir dari
lingkungan bangsawan. Merupakan keturunan ningrat dari Raden Mas
Sosroningrat. Selain bangsawan, ayahnya merupakan seorang Bupati
Jepara. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi.
Kartini merupakan perempuan yang cerdas dan memiliki semangat belajar
yang tinggi. Walau terlahir sebagai putri bangsawan, kondisi tersebut tidak
membuatnya menjadi orang yang pemalas. Justru ia tumbuh menjadi sosok
perempuan yang mandiri, rajin, dan tumbuh dewasa dengan memiliki
pandangan-pandangan kritis terhadap kondisi-kondisi di lingkungannya
(Sulastriani, 2008: 11-12).

Emansipasi wanita dan masalah sosial lain menjadi pemikirannya.
Kartini sangat suka membaca, sebagian besar yang dibaca adalah buku- buku
berbahasa Belanda. Selain buku, juga membaca majalah-majalah di
antaranya terdapat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga
ada majalah wanita Belanda De Hollandsche Lelie. Tidak hanya membaca,
Kartini juga rajin mengirimkan tulisan-tulisan sebagian buah dari pikirannya
pada majalah yang pada waktu itu dikelola oleh Belanda, yaitu majalah
wanita Belanda De Hollandsche Lelie. Kartini melihat perjuangan
perempuan agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum
sebagai bagian dari gerakan.

Pada masa itu, masyarakat banyak menggunakan agama sebagai alasan
untuk berselisih, terpisah, dan saling menyakiti. Maka dari itu, dalam
tulisan-tulisan yang ia kirimkan salah satunya memuat tentang kritik
terhadap agama. Dari pemikirannya ia mempertanyakan mengapa kitab
suci harus dihafalkan dan dilafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami.
Padahal menurutnya, agama harus menjaga kita dari perbuatan dosa, tetapi
berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama. Surat-surat yang
ia kirimkan tersebut juga membuat perubahan pada pandangan Belanda
terhadap perempuan Jawa.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 125

Gambar 17. R.A Kartini.
Sumber: Sulastriani (2008).

Selain itu, surat-surat Kartini juga banyak mengungkap tentang
kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi
perempuan Jawa yang lebih maju. Walaupun memiliki ayah yang cukup
maju namun tetap saja keinginannya untuk menjadi wanita lebih maju
sangat sulit ia dapatkan. Cita-cita yang sangat ia dambakan adalah dapat
melanjutkan sekolah ke Belanda atau Batavia. Walaupun pada akhirnya
diizinkan, namun Kartini mengurungkan kembali niatnya karena akan
segera dinikahkan. Dari pernikahannya tersebut Kartini menjadi lebih
toleran terhadap adat Jawa. Karena dari pernikahan justru ia mendapatkan
dukungan dari suaminya untuk mendirikan sekolah wanita serta dukungan
untuk menulis buku. Sekolah tersebut dinamakan Sekolah Kartini.

Setelah Kartini wafat, tulisan-tulisan yang pernah dikirimkan
R.A.Kartini pada para teman-temannya di Eropa kemudian dikumpulkan
menjadi satu. Mr.J.H. Abendanom mengumpulkan dan membukukan surat-
surat tersebut. Abendanom saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan
Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku tersebut kemudian diberi
judul Door Duisternis tot licht yang artinya Habis Gelap Terbitlah Terang.
Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Selain dalam
bahasa Belanda, bukunya tersebut juga diterbitakan dalam bahasa Inggris.

Walau Kartini telah tiada, sampai saat ini jiwanya terus menggema di hati
perempuan Indonesia. Ia sangat berjasa bagi kaum perempuan Indonesia,
karena dari dirinya kini perempuan Indonesia dapat mengenyam pendidikan
ke jenjang lebih tinggi. Maka dari itu, sudah selayaknya kita manfaatkan
kesempatan ini sebaik-baiknya dengan belajar yang tekun dan mencapai cita-
cita yang setinggi-tingginya untuk meneruskan perjuangan seorang Kartini.

126 NILAI-NILAI KEJUANGAN

5. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Bangsa

Pahlawan yang satu ini sepertinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Ia
dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Hal ini karena jasa-jasanya yang
besar terhadap dunia pendidikan di Tanah Air, hingga tanggal lahirnya
diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ia lahir dari keluarga priayi
atau kalangan bangsawan Jawa pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta
dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Saat berumur 40 tahun
berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara (Sulastriani, 2008: 14).

Sejak saat itu ia sengaja tidak lagi menggunakan gelar kebangsa-
wanannya. Karena kerendahan hatinya, ia mengubah namanya tersebut agar
dapat bebas lebih dekat dengan masyarakat/rakyat. Perjalanan hidupnya
benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan
bangsanya. Ki Hajar Dewantara kecil dapat menamatkan sekolah dasarnya
di ELS, yaitu sekolah dasar Belanda yang hanya dapat dimasuki oleh
kalangan bangsawan dan Belanda. Setelah itu, ia sempat melanjutkan ke
Sekolah Dokter Bumiputera, atau dikenal juga dengan STOVIA. Namun
sayang, tidak dapat menyelesaikan sekolahnya yang dikarenakan sakit.

Walaupun tidak berhasil menyelesaikan sokolahnya, ia tidak lantas
menjadi putus asa. Beliau tetap semangat dan kemudian mencoba melamar
bekerja menjadi seorang wartawan pada sebuah surat kabar. Sempat bekerja
pada beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express,
Oetusan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Pada saat menjadi
wartawan dia menjelma menjadi penulis yang andal. Tulisan-tulisannya
mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain
itu, tulisannya pun sangat komunikatif, tajam, dan patriotik.

Kehidupannya penuh dengan perjuangan dan pengabdian terhadap
bangsa. Selain menjadi seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam sebuah
organisasi sosial dan politik. Ia berperan aktif dalam organisasi Budi
Utomo, keberadaannya turut menyosialisasikan dan menggugah kesadaran
masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan
kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama kedua
temannya yaitu Douwes Dekker (Dr. Danudirdjo Setyabudhi) dan dr. Cipto
Mangoenkoesoemo, ia berusaha mendirikaan partai politik pertama yaitu
Indische Partij beraliran nasionalis Indonesia. Partai tersebut sengaja
didirikan sebagai wadah untuk mencapai Indonesia merdeka, namun usaha
mereka terhalang oleh pemerintah Kolonial Belanda. Belanda melihat partai
tersebut sebagai ancaman bagi keberadaannya sehingga menolak

NILAI-NILAI KEJUANGAN 127

organisasi ini untuk mendapatkan badan hukum.

Gambar 18. Ki Hajar Dewantara.
Sumber: Sulastriani (2008).

Walaupun organisasi tersebut gagal mendapat status badan hukum,
perjuangan mereka tidak pernah menyerah. Mereka lantas ikut
membentuk Komite Bumipoetra yang didirikan pada November 1913.
Komite itu sekaligus sebagai tandingan dari Komite Perayaan Seratus
Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite Boemiputra itu melancarkan
kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan seratus
tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik
uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan.

Artikel yang ia tulis berjudul Als ik eens Nederlander was (Seandainya
Seorang Belanda). Isi dari artikel tersebut adalah seperti ini.

“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-
pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas
kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi
juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk
dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah
menghina mereka, dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan
penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang
menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah
kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu
pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingan sedikitpun”.

128 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Oleh karena kritikannya tersebut, akhirnya beliau dihukum dengan
diasingkan ke negeri Belanda seperti permintaannya. Dalam pengasingan
tersebut, ia manfaatkan untuk mendalami masalah pendidikan sehingga
ketika masa hukumannya selesai ia kembali ke tanah air dan mendirikan
sebuah perguruan. Perguruan tersebut dinamakan Perguruan Taman
Siswa. Sebagai seorang yang sangat peduli terhadap bangsanya, ia sengaja
mendirikan perguruan tersebut agar dapat dinikmati oleh kalangan pribumi
layaknya para priayi dan orang Belanda. Setelah Indonesia merdeka, ia
sempat diangkat menjadi Menteri Pendidikan Indonesia.

Bangsa ini perlu mewarisi buah pikirannya tentang tujuan pendidikan,
yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan
agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial,
dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan
yang asasi. Sampai saat ini, ajarannya yang sangat kita kenal ialah Ing Ngarso
Sung Tulada (di depan memberi teladan), Ing Madyo Mangun Karsa (di tengah
menciptakan peluang untuk berprakarsa), Tut Wuri Handayani (di belakang
memberi dorongan). Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta tanggal 28
April 1959, sebagai rasa hormat atas jasa-jasanya, bangsa ini tidak hanya
mengenang hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Namanya
pun dijadikan nama sebuah kapal perang tentara Indonesia.

6. Wage Rudolf Supratman, Pencipta Lagu Indonesia Raya

Wage Rudolf Supratman merupakan pencipta lagu “Indonesia Raya”,
lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia. Lahir pada tanggal 9 Maret
1903 di Jatinegara, Jakarta dan lahir dari keluarga yang biasa. Ayahnya
bernama Senen, sersan di Batalion VIII dan mempunyai enam saudara
kandung, salah satunya bernama Roekijem. Pada tahun 1914, Supratman
ikut bersama saudara perempuannya tersebut ke Makassar (Sulastriani, 2008:
36). Di Makassar, ia mulai mengikuti pendidikan di sekolah dengan biaya
dari suami saudara perempuannya Willem van Eldik. Supratman kecil
belajar berbagai hal. Ia mulai belajar bahasa Belanda selama 3 tahun.
Pendidikannya dilanjutkan ke Normaalschool di Makassar sampai selesai.
Karena kecerdasannya, saat berumur 20 tahun pihak sekolah meminta untuk
menjadi guru di Sekolah Angka 2, kemudian dua tahun selanjutnya
mendapatkan ijazah Klein Ambtenaar.

Roekijem seorang perempuan yang sangat gemar akan sandiwara dan
musik. Ia sering membuat karangan sandiwara dan musik. Tidak sedikit
karangannya tersebut yang dipertunjukkan di mes militer. Selain itu juga

NILAI-NILAI KEJUANGAN 129

suka bermain biola. Dari lingkungan ini ternyata membuat Supratman
tumbuh menjadi sosok yang menggemari musik. Ia pun mulai senang
memainkan musik dan sering membaca buku-buku yang bernuansa
musik. Menyadari akan kegemaran Supratman, akhirnya sewaktu tinggal
di Makassar, kakak iparnya yaitu Willem van Eldik mengajarinya musik.
Supratman tidak pernah bosan untuk selalu terus belajar dan selalu
mengikuti pelajaran musik dari kakak iparnya sehingga menghantarkan
beliau piawai dalam bermain biola dan dapat menciptakan lagu.

Gambar 19. W.R. Supratman.
Sumber: Sulastriani (2008).

Setelah mendapatkan ijazah dari Klein Ambtenaar, ia mencoba bekerja
pada sebuah perusahaan dagang di Ujung Pandang. Setelah bekerja
cukup lama kemudian pindah kerja ke Bandung. Di Bandung mendapat
kesempatan untuk bekerja sebagai wartawan, kemudian pindah ke Jakarta.
Dalam pekerjaannya sebagai jurnalis itu sebagai awal memulai perjuangan
dan menghantarkan ketertarikannya kepada pergerakan nasional dan
banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Sebagai ungkapan rasa
ketidaksukaan kepada Belanda, ia tuangkan dalam sebuah buku yang
berjudul “Perawan Desa”. Namun, Belanda yang merasa tersinggung dengan
isi buku tersebut menyita dan bahkan melarang peredarannya.

Atas penerbitan bukunya tersebut, Supratman dipindahkan ke Kota
Singkang. Merasa tidak nyaman, ia mengajukan pengunduran diri dari
pekerjaannya dan kembali ke Makassar. Saat tinggal di Jakarta secara
tidak sengaja ia membaca sebuah karangan dalam majalah Timbul. Penulis
karangan itu menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan
lagu kebangsaan. Supratman merasa tertantang dengan tulisan tersebut,
130 NILAI-NILAI KEJUANGAN

dengan berbekal keahlian dalam bermain musik dan menggubah lagu,
kemudian mengarang sebuah lagu. Ia lakukan sebagai bukti kecintaannya
terhadap Tanah Air Indonesia. Lalu pada bulan Oktober 1928 di Jakarta
dilangsungkan Kongres Pemuda II yang melahirkan “Sumpah Pemuda”.
Pada malam penutupan kongres tersebut Supratman mendapatkan
kesempatan untuk mendengarkan lagu ciptaannya secara instrumental
yang diperdengarkan di depan peserta umum (Sulastriani, 2008).

Pada saat itulah untuk pertama kalinya lagu “Indonesia Raya”
dikumandangkan di depan umum. Merasakan keharuan terhadap lagu
tersebut, semua yang hadir pun terpukau mendengarkannya. Kemudian
dengan cepat lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Lagu
tersebut merupakan perwujudan dan kehendak untuk merdeka. Sesudah
Indonesia Merdeka, lagu “Indonesia Raya” ciptaannya dijadikan lagu
kebangsaan dan lambang persatuan bangsa kita. Keberadaan lagu tersebut
pada masa kolonial Belanda membuat polisi Hindia Belanda geram, karena
dianggap sebagai ancaman bagi keberadaan Belanda. Supratman sering
diburu oleh polisi sehingga menyebabkan kondisi fisiknya menjadi sering
jatuh sakit.

Walaupun dalam keadaan sakit, tetapi karyanya terus mengalir,
dibuktikan dengan terciptanya lagu yang berjudul “Matahari Terbit”. Karena
lagu ciptaannya yang terakhir tersebut pada awal Agustus 1938, ia ditangkap
saat tengah menyiarkan lagu tersebut bersama pandu-pandu di NIROM jalan
Embong Malang-Surabaya. Kemudian ia dipenjara di Kalisosok Surabaya,
kemudian beliau wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit. Wage
Roedolf Soepratman, tidak sempat menikmati hidup dalam suasana
kemerdekaan. Beliau tidak dapat menyaksikan suasana pengibaran sang
Merah Putih diiringi lagu buah karya terbaiknya.

7. Bung Tomo, Pembangkit Semangat Rakyat

Ingatkah kita pada sebuah orasi yang disampaikan oleh seorang
pahlawan yang pada waktu itu dapat menggugah kembali semangat
rakyat? Ia adalah Bung Tomo dengan nama aslinya adalah Sutomo,
pahlawan Nasional yang berasal dari wilayah Jawa Timur. Masyarakat lebih
mengenal dengan sebutan Bung Tomo. Lahir di Surabaya 3 Oktober 1920
dan meninggal di Mekah pada 7 Oktober 1981. Ia adalah pahlawan yang
terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk
melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara NICA. Perlawanan
tersebut berakhir dengan Pertempuran 10 November 1945 yang hingga

NILAI-NILAI KEJUANGAN 131

kini diperingati sebagai Hari Pahlawan (Nurnitasari, 2008).

Sutomo dilahirkan di kampung Blauran, di pusat Kota Surabaya.
Ayahnya bernama Kartawan Tjiptowidjojo, seorang kepala keluarga dari
kelas menengah. Ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan
Madura. Ayahnya bekerja sebagai polisi di kota praja dan pernah pula menjadi
anggota Sarekat Islam. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai
pendidikan. Ia adalah sosok yang selalu berbicara dengan terus terang dan
penuh semangat serta suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan.

Pada usia 12 tahun, ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikannya
di MULO, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk
mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan Sutomo
menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, namun tidak
pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI (Kepanduan
Bangsa Indonesia). Belakangan, Sutomo menegaskan bahwa filsafat
kepanduan, ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari
kelompok ini dan dari kakeknya, merupakan pengganti yang baik untuk
pendidikan formalnya (Sulastriani, 2008).

Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang
kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sutomo
pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian ia bergabung
dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada
1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat baru yang disponsori oleh
Jepang, hampir tidak seorang pun yang mengenalnya. Namun semua ini
mempersiapkan Sutomo untuk peranannya yang sangat penting.

Pada Oktober dan November 1945, ia berusaha membangkitkan
semangat rakyat sementara Surabaya diserang habis-habisan oleh tentara-
tentara NICA. Sutomo terutama sekali dikenang karena seruan-seruan
pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan emosi,
“Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!” setelah kemerdekaan Indonesia,
Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an, namun dia
tidak merasa bahagia lalu menghilang dari panggung politik. Pada akhir
pemerintahan Sukarno dan awal pemerintahan Suharto yang mula-mula
didukungnya, Sutomo muncul lagi sebagai tokoh nasional.

132 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Gambar 20. Bung Tomo.
Sumber: Sulastriani (2008).

Awal 1970-an ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan
Orde Baru. Ia berbicara dengan keras terhadap program-program Suharto
sehingga pada 11 April 1978 ia ditahan oleh pemerintah Indonesia yang
tampaknya khawatir akan kritik-kritik yang keras, baru setahun kemudian
ia dilepaskan dari penjara. Meskipun semangatnya tidak hancur di dalam
penjara, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia
masih tetap berminat terhadap masalah-masalah politik, namun ia tidak
pernah mengangkat-angkat peranannya di dalam sejarah perjuangan
bangsa Indonesia.

Ia adalah sosok yang sangat dekat dengan keluarga dan anak-anknya.
Sutomo sangat bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya. Pada 7
Oktober 1981 ia meninggal dunia di Mekah ketika sedang menunaikan
ibadah haji. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke Tanah Air dan
dimakamkan bukan di sebuah makam pahlawan, melainkan di Tempat
Pemakaman Umum Ngagel di Surabaya. Semua pengorbanan dilakukan
oleh Sutomo untuk memimpin Arek-Arek Suroboyo ketika Pertempuran 10
November. Walaupun kini ia telah tiada, namun semangat perjuangannya
harus terus hidup di sanubari generasi penerus bangsa ini. Pada 2018 Bung
Tomo diangkat menjadi Pahlawan Nasional Indonesia berkat jasa-jasanya
bagi bangsa ini.

8. Semangat Juang Jenderal Sudirman
Jenderal Sudirman, dilahirkan di Bodas Karangjati, Purbalingga

tepatnya pada tanggal 24 Januari 1916. Ia lahir dari ibu keturunan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 133

Wedana Rembang yang bernama Siyem dan ayah seorang pekerja pabrik
gula di Kalibagor yang bernama Karsid Kartowirodji (Aprianita, 2008: 3).
Sudirman adalah seorang pahlawan yang tidak peduli pada keadaan dirinya
sendiri. Ia lebih mementingkan perjuangannya demi mempertahankan
bangsa yang sangat ia cintai. Hal ini terbukti saat terjadi gerilya melawan
Belanda.

Sudirman kecil memperoleh pendidikan formal dari suatu sekolah yang
dikenal dengan jiwa nasional yang tinggi yaitu Sekolah Taman Siswa.
Kemudian melanjutkan ke sekolah Guru Muhammadyah, tetapi tidak sampai
selesai. Ia adalah pemuda yang aktif dalam sebuah organisasi kepanduan
yaitu Pramuka Hizbul Wathan. Waluapun ia tidak sampai menyelesaikan
pendidikan gurunya, ia kemudian diangkat menjadi guru HIS
Muhammadyah di Cilacap. Ia memiliki jiwa kedisiplinan yang tinggi, giat,
dan berjiwa pendidik (Sulastriani, 2008).

Sebelum akhirnya ia menjadi seorang panglima yang gagah berani, ia
terlebih dahulu mengikuti pendidikan militer yaitu tentara Pembela Tanah
Air (Peta) yang bertempat Kota Bogor. Saat terjadi perang melawan Jepang,
Soedirman yang saat itu menjabat sebagai Komandan Batalyon di Kroya
berhasil merebut senjata dari tentara Jepang. Keberhasilan tersebut
merupakan prestasi awal yang diraih. Selanjutnya ia terus mencetak prestasi
untuk bangsa ini sampai akhirnya ia diangkat menjadi Panglima Besar
Angkatan Perang Republik Indonesia. Beberapa waktu kemudian diangkat
menjadi jenderal walau tidak melalui pendidikan seorang jenderal
sebagaimana mestinya, semua itu tidak lain berkat prestasinya.

Gambar 21. Jenderal Sudirman.
Sumber: Sulastriani (2008).

134 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Jenderal Sudirman yang memiliki prestasi begitu banyak untuk bangsa
ini, ternyata diawali dari sikap dirinya yang sangat disiplin dan memiliki
jiwa yang tegas. Prinsip yang selalu ia pegang teguh membuat geram para
sekutu dan tentara Jepang. Pernah suatu ketika Jenderal Sudirman akan
dibunuh oleh tentara Jepang. Hal tersebut karena ia banyak mengkritik
tindakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia.

Jenderal yang berjiwa sosial sangat tinggi ini merupakan pemimpin
teladan bangsa yang selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya
dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Bahkan sampai akhir hidupnya ia
tetap memilih mengorbankan dirinya demi tanah air, bangsa dan negara
yang sangat ia cintai. Hal ini bisa kita lihat saat Agresi Militer II Belanda. Sang
Jenderal yang saat itu dalam keadaan lemah tidak berdaya karena sakit tetap
bertekad ikut terjun bergerilya walaupun ia rela harus ditandu. Walaupun
secara fisisk ia dalam keadaan sakit, tapi semangatnya tetap membara. Saat
itu ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan
perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa ia disebutkan
merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi negeri ini.

Cerita perjalanan perjuangan sang Jenderal besar tersebut patut
dijadikan contoh bagi kita semua. Kedisiplinan, sikap tegas terhadap
kebenaran, keyakinan terhadap Tuhan, dan selalu mendahulukan
kepentingan orang banyak merupakan jiwa pahlawan yang berjiwa besar
yang wajib diterapkan dalam kehidupan kita untuk meraih prestasi seperti
Jenderal Sudirman yang dibanggakan.

C. Ringkasan

Perjuangan bangsa Indonesia telah menghasilkan banyak tokoh besar
bagi bangsa kita dalam proses mewujudkan kemerdekaan. Masyarakat
seharusnya melakukan telaah berbagai peristiwa dan peranan tokoh besar
yang kita sebut seorang pahlawan bangsa Indonesia, untuk kemudian
dipahami dan diinternalisasikan dalam kehidupan kekinian sehingga
melahirkan contoh untuk bersikap dan bertindak. Dari sekian peristiwa itu
antara lain pula ada pesan-pesan yang terkait dengan nilai-nilai
kepahlawanan seperti keteladanan, rela berkorban, cinta tanah air,
kebersamaan, kemerdekaan, kesetaraan, nasionalisme, patriotisme, dan
nilai-nilai lainnya. Banyak pahlawan bangsa Indonesia yang patut kita
kenang seperti Diponegoro pahlawan dari Jawa yang mengobarkan
perjuangan rakyat, Pattimura pahlawan perjuangan yang pemberani dari
Maluku, Cut Nya Dien pahlawan wanita berhati baja dari Aceh, RA. Kartini
sebagai pahlawan pelopor kebangkitan wanita, Ki Hajar Dewantara sebagai

NILAI-NILAI KEJUANGAN 135

pahlawan pendidikan bangsa, W.R. Supratman sang pencipta lagu
“Indonesia Raya”, Bung Tomo sebagai pahlawan pembangkit semangat
rakyat Surabaya dan Jenderal Sudirman sang pejuang gerilyawan yang
tangguh.

136 NILAI-NILAI KEJUANGAN

BAGIAN KESEMBILAN
TANTANGAN BANGSA

INDONESIA

A. Tantangan Bangsa Indonesia

Tantangan Bangsa Indonesia adalah hal yang menggugah tekad
bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mengatasi
masalah yang dihadapi; alhasil akan merangsang bangsa
Indonesia bekerja lebih giat, sehingga sebetulnya bahwa tantangan itu
adalah sebuah pijakan atau batu loncatan untuk bangsa ini bekerja lebih
giat untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Tantangan
potensial dari bangsa Indonesia terutama: kemiskinan harta dan ilmu,
sifat feodalisme, konsumerisme dan primordialisme (agama, dan
ras/etnik), wilayah yang dibatasi dengan laut, selat, dan sungai-sungai
besar, kesenjangan sosial antara “si miskin dan si kaya” serta antara
pemerintah pusat dan daerah, kesadaran hukum disiplin nasional yang
relatif rendah (Adiwijoyo, 2000: 167).

Data lingkungan demografi Indonesia dapat diketahui yaitu populasi
237,64 juta jiwa (BPS, 2010). Jumlah etnis di Indonesia 1.340 etnik dari
Sabang sampai Merauke (BPPB, 2016). Jumlah bahasa daerah 646 dan suku
bangsa 1.340 kelompok etnik (BPPB, 2017). Indeks Pembangunan Manusia:
110 (UNDP, 2015). Sementara itu, mengenai data lingkungan politik dan
ekonomi Peringkat Indeks Daya Saing Global: 41 dari 138 Negara (WEF,
2016) Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, peringkat ke-88 (Transparency
International, 2015), naik dari tahun 2014 yang berada di peringkat 107
Penduduk miskin 10,86% sebesar 28,01 juta jiwa (BPS, 2016), turun dari

NILAI-NILAI KEJUANGAN 137

tahun 2015 yang berjumlah 11,22% sebesar 28,59 juta jiwa. Pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,8%–5,18% (BBC, 2016) Indeks Kebahagiaan: survei BPS
tahun 2014 sebesar 68,28 pada skala 0–100, Indeks Kebahagiaan Dunia
peringkat 79 dari 157 negara (PBB, 2016).

Data lingkungan ideologi, sosbud, hankam, dan teknologi
kekerasan, 1000 kasus sepanjang Tahun 2016 (KPAI), intoleransi,
radikalisme/ terorisme, separatisme, 5,1 juta pengguna, 15.000
meninggal setiap tahun (BNN, 2016). Pornografi dan kejahatan
siber, 1.111 kasus tahun 2011- 2015 (KPAI), 767 ribu situs
pornografi diblokir Kemenkominfo selama tahun 2016.
Penyimpangan seksual, 119 komunitas LGBT di Indonesia (UNDP,
2014), serta krisis kepribadian bangsa dan melemahnya kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan pendapat Lickona (1992: 12-22), tanda-tanda zaman
sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran sebagai berikut.

1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja.

2. Membudayanya ketidakjujuran.

3. Sikap fanatik terhadap kelompok/peer group.

4. Rendahnya rasa hormat kepada orang tua & guru.

5. Semakin kaburnya moral baik dan buruk.

6. Penggunaan bahasa yang memburuk.

7. Meningkatnya perilaku merusak diri, penggunaan narkoba, alkohol,
dan seks bebas.

8. Rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga
negara.

9. Menurunnya etos kerja dan adanya rasa saling curiga.

10. Kurangnya kepedulian antarsesama.

Setiap negara dan bangsa pastilah mempunyai permasalahan yang
berbeda-beda. Bangsa Indonesia yang sudah lama menjadi negara merdeka
juga tidak bisa luput dari permasalahan-permasalahan dan itu harus
segera untuk diselesaikan.

Pertama primordialisme, yaitu sikap yang lebih mementingkan
kepentingan golongan berdasarkan identitas daerah, agama, ras, suku,
atau golongannya. Secara etimologi, primordialisme berasal dari kata
Latin prima atau primus yang artinya (yang utama). Primordialisme

138 NILAI-NILAI KEJUANGAN

merupakan sikap atau pandangan yang sempit karena lebih
mengutamakan identitas atau kepentingan daerah, suku, atau budaya
lokalnya dibandingkan dengan kepentingan umum atau bangsa. Dengan
demikian, pandangan primordialisme sering diartikan sebagai suatu paham
kedaerahan, kesukuan, ras, fanatisme agama yang sempit, dan lain-lain.

Kedua, kebodohan dan isolasi atau ketertutupan juga faktor-faktor
yang menghambat integrasi. Masyarakat yang bodoh biasanya memiliki
pandangan yang sempit. Mereka mengisolasi diri dalam lingkungan
tempat tinggalnya. Memandang dunia ini hanya terbatas pada lingkungan
sosialnya. Di luar lingkungan sosial mereka adalah orang lain atau orang
asing yang dipandang berbeda. Kondisi masyarakat seperti ini merupakan
faktor penghambat integrasi karena akan sangat mudah dipecah-pecah oleh
golongan yang berniat untuk mengadakan perpecahan atau disintegrasi.

Ketiga kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial
ekonomi, baik kesenjangan antargolongan masyarakat atau kesenjangan
antardaerah adalah faktor yang memperlemah integrasi. Apabila kemiskinan
dan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin ini terjadi kebetulan
pada etnis atau golongan tertentu, yang muncul adalah sikap prasangka dan
kecemburuan dari golongan miskin terhadap golongan kaya. Apabila
kebetulan yang miskin dan yang kaya tersebut berasal dari etnis atau suku
yang berbeda, isu yang muncul ke permukaan bukan masalah kesenjangan
sosial-ekonominya, melainkan soal etnis atau suku bangsa. Faktor ini bahkan
jauh lebih buruk dibandingkan dengan faktor-faktor awal. Alasannya, karena
aspek sosial ekonomi merupakan aspek yang paling mendasar karena
sebagai kebutuhan manusia.

Keempat gerakan disintegrasi yang terjadi di beberapa kawasan dunia,
seperti di Eropa Timur, Uni Soviet, dan Yugoslavia dapat dijadikan sebagai
contoh betapa faktor kesenjangan mempercepat disintegrasi bangsa.
Walaupun dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, gerakan disintegrasi di
kawasan tersebut memperlihatkan kuatnya kesenjangan sosial ekonomi
dan kesenjangan daerah. Daerah-daerah yang miskin yang dihuni oleh etnis
tertentu merasa didominasi oleh etnis lain yang berhasil dalam bidang
ekonomi. Pertentangan antaretnis atau golongan di negara-negara tersebut
menyebabkan terjadinya disintegrasi atau perpecahan.

Fakta disintegrasi yang terjadi pada beberapa negara menjadi pelajaran
yang sangat berharga bagi negara Indonesia untuk mempertahankan
eksistensinya sebagai negara kesatuan. Lepasnya Timor Timurmenjadi negara
baru Timor Leste di penghujung tahun 1999, serta keputusan menyerahkan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 139