Nilai-Nilai Kejuangan

Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia akhir tahun 2002 silam
menjadi ujian nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Kerawanan disintegrasi
dalam lingkup NKRI, dirasakan semakin menguat di berbagai daerah, antara
lain Aceh, Ambon, Papua, dan Riau yang menyebabkan munculnya konflik-
konflik sosial dalam masyarakat, terutama benturan antara penduduk asli
pribumi dan penduduk pendatang (Anggraeni, 2004: 62).

Proses integrasi bangsa Indonesia yang dimulai sejak abad ke-16
sampai abad ke-19 dan diteruskan pada abad ke-20 melalui gerakan
kebangsaan sebenarnya tidak berakhir sampai terbentuknya negara
kesatuan RI, 17 Agustus 1945, melainkan terus berlanjut sampai sekarang.
Selama proses tersebut, kedua faktor penguat dan penghambat terus
berhadapan. Mengenai faktor mana yang lebih kuat memengaruhi proses
integrasi tersebut, bergantung bagaimana bangsa dan negara tersebut
memperjuangkannya. Apabila faktor penguat itu terus dipelihara dan
faktor penghambat terus dihilangkan, integrasi bangsa akan tetap terjaga.

Dalam rangka memperkokoh fundamen dan menegakkan empat pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang- Undang
Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika, harus disadari bahwa banyak ancaman dan tantangan yang dihadapi
bangsa Indonesia, baik secara geografis, demografis, politik, globalisasi,
sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya suatu
bangsa dalam suatu negara tidak ada yang bebas dari gangguan dan
ancaman eksistensi sebagai suatu bangsa yang merdeka. Diperlukan
ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamis yang mengandung kemampuan
pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan dan
ancaman, baik dari luar maupun dari dalam.

Ancaman dan tantangan yang dihadapi, jangan sampai melunturkan
nasionalisme dan menghilangkan karakter atau jati diri suatu bangsa.
Sebagaimana diketahui keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai
tujuannya tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya alamnya,
tetapi yang terpenting adalah sumber daya manusianya. Penyelenggara
pemerintah dan pelaksanaan pembangunan ditentukan unsur manusianya.
Diperlukan masyarakat Indonesia yang bersatu padu, berwibawa, bersih,
proporsional, dan akuntabel dalam memberikan sumbangan pemikiran
terhadap bangsa. Di samping itu, harus dicegah hal-hal yang dapat
mengancam keutuhan bangsa, baik berasal dari dalam negeri maupun luar
negeri seperti berikut.

1. Pikiran dan perasaan antarsuku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat,

140 NILAI-NILAI KEJUANGAN

golongan masyarakat ketika yang satu merasa superior dan inferior
terhadap lainnya, yang satu merasa kuat atau lemah terhadap yang
lain.

2. Semangat separatisme yang muncul karena perlakuan tidak adil dari
pemerintah pusat kepada daerah, terutama dalam pembagian
keuangan pusat dan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber
daya alam.

3. Ancaman globalisasi, terutama melalui perdagangan bebas (free
trade) yang merugikan perusahaan di Indonesia yang belum siap
bersaing dengan pasar global. Kemudian korporasi dengan MOU
yang merugikan bangsa Indonesia. Masuknya nilai, budaya serta gaya
hidup dari luar terutama dari kebudayaan Barat yang memudarkan
rasa nasionalisme.

4. Otonomi daerah yang menimbulkan kesenjangan pembangunan
antarwilayah harus dicegah karena kemajuan pembangunan yang
terlalu pesat di satu daerah dan daerah lainnya yang sangat tertinggal
dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

5. Kesenjangan sosial dan ekonomi antargolongan penduduk yang
dicegah melalui upaya sungguh-sungguh untuk mengentaskan
kemiskinan.

B. Tantangan dalam Kehidupan Politik

Pada masa Reformasi ini kita telah mengalami perkembangan demokrasi
yang cukup baik, berbeda saat Orde Baru politik kita dipegang erat oleh
kekuasaan yang dibantu dengan kekuatan militer masa Suharto. Sekarang
kita sudah sampai ke masa yang lebih demokratis dengan bertumpu pada
kekuatan rakyat. Akan tetapi, kondisi politik tersebut dapat menjadi
tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menyongsong hari esok yang lebih
baik ketika bangsa kita tidak arif dalam menyikapi perubahan ini.

Kehidupan politik di Indonesia mengalami kemajuan, misalnya dalam
rangka kebebasan menyatakan pendapat. Sekarang ini bermunculan media
cetak, elektronik maupun media online yang tumbuh subur di Indonesia
bahwa hampir setiap daerah mempunyai media informasi tersebut.
Kebebasan untuk menyatakan pendapat bahwa kritik melalui media-
media tersebut dapat dilakukan setiap saat, kapan saja, dan di mana saja.
Kondisi tersebut sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi. Tetapi

NILAI-NILAI KEJUANGAN 141

kebebasan menyatakan pendapat kadang disalahgunakan, seperti demo
yang merusak fasilitas umum, masyarakat yang menulis di dunia maya
yang tidak etis atau menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya.
Sekarang pemerintah juga mengantisipasi hal tersebut dengan membuat
undang-undang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
tersebut. Kebebasan berpendapat dengan cara melanggar hukum seperti
swiping ormas kepada tempat hiburan, membakar tempat ibadah umat lain,
merusak fasilitas publik bukanlah tujuan utama dari kebebasan berekspresi
yang kita harapkan.

Atas nama kebebasan berpendapatsekarang juga sering disalahgunakan
seorang yang berpendidikan tinggi seperti para tokoh nasional. Saling
menyerang atau mengkritik dengan cara yang tidak etis yang bisa memicu
konflik di masyarakat rumpun bawah. Pembenaran melakukan tindakan
anarkis dengan landasan ketidakterimaan dalam menerima kesenjangan
antarkelompok di Indonesia marak terjadi di Indonesia. Kasus-kasus
berikut ini sebagai contoh gejala anarkis, yaitu pada tahun 2017 perusakan
kantor Kemendagri karena kisruh pilkada di Papua, konflik pilkada DKI
dan konflik pemilu lainnya.

Kebebasan berdemokrasi sedikit banyak telah memberikan celah
untuk menjauhkan dari nilai-nilai Pencasila. Padahal semestinya
semuanya mewujudkan menjadi bangsa yang beradab, santun, religius,
mengedepankan persatuan dan musyawarah mufakat. Perbedaan pendapat
merupakan hal yang wajar, tetapi harus mengarah pada sebuah konsensus
dan solusi. Kritik kepada pemerintah diberikan ruang, akan tetapi harus
dilakukan dengan baik. Sebagai bangsa yang beradab harus tetap
menghormati simbol-simbol kenegaraan sehingga bangsa kita menjadi
bangsa yang terhormat. Bayangkan jika warga negara Indonesia tidak ada
rasa hormat dengan lambang dan simbol negara, kita yakin kondisi tersebut
juga akan berakibat fatal dalam sejarah Indonesia ke depan.

Jika kita lihat, ada hal yang bertolak belakang dan ketidaksesuaian
sistem pemerintahan kita, yaitu antara Presidensiil dan Parlementer. Mari
kita lihat kondisi sistem pemerintahan kita, yang jelas dalam UUD 1945
merupakan sistem presidensiil, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab
kepada DPR dan DPR tidak bisa dijatuhkan oleh Presiden. Tetapi kenyataan
yang terjadi, koalisi antara partai yang mendukung pemerintah dan partai
yang tidak mendukung pemerintah sehingga kita pada masa reformasi
terkesan menggunakan sistem pemerintahan Parlementer. Sekarang
Presiden Jokowi yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

142 NILAI-NILAI KEJUANGAN

(PDIP) disibukkan dengan urusan koalisi partai dan hitung-hitungan
kekuasaan di tubuh DPR dalam rangka proses pengambilan keputusan.

Kekuasaan masa Orde Baru dalam kehidupan politik yang diikuti oleh
3 partai dan selanjutnya masa Reformasi menyebabkan perubahan dalam
sistem multipartai. Masa Reformasi dengan sistem multipartai dan Orde
Baru yang hanya memiliki 3 partai atau dominant party system sehingga
dalam masa Orde Baru Golkar dan perwakilan ABRI menguasai mayoritas
kursi di DPR. Posisi presiden yang didukung oleh Golkar dan ABRI sangat
kuat sehingga sangat terasa bahwa pemerintahan (eksekutif) terlalu
otoriter dan superior dibanding dengan legislatif dan yudikatif. Dinamika
kehidupan berdemokrasi hampir tidak tampak. Proses pengambilan
keputusan di bidang apa pun, politik, ekonomi dan sosial, didominasi oleh
eksekutif. Akibatnya bisa kita ketahui korupsi, kolusi, dan nepotisme pada
pemerintahan Orde Baru merajalela. Berjalannya masa Reformasi, kita
menganut sistem multipartai, logikanya dengan multipartai maka kontrol
atas eksekutif lebih kuat. Presiden tidak lebih dominan atau superior
dibandingkan legislatif (DPR) sehingga dinamika kehidupan berdemokrasi
menghasilkan pemerintahan yang lebih baik.

Pemerintahan saat partai pendukung Presiden menguasai parlemen
seperti kasus Presiden Joko Widodo. Pada awal pemerintahan partai yang
mengusung Presiden Joko Widodo termasuk kecil karena hanya diusung
oleh PDI, Hanura, PKB, Nasdem, dan PKPI. Menimbulkan ketakutan
yang berlebihan karena di awal-awal pemerintahannya, banyak kebijakan
yang terjegal di DPR dikarenakan kekuatan Oposisi (partai di luar
Pemerintah) lebih besar ketimbang partai pemerintah, partai yang ada di
luar pemerintahan di antaranya seperti Gerindra, Golkar, PKS, PBB, PPP,
PAN, dan Demokrat. Akan tetapi pada perkembangannya, beberapa
partai politik yang ada di luar pemerintahan menyeberang masuk ke dalam
partai pendukung pemerintahan. Ketakutan-ketakutan itu akan muncul
lagi yaitu bagaimana saat Pesiden Joko Widodo mendapat dukungan
besar di parlemen akan memunculkan kekhawatiran kekuasaan Presiden
akan menguat lagi dan dinamika kehidupan berdemokrasi akan memudar
sehingga Presiden Joko Widodo akan sangat kuat. Kehidupan berdemokrasi
akan melemah seiring melemahnya kontrol dari partai oposisi. Tetapi tanpa
adanya dukungan koalisi yang kuat akan sangat mudah terjadi instabilitas
politik antara Presiden dan parlemen. Sebab dalam sistem multipartai,
sangat jarang terjadi sebuah partai politik meraih kemenangan mayoritas
lebih dari 50% suara.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 143

Kondisi riil bahwa jabatan menteri di kabinet tampaknya dibagi- bagi
kepada partai yang mendukung pemerintahan sehingga terjadi barter politik
yang rentan dengan penyelewengan, karena kita ketahui bahwa jabatan
Menteri merupakan jabatan yang sangat vital di bangsa kita. Bahkan kita
mengetahui bahwa menteri adalah kepanjangan tangan dari presiden di
berbagai sektor. Kabinet yang diisi oleh pejabat partai dan bukan dari
kalangan profesional yang memiliki kompetensi tertentu seperti sistem
pemerintahan Parlemen. Padahal secara jelas dalam UUD 1945, kita
menganut sistem pemerintahan Presidensiil. Sementara itu, jabatan menteri
di kabinet menjadi jabatan politik karena hak prerogatif presiden untuk bisa
menentukan petinggi partai menjadi menteri. Tetapi pada praktiknya
jabatan menteri sering dipakai untuk menggalang dana bagi partai
politiknya.

Kondisi inilah yang harus diperhatikan oleh Presiden masa
Reformasi, yaitu jangan sampai seorang petinggi partai politik, dalam
rangka memperkuat koalisi dengan partai direkrut menjadi menteri.
Pengangkatan menteri berdasarkan komptensi dan kualitas keilmuannya
berkaitan dengan kementerian yang akan dipimpinnya. Politik balas budi
merupakan sesuatu yang wajar, tetapi dalam kaitannya dengan kursi
menteri. Pertimbangan atas asas kemanfaatan dalam penyelenggaraan
pemerintah harus tetap diperhatikan. Lebih dari itu, untuk menjaga
stabilitas politik, koalisi yang telah terbangun harus tetap dijaga. Koalisi
ini idealnya merupakan mayoritas kursi di parlemen, tetapi tetap memberi
peluang bagi terbentuknya oposisi yang memberikan kontrol sehingga
kehidupan berdemokrasi tetap terjaga dengan baik.

Dalam Pilkada dan Pemilu legislatif yang menggunakan sistem
pemilihan gambar partai politik menimbulkan ongkos politik yang luar
biasa besarnya. Pemilihan langsung di daerah harus dibiayai oleh
pemerintah daerah sehingga kita menghabiskan triliunan keuangan negara
untuk menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat kita ini. Walaupun kita
masih terpuruk dalam kemiskinan dan banyaknya pengangguran. Padahal
beberapa akibat dari pilkada langsung adalah konflik antar-pendukung,
politik uang, dan biaya politik bagi calon kepala daerah sendiri juga
sangat besar. Alasan terakhir ini yang nantinya menimbulkan munculnya
banyak korupsi oleh beberapa pemerintah daerah dikarenakan untuk
mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan pada pesta rakyat.

Akhir-akhir ini, banyak anggota DPR dan DPRD terlibat korupsi
memperlihatkan bahwa tujuan menduduki kursi legislatif sebagai wakil

144 NILAI-NILAI KEJUANGAN

rakyat tidak didasari lagi dengan idealisme sebagai wakil rakyat yang merasa
memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, juga
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tetapi
maraknya kasus-kasus korupsi di kalangan legislatif memperlihatkan
bahwa pengawasan atau kontrol terhadap eksekutif tersebut tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Tujuan berpolitik atau memperebutkan kursi
legislatif sudah tidak dalam rangka memperjuangkan visi misi partai atau
aspirasi rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan kekuasaan, jabatan, dan
kepentingan diri sendiri. Sesuatu yang berbeda dengan politikus pada awal
kemerdekaan bangsa kita, yang berjuang murni berdasarkan idealisme
partai. Para politikus kita sekarang ini terjebak dalam materialisme,
individualisme, dan kepentingan sesaat.

Kita bisa membandingkan dengan kondisi Bung Hatta yang menjadi
Wakil Presiden untuk membeli barang kesukaannya saja sampai tidak bisa
terwujud walaupun hanya berwujud sepatu. Bayangkan seorang Wakil
Presiden tidak bisa membeli sebuah sepatu yang sangat didambakannya
seumur hidup, tetapi seandainya kita bandingkan dengan pejabat
sekarang, kita yakin mereka sangat mudah untuk membeli karena hanya
sekadar sepatu.

Ada satu yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita, mengenai
keinginan kecil yang Hatta yang belum terpenuhi. Di masa hidupnya, diam-
diam Hatta ingin memiliki sepatu Bally, yakni sebuah sepatu bermerek
yang harganya sangat mahal. Sudah lama sekali Hatta menginginkan
sepatu Bally. Bahkan ia rela menabung demi mendapatkan sepatu tersebut.
Namun, tabungannya tidak pernah cukup untuk membelinya, karena uang
tabungannya kerap habis untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Hingga
akhir hayatnya, sepatu Bally idaman Bung Hatta tidak pernah terbeli karena
tabungannya tidak pernah mencukupi. Hal yang sangat mengharukan dari
cerita ini, guntingan iklan sepatu Bally itu hingga Bung Hatta wafat masih
tersimpan dan menjadi saksi keinginan sederhana dari seorang Wakil
Presiden Indonesia (Romandhon, 2015: 156).

C. Tantangan dalam Arus Globalisasi

Globalisasi membawa negara-negara bangsa terintegrasi dalam jaringan
global seakan menyatu dalam sebuah “Global Village”. Sebagai bangsa yang
merdeka dan berdaulat dalam rangka memenangkan persaingan di pasar
global, bangsa Indonesia harus memiliki jati diri. Para pendiri negara telah

NILAI-NILAI KEJUANGAN 145

menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai pandangan
hidup bangsa. Kedudukan dan fungsi tersebut bersifat hakiki, karena itu
nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan secara berkelanjutan untuk
membangun karakter bangsa. Menggali dan menanamkan nilai-nilai
Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal secara inheren lewat
pendidikan memiliki fungsi strategis bagi penguatan karakter dan jati diri
bangsa. Kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk
penguatan karakter dan jati diri bangsa. Tantangan mendasar globalisasi
yang akan dihadapi sepertiberikut.

1. Globalisasi dapat menciptakan sikap individualisme, yaitu masyarakat
lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan
bangsa, mulai menipisnya rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial,
gotong royong, rembuk desa/musyawarah, gotong royong, dan
sebagainya.

2. Globalisasi dapat menyebabkan semakin rendahnya apresiasi para
pemuda, yaitu banyaknya generasi sekarang yang sudah melupakan
para pejuang dan jati diri bangsanya dengan fenomena baru, yaitu
lebih mengenal dan mengidolakan tokoh-tokoh dari luar negeri seperti
pemain sepak bola, penyanyi, pemain film, band luar, artis, superhero
luar negeri, semuanya itu dianggap sebagai manusia yang sempurna di
hadapan mereka.

3. Globalisasi menyebabkan pandangan kritis terhadap ideologi
negaranya, yaitu banyaknya masyarakat yang apatis terhadap
ideologi atau falsafah negaranya. Mereka sudah tidak tertarik lagi
untuk membahasnya, bahkan lebih cenderung bersifat kritis dalam
operasionalnya dengan cara membanding-bandingkan dengan ideologi
lain yang dianggap lebih baik.

4. Globalisasi memunculkan yang namanya diversifikasi masyarakat,
yaitu bermunculannya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi
profesional dan berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan guna
mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional.

5. Globalisasi menyebabkan keinginan masyarakat dalam keterbukaan
yang lebih tinggi, yaitu tuntutan masyarakat terhadap penyeleng-
garaan, pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan
dialogis, demokratisasi, supremasi hukum, transparasi, akuntabilitas,
efektivitas, dan efisiensi.

146 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Globalisasi terjadi melalui berbagai saluran, di antaranya pendidikan
dan ilmu pengetahuan, keagamaan, industri internasional dan lembaga
perdagangan, wisata mancanegara, saluran komunikasi dan telekomunikasi
internasional, media elektronik termasuk internet, etika, dan budaya.
Perkembangan teknologi di Indonesia ke arah globalisasi mendapat respons
positif dan negatif. Perkembangan teknologi tersebut di satu sisi dapat
membawa kemajuan bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi di sisi lain
mereka khawatir dengan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan
teknologi itu.

Ada beberapa hal yang menjadi keuntungan dan kelemahan
perkembangan teknologi ke arah globalisasi. Keuntungan dari arus
globalisasi di antaranya adalah: segala aktivitas manusia menjadi lebih efektif
dan efisien, perdagangan dan perindustrian maju pesat, tercipta integrasi
bangsa, sistem transportasi dan komunikasi berkembang pesat, adanya alam
keterbukaan dan kebebasan sehingga masing-masing dapat menyuarakan
haknya, sistem perekonomian yang kuat dapat membawa kemajuan suatu
bangsa, munculnya teknologi-teknologi modern yang dapat dimanfaatkan
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan masyarakat
seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pencemaran lingkungan.

Sementara itu, berikut kelemahan dari arus globalisasi yang sangat
deras masuk Indonesia.

1. Munculnya homogenisasi akibat kemajuan teknologi komunikasi yang
bersifat satu arah yang disebarkan melalui media massa, televisi, radio,
serta saluran internet yang menyebabkan nilai budaya asli mengalami
kemerosotan, bahkan ditinggalkan dan digantikan dengan nilai-nilai
budaya baru yang bersifat global dan modern.

2. Munculnya sikap ketergantungan negara-negara berkembang pada
negara-negara maju karena negara maju membuatsegala peralatan yang
menggunakan teknologi modern yang akan digunakan oleh negara-
negara lain sehingga bersifat global. Hasil teknologi yang dimiliki oleh
negara-negara maju menjadi tanda untuk menunjukkan eksistensi
bangsanya. Karena negara berkembang tidak mampu mengikuti
persaingan bebas, maka akan selalu bergantung pada negara maju.

3. Munculnya keterbukaan dan integrasi menyebabkan batas-batas
wilayah secara geografi tidak lagi menjadi permasalahan penting
sehingga tiap daerah tidak ada batas. Hal tersebut menyebabkan
perkembangan arus globalisasi dalam masyarakat tidak lagi dapat

NILAI-NILAI KEJUANGAN 147

dikontrol dengan baik.

4. Munculnya budaya konsumtif yang disebabkan oleh adanya iklan-
iklan yang ditayangkan di televisi, saluran internet, dan radio sehingga
masyarakat memiliki ketertarikan yang tinggi untuk membeli barang-
barang produksi yang ditawarkan.

5. Munculnya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh adanya
perkembangan teknologi yang dibuat oleh manusia, tetapi
menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan, seperti bahaya
limbah industri, serta pencemaran udara, air, dan tanah.

Globalisasi merupakan perkembangan masyarakat di dunia tanpa ada
batas sehingga tercipta penyatuan masyarakat yang saling bergantung
antara satu dan yang lain. Masa globalisasi ditandai dengan adanya
persaingan bebas dan perdagangan bebas sehingga mereka yang kuat dan
mampu bersaing akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam masa
globalisasi, ada tiga bidang yang dapat mengalami perubahan secara
global, yaitu globalisasi ekonomi, politik, dan budaya. Ada beberapa usaha
yang dapat dilakukan rakyat Indonesia dalam menghadapi globalisasi
tersebut. Pertama, untuk menghadapi globalisasi ekonomi, dapat
dilakukan dengan cara menjalin kerja sama ekonomi, baik secara bilateral,
regional, dan internasional. Sebab dalam era globalisasi ditandai dengan
sistem perdagangan dan pasar bebas sehingga kerja sama ekonomi harus
diikuti oleh setiap negara yang ingin maju dan terlibat dalam tatanan baru
ekonomi dunia.

Kedua, untuk menghadapi globalisasi politik, dapat dilakukan dengan
cara menjalin kerja sama politik baik secara bilateral, regional, dan
internasional seperti OKI, ASEAN, PBB, GNB, dan organisasi lainnya.
Sebab melalui kerja sama politik tersebut, dapat melahirkan keputusan-
keputusan politik yang menjadi dasar terwujudnya perjanjian perdagangan
bebas dan pasar bebas. Ketiga, untuk menghadapi globalisasi budaya,
dapat dilakukan dengan menyeleksi pengaruh budaya luar yang masuk
ke Indonesia. Bagi unsur budaya yang sesuai dengan budaya asli dipakai,
sedangkan yang bertentangan dengan budaya asli Indonesia dihilangkan.
Media komunikasi baik itu melalui media massa, televisi, radio, dan media
internet merupakan sarana yang paling mudah dalam menyebarkan
perilaku global.

Selain persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa,

148 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Indonesia juga menghadapi tantangan menghadapi persaingan di pentas
global, seperti rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia
mengancam daya saing bangsa, lemahnya fisik anak-anak Indonesia karena
kurang olahraga, rendahnya rasa seni dan estetika serta pemahaman etika
yang belum terbentuk selama masa pendidikan. Globalisasi dan
berkembangnya teknologi informasi telah mengakibatkan kaburnya jiwa
semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 serta memudarnya rasa nasionalisme,
patriotisme, dan kecintaan terhadap negara.

Pada awalnya globalisasi didorong oleh kekuatan kapitalisme, yaitu
pemilik modal kuat mendorong munculnya perdagangan internasional.
Pada tahap berikutnya perdagangan internasional berkembang cepat dan
beberapa negara sepakat untuk melakukan perdagangan bebas, yang
menembus batas-batas wilayah negara dan menghilangkan berbagai
hambatan administrasi baik dalam perdagangan, perpindahan manusia,
maupun jasa. Proses globalisasi ini tidak bisa dihindari dan dielakkan
dengan perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi yang
berkembang begitu cepat. Kehidupan masyarakat dunia bagaikan tanpa
batas-batas wilayah negara. Globalisasi dapat menciptakan peluang dan
ancaman.

Di masa depan, orang, barang, jasa dari negara Malaysia atau Vietnam
akan mudah masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya. Bayangkan jika
kita tidak mempersiapkan hal tersebut, pastinya kalau kemampuan,
pengetahuan dan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan kalah
dengan sumber daya dari negara lain maka kita akan dijajah kembali
dengan cara yang berbeda. Diharapkan kemampuan dan kualitas kita lebih
baik sehingga kita bisa melakukan perluasan jaringan di negara lain, jadi
nanti barang, jasa, dan manusia Indonesia bisa melakukan ekspansi ke
negara lain, dan bukan sebaliknya. Kalau kualitas sumber daya manusia,
barang dan jasa kalah dengan negara lain akan menyebabkan banyak
kerugian, contohnya banyak perusahaan yang tutup karena tidak bisa
bersaing dengan perusahaan asing. Kalau itu terjadi akan menyebabkan
pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan
kualitas dan profesionalisme di segala bidang untuk meningkatkan daya
saing bangsa.

Dalam berbagai hal kita mengeluh karena kalah bersaing dengan
produk-produk luar negeri yang lebih baik sekaligus lebih murah. Petani
mengeluh jika panen raya hasilnya menjadi murah karena di saat yang
bersamaan pemerintah juga mengimpor. Supermarket kita dipenuhi

NILAI-NILAI KEJUANGAN 149

dengan buah import dan lebih disukai oleh masyarakat seperti jeruk dari
Cina, apel dari New Zeland, durian montong dari Thailand. Tahu tempe yang
kita makan kedelainya dihasilkan dari Amerika. Barang-barang elektronik
dan otomotif sebagian besar juga produk luar. Para tokoh besar Indonesia
kalau mau perawatan kesehatan juga lebih mempercayai rumah sakit di luar
negeri seperti Singapura atau Jepang. Aksesoris-aksesoris yang dijual di
pasar-pasar tradisional seperti sisir, pita, bando dan lain-lain sebagian besar
didatangkan dari Cina dan Korea. Sementara itu, dalam bidang kuliner kita
juga lebih tertarik dengan restoran cepat saji dari luar negeri.

Kapitalis internasional juga sudah merambah untuk menginvestasikan
modal dalam mengolah sumber daya alam di Indonesia. Tambang dan
kilang minyak beberapa sudah dikuasai oleh perusahaan asing seperti
Chevron, Petronas, Exxon. Perusahaan BUMN Indonesia Pertamina
tidak bisa menggarap semua kilang minyak yang cukup banyak di tanah
Indonesia. Tambang emas di Papua dikuasai Freeport, tambang tembaga di
NTB dikuasai oleh Newmont yang pada tahun 2016 berganti nama menjadi
PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT). Perkebunan sawit juga
beberapa dikuasai oleh asing yaitu perusahaan Malaysia. Perusahaan-
perusahaan milik orang Indonesia sudah jatuh ke tangan perusahaan luar,
seperti kecap/saos ABC, teh celup Sariwangi, kecap Bango, air mineral
Aqua, susu formula SGM, rokok Dji Sam Soe. Beberapa bank nasional dan
perusahaan telekomunikasi juga telah diakuisisi oleh pengusaha asing.

Globalisasi merasuk kepada kehidupan sosial budaya memengaruhi
kehidupan generasi muda bangsa Indonesia, terutama gaya hidup dan
minat kesenian dalam berbagai hal. Cara berpakaian, musik, kuliner, seni
tari banyak dipengaruhi oleh budaya global. Sebagai contoh musik Jawa,
musik keroncong berganti menjadi musik pop. Seni tari dari berbagai
daerah sudah berganti dengan rap, hip-hop, dan tarian modern lainnya.
Jika itu dibiarkan terus dapat melunturkan jati diri atau karakter sebagai
manusia Indonesia. Pengaruh-pengaruh tersebut memang tidak secara
langsung berpengaruh terhadap nasionalisme, tetapi secara keseluruhan
dapat menimbulkan rasa nasionalisme memudar. Sebab globalisasi mampu
membuka cakarawala masyarakat secara global. Maka ketika liberalisme,
materialisme, individualisme, hedonisme dianggap baik, bisa memengaruhi
pola pikir dari masyarakat Indonesia dan bisa melunturkan nilai ketimuran
dari bangsa kita yaitu religius, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas
bisa terkikis dengan pengaruh globalisasi tersebut.

Teknologi informasi yaitu internet sudah sangat maju sehingga

150 NILAI-NILAI KEJUANGAN

dengan mudah dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sekarang anak
muda sudah menganggap kebutuhan internet sebagai kebutuhan penting,
bahkan bisa dikatakan sebagai kebutuhan yang setiap hari harus ada.
Pengetahuan dan teknologi diciptakan pastinya mempunyai tujuan yang
mulia dan baik. Tetapi manusia kadang menyalahgunakan hal-hal tersebut
seperti diciptakannya nuklir untuk menemukan energi baru, akan tetapi
malah disalahgunakan untuk berperang dan membuat bom atom yang
bisa membunuh ribuan orang. Munculnya mesin-mesin pada awalnya
untuk membantu dalam memproduksi barang. Kondisinya berbeda dengan
harapan karena mesin itu menyebabkan orang-orang kaya memperlakukan
manusia seperti mesin dan membayar tenaga manusia menjadi murah.

Internet pada awalnya juga diciptakan untuk mempermudah dalam
informasi dan komunikasi akan tetapi sekarang banyak anak muda
menyalahgunakan internet untuk melihat film porno, kecanduan
permainan online, menyebarkan berita hoax, saling menghujat di dunia
maya, dan kecanduan media sosial sehingga anak muda sekarang rasa
kesetiakawanannya luntur, kita bisa melihat anak muda saling mengobrol,
akan tetapi sambil pegang HP dan berkomunikasi dengan teman di media
sosial. Teknologi terkesan menjauhkan teman yang dekat dan
mendekatkan teman yang jauh. Rasa sosial menjadi tidak ada karena lebih
menyukai untuk bersentuhan dengan media sosial seperti chatting, BBM,
WA, Facebook, Twitter, HP, dan teknologi komunikasi lainnya.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan
suatu negara termasuk Indonesia, baik positif maupun negatif. Pengaruh
globalisasi menyeluruh di berbagai bidang kehidupan ekonomi, ideologi,
politik, sosial budaya dan memengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap
bangsa. Dalam hal ini perlu dilakukan langkah-langkah menyikapi pengaruh
globalisasi secara baik, misalnya seperti berikut.

1. Pengaruh globalisasi (modernisasi) dicegah dan ditangani secara arif.

2. Memperkuat nilai-nilai luhur bangsa dengan sosialisasi intens kepada
generasi muda.

3. Memperkuat daya saing produk nasional dan SDM.

4. Mengeksplorasi kekayaan SDA dengan kemampuan sendiri.

Sebagai bagian kecil dari komunitas dunia, banyak pengaruh luar
yang datang ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, banyak pengaruh dari
Indonesia yang juga dirasakan oleh masyarakat dunia. Bagaimana dalam

NILAI-NILAI KEJUANGAN 151

sejarah Indonesia tentang nasionalisme Sukarno yang mampu
memengaruhi dunia? Label kepahlawanan Sukarno tidak hanya berlaku
dalam negeri, tetapi juga menjadi pahlawan bagi sebagian besar masyarakat
di negara-negara ketiga seperti Kuba, Mesir, Afrika Selatan, dan Pakistan.
Tidak heran jika berkunjung ke negara-negara tersebut, dengan mudah kita
akan menjumpai nama-nama jalan “Sukarno”.

Dalam kunjungan ke Kota St.Petersburg, Rusia, Sukarno tanpa sengaja
melihat sebuah bangunan indah yang tidak lain adalah masjid yang berubah
fungsi menjadi tempat penyimpanan senjata pasca Revolusi Bolshevik.
Dalam pertemuannya dengan Nikita Kruschev, di sela-sela usai perundingan
dua negara, Sukarno pun melontarkan kekecewaannya, ihwal masjid yang ia
lihat tempo hari. Seminggu setelah kunjungan usai, kabar gembira datang
dari pusat kekuasaan, Kremlin di Moskow yang mengumumkan bahwa
masjid di St. Petersburg dibuka kembali untuk beribadah umat Islam. Di
masa sekarang bangsa Indonesia juga telah memberikan sumbangsih besar
dalam kehidupan globalisasi seperti membantu penyelesaian konflik
Rohingya di Myanmar, yang terakhir adalah Konflik Palestina-Israel. Posisi
Indonesia jelas dalam membantu penyelesaikan permasalahan dunia itu.

D. Tantangan dalam Permasalahan Kemiskinan

Maju dan sejahteranya suatu negara tidak ditentukan oleh melimpahnya
sumber daya alam, tetapi oleh kualitas dan karakter sumber daya manusianya.
Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, 80% tanahnya
berupa pegunungan sehingga tidak bisa mengembangkan pertanian dan
perkebunan. Tetapi Jepang mempunyai budaya kerja yang baik sehingga
saat ini menjadi salah satu negara industri terbesar di Dunia. Swiss hanya
11% lahannya yang bisa ditanami. Negara ini tidak memiliki perkebunan
cokelat, tetapi menjadi negara penghasil cokelat terbaik di dunia. Perusahaan
terbesar dunia Nestle juga berpusat di Swiss. Singapura merupakan negara
termaju di kawasan Asia Tenggara, tidak memiliki tambak udang tetapi
merupakan negara pengekspor udang terbesar di dunia. Bahkan udang yang
diproduksi di Singapura berasal dari negara Asia Tenggara termasuk dari
wilayah Indonesia.

Sebaliknya, Indonesia yang melimpah dengan sumber daya alam, hutan,
perkebunan, pertanian, kelautan, tambang, dan sumber daya alam
lainnya, tidak bisa dijadikan pijakan bahwa Indonesia menjadi negara
yang kaya, bahkan kita masih berada di negara berkembang. Masih banyak

152 NILAI-NILAI KEJUANGAN

rakyat dan masyarakatnya yang berada di garis kemiskinan. Menurut BPS,
jumlah orang miskin memang sudah berkurang jika dibandingkan dengan
beberapa tahun sebelumnya. Kita memang bukan negara paling miskin,
jika kemiskinan dikaitkan dengan Human Development Index, meliputi
angka harapan hidup (life expectancy), jumlah orang buta huruf (literacy),
tingkat pendidikan rata-rata (education) dan sumber kehidupan yang layak
(standart of living), maka kita masih lebih sejahtera daripada Timor Leste,
Myanmar, India, Pakistan, Papua Nugini, dan banyak negara Afrika.

Berkaitan dengan kemiskinan ini, banyak hal yang perlu ditanyakan:
Pertama, mengapa sebagai negara dengan sumber daya alam yang begitu
berlimpah (salah satunya tambang emas terbesar di dunia), kita tetap
miskin. Kedua, mengapa ketika kita masih terpuruk dalam kemiskinan,
korupsi terus merajalela sehingga membuat kita semakin miskin karena
dana pembangunan baik dari APBN maupun APBD mengalami kebocoran.
Ketiga, mengapa sistem perekonomian kita tidak pro dengan rakyat.
Banyak kebijakan pemerintah yang justru memiskinkan rakyat. Negara
kita merupakan negara agraris dan mayoritas penduduk kita adalah petani.
Tetapi setelah lebih dari 70 tahun merdeka mengapa mereka masih menjadi
miskin. Banyak petani di pedesaan sekarang ini hanya menjadi buruh tani
yang tidak memiliki tanah yang digarap. Kita kaya beraneka tambang, tetapi
mengapa selalu jatuh ke perusahaan asing. Dalam sektor perdagangan
pemerintah juga terkesan membela para pemilik modal. Sekarang ini sudah
sangat menjamur minimarket di penjuru kota bahkan juga sudah sampai
ke pelosok-pelosok desa yang dampaknya mematikan warung-warung kecil
dan pasar tradisional. Keempat, bagaimana dengan ketentuan Pasal 33
UUD 1945, yang berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan (ayat 1). Kemudian cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak
dikuasai negara (ayat 2). Dan, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat (ayat 3).

Sekarang ini pemerintah memang telah menggulirkan sejumlah
kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di antaranya adalah Kartu
Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa (Bidikmisi) beasiswa untuk mahasiswa
yang berprestasi tetapi tidak mampu, Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau
BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sejahtera, Penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR), mengembangkan ekonomi kreatif dan yang paling utama
di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yaitu dalam pembangunan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 153

infrastruktur struktur seperti jalan Trans Papua, tol di Jawa, tol di
Sumatra, infrastruktur kelistrikan, dan transportasi. Pemerintah saat ini
sudah mulai mempertimbangkan investasi jangka menengah dan panjang,
kita ketahui dari beberapa program tersebut, beberapa kebijakan baru bisa
kita rasakan antara 5-10 tahun kemudian. Tetapi seperti KIS, BPJS dan KIP
merupakan kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi warga Indonesia
yang miskin. Tetapi koreksi untuk BPJS dan KIS bahwa masyarakat yang
menggunakan kartu tersebut saat di rumah sakit atau pelayanan kesehatan
lainnya sering tidak dilayani dengan baik dan prosesnya terlalu ribet
sehingga beberapa masyarakat enggan menggunakan kartu tersebut.

Penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks pembangunan
nasional. Pilihan terhadap konsep dan indikator kemiskinan dalam suatu
masa akan mewarnai berbagai kebijakan yang diambil. Pemakaian konsep
yang berbeda akan melahirkan cara pandang yang berbeda pula. Kemiskinan
merupakan persoalan serius yang perlu penanganan secara intensif dan
selalu diusahakan untuk diminimalisir. Kebijakan yang diambil tanpa
mempertimbangkan akar permasalahan kemiskinan di tiap-tiap daerah
yang bersifat spesifik hanya akan berakhir dengan sia-sia. Secara teori
kemiskinan sesungguhnya ditunjukkan dengan adanya jarak antara nilai-
nilai utama yang berakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan
nilai tersebut secara layak. Selain itu, kemiskinan berkaitan dengan aspek-
aspek material seperti pendapatan dan pendidikan, sedangkan aspek-
aspek non material di antaranya berbagai macam kebebasan, hak untuk
hidup yang layak, serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam
suatu proses pembangunan. Untuk itu, diperlukan alternatif kebijakan
mengurangi kemiskinan dengan cara seperti berikut.
1. Menciptakan lapangan pekerjaan.

2. Memanfaatkan tanah-tanah tidak produktif untuk dimanfaatkan
dalam bidang pertanian maupunpeternakan.

3. Perluasan jangkauan kredit mikro dengan bunga yang ringan dan
syarat mudah.

4. Peningkatan dan kemudahan pelayanan dalam bidang kesehatan,
pendidikan dan layanan publik.

5. Pengembangan kemampuan manajemen dan keuangan serta
penguasaan teknologi (berbasis IT), soft skill dan hard skill dalam
bidang yang ditekuni oleh masing-masing masyarakat.

154 NILAI-NILAI KEJUANGAN

6. Pengembangan struktur ekonomi seperti pasar, koperasi, dan
organisasi ekonomi.

7. Membuka jaringan dan data bersama contohnya bagaimana untuk
mengetahui daerah yang surplus komoditas dan daerah yang
kekurangan dan surplus komoditas untuk menurunkan harga jual
produksi Indonesia.

8. Pengembangan wadah dinamika masyarakat (rembuk kampung,
rembuk desa, rembuk kecamatan, dan lain-lain) yaitu pemberdayaan
masyarakat di tingkat lokal dengan budaya musyawarah dan gotong
royong.

Sebagaimana kita ketahui produktivitas ikan suatu negara bergantung
pada panjang pantainya. Pantai Indonesia cukup panjang, akan tetapi
pendapatan produksi dan ekspor termasuk rendah. Terlihat perbedaan
yang signifikan jika dibandingkan denga negara Cina. Berarti kemampuan
mengeksplorasi kekayaan laut kita masih rendah. Potensi perikanan kita
masih sangat besar, tetapi sumber daya manusia kita yang kurang baik,
bisa dilihat dari indikator banyaknya pencurian ikan terjadi di kawasan
Indonesia. Kebijakan Menteri Kelautan Indonesia Susi Pujiastuti dengan
banyak kapal asing yang ditangkap dan ditenggelamkan menandakan bahwa
bangsa Indonesia sebetulnya sangat kaya, tinggal cara pengelolaannya
seperti apa.

Tabel 3. Pendapatan Sektor Perikanan Laut pada 2014

Berkaitan dengan kasus pencurian ikan oleh nelayan Malaysia,
Filipina, Vietnam tersebut dapat memberikan pelajaran berharga bagi
bangsa kita. Salah satunya adalah agar bangsa Indonesia tidak hanya
membangun di daratan, tetapi juga mengembangkan potensi kelautan.
Jiwa bahari harus kita tumbuhkan bagaimana pada masa Sriwijaya dan
Majapahit kita bisa menguasai lautan di wilayah Asia Tenggara.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 155

Bagaimana orang-orang Bugis sebagai masyarakat yang terkenal mampu
mengarungi lautan dan samudra, bahkan sampai ke Madagaskar di
Afrika dengan kapal Pinisi.

Orang-orang Bugis menyebar di kawasan Asia Tenggara pada masa
pelayaran Nusantara seperti Singapura, Malaysia bahkan sampai ke
Australia sesuai dengan diakuinya Kapal “Pinisi” sebagai Warisan
Budaya Dunia oleh UNESCO di bawah PBB pada tahun 2017. Jadi, kita
sebetulnya bisa menjadi negara kaya dengan memanfaatkan sektor
kelautan. Padahal kita masih punya hutan yang merupakan terluas nomor
3 sedunia. Negara Indonesia juga mempunyai tambang strategis, antara
lain Freeport di Papua merupakan tambang emas terbesar di dunia.
Tidak kalah pentingnya potensi pariwisata Indonesia kalau dikelola
dengan baik terutama infrastruktur akan memberi pengaruh yang cukup
besar bagi masyarakat di Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa ke depan arah kebijakan pemerintah
untuk lebih memfokuskan pada bidang yang disesuaikan dengan wilayah
dan karakteristik masing-masing daerah. Dalam sejarah bangsa
Indonesia kita hanya mengenal tipe dan sistem pemerintahan yaitu
agraris dan maritim sehingga dengan melihat sejarah panjang bangsa,
kita bisa lebih memfokuskan pada dua sektor ini. Pengembangan
teknologi dan informasi diharapkan bisa menyokong kemajuan dari
bidang maritim dan agraris atau pertanian di bangsa kita.

Kita bisa belajar tentang arti kemiskinan dari tokoh Bung Hatta,
bagaimana saat beliau pensiun mengalami kehidupan dalam
kesederhanaan. Bagaimanapun, kemiskinan itu bukan alasan untuk
merengek dan meminta belas kasihan. Dengan senjata tulisan beliau
mampu menghidupi keluarga dengan uang yang didapat dari tulisan-
tulisan. Bangsa kita harus belajar dari sosok seperti beliau, walaupun
dalam keadaan kesulitan beliau masih kukuh untuk tidak meminta belas
kasihan dari siapa pun.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, ekonomi
keluarga Hatta semakin sulit. Ia hidup bersama Rahmi secara pas-pasan.
Uang pensiun yang diberikan oleh negara tetap tidak mampu untuk
mencukupi kebutuhan keluarga. Hingga pernah suatu ketika, sekadar
untuk membayar listrik saja, Hatta tidak mampu. Karena semua dana
pensiunan sudah habis digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya.

156 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Karena memang uang pensiun yang diberikan negara saat itu sangat
kecil. Untuk menyiasati keuangan keluarga yang semakin sulit, ia pun
tidak mau merengek-rengek bantuan pada pemerintah untuk mendapat
belas kasihan. Sebaliknya, Hatta justru lebih memilih untuk
mengirimkan tulisan ke penerbit atau ke surat kabar, guna memenuhi
kebutuhan keluarga (Romandhon, 2015: 154-155).

E. Tantangan dalam Otonomi Daerah

Pada masa Reformasi, Indonesia mulai menerapkan dan member-
lakukan otonomi daerah, dengan mendesentralisasikan berbagai kewe-
nangan atau urusan pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah
tidak lagi sentralisasi, tetapi sekarang sudah terdesentralisasi, dalam arti
daerah memiliki keluasan untuk menyelenggarakan pemerintah secara
lebih demokratis. Kebijakan ini dilakukan untuk memberdayakan
masyarakat dalam pembangunan, memacu kehidupan lebih demokratis
dan memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Tetapi harus
disadari bahwa otonomi harus tetap dalam kerangka NKRI. Otonomi
diharapkan tidak melahirkan raja-raja kecil yang menggoyahkan
keutuhan bangsa kita.

Kondisi semakin ke sini memperlihatkan otonomi cenderung
melahirkan kepala daerah sebagai raja-raja kecil yang merasa paling
berkuasa di daerah. Sekarang banyak peraturan dan keputusan yang
bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di tingkat
nasional. Kekuasaan yang otonomi memunculkan sikap sempit dari tiap
daerah seperti sikap egoisme kelompok (suku, agama, atau ras),
eksklusivisme teritorial (wilayah, daerah dan kawasan), primordialisme,
serta sikap intoleran terhadap kelompok lain, yang mempunyai potensi
menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Sebagai contoh ada provinsi atau
kabupaten/ daerah yang menginginkan calon kepala daerah harus putra
daerah asli. Pengalaman penulis saat merantau di daerah Indonesia timur
saat pilkada dan pemilihan calon pemimpin daerah para elite juga
menggunakan suku dan agama sebagai alat untuk meraup suara karena
isu tersebut itu akan mudah untuk diterima masyarakat pemilih. Kita
juga bisa melihat juga pada kasus pilkada DKI yang baru saya
dilaksanakan wacana agama, ras digunakan untuk menjadi senjata yang
sangat ampuh untuk meraup suara. Semoga ke depan hal-hal tersebut
tidak berulang lagi, sebab bagaimanapun, kita membutuhkan pemimpin-

NILAI-NILAI KEJUANGAN 157

pemimpin yang visioner ke depan untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan bukan mencari pemimpin yang satu golongan dengan kita
atau satu agama dengan kita.

Sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap daerah, sedangkan untuk
kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh gubernur,
selaku kepala wilayah, yaitu wakil pemerintah pusat di daerah sehingga
tidak boleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, dengan alasan
otonomi mengabaikan pengawasan dan pembinaan dari gubernur.
Walaupun dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi kabupaten dan
kota harus bekerja sama dan bersinergi untuk membangun kawasan
sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia masing-
masing yang ada di tingkat daerah.

Otonomi ternyata pada praktiknya tidak setiap daerah benar-benar
bisa otonom, dalam arti seluruh pembiayaan, baik berupa belanja rutin
atau belanja pembangunan dapat ditanggulangi sendiri. Pada umumnya
keuangan daerah masih bergantung dari dana perimbangan yang
bersumber dari APBN pemerintah pusat sehingga yang disebut otonomi
baru sebatas pemberian keluwesan kepada pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Semisal penyusunan
Peraturan Daerah (Perda) sebagai penjabaran dari peraturan
perundangan di atasnya, sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah.
Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan
sistem demokrasi secara langsung. Kondisi ini sebagai antitesis dari
pemerintah sebelumnya yaitu masa pemerintahan Orde Baru masa
kepemimpinan Suharto yang cenderung otoriter dan pemilihan kepala
daerah tidak sedemokratis masa Reformasi sekarang. Tetapi harus diakui
pilkada belum sesuai dengan harapan. Kondisi tersebut bisa terlihat
semakin rendahnya tingkat partisipasi publik masyarakat dalam pilkada,
munculnya politik uang dan konflik yang disebabkan oleh pilkada ini.

Sementara itu, harus diakui bahwa penerapan otonomi daerah pada
masa reformasi belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan tetap saja
menjadi masalah yang cukup pelik dalam penyelesaiannya. Menghadapi
pelaksanaan sistem otonomi daerah terkesan ragu-ragu antara
mengambil tindakan tegas dengan segenap risikonya atau bersifat

158 NILAI-NILAI KEJUANGAN

kompromi seperti yang selama ini masih banyak terjadi. Sikap tidak
tegas terlihat saat evaluasi sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi tidak
ada tindak lanjutnya. Bagaimanapun, kita juga harus bisa melihat
kemajuan dari penerapan otonomi daerah yang tampak pada penerapan
dan peningkatan pelayanan publik. Pendirian pelayanan terpadu satu
atap yang mengurangi kesulitan dalam perizinan yang ribet dan
memakan waktu. Kemudian perencanaan dilakukan dengan sistem
botton up dan top planing yang seimbang sehingga keperluan dan
pertimbangan dari bawah diutamakan dalam perencanaan pembangunan
tersebut.

Tetapi penyimpangan terjadi perencanaan melalui Musrenbang
dikalahkan oleh usulan proyek dari anggota DPRD, yang bertujuan
untuk menggalang konstituennya di daerah pemilihan. Otonomi yang
sudah berjalan pada masa Reformasi telah dianggap mampu mendorong
kehidupan yang lebih demokratis yaitu pemilihan kepala daerah dengan
langsung oleh rakyat. Tetapi kita ketahui bahwa pemilihan langsung ini
membutuhkan ongkos politik yang sangat mahal sehingga banyak kepala
daerah yang terjerat kasus korupsi yang intinya untuk mengembalikan
modal politik yang sudah digunakan pada masa pemilihan kepala daerah.

Dalam sejarah bangsa Indonesia kegiatan otonomi tersebut juga
sudah diterapkan pada masa kedaulatan Sriwijaya dan Majapahit,
bagaimana kerajaan-kerajaan kecil yang tunduk dengan kekuasaan raja
Nusantara. Kondisi sebetulnya bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
tidak perlu mengawasi secara langsung di kerajaan-kerajaan vasal dan
hanya memberikan upeti sebagai tanda bahwa kerajaannya tunduk di
bawah kekuasaannya. Kondisi tersebut bisa berjalan dengan baik selama
pusat Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit kondisinya masih kuat, akan
tetapi jika pusat pemerintahan melemah maka segera kerajaan-kerajaan
vasal melepaskan diri.

F. Tantangan dalam Permasalahan Korupsi

Korupsi adalah topik pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari dari
pegawai kantoran, pegawai pemerintahan, akademisi, ibu-ibu di pasar,
sampai obrolan di angkringan. Penangkapan demi penangkapan terjadi,
baik kepada para pejabat pemerintah daerah maupun pusat bahkan pihak
swasta memberikan kesan pada masyarakat Indonesia dan Internasional

NILAI-NILAI KEJUANGAN 159

dipertunjukkan sebuah drama korupsi yang tidak pernah habis-habisnya.
Kondisi tersebut disebabkan karena pengetahuan moral, etika, dan
karakter yang tidak berjalan baik. Ilmu pengetahuan dan teknologi
seolah- olah berlari kencang, akan tetapi pengetahuan moral, etika dan
karakter berjalan di tempat dan lamban.

Berbagai pihak yang terjerat kasus korupsi sudah melibatkan semua
lini kehidupan berbangsa dan bernegara kita, korupsi melibatkan pejabat
pemerintah, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, pengusaha, ilmuwan,
LSM, penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, kehakiman, Mahkamah
Konstitusi). Sekarang dengan dana desa yang digelontorkan oleh negara
juga mulai mengalami permasalahan seperti ditemukan beberapa kasus
korupsi dana desa yang terbaru bupati di Madura terkena Operasi
Tangkap Tangan (OTT) KPK dan beberapa oknum lainnya. Kesemua
tokoh besar dan terhormat di negeri kita ini bisa dengan mudahnya
terjerumus dalam lubang korupsi yang sudah menggurita. Kondisi
mentalitas para pemangku kepentingan tersebut harus dipertanyakan
seperti kejujuran, tanggung jawab, ketaatan hukum, rela berkorban, dan
pengabdian yang mungkin semuanya semakin luntur karena budaya
hedonis.

Pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak zaman Orde Lama,
Orde baru, dan sekarang Reformasi. Semua presiden di Indonesia pernah
menciptakan kebijakan memberantas korupsi. Tetapi sampai saat ini
hasilnya belum begitu terlihat. Berikut ini beberapa contoh kebijakan
pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Tabel 4. Kebijakan Pemerintah dalam Pembetukan Anti Korupsi

No Waktu Bentuk Kebijakan
.

1 Tahun 1963 Dengan Keppres No. 275 dibentuk Operasi Budhi

2 Tahun 1967 Berdasarkan Keppes No. 228 Tahun 1967
dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi

3 Tahun 1970 Dibentuk Komite Anti Korupsi

4 Tahun 1970 Dibentuk Komisi Empat berdasarkan Keppres
No.12 Tahun 1970

5 Tahun 1977 Dibentuk OPSTIB dengan Koordinator Menpan
dan

pelaksana Operasional Pangkopkamtib

6 Tahun 1982 Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi

160 NILAI-NILAI KEJUANGAN

7 Tahun 1998 Dibentuk KPKPN yang bertugas memeriksa
Kekayaan Pejabat Negara

8 Tahun 1999 Dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi
(TGPTPK)

9 Tahun 2002 Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketika pemerintah membetuk KPK, dasar pertimbangannya adalah
korupsi telah menjadi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime)
maka perlu dibentuk lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa
dalam memberantas korupsi. Meskipun korupsi merajalela, tetapi kita
harus optimis bahwa lambat laun korupsi akan berkurang. Kalau kita
katakan bahwa Indonesia akan bebas dari korupsi mungkin terlalu
optimis, tetapi kalau mengatakan korupsi tidak bisa diberantas berarti
kita juga terlalu pesimis.

Faktor-faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi antara
lain, monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan yaitu diskresi dilakukan
karena tidak semua tercakup dalam peraturan sehingga diperlukan
kebijakan untuk memutuskan sesuatu, lemahnya akuntabilitas, biaya
pemilukada langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam
pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamnya peraturan, dan
pemahaman terhadap konsep budaya yang salah. Korupsi di Indonesia
juga memprihatinkan karena sering kali justru melibatkan aparat
penegak hukum yang justru seharusnya melakukan pemberantasan
korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan. Lembaga
yang paling berpotensi korupsi di Indonesia adalah legislatif, lembaga
peradilan, kepolisian, dan partai politik.

Kasus di institusi tersebut memperlihatkan betapa parahnya korupsi
di Indonesia. Tampak jelas bahwa kita tidak bisa memberantas korupsi
dengan menangkap para pelaku korupsi, tetapi harus diberantas dari
akarnya. Segala kemungkinan yang menyebabkan terjadinya korupsi
harus dibenahi seperti sistem pelayanan, sistem pengawasan, dan sistem
rekrutmen pegawai. Secara teoretis faktor penyebab korupsi adalah
adanya minat (faktor intern), adanya kesempatan (faktor ekstern), dan
adanya rasionalisasi atau pembenaran (faktor mindset).

Faktor pertama, minat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya
dorongan kebutuhan. Jadi, korupsi terjadi karena terdesak oleh

NILAI-NILAI KEJUANGAN 161

kebutuhan, seperti biaya untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan
anak dan kebutuhan untuk berobat keluarga yang semakin meningkat.
Korupsi yang karena terdesak ini biasanya tidak terlalu tinggi. Dari
kondisi minat ini bisa terjadi korupsi karena keserakahan seperti pejabat-
pejabat tinggi yang ada di negeri ini. Kalau dilihat gajinya yang tinggi,
akan tetapi tetap masih banyak korupsi, karena keserakahan ini paling
berbahaya. Minat juga bisa karena gaya hidup dari individu atau
keluarganya yang konsumtif, memiliki barang-barang yang mahal
seperti rumah besar, mobil mewah, perhiasan mahal, baju mahal, tas
mahal, sepatu mahal, suka liburan keluar negeri dan hal-hal mewah
lainnya. Minat korupsi ini bisa juga disebabkan karena iman yang tidak
cukup kuat, adanya rasa malu karena konsekuensi jabatan.

Faktor kesempatan disebabkan sistem manajemen yang lemah, tanpa
pengawasan, pemisahan kewenangan yang tidak tegas dan otorisasi yang
berlebihan sehingga korupsi juga disebabkan karena berbelit-belitnya
sesuatu sehingga untuk bisa mempermudah pengurusan maka seseorang
melakukan korupsi dan penyogokan. Kondisi dari faktor rasionalissi atau
pembenaran bisa muncul disebabkan karena mindset atau cara berpikir
yang tidak benar. Misalnya pembenaran melakukan korupsi karena
gajinya rendah, karena atasannya atau orang lain juga melakukan, karena
merasa sebagai manusia berbuat kesalahan atau kekhilafan itu biasa dan
merasa tidak ada yang dirugikan karena suap dari pengusaha itu tidak
merugikan keuangan negara.

Korupsi yang masih banyak sering disebabkan penegakan hukum di
Indonesia masih lemah (rule of low). Hukum masih bisa ditawar bahkan
dapat dibeli. Akibatnya, hukum seolah-olah bagaikan pedang yang
tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yaitu hukum terlihat akan tajam jika
digunakan untuk menghukum rakyat kecil dikarenakan rakyat kecil tidak
bisa untuk menyewa pengacara yang handal karena membutuhkan biaya
yang cukup mahal. Maksud tumpul ke atas yaitu terlihat hukum saat
mengadili para pejabat tinggi seolah olah menjadi lemah, bayangkan
korupsi pejabat yang sangat merugikan keuangan negara yang sangat
banyak hanya dihukum beberapa tahun saja. Bisa dibandingkan kasus
rakyat kecil yang hanya mencuri ayam, mencuri kayu, mencuri lainnya
juga dihukum dengan cukup berat.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana
korupsi disebutkan (Pasal 2 ayat 2): “Korupsi yang dilakukan dalam

162 NILAI-NILAI KEJUANGAN

keadaan tertentu seperti negara dalam keadaaan bahaya, terjadi bencana
alam atau negara mengalami krisis ekonomi atau moneter, dapat
dipidana mati”. Dengan pasal ini, seorang koruptor dapat dipidana mati,
kalau ini dilaksanakan bisa menjadi efek jera bagi masyarakat Indonesia
yang ingin melakukan korupsi. Kasus megakorupsi E-KTP telah
menjerat beberapa angota DPR, pejabat negara, dan pengusaha, bahkan
Ketua DPR juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Bahkan, ada
beberapa koruptor dana E-KTP yang belum tersentuh hukum. Takutnya
orang-orang ini nanti akan melakukan perlawanan bawah tanah dengan
segala kemampuan untuk memperlemah KPK yang terus melakukan
penangkapan demi penangkapan terhadap kasus korupsi. Korupsi harus
diberantas dan kita sebagai warga negara yang bijak harus mendukung
kebijakan percepatan pemberantasan korupsi karena beberapa alasan:

1. Korupsi menyebabkan pemasukan dari SDA di Indonesia akan
berkurang.

2. Menyebabkan dunia usaha dan kegiatan perekonomian gagal dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Banyak aset negara yang hilang padahal diperlukan untuk melaksa-
nakan pembangunan sekarang dan yang akan datang.

4. Korupsi merusak kehormatan bangsa di hadapan negara lain yang ada
di dunia ini.

5. Korupsi menciptakan lingkungan yang tidak baik karena dapat
menimbulkan rasa saling curiga dan ketidakpercayaan di lingkungan
tersebut.

Sejarah dunia dan Indonesia sebetulnya telah memberikan
pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana VOC masa penjajahan
Belanda bangkrut dan bagaimana Kerajaan Abassyah mulai runtuh yang
ada di Timur Tengah. Kedua pemerintahan tersebut runtuh dikarenakan
korupsi yang merajalela. Kekuatan VOC dan Kerajaan Abassyah yang
semegah itu bisa hancur dikarenakan busuknya para pejabat yang
mengelola keuangan dan kekayaan. Jika uang rakyat tidak dikorupsi
namun digunakan untuk kemaslahatan bangsa, Indonesia akan menjadi
negara yang kaya.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 163

G. Ringkasan

Tantangan bangsa Indonesia adalah hal yang menggugah tekad bangsa
Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah yang
dihadapi sehingga akan merangsang bangsa Indonesia untuk bekerja lebih
giat. Sebetulnya tantangan itu adalah sebuah pijakan atau batu loncatan
untuk bangsa ini supaya bekerja lebih giat untuk mengatasi masalah yang
dihadapi. Tantangan potensial dari bangsa Indonesia terutama: kemiskinan
harta dan ilmu, sifat feodalisme, konsumerisme dan primordialisme
(agama, dan ras/etnik), wilayah yang dibatasi dengan laut, selat, dan
sungai-sungai besar, kesenjangan sosial antara “si miskin dan si kaya” serta
antara pemerintah pusat dan daerah, kesadaran hukum disiplin nasional
yang rendah.

164 NILAI-NILAI KEJUANGAN

BAGIAN KESEPULUH
NILAI KEJUANGAN PEMUDA
DALAM MENGISI KEMERDEKAAN DI

MASA GLOBALISASI

A. Perjuangan Pemuda dalam Sejarah Indonesia

Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman suku, bahasa,
budaya, ras, agama, dan keanekaragaman lainnya. Kearifan budaya
Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etik dan moral,
serta norma-norma yang sangat mengedepankan rasa kebersamaan,
solidaritas, musyawarah, gotong-royong dan nilai-nilai moral lainnya.
Nilai-nilai Indonesia ini nantilah yang akan menjadi modal bangsa
Indonesia dan pemuda Indonesia dalam menyikapi perubahan dunia ke
depan. Jangan sampai budaya Indonesia saat bersentuhan dengan budaya
global akan tersisih karena kalah bersaing. Bagaimanapun, karakter
bangsa yang kita miliki ini seharusnya mampu mendampingi para
generasi muda untuk bersaing di masa globalisasi ini.

Pemuda sebagai salah satu sumber pembangunan bangsa Indonesia.
Pemuda diharapkan mampu menyesuaikan dengan kemajuan iptek
dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan guna
penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Meskipun tidak
dipungkiri bahwa pemuda sebagai objek pemberdayaan sehingga sangat
memerlukan bantuan, dukungan, dan pengembangan kemampuannya ke
tingkat yang lebih supaya menjadi pemuda yang mandiri. Pemuda adalah
masyarakat yang berusia 10-24 tahun. Di sisi lain, seseorang bisa saja
dianggap muda jika mempunyai semangat sebagaimana kaum muda.
Bisa jadi usianya 30 atau 50 tahun, akan tetapi masih berjiwa muda.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 165

Pemuda berada dalam status yang sama dalam menghadapi
dinamika kehidupan seperti halnya orang tua berkewajiban membimbing
pemuda sebagai generasi penerus, mempersiapkan pemuda untuk
memikul tanggung jawabnya yang semakin berat. Pemuda dengan segala
dinamika- nya berkewajiban mengisi akumulator generasi tua yang
makin melemah dan memetik buah pengalaman generasi tua. Dalam
hubungan ini, generasi tua tidak dapat mengklaim bahwa merekalah
satu-satunya penyelamat masyarakat dan negara. Sebaliknya, generasi
muda tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untuk memelihara dan
membangun negara. Pemuda memiliki peran yang lebih berat karena
merekalah yang akan hidup dan menikmati masa depan.

Sejarah Indonesia sudah memperlihatkan peran muda selalu menjadi
bagian penting dalam proses sejarah yang sedang berjalan dalam semua
dinamikanya. Pemuda menjadi komponen kekuatan penting dalam
perubahan zaman. Bangsa Indonesia membutuhkan pemuda-pemuda
yang terdidik yang mempunyai kelebihan dalam pemikiran ilmiah,
semangat, kekritisannya, kematangan logika, kemampuan dalam melihat
permasalahan bangsa, dan memberi solusi. Kita bisa melihat peranan
pemuda dalam sejarah bangsa Indonesia yang sudah tergambarkan
dalam beberapa generasi.

1. Angkatan 1908. Generasi muda angkatan 1908 ini menjadi pelopor
sebuah pergerakan nasional, pergerakan nasional yang mendapat
inspirasi dari pendidikan dan rasa nasionalisme barat dalam melihat
pentingnya sebuah organisasi modern untuk mencapai tujuan.
Meninggalkan perjuangan bersifat kedaerahan menjadi bersifat
nasional sehingga mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa.

2. Angkatan 1928. Generasi muda melalui Sumpah Pemuda tanggal
28 Oktober 1928 para pemuda merasa semakin ingin bersatu untuk
menjadi sebuah bangsa yaitu, bertumpah darah, bangsa dan berbahasa
persatuan, yaitu Indonesia.

3. Angkatan 1945. Generasi muda angkatan 1945 ini mempunyai peran
yang sangat vital, bagaimana tokoh muda sangat aktif dan antusias
dalam proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemuda dalam
peristiwa Rengasdengklok, pemuda dalam mempertahankan kemer-
dekaan mengangkat senjata dengan bambu runcing dan patriotisme
tinggi melawan penjajah yang menggunakan senjata modern.

166 NILAI-NILAI KEJUANGAN

4. Angkatan 1966. Generasi muda dengan kekuatan bersatu mampu
menyelesaikan masalah bangsa dengan menurunkan pemerintahan
Orde Lama menuju masa yang baru. Angkatan 1966 juga dianggap
sebagai penyelamat atas keutuhan NKRI.

5. Angkatan 1974. Generasi muda angkatan 1974 ini menjadi angkatan
yang mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengantarkan
ke masa Reformasi. Dengan sistem pemerintahan Orde Baru yang
otoriter dan militer mereka tidak gentar untuk menyuarakan hal- hal
yang dirasa tidak sesuai dengan harapan rakyat walaupun akan
mengorbankan nyawa atau mungkin dipenjara.

6. Angkatan 1998. Generasi muda angkatan 1998 ini sebagai kekuatan
utama peroboh kekuatan otoriter Presiden Suharto. Dengan gerakan
Reformasi, kembali peran pemuda bisa mengantarkan Indonesia pada
masa yang baru. Diharapkan di masa Reformasi yang tengah berjalan
pemuda bisa membantu bangsa dalam menyelesaikan berbagai
masalah yang melanda bangsa kita.
Bagaimana kekuatan pemuda bisa terlihat dari puisi Taufik Ismail yang

memahami arti seorang pemuda dalam setiap pergantian rezim di pusaran
sejarah bangsa Indonesia.

Puisi (Takut 66, Takut 98)

Karya Taufik Ismail Mahasiswa takut pada dosen

Dosen takut pada dekan

Dekan takut pada rektor

Rektor takut pada Menteri

Menteri takut pada Presiden

Presiden takut pada mahasiswa

Menjadi seorang pemuda yang baru mencari jati dirinya memang
akan terasa lebih mudah untuk mendapatkan pengaruh. Kebanyakan
anak muda mempunyai pemikiran yang instan dan tidak mau
memikirkan yang rumit-umit, cenderung labil atau mengikuti
perkembangan di sekitarnya. Para pemuda beranggapan mereka bebas
melakukan apa saja yang mereka sukai, jika tidak mengikuti
perkembangan, berarti mereka tidak modern atau ketinggalan zaman.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 167

Peran nasionalisme kebangsaaan sekarang mempunyai kedudukan
yang sangat penting dalam menyikapi generasi muda untuk menghadapi
arus globalisasi yang semakin deras masuk ke Indonesia. Bangsa
Indonesia yang hidup dalam jaringan internasional tidak bisa
menghindari perkembangan dunia dengan segala dinamikanya.
Globalisasi dapat berdampak bagi masyarakat secara umum dan pemuda
secara khusus. Sebagai pemuda yang terdidik dan terpelajar, kita harus
dapat memilah-milah dampak dari globalisasi, mana yang patut
dicontoh, dan mana yang tidak.

Membangun watak bangsa atau nation character building sering
didengar dari para founding father kita. Berbeda dengan masa
pergerakan, membangun watak bangsa lebih bersifat populis dan lebih
mengena di hati rakyat karena kebangsaan sebagai suatu nilai
perjuangan dihimpun dalam terminologi nasionalisme. Nasionalisme di
masa globalisasi selalu berbenturan dengan pemahaman yang keliru,
baik dalam konteks nasionalisme maupun dalam konteks globalisasi.
Keduanya tampak berjalan sendiri-sendiri. Kita seharusnya bisa melihat
ada kemiripan yang dapat kita serasikan antara nasionalisme dan
globalisasi. Bahwa nasionalisme lebih banyak mengembangkan nilai
intern seperti budi pekerti, keyakinan terhadap kesamaan pluralisme, dan
kesamaan tujuan dalam memandang ideologi. Sementara itu, globalisasi
lebih banyak membangun transformasi nilai-nilai baru yang bisa
berbenturan dan melahirkan implikasi negatif.

Globalisasi merupakan suatu proses ketika segala sesuatu berupa
kebudayaan, teknologi, perdagangan, investasi, maupun interaksi
antarnegara dapat masuk ke wilayah negara mana saja, tanpa mengenal
batas suatu wilayah. Teori globalisasi juga muncul sebagai akibat dari
serangkaian perkembangan internal teori sosial, khususnya reaksi
terhadap perspektif terdahulu seperti teori modernisasi (Ritzer, 2007:
587). Globalisasi melibatkan pasar kapitalis dan seperangkat relasi sosial
dan aliran komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk kultur, dan
penduduk yang melewati batas-batas nasional via jaringan masyarakat
global. Transmutasi teknologi dan modal bekerja sama menciptakan
dunia baru yang mengglobal dan saling terhubung. Revolusi teknologi
yang menghasilkan jaringan komunikasi komputer, transportasi, dan
pertukaran merupakan pra-anggapan dari ekonomi global, bersama
dengan perluasan dari sistem pasar kapitalis dunia yang menarik lebih

168 NILAI-NILAI KEJUANGAN

banyak area dunia dan ruang produksi, perdagangan, dan konsumsi ke
dalam orbitnya (Ritzer, 2007:590).

Di masa globalisasi ini, budaya luar yang sudah sangat deras masuk
ke Indonesia sehingga pastilah para generasi muda tidak mudah untuk
mempersiapkan dengan baik. Zaman globalisasi ini ditandai dengan
serba mudah, cepat dalam mendapatkan informasi dari penjuru dunia.
Dengan sifat seperti itu, akan lebih banyak dampak globalisasi yang
mereka dapatkan secara tidak sadar, baik dampak positif maupun
negatif. Dampak-dampak bagi para pemuda umumnya mudah
didapatkan dari perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
perkembangan dalam media komunikasi, elektronik, termasuk internet,
dan dalam perkembangan etika dan budaya. Pemuda Indonesia sekarang
memerlukan saringan untuk memfilter setiap pengaruh yang muncul dari
dampak globalisasi sehingga tidak mengancam keutuhan bangsa.

B. Perjuangan Pemuda dalam MengisiKemerdekaan

Perjalanan sejarah melahirkan nilai-nilai sesuai dengan nuansa, suasana
batin, dan dinamika yang mengiringi perjalanannya. Sejarah kejuangan
sarat dengan nilai-nilai yang memberi warna dan makna kejuangan dan
perjuangan bangsa. Nilai kejuangan merupakan landasan, kekuatan, dan
daya dorong bangsa dalam merebut kemerdekaan dan mencapai tujuan
nasionalnya. Nilai kejuangan itu dikenal dengan nama jiwa, semangat,
dan nilai kejuangan 45 atau nilai kejuangan bangsa, merupakan perekat
wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dalam rangka memperkokoh
NKRI. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan juga merupakan
perjuangan yang bukan tanpa tantangan, bukan tanpa pengorbanan.

Prinsip-prinsip yang lahir dari perjuangan mencapai, mempertahankan
dan mengisi kemerdekaan menurut Suhady (2006: 54-55) di antaranya
sebagai berikut.
1. Rasa senasib sepenanggungan dan rasa persatuan yang kuat.
2. Mempertahankan dan mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia

yang berakar pada sejarah dan kebudayaan bangsa.
3. Mengambil segi-segi positif dari kebudayaan bangsa lain yang

bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara.
4. Tridarma: merasa ikut memiliki sesuatu yang menjadi milik umum

NILAI-NILAI KEJUANGAN 169

atau kepentingan umum, milik dan kepentingan bangsa dan negara;
bertanggung jawab untuk mempertahankan milik bersama atau
kepentingan umum; berani berterus terang mawas diri sampai ke mana
kita telah berbuat untuk mempertahankan milik atau kepentingan
bersama tersebut, termasuk di dalamnya nilai-nilai 45 yang menjadi
milik kepentingan bersama seluruh bangsa Indonesia.

5. Rasa kekeluargaan dan prinsip hidup gotong royong.

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan tersebut secara terus-
menerus ditegakkan, ditaati agar ketaatan yang berlaku membudaya
sekaligus sebagai kewajiban akan menjadi norma. Norma inilah yang harus
selalu dilestarikan dari generasi ke generasi. Tanpa adanya kehendak dan
keikhlasan menggali dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan bangsa,
akan membawa generasi penerus kehilangan arah dan pedoman dalam
upaya mempertahankan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 atau nilai-nilai
kejuangan bangsa.

Perjuangan bangsa dalam periode ini tidak terbatas dalam waktu.
Dalam periode ini berlangsung perjuangan yang tidak henti-hentinya
untuk mencapai Tujuan Nasional Akhir, seperti yang dalam Pembukaan
UUD 1945. Dalam tahap perjuangan ini tetap diperlukan jiwa, semangat,
dan nilai-nilai kejuangan yang merupakan landasan dan daya dorong
mental spiritual yang kuat untuk menghadapi segala ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan tahap demi tahap. Dalam periode ini jiwa,
semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang hakiki, yang telah lahir dan
berkembang dalam tahap-tahap perjuangan sebelumnya tetap lestari, yakni
nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945, dan UUD 1945.

Konsep karakter keindonesiaan pada dasarnya adalah sikap moral
kemasyarakatan yang bercorak kepribadian Indonesia yang dijiwai oleh
nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan pada UUD 1945.
Membangun karakter keindonesiaan dengan demikian merupakan suatu
proses memberikan posisi warga negara yang lebih mandiri terhadap
negara, membina etos demokrasi yang bukan sekadar menekankan hak
individual, tetapi terutama menekankan pada pembenahan moral hubungan
antarwarga negara, penanaman nilai kerukunan yang menghasilkan
kepedulian terhadap nasib seluruh masyarakat Indonesia.

Kemungkinan besar yang akan mengalami perubahan adalah nilai-

170 NILAI-NILAI KEJUANGAN

nilai operasional secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif: dalam masa
perjuangan mengisi kemerdekaan kemungkinan nilai-nilai ini akan
bertambah. Kualitatif: kemungkinan besar dalam masa perjuangan mengisi
kemerdekan ini akan terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika
dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 lahir sebagai hasil proses perkem-
bangan sejarah kejuangan bangsa dan berakumulasi hingga mencapai
puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semuanya itu
juga bisa menjadi kekuatan yang melandasi, mendorong perjuangaan bangsa
melakukan perubahan secara gradual pada semua aspek kehidupan politik,
ideologi, sosial budaya, ekonomi dan hankam dalam rangka menciptakan
kehidupan demokratis untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, kebebasan,
persamaan, dan keadilan demi tegaknya bangsa Indonesia. Mengadung nilai
historis psikologis dan merupakan wujud jati diri bangsa Indonesia yang
patriotik religius serta memiliki kesadaran kebangsaan untuk mengabdi
kepada bangsa. Secara teoretis nilai kejuangan bangsa sebagai sistem nilai
budaya bangsa merupakan suatu rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak
yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai
apa yang harus dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa
yang dapat dianggap tidak berharga dalam hidup.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, nilai kejuangan
dimaksudkan untuk menggambarkan daya pendorong, pelawan, dan
pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya
dari penjajahan sehingga bebas merdeka. Berkat pengalaman sejarah
perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah dan mengemban amanat
penderitaan rakyat akhirnya mampu melandasi timbulnya semangat
untuk menjadi bangsa yang bersatu, mempunyai semangat pengabdian,
pengorbanan, sikap perkasa, gagah berani, rela berkorban karena ada
kesadaran dan rasa tanggung jawab membela kebenaran, keadilan, dan
kejujuran demi kebaktian terhadap nusa dan bangsa yang tercinta.

Penjelasan berikutnya ini akan memaparkan tentang peranan pemuda
dalam memberi sumbangsih pada bangsa untuk membantu menyelesaikan
permasalahan bangsa sebagai perwujudan pemuda dalam mengisi
kemerdekaan bangsa kita saatini.

1. Peranan Pemuda dalam Permasalahan Politik

Politik adalah jalur efektif untuk membuat sebuah perubahan dan
kemajuan perjalanan bangsa. Keikutsertaan pemuda sangat dibutuhkan

NILAI-NILAI KEJUANGAN 171

sebagai penerus perjuangan bangsa dan sebagai pewaris yang sah untuk
kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pemuda Indonesia
harus ikut bagian dari perubahan melalui jalan politik saat ini. Indonesia
mendambakan pemuda yang mampu membuat perubahan bangsa ini dan
tidak hanya mendambakan perubahan itu. Sesuai dengan ucapan dari
tokoh besar bangsa kita yaitu Sukarno, Beri aku Sepuluh Pemuda, maka
akan kuguncang dunia. Bagaimana terlihat keyakinan Sukarno sangat
percaya dengan kekuatan pemuda pada bangsa kita. Kedudukan pemuda
menjadi seorang pioner dalam perubahan dalam bentuk ide, gagasan,
inovasi, kreativitas, dan energi bagi segala permasalahan politik pada
bangsa ini.

Fakta yang bisa kita rasakan saat ini adalah banyaknya para pemuda
yang bersikap masa bodoh terhadap politik di Indonesia. Politik tidak
bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Kini, kepercayaan
masyarakat pada dunia politik bangsa kita semkain berkurang yang
disebabkan pudarnya nasionalisme dan profesionalisme yang ada pada
penguasa dan para elite politik, maupun birokrasi yang kini dipenuhi
oleh golongan tua dan kurangnya sumbangsih pemikiran pemuda pada
tataran elite negara. Sebagian besar masyarakat mempunyai pemahaman
bahwa dunia politik sangat buruk dan negatif. Di sinilah dibutuhkan
pemuda yang membuka kesempatan untuk bersuara, berperan dalam
perubahan bangsa ke arah yang lebih baik tentunya.

Sistem multipartai di Indonesia dihasilkan akibat perubahan masa
Orde Baru menjadi masa Reformasi. Tokoh Reformasi bangsa kita
awalnya menyakini bahwa jalan politik menjadi solusi. Sama dengan
kehidupan dan kebijakan bangsa bahwa dalam kita menyelesaikan
masalah dengan satu jalan, maka setelah kita selesaikan, masalah baru
akan muncul dan seterusnya. Sistem multipartai di masa Reformasi
mengakibatkan berbagai masalah seperti gesekan kepentingan dengan
banyaknya partai, biaya partai yang cukup mahal, dan kurangnya rasa
kesatuan. Setelah Reformasi menjadi sebuah kebiasaan, yaitu jika ada
seorang tokoh besar dalam sebuah partai lalu terjadi permalahan dengan
tokoh besar lainnya di partai itu, dia membuat parta baru sehingga
beberapa partai bisa pecah menjadi 4 atau lebih partai yang sama-sama
bertarung dalam arena politik di masa Reformasi ini. Kecenderungan
ketidaksesuaian sistem multipartai dengan konstitusi negara, yang secara
langsung mengarahkan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem

172 NILAI-NILAI KEJUANGAN

presidensial, juga merupakan satu permasalahan yang cukup pelik yang
belum terselesaikan. Ketidaksesuaian antara sistem multipartai dan
sistem presidensial tidak menyokong terciptanya kestabilan
pemerintahan.

Keuntungan dari sistem multipartai adalah semakin banyaknya
akses untuk dapat terakomodirnya berbagai golongan, terlebih untuk
Indonesia yang memiliki golongan masyarakat yang sangat beraneka
ragam. Pada kenyataannya, partai politik kurang efektif untuk dapat
menampung semua aspirasi dari golongan. Kondisi tersebut dapat dilihat
dari masih banyaknya kepentingan politik yang menjadikan aturan yang
terkait mengandung kepentingan politik yang cenderung menguntungkan
partai-partai besar. Hal ini akan menghambat regenerasi partai politik di
DPR RI.

Tahun 2017 ada secercah harapan dari partai baru untuk
kepentingan pemuda yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang
merupakan sekumpulan anak muda yang sepakat menempuh jalan
politik untuk memperbaiki bangsa ini. Peranan pemuda dalam partisipasi
politik secara yuridis sudah terpenuhi melalui penetapan batas minimum
usia. Namun, memungkinkan keterlibatan pemuda hanya digunakan
sebagai formalitas pemenuhan dari undang-undang, yaitu penyalah-
gunaan pemuda oleh elite partai sebagai kendaraan politik dan tetap
menanamkan pandangan-pandangan politik yang konservatif. Kenyataan
itu diperparah ketika fenomena kedinastian dalam tubuh partai politik
dan dinasti di pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh sebab itu,
diperlukan perubahan cara pandang terhadap partisipasi politik, yang
tidak hanya cukup dengan gagasan akan regenerasi yang tidak serius dan
baik.

Pentingnya regenerasi politik, sebaiknya bukan sekadar regenerasi
terhadap usia generasi, tapi juga dalam bentuk pemikiran, visi, dan
pandangan, nilai-nilai utama kepemimpinan, demokrasi, kesetaraan, dan
kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut dapatlah tertampung ketika perubahan
mendasar tersebut dilakukan melalui regenerasi pemikiran pembaharuan.
Hal ini akan berdampak pada kemerdekaan pemuda dalam mengemas
gagasan dengan semangat perubahan tanpa harus dipengaruhi oleh
golongan tua dengan segala kepentingannya, dan terjebak oleh suatu
sistem yang cenderung tidak aspiratif dan akomodatif dalam
pemerintahan yang telah mengakar pada bangsa kita.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 173

Kelompok pemuda di bangsa kita memiliki kesempatan yang besar
dalam meningkatkan partisipasi politiknya. Secara umum pihak
pelaksana wewenang penyelenggaraan pemilu, secara utuh tunduk pada
aturan teknis yang berlaku. Kepentingan elite politik yang secara
langsung terlibat dalam penyelenggaraan aktivitas politik, lebih
mementingkan kepentingan golongan dan terkesan menghambat
keikutsertaan pemuda dengan ideologi yang dibawa. Kenyataan tersebut
cukup menghambat bagi kaum pemuda untuk menembus tembok
penguasa yang telah terbangun sejak lama oleh kepentingan oknum elite
politik.

Di Indonesia sering memandang sebelah mata ketika kemunculan
para muda pada arena politik sehingga ketika pemuda memandang hal
sersebut sebagai penghambat dalam keaktifan dalam arena perpolitikan
bangsa Indonesia. Pemuda selalu dipertanyakan dengan persoalan
pengalaman, kredibilitas, dan modal yang mereka miliki dalam hal
aktivitas politik. Pos- pos pemimpin, baik nasional maupun daerah diisi
mayoritas oleh golongan tua yang tidak mempunyai visi dan misi yang
progresif sehingga proses pembangunan mengalami jalan di tempat
tanpa ada pembaruan yang tampak. Kita sebagai pemuda dalam politik
membutuhkan kesadaran dan kesungguhan dari para pemuda untuk
mempersiapkan diri menjadi para pemimpin di masa yang akan datang.

Menjadi seorang pemimpin membutuhkan banyak kemampuan di
segala bidang, mempersiapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan
informasi yang terus berkembang. Keberadaan pemuda yang paling
utama dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin di
bangsa kita ke depan adalah mempersiapkan generasi muda yang
berkarakter. Manusia itu akan lebih bisa terkendali, jika diawali dari
orang baik menjadi orang pintar, ketimbang orang pintar belajar menjadi
orang baik. Diharapkan pemuda menjadi penyeimbang benturan-
benturan kepentingan para golongan tua dengan fondasi
mempertahankan kemapanan.

2. Peranan Pemuda dalam Permasalahan Globalisasi

Indonesia pada masa globalisasi masih meninggalkan celah dalam
rentannya pengaruh yang mungkin tidak kita kehendaki. Akan tetapi,
mau tidak mau kita harus mengikuti arus globalisasi ini. Oleh sebab itu,
kita sebagai sebuah bangsa harus menyiapkan masyarakat khususnya
untuk menghadapi masa globalisasi yang menyentuh berbagai sendi

174 NILAI-NILAI KEJUANGAN

bidang kehidupan. Garis-garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa
ditandai dengan semakin maraknya motivasi pemuda untuk meraih
kesuksesan demi harumnya nama Indonesia. Sejarah Indonesia merupakan
sejarah yang patut untuk dipertahankan dan ditingkatkan, bukan untuk
dikembalikan pada posisi awal. Ini bukan hanya tugas para generasi tua.
Perlu diperhatikan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi keadilan,
keadilan terhadap hak dan kewajiban. Indonesia memperhatikan betul
setiap celah yang perlu diisi dalam benak para pemuda, yakni kebanggaan
terhadap negerinya melalui cermin para pendahulunya. Jangan biarkan
pemuda masa bodoh dengan kondisi negeri ini, karena pemuda butuh
tuntunan dengan impian menjadi sebuah tujuan selanjutnya memajukan
bangsa Indonesia ke depan.

Masa globalisasi saat ini sebetulnya kalau disadari mampu memberikan
peluang besar terhadap impian pemuda Indonesia. Dalam menghadapinya,
tidak hanya pengetahuan terapan saja yang dibutuhkan, keterampilan, dan
sikap pun menjadi bagian dalam syarat keberhasilan. Namun, adakalanya
masa globalisasi justru mengalihkan target pemuda. Orientasi terhadap
dunia luar yang terasa begitu dekat, rentan mengikis semangat juang
untuk Indonesia, dan meningkatkan rasa individualisme. Pemuda perlu
menanam dan ditanamkan jiwa kepemimpinan. Bertahannya suatu negara
dapat dilihat dari pertahanan warganya. Jiwa kepemimpinan yang terus
dipupuk akan menghilangkan sikap masa bodoh dan sikap anti sosial pada
masyarakat Indonesia.

Semua warga negara dapat memberikan sumbangsih dalam mencip-
takan suasana kepemimpinan, terlebih untuk para pemuda Indonesia.
Adanya dorongan membentuk suatu organisasi atau kelompok untuk
mencapai tujuan bersama yakni memberikan manfaat kepada individu,
masyarakat, dan organisasi. Pemuda akan menjadi tonggak dari sistem
suatu negara dan bangsa. Apakah bangsa itu akan memiliki alur cerita
yang baik atau berakhir buruk di zona degradasi dalam permainan bangsa-
bangsa di dunia ini. Indonesia adalah negara yang menyimpan banyak
bakat pemimpin luar biasa yang berkualitas. Setiap pemuda memiliki
potensi besar dalam mencapai proses kepemimpinan dan mencapai hakikat
jiwa kepemimpinan itu sendiri. Pemuda, khususnya mahasiswa adalah
kumpulan orang-orang terpelajar yang akan mengubah asumsi-asumsi
kuno di masyarakat dengan cara mereka sendiri. Cara yang sesuai dengan
norma, nilai, peraturan, dan gaya karakteristik pemuda Indonesia.

Tersadar ataupun tidak, setiap orang memiliki benih jiwa

NILAI-NILAI KEJUANGAN 175

kepemimpinan dalam dirinya. Akan tetapi, untuk menyempurnakannya,
yang menjadi harta kita adalah jiwa kepemimpinan sehingga perlu
adanya proses pembelajaran agar terarah dengan baik dan selanjutnya
dapat mengarahkan hal lain ke arah yang lebih baik pula. Dengan adanya
pembelajaran dan pelatihan kepemimpinan diharapkan generasi muda
memiliki jiwa kepemimpinan yang cerdas, kreatif, dan inovatif sehingga
kepemimpinan oleh pemuda memiliki dampak yang besar terhadap
pembangunan peradaban di Indonesia. Sebagaimana sebuah ungkapan
menyatakan “Pemuda hari ini pemimpin hari esok”. Baik buruknya sebuah
negara bergantung dari sikap pemuda pada estafet kepemimpinan guna
mempertahankan, mengisi, dan menghasilkan kemerdekaan Indonesia.
Diharapkan tidak dipandang sebelah mata sehingga membuat para pemuda
memiliki semangat ekstra untuk memperbaiki sistem peradaban bangsa
Indonesia ke arah yang lebih baik. Inilah peran pemuda, inilah harapan
bangsa, dengan jiwa kepemimpinannya mampu membawa Indonesia
menjadi Indonesia yang lebih baik lagi dalam menghadapi masa globalisasi
dan di masa-masa selanjutnya.

3. Peranan Pemuda dalam Permasalahan Kemiskinan

Kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sampai
sekarang menjadi permasalahan yang pelik dalam pengentasaannya.
Berbagai kalangan memberikan sumbangan pemikiran ataupun strategi
dalam pengentasan kemiskinan ini, demikian juga kaum muda diharapkan
perannya dalam memberantas kemiskinan di daerahnya.

Pemuda perlu diberi penanaman nilai kesetiakawanan sosial dan
pemupukan jiwa kepeloporan pemuda. Dengan misi tersebut diharapkan
pemuda dapat ikut serta secara proaktif di dalam setiap kegiatan sosial dan
upaya penanggulangan kemiskinan di lingkungannya sehingga nantinya
diharapkan akan tumbuh kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam
kegiatan penanggulangan kemiskinan. Solidaritas sosial yang dimotori
oleh golongan pemuda dan terpelajar, dengan semangat tinggi, tenaga yang
masih kuat dan pemikiran yang masih segar, pemuda bisa menjadi pelopor
gerakan pengentasan kemiskinan, minimal di lingkungan dia berada.

Sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola potensi
pemuda yang sedemikian besar tersebut untuk diwujudkan di dalam karya
pengentasan kemiskinan. Jangan sampai potensi yang sedemikian besar itu
malah tidak tergarap. Karena itulah, dengan menyadari potensi yang cukup
besar itu sebaiknya semua kalangan masyarakat mencoba duduk bersama

176 NILAI-NILAI KEJUANGAN

memberikan peran yang seluas-luasnya bagi pemuda untuk turut serta di
dalam upaya pengentasan kemiskinan. Peran pemuda dalam pengentasan
kemiskinan perlu difasilitasi dengan berbagai hal, terutama berupa
pemberdayaan. Pemuda perlu dibekali pembedayaan seperti manajemen
yang baik yang dapat memecahkan permasalahan dalam pemberantasan
kemiskinan di daerahnya, agar dalam pelaksanaannya dapat bekerja lebih
efektif dan efisien.

Kemiskinan pemuda di masa depan merupakan sebuah hal yang
menakutkan bagi keberadaan bangsa. Kewajiban setiap pemuda untuk
sukses di masa yang akan datang dapat memberikan sumbangan
kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia sehingga kelak bisa menjadi
bangsa yang besar kedepannya.

Lingkungan Luar Mental Belajar
rumah, sekolah, Biaya mahal, Budaya Rendahnya Motivasi, minat,
kerja kurang baik. Lokasi jauh Boros, foya- kejujuran, pantang menyerah,
Fasilitas Dalam foya, Gengsi disiplin, keberanian, setia kawan,
Jalan, informsi, Merasa tidak tinggi percaya diri, harga diri, tabah,
transportasi perlu, Tidak ada Manajemen tangguh, religius
kurang baik minat Tidak memiliki Bekerja
tabungan, Rendahnya Motivasi, minat,
Manajemen kejujuran, pantang menyerah,
keuangan disiplin, keberanian, setia kawan,
percaya diri, harga diri, tabah,
tangguh, religius

Upaya Penaggulangan

Penguasaan akses Mencari Mengubah Belajar

teknologi & beasiswa mindset tidak tinggi Motivasi, minat, kejujuran,

informasi (prestasi & boros, foya- pantang menyerah, disiplin,

Membuka jaringan miskin), foya, gengsi. keberanian, setia kawan, percaya
mengubah diri, harga diri, tabah, tangguh,
Mengembangkan mindset bahwa Memiliki religius
keunggulan pendidikan tabungan, Bekerja
daerah/desa penting, menageme tinggi Motivasi, minat, kejujuran,
pendidikan n keuangan pantang menyerah, disiplin,

sebuah keberanian, setia kawan, percaya

investasi diri, harga diri, tabah, tangguh,

religius

Gambar 22. Masalah Kemiskinan Pemuda di Masa Depan.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 177

Melihat peran pemuda dalam catatan sejarah, posisi pemuda sebagai
salah satu elemen bangsa sangat urgen. Krisis ekonomi yang merambat ke
krisis multidimensi ini belum berakhir. Pemuda yang menjadi penggerak
pada setiap zamannya, kembali dituntut untuk tampil, meski tantangan
yang dihadapi selalu berbeda. Dalam konstruksi pemuda, posisi generasi
muda lebih sebagai subjek dibanding sebagai objek dan pada tingkat
tertentu berperan secara lebih aktif, produktif dalam membangun jati diri
secara bertanggung jawab dan efektif. Artinya, kalaupun masih banyak
pemuda yang berposisi sebagai objek pembangunan maka harus terjadi
perubahan paradigma sehingga posisi mereka sebagai objek bisa berubah
dengan pemberdayaan diri dan kesadaran berkarya. Oleh sebab itu, yang
harus dilakukan pemuda adalah mengubah paradigma dari menjadi objek
pembangunan ke subjek pembangunan. Apabila paradigma pemuda belum
berubah, masih kolot menjadi objek pembangunan. Jangan sampai nanti
pemuda hanya menjadi bentuk kemiskinan yang menjadi fungsi politik.

a. Orang miskin berjasa sebagai kelompok gelisah atau menjadi musuh bagi
kelompok politik tertentu.

b. Isu pokok pertumbuhan dan perubahan masyarakat bisa diletakkan di
atas masalah bagaimana membantu orang miskin.

c. Kemiskinan menyebabkan sistem politik lebih sentris dan lebih stabil.

Dengan demikian, pemuda tidak hanya memiliki tantangan terhadap
dirinya sendiri yaitu melihat sebagai objek pembangunan sebagai warga
miskin, tetapi tantangan luar yang menghampiri seluruh bangsa. Kesadaran
untuk menjadi subjek sangat perlu dihayati bahwa solusi pengangguran
dan berbagai permasalahan pemuda lainnya bisa diselesaikan oleh mereka
sendiri. Kemampuan menyelesaikan masalah mampu mengantarkan
pemuda untuk tampil menghadapi tantangan yang lebih luas lagi yang
dapat diawali dari pemberdayaan pemuda melalui organisasi kepemudaan.

a. Pemberdayaan pemuda sebagai upaya peningkatan kualitas SDM
dilakukan melalui dorongan, bimbingan, kesempatan, pendidikan,
pelatihan dan panduan sehingga mempunyai kesempatan untuk
tumbuh sehat, dinamis, maju, mandiri, berjiwa wirausaha, tangguh,
unggul, berdaya saing, demokratis, dan bertanggung jawab dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan harus terencana,
menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu

178 NILAI-NILAI KEJUANGAN

tumbuh-kembangnya wawasan generasi muda dalam mewujudkan
kehidupan yang sejajar dengan generasi muda bangsa-bangsa lain.
Usaha pengembangan ini merupakan pemerataan serta perluasan dari
tahap sebelumnya dan merupakan rangkaian yang berkelanjutan.

c. Pemberdayaan generasi muda merupakan program pembangunan
yang bersifat lintas bidang dan lintas sektoral, harus dikoordinasikan
sedini mungkin dari perumusan kebijaksanaan, perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta melibatkan peran
serta masyarakat.

d. Penempatkan posisi generasi muda lebih sebagai subjek dibanding
sebagai objek dan pada tingkat tertentu diharapkan agar generasi
muda dapat berperan secara lebih aktif, efektif, dan produktif dalam
membangun jati diri secara bertanggung jawab.

1. Peranan Pemuda dalam Permasalahan Otonomi Daerah

Pemuda adalah agen perubahan yang sangat nyata, agen dalam
pemecahan masalah pembangunan daerah dan bangsa dalam
menyejahterakan masyarakat. Pemuda adalah aset bangsa sehingga harus
dituntut untuk aspiratif, akomodatif, responsif, dan reaktif menjadi problem
solver terhadap permasalahan pembangunan daerah. Pemuda diharapkan
memiliki daya juang, motivasi tinggi dalam bekerja dan harapan tinggi.
Hilangkan pemikiran bahwa pemuda hanya mau bekerja sebagai PNS atau
bekerja di kantoran, dan menganggap kerja di luar kantor atau instansi
besar adalah kerja yang tidak layak.

Diharapkan pemuda sakarang mampu untuk menciptakan lapangan-
lapangan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri. Beberapa tahun ini
sudah sangat tampak bermunculan banyak pemuda yang sukses dalam
berbisnis atau berwirausaha. Masa globalisasi ini, pemuda diharuskan
dapat mengembangkan potensi diri sehingga memiliki daya juang dan daya
saing yang tinggi. Pemuda seharusnya menjadi pionir-pionir dalam praktik
ekonomi bangsa di daerah. Misalnya, menjadi calon wirausaha muda yang
mampu membangun wirausaha di tingkat lokal sehingga menciptakan
lapangan kerja bagi masyarakat. Seperti Andrew Darwis kelahiran tahun
1979 yang mampu mendirikan komunitas daring terbesar di Indonesia
yaitu Kaskus.

Tokoh muda lainnya adalah Riezka Rahmatiana pemilik usaha
Justmine Pisang Ijo ini mengalami sejumlah perjuangan yang panjang

NILAI-NILAI KEJUANGAN 179

untuk dapat meraih kesuksesannya. Berbagai usahanya pernah mengalami
kegagalan sebelumnya, hingga pada 2008 dia menemukan ide untuk
memulai berjualan es pisang ijo. Riezka memulai usaha ini hanya dengan
modal sebesar Rp150.000. Dia berusaha untuk mencari dan mencoba
berbagai resep pisang ijo, termasuk dengan cara belajar langsung pada
pemilik restoran Makassar. Pada awalnya orang tuanya menentang
keinginannya untuk berbisnis di bidang ini, namun tekad yang kuat
akhirnya membawa Riezka meraih kesuksesan. Dia berhasil mendapatkan
berbagai penghargaan, salah satunya adalah The Young Entrepreneur Award.

Kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah yang sudah diterapkan
setelah masa Reformasi, membutuhkan peran pemuda sebagai komponen
utama pembangunan daerah. Pemuda memiliki jiwa pemberani dan
revolusioner sebagai pendobrak zamannya. Jelas bahwa kedudukannya
sebagai pilar, penggerak dan pengawal otonomi daerah. Dengan organisasi
dan jaringannya yang luas, pemuda dan generasi muda dapat memainkan
peran yang lebih besar untuk mengawalnya.

Para pemuda perlu memahami otonomi daerah secara komprehensif.
Mereka harus mampu memahami potensi-potensi yang bisa terjadi dalam
penerapan dan pelaksanaannya. Salah satu dampak adalah potensi konflik
karena bisa menjadi kendala dalam pemuda membantu masyarakat dalam
program otonomi daerah ini. Salah satu solusi adalah segera memahami
lingkungan sosial, lingkungan geografi, lingkungan budaya, lingkungan
adat, dan lingkungan masyarakat secara menyeluruh sehingga kita bisa
mendapatkan data untuk memberdayakan masyarakat itu. Peran yang
dapat dilakukan oleh para pemuda dalam menyukseskan pelaksanaan
otonomi daerah adalah sebagai berikut.

a. Pemuda sebagai mediator atau berperan menjembatani hubungan
antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

b. Pemuda diharapkan berperan memberikan semangat baru kepada
mereka agar dapat optimis lagi dalam menjalani hidupnya di masa
depan.

c. Pemuda sebagai mitra pemerintah dalam kebijakan daerah maupun
dalam pemberdayaan masyarakat.

d. Pemuda sebagai kontrol sosial, karena pemuda merupakan kelompok
yang netral atau bebas kepentingan. Pemuda sebagai kekuatan moral
dalam menyuarakan hal yang benar dan memiliki keberpihakan
terhadap rakyat.

180 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Peranan pemuda dapat dilakukan, baik secara individual maupun
secara kelompok atau tergabung dalam sebuah organisasi kepemudaan.
Seandainya dilaksanakan secara kelompok, peran tersebut dapat berjalan
lebih efektif karena dapat berjalan lebih maksimal, dikarenakan banyak
memiliki sumber daya manusia sehingga ada penyempurnaan peran dan
saling melengkapi di antara individu kelompok tersebut.

Bagaimana kebutuhan pemuda dalam membangun bangsa diharapkan
juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi yang
ada. Untuk mengembangkan peran pemuda Indonesia, kita perlu mengasah
kemampuan reflektif dan kebiasaan bertindak efektif. Daya refleksi kita
bangun berdasarkan bacaan maupun bacaan kehidupan melalui pergaulan
dan pengalaman di tengah masyarakat. Makin luas dan mendalam sumber-
sumber bacaan dan daya serap informasi yang kita terima, makin luas dan
mendalam pula daya refleksi yang berhasil kita asah. Pemuda Indonesia
juga perlu melatih diri dengan kebiasaan untuk bertindak, mempunyai
agenda aksi, dan benar-benar bekerja dalam arti yang nyata. Pemuda
sekarang diharapkan membiasakan diri untuk lebih semangat bekerja dan
bertindak memajukan ekonomi bangsa ketimbang sekadar berwacana
tanpa implementasi yang nyata. Segala sesuatu dan perkembangan iptek
membuka luas ruang berekspresi dan semangat berwiraswasta.

Pemuda di bangsa ini jika ingin bisa berperan produktif di masa depan,
hendaklah melengkapi diri dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan
sehingga benar-benar menjamin terjadinya perbaikan dalam kehidupan
bangsa dan negara kita ke depan. Pemuda harus mampu mengedukasi
masyarakat agar pemahamannya tentang ekonomi bangsa bisa meningkat
hingga mempraktikkan dalam meningkatkan ekonomi bangsa di tengah
masyarakat yang terus berkembang. Sebagai contoh, pertumbuhan
ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari meningkatnya
jumlah penduduk yang berjiwa wirausaha. Kurangnya jumlah masyarakat
yang memiliki jiwa wirausaha di Indonesia, antara lain disebabkan oleh
kurangnya pengetahuan tentang kewirausahaan, kurangnya etos kerja,
kurangnya kerja keras, cepat puas dengan segala sesuatu, kurangnya daya
juang, kurangnya jiwa mandiri, dan kurangnya rasa nasionalisme yang ada
di generasi muda sekarang.

2. Peranan Pemuda dalam Permasalahan Korupsi

Pemuda memiliki peran yang sangat signifikan dalam sejarah Indonesia.
Dimulai dari sejarah perjuangan kemerdekaan sampai pada fase mengisi

NILAI-NILAI KEJUANGAN 181

kemerdekaan dan mengawal keutuhan bangsa. Pemuda juga selalu siap
untuk maju jika ternyata pemegang amanat rakyat tidak menjalankannya
dengan baik. Orde Lama ditumbangkan oleh kekuatan pemuda, begitu
juga dengan Orde Baru. Pada masa Reformasi peran pemuda sebaiknya
mengambil peran yang signifikan mengenai isu korupsi, apalagi dalam
konteks pelemahan KPK.

Namun apakah peran pemuda saat ini hanya sebatas pengawalan dan
wacana dalam permasalahan korupsi? Memang pemuda saat ini banyak
terjebak dalam tindakan responsif bersifat aksi ketika terdapat
pelanggaran. Bahkan, kondisi yang sangat menyedihkan adalah pemuda
saat ini terjebak dalam pragmatisme sehingga mampu dijadikan alat
kekuasaan untuk menghilangkan kekritisannya terhadap korupsi, justru
menjadi aktor penikmat hasilkorupsi.

Pemuda melawan korupsi bukanlah perkara mudah karena korupsi
sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Pemuda harus mampu
melawan atasan yang korupsi, dosen yang korupsi, keluarga atau teman yang
korupsi. Pemuda harus mampu melawan dirinya untuk tidak ikut menikmati
harta hasil korupsi. Ketika berkendara dan ditilang ia harus mampu untuk
tidak menyuap polisi, tidak menyogok aparatur negara dalam mempercepat
urusan pelayanan, tidak menyogok dalam masuk kerja atau menjadi PNS,
melaporkan kepala desa ataupun perangkat yang korup dan lain sebagainya.
Jika hal tersebut dapat dilakukan oleh para pemuda maka kekuatan pemuda
akan menjadi penghalang utama bagi koruptor-koruptor yang merugikan
keuangan negara dan memiskinkan warga negara Indonesia.

Di lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah, pondok pesantren,
desa/kampung, organisasi kepemudaan, pemuda jangan ragu untuk
membuat kelompok studi dan gerakan anti korupsi yang menjadi kegiatan
rutin atau menjadikan sebuah gerakan organisasi. Tindakan konkretnya
dimulai dengan mengawasi penggunaan anggaran lembaga tempat kita
berada dan beraktivitas. Organisasi mahasiswa dan kepemudaan pun harus
mampu secara konkret mengambil bagian. Hal tersebut dapat dimulai
dengan menambah Bidang Anti Korupsi di struktur organisasinya dan
kemudian terjun dalam gerakan anti korupsi. Organisasi pemuda tingkatan
daerah haruslah menjadi pengawas kinerja aparatur di daerah, sedangkan
organisasi pemuda di tingkat nasional haruslah menjadi pengawas kinerja
aparatur di tingkat nasional. Lalu bagaimana dengan pemuda yang tidak
berorganisasi? Meskipun hanya sebagai individu, tidak menutup
kemungkinan seseorang berperan serta dalam pemberantasan korupsi.

182 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Peran tersebut dapat dimulai dari sikap intoleran terhadap tindakan
korupsi, melakukan pengawasan, bahkan sampai pelaporan kasus korupsi
dapat dilakukan oleh setiap orang tidak hanya organisasi.

Jika telah terdapat komitmen untuk berperan dalam pemberantasan
korupsi, maka membuka jaringan dengan sesama pemuda yang juga
berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut dikarenakan
pemberantasan korupsi tidak akan berhasil karena individu, kelompok
ataupun satu organisasi, melainkan oleh gerakan anti korupsi yang kuat,
membudaya dan menjadi gerakan nasional.

C. Nilai Kejuangan Pemuda dalam Globalisasi

Penjelasan tentang nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan
dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan
kemanusiaan yang menyangkut upaya tidak kenal lelah untuk tetap eksis
secara bermartabat. Nilai kejuangan dalam sejarah Indonesia, nilai
kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong perlawanan
dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan
dirinya dari penjajahan bangsa asing. Nilai kejuangan pada zaman sekarang
adalah perjuangan pada pembebasan dari sifat kebodohan, kemiskinan,
penurunan kualitas karakter bangsa.

Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia meliputi religius, semangat
merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa yang
merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, persatuan dan
persatuan, anti penjajah dan penjajahan, percaya diri dan percaya pada
hari depan yang gemilang dari bangsanya, idealisme kejuangan yang tinggi,
berani dan rela berkorban untuk tanah air, kepahlawanan, tidak pamrih,
sepi ing pamrih rame ing gawe, kesetiakawanan kebersamaan dan senasib
sepenanggungan, ulet, tabah, dan disiplin.

Globalisasi membuat dunia transparan seolah-olah tidak mengenal
batas antar-negara. Globalisasi membuat budaya asing dapat masuk
secara mudah dan memengaruhi generasi muda. Budaya asing tersebut
berdampak positif dan berdampak negatif. Mudahnya informasi dengan
pesatnya perkembangan teknologi dan informasi merupakan dampak
positif, sedangkan dampak negatif yaitu mulai lunturnya jiwa patriotisme
pada generasi muda bangsa. Kondisi tersebut terlihat bagaimana para
pemuda lebih suka dalam memakai dan mengonsumsi segala sesuatu yang
berbau internasional. Pengaruh globalisasi yang melanda, telah merusak

NILAI-NILAI KEJUANGAN 183

bangunan negara bangsa kita, yang selanjutnya hendak diubah menjadi
bangunan negara korporasi, sendi-sendi kebangsaan tercabik-cabik oleh
kepentingan pragmatisme, golongan, dan individu. Berbagai kepentingan
bangsa yang lebih besar sering kali justru dikalahkan oleh kepentingan
kelompok dengan imbalan sesaat.

Untuk itu, tentunya diperlukan beberapa upaya dari seluruh bangsa
untuk menghadapi masa globalisasi ini, antara lain bisa terlihat dalam
gambar berikut ini.

Gambar 23. Peta konsep globalisasi dan nilai kejuangan bangsa Indonesia.

Problematika dan tantangan zaman yang kekinian penuh dengan
hambatan, baik dari dalam maupun dari luar. Arus globalisasi
mengharuskan kita untuk bersentuhan dengan teknologi informasi yang
begitu cepatnya berkembang. Bangsa kita membutuhkan para pemuda
untuk bisa dijadikan generasi tangguh untuk bisa berbuat banyak demi
kesatuan bangsa. Pemberian kesempatan kepada anak muda untuk melihat
dan merasakan semua kondisi yang dihadapi bangsa, merasa terpanggil

184 NILAI-NILAI KEJUANGAN

untuk ikut berperan serta dengan memberikan sumbangan pemikiran dan
tenaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa.

Penduduk Indonesia tahun 2017 adalah 260 juta jiwa sehingga bisa
dijelaskan secara sederhana yaitu bahwa dengan jumlah penduduk kita
260 juta berarti musuh kita juga sejumlah tersebut sehingga saat kita
bangun tidur, belajar, di sekolah, bekerja, beribadah, mengikuti upacara
dan lain-lainnya, maka musuh kita juga ikut dalam kegiatan itu. Musuh
kita sekarang adalah diri kita sendiri, yaitu sifat-sifat di dalamnya yang bisa
menghambat kemajuan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang unggul
dibandingkan dengan negara lain. Sifat-sifat tersebut di antaranya sifat
malas, masa bodoh, kebodohan, tidak semangat belajar, tidak semangat
bekerja, tidak semangat beribadah, sifat kemiskinan karena tidak memiliki
daya juang yang tinggi, anarkis, tidak bangga dengan bangsa dan negara,
sifat individu, sifat korupsi, tidak kreatif, dan masih banyak sifat negatif
yang lainnya.

Kita berharap banyak pada nilai-nilai kejuangan mampu berperan
menjadi benteng dalam menghadapi pengaruh buruk globalisme. Nilai-
nilai kejuangan dan nasionalisme telah mengalami degradasi akibat
gempuran nilai-nilai global. Salah satunya adalah nilai-nilai kebersamaan,
gotong royong, musyawarah mufakat, semangat berkorban. Pengaruh
hedonisme, konsumerisme, kapitalisme, individualisme, melahirkan pola
hidup konsumtif, egoisme, dan mementingkan kepentingan individu
daripada kepentingan bangsa. Kehidupan bergotong royong dan ronda di
kampung-kampung di beberapa tempat telah digantikan pada nilai-nilai
transaksional dengan lebih memilih membayar orang daripada bergotong
royong bersama-sama warga desa.

Tentunya semua itu patut diwaspadai sebab negara Indonesia
merupakan bangsa yang pluralis. Sebab nilai-nilai dan semangat
kebersamaan sangat penting untuk membangun keterikatan sebagai
bangsa. Oleh karena itu, penting ditanamkan secara terus-menerus
kesadaran untuk membangun kebersamaan melalui berbagai cara salah
satunya adalah nilai-nilai kejuangan yang ada pada empat pilar kebangsaan
yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Sebagai generasi pengisi kemerdekaan pada masa globalisasi
menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa yang multidimensional
dalam segala aspek masih meninggalkan problematika yang rumit.
Permasalahan tersebut antara lain korupsi yang semakin merajalela,
ketidakadilan yang terjadi di segala aspek, kemiskinan, tumpulnya

NILAI-NILAI KEJUANGAN 185

penegakan hukum, anarkisme sosial, separatisme, adu domba SARA,
kesehatan yang tidak merata, kesenjangan sosial yang tinggi, lunturnya
arti sebuah Pancasila bagi generasi muda bahkan beberapa kelompok yang
ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Bagaimana rasa malas, bodoh, rasa miskin, rasa egoisme, rasa
individulisme, sombong, rakus, dengki, tidak bersyukur semuanya itu
sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari diri masing-masing
masyarakat Indonesia sehingga musuh-musuh itu harus bisa segera
dikalahkan oleh masing-masing individu sebagai bagian dari masyarakat
Indonesia. Bayangkan saat bangsa kita harus maju di segala bidang untuk
bisa bersaing dengan bangsa lain. Seandainya masyarakat dan para pemuda
kita malas untuk belajar, malas untuk bekerja, rasa egoisme yang tinggi dan
mementingkan diri sendiri saya yakin cita-cita bangsa Indonesia yang besar
akan sulit untuk terwujud. Sebaliknya, jika kita memiliki kejuangan yang
tinggi, masyarakat dan para pemuda bersemangat belajar, bersemangat
bekerja, tekun dalam berbagai hal dan mementingkan kepentingan bersama
maka bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar di kemudian hari.

Nilai-nilai kejuangan pemuda sekarang sebagai bagian dari bangsa
yang muncul sesuai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam
periode mengisi kemerdekaan bukannya tidak ada. Nilai keterbukaan,
kebebasan berpendapat, anti korupsi, anti kebodohan, anti kemiskinan,
anti narkoba dan lain-lainnya muncul sebagai antitesis dari fenomena
kehidupan masa kini. Pangkal persoalannya adalah mengapa segala macam
nilai kekinian yang ada tersebut tidak bisa mengatasi permasalahan yang
terjadi. Salah satu penyebabnya adalah seolah berbagai permasalahan itu
belum menjadi musuh bersama bangsa. Nilai “anti” tersebut baru dimiliki
oleh sebagian masyarakat, belum menjadi musuh bersama seluruh rakyat
Indonesia. Untuk itu, menjadi tugas kita semua untuk menggelorakan
semangat dan sikap anti segala permasalahan bangsa sehingga terpateri
dan menjiwai hati sanubari setiap manusia Indonesia.

Nilai-nilai kejuangan yang disinergikan dengan nilai-nilai yang ada
pada masa kini, jika dilaksakanan dengan konsisten diimplementasikan
dalam segala bidang kehidupan bangsa, maka apa yang diidam-idamkan
akan dapat terwujud. Kita harus tetap menjadikan nilai-nilai kejuangan
bangsa (dulu dan masa kini) sebagai senjata moral dalam menghadapi
permasalahan pada masa kini. Diperlukan kemauan, tekad, dan tindakan
nyata dari seluruh warga dalam menghadapi dan melawan apa yang menjadi
musuh bersama.

186 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Kita memiliki karakter yang mulia, tetapi jiwa semangat dan nilai-nilai
kejuangan yang mulia itu tidak akan dengan sendirinya terpancar dalam
kehidupan kita sehari-hari seandainya kita mengawinkannya dengan
tindakan-tindakan yang bertentangan atau tindakan yang tidak mulia.
Watak atau karakter yang baik hanya akan didapat bila dibina, dibangun,
dan ditempa dengan kebiasaan baik secara berkelanjutan, dan dijadikan
suatu tuntunan perubahan tanpa henti. Demikianlah nilai-nilai kejuangan
yang disinergikan dengan nilai-nilai kejuangan masa kini diharapkan dapat
berhasil dalam upaya memerangi dan mengatasi permasalahan bangsa yang
timbul. Diharapkan pemuda dapat memberikan sumbangan bagi upaya
mempercepat pencapaian apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

D. Ringkasan

Nilai-nilai kejuangan pemuda sekarang sebagai bagian dari bangsa
yang muncul sesuai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam
periode mengisi kemerdekaan bukannya tidak ada. Nilai keterbukaan,
kebebasan berpendapat, anti korupsi, anti kebodohan, anti kemiskinan,
anti narkoba dan lain-lainnya muncul sebagai antitesis dari fenomena
kehidupan masa kini. Hal-hal nyata bisa dilakukan pemuda di antaranya
yaitu peranan pemuda dalam politik, peranan pemuda dalam globalisasi,
peranan pemuda dalam kemiskinan, peranan pemuda dalam otonomi
daerah, dan peranan pemuda dalam mengentaskan korupsi.

NILAI-NILAI KEJUANGAN 187

DAFTAR PUSTAKA

Abdurakhman, dkk. 2015. Sejarah Indonesia. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Achmad, Sri Wintala. 2016.PolitikdalamSejarah Kerajaan Jawa. Yogyakarta:
Araska Publisher.

Adam, Asvi Warman. 2007. Seabad Kontroversi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
Adiwijoyo, Suwarno. 2000. TNI Antara Tuntutan Reformasi dan
Beban Sejarah. Jakarta: Penerbit Intermasa.

Amal, Ichlasul dan Armaidy Armawi (Penyunting). 1996. Sumbangan Ilmu
Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarta: UGM
Press.

Aman. 2015. Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945–1998. Yogyakarta:
Ombak.

Anderson, Benedict. 2011. Imagined Communities. Komunitas-Komunitas
Terbayang. Yogyakarta: Insist Press.

Anggraeni. 2004. Nasionalisme. Buletin Psikologi: No. 2 Tahun edisi
Desember. Yogyakarta: UGM. Halaman 61-72.

Aprianita, Tantrina Dwi. 2008. Bung Karno Sang Proklamator. Jakarta: Pacu
Minat Baca.

Aprianita, Tantrina Dwi. 2008. Jenderal Sudirman, Berjuang Sampai Akhir
Hayat. Jakarta: Pacu Minat Baca.

Arndt, H.W. (penyunting). Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa
Orde Baru. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Budiharjo. 2015. Pendidikan Karakter Bangsa, Membangun Karakter Bangsa.
Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Budiyono, Kabul. 2007. Nilai-nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa
Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Chusbiantoro, Jauhari dan Agus Sulistya. 2016. Buku Panduan Museum
Perjuangan Yogyakarta. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Museum Perjuangan Yogyakarta.

188 NILAI-NILAI KEJUANGAN

Daldjoeni. 1884. Geografi Kesejarahan II Indonesia. Bandung: Penerbit
Alumni.

Darini, Ririn. 2013. Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu Buddha.
Yogyakarta: Ombak.

De Jong, J.P.B De Josselin. 1971. Kepulauan Indonesia Sebagai Lapangan
Penelitian Etnologi. Jakarta: Bharatara.

Dewan Harian Daerah Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi
Jawa Tengah. 2013. Pembudayaan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai
Kejuangan 45 Dalam Rangka Wawasan Kebangsaan. Semarang:
Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah.

Djakariah. 2014. Sejarah Indonesia II. Yogyakarta: Ombak.
Feith, Herbert dan Lance Castles (editor).1988. Pemikiran Politik Indonesia

1945-1966. Jakarta: Penerbit LP3ES.
Gonggong, Anhar & Musa Asy’arie. 2005. Sketsa Perjalanan Bangsa

Berdemokrasi. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
Gunandjar, Agun. 2013. Pancasila Sebagai Rumah Bersama. Jakarta: PT.

Wahana Semesta Intermedia.
Hariyono. 1995. Mempelajari Sejarah Secara Efektif. Jakarta: Pustaka Jaya.
Hutagalung, Saut P. 2014. Tanggapan Atas Substansi Perikanan Dokumen:

“Indonesia Agri-Incorporated: Revolusi Pembangunan Pertanian Menuju
Visi Pertanian Indonesia 2045”, http://kskp.ipb.ac.id/wp-content/
uploads/2014/12/2014-12-08-IAI-Saut-P-Hutagalung.pdf.

Kemalasari, Ciciek. 2008. Pattimura. Patriot Maluku Berjiwa Besar. Jakarta:
Pacu Minat baca.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pengatar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah
Pergerakan Nasional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi
Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kartodirdjo, Sartono. 2014. Pengatar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900.
Yogyakarta: Ombak.

Kartodirdjo, Suyatno. 1989. Fungsi Pengajaran Sejarah dalam Pembangunan
Nasional, Historika. No. 5. Tahun III. Surakarta: Program
Pascasarjana IKIP Jakarta KDK UNS.

Kochhar, S.K. 2008. Pembelajaran Sejarah: Teachingof History.
Diterjemahkan oleh Purwanta dan Yovita Hardiwati. Jakarta: PT.
Grasindo.

Kusuma, Doni. 2015. Pendidikan Karakter. Yogyakarta: PT. Kanisius.
Lickona. 1992. Educating for Character: How our school can teach respect &

responsibility. New York: BantamBooks.
Lombard, Denys. 1976. Sumbangan Kepada Sejarah Kota-Kota di Asia

NILAI-NILAI KEJUANGAN 189