1 ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PROSES REKRUTMEN PEGAWAI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DI KELURAHAN GELORA JAKARTA PUSAT SKRIPSI Disusun Oleh : Nama : CASMAD NPM : CA181120916 Program Studi : Administrasi Publik PROGRAM STUDI ADMINISTRASI INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI JAKARTA TAHUN 2022
2 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian .................................................. 1 B. Ruang lingkup Penelitian ................................................... 5 C. Pertanyan Penelitian ......................................................... 5 D. Tujuan Penelitian ............................................................... 6 E. Manfaat Penelitian ............................................................. 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu ......................................................... 7 B. Kajian Literatur ................................................................. 14 1. Teori Kebijakan Publik. …………………………………... 2. Teori Rekrutmen ………………………………………….. 3. Kualiatas Sumber Daya Manusia ………………………. 14 23 26 C. Kerangka Konseptual ........................................................ 31 D. Model Konseptual ............................................................. 32 BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian ........................................................... 34 B. Operasionalisasi Konsep ....................................................... 35 C. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 37 D. Penentuan Informan ............................................................. 40 E. Teknik Analisis Data .............................................................. 41 F. Lokasi dan Jadwal Penelitian ................................................ 43 BAB IV PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian ....................................... 44 B. Hasil Penelitian ..................................................................... 46 C. Pembahasan ......................................................................... 63
3 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................... 71 B. Saran ..................................................................................... 72
4 ABSTRAKSI MENGANALISIS TRANSPARANSI DALAM PROSES REKRUTMEN PEGAWAI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DI KELURAHAN GELORA JAKARTA PUSAT Penerimaan petugas kebersihan merupakan kegiatan atau proses dalam menentukan atau mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang diembankan. Karena tercipta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien tidak akan terlepas dari tingkat adaptifnya aparatur/pegawai yang dimiliki dengan berbagai perubahan yang ada. Tujuan utama dari proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan atau posisi tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di tempat dia bekerja untuk waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora jakarta pusat. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data didapat melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah ditentukan. Hasil dari penelitian ini adalah Transparansi dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora Jakarta Pusat dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu: ada tidaknya kerangka kerja hukum, ada tidaknya akses masarakat terhadap transparansi anggaran, efektif tidaknya hasil audit independen, dan ada tidaknya keterlibatan masyarakat adalah baik dan sudah dapat memenuhi ke-empat unsur diatas dengan beberapa catatan kekurangan yang kedepan untuk dapat ditingkatkan pemenuhan asas dan nilai transparansi kerja dan kinerjanya. Kata kunci: transparansi, rektrumen, Pegawai penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU)
5 ABSTRACT ANALYZE TRANSPARENCY IN THE RECRUITMENT PROCESS FOR HANDLING PUBLIC FACILITIES AND INFRASTRUCTURE IN GELORA VILLAGE, CENTRAL JAKARTA. Acceptance of cleaners is an activity or process in determining or obtaining the quality of human resources who work according to the duties and responsibilities assigned. Because the creation of an effective and efficient regional government will not be separated from the adaptive level of the apparatus/employees owned by the various changes that exist. The main purpose of the recruitment process is to get the right person for a certain position or position, so that the person is able to work optimally and can stay where he works for a long time. This study aims to analyze transparency in the recruitment process for handling public facilities and infrastructure in Gelora Village, Central Jakarta. The research method in this study uses a qualitative approach with data sources obtained through interviews with several predetermined informants. The results of this study are transparency in the recruitment process for handling public facilities and infrastructure in the Gelora Village, Central Jakarta using 4 (four) indicators, namely: the presence or absence of a legal framework, whether or not public access to budget transparency is effective, whether or not the results of independent audits are effective, and the presence or absence of community involvement is good and has been able to fulfill the four elements above with some notes of shortcomings in the future so that the fulfillment of the principles and values of work transparency and performance can be improved. Keyword: Transparency, Recruitment Process, Hanling Public Facilities and Infrastructure.
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Sistem penerimaan petugas dalam suatu instansi akan berdampak pada pekerjaan yang nantinya akan diemban, sebagaimana yang terjadi dalam penerimaan petugas kebersihan. Prosedur administasi adalah proses atau rangkaian tindakan yang harus dijalankan dengan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses administrasi tersebut, syarat dalam suatu proses penerimaan adalah kelengkapan berkas administrasi dan akan menjadi tolak ukur. Penerimaan petugas kebersihan merupakan kegiatan atau proses dalam menentukan atau mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang diembankan. Karena tercipta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien tidak akan terlepas dari tingkat adaptifnya aparatur/pegawai yang dimiliki dengan berbagai perubahan yang ada. Tujuan utama dari proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan atau posisi tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di tempat dia bekerja untuk waktu yang lama. Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama. 1
2 Terdapat persayaratan yang harus dipenuhi peserta dalam mengikuti perose rekrutment sebagaimana dpat dilihat pada gambar berikut: Gambar.1.1 Persyaratan Calon PPSU Sumber: Kelurahan Gelora, 2022 Setelah memenuhi persyaratan tesebut calon PPSU juga harus mengisi kelengkapan berkas dan mengikuti seleksi yang diawali dari seleksi administrative, praktek lapangan, test tetulis hingga wawancara. Dari pengujian inilah akan diumumkan hasil seleksi pada tanggal yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan kewajiban atas penertiban sampah di jalan- jalan utama penanganan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota administrasi Jakarta Pusat, dalam melakukan kegiatan rekrutman Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) khususnya pekerja penyapu jalan yang masih seringkali menghadapi permalasahan untuk dapat memperoleh pekerja dengan kualitas yang baik,
3 berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah Kurangnya pemahaman masyarakat atau calon pelamar kerja terhadap prosedur perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang diberlakukan oleh pihak dari Kelurahan Gelora. Masih minimnya tenaga pekerja penyapu jalan yang tidak sesuai dengan rasio pekerjaan yang diemban oleh bagian sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Sebagaimana survey kajian dampak PPSU terhadap kesejahteraan masyarakat yang dikeluaskan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta tahun 2017 menunjukkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk pelayanan PPSU adalah sebesar 67,12% yang dapat dikategorikan cukup dan membutuhkan pembenahan lebih baik kedepan termasuk masalah transparansi dalam proses transparansi dalam rekrutmen tenaga PPSU. Beradasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan ditemukan permasalahan terkait proses rekrutmen pegawai PPSU di kelurahan Gelora seperti: 1. Menurunnya kualitas pekerjaan penanganan sarana dan prasarana umum 2. Kurang displinnya pekerja penanganan sarana dan sarana umum
4 3. Adanya pengaduan warga sekitar tentang keberadaan PPSU dari luar Wilayah Gelora 4. Proses seleksi yang kurangnya SDM dalam bidang rekruitmen PPSU menyebabkan banyak tenaga kebersihan yang diterima tidak dapat mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan baik. 5. Rendahnya pemahaman tentang peraturan sehingga sering terjadinya tidak hadir dalam pekerjaan tanpa keterangan 6. Proses seleksi yang kurang teliti dalam melihat kesungguhan dan kompetensi pelamar menyebabkan banyak tenaga kebersihan yang diterima tidak dapat mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan baik (ugal-ugalan). Peneliti juga melakukan observasi di lapangan dengan menanyakan kepada 20 Petugas PPSU terkait transparansi proses rekrutmen dan diperoleh data sebagai berikut: Tabel 1.1 Respon Petugas PPSU Kelurahan Gelora Data Diolah Peneliti, 2022. 0 20 40 60 80 100 Adanya Kerangka Kerja kemudahan akses audit yang efektif keterlibatan Masyarakat Realita Harapan
5 Dari tabel diatas dapat dilihat adanya gap antara realita dengan seharusnya dari transparansi proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di kelurahan Gelora Jakarta Pusat baik dari aspek adanya kerangka kerja, kemudahan akses masyarakat, efektivitas audit baik internal maupun eksternal maupun dilibatkannya masyarakat dari awal proses rekrutmen pegawai PPSU di Kelurahan Gelora. Berkaitan dengan penyiapan personil pekerja melalui kegiatan rekrutmen yang mengacu pada tujuan kebersihan lingkungan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora Jakarta Pusat, masih ada hal-hal yang dapat menjadi masalah dengan yang terjadi di lapangan, maka peneliti mengambil judul : “Analisis Transparansi Dalam Proses Rekrutmen Pegawai Penanganan Sarana Dan Prasarana Umum Di Kelurahan Gelora jakarta pusat”. B. Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini hanya menganalisis proses transparansi dalam rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU). 2. Objek penelitian disini adalah kantor Kelurahan Gelora Jakarta Pusat.
6 3. Penelitian dilakukan pada proses rekrutment pegawai PPSU di Kelurahan Gelora tahun 2021. C. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latara belakang penelitian dan Ruang Lingkup diatas maka pertanyaan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana transparansi dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora Jakarta Pusat? 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kelurahan dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora jakarta pusat? 3. Upaya apa yang dilakukan oleh Kelurahan Gelora Jakarta Pusat untuk menunjukkan transparansi dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum? D. Tujuan Penelitain Berdasarakan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis transparansi dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora jakarta pusat. 2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak kelurahan dalam proses rekrutmen pegawai PPSU di
7 Kelurahan Gelora jakarta pusat? 3. Untuk menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh Kelurahan Gelora Jakarta Pusat untuk menunjukkan transparansi dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum. 4. Manfaat Penelitian Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 1. Aspek Akademik Diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan tentang bidang-bidang yang terkait, khususnya proses rekrutment petugas kebersihan atau SDM yang professional dengan penuh tanggung jawab serta berkeadilan. 2. Aspek Praktis Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang implementasi kebijakan dan proses rekrutmen penanganan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora Jakarta Pusat. 3. Aspek Kebijakan Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah dan menjadi bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan Implementasi Kebijakan dan Proses Rekrutmen.
9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti diantaranya sebagai berikut : 1. Yuni Syarofah, 2020, Jurnal STIALAN Vol.2 No.1. Efektivitas Program penangan sarana dan prasarana umum (PPSU) pada saluran air tingkat kelurahan Slipi Kelurahan palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas penanganan prasarana dan sarana umum pada saluran air tingkat kelurahan. Manfaat penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemprov DKI dalam rangka Efektivitas Penangangan
10 Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pada saluran air tingkat kelurahan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi pembangunan daerah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program pelayanan penanganan prasarana dan sarana umum pada saluran air tingkat kelurahan Slipi Kelurahan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat belum efektif. Solusi yang ditawarkan adalah perlu dilakukan evaluasi kinerja dan capaian Program Pelayanan Prasarana dan Sarana Umum pada Saluran Air di Kelurahan Slipi Kelurahan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam melakukan alokasi tim PPSU dengan lebih memperhatikan masing-masing petugas di setiap shiftnya, perlu peningkatan koordinasi antar petugas implementor Program Pelayanan Prasarana dan Sarana Umum pada Saluran Air di Kelurahan Slipi Kelurahan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan monitoring bulanan. Dan memperjelas target secara kualitas dan kuantitasnya agar lebih terukur kinerjanya. Persamaan dengan penelitian ini adalah: sama -sama melakukan analisis pada pegawai PPSU sebagai salah satu unit pada tingkat kelurahan yang betanggungjawab menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan diwilayahnya, sementara perbedaannya ada pada objek penelitian dan focus penelitian dimana pada peneitian ini difokuskan pada transparansi proses rekrutmen pegawai PPSU.
11 2. Ika wahyu Riani, 2020, Repository Uinjkt.ac.id, Persepsi masyarakat terhadap kinerja petugas penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU) di kelurahan Kebagusan Jakarta Selatan. Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap satuan petugas PPSU di wilayah Kelurahan Kebagusan. Persepsi tersebut akan menunjukkan pandangan baik atau tidak berdasarkan kinerja PPSU di Kelurahan Kebagusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengolahan data dengan skoring. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kuisioner kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja petugas PPSU di wilayah Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan secara keseluruhan ialah baik dengan hasil skor rata-rata yaitu 4,04 (baik). Dengan rincian persepsi masyarakat secara umum terhadap petugas PPSU di Kelurahan Kebagusan mempunyai skor 4,11 (baik), dan persepsi masyarakat terhadap kinerja petugas PPSU Kelurahan Kebagusan mempunyai skor 3,98 (baik). Persamaan dengan penelitian ini adalah: sama-sama melakukan analisis pada pegawai PPSU sebagai salah satu unit pada tingkat kelurahan yang betanggungjawab menjaga dan memelihara
12 kebersihan lingkungan diwilayahnya, sementara perbedaannya ada apda objek penelitian dan focus penelitian dimana pada peneitian ini difokuskan pada transparansi proses rekrutmen pegawai PPSU, sementara pada penelitian terdahulu menganalisis persepsi masyarakat terhadap kinerja PPSU. 3. Jilita Cahya Putri, 2021, Jurnal Media Undip, Implementasi Kebijakan penanganan sarana dan prasrana umum (PPSU) tingkat kelurahan provinsi DKI Jakarta Studi Kasus kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan Duri Kepa Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasinya kebijakan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan Infrastruktur dan publik fasilitas (PPSU) Tingkat Kelurahan DKI Jakarta cukup baik. Itu bisa dilihat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga akhir pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 Pada penanganan Prasarana dan fasilitas umum tingkat desa. Tetapi masih ada sedikit kendala dalam perilaku ketenagakerjaan pekerja PPSU, dukungan publik, dan komunikasi antarorganisasi dan pelaksana kegiatan.
13 Untuk mengatasi hambatan tersebut maka peneliti merekomendasikan untuk membuat sanksi tertulis. kemudian kembangkan lingkungan kerja yang nyaman dan pendekatan terhadap masalah PPPSU. Persamaan dengan penelitian ini adalah: sama-sama melakukan analisis pada pegawai PPSU sebagai salah satu unit pada tingkat kelurahan yang betanggungjawab menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan diwilayahnya, sementara perbedaannya ada apda objek penelitian dan focus penelitian terdahulu lebih menganalisis tentang implementasi kebijakan yang belaku. 4. Rahmi Hermawati, 2019, Jenius Vol. 2 No. 2. Pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap produktivitas pegawai PPSU (studi kasus di penanganan prasarana dan sarana Pada Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan memperoleh bukti empiris dan kesimpulan tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi terhadap produktivitas pegawai sarana dan prasarana umum (PPSU) di perkotaan lebak bulus jakarta Selatan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa atau hubungan yang positif dan kesejahteraan antara gaya kepemimpinan dan kompetensi terhadap produktivitas pegawai secara bersama-sama atau simultan adalah sebesar r = 0,377, hal ini menunjukkan bahwa produktivitas pegawai pada PPSU kelurahan lebak bulus jakarta selatan dipengaruhi oleh kepemimpinan 37,7%, sedangkan atau 62,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diuji dalam penelitian ini.
14 Hasil persamaan regresi adalah linier berganda yaitu y = 27,117 + 0,008X1 + 0,817 X2 artinya jika kekuatan kepemimpinan (X1) naik 1 satuan maka akan meningkat 0,008 dan kompetensi (X2) naik 1 satuan maka akan meningkat 0,817. Persamaan dengan penelitian ini adalah: sama-sama melakukan analisis pada pegawai PPSU, sementara perbedaannya ada pada objek penelitian dan focus penelitian terdahulu lebih menganalisis tentang pengaruh kepemimpinan dan kompetensi petugas PPSU terhadap produktivitas kerja. 5. Irawaty, 2019, Jurnal Administrasi Publik Vo. 2 No. 1. Analisis kinerja petugas PPSU dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Balekembang. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menganalisis kinerja petugas PPSU di tingkat kelurahan untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, khususnya di Kelurahan Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen yang dilakukan kepada petugas PPSU dan masyarakat Balekambang. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja petugas PPSU di Kelurahan Balekambang telah optimal dalam Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat kelurahan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat belum berpartisipasi sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Gubernur, karena mereka telah menyediakan makanan dari uang yang mereka kumpulkan melalui kas RT. Dapat disimpulkan
15 kinerja PPSU telah sesuai dengan Peraturan Gubernur, namun apa yang belum dipenuhi adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi yang dinyatakan dalam peraturan sebenarnya dalam bentuk fisik, tetapi masyarakat setuju untuk berpartisipasi dalam bentuk lain. Uang yang ditampung dalam bentuk benda adalah bentuk partisipasi masyarakat kelurahan Balekambang saat ini. Persamaan dengan penelitian ini adalah: sama-sama melakukan analisis pada pegawai PPSU sebagai salah satu unit pada tingkat kelurahan, sementara perbedaannya ada pada objek penelitian dan fokus penelitian terdahulu lebih menganalisis tentang kinerja petugas PPSU. 6. Puteh, 2020, ResearchGate, The influence of Recruitment and career Development toward employee performance: A mediating role of competence. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rekrutmen dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada bank syariah dengan kompetensi sebagai variabel mediasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 230 responden dan data dianalisis menggunakan Program SEM AMOS Versi 20. Hasil analisis data, rekrutmen berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja dan kompetensi, pengembangan karir berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja dan kompetensi, kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai, kompetensi memediasi pengaruh rekrutmen dan karir pengembangan kinerja pegawai secara parsial. Terdapat indikator perencanaan rekrutmen dalam rekrutmen yang
16 tidak sempurna, indikator eksposur dalam pengembangan karir yang tidak informatif, dan indikator pengetahuan dalam kompetensi yang terbatas Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada pimpinan Bank untuk meningkatkan kualitas proses dan prosedur rekrutmen, pengembangan karir , dan kompetensi terutama untuk perencanaan rekrutmen, paparan pengembangan karir, dan pengetahuan untuk kom petensi. Persamaan dengan penelitian ini adalah: sama-sama melakukan analisis pada pegawai PPSU dari sudut proses rekturment, sementara perbedaannya ada apda objek penelitian dan fokus penelitian terdahulu lebih menganalisis tentang proses rekrutmen tanpa menganalisis ada tidaknya transparansi pada proses tersebut. Dari penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada sama-sama melakukan analisis pada kinerja pagawai penanganan sarana dan prasarana umum di suatu kelurahan dikaitkan dengan beberapa variable seperti transparansi dan proses rekrutmen sebagai analisis deskriptif dengan pegawai PPSU sebagai informan atau respondennya. Sementara perbedaan dari penelitian ini adalah fokus analisis yang menjadikan variable transparansi sebagai satu-satunya variable analisis dan Kelurahan Gelora Jakarta Pusat sebagai objek penelitian yang dilakukan pada masa pandemic Covid 19.
17 1. Kajian Literatur a. Teori Kebijakan Publik Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni: i. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. ii. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.
18 Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016). Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006).
19 Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat. Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) menyatakan bahwa: 1. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan; 2. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan- tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri; 3. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu; 4. kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau
20 bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumurkan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi suatu pengejewan paham kebijakan yang pada dasarnya secara senaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu: a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan b. Sumber daya c. Karakteristik organisasi pelaksana d. Sikap para pelaksana e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan f. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik.
21 Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini. Hll and Hupe (2002:45) : Tabel 2.1 Model a Policy Implementation Process Van Horn Sumber: Van Horn, (2002:45) Sementara Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.
22 Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat. Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan
23 program kebijakan (Mthethwa, 2012). Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik. Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islamy (2010) mengemukakan pengertian kebijakan publik, sebagai berikut: a. Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah. b. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. c. Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. d. Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (intended) atau dampak yang tidak diharapkan (spillover negative effect).
24 Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut: 1. Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan; 2. Alokasi sumber daya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. 3. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan. Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrative atau pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatankekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (stakeholders). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.
25 Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya (Pülzl & Treib, 2007). Merujuk pada pernyataan-pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan. b. Transparansi Menurut Tanjung (2014:11) Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyrakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018: 25), transparansi adalah memberikan informasi
26 keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dari pihak aparat atau pengelola desa dalam memberikan informasi berupa laporan keuangan dan informasi lain kepada masyarakat desa secara menyeluruh. Proses transparansi menurut Smith dalam Tahir (2011:164) adalah sebagai berikut: 1. Standard Procedural Requirements (Persyaratan Standar Prosedur). Proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. 2. Consultation Processes (Proses Konsultasi) Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat. 3. Appeal Rights (Permohonan Izin) Pelindung utama dalam proses pengaturan, standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi. Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2016:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (Informative), Keterbukaan (Openness), Pengungkapan (Disclosure). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi:
27 1. Informatif (Informative) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. a. Tepat Waktu Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut. b. Memadai Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. c. Jelas Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Akurat Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. d. Dapat Diperbandingkan Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. e. Mudah Diakses Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
28 2. Keterbukaan (Openness) Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. 3. Pengungkapan (Disclosure) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial. a. Kondisi Keuangan Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu. b. Susunan Pengurus Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda. c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Setyaningrum (2017), indikator transparansi adalah sebagai berikut: 1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi 2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran 3. Adanya audit yang independen dan efektif 4. Adanya keterlibatan masyarakat.
29 Sebagaimana penelitain terdahulu bahwa Puteh (2020), menjelaskan pentingnya transparansi dalam proses rekturtmen untuk menghasilkan karywan atau pegawai yang baik. Perencanaan proses rekrutmen yang tidak sempurna akan menghasilkan sumber daya yang tidak baik dengan kemampuan kehalian yang terbatas dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Hermawati, (2019) yang menjelaskan proses rektrutmen yang transparan akan berdampak pada produktivitas pegawai. Sebagaimana dalam riset tersebut dijelaskan bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan dengan peningkatan perubahan 0,817 pada satuan kenaikan produktivitas. c. Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) merupakan bidang strategis dari organisasi.Manajemen sumber daya manusia harus dipandang lebih luas agar dapat mengelola orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya. Bermacam-macam pendapat tentang pengertian manajeman sumber daya manusia, menurut para ahli antara lain :Menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (2014:10).
30 Menurut Nawawi (2001:37) pengertian SDM perlu dibedakan antara pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja. Sedangkan SDM dalam arti mikro adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan lebih khusus SDM dalam arti mikro di lingkungan sebuah organisasi/perusahaan pengertiannya dapat dilihat dari tiga sudut: :1.Sumber Daya Manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kualitatif). Dalam pengertian ini fungsi SDM tidak berbeda dari fungsi aset lainnya, sehingga dikelompokkan dan disebut sebagai sarana produksi, sebagaimana sebuah mesin, komputer (sumber daya teknologi), investasi (sumber daya finansial), gedung, mobil (sumber daya material dan lain-lain. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang menjadi motor penggerak organisasi/perusahaan. Setiap SDM berbeda-beda potensinya, maka kontribusinya dalam bekerja untuk mengkongkritkan Rencana Operasional. Manusia sebagai sumber daya manusia (SDM) adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan YME, sebagai penggerak organisasi/perusahaan berbeda dengan sumber daya lainnya. Nilai-nila kemanusiaan yang dimlikinya, mengharuskan sumber daya manusia diperlakukan secara berlainan dengan sumber daya lainnya. Dalam nilai-nilai kemanusiaan itu
31 terdapat potensi berupa keterampilan dan keahlian dan kepribadian termasuk harga diri, sikap, motivasi, kebutuhan dan lain-lain yang mengharuskan dilakukanperencanaan strategis sumber daya manusia (SDM), agar SDM yang dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan (Nawawi, 2001:37). Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mathis dan Jackson (2006:3) pengertian manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Dessler (1997:2) manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dari praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek “orang” atau SDM dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan dan penilaian.Sedangkan menurut Hasibuan (2003:10) pengertian MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manajemen manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan semikian, fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.
32 Menurut Mathis (2012:4) untuk mengukur kinerja managemen SDM dan peran manajemen SDM dapat ditinjau dari 3 (tiga) peran terdiri atas: 1. Peran administratif dengan fokus pada proses penyimpanan data, untuk waktu yang bersifat jangka pendek, dengan jenis kegiatan berupa; menafsirkan manfaat tenaga kerja, menjalankan orientasi tenaga kerja baru, menafsirkan kebijakan dan prosedur SDM, serta menyiapkan laporan kerja yang sama. 2. Peran operasi dengan fokus pendukung kegiatan, untuk jangka waktu menengah, dengan kegiatan; mengelola progam komprnsasi, merekrut dan memposisikan jabatan yang lowong, menjalankan pelatihan yang aman, dan mengatasi keluhan kerja. 3. Peran strategis dengan fokus organisasi luas global untuk jangka waktu lebih panjang, dengan jenis kegiatan; menilai kecenderungan permasalahan tenaga kerja, melakukan rencana pengembangan, membantu organisasi dalam melakukan restrukturisasi dan perampingan, memberi nasehat merger dan akuisisi, rencana strategis kompensasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa,manajemen sumber daya manusia yaitu merupakan sebuah ilmu serta seni dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan segala potensi sumber daya manusia yang ada serta hubungan antar manusia dalam suatu organisasi ke dalam sebuah desain tertentu yang sistematis sehingga mampu mencapai efektifitas serta efisiensi kerja dalam mencapai tujuan, baik individu, maupun organisasi.
33 2. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan sebuah runtutan pemikiran suatu hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Pada penelitian ini, kerangka konseptual memiliki 3 pokok alur pembahasan yaitu: 1. Analissi transparansi dalam proses rektrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum. Dalam melakukan analisis transparansi penulis mengacu pada teori transparansi menurut Setyaningrum, (2017) tentang transparansi dengan 4 (empat) indikator yaitu: 1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, 2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, 3. Adanya audit yang independen dan efektif, dan 4. Adanya keterlibatan masyarakat. 2. Analisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum Dalam melakukan analisis ini penulis mengacu pada hasil wawancar dengan informan terkait kendala apa saja yang dihadapi oleh penyelenggara dalam proses rekrutmen pegawai begitu juga faktor pendukungnya yang memudahkan dalam proses administrative maupun teknis dilapangan terkait proses rektrutmen tersebut. 3. Analisis Upaya yang dilakukan oleh bagian rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum dalam melakukan analisis ini peneliti akan melakukan identifikasi masalah dan informasi solusi mengarah pada perbaikan proses rekrutmen kedepan terutama pada masalah transparansi.
34 D. Model Konseptual Berdasarkan Kerangka Konseptual diatas maka Model konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Tabel. 2.2 Model Konseptual Belum Optimalnya transparansi proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora Jakarta Pusat Analisis transparansi dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di kelurahan Gelora Jakarta Pusat Variable: Teori Transparansi, (Setyaningrum, 2017) Dimensi: 1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, 2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, 3. Adanya audit yang independen dan efektif, dan 4. Adanya keterlibatan masyarakat. Upaya mengatasi faktor penghambat transparansi dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di kelurahan Gelora Jakarta Pusat Faktor pendukung dan faktor penghambat transparansi dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di kelurahan Gelora Jakarta Pusat Optimalisansi transparansi proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gelora Jakarta Pusat
3235 BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Metode penelitian sangat erat kaitannya degan pendekatan penelitian yang digunakan. Karena tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilengkapi data–data yang didapatkan dihubungkan dengan teori–teori yang ada secara kualitatif sehingga dapat dikatakan metode yang digunakan adalah Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Pendekatan Kualitatif Deskriptif mempelajari data di lapangan dengan menggunakan instrumen atau alat-alat pengumpul data yang akan menghasilkan data kualittatif. Analisis deskriptif data yang diperoleh dilaksanakan untuk mereduksi dan mengorganisasikan data dan informsi dengan demikian temuan atau hasil-hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada situasi di lapangan. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau masalah secara akurat. 35
36 B. Operasionalisasi Konsep Operasionalisasi konsep memiliki tujuan untuk menetapkan aturan dan prosdur yang akan digunakan peneliti., selain itu dapat digunakan untuk memandu jenis data dan informasi yang dibutuhkan oleh penelti. Pada penelitian ini memiliki tiga operasional konsep yaitu: 1. Analissi transparansi dalam proses rektrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum. Dalam melakukan analisis transparansi penulis mengacu pada teori transparansi menurut Setyaningrum, (2017) tentang transparansi dengan 4 (empat) indikator yaitu: 1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, 2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, 3. Adanya audit yang independen dan efektif, dan 4. Adanya keterlibatan masyarakat. 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum Dalam melakukan analisis ini penulis mengacu pada hasil wawancaa dengan informan terkait kendala apa saja yang dihadapi oleh penyelenggara dalam proses rekrutmen pegawai begitu juga faktor pendukungnya yang memudahkan dalam proses administrative maupun teknis dilapangan terkait proses rektrutmen tersebut. Analisis Upaya yang dilakukan oleh bagian rekrutmen pegawai penanganan sarana dan prasarana umum dalam melakukan analisis ini peneliti akan melakukan identifikasi masalah dan informasi solusi yang telah dilakukan oleh petugas .
Operasi VARIABLE DIMENSI INDIK Transparansi, Setyaningrum, 2017 Ada tidaknya kerangka kerja hukum 1. Kesesuaian humum dala 2. Pemberian secara jelas adanya akses masyarakat thd transparansi anggaran 1. Kemudahan mengakses i 2. Adanya pen yang dibutuh Adanya audit yang independent dan efektif 1. Laporan ke tepat waktu 2. Laporan digunakan pengambilan Adanya Keterlibatan Masyarakat 1. Masyarakat informasi yan 2. Seluruh pe dapat men atas kinerja f Data dioleh oleh Peneliti, 2022
37 Tabel 3.1 ionalisasi Variabel KATOR Teknik Pengumpulan Data Sumber kerangka kerja m implementasi arus informasi dan akurat. wawancara & Observasi Pegawai PPSU Kelurahan Gelora masyarakat dalam informasi njelasan informasi hkan stakeholder wawancara & Observasi Pegawai PPSU Kelurahan Gelora euangan disajikan keuangan dapat sebagai dasar n keputusan. wawancara & Observasi Pegawai PPSU Kelurahan Gelora dapat mengakses ng bersifat terbuka. engguna informasi ngakses informasi finansial wawancara & Observasi Pegawai PPSU Kelurahan Gelora
38 C. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data dilakukan pada data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyanan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Teknik pengambilan data dengan wawancara cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakapcakap secara tatap muka. Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstuktur. Berbeda dengan wawancara terstruktur yang sangat kaku, tidak fleksibel, dan ada jarak yang dengan sengaja diciptakan antara peneliti dengan subyek yang diteliti, jenis wawancara tersebut sangat sesuai untuk penelitian kualitatif. Wawancara semi tersetruktur lebih tepat digunakan dalam penelitian kualitatif ketimbang penelitian lainnya. Peneliti hanya mengendalikan guideline wawancara sebagai pedoman penggalian data, beberapa ciri dari wawancara adalah:
39 a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan. b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi c. Fleksibel tapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban) d. Ada pedoman wawancara (guideline interview) yang dijadikan patokan dalam membuat pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tema-tema yang dibuat. e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Sebagai peneliti, pewancara harus memahami apa tujuan wawancara terhadap informan, dengan demikian pewancara senantiasa terikat dengan tujuan-tujuan melakukan wawancara, termasuk juga terus mengembangkan tema-tema wawancara baru dilokasi wawancara. Untuk itu interaksi sosial dengan informan dan lingkungan sosial lainnya harus dijaga agar wawancara dapat berjalan dengan sukses. Subyek yang diwawancarai adalah Pegawai yang bertugas pada bagian rekrutmen PPSU Kelurahan Gelora Jakarta Pusat tahun 2021. Selain itu beberapa karyawan yang bekerja sebagai petugas PPSU hasil dari proses rekrutmen dan untuk mendapatkan analisis yang objektif peneliti juga akan mewawancai pihak ketiga dari unsur akademisi yaitu dosen Institut STIAMI yang memiliki kompetensi dibidan MSDM. 2. Observasi Disamping wawancara, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui metode observasi. Menurut Nawawi & Martin, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik
40 terhadap unsur–unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejalagejala dalam objek penelitian. Observasi bisa juga merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pendekatan lainnya yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer adalah pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi ini dari namanya dapat diketahui sebagai pendekatan yang berhubungan langsung dengan sumber data dan terjadi proses komunikasi untuk mendapatkan datanya. Sewaktu melakukan observasi, pengamat atau pengobservasi berada dilokasi observasi. Kehadiran pengamat secara fisik ini dapat mengganggu subyek observasi. Respon subyek yang berubah akibat kehadiran pengamat ini disebut dengan reactivity respons mengusulkan suatu cara pemecahan yang disebut dengan unobstructive measure. Cara ini dilakukan melalui obsevasi tidak langsung yang kreatif, misalnya melalui lacak fisik yaitu dengan melihat keusangan benda sebagai akibat digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. peneliti menggunakan metode observasi ini untuk mencari data atau informasi terkait proses rekrutmen pegawai PPSU di Kelurahan Gelora. 3. Library research ( Studi Kepustakaan) Usaha untuk mendapatkan data dengan Library research adalah research kepustakaan. Artinya meliputi buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis bahas. Metode ini digunakan untuk mencari data-data yang bersangkutan dengan teori-
41 teori yang telah dikemukakan oleh para ahli untuk mendukung landasan teori ilmiah. D. Penentuan Informan Informan penelitian adalah orang atau pihak tertentu diluar peneliti yang menguasai tema atau masalah penelitian. Istilah lain ada yang menyebut dengan informan kunci key (key informant) karena yang bersangkutan sangat menguasai materi atau tema yang sedang di teliti. Ada juga yang menyebutnya dengan partisipan. Informan penelitian di dalam penelitian berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi. Menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami masalah umum penelitian serta memahami pula anatomi masyarakat tempat penelitian, maka peneliti berupaya agar tetap mendapatkan informan penelitian. Teknik sampling dalam penentuan informan kunci dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sebelum atau ketika melakukan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan informan dengan purposive sampling yaitu informan yang akan dimintai keterangan dan informasinya terkait fokus penelitian baik berupa data primer yang akan peneliti lakukan melalui wawancara maupun data sekunder melalui dokumen.
42 Tabel. 3.2 Sumber informan penelitian No. Informan Keterangan Pegawai 1. Nurul Huda, SE, AK CA Ketua Panitia Rekrutmen/KPR 2. Rahmat Sekretaris Panitia/SP 3. Nuraini Bagian Operasional/BO 4. Titik Suwarnani 5. Mardiyanah Pekerja PSU/PPPSU 6. Sumianah 7. Abdul Majid 8. Dedi Winarko 9. Agus Susanto 10. Cahyanto Akademisi/AK Sumber: data diolah peneliti, 2022 Sumber: data diolah peneliti, 2022 E. Teknik Anlisis Data Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen atau pustaka, peneliti kemudian melakukan analisis data dalam penelitian dilakukan secara interaktif. Menurut Sugiyono (2010:246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti ikut terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan. 1. Uji Validitas Data dengan Triangulasi Data Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan
43 menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Triangulasi yang digunakan pada analisi data penelitian ini adalah triangulasi sumber data dimana peneliti berusaha menggali kebenaran informasi tertent melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 2. Uji Keabsahan Data Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan uji credibility yaitu uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Sugiyono dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Sugiyono, 2017:270. Sementara itu, Sutopo (2011:8) menjelaskan bahwa analisis data model interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi), dengan penjelasannya: 1. Reduksi data Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi
44 data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi. 2. Penyajian data Data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. 3. Penarikan kesimpulan Tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. 7. Lokasi dan Jadwal Penelitian Lokasi penelitian ini adalah di kantor Kelurahan Gelora, Jalan Gerbang Pemuda No. 1 Jakarta Pusat, Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan adalah sejak Februari 2022 sampai dengan Juni 2022. Jadwal penelitian ini dapat dilihat pada table berikut: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Penyusunan Proposal 2 Studi Pendahuluan 3 Pengumpulan Referensi 4 Penulisan Bab I - III 5 Pengumpulan Data 6 Analisis Data 7 Penulisan Bab IV - V 8 Penyusunan skripsi No Kegiatan Penelitian Tahun 2022 maret April Mei Juni
45 BAB IV PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Objek Kelurahan Gelora Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah salah satu kelurahan di kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi D.I Jakarta, Indonesia. Kelurahan ini terkenal karena merupakan lokasi kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno. Nama "Gelora" diyakini berasal dari kompleks tersebut. Adanya pelimbahan petugas harian lepas (PHL) dari suku dinas kota ke kelurahan menjadi latar belakang Kelurahan Gelora Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan proses rektrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) Terdapat beberapa test yang harus dijalani oleh calon pegawai PPSU antara lain: PHL yang mengikuti testu untuk bekerja dan teken kontra dengan syarat administrasi KTP dan NPWP. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan administratif secara otomatis akan gugur dalam proses test kelengkapan administratif. Selanjutnya bagi mereka yang lolos akan dilakukan test ketahanan fisik, test keterampilan, ketaatan terhadap perintah yang ditugaskan, kerjasama dalam tim, tanggungjawab terhadap keselamatan peralatan kerja. Test tersebut merupakan praktik langsung dimana pada test tahap berikutnya dilakukan test tertulis dan wawancara. Tingkat pendidikan peserta juga menjadi salah satu kriteria penilaian meski tidak signifikan.